Arsip untuk ‘semester 6’ Kategori

Hukum Jaminan

Posted: 23/04/2011 in semester 6

Hukum Jaminan

1 april 2008

Latar belakang timbulnya apa yang dinamakan jaminan

Ketika terjadi hubungan pinjam meminjam maka timbul hak dan kewajiban, ketika terjadi wan prestasi maka disinilah timbulnya pemikiran mengenai apa yang dinamakan jaminan.

Yang dipelajari dalam hokum jaminan

adalah persoalan kredit yang bersangkut atau berkaitan dengan pihak bank.

Istilah dan Pengertian Hukum Jaminan

Istilah

Hokum jaminan berasal dari terjemahan Zakerheidessteling atau Security of law

Pengertian

1.        Menurut Sri sudewi masngun sofwan

Hukum jaminan adalah mengatur konstruksi yuridis yang memungkinkan pemberian fasilitas kredit dengan menjaminkan benda2 yang dibeli sebagai jaminan. Peraturan yang demikian harus cukup meyakinkan dan memberikan kepastian hokum bagi lembaga2 kredit baik dari dalam negeri maupun luar negeri

Secara Ringkas  :

Dalam pemberian jaminan adakalanya benda yang dibeli menjadi jaminan

2.        J Satrio

Hukum jaminan adalah peraturan hokum yang mengatur jaminan2 piutang seorang kreditur terhadap debitur

3.        Salim HS SH MS

Hukum jaminan adalah keseluruhan dari kaedah2 hukum yang mengatur hubungan hokum antara pemberi dan penerima jaminan dalam kaitannya dengan pembebanan jaminan untuk mendapatkan fasilitas kredit

Jadi pengertian jaminan secara umum adalah

Suatu benda yang dijadikan tanggungan bagi sebuah perjanjian hutang piutang antara kreditur dan debitur.

ASAS-ASAS HUKUM JAMINAN

  1. Asas Publicitiet

Asas bahwa semua hak baik hak tanggungan hak fidusia dan hipotik harus didaftarkan

-          Hak tanggungan

Objek benda jaminan adalah tanah berikut atau tidak berikut dengan apa yang ada diatasnya maka aturan hokum Yang mengaturnya adalah hak tanggungan

-          Hak fidusia

Objek jaminan adalah benda bergerak

Ex  :  mobil, Honda, perabot2

Benda yang akan menjadi jaminan masih tetap dikuasai. Aturan hokum yang mengaturnya disebut lembaga Fidusia

Benda yang akan menjadi jaminan tapi tidak dikuasainya maka aturan hokum yang mengaturnya disebut pengadaian

-          Hipotik

Hipotik digunakan apabila benda yang sebagai jaminan berupa kapal yang berbobot minimal 20 ton

Hak2 yang dijadikan sebagai jaminan ia wajib didaftarkan yaitu dimasing2 instansi yang berwenang terhadap benda tersebut.

Kegunaan didaftarkan adalah

Supaya pihak ketiga tahu bahwa benda tersebut sedang dijaminkan untuk sebuah hutang atau dalam pembebanan hutang

Asas publicitiet untuk melindungi pihak ketiga yang beritikat baik

  1. Asas specialitiet

Bahwa hak tanggungan, hak fidusia dan hipotik hanya dapat dibebankan atas persil (satuan tanah) atau atas barang2 yang sudah terdaftar atas nama orang tertentu

Secara ringkas

Bahwa sesuatu benda yang akan dijaminkan sudah didaftarkan

  1. Asas tidak dapat dibagi

Yaitu asas dapat dibaginya hutang tidak dapat mengakibatkan dapat dibaginya hak tanggungan, hak fidusia, hipotik walaupun telah dilakukan pembayaran sebagian

Contoh  :

A berhutang ke Bank 100 juta dengan jaminan sebidang tanah, dan sebuah mobil. Tanah nilai taksirannya 100 juta dan mobil nilai taksirannya 60 juta, apabila hutang ini telah 50 % diselesaikan maka nilai jaminannya hanya sebatas 1 benda jaminan tapi dengan begitu walau hutang sudah mengecil tapi jaminan tidak bisa dibagi atau diambil

  1. Asas inbezittsteling

Barang jaminan gadai harus berada pada penerima gadai

  1. Asas horizontal

Yaitu bangunan dan tanah bukan merupakan satu kesatuan hal ini dapat dilihat dalam penggunaan hak pakai, hak guna bangunan

EX  :

Tahun 1985 Penjamin Apartemen / Rusun

Untuk apartemen atau rusun maka ketika dijadikan sebagai jaminan sebuah hutang maka lembaga jaminannya adalah Fidusia.

SISTIM PENGATURAN HUKUM JAMINAN

Ada 2 sistem hokum  :

1.     Sistem terbuka

Boleh disimpangi

2.     Sistem tertutup       

Tidak Boleh disimpangi tunduk oleh peraturan2 yang telah ditetapkan, tidak dapat mengadakan hak2 jaminan baru selain yang telah ditetapkan dalam Undang2

System pengaturan hokum perjanjian adalah

System terbuka artinya

Orang dapat melakukan hokum perjanjian mengenai apapun juga baik yang sudah ada pengatur aturannya dalam KUHPerdata (Nominat)  maupun yang tidak diatur dalam KUHPerdata (Innominat).

SUMBER HUKUM JAMINAN

Sumber hokum jaminan ada ditemukan dalam

  1. BUKU KE II KUHPerdata

Antara lain tentang gadai dan hipotik

  1. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD)

Terutama yang berkaitan Hipotik kapal laut

  1. Undang2 No 5 tahun 1960

tentang peraturan dasar Pokok agrarian

  1. Undang-Undang No 4 tahun 1996

tentang hak tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah

  1. Undang-undang No 42 tahun 1949

Tentang Fidusia

  1. Undang-undang no 21 Tahun 1992

Tentang pelayaran

o   Dengan keluarnya atau diundangkan nya UU no 5 tahun 1960 maka dicabutnya BUKU KE II BW kecuali yang tidak dicabut tentang gadai dan hipotik

o   Dengan keluar nya Undang-Undang 4 tahun 1996 tentang hak tanggungan maka ketentuan hipotik tentang tanah menjadi tercabut juga

Hingga saat ini yang ada dalam BW adalah Gadai dan sebagian hipotik

8 April 2008

Pranata Jaminan dalam hokum perdata

1.     Cara terjadinya :

a.     Yang lahir karena Undang-Undang

Jaminan yang lahir karena Undang-undang yang merupakan jaminan yang keberadaannya ditunjuk Undang-Undang tanpa ada perjanjian para pihak.

Maksudnya

Jaminan yang lahir karena uu karena sebenarnya dalam perjanjian pinjam-meminjam tidak ada benda khusus yang diikat / dijadikan jaminan. Hal ini diatur dalam pasal 1131 “yang menyatakan bahwa segala kebendaan milik debitur baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari akan menjadi tanggungan untuk segala perikatannnya”. Kalau terjadi wan prestasi maka untuk mengajukan pengadilan harus melalui :  Gugatan perdata dalam berpekara di pengadilan setelah mengajukan gugatan maka minta sita jaminan

Contoh kasus di Bank

1.     Memakai Pasal 1131

Ada hutang piutang yang memakai jaminan di sebuah Bank, nilai kredit 2 milyar karena ada isu sunami maka harga tanah turun maka ketika terjadi wan pretasi tanah tersebut di lelang oleh bank hanya mendapat 1.7 milyar, untuk menutupi kekurangan maka dipakailah pasal 1131.

2.     Memakai Pasal 1132

Dengan demikian berarti seluruh harta benda debitur menjadi jaminan bagi semua kreditur, dalam hal debitur tidak dapat memenuhi kewajiban hutangnya kepada kreditur maka kebendaan milik debitur tersebut akan di jual kepada umum dan hasil penjualannya akan dibagi antara para kreditur seimbang dengan besr piutang masing2 (1132).

b.     Yang lahir karena di perjanjian

Selain jaminan yang ditunjuk oleh Undang-Undang tentang sebagai bagian dari asas konsesualitas dalam hokum perjanjian, Undang-Undang memungkinkan para pihak untuk melakukan perjanjian penjaminan yang ditujukan untuk menjamin pelunasan atau pelaksanaan kewajiban debitur kepada kreditur, perjanjian2 penjaminan ini merupakan perjanjian tambahan yang melekat pada perjanjian hutang piutang diantara debitur dengan kreditur.

Contoh  :

Hipotik, hak tanggungan, fidusia, perjanjian penanggungan, perjanjian garansi dan lain-lain.

Karena lahir dari perjanjian maka dari awalnya telah dipersiapkan dan dalam hal ini ada perjanjian tambahan (assesoir) yang isinya menyangkut tentang pengikatan jaminan

Secara ringkas

Penjaminan yang lahir melalui undang-undang Tidak diperjanjikan, penagihannya susah dilakukan, kalau krediturnya banyak harus dibagi, kalau penjaminan lahir melalui perjanjian penagihannya mudah melalui pelelangan yang dilakukan oleh badan negara.

15  April 2008

2.     Objeknya 

a.     Yang berobjek benda bergerak

-   Gadai

Adalah suatu hak yang diperoleh kreditur atas waktu kebendaan bergerak yang diserahkan kepadanya oleh seorang debitur dan seorang lain atas nama debitur yang memberikan kekuasaan kepada kreditur untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara di dahulukan dari pada kreditur lainnya, atau dapat disbut kreditur preveren (kreditur yang didulukan)

-   Fidusia

Hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud atau tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat di bebani hak tanggungan sebagai mana yang dimaksud dalam UU No 4 1996 tentang hak tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi Fidusia sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya.

b.     Yang berobjek benda tidak bergerak/benda tetap

Kalau rumah/bangunan yang berada diatas tanah orang lain tetapi bisa diikat dengan jaminan fidusia

c.     Yang berobjek benda berupa tanah

Diikat dengan hak tanggungan.

Hak tanggungan Adalah  :

-   Hak tanggungan atas tanah beserta benda2 yang berkaitan dengan tanah adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam UU No 5 tahun 1996 terikat atau tidak terikat, benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu, untuk pelunasan hutang tertentu yang memberikan kedudukan yang diutamakan pada kreditur tertentu terhadap kreditur lainnya.

3.     Sifatnya

a.     Termasuk jaminan umum

Jaminan yang diberikan bagi kepentingan semua kreditur dan menyangkut semua harta debitur, sebagaimana diatur Pasal 1131 BW

b.     Termasuk jaminan khusus

Jaminan dalam bentuk penunjukan atau penyerahan benda tertentu secara khusus sebagai jaminan atas pelunasan kewajiban atau yang debitur kepada kreditur tertentu yang hanya berlaku untuk kreditur tertentu tersebut.

c.     Yang bersifat jaminan kebendaan

Adanya benda tertentu yang dijadikan jaminan

Ilmu Hukum tidak membatasi kebendaan yang dapat dijadikan jaminan, hanya saja kebendaan yang dijaminkan tersebut haruslah merupakan milik dari pihak yang memberikan jaminan kebendaan tersebut.

22 April 2008

d.     yang bersifat perorangan

Ada pihak ketiga yang berjanji pada kreditur bahwa jika debitur tidak membayar hutangnya maka pihak ke III yang akan membayarnya dengan catatan di lelang dulu harta kekayaan Debitur

Dalam kitab UU hokum perdata dikenal jaminan Orang atau penanggungan Hutang atau disebut juga dengan BORGTOEHT.

Menurut Subekti jaminan perorangan adalah  :

Suatu perjanjian antara seorang berpiutang dengan seorang ketiga yang menjamin di penuhinya kewajiban si berhutang / Debitur ia bahkan dapat diadakan di luar (tanpa Siperhutang tersebut).

Pada dasarnya penanggungan ini untuk kepentingan kreditur namun demikian penanggungan ini tidak mengubah status debitur menjadi kreditur Freveren sehingga jika terjadi kelalaian debitur maka tetap berlaku ketentuan pelunasan secara proposional.

Menurut pasal 1831 BW untuk membayar hutang debitur tersebut maka barang kepunyaan debitur harus di sita dan dijual terlebih dahulu untuk melunasi hutangnya.

4.     Kewenangan menguasai benda jaminan

Dari kewenangan menguasai benda jaminan, penjaminan dibedakan antara  :

a.     yang menguasai benda jaminan

Contoh  :        

Gadai dan Hak retensi (Hak untuk menahan benda2 yang ada di tangannya)

Bagi kreditur penguasaan benda ini akan lebih aman terutama untuk benda bergerak yang mudah di pindahtangankan dan berubah nilainya,

b.     Tanpa menguasai benda jaminan

Contoh  :

Hak hipotik dan fidusia

Hal ini menguntungkan debitur karena tetap dapat memanfaatkan benda jaminan.

Kegunaan jaminan kredit adalah untuk  :

1.       memberikan hak dan kekuasaan kepada Bank untuk mendapat pelunasan dari aggunan apabila debitur melakukan cidera janji yaitu untuk membayar kembali hutangnya pada waktu yang telah ditetapkan dalam perjanjian.

2.       Menjamin agar debitur berperan serta dalam transaksi untuk membiayaai usahanya sehingga kemungkinan untuk meninggalkan usaha atau proyeknya dengan merugikan diri sendiri atau perusahaannya dapat di cegah

3.       Memberikan dorongan kepada debitur untuk memenuhi janjinya khususnya mengenai pembayaran kembali sesuai dengan syarat yang disetujui.

Dapatlah disimpulkan bahwa jaminan kredit Bank berfungsi untuk menjamin pelunasan hutang debitur bila debitur cidera janji atau pailit

Jaminan kredit akan memberikan jaminan kepastian hokum kepada pihak perbankan bahwa kreditnya akan tetap kembali dengan cara mengexekusi jaminan kredit perbankannya.

Dalam perbankan ada 2 istilah dalam jaminan yaitu  :

1.     Jaminan

Termasuk jaminan pokok yaitu kepercayaan dalam hubungan hokum hutang piutang.

2.     Agunan

Termasuk jaminan tambahan dalam hubungan hokum hutang piutang

29 April 2008

GADAI / PAD ( 1150 – 1160 BW )

Gadai menurut salim HS

Adalah suatu perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur dimana debitur menyerahkan benda bergerak kepada kreditur untuk menjamin pelunasan suatu hutang gadai ketika debitur lalai melaksanakan prestasinya.

Gadai dikonstruksikan sebagai perjanjian accesoir (tambahan) sedangkan perjanjian pokoknya adalah perjanjian pinjam meminjam uang dengan jaminan benda bergerak apabila debitur dalam melaksanakan kewajibannya, barang yang telah dijaminkan oleh debitur kepada kreditur dapat dilakukan pelelangan untuk melunasi hutang debitur.

Gadai Tanah pertanian UU No 56 tahun 1960

Gadai tanah ini bukan dikonstruksikan sebagai perjanjian tambahan, tetapi merupakan perjanjian yang berdiri sendiri dimana yang jadi objeknya adalah tanah. Kalau sifatnya sebagai jaminan maka ketika perjanjian pokok terjadi wan prestasi, maka barang gadai tidak akan dilakukan pelelangan

Unsur-unsur yang tercantum dalam pengertian gadai

1.     Adanya subjek gadai yaitu :

Kreditur sebagai penerima gadai dan debitur sebagai pemberi gadai

2.     Adanya Objek gadai yaitu :

Barang bergerak baik yang berwujud maupun tidak berwujud

3.     Adanya kewenangan kreditur adalah :

Kewenangan untuk melakukan pelelangan terhadap barang debitur, hal ini di sebabkan karena debitur tidak melaksanakan prestasi sesuai dengan kesepakatan walaupun debitur sudah diberikan somasi

Di Indonesia lembaga yang ditunjuk untuk menerima dan menyalurkan kredit berdasarkan hokum gadai adalah perum gadai, perusahaan ini didirikan berdasarkan :

-   PP No 7 Tahun 1969 tentang perusahaan jawatan pengadaian.

-   PP No 10 Tahun 1970 perubahan PP No 7 Tahun 1969 tentang perusahaan jawatan pengadaian.

-   PP No 103 tahun 2000 tentang perum pengadaian.

Usaha yang paling menonjol yang dilakukan perum penggadaian adalah menyalurkan kredit, berdasarkan hokum gadai artinya bahwa barang yang digadaikan itu harus diserahkan oleh pemberi gadai kepada penerima gadai sehingga barang-barang itu berada di bawah kekuasaan pemberi gadai asas ini disebut IN BEZIT STELING

Prosedur dan syarat-syarat pemberian dan pelunasan pinjaman gadai

Setiap nasabah yang ingin mendapatkan pinjaman dari penggadaian keinginan kepada para [penerima gadai dengan menyerahkan objek gadai kepada penaksir gadai.

Penaksir gadai adalah :

Merupakan orang yang ditunjuk oleh lembaga penggadaian untuk menaksir objek gadai. Penaksir gadai melakukan aktivitas-aktivitas sebagai berikut :

1.      Menerima barang jaminan dari nasabah dan menetapkan besar nilai tafsiran dan uang pinjamannya.

2.      Mencatat nilai taksiran dan uang pinjaman pada buku tafsiran kredit dan menerbitkan SBK    ( surat bukti kredit ).

3.      SBK dibuat rangkap 2

a.    Lembar 1 diserahkan kepada nasabah

b.    Kiter tengah dan luar lembar kedua ditempatkan pada barang.

c.    Kitter dalam serta badan dikirim ke kasir.

JANGKA WAKTU GADAI

No

Uang Pinjaman

Sewa modal/15 Hari

Max waktu kredit

Max sewa Modal

A

5.000 S/d 40.000

1,125 %

120 Hari

10 %

B

40.500 s/d 150.000

1,15 %

120 Hari

12 %

C

151.000 s/d 500.000

1,75 %

120 Hari

14 &

D

510.000 s/d ke atas

1,75 %

120 Hari

14 %

            SE No 16/OP 00211/2001 tentang petunjuk pelaksanaan SK Direksi

            No 020/OP 00211/2001 Tentang perubahan tariff sewa modal

Hapusnya Gadai

Ada 2 cara hapusnya hokum gadai ( Pasal 1152 )

1.     Hapus barang gadai itu hapus dari pemegang gadai

2.     Hilangnya barang gadai/dilepaskan dari kekuasaan penerima gadai (surat bukti kredit)

PELELANGAN BARANG GADAI

Dalam surat bukti kredit telah di tentukan tanggal mulainya kredit dan tanggal jatuh temponya atau taggal pengembalian kredit, disamping itu di dalam SBK telah ditentukan syarat jika sampai dengan tanggal jatuh tempo pinjaman tidak dilunasi/diperpanjang maka barang jaminan akan dilelang pada tanggal yang sudah ditentukan.

Tanggal jatuh tempo berbeda dengan tanggal pelelangan, tenggang waktu antara jatuh tempo dengan pelelangan berselisih 20 hari hal mana di maksudkan untuk memberikan kesempatan kepada debitur untuk melunasi pinjaman pokok beserta bunganya.

Apabila hasil pelelangan ada kelebihan maka sisanya akan dikembalikan kepada debitur.

06 Mei 2008

Constitutum Porsessorium adalah Berlanjutnya sebuah penguasaan

Hak milik dipindah tangan kan tetapi benda masih dikuasai penguasa sebelumnya

Fidusia asal kata dalam bahasa belanda artinya kepercayaan, sedang dalam literature lain eigendum overracht atau peralihan kepercayaan

Di dalam pasal 1 ayat 1 UU no 42 tahun 1999 Pengertian Fidusia

adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda  atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikan nya di alihkan tetap dalam penguasaan pemilik benda.

Jaminan Fidusia

Hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana di maksud dalam UU No 4 tahun 1996 tentang hak tanggungan yang tetap berada dalam pengguasaan pemberi fidusia sebagai agunan bagi pelunasan hutang tertentu yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya

Menurut DR A Hamsah dan Senjun Manulang

Fidusia adalah :

Suatu cara pengoperan hak milik dari pemiliknya (Debitur) berdasarkan adanya perjanjian pokok (perjanjian hutang piutang) kepada kreditur, akan tetapi yang diserahkan hanya haknya saja secara Yuridis Levering  dan hanya dimiliki oleh kreditur secara kepercayaan saja (sebagai jaminan hutang debitur)sedang kan barangnya tetap dikuasai oleh debitur tetapi bukan lagi sebagai eigenaar (pemilik) maupun beziter (menguasai) melainkan hanya sebagai Detentor atau Holder dan atas nama kreditur Eigenaar.

Secara ringkas

Suatu cara pengoperan hak milik dari Debitur kepada kreditur berdasarkan adanya perjanjian hutang piutang, yang diserahkan hanya haknya saja secara Yuridise Levering  sedang kan barangnya tetap dikuasai oleh debitur tetapi bukan lagi sebagai eigenaar (pemilik) maupun beziter (menguasai) melainkan hanya sebagai Detentor atau Holder dan atas nama kreditur Eigenaar.

  

Pasal 1977 BW

Beziter yang menguasai secara hokum dianggap memiliki

Kalau ada klausula dalam perjanjian “jaminan ketika debitur wan prestasi maka benda jaminanmenjadi milik kreditur”, maka perjanjian tersebut batal demi hokum. Dasar hukumnya Pasal 12 UU no 4 tahun 1996, Berlaku untuk semua benda jaminan oleh sebab itu ini merupakan suatu asaz

RUMUS

Jaminan Fidusia        :           ………………………………….

Fidusia                       :           Pengalihan secara kepercayaan secara yuridisnya saja.

Jaminan                     :           Perjanjian Asesoir

Pjjian Hut-Piu            :           Jaminan pokok

Lembaga fidusia di ciptakan dari berbagai sebab :

Hukum gadai tidak memenuhi harapan dari debitur, harapan tsb adalah bila seorang pengusaha hendak menjalankan usaha tapi benda yang diperlukan untuk usaha tersebut dikuasai oleh kreditur, kurang memuaskan.

Latar belakang timbulnya lembaga fidusia

Sebagaimana dipaparkan oleh para ahli adalah karena ketentuan UU yang mengatur tentang lembaga gadai mengandung banyak kekurangan tidak memenuhi kebutuhan masyarakat dan tidak dapat mengikuti perkembangan masyarakat hambatan itu meliputi  :

1.      Adanya asaz In bezit stelling

asas yang menyaratkan bahwa kekuasaan atas benda nya harus pindah/berada pada pemegang gadai sebagai mana diatur dalam pasal 1152 BW, ini merupakan hambatan yang berat bagi gadai atas benda2 bergerak yang berwujud karena pemberi gadai tidak dapat menggunakan benda2 tersebut untuk keperluannya

2.      Gadai atas surat2 piutang

Kelemahan dalam pelaksanaan gadai atas surat2 piutang ini karena :

a.      Tidak adanya ketentuan tentang cara penarikan dari piutang2 oleh si pemegang gadai

b.      Tidak adanya ketentuan mengenai bentuk tertentu bagaimana gadai itu harus dilaksanakan

3.      Gadai kurang memuaskan

Karena ketiadaan kepastian, berkedudukan sebagai kreditur terkuat sebagaimana tampak dalam hal membagi eksekusi kreditur lain yaitu pemegang hak PRIVILEGE dapat kedudukan lebih tinggi dari pada pemegang gadai

DASAR HUKUM JAMINAN FIDUSIA

Yang menjadi dasar hokum berlakunya Fidusia

1.     Arrest Thoge road 1929, Tgl 25 Januari 1929

Tentang Bierbrouwerij Arrest (negeri Belanda)

2.     Arrest Hogger Rechshof 18 Agustus 1932

Tentang BPM-Clynet Arrest (Indonesia)

3.     UU No 42 Tahun 1999

Tentang jaminan Fidusia

13 Mei 2008

Objek Dan Subjek jamninan Fidusia

Dengan keluarnya UU 42 1999 terjadi pergeseran atau diperluasnya objek dari jaminan fidusia, sebelum keluar UU ini Cuma benda tidak bergerak, setelah keluar UU ini menjadi benda2 tidak bergerak yang tidak bisa. dijaminakan sebagai hak tanggungan

Catatan :

Sebelum Keluar UU 42 tahun 1999 yang menjadi objek jaminan fidusia adalah benda bergerak yang terdiri dari benda dalam persediaan, benda dagangan, piutang, peralatan mesin dan kendaraan bermotor dengan keluarnya UU no 42 tahun 1999 mak objek jaminan fidusia diberikan pengertian yang luas.

Objek Fidusia di bagi 2 yaitu :

  1. Benda Bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud
  2. Benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dibebani hak tanggungan.

Dengan adanya UU No 16 Tahun 1995 tentang rumah susun maka terhadap rumah susun tersebut kalau akan dijaminkan atas suatu hutang meka lembaga jaminannya adalah fidusia

Subjek Fidusia

Subjek dari jaminan fidusia adalah pemberi dan penerima fidusia, pemberinya adalah orang perorangan atau koorporasi, pemilik benda yang menjadi objek jaminan fidusia sedangkan penerima fidusia adalah orang perorangan atau kooperasi yang mempunyai piutang yang pembayarannya dijamin dengan jaminan fidusia.

Pembebanan, bentuk dan substansi jaminan fidusia

Berawal dari sebuah perjanjian pokok (hutang-piutang), yang dalam perjanjian pokok itu ada pasal yang mengatur bahwa akan ada sebuah perjanjian Fidusia.

Pembebanan jaminan Fidusia diatur dalam pasal 4 sampai dengan pasal 10 UU No 42 1999.

Jaminan Fidusia adalah perjanjian ikutan dari suatu perjanjian pokok (hutang piutang) yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi

Pendaftaran Jaminan Fidusia

Setelah akta jaminan Fidusia yang dibuat di notaries maka dilakukan pendaftaran ke kantor pendaftaran fidusia.

Pendaftaran jaminan fidusia diatur dalam pasal 11, pendaftaran dilakukan pada kantor pendaftaran fidusia yang berada dalam lingkup tugas departemen kehakiman dan HAM.

Tujuan Pendaftaran adalah  :

  1. Memberikan kepastian hokum kepada para pihak yang berkepentingan
  2. Memberikan hak yang didahulukan atau priverent kepada penerima fidusia terhadap kreditur yang lain.

Dalam sertifikat jaminan fidusia tercantum kata-kata “ demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang maha esa “. Sertifikat jaminan ini mempunyai kekuatan EXEKUTORIAL yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hokum yang pasti.

Apabila debitur cedera janji penerima fidusia mempunyai hak untuk menjual benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri.

Hapusnya dan Roya Jaminan Fidusia adalah  :

Tidak berlakunya lagi jaminan Fidusia

Ada 3 sebab Hapusnya jaminan Fidusia

  1. Pertama hapusnya hutang yang dijamin dengan fidusia

Contoh  :  Hutang Telah dibayar lunas oleh debitur

  1. Pelepasan Hak atas jaminan fidusia oleh penerima fidusia

Contoh  :

Lola hutang ke Bank Mandiri sebesar 3 milyar, ketika lola wan prestasi ternyata setelah dihitung kekayaannya kurang dari 3 Milyar (lihat masalah harga tanah di padang dimana dulu harga tanah daerah pantai harganya tinggi setelah adanya sunami aceh dan sering terjadi gempa maka harga tanah diderah sekitar pantai jadi murah), jalan keluarnya adalah kreditur membuat atau mengajukan permohonan bahwa lola failit tapi karena yang bisa mengajukan pailit adalah kreditur yang berstatus kongkuren oleh karena itu maka kreditur mengajukan pelelangan terhadap harta jaminan dengan alasan wan prestasi dan kekurangannya di jatuhkan ke proses pailit.

  1. Musnahnya barang yang menjadi Objek Fidusia

Musnahnya benda jaminan fidusia tersebut tidak menghapuskan claim asuransi

Roya

Sebuah Sertifikat apa bila dijadikan jaminan pada kreditur maka akan ada ditulis keterangannya pada sertifikat tersebut yang menyatakan bahwa sertifikat tersebut sedang dijaminakan pada kreditur/berstatus sedang dijaminakan, tulisan tersebut memakai tinta merah apabila kelak debitur membayar lunas/menyelesaian pembayarah hutang maka tanda yang bertulis merah tersebut di coret dengan tanda silang yang menyatakan bahwa sertifikat tersebut sudah tidak menjadi jaminan dari suatu Bank. Inilah yang dinamakan ROYA.

Exekusi jaminan fidusia

Penyitaan penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia

Alasan dilakukan exekusi jaminan fidusia

  1. Karena perjanjian pokok tidak dilaksanakan dengan baik.
  2. Karena Kreditur ingkar janji atau wan prestasi atau hutang tidak dibayar.

Ada 3 cara Exekusi Benda jaminan Fidusia

  1. pelaksanaan title Exekutorial oleh pemberi dan penerima fidusi yaitu tulisan yang mengandung putusan pengadilan yang memberi dasar penyitaan dan lelang sita tanpa perantara hakim
  2. Penjualan benda yang menjadi objek jaminan Fidusia atas kekuasaan penerima fidusia sendiri melalui pelelangan umum.
  3. Penjualan dibawah tangan yang dilakukan penanda tanganan kesepakatan

20 Mei 2008

Libur tanggal merah

27 Mei 2008

Ujian Mid Semester

3 Juni 2008

Lola tidak masuk di cikarang

Hak tanggungan

Juga merupakan perjanjian jaminan

Hak tanggungan Adalah  :

Hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana yang dimaksud di dalam UU No 5 tahun 1960 berikut atau tidak berikut “benda2 lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu untuk pelunasan hutang tertentu yang menberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditur tertentu terhadap kreditur2 lainnya.

Unsur2nya

  1. Hak jaminan yang dibebankan hak atas tanah.
  2. Hak atas tanah berikut atau tidak berikut benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah.
  3. Untuk pelunasan hutang tertentu.
  4. Hak preferen sama dengan kedudukan yang diutamakan.

Memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditur tertentu terhadap kreditur2 lainnya lazim disebut Droit de Preference.

Kreditur separatis adalah kreditur yang tidak kena dampak failit.

Guna irah-irah adalah berfungsi sebagai agar kreditur dapat melelang apabila debitur wanprestasi

Keistimewaan ini ditegaskan dalam pasal 1 ayat 1 dan pasal 20 ayat 1 UU no 4 Tahun 1976 yang berbunyi  :

“ apabila debitur cidera janji kreditur pemegang hak tanggungan berhak menjual objek yang dijadi kan jaminan melalui pelelangan umum menurut peraturan yang berlaku dan mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut dengan hak mendahului daripada kreditur yang lain yang bukan pemegang hak tanggungan atau kreditur pemegang hak tanggungan dengan perintah yang lebih  rendah. Hak yang istimewa ini tidak dipunyai oleh kreditur bukan pemegang hak tanggungan.

Dari uraian diatas dapat ditemukan ciri hak tanggungan adalah  :

  1. Memberikan kedudukan yang diutamakan.
  2. selalu mengikuti objek yang dijamin dalam tangan siapapun benda itu berada (Droit De suit)
  3. Memenuhi asas, spesialitas dan publisitas dapat mengikat pihak ke tiga dan memberikan kepastian hukum bagi pihak yang berkepentingan
  4. Mudah dan pasti dalam pelaksanaan eksekusinya, kalau ia didaftarkan.

Selain ciri di atas keistimewaan kedudukan hukum, kreditur pemegang hak tanggungan juga dijamin dengan ketentuan pasal 21 UU No 4 Tahun 1996, apabila pemberi hak tanggungan dinyatakan failit objek hak tanggungan tidak termasuk ke dalam budel kefailitan pemberi hak tanggungan sebelum kreditur pemegang hak tanggungan mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan objek hak tanggungan itu.

Objek Hak tanggungan

Ada 5 hak atas tanah yang dijaminkan  :

  1. Hak milik.
  2. HGU
  3. HGB
  4. Hak pakai baik yang berasal dari tanah hak milik maupun berasal dari hak atas tanah negara
  5. Hak atas tanah berikut bangunan, tanaman dan hasil karya yang telah ada atau akan ada merupakan satu kesatuan dengan tanah tersebut merupakan hak milik pemegang hak atas tanah yang pembebanannya dengan tegas dinyatakan dalam akta pemberian hak atas tanah yang bersangkutan.

Subjeknya mengikuti orang yang punya objek

Pengertian Tanah Hak milik

Hak milik adalah hak untuk menikmati kegunaan sesuatu kebendaan dengan leluasa dan untuk berbuat bebas atas kebendaan itu dengan kedaulatan sepenuhnya asal tidak bertentangan dengan UU, ketentuan umum dan tidak mengganggu hak orang lain menurut pasal 570 KUHPer.

Hak milik menurut UU No 5 Tahun 1950 adalah hak turun temurun terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah dengan mengingat ketentuan yang tercantum dalam pasal 6 UUPA (setiap hak atas tanah itu berfungsi sosial)

Subjek Hak milik

a.    WNI

b.    Badan Hukum yang ditetapkan pemerintah sesuai dengan ketentuan yang berlaku

      Ex  : Bank pemerintah, badan keagamaan dan badan sosial.

10 Juni 2008

Tata Cara tentang pemberian hak tanggungan.

Ada 2 macam

  1. Diberikan langsung oleh debitur

Prosedur pemberian hak tanggungan dengan cara langsung

    1. Didahului janji untuk memberikan hak tanggungan sebagai jaminan pelunasan hutang tertentu yang merupakan tak terpisahkan dari perjanjian hutang piutang.

Ex  :

Dalam perjanjian pokok yang di sebut hanya hutang piutang tapi dalam hal ini ada sedikit disinggung tentang pelunasannya di jamin oleh hak tanggungan yang akan ada perjanjiannya tersendiri.

    1. Dilakukan dengan pembuatan akte pemberian hak tanggungan (APHT) yang dibuat oleh PPAT.
    2. Objek Hak tanggungan berupa hak atas tanah yang berasal dari konversi yang telah memenuhi syarat didaftarkan akan tetapi belum dilakukan maka pemberian hak tanggungan bersamaan dengan permohonan pendaftaran hak atas tanah yang bersangkutan.
  1. Diberikan oleh Kuasa

Prosedur Pemberian hak tanggungan dengan cara melalui surat kuasa pembebanan hak tanggungan.

    1. Wajib dibuat dengan akta Notaris atau akta PPAT.

Yang isinya  :

-   Tidak memuat kuasa untuk melakukan perbuatan hukum lain daripada pembebanan hak tanggungan jadi isinya Cuma satu atau semata2 hanya berisi kuasa memasang hak tanggungan.

-   Tidak memuat kuasa substitusi (surat kuasa pengalihan ).

-   Mencantumkan secara jelas objek hak tanggungan, jumlah hutang dan nama serta identitas krediturnya apabila debitur bukan pemberi hak tanggungan.

    1. Tidak dapat ditarik kembali atau tidak dapat berakhir oleh sebab apapun kecuali kuasa tersebut telah dilaksanakan atau karena telah habis jangka waktunya.
    2. Surat kuasa pembebanan hak tanggungan mengenai hak atas tanah yang sudah terdaftar       wajib diikuti dengan pembuatan APHT selambat2nya 1 bulan sesudah diberikan
    3. Surat kuasa membebankan hak tanggungan mengenai hak atas tanah yang belum terdaftar wajib diikuti dengna pembuatan APHT selambat2 3 Bulan sesudah diberikan.

Ada 2 alasan pembuatan dan penggunaan SKMHT (surat keterangan memegang hak tanggungan)

  1. Alasan Subyektif
    1. Pemberian hak tanggungan tidak dapat hadir di hadapan Notaris atau PPAT untuk membuat akta hak tanggungan.
    2. Prosedur pembebanan hak tanggungan panjang
    3. Biayanya Tinggi.
    4. Kredit yang diberikan jangka pendek.
    5. Kredit yang diberikan tidak besar
    6. Debitur sangat Bonafit.
  2. Alasan Objektif
    1. Sertifikat belum diterbitkan
    2. Balik Nama atas tanah pemberi hak tanggungan belum dilakukan.
    3. Pemenuhan, penggabungan tanah belum selesai dilakukan atas nama pemberi tanggungan.
    4. Roya atau pencoretan belum dilakukan.

Pendaftaran Hak tanggungan

Diatur dalam pasal 13 sampai dengan 14 UU No 4 Tahun 1996

Tata caranya  :

  1. Pendaftaran dilakukan di kantor pertanahan.
  2. Dilakukan 7 hari setelah ditandatangani
  3. Kantor apertanahan mencatat dalam buku tanah hak atas tanah yang menjadi objek hak tanggungan serta menyalin catatan tersebut pada sertifikat hak atas tanah yang bersangkutan.
  4. Tanggal buku tanah hak tanggungan adalah tanggal hari ke 7 setelah penerimaan secara lengkap surat2 yang diperlukan bagi pendaftarannya.
  5. Hak tanggungan lahir pada hari tanggal buku tanah hak tanggungan dibuatkan.
  6. Kantor pertanahan menerbitkan sertifikat hak tanggungan dengan irah2 demi keadilan berdasarkan Tuhan yang maha esa.

Hapusnya hak tanggungan

  1. Hapusnya hutang yang dijamin dengan hak tanggungan
  2. Dilepaskan hak tanggungan oleh pemegang hak tanggungan
  3. Pembersihan hak tanggungan berdasarkan penetapan peringkat oleh ketua pengadilan negeri
  4. Hapusnya hak atas tanah yang dibebani hak tanggungan .

Eksekusi Hak tanggungan

  1. Melalui pelelangan umumsebagaimana diatur pada Pasal 6
  2. Eksekusi atas titel Eksekutorial yang terdapat pada sertifikat hak tanggungan.
  3. Exsekusi di bawah tangan berdasarkan kesepakatan antara kreditur dengan debitur.

Setelah hutang selesai dibayar maka akan dilakukan roya.

Lengkap

Note

Perikatan        

                                                                                                              

                        Perjanjian                                UU

                                                            UU                   Perbuatan melawan hukum

Kreditur yang boleh memfailitkan debiturnya adalah kreditur dengan status Kongkuren.

Kreditur Separatis adalah kreditur yang tidak terkena dampak Failit

Untuk mendapat fasilitas kredit ada yang pakai jaminan ada yang tidak pakai jaminan.

Konsekwenkah Hukum jaminan ?

Bisa kah satu bidang tanah dibebankan kepada beberapa kreditur, siapa yang lebih dilindungi terhadap pelunasan ? kreditur yang mendaftarkan terlebih dahulu.

Hukum Penanaman Modal

Posted: 23/04/2011 in semester 6

HUKUM PENANAMAN MODAL

22 Maret 2008

Faktor Produksi

Segala sesuatu yang dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk menghasilkan barang2, jasa bagi keperluan hidup mereka

Manusia di dalam hidupnya memerlukan barang2 dan jasa2 (kebutuhan) / Need.

Faktor Produksi itu antara lain  :

1.    Sumber daya alam

      Faktor2 yang tersedia dalam alam ini baik berupa lahan/tanah/tempat hidup

      EX  :   

      a.   Tanah, tempat tinggal, tempat bertani, tempat berusaha dll,

      b.   hutan tempat mencari kayu,

      c.   laut untuk mencari hasil laut,

      d.   bahan2 tambang yang ada didalam tanah

            ex  :  minyak bumi, logam,

                   ruang angkasa ex  : udara

2.    Tenaga kerja / labor

      Gerak fisik manusia yang dapat digunakan untuk menghasilkan barang2 dan jasa2 untuk memanfaatkannya.

      Hewan dan masyarakat primitive memanfaatkan 2 faktor saja yaitu  :

a.    alam

b.    Tenaga kerja

      Dengan tenaga kerja manusia dan hewan dapat memungut hasil alam untuk digunakan untuk kepentingan hidup mereka 

Ex  : 

·         kera punya tenaga untuk memanjat pohon mengambil buah2an untuk dimakan,

·         orang dapat menggunakan tenaga contoh untuk menangkap ikan untuk dimakan

3.    Skill (keahlian)

      Kemampuan manusia untuk melakukan sesuatu tanpa menggunakan fisik semata tetapi telah dibantu oleh kemampuan non fisik karena manusia mampu berfikir dan melatih diri untuk melakukan perbuatan tertentu

Keahlian ini disebut dengan tehnik yang terdiri  :

a.    Technical skill

Baik berupa tekhnik peralatan, tehnik prosedur kerja seperti zaman menanam

b.    Managerial skill (keahlian menejemen)

Kemampuan manusia untuk berorganisasi dalam menjalankan usaha

EX  :

·         Pendirian badan usaha baik berbentuk tidak badan hokum seperti badan usaha perseorangan  :  Firma, CV

·         Pendirian Badan usaha Berbadan Hukum  :  Koperasi, PT

c.    Enterplenel Skill

Kemampuan manusia untuk menciptakan paket2 usaha baru yang dapat menunjang kehidupan ekonomi mereka

d.    Capital ( Modal )

Harta kekayaan baik berbentuk barang atau berbentuk uang atau yang dapat diuangkan yang digunakan oleh manusia untuk menjalankan usaha tertentu yang secara teoritis akan menmbah kekayaan itu.

           

Modal yang pertama diciptakan manusia adalah

Yang dihasilkan dari Tehnical skill baik yang dibuat kemampuan sendiri atau diperoleh dari produksi  orang lain

Perbedaan manusia dengan hewan yang dapat dilihat adalah

Hasil dari Tehnical Skill mereka, karena itu ahli purbakala mendefinisikan manusia sebagai hewan yang mampu menciptakan dan menggunakan alat. Dengan menggunakan alat orang mampu memproduksi lebih banyak dalam waktu lebih cepat dan dengan tenaga sedikit.

Masyarakat primitive sudah mulai mampu membuat alat sederhana seperti  Tombak, dari kayu untuk menangkap ikan, membuat pemukul untuk menangkap binatang seperti boomerang.

Semakin maju masyarakat semakin maju tehnical Skill mereka yang seluruhnya alat2 yang bermanfaat bagi kehidupan mereka, Semua alat yang dipunyai oleh seseorang/kelompok orang yang digunakan untuk menjalankan usaha disebut Barang Modal .

Barang modal dapat diperoleh dengan

Membuat sendiri tetapi setelah perekonomian maju mulai ada orang yang menspesialisasikan diri untuk memproduksikan barang2 modal untuk dijual kepada orang lain yang membutuhkan.

Dengan demikian segala sesuatu yang dapat dipertukarkan dengan modal dapat pula disebut sebagai Modal.

Dewasa ini untuk memperoleh barang modal kita dapat membeli dengan uang atau benda2 yang dapat diuangkan seperti emas karena itu dewasa ini uang dapat pula disebut sebagai modal demikian pula barang2 berharga yang dimiliki seseorang yang dapat digunakan untuk membeli barang modal uang . Seorang usaha dapat mempergunakan sumber daya alam dapat mengupah tenaga kerja semuanya untuk menjalankan usaha.

Unsur Dari Modal

  1. Adanya Harta kekayaan
  2. Adanya pemilik harta kekayaan
  3. Kekayaan itu digunakan untuk menjalankan usaha
  4. Usaha Itu bertujuan untuk memperoleh keuntungan

Modal Dalam Arti Mikro Ekonomi Adalah  :

Modal sebagai salah satu factor produksi

Mikro Ekonomi Adalah  :

Ilmu pengetahuan yang mempelajari Rumah tangga Produksi yaitu proses bagaimana suatu perusahaan menghasilkan barang2 atau jasa2 dengan mengunakan modal untuk memperoleh keuntungan.

5 April 2008

Pengertian Modal menurut UU Penanaman Modal

Didalam UU No 5 Tahun 2007 tentang penanaman modal, pengertian modal di muat dalam Pasal 1 Angka 7 .

Modal adalah

Aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang dimiliki oleh penanam modal yang memiliki nilai ekonomis

Dari Defenisi modal ini terlihat bahwa modal itu adalah asset yaitu harta kekayaan bentuknya dapat berupa uang atau berbentuk lain yang bukan uang, dengan demikian modal atau harta kekayaan berupa Aktifa dikurangi dengan Pasifa (hutang Modal)

Sebagai asset modal dalam pasal ini tampaknya diartikan dalam arti luas karena kedalam asset dapat pula dimasukkan kekayaan atau modal yang berbentuk tanah, gedung2, relasi, rancangan tehnologi termasuk pula alat dalam perusahaan seperti mesin2, alat2 angkutan dsb nya.

JENIS MODAL

Modal dapat dilihat dari berbagai sudut Pandang

1.    Dari sudut pemiliknya

a.    personal Kapital (Perorangan)

Yaitu modal yang berasal dari harta kekayaan perorangan yang digunakan untuk penanaman modal

b.    Enterprise Capital (Modal Perusahaan)

Bagi laba dari perusahaan yang seharusnya dibagikan kepada pemegang saham seperti digunakan untuk mengembangkan usaha diperusahaan itu baik dengan cara menambah produksi ataupun dengan membuka cabang baru

c.    Publik Capital (Modal Negara)

Modal yang berasal dari tabungan Negara atau diambil dari kekayaan Negara lainnya, Modal Negara seharusnya berasal dari selisih antara anggaran pendapatan dengan anggaran belanja Negara,

Namun di Indonesia semenjak zaman Orde Baru digunakan system anggaran yang berimbang yaitu pengeluaran Negara disesuaikan dengan penerimaan Negara. Karena itu penanaman modal di Indonesia sampai sekarang masih dibiayai dengan pencetakan uang baru atau dari kredit luar negeri karena itu penanaman modal Indonesia selalu membebani perekonomian rakyat berupa terjadinya Inflasi yang sangat tinggi sehingga kehidupan masyarakat semakin lama semakin sulit karena orang2 yang menabung di Bank dalam jangka panjang nilia INTRINSIK (RIIL) dalam uang mereka akan mengalami kemerosotan sedangkan penanaman modal Negara dari kredit luar negeri akan membebani ekonomi untuk pembayaran angsuran dan bunganya akibatnya Indonesia yang mempunyai sumber daya alam  yang melimpah merupakan Negara yang banyak hutang dan rakyatnya yang hidup miskin

2.    Modal berdasarkan sifatnya

a.    Fix Capital (Modal Tetap)

Yaitu modal yang berbentuk barang2 modal yang dapat digunakan secara berulang-ulang minimal satu tahun anggaran

            Contoh  :

      Mesin2 dalam pabrik, alat transportasi (kapal, Pesawat, Mobil), gedung2, lahan

b.   Variabel Capital (modal bergerak)

      Modal dalam bentuk barang modal yang umumnya dapat dipakai dalam sekali atau beberapak kali proses produksi saja

            Contoh  :         Bahan baku dan bahan penolong

      Ex : Dipabrik karet bahan bakunya karet, bahan penolongnya air

3.    Modal berdasarkan Negara sumber dari modal itu

      Berdasarkan Negara sumber ada 2 macam modal  :

a.    Foreign Capital ( Modal Asing)

            Didalam UU no 1 th 67 pasal 2 tentang penanaman modal asing

            Modal asing adalah  :

1.    Alat pembayaran luar negeri yang tidak merupakan bagian dari kekayaan devisa Indonesia yang dengan persetujuan pemerintah digunakan untuk pembiayaan perusahaan Indonesia

2.    Alat2 untuk perusahaan termasuk penemuan2 baru milik orang asing dan bahan2 yang dimasukkan dari luar ke dalam wilayah Indonesia selama tidak dibiayai dari kekayaan Devisa Indonesia

3.    Bagian dari hasil perusahaan yang berdasarkan Undang2 ini diperkenankan ditransfer tetapi digunakan untuk membiayai perusahaan Indonesia

      Jadi pengertian modal asing dari pasal 2 tsb dapat disimpulkan  :

      Bahwa modal asing itu adalah kekayaan orang asing di negeri asing yang dimasukkan ke Indonesia untuk menjalankan Usaha, kakayaan itu dapat berbentuk uang asing atau valuta asing dan alat2 untuk perusahaan.

            Menurut Pasal 1 angka 8 UU No 5 2007 tentang UPM

            Modal Asing Adalah   :

      Modal Yang dimiliki oleh Negara asing, perseorangan warga Negara asing dan atau badan hokum Indonesia yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh pihak asing.

      Jadi pengertian dari definisi ini terlihat bahwa modal asing itu ditentukan oleh pemiliknya tidak ditentukan apakah modal itu digunakan untuk investasi di Indonesia atau tidak.

b.    Domestic (Capital) Modal dalam negeri

      Menurut pasal 1 UU No 6 th 68 tentang PMDN (penanaman modal dalam negeri) yang dimaksud dalam UU ini tentang PMDN adalah bagian daripada kekayaan masyarakat Indonesia termasuk hak2 dan benda2 baik yang dimiliki oleh Negara maupun swasta nasional atau swasta asing yang berdomosili di Indonesia yang disediakan untuk menjalankan suatu usaha sepanjang tidak diatur oleh UU No 1/ 67 ttg PMA, menurut UU PM pasal 1 angka 9 modal dalam negeri adalah  :

      Modal yang dimiliki oleh negara RI, perseorangan WNI, atau badan Usaha yang berbentuk badan hokum atau yang tidak berbentuk badan hokum.

      Makna Modal menurut UU PMDN adalah modal dalam arti luas karena termasuk benda baik bergerak maupun tidak bergerak kedalam modal dalam arti luas dapat dimasukkan semua factor yang mendukung pelaksanaan proses produksi baik berupa sumber dari alam, tenaga kerja, skil, maupun modal dalam arti sempit

      Definisi modal dalam negeri dalam UUPM terlihat kerancuan karena modal dalam negeri dapat dimiliki oleh badan usaha yang berbentuk badan hokum dan tidak berbadan hokum , modal suatu badan hokum di Indonesia dapat saja berbentuk modal asing seperti yang temuat dalam Pasal 1 angka 8  

03 Mei 2008

Pengertian dan jenis penanaman Modal/Investasi

Secara Umum Penanaman Modal Adalah setiap penggunaan kekayaan baik berbentuk uang ataupun barang modal baik modal dalam arti sempit maupun dalam arti luas untuk menjalankan suatu usaha yang secara teoritis atau berdasarkan harapan akan mendatangkan keuntungan kepada pemiliknya. Menurut UU No 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal Pasal 1 Angka 1 Penanaman Modal Adalah :

“Segala bentuk kegiatan menanam modal baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha diwilayah Negara RI” Dari Pasal 1 Angka 1 itu penanaman modal yang dimaksud hanyalah Penanaman modal yang diatur UU ini yaitu “penanaman modal yang dilakukan di wilayah Negara RI”

Menurut Pasal 1 Angka 4 Penanaman Modala Adalah

“Perseroan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanaman luar negeri / PMA.

Sedangkan yang dimaksud PMD Dalam Negeri seperti yang dimuat dalam Pasal 1 Angka 2 adalah  :

“perseroan WNI, badan usaha Indonesia Negara RI atau daerah yang melakukan penanaman modal diwilayah RI.

Menurut pasal 1 angka 3 Penanaman Modal Asing Adalah :

Perseroan atau badan Usaha atau pemerintah Asing dan perseorangan warga Negara Asing yang melakukan penanaman modal diwilayah Negara RI .

JENIS PENANAMAN MODAL / INVESTASI

1.     Berdasarkan Subjek

Yang menanam modal dapat dikelompokkan jadi 3 macam :

a.     Personal Invesman/penanaman modal perorangan yaitu :

Penggunaan kekayaan individual untuk menjalankan suatu usaha yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan termasuk dalam personal invesmen ini antara lain  :

·         Penggunaan modal oleh petani untuk menggarap lahan oleh petani,pedagang untuk membuka warung atau took…penanaman modal perseorangan/invesmen ini dapat pula berupa penggunaan kekayaan individual untuk memasukkan sahamnya ke perusahaan2 baik dengan mendirikan perusahaan secara langsung maupun dengan memilih perusahaan2 yang GO PUBLIK (Perusahaan yang sahamnya dijual di bursa efek)

b.     Interprise Invesment Yaitu  :

Penanaman modal oleh perusahaan dengan menggunakan bagian laba perusahaan yang tidak dibagikan kepada pemegang saham tetapi digunakan untuk memperluas usahanya atau untuk membuka cabang2 baru

c.     Publik Invesman/Penanaman modal Negara yaitu :

Penggunaan kekayaan Negara untuk menjalankan usaha tertentu dengan membentuk badan2 usaha milik Negara ataupun BUMD. Publik Invesment ini pada prinsipnya digunakan untuk melaksanakan urusan2 yang menguasai hajat hidup orang banyak seperti untuk penggadakan tenaga listrik, air minum, transportasi umum, pos, telekomunikasi dsbnya. Dewasa ini usaha2 negara ini seperti yang dimaksudkan Pasal 33 ayat 2 UUD’45 “cabang2 perusahan yang penting bagi Negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara” artinya diurus langsung oleh Negara setelah dilaksanakan melalui pembentukan PT persero seperi pos, telkom sehingga sudah menjadi tujuan mencari keuntungan

2.     Berdasarkan Bentuknya

Bedasarkan bentuknya Penanaman modal dapat dikelompokkan menjadi 3 macam :

a.     Direct Investment/Modal langsung

Penanaman modal memberi kewenangan kepada Investor untuk secara langsung mengontrol jalannya perusahaan dimana modlanya ditanam dan langsung pula menanggung resiko atau untung rugi dari penanaman modal itu

b.     Port Folio Investment

Penanaman modal yang tidak memberi kewenangan kepada pemilik modal untuk mengontrol jalannya perusahaan tetapi yang bersangkutan secara langsung menanggung resiko atau untung rugi dari penanaman modal itu. Fort Folio Invesment ini dilakukan dengan cara membeli saham suatu perusahaan kurang dari 50 % sehingga yang bersangkutan tidak memegang suara mayoritas di dalam RUPS misalnya dengan membeli saham di bursa saham suatu perusahaan yang go public hanya menjual sahamnya kurang dari 25 % sehingga pemilik perusahaan yang asli tetap memegang suara mayoritas agar kendali perusahan nya tidak pindah kepada pihak lain namun demikian dalam bidang usaha tertentu berdasarkan perjanjian tertentu dapat saja pemegang saham mayoritas di beri hak control terhadap jalannya perusahaan

c.     Indirect Invesment/penanaman modal tidak langsung

Penanaman modal yang dilakukan dengan pembelian kredit sehingga si penanam modal atau kreditur pada asasnya tidak mengontrol jalannya perusahaan dan tidak pula menanggung resiko atas untung ruginya perusaaan itu pihak kreditur sebagai investor hanya menghrapkan si debitur mengembalikan kredit pada waktunya beserta bunganya, kreditur tidak mau tahu apakah kegiatan usaha milik debitur memperoleh keuntungan atau tidak walaupun debitur menggalami kerugian di dalam usahanya kreditur tetap ankan menagih kredit yang telah diberikan beserta bunganya

3.     Penanaman Modal berdasarkan Negara asal penanam modal

Ada 2 macam Investasi :

a.     Foreign Investment/penanaman modal asing

Penggunaan kakayaan oleh orang asing untuk membawa masuk modalnya ke Indonesia guna menjalankan usahsanya di Indonesia Menurut Pasl 1 Angka 3 UUPM “PMA Adalh kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah RI yang dilakukan oleh penanam modal asing baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanaman modal dalam negeri” menrut Pasal 1 UU no 1 tahun 1967 tentang PMA “Penanaman modal asing hanyalah meliputi PMA secara langsung berdasarkan UU ini untuk menjalankan perusahaan di Indonesia dalam arti pemilik modal secara langsung menanggung resiko dari penanaman modal tersebut”

Dari kedua pasal tersebut terlihat perbedaan pengertian PMA. Didalam UU penanaman modal yang baru, PMA diartikan dalam arti luas yaitu semua kegiatan orang asing menanam modal di wilayah RI mencakup semua bentuk penanaman modal Direct Invesment, Fort Folio Invesment maupun Inderevt Invesment sedang kan dalam UU PMA yang lama PMA dibatasi berupa PMA secra langsung saja yaitu  :

Penanaman modal yang pemilik modalnya menanggung resiko hanya dalam bentuk direct investment dan port folio investment tidak termasuk kredit luar negeri.

b.     Domistik Invesmen ( PMDN )

Menurut Pasal 2 UU No 6 tahun 1968 tentang PMDN, Penanaman modal dalam negeri ialah  :

Penggunaan dari pada kekayaan seperti tersebut dalam Pasal 1 baik secara langsung maupun tidak langsung utnuk menjalankan usaha berdasarkan UU ini. Menurut penyelesaian pasal 2 ini Pennanaman modal dalm negeri itu ilaha penggunaan modal bagi usaha2 yang mendorong pembanggunan ekonomi pada umumnya dapat dilakukan secara lansung yakni oleh pemiliknya sediri atau tidak langgsung yakni melalui pembelian obligdsi2, surat2 pembendaharaan negar, saham2 yang dikeluarkan perusahaan sera deposito dan tabungan berjangka sekurang2 selsms 1 tshun.

Sedangkan Pasal 1 angka 2 UUPMA,  penanaman modal dalam negeri adalah kegiatan menanam modal di wilayah Negara RI yang dilakukan oleh Penanaman modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri bila dibandingkan 2 pengertian PMDN tersebut sebetulnya tidak terlihat perbedaan yang tidak menyolok karena kedua UU tersebut menetapkan bahwa PMDN itu adalah Penanaman modal dalam arti luas mencakup penggunaan semua kekayaan yang merupakan  modal dalam negeri/PMDN baik berbentuk WNI,BHI (badan Hukum Indonesia)maupun Negara RI baik pusat maupun daerah malahan kedalam PMDN dapat puladimasukkan DEPODITO atau tabungan  denga jangka waktu minimal 1 tahun

PMA (PENANAMAN MODAL ASING)

PERKEMBANGAN FAHAM TENTANG PENANAMAN MODAL ASING

Ada 3 kelompok  :

  1. Faham Extrim/Menolak PMA

Dipelopori oleh Karl Mark yang memandang bahwa PMA merupakan cara kapitalisme barat untuk menguasai ekonomi negeri lain. Dengan Masuk modal asing pada suatu negara, negara itu akan tergantung ekonominya kepada negara PMA sehingga lebih banyak merugikan kepada negara PMA itu.

Di Indonesia faham ini didukung oleh Rezim Orde lama pada zaman Soekarno yang dipengaruhi oleh faham komunisme, mendukung ajaran Karl Mark. Karena itu pada zaman orde lama banyak dilakukan nasionalisasi yaitu pengambil alihan perusahaan-perusahaan asing untuk dijadikan perusahaan nasional.

Ex :

PT.Semen Padang (dulunya berasal Port Land/Perusahaan Belanda).

  1. Faham Berhati-hati terhadap PMA

Paham ini dipelopori oleh aliran2 yang merupakan gabungan antara paham sosial dan liberalisme yaitu sejenis paham menentang kapitalisme tetapi juga menentang sosialisme, paham ini mengakui bahwa dengan PMA dapat terjadi ketergantungan negara, namun hal itu dengan kebijaksanaan pemerintahan yang dilakukan secara ketat, ketergantungan itu dapat dihindari. Di Indonesia paham ini didukung oleh orde baru. Untuk memahami bagaimana tantangan orde baru terhadap modal asing dapat dilihat perkembangannya dari UU No 1 tahun 1967 tentang PMA

a.        kekuatan ekonomi potensil banyak terdapat diseluruh wilayah tanah air yang belum diolah karena ketiadaan modal, pengalaman tehnologi.

b.        Pancasila harus tercermin dalam setiap kebijaksanaan ekonomi Indonesia.

c.        Pembangunan ekonomi berarti pengolahan kekuatan ekonomi potensil menjadi kekuatan riil melalui penanaman modal, penggunaan tehologi, penambahan pengetahuan, peningkatan ketrampilan serta penambah kemampuan berorganisasi dan menejemen.

d.        Penanggulangan kemerosotan ekonomi serta pembangunan lebih lanjut harus didasarkan kepada kemampuan serta kesanggupan rakyat indonesia sendiri

e.        Asas mendasarkan kepada kemampuan dan kesanggupan sendiri, tidak boleh menimbulkan……..untuk memanfaatkan potensi modal, tehnologi dan skil yang tersedia dari luar negeri selama benar2 diabadikan kepada kepentingan ekonomi rakyat tanpa mengakibatkan ketergantungan terhadap luar negeri.

f.         Penggunaan modal asing perlu dimanfaatkan secara maksimal untuk mempercepat pembangunan ekonomi, manusia serta digunakan dalam bidang2 dan sektor2 yang dalam waktu dekat belum dapat dilaksanakan oleh modal Indonesia sendiri.

Menurut penyelesaian umum UU No 1 tahun 1967 keadaan ekonomi Indonesia beberapa tahun ini ditandai oleh kemerosotan daya beli rakyat secara terus menerus yang harus segera di hentikan.

Masalah ekonomi Indonesia adalah :

Masalah meningkatkan kemakmuran rakyat dengan menambah produksi barang dan jasa, dalam menghentikan kemerosotan ekonomi dan melaksanakan pembangunan,

Asas penting yang harus dipegang teguh ialah :

Segala usaha harus didasarkan kepada kemampuan dan kesanggupan rakyat, namun kita perlu memanfaatkan modal yang tersedia di luar negeri dengan syarat :

1.     Benar2 diabdikan untuk kepentingan rakyat.

2.     tidak mengakibatkan ketergantungan terhadap luar negeri

3.     Dominasi modal asing seperti dikenal pada zaman penjajahan harus dicegah.

4.     Perusahaan Vital yang menguasai hajat hidup orang banyak tetap tertutup bagi modal Asing.

5.     Modal asing hanya dapat digunakan dalam bidang dan sektor yang belum dapat dilakukan dengan modal dalam negeri.

Dari dasr pertimbangan dan penyelesaian umum UU No 1 tahun 1967 kita melihat kehati-hatian dari pembentuk UU ini terhadap masuknya modal asing di Indonesia. UU ini diundangkan 10 januari 1967 oleh Soekarno namun saat itu pelaksanaan pemerintah sudah diserahkan kepada Soeharto melalui supersemar’66. Di Dalam UU ini terlihat bahwa rezim Orba melihat akan bahaya terhadap modal asing yaitu terjadinya dominasi modal asing terhadap perekonomian Indonesia seperti pada Zaman penjajahan karena itu ditekankan bahwa rezim orba setuju masuknya modal asing dengan persyaratan yang berat. Penerimaan modal asing pada orba ini sebetulnya juga mendapatkan tekanan keras oleh para mahasiswa yang ditandai dengan peristiwa malari. Dalam kenyataan selanjutnya penerapan UU No 1 tahun 1967 semakin lama semakin melemah dalam mengontrol.

Pada awalnya selalu diusahakan agar modal asing masuk di Indonesia dengan kerja sama dengan pemilik modal nasional tetapi berhubung sedikitnya modal asing yang masuk ke Indonesia maka malalui PP No 10 Tahun 1964 tentang pemilikan saham perusahaan PMA maka penanaman modal asing dapat dilakukan tanpa bekerja sama dengan pemilik modal nasional.

  1. Faham Liberal

Faham yang memandang modal asing sangat diperlukan dan faham bahwa setiap negara memerlukan modal asing. Faham ini memandang bahwa pembangunan ekonomi yang terbelakang dan ekonomi yang sedang berkembang dapat cepat dilalui dengan PMA karena PMA/Investor asing dapat memasukkan tehnologi-tehnologi barat ke dalam negara yang bersangkutan, hal ini nampaknya di dukung oleh rezim reformasi hal ini dapat dilihat dari pasal 3 UU No 25 tahun 2007 tentang UUPM, menurut pasal 3 ayat 1 penanaman modal diselenggarakan berdasarkan asas :

a.        Kepastian Hukum.

b.        Keterbukaan

c.        Akuntabilitas

d.        Perlakuan yang sama dan tidak membedakan asas negara

e.        Kebersamaan

f.         Efisiensi berkeadilan

g.        Berkelanjutan

h.        Berwawasan lingkungan

i.          Kemandirian

Keseimbangan kemajuan dan persatuan ekonomi nasional berdasarkan asas ini dan tidak adanya pengaturan khusus penerimaan modal asing dalam masa pertimbangan UU ini termasuk juga penjelasan umum UU ini kita dapat menyimpulkan bahwa reformasi ini memandang bahwa ekonomi Indonesia tidak akan berkembang tanpa modal asing karena itu pemerintah Indonesia sekarang memberikan perlakuan yang sama terhadap investor asing dan investor dalam negeri termasuk pemberian fasilitasnya.

17 Mei 2008

Bentuk Hukum dari perusahaan PMA

Mengenai bentuk hukum perusahaan PMA diatur dalam BAB II UU No 1 Tahun 1967 tentang PMA yang kemudian di ubah dengan BAB IV UU No 25 tahun 2007 tentang Penanaman modal, menurut Pasal 3 UU No 1 Tahun 1967  bentuk hukum dari PMA yang dijalankan oleh seluruhnya atau sebagian terbesar di Indonesia haruslah berbentuk badan hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia. Apakah Perusahaan PMA dijalankan seluruhnya atau sebagian terbesar di Indonesia sebagai kesatuan perusahaan sendiri di tetapkan oleh pemerintah menurut penjelasan pasal 3 UU ini, PMA oleh seorang Asing dalam statusnya sebagai orang perseorangan dapat menimbulkan ketidaktegasan dan kesulitan dalam bidang hukum internasional karena menurut HPI, hukum privat yang berlaku atas harta kekayaan dari seseorang adalah harta kekayaan negara asalnya. Dengan diwajibkannya bentuk hukum dari perusahaan PMA berupa BH Indonesia akan terdapat ketegasan mengenali hukum yang berlaku bagi modal yang di tanam.

Dalam Pasal 3 UU No 1 tahun 1967 ini tidak ditunjuk secara tegas bentuk dari badan hukum Indonesia itu.

Menurut Hukum Indonesia, BH di bidang usaha ada 2 macam  :

  1. PT (perseroan terbatas)
  2. Koperasi

Sedangkan dalam prakteknya perusahaan PMA selalu berbentuk PT. Menurut Pasal 5 (2) penanaman Modal Asing

UU No 25 Tahun 2007 tentang PMA  :

“Penanaman modal Asing wajib dalam bentuk PMA berdasarkan hukum Indonesia dan berkedududkan di Indonesia”.

Menurut Pasal 5 (3) PMA dalam bentuk PT itu dilakukan dengan 3 cara  :

  1. Mengambil bagian saham pada saat pendirian PT.
  2. Membeli saham
  3. Melakukan cara lain sesuai dengan peraturan per-UU-an.

Jadi ke dua UU tersebut baik UU No 1 tahun 2007 ataupun UU No 25 2007, bentuk hukum dari PMA adalah berbentuk Badan Hukum Indonesia dan harus berkedudukan di Indonesia sehingga bagi perusahaan PMA itu berlaku untuk Indonesia

Dampak positif dari kebijaksanaab ini adalah  :

Terdapatnya ketegasan dalam bidang hukum nasional , namun kebijaksanaan ini yang membuat dampak negagatif berupa modal yang dibawa masuk oleh perusahaan PMA ke Indonesia akan dipandang sebagai hutang Luar negeri dari perusahaan Indonesia, akibatnya pada saat berakhirnya izin usaha bagi perusahaan PMA yang bersangkutan yang ditetapkan selama 30 tahun seperti yang diatur dalam pasal 18 UU No 1 tahun 2007 bahwa Perusahaan PMA itu akan mengembalikan modal ke dalam negeri dengan melakukan transfer menggunakan devisa Indonesia. Akibatnya pada tahun 1997 yaitu 30 tahun setelah 30 tahun Perusahaan PMA banyak berakhir masa izin usahanya menimbulkan krisis ekonomi, dimana pada tahun 1997 itu dolar AS mencapai Rp.15.000,-.

Krisis ini juga terjadi karena pada tahun 1997 orang2 asing yang berusaha dengan MDN di bidang Industri juga habis masa izin usaha mereka sesuai dengan UU no 6 tahun 1968 tentang PMDN sehingga menambah makin parahnya krisis ekonomi Indonesia malahan tahun 1998 menyebabkan terjadinya pergantian Rezim dari orba ke Reformasi dengan lengsernya pak harto sebagai presiden

Daerah berusaha dari perusahaan PMA

Di dalam Pasal 4 UU no 1 tahun 1967 ditetapkan bahwa daerah berusaha perusahaan PMA di Indonesia ditentukan oleh pemerintah dengan memperhatikan :

  1. Perkembangan ekonomi nasional maupun ekonomi daerah,
  2. Macam perusahaan,
  1. Besarnya penanaman modal, dan
  2. Keinginan pemilik modal asing sesuai dengan rencana pembangunan nasional dan daerah.

Ditetapkannya kibijaksanaan ini menurut penjelasan Pasal 4 UU No 1 Tahun 1967 “agar dapat diusahakan oleh pemerintah pembangunan yang merata di seluruh wilayah Indonesia dengan memperhatikan daerah2 minus sesuai dengan rencana pembangunan.

Dari beberapa dasar pertimbangan dalam menentukan daerah berusaha perusahaan PMA dasar pertimbangan terakhir yaitu keinginan dari pemilik modal sangat menentukan sekali, jika daerah berusaha yang ditetapkan  tidak sesuai dengan keinginana mereka, mereka mengancam akan membatalkan rencana penanaman modal di Indonesia akibatnya pemerintah RI sering memberi Izin Perusahaan PMA berdasarkan pertimbangan Ad Hoc.

Inginya pemilik modal Asing untuk menananm modal di Indonesia biasanya berdasarkan beberapa pertimbangan antara lain  :

  1. Menjadikan Indonesia sebagai pasar dari produk perusahaan di negara asalnya dengan cara membuka cabang di Indonesia untuk memproduksi barang tersebut di Indonesia.

Misal  :

Perusahaan2 elektronika, yang menjadikan Indonesia sebagai pasar, jika tujuannnya untuk pemasaran produk ia pasti akan memilih daerah berusaha yang paling dekat dengan pusat perdagangan.

  1. Menjadika Indonesia sebagai sumber bahan baku bagi perusahaannya yang ada di luar negeri misalnya di negara asalnya mereka memproduksi mebel lalu ia datang ke Indonesia untuk memperoleh kayu dengan harga yang semurah murahnya dengan secara langsung mengurus HPA (hak pengusaha Hutan). Apabila tujuannya ingin mencari bahan baku di Indonesia tentu perusahaan itu daerah berusahanya di tempat terdapatnya bahan baku itu dengan cara mengolah sendiri, eksplorasi dan produksi bahan baku itu.

Misalnya  :

Perusahaannya membutuhkan kayu maka ia ingin berusaha di daerah yang banyak hutan sehingga memperoleh kayu dengan harga murah.

Ex  :

Di kalimantan atau papua

  1. Menjadikan Indonesia sebagai sumber tenaga kerja yang murah, perusahaan2 Industri di Luar negeri yang memerlukan tenaga kerja terutama di negara yang maju harus membayar upah yang sanagt mahal, Indonesia mempromosikan penanaman modal asing ke Indonesia untuk membuka lapangan kerja bagi rakyat Indonesia yang mempunyai tenaga kerja yang banyak dengan upah relatif murah dengan demikian perusahaan2 Industri yang masuk ke Indonesia menginginkan daerah berusahanya di daerah yang penduduknya banyak yaitu daerah jawa dengan demikian usaha pemerintah untuk memeratakan pembangunan jugaa tidak tercapai
  2. Menjadikan Indonesia tempat pelarian dari usahanya yang sudah tertutup di negeri asalnya. Ada      perusahaan2 tertentu seperti perusahaan yang mencemari lingkungan hidup dinegara asalnya telah di laranguntuk itu ia menjadikan Indonesia sebagai tempat pelarian karena Indonesia tidak mempersoakan masalah itu. Biasanya perusahaan yang demikian adalah perusahaan Indonesia sekaligus akan memasarkan productnya di Indonesia

Dalam UU PM yang baru tidak ada diatur mengenai derah berusaha perusahaan PMA malahan dalam pasal III ayat 1 huruf di tetapkan bahwa penanaman modal diselenggarakan dengan asas perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara dari penanam modal dengan demikian PMA dapat saja memilih daerah berusaha sesuai dengan keinginannya tidak berbeda dengan perusahaan PMDN.

Bidang usaha dari Perusahaan PMA

Mengenai bidang usaha dari perusahaan PMA diatur dalam BAB III UU No 1 tahun 1967 yang kemudian diubah dengan Bab VII UU No 25 tahun 2007.

Menurut Bab III UU no 1 tahun 1967 mulai pasal 5 sampai pasal 8 Bidang usaha PMA diatur Sebagai berikut  :

    1. Perincian bidang usaha yang terbuka bagi modal asing ditetapkan oleh pemerintah, pada waktu menyusun rencana pembangunan jangka menengah ( 5 tahun)dan jangka panjang (25 Tahun).
    2. Pemerintah juga menetapkan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh penanam modal untuk masing2 bidang usaha itu. Penentuan boidang2 usaha dan syarat2 nya itu dilakukan dengan mengeluarkan DNI (daftar negative Investasi) yaitu sebuah daftar bidang-bidang usaha yang tertutup bagi suatu bidang usaha tertentu sehingga ada DNI PMA dan DNI PMDN.
    3. Bidang-bidang usaha yang tertutup bagi PMA dengan penguasaan penuh yaitu bidang-bidang yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak sebagai berikut  :

1. pelabuhan2.

2. Produksi transimisi dan distribusi tenaga listrik untuk umum.

3.Telekomunikasi

4. Pelayaran.

5. Penerbangan

6. Air Minum.

7. Kereta api Umum.

8. Pembangkit tenaga atom

9. Mes media

    1. Bidang2 usaha yang tertutup sama sekali bagi penanaman modal yaitu :

a. Bidang usaha yang memiliki peran yang penting dalam pertahanan negara yaitu produksi senjata, mesiu, alat2 peledak, san peralatan perang.

    1. PMA di bidang pertambangan  didasarjab pada suatu krj sama dengan pemerintah atas dasar kontrak karya.

Kontrak kerja adalh perjanjian kerja sama antara investor asing dengan pemerintah RI dengan cara membentuk perusahaan baru untuk mengusahakan barang tambang.

Misalnya

PT.CPI, PT. Free Port, PT AIC

Di dalam UU PM  baru mengenai bidang usaha penanaman modal diatur dalam BAB VII dengan pengaturan yang hampir sama, menurut pasal 12 ayat 3 UUPM Pemerintah  berdasarkan Keppres, menetapkan Bidang usaha yang tertutup untuk Penanaman modal baik asing maupun dalam negeri dengan berdasarkan kreteria  :

-      Kesehatan

-      Moral

-      Kebudayaan

-      Lingkungan hidup

-      Pertahanan dan keamanan nasional

-      Serta kepentingan nasional lainnya.


Kreteria dan persyaratan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan ditetapkkan melalui peraturan Presiden dengan memperhatikan kepentingan nasional  Antara lain :

  1. Perlindungan sumber daya alam.
  2. Pengembangan usaha mikro, kecil menengah dan koperasi.
  3. Pengawasan produksi dan distribusi
  4. Peningkatan kapasitas tehnologi

Berdasarkan pengaturan pengaturan bidang usaha baik oleh UUPMA yang lama maupun UUPM yang baru kita dapat menyimpulkan adanya 4 kategori bidang usaha PM yaitu  :

  1. Bidang usaha terbuka bagi seluruh Penanam Modal baik PMA maupun PMDN non PMA dan non PMDN termasuk usaha mikro, kecil dan menengah
  2. Bidang usaha yang tertutup bagi PMA tapi terbuka untuk PMDN non PMDA dan PMA termasuk pengusaha mikro kecil dan menengah.
  3. Bidang Usaha yang tertutup bagi PMA, PMDN tapi hanya terbuka untuk perusahaan non PMA dan PMDN (Koperasi, pengusaha mikro dan menengah)
  4. Bidang usaha yang tertutup sama sekali bagi penanaman modal yaitu bidang usaha yang berhubungan dengan bidang pertahanan negara.

Berhubung dilarangnya penanaman modal dalam bidang pertahanan negara maka penyediaan2 alat pertahanan negara dilakukan sendiri oleh angkatan bersenjata RI, akibatnya perkembangan senjata RI jadi sangat ketinggalan, akibatnya pertahanan RI sangat tergantung kepada negara lain, apabila negara lain itu tidak mau menjual alat2 perang kepada negara2 RI termasuk suku cadangnya Indonesia tidak dapat berbuat banyak sehingga Indonesia sangat lemah di bidang militer.

24 Mei 2008

Penggunaan tenaga kerja bagi Perusahaan PMA

Pembentuk UU no 1 tahun 1967 tentang PMA mengaharapkan dengan masuknya modal asing ke Indonesia akan terjadi pembukaan lapangan kerja bagi tenaga kerja Indonesia dan terjadinya alih tehnologi dari tenaga kerja asing kepada TKI, karena iti dalam BAB IV mulai pasal 9 sampai pasal 13 UU ini ditetapkan kebijaksanaan mengenai penggunaan tenaga kerja bagi perusahaan PMA, kebijaksanaan itu sebagai berikut  :

Tenaga kerja yang bekerja pada perusahaan PMA dikelompokkan menjadi 3 macam  :

  1. Tenaga Direksi.

Menurut pasal 9

Pemilik modal mempunyai wewenang sepenuhnya untuk menentukan direksi dari perusahaan dimana modal ditanam, ditetapkannya kebijaksanaan ini karena tenaga direksi yang merupakan tenaga inti dari sebuah perusahaan merupakan tenaga yang vital dan menentukan bagi maju mundurnya perusahaan walaupun kebijaksanaan tahunan ditetapkan pada RUPS namun kebijaksanaan harian apalagi dalam hal2 yang sangat mendesak harus diambil oleh direksi karena itu pemilik modal tidak akan mau menyerahkan pengelolaan modalnya kepada orang yang kurang dipercayainya karena itu kepada pemilik modal diserahkan sepenuhnya apakah akan menggunakan TKA atau TKI

  1. Tenaga Pimpinan dan tenaga ahli.

Menurut pasal 11

Perusahaan PMA diizinkan mendatangkan atau menggunakan tenaga pimpinan dan tenaga ahli warga negara asing bagi jabatan yang belum dapat diisi dengan TKI dari ketentuan pasal 11 ini perusahaan PMA diwajibkan menggunakan tenaga pimpinan dan tenaga ahli dari TKI tetapi bagi jabatan yang tidak dapat diisi oleh TKI boleh menggunakan TKA namun yang menentukan apakah suatu jabatan dapat diisi oleh TKI atau tidak adalah pihak menegement perusahaan itu terutama direksi karena itu selama di negeri asalnya masih ada saudara, teman, atau kenalan2nya yang membutuhkan pekerjaan mereka tetap akan memutuskan bahwa TKI yang mendaftar belum dapat mengisi jabatan yang bersangkutan

  1. Tenaga kerja biasa.

Menurut pasal 10.

Perusahaan PMA wajib menggunakan tenaga kerja bisa dari tenaga kerja Indonesia (TKI). Yang dimaksud tenaga kerja biasa adalah selain tenaga direksi, tenaga pimpinan dan tenaga ahli.

Misalnya

Tenaga cleaning servis

Untuk meningkatkan kemampuan dan ketrampilan TKI didalam Pasal 12 perusahaan2 PMA diwajibkan menyelenggarakan dan menyediakan fasilitas latihan dan pendidikan di dalam dan diluar negeri secara terarah bagi TKI akan secara berangsur-angsur TKA dapat digantikan oleh TKI, dengan ketentuan pasal 12 ini diharapkan terjadinya alih tehnologi dari TKA kepada TKI.

Pendidikan dan pelatihan memang dilaksanakan oleh perusahaan PMA namun latihan dan pendidikan yang diberikan hanya merupakan bagian kecil saja dari proses produksi perusahaan itu sehingga tidak terjadi alih tehnologi karena TKI yang dilatih itu tidak akan mungkin meniru proses produksi perusahaan itu .

Menurut UUPM no 25 tahun 2007

Mengenai Tenaga kerja diatur dalam BAB IV mulai pasal 10 dan pasal 11 Tanpa membedakan antara perusahan PMA dan PMDN

  • Menurut Pasal 10

Perusahaan penanaman modal harus mengutamakan penggunaan TKI tetapi berhak menggunakan TKA untuk jabatan dan keahlian tertentu sesuai dengan ketentuan Per-UU-an.

Perusahaan penanaman modal wajib meningkatkan kompetensi TKI melalui pelatihan kerja sesuai peraturan per-UU-an. Perusahaan penanaman modal yang memperkerjakan TKA wajib menyelenggarakan pelatihan dan alih tehnologi kepada TKI.

  • Menurut Pasal 11

Perselisihan hubungan industrial wajib diselesaikan secara musyawarah antara perusahaan dengan tenaga kerja bila penyelesian musyawarah tidak berhasil maka penyelesaian dilakukan dengan upaya TRIPARTIDE (tiga Pihak) yaitu perusahaan, organisasi Tenaga kerja, pemerintah (depnaker), jika penyelesian Tripartide tidak berhasil maka perselisihan diselesaikan melalui pengadilan hubungan industrial.

Pemakaian tanah untuk perusahaan PMA

Untuk keperluan perusahaan PMA diperlukan tanah baik sebagai tempat untuk mendirikan kantor, pabrik dsb maupun sebagai lahan untuk menjalankan produksinya karena itu dalam BAB V diatur secara khusus mengenai pemakaian tanah bagi perusahan PMA. Menurut Pasal 14 untuk keperluan perusahaan PMA dapat diberikan tanah dengan HGD, HGU dan hak pakai menurut peraturan Per-UU-an.

Menrut UUPMA HGU diberikan hak atas tanah langsung dikuasai oleh negara sehingga tanah2 adat yang mau diggunakan untuk perusahaan PMA harus diserahkan kepada negara melalui pelepasan hak, sedangkan HGB dan hak pakai dapat di berikan atas tanah milik oleh orang lain atau tanah dikuasai oleh negara melalui perjanjian pemiliknya. HGB & HGU hanya dapat diberikan kepada WNI & BHI sehingga timbul pertanyaan kenapa prusahaan PMA yang pemiliknya orang asing dapat diberikan HGB & HGU, alasannya adalah  :

Menurut pasal 3 UU no 1 tahun 1967 & Pasal 5 Ayat 2 UU No 25 Tahun 2007.

Perusahaan PMA harus berbentuk badan hukum Indonesia yaitu berbentuk perseroan terbatas konsekwensinya adalah perusahaan PMA yang berbentuk badan hukum Indonesia itu dapat mengusai tanah dengan HGB dan HGU.

Didalam Pasal 22 UUPMA ditetapkan kebijaksanaan sebagai berikut  :

Kepada perusahaan penanaman modal dapat diberikan hak berupa :

  1. HGU

Selama 95 tahun dan dapat diperpanjang dimuka selama 60 tahun dan dapat pula diperbaharui selama 35 tahun.

  1. HGB

Hak guna bangunan dapat diberikan selama 80 tahun dan diperpanjang sekaligus 50 tahun dan diperbaharui 30 tahun.

  1. Hak pakai dapat diberikan selama 70 tahun dan diperpanjang di muka 45 tahun dan diperbaharui 25 tahun.

Menurut pasal 22 ayat 2 Hak atas tanah yang dapat diperpanjang di muka sekaligus dengan persyaratan sebagai berikut  :

a.    Penanaman modal dilakukan dalam jangka panjang dan terkait dengan perubahan struktur perekonomian Indonesia yang berdaya saing.

b.    Penanaman Modal dengan tingkat resiko yang memerlukan pengembalian modal jangka panjang.

c.    Penanaman Modal itu memerlukan areal yang luas

d.    Penanaman dengan menggunakan hak atas tanah negara.

e.    Penanaman Modal tidak mengganggu rasa keadilan dan tidak merugikan kepentingan masyarakat umum.

Kelonggaran Perpajakan dan pengutang lainnya.

Pada tahun 1997 keinginan untuk penanaman Modal di Indonesia sangat rendah sekali karena pada masa orde lamapernah dilakukan nasionalisasi perusahaan PMA untuk menarik minat investor asing untuk menanam modalnya di Indonesia. Untuk membentu UU, UU No 1 tahun 1967 menetapkan pelanggaran perpajakan kepada PMA yang diatur mulai pasal 2 ini dirubah dengan UU No 11 tahun 1970.

Menurut Pasal 1 UU no 11 tahun 1970 yang merobah pasal 15 dan 17 kepada perusahaan PMA diberikan kelonggaran perpajakan sebagai berikut  :

  1. Pembebasan biaya materai modal atas penempatan modal yang berasal dari PMA .
  2. Pembebasan/keinginan biaya masuk dan pembebasan pajak Import pada waktu memasukkan barang perlengkapan tetap di wilayah RI seperti masing2 alat “kerja 1 pesawat” yang perlu untuk menjalankan perusahaan
  3. Pembebasan biaya balik nama atas pendaftaran kapal untuk pertama kalinya di Indonesia dalam waktu 2 tahun setelah saat mulai produksi
  4. Kelonggaran pajak perseroan seperti kopensasi kerugian yang didirikan selama 6 tahun pertama.
  5. Penghapusan yang dipercepat dan pemberian rangsangan pemberian modal
  6. Pembebasan pajak di pending selama 2 tahun sejak terhitung mulai produksi

Selanjutnya dalam UU di tentukan pula dibawah menteri keuangan dapat menambah masa kelonggaran perpajakan selama 2 tahun apabila  :

  1. Penanaman modal dapat menambah devisa negara secara berarti
  2. Ini dilakukan di luar jawa
  3. Penanaman modal dilakukan dengan modal yang besar untuk keperluan prasarana atau menghadapi resiko yang besar dari sewajarnya.
  4. Oleh pemerintah penanaman modal itu untuk memprioritaskan secara khusus

Dalam penanaman modal yang baru mengenai fasilitas perpajakan kepada perusahaan penanaman modal diatur dalam Pasal 18 ayat 4, Kepada penanaman modal diberikan fasilitas perpajakan berupa  :

  1. Pengurangan penghasilan netto sampai tingkat tertentu terhadap jumlah penanaman modal dalam waktu tertentu dalam menghitung PPH.
  2. Membebaskan biaya masuk atas oimpor barang modal mesin, peralatan untuk produksi yang belum diproduksi dalam negeri.
  3. Pembebasan atas kerugian biaya masuk bahan baku dan bahan penolong untuk keperluan produksi dalam jangka waktu tertentu.
  4. Pembebasan/penangguhan PPN atau impor barang modal untuk keperluan produksi yang belum dapat diproduksi dalam negeri.
  5. Keringanan PBB untuk bidang usaha tertentu pada wilayah/kawasan tertentu.
  6. Penyusutan yang cepat.
  7. Pembebasan/pengurusan PPH badan dalam jumlah jangka waktu tertentu, kepada penanaman modal yang merupakan industri………………

Nasionalisasi dan kompensasi

            Berhubung tahun 1967 minat PMA masuk ke Indonesia sangat rendah karena takut akan nasionalisasi, maka dalam Bab VIII diatur secara khusus mengenai nasionalisasi dan kompensasi bagi perusahaan PMA yaitu Pasal 21 dan 22

            Menurut Pasal 21 pemerintah tidak akan melakukan tindakan nasionalisasi/pencabutan hak milik secara menyeluruh atas perusahaan modal asing atau tindak yang mengurangi hak/mengurusi perusahaan yang bersangkutan kecuali dengan UU kepentingan menghendakinya.

            Menurut Pasal 22 jika nasionalisasi dilakukan maka pemerintah wajib memberikan kompensasi/ganti rugi yang jumlah macam dan cara pembayarannya disepakati bersama sesuai dengan prinsip pemerintah nasional.

            Bila tidak tercapai kesepakatan sesuai dengan asas hukum internasional makadilakukan arbitrase yang keputusannya mengikat kedua belah pihak, yang terdiri dari 3 orang masing2 ditunjuk oleh pemerintah RI dan PMA dan orang ketiga ditunjuk bersama di dalam.

            PMA yang baru tidak ada diatur nasionalisasi dan kopensasi yang di atur hanya Ketika terjadi sengketa yaitu pasal 32 ayat 4 UUPM.

            Dalam hal terjadi sengketa di bidang penanaman modal antara pemerintah dengan PMA para pihak akan menyelesaikan sengketa dengan Arbitrase internasional yang harus disepakati oleh para pihak.

            Dengan demikian dewasa ini tidak mungkin lagi dilakukan nasionalisasi untuk perusahaan PMA walaupun melalui UU ditetapkan bahwa kepentingan negara menghendaki.


Pengertian PMDN

Menurut Pasal 2 UU No 6 Tahun tentang PMDN, yang dimaksud dalam UU ini tentang PMDN adalah  :

Penggunaaan kekayaan seperti tersebut dalam pasal 1 baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melaksanakan usaha berdasarkan UU ini sedangkan menurut UU ini pasal 1 Modal dalam negeri adalah bagian dari kekayaan masyarakat Indonesia termasuk Hak2 (benda) baik yang dimiliki oleh negara maupun swasta, negara maupun swasta asing yang berdomisili di Indonesia yang disediakan guna menjalankan suatu usaha.

Dalam UU yang baru UU No 25/2007, Penanaman Modal dalam Negeri adalah kegiatan penanaman modal untuk melakukan usaha diwilayah RI oleh penanam modal dalam negari menggunakan modal dalam negari.

Jadi Defenisi PMDN dalam UU ini kita lihat bahwa ada 3 unsur dari PMDN itu :

  1. Dilakukan wilayah negara RI

Jadi penenaman modal modal dilakukan orang Indonesia di luar negeri

Misal  :

Dalam perusahaan dengan orang asing sudah termasuk PMDN.

  1. Dilakukan oleh penanaman Modal dalam negeri

Penanaman modal dalam negeri menurut angka 5 pasal 1 adalah  :

- Perseorangan Wni

- Perusahaan Indonesia

- Negara RI adalah daerah yang dilakukan.

Berdasarkan pasal ini berbeda dengan UU No 6 tahun 1968 bahwa modal dalam negeri dapat dimiliki oleh swasta asing berdomisili di Indonesia. Dewasa ini di Indonesia tidak ada lagi swasta asing yang berusaha dengan modal dalam negeri sehingga dewasa ini penanaman modal yang ada adalah penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asinh.

Dasar Pertimbangan

UU No 6 tahun 1968 tentang PMDN didasarkan  :

    1. Modal merupakan faktor yang sangat penting yang dilakukan
    2. Perlu diselenggarakan pemupukan dan pemanfaatan modal dalam negeri secara maksimal.
    3. Perlu diciptakan iklim yang baik dengan ketentuan2 yang berasal dari modal dalam negeri
    4. Dalam Sistim perekonomian Indonesia, terbuka lapangan luas dari usaha oleh swasta
    5. Pembangunan ekonomi Indonesia harus disandarkan kepada kemampuan dari masyarakat Indonesia sendiri.
    6. Perlu dimanfaatkan juga modal dalam negeri yang dimiliki oleh orang asing yang berdomisili di Indonesia.

Menurut penyelesaian umum UU No 6 Tahun 1968 itu pembangunan tidak mungkin dilaksanakan tanpa penggunaan modal, namun setiap negara yang belum maju mengalami kemerosotan atau kemandekan ekonomi karena kemahalan masyarakat untuk memupuk modal, hal ini disebabkan karena lemahnya kemampuan usaha baik swasta atau pemerintah, di Indonesia kelemahan itu ditambah dengan kesulitan berupa adanya dominasi terhadap perekonomian Indonesia, khususnya modal oleh orang asing yang memiliki dan berusaha dengan modal dalam negari yang telah berangsur berabad2 lamanya. Dominasi itu terlihat dengan terjadinya monopoli dan monopsomi dalam sistim perdagangan di Indonesia

  1. Monopoli adalah

Suatu keadaan perekonomian dimana penjual satu atau bersatu semnetara pembeli banyak dan tidak bersatu sehingga harga ditetapkan oleh penjual, monopoli ini terjadi karean orang2 asing yang berdomisili di Indonesia bertindak sebagai importir dan distributor barang2 kebutuhan rakyat sehingga barang import banyak yang harganya tinggi.

  1. Monopsoni adalah

Suatu keadaan dalam perekonomian dimana penjual banyak yang tidak bersatu sedangkan pembeli satu atau bersatu akibatnya harga ditentukan oleh pembeli

Di Indonesia Monoposmi ini terjadi karena orang asing yang berada di Indonesia bertindak sebagai eksportir dan pedagang besar dari hasil produk rakyat akibatnya harga jual dari produk rakyat menjadi rendah sehingga keuntungan yang besar  diperoleh oleh pedagang besar dan eksportir, itu terjadinya

  1.  

28 Juni 2008

NOTE

1.     Valuta

Kekayaan suatu Negara dalam bentuk valuta asing, devisa diperoleh dari selisih ekspor dan impor dan dari lalu lintas devisa

2.     Penting nya devisa

Suatu Negara dapat mengimpor kebutuhan negaranya dari Negara lain

3.     Yang menentukan apa yang akan diimpor adalah  :

Importir

4.      

Hukum Perlindungan Konsumen

Posted: 23/04/2011 in semester 6

HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN

4 April 2008

WACANA

Kalau bicara perlindungan atau hubungan antara produsen dan konsumen maka masuk dalam kelompok hukum dimana para pihak mempunyai hak sama dalam perdata

Siapa yang mau dilindungi  ? Konsumen

Mengapa di lindungi  ?  karena ada yang lemah atau kalau posisi konsumen tidak kuat

Hubungan antara konsumen dan produsen masuk dalam kelompok hukum Publik.

MATERI Hukum perlindungan Konsumen

Lebih mengacu pada UU Pelindungan Konsumen UU No 8 Tahun 1999.

1.     Istilah, Definisi dan pengertian, Ruang Lingkup, Batasan Hukum perlindungan Konsumen.

2.     Pengaturan.

3.     Hubungan badan hukum lainnya

4.     Hak Konsumen

5.     Sejarah Perlindungan konsumen

6.     Prinsip2 Perlindungan Konsumen.

a.        Prinsip Kedudukan Konsumen

b.        Prinsip Tanggung jawab pelaku Usaha

7.     Perlindungan Konsumen dalam hukum positif

8.     Penyelesaian Sengketa Konsumen

9.     Isu-isu tentang perlindungan Konsumen

LITERATUR

1.       Perlindungan terhadap Konsumen dilihat dr sudut perjj oleh Mariam darus Badrus Zaman.

2.       Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Oleh SP Hutagalung.

3.       Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar Oleh AZ Nasution.

4.       Konsumen dan Hukum Tinjauan sosial ekonomi dan hukum pada perlindungan konsumen Indonesia Oleh AZ Nasution

5.       Apa, mengapa, Bagaimana Konsumen hijau oleh Zaim saidi

6.       Pengetahuan tentang aspek hukum perlindungan Konsumen dan status sosial media cetak serta perlindungan hak2 konsumen dalam iklan oleh Sidharta

7.       Perlindungan konsumen dan instrumen2 hukumnya oleh Yusuf Shofie.

8.       Perlindungan Konsumen dilihat dari sudut peraturan perundang2an kesehatan oleh R Sianturi

9.       Hukum Perlindungan konsumen Indonesia oleh Shidarta

BAB I

10 April 2008

Istilah, Definisi dan pengertian, Ruang Lingkup, Batasan Hukum perlindungan Konsumen.

I.    ISTILAH

Istilah konsumen dalam beberapa peraturan / UU

1.   Makna Konsumen Dalam UU No 8 Tahun 1999 Pasal 1 Ayat 2

“Tiap orang yang memakai barang dan jasa yang tersedia dimasyarakat”

Yang dimaksud dengan tersedia di masyarakat adalah  :

Barang yang tidak ditawarkan secara umum dan barang tsb langka tidak disebut konsumen.

Contoh     :

Seseorang membeli sebuah mobil karena penjual kepepet

Tersedia di masyarakat untuk kepentingan siapa  :

Batasan Kepentingan adalah  :

-   Diri sendiri

-   Keluarga

-   Orang lain

-   Kepentingan mahluk lainnya

Jika terpenuhi 4 diatas maka dapat dikatakan konsumen Keempat unsur tersebut dapat dikatakan sebagai konsumen

Kesimpulan  :

Setiap orang pemakai barang dan jasa yang tersedia di masyarakat untuk kepentingan dan tidak diperjual belikan

2.   Istilah konsumen  pada GBHN 1993 No II

3.   UU No 5 tahun 1999 tentang tentang larangan praktek monopoli dan persaingan tidak sehat

4.   KUHPer (BW) tapi istilahnya buakn konsumen melainkan Koper

Kesimpulan  istilah konsumen dari berbagai Peraturan / UU adalah :

Pemakai (konsumen Akhir)

Konsumen Ada 2 Yaitu

1.   Konsumen Antara

      Konsumen yang memperantarai antara produsen dengan pengecer

2.    Konsumen Akhir

Pemakai atau konsumen Akhir

Perlindungan Adalah

Mengapa perlu ada perlindungan pada konsumen ?

Ada beberapa rujukan atau patokan atau alasan yaitu  :

1.     konsumen yang berada dalam posisi yang lemah dalam segala hal.

2.     sesuai dengan tujuan hukum yaitu secara teoritis melindungi yang lemah

3.     upaya atau langkah untuk mempertahankan hak2 konsumen atau pemakai barang dan jasa

Hukum adalah  :

Sekumpulan aturan yang bersifat memaksa dan mempunyai sanksi.

Kesimpulan Hukum perlindungan konsumen

Himpunan peraturan yang mengatur tentang upaya2/langkah untuk mempertahankan hak2 pemakai atau konsumen dari gangguan pihak lain.

17 April 2008

PENGERTIAN KONSUMEN PASAL 2 UUPK

1.     Setiap Orang

-   orang

-   Badan Hukum

2.     Pemakai

Konsumen Akhir

3.     Barang dan jasa

-   Barang

      *  benda bergerak/berwujud

      *  benda tidak bergerak/tidak berwujud

      *  benda dapat dan tidak dapat dihabiskan

-   Jasa

Prestasi yang dilakukan

4.     Kepentingan

-     Diri sendiri

-     Keluarga

-     orang lain

-     Makhluk lain

5.     Tersedia di Masyarakat

6.     Tidak Untuk diperdagangkan

Pelaku Usaha

-Produsen

-Penyalur

-Penjual

-Penyedia Uang

-Media Periklanan

Barang

Menurut Pasal 1 ayat 4 UU Perlindungan Konsumen

“setiap benda yang dikategorikan dengan berbagai hal”

SUMBER HUKUM

1.     Hukum Tertulis

-   UU Perlindungan Konsumen

-   UU Pangan

-   UU Obat2 an

-   UU penyiaran

-   UU Periklanan

2.     Hukum Tidak Tertulis

Kebiasaan

SUMBER HUKUM INTERNASIONAL

1.     Ecosoc (dewan ekonomi dan sosial PBB)

Resolusi PBB Tahun 1998 tentang adanya perlindungan Konsumen

2.     WTO ( Word Trade Organization)

3.     IOCU/CI

SUMBER HUKUM MEMILIKI SIFAT

1.     Mengatur

Perjanjian antara konsumen dan pelaku usaha

2.     Memaksa

Pasal 383 KUHP

“Bagi penjual yang menyerahkan barang yang tidak sesuai dengan keinginan pembeli, maka diancam sanksi pidana”.

SUMBER HUKUM TERIKAT

-     Bidang Perdata

-     Bidang Pidana

-     Bidang Tata Negara

-     Bidang Hukum International

HUBUNGAN HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN DENGAN HUKUM KONSUMEN

Di dalam Hukum Konsumen diperlukan adanya Hukum Perlindungan Konsumen.

HUKUM Konsumen

Setiap Pemakai (Himpunan Peraturan yang mengatur tentang setiap pemakai barang & Jasa)

KAITAN PERLINDUNGAN KONSUMEN DENGAN BIDANG LAINNYA

  1. Berkaitan dengan hukum perdata & Perikatan (Pandangan Lama)
  2. Berkaitan dengan hukum persaingan (Competition Law) UU No.5             Tahun 1999 (larangan praktek Monopoli).
  3. Berkaitan dengan hak kekayaan intelektual
  4. Berkaitan dengan hukum kontrak (perjanjian penjualan Barang)
  5. Berkaitan dengan bidang hukum transportasi
  6. Berkaitan dengan hukum industri pangan
  7. Hukum Publik Servis (hukum Pelayanan publik)
  8. Hukum acara perdata Clas action
  9. Bidang hukum lingkungan
  10. Berkaitan dengan bidang publikasi/industri periklanan
  11. Berkaitan dengan sosiologi hukum

24 April 2004

  1. Filsafat hukum

-  Perjanjian

-  Ham

Mengenai hak-hak konsumen

  1. Psikologi Hukum

Sikap dan perilaku konsumen

  1. Bidang perbandingan hukum

-     transnasional

-     international

hukum diberbagai negara

Kaitan Tambahan

-     Globalisasi produksi

Jika kita mempunyai UU perlindungan konsumen maka akan disamakan dengan negara2 lain adalah product yang dibuat dimana-mana dalam setiap negara

-     Globalisasi Tehnologi

Misalnya perkembangan dari barang tradisional menjadi modern (dibuat sevara modern)

-     Globalisasi Perdagangan

-     Globalisasi Keuangan

Uang mengalir kemana-mana, maka terjadi pasar global, maka terjadi pula konsumen global dibeberapa hal ini kita sesuaikan Per-UU-an yang ada

Sejarah perkembangan perlindungan konsumen

  1. Amerika

Negara palinga maju, membicarakan Perlindungan Konsumen Tahun 1960-an. Per-UU-an yang isinya dalam bentuk perlindungan konsumen di AS yang lebih bagus, muncul lembaga-lembaga, putusan-putusan.

  1. Lahirnya suatu badan yang disebut Internasional organisasi (I.O.C.U) tahun 1960 dipelopori oleh      Belanda kemudian berpindah ke London, Pada Tanggal 15 Maret tahun 1993 IOCU berubah menjadi Consumer International (C.I) , dimana YLKI dan LP2K menjadi CI anggotanya sekitar 203 negara dan sekarang tinggal 93 negara.
  2. Tahun 1978 PBB mendirikan badan khusus yang dinamakan ECOSOC yang membuat resolusi tentang perlindungan konsumen.
  3. Di Indonesia
    1. Tahun 1973 lahir yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI).
    2. Tahun 1988 Lahir Lembaga pembinaan perlindungan Konsumen (LP2K)

Product YLKI Rancang UU perlindungan Konsumen, YLKI juga memberi bantuan hukum kepada konsumen, bentuk gugatan YLKI adalah Class Action dan kelompok.

Prospek perkembangan perlindungan konsumen di Indonesia yaitu dengan lahirnya  sertifikat Halal. Masalah-masalah yang bersifat makro (universal product yang dibuat adalah product yang tidak merusak lingkungan hidup dan lapisan ozon)

HAK-HAK KONSUMEN berlaku diberbagai dunia atau diakui secara international

Ada 4 hak dasar / umum konsumen

1.     Hak untuk mendapat keamanan

2.     Hak untuk mendapat informasi

Ex  :

Misal makanan kaleng informasinya tertera di kaleng tersebut.

3.     Hak memilih

Memilih produk yang akan kita gunakan (bebas dari hak monopoli)

4.     Hak untuk didengar

Dalam arti kita berhak untuk mengeluh kepada pelaku usaha.

Hak tambahan dari IOCU

5.     Hak atas pendidikan Konsumen

Hak untuk mendapat kan semacam pelatihan agar memperoleh informasi yang akan mendalam

6.     Hak untuk mendapatkan ganti rugi

Ex  :

Barangnya cacat, rusak, atau tidak sesuai dengan informasi yang tercantum di labelnya

7.     Hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

YLKI punya dapat yang berbeda akan Hak konsumen yaitu  :

idem dengan hak dasar di tambah hak tambahan yang no 7

8 Mei 2008

HAK Konsumen

  1. Hak dasar
  2. IOCU
  3. YLKI

Hak-hak Konsumen Menurut UUPK Pasal 4 yaitu :

  1. Konsumen menpunyai hak untuk mendapatkan keamanan supaya tidak dirugikan oleh produsen
  2. Konsumen mempunyai hak untuk mendapatkan informasi yang benar

Ex : Dalam bentuk kemasan product.

-   Adanya kreteria

-   Porprosional

-   Tidak Diskriminatif

  1. Konsumen mempunyai hak untuk didengar

Konsumen mempunyai hak untuk menyampaikan keluhan atau minta penjelasan

Ex  :

UU Penyiaran seperti iklan yang merugikan dapat disanggakan.

  1. Mempunyai Hak memilih
    1. Product mana atau jasa yang akan digunakan konsumen bebas dari tekanan
    2. Persaingan tidak sehat yang ujung-ujungnya merugikan masyarakat

No 1 Sampai dengan 4 adalah Hak dasar

  1. Konsumen berhak mendapatkan advokasi tau perlindungan hukum atau bantuan hukum.

Keuntungannya : Ganti rugi atau Kompensasi dari pelaku usaha.

Kalau LSM yang membantu konsumen tujuannya bukan untuk ganti rugi tetapi pemulihan.

  1. Konsumen berhak mendapatkan pendidikan/pembinaan konsumen

-   Pendidikan Formal

-   Pendidikan Informal : LSM

-   Pelakuk Usaha : Informasi Profil

  1. Konsumen berhak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur.

Konsumen harus diberikan barang atau jasa dengan wajar juga antara barang dan jasa itu bernilai wajar, maksudnya nilai tukar yang wajar terhadap barang dan jasa

  1. Konsumen berhak untuk mendapatkan ganti rugi

-   Apabila Konsumen dirugikan

-   Batasan pelaku Usaha

  1. Hak-Hak lain

Terdapat dalam UU lain selain UUPK yaitu :

-   UU No 23 Tahun 1997

      Hak mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat

-   UU No 23 Tahun 1992

      Tentang Kesehatan

            Ecolateling cerificate

            Produtc yang diberi sertifikat yang tidak merusak lingkungan

            Malakukan Audit lingkungan

Ecolateling lingkungan Indonesia, di Indonesia Lembaga ekolateling Indonesia (LEI) sama dengan SNI 5000

UU No 5 Tahun 1999 hak dilindungi terhadap akibat negatif dari persaingan curang, yaitu larangan praktek monopoli dan perbuatan tidak sehat.

Ex : Mengadakan Banting Harga (Dumping).

Pasal 7 UUPK Kewajiban pelaku usaha

1.     Beritikat baik

Konsumen berhak mendapatkan tindakan yang beritikat baik dari seorang pelaku usaha

2.     Berlaku jujur terhadap konsumen

Memberikan informasi jujur dan benar

3.     Berkewajiban utuk tidak bersikap diskrimasi

Pelaku usaha tidak boleh membeda-bedakan konsumen, konsumen harus diperlakukan sama dari seorang pelaku usaha.

4.     Menjamin mutu

Menjamin barang dan jasa

5.     Memberi kesempatan untuk mencoba barang dan jasa

6.     Memberikan kompensasi atau ganti rugi kepada konsumen terhadap barang dan jasa yang dia gunakan dan merugikannya.

7.     Ganti rugi dalam bentuk pelanggaran perjanjian oleh pelaku usaha.

15 Mei 2008

Prinsip/teori tentang kedudukan konsumen

  1. Let the Bayer beware

Artinya :

Letakkanlah konsumen tersebut pada posisi yang seimbang, maksudnya kedudukan antara konsumen dan pelaku usaha berada posisi yang seimbang maka tidaklah perlu konsumen mendapatkan perlindungan yang berlebihan.

Hambatannya  :

-   Konsumen tidak mendapatkan akses informasi terhadap barang dan jasa

-   Pengetahuan yang terbatas pada konsumen.

  1. The Due care theory

Artinya bahwa dalam kedudukan konsumen dan pelaku usaha yang harus berhati-hati adalah pengusaha. Dalam menawarkan barang dan jasanya siapapun tidak dapat dipermasalahkan apabila konsumen dirugikan. Konsumen harus membuktikan kecerobohan pelaku usaha (Pasal 1865 BW).

  1. The Privity of contrak

Artinya konsumen yang kan mendapat ganti rugi dari pelaku usaha adalah konsumen yang berikan kontraktual dengan pelaku usaha.

EX  :

Konsumen yang mendapatkan barang dengan cara adanya perjanjian. Orang yang memiliki barang dengan tanpa perjanjian maka konsumen tidak dapat menuntut ganti rugi kedudukan pelaku usaha setara dengan konsumen. Kemauan pelaku usaha harus diikuti oleh konsumen. Misal perjanjian standart yang diterapkan oleh pelaku usaha maka konsumen tidak dapat melakukan tawar menawar karena yang dijanjikan hanya yang besar saja sedangkan masalah kecil dikesampingkan.

  1. Kontrak bukalah syarat untuk mendapatkan perlindungan konsumen

Artinya konsumen itu tetap dilindungi walau tanpa dalam hubungan perjanjian itu ada syarat atau kontrak terlebih dahulu. Munculnya kontrak ini karena adany transaksi yang bermacam-macam dalam dunia perekonomian kecuali untuk jasa secara ringkas transaksi konsumen sangat luas sekali

-    

Teori yang dekat dengan perlindungan konsumen adalah yang no 4

Prinsip beracara dalam hukum acara perlindungan konsumen

Perlunya atau tujuannya unruk menyederhanakan prosesnya beracara dalam perlindungan konsumen, prinsipnya untuk mempermudah perlindungan terhadap konsumen.

Karena PK beragam maka perlu ditawarkan yang termudah menyelesaikan kasus2 PK

Ada beberapa teorinya untuk menyederhanakan kasus PK

  1. Small Claim

- LPKSM Pasal 44 UUPK tentang lembaga swadaya yang bisa membantu Perlindungan Konsumen.

- Badan perlindungan konsumen nasional  yaitu BPKN pasal 57 tahun 2001

Alasan perlu small claim

    1. Kepentingan konsumen tidak dilihat dari besar kecil nilainya
    2. Untuk memberikan kesempatan kepada siapa saja untuk mendapatkan keadilan.
    3. Untuk menjaga atau menguji integritas lembaga pengadilan.
  1. Clas action

Clas action adalah gugatan kelompok, dalam PK lihat pasal 46 ayat 1b UUPK “ sekelompok konsumen yang mempunyai kepentingan yang sama “.

PERNA no 1 tahun 2002 tentang gugatan perwakilan kelompok

Clas action dapat juga digunakan untuk

1.   Mewakili diri sendiri

2.   Mewakili sekelompok orang lain yang banyak jumlahnya

3.   Mewakili sekelompok orang memiliki kesamaan fakta dan dasar hukum.

Munculnya sistim seperti ini adalah dari Comman law.

Siapa yang berhak mengajukan gugatan adalah konsumen yang benar-benar dirugikan maksudnya dari sebuah kelompok ada yang paling atau benar2 dirugikan, dibuktikan secara hukum dengan yang bersangkutan melalui transaksi secara langsung

Syarat clas action  :

    1. Numerocity

Jumlah penggugat banyak, jumlah banyaknya tidak ditentukan oleh UU.

    1. Comonality

Adanya kesamaan soal hukum, fakta hukum diantara pihak2 yang mewakili dan diwakili.

    1. Typicality

Mempunyai kesamaan jenis tuntutan hukum dan dasar pembekalan yang digunakan oleh penggugat dan tuntutannya.

    1. Adaguacy representacion

Kelayakan untuk  menjadi wakil atau mewakili pihak atau sekelompok orang lain.

            Clas action dalam UU lain yaitu :

-  UU No 41 tahun 1999 tentang kehutanan mis, adanya kebakaran hutan kelompok orang yang kena dampak bisa mengadakan tuntutan.

22 Mei 2008

  1. Legal Standing

Diatur dalam pasal 46 (1) c UUPK

Lsm mempunyai hak menggugat (hak mewakili) dan LSM tersebut tidak harus sebagai korban. Hak mewakili disebut juga Ius standing

Syarat2 Lsm yang dapat mewakili adalah  :

    1. Berbadan hukum.
    2. Mempunyai anggaran dasar yang bertujuan melindungi konsumen
    3. Kegiatan Lsm tersebut sesuai dengan AD (anggaran Dasar)
    4. Terdaftar atau diakui

Persamaan clas action dengan legal standing

Terjadinya gugatan dari sekelompok orang banyak.

Perbedaan legal satnding dengan clas action

Clas action

-   gugatannya untuk meminta ganti rugi

-   Mempunyai kesamaan fakta dan dasar hukum

Legal standing

-   Gugatannya untuk pemulihan pada kondisi semula

-   Tidak perlu mempunyai kesamaan fakta dan dasar hukum.

LSM yang memakai legal standing antara lain adalah  :

WALHI (Wahana lingkungan hidup Indonesia), walhi lebih menitik beratkan mengenai lingkungan hidup.

Prinsip2 tentang tanggung jawab dalam perlindungan konsumen yaitu  :

  1. Prinsip tanggung jawab berdasarkan kesalahan (Fault liability)

Diatur pada pasal 1365 KUHPer (PMH = Perbuatan melawan hukum), Pasal 1367 KUHPer

Pembuktiannya  :

-   PMH

a.    melanggar hak orang lain

b.    bertentangan dengan kewajiban hak

c.    melanggar kesusilaan

d.    pelanggaran kepatutan

-   Kerugian

a.    Materil

b.    Imateril

-   Hubungan kausal

Sebab akibat

-   Kesalahan

Dapat dipersalahkan

            Karena berdasarkan kesalahan maka ada beban pembuktian yaitu  :

Yang diatur pada pasal 1865 KUHPer, Pasal 163 HIR, Pasal 283 Rbg, dimana dijelaskan beban pembuktian ada pada pihak yang menggugat.

            Yang bisa dimintai pertanggung jawaban atas PMH adalah  :

Menurut Pasal 1367

a.    Pelaku/subjek

b.    Atasan/yang diwakili

-   Majikan

-   Koorparasi

  1. Prinsip praduga untuk selalu bertanggung jawab (Presumtion of liability principle)

Artinya  :

Dinyatakan tergugat selalu dianggap bertanggung jawab, maksudnya pelaku usaha selalu dianggap bertanggung jawab terhadap konsumen pengecualiannya pelaku usaha akan tidak dinyatakan bertanggung jawab apabila dapat membuktikan, hal ini menganut adanya pembebanan pembuktian terbalik (OMKERING VAN BEWIKLAT)

Contoh pembuktian terbalik yaitu  :

Pengangkutan udara

-   pengangkut dilepaskan tanggung jawab apabila dapat membuktikan bahwa kerugian yang dialami konsumenya diluar batas kemampuannya sebagai seorang pengangkut.

-   Pengangkut dilepaskan tanggung jawabnya apabila dapat membuktikan bahwa kerugian dialami konsumennya (penumpang) akibat kesalahan/kelalaian konsumen itu sendiri.

-   Pengangkut dilepaskan tanggung jawabnya apabila sudah berupaya untuk memperkecil kesalahannya

Pembuktian terbalik dapat dilihat dalam UUPK Pasal 19, 22, 23, 28

30 Mei 2008

Ujian Mid

5 Juni 2008

Pembahasan Soal Mid semester

1.    Jelaskan Ruang lingkup yang mengatur hukum perlindungan konsumen.

Untuk dapat melihat ruang lingkup hukum perlindungan konsumen kita lihat dulu Istilah dan pengertian Hukum perlindungan Konsumen

-   Hukum                        :

Sekumpulan peraturan yang mengikat dan mempunyai sanksi.

-   Perlindungan   :

Semacam upaya untuk mempertahankan hak-hak pemakai barang dan jasa atau konsumen.

-   Konsumen       :

Orang yang membeli dan memakai jasa. Menurut UUPK Pemakai barang dan jasa.

Jadi kesimpulannya pengertian hukum perlindungan konsumen adalah Himpunan peraturan yang berupaya mempertahankan hak2 pemakai barang dan jasa.

Jadi Ruang lingkup hukum perlindungan konsumen adalah batasan dimana si pemakai barang dan jasa mendapat perlindungan akan hak nya sebagai pemakai atau konsumen.

2.    Sumber hukum perlindungan konsumen

Tertulis

-   UUPK

-   Per-UU-an

·         Pangan

·         Obat2an

·         Iklan

·         Lingkungan hidup

·         Haki

·         Ketenaga kerjaan

·         Kesehatan

Tidak tertulis

-   Kebiasaan

Dari sisi lain

-                         Hukum perdata

-   Hukum Pidana

-   Hukum administrasi negara

-   Hukum Internasional

3.    Mata Kuliah mana yang ada kaitannya dengan hukum perlindungan konsumen

-   Haki

-   Hukum Perdata

-   Hukum Acara

-   Filsafat Hukum

-   Sosiologi Hukum

-   Hukum lingkungan hiidup.

-   Hukum Angkutan

4.    Jelaskan Hak dasar Konsumen

  1. Hak atas keamanan
  2. Hak untuk mendapat Informasi
  3. Hak untuk memilih
  4. Hak untuk di dengar

5.    Sebutkan Andil YLKI

YLKI melakukan langkah yang signifikan yaitu  :

-   Melahirkan UU No 8 tahun 1999.

-   Melakukan penelitian dan menginformasikan kepada masyarakat

-   Advokasi

Menampung keluhan konsumen, membuat gugatan dsbnya.

6.    Prinsip Kedudukan Konsumen

Let the Bayer beware

Letakkanlah konsumen tersebut pada posisi yang seimbang, maksudnya kedudukan antara konsumen dan pelaku usaha berada posisi yang seimbang

The Due care theory

Artinya bahwa dalam kedudukan konsumen dan pelaku usaha yang harus berhati-hati adalah pengusaha. Dalam menawarkan barang dan jasanya siapapun tidak dapat dipermasalahkan apabila konsumen dirugikan. Konsumen harus membuktikan kecerobohan pelaku usaha (Pasal 1865 BW).

The Privity of contrak

Artinya konsumen yang kan mendapat ganti rugi dari pelaku usaha adalah konsumen yang berikan kontraktual dengan pelaku usaha.

Kontrak bukalah syarat untuk mendapatkan perlindungan konsumen

Artinya konsumen itu tetap dilindungi walau tanpa dalam hubungan perjanjian itu ada syarat atau kontrak terlebih dahulu. Munculnya kontrak ini karena adany transaksi yang bermacam-macam dalam dunia perekonomian kecuali untuk jasa secara ringkas transaksi konsumen sangat luas sekali

7.    Perbedaan Clas action dengan legal standing

Terletak pada tuntutannya

-   Clas action pada ganti rugi

-   Legal standing pada pemulihan kondisi yang terjadi karena pelanggaran perlindungan konsumen.

-   Clas Action yang mewakili korban

-   Legal standing yang mewakili boleh tidak korban

-   Clas action dalam yang mewakili mempunyai kesamaan fakta hukum

-   Legal standing yang mewakili boleh tidak mempunyai kesamaan dalam fakta hukum

8.    Jelaskan pembebanan pembuktian terbalik dalam hukum perlindungan konsumen

Dalam UUPK memang memakai beban pembuktian terbalik sesuai dalam pasal 19,22,23,28

Dinyatakan tergugat selalu dianggap bertanggung jawab, maksudnya pelaku usaha selalu dianggap bertanggung jawab terhadap konsumen pengecualiannya pelaku usaha akan tidak dinyatakan bertanggung jawab apabila dapat membuktikan, hal ini menganut adanya pembebanan pembuktian terbalik (OMKERING VAN BEWIKLAT)

Akhir Lengkap

Hukum Penyelesaian Sengketa

Posted: 23/04/2011 in semester 6

HUKUM PENYELESAIAN SENGKETA

Pepatah :

Malang tak dapat ditolak

Mujur tak dapat diraih

Malang sekejap mata

Mujur sepanjang hari

Dalam kehidupan manusia, selalu saja ada sengketa baik itu disengaja atau tidak, baik itu besar atau kecil. Yang jelas setiap hari dapat terjadi sengketa.

Penyelesaian sengketa dapat dilakukan dengan cara :

1.      Litigasi

2.      Non Litigasi

1.      Penyelesaian sengketa dengan Litigasi

Litigasi

a.      Penyelesaian sengketa lewat pengadilan

b.      Ada sengketa tapi kemudian sengketa tersebut dapat berubah menjadi tidak sengketa atau dengan kata lain orang yang mengajukan gugatan ke pengadilan bisa saja telah dalam persidangan

Contoh Kasus :

A dan B adalah pasangan suami istri, kemudian mereka mengangkat anak yang bernama C. Tidak lama kemudian A-B meninggal dan mereka meninggalkan harta yang banyak. Harta tersebut dikuasai oleh D yang merupakan adik dari B. C tidak senang karena dia merasa harta A-B jatuh atau adalah milik C. C tidak mau menempuh jalan “eigenrichting (main hakim sendiri)”. C tidak mau merebut harta pusaka secara paksa, maka C menggugat D ke pengadilan.

Pada awal sidang, hakim menawarkan perdamaian tapi mereka (C dan D) menolak untuk berdamai. Kemudian masing-masing pihak memberikan bukti-bukti pada hakim, maka putusan hakim :

Hakim menolak gugatan C, karena kasus tersebut terjadi di Jawa, dimana dalam hukum adat Jawa ada aturan bahwa : “Harta pusaka yang ditinggalkan oleh seseorang jatuh pada keluarganya”

Karena adanya hukum adat inilah D menjadi menang.

Empat peradilan di Indonesia

a.      Peradilan Umum

b.      Peradilan Agama

c.      Peradilan Militer

d.      Peradilan Tata Usaha Negara

Pada peradilan umum, dalam menyelesaikan sengketa atau apabila seseorang menempuh jalur hukum maka ada 2 tingkat yaitu:

a.      Pengadilan Negeri

1)     Perkara harus selesai dalam jangka waktu 6 bulan

2)     Apabila salah satu pihak tidak puas terhadap putusan hakim PN, maka pihak yang kalah tersebut dapat menggunakan upaya hukum yaitu banding, maka pihak yang kalah mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi.

b.      Pengadilan Tinggi

1)     Yang diperiksa cuma berkas-berkas. Jika hakim PT ingin keterangan tambahan, maka PT minta bantuan pada PN untuk meminta keterangan pada pihak tersebut.

2)     Perkara tersebut harus diputuskan dalam jangka waktu 6 bulan

c.      Mahkamah Agung

1)     Tidak termasuk tingkat tetap merupakan muara peradilan

2)     Minimal 6 bulan

Suatu perkara lama selesai karena wilayah hukum dari PN dan PT itu luas, di samping itu setiap hari selalu saja terjadi perkara dan perkara tersebut menumpuk di MA sehingga butuh waktu yang lama untuk putusannya.

Dalam penyelesaian sengketa lewat litigasi/pengadilan butuh waktu yang lama dan dimana bagi pihak tersebut waktu itu adalah uang, sehingga dia mencari jalan pintas untuk menyelesaikan perkara sehingga dalam UU No. 30/1999 tentang Arbitrase dan ADR (Alternative Dispute Resdution) atau pilihan/win-win solution.

Alternative yaitu dalam penyelesaian suatu perkara para pihak dapat memilih jalur mana yang dia pilih :

a.      Litigasi

b.      Non litigasi

2.      Penyelesaian sengketa dengan Non Litigasi

Sudah dibuka kemungkinan oleh hakim pada waktu penyelesaian suatu perkara ke pengadilan. Hanya saja penyelesaian perkara secara alternative yang ditawarkan oleh pihak pengadilan/majelis hakim pada waktu itu masih dalam rangka/ruang lingkup penyelesaian perkara secara litigasi.

UU No. 30/1999 tentang arbitrase dan ADR

Khusus perkara perdata, perkara-perkara yang melibatkan para pihak :

a.      Keuangan

b.      Bisnis

c.      Industri

Non Litigasi

a.      Resmi

b.      Ada aturannya

Pengertian Konflik

Konflik berasal dari bahasa Inggris :

a.      Conflict

b.      Disputes

Yang berarti

1.      Perselisihan/percekcokan/pertentangan

2.      Adanya ketidaksepahaman sehingga timbul pertentangan untuk menyatukan ketidaksepahaman itu dapat melalui :

a.      Litigasi

b.      Non litigasi

Bentuk-bentuk konflik yaitu :

1.      Conflicting evident yaitu konflik yang terjadi antara dua pihak/lebih mengenai sesuatu yang dianggap sebagai alat bukti.

Konflik ini terjadi antara :

a.      Pihak penggugat dan tergugat

b.      Penuntut umum dengan terdakwa

2.      Conflict of authority yaitu pertentangan antara pengeluar keputusan dari 2 pihak atau pejabat/lembaga yang mengeluarkan keputusan.

Ex :  Adanya pertentangan antara Departemen Perindustrian dengan Departemen Pertambangan tentang pemberian izin atas suatu keputusan pengolahan dan pengelolaan suatu lahan.

3.      Conflict of Interest (kepentingan) yaitu konflik yang terjadi antara dua pihak/lebih mengenai suatu hal yang masing-masing pihak berkepentingan terhadap hal tersebut.

Ex :  Pengadaan Laptop untuk anggota Dewan. Maka terjadi konflik antara anggota DPR dengan masyarakat.

4.      Conflict of law yaitu konflik yang muncul antara 2 negara yang berbeda aturan hukumnya mengenai sesuatu hal yang ingin diperlakukan.

Ex :

a.      Antara 2 sistem hukum yang berlaku di dunia yaitu anglo saxon dan Eropa Continental, dimana :

1)     Eropa continental

a)     Hukumnya tertulis (kodifikasi)

b)     Hakim majelis

2)     Anglo saxon

a)     Hukumnya tidak tertulis (hukum adat)

b)     Adanya juri

b.      Dalam negara

1)     Amerika Serikat

Antara AS vs Negara Bagian, dimana negara bagian satu dengan negara bagian lain berbeda aturan hukumnya.

2)     Indonesia

Indonesia vs Pemda dimana Pemda sudah diberi kewenangan untuk mengurus dan mengatur daerahnya.

5.      Conflict of Personal Law (Hukum Perseorangan) yaitu konflik yang muncul karena adanya perbedaan yang diperlakukan terhadap orang yang satu dengan orang yang lain.

Ex :  Adanya ketentuan yang berlainan tentang cara pengangkatan anak antara orang Tionghoa dengan orang Indonesia. Dalam hukum Tionghoa dikenal adopsi, sedang dalam hukum adat Indonesia tidak dikenal adopsi/ pengangkatan anak.

Perbedaan konflik yang disebutkan di atas itu dapat kita lihat pendapat para pakar di satu pihak dan di pihak lain ada juga pembagian tentang konflik ini yaitu :

1.      Konflik data yaitu terjadi karena ada kekurangan/kesalahan informasi.

2.      Konflik hubungan yaitu terjadi karena adanya kesalahan komunikasi antara para pihak.

3.      Konflik struktur

Terjadi karena :

a.      Pola merusak perilaku

b.      Interaksi kontrol yang tidak sama

c.      Distribusi yang tidak sama

d.      Faktor lingkungan yang menghalangi kerjasama

e.      Waktu yang sedikit

Cara penyelesaiannya :

Para pihak perlu

a.      Memperjelas/mempertegas aturan main

b.      Mengubah pola perilaku masyarakat

c.      Mengalokasikan kembali kontrol sumber daya

d.      Membangun persaingan sehat

4.      Konflik nilai

Terjadi karena :

a.      Perbedaan kriteria evaluasi pendapat/perilaku

b.      Perbedaan pandangan hidup, ideologi, agama

c.      Adanya penilaian sendiri-sendiri tanpa memperhatikan penilaian orang lain.

Ex : Muhammadiyah vs NU

Cara penyelesaiannya :

a.      Konflik nilai harus dihilangkan untuk itu para pihak harus menghilangkan konflik nilai tersebut.

b.      Mengizinkan para pihak untuk menyetujui.

5.      Konflik kepentingan

Terjadi karena :

a.      Adanya perasaan/tindakan yang bersaing

b.      Adanya kepentingan substansi dari para pihak

c.      Adanya kepentingan procedural

d.      Adanya kepentingan psikologi

Cara penyelesaiannya :

a.      Arbitrase

Adegium Peradilan (Prinsip)

Dua perkara yang sama tidak dapat diputuskan 2 x karena itu dicari penyelesaian dengan cara lain dan ini dibentuk oleh masyarakat.

Ex : Arbitrase, negosiasi, mediasi.

Upaya Hukum Non Litigasi

1.      Lembaga Arbitrase (Perwasitan)

Perkataan arbitrase berasal dari Arbitrae (bahasa Latin) yang berarti kekuasaan untuk menyelesaikan sesuatu menurut kebijaksanaan.

Arbitrase dapat dikatakan penyelesaian/putusan sengketa oleh seorang/para hakim yang berdasarkan tujuan bahwa mereka akan tunduk kepada mentaati keputusan yang diberikan oleh hakim/para hakim yang mereka pilih/petunjuk tersebut.

Pengertian lain yang diberikan oleh beberapa sarjana :

a.      Frank El Qouri dan Edna El Qouri

Dalam bukunya How Arbitration Work (Washington DC, 1974) menyatakan :

“Arbitration is simple prosseding voluntarily choosen by parties who want as dispute determined by an impartial judge of their mutual selection whose decision, based on the merit of the case they agreed in advance to accept as final and binding”

“Arbitrase adalah proses yang simpel/secara sukarela yang dipilih oleh para pihak yang ingin memutuskan suatu perselisihan sengketa oleh seorang hakim yang bebas yang mereka pilih berdasarkan kepentingan mereka, dimana keputusannya didasarkan atas jenisnya kasus mereka setuju secara sukarela menerima keputusan yang diberikan itu sehingga keputusan yang final akhir dan bersifat mengikat”.

b.      Z. Assiqin Kusumo Atmadja

Dalam ceramahnya yang berjudul Enforcement of Foreign Arbitral Award, dimuka seminar yang diadakan badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) bersama-sama dengan International Chamber of Commerce (ICC) pada tanggal 13 September 1978 di Jakarta mengatakan bahwa :

“Arbitration is the ……. Community’s self regulatory pratice of dispute settlement”

“Arbitrase adalah penyelesaian sengketa yang dilaksanakan oleh komunitas bisnis itu sendiri secara teratur berdasarkan keinginan mereka.”

c.      Abdul Kadir Muhammad

Arbitrase adalah badan peradilan swasta diluar lingkungan peradilan umum yang dikenal khusus dalam dunia perusahaan.

Arbitrase adalah peradilan yang dipilih dan ditentukan sendiri secara sukarela oleh pihak-pihak pengusaha yang bersengketa.

Penyelesaian sengketa diluar pengadilan negara merupakan kehendak bebas pihak-pihak. Kehendak bebas ini dapat dituangkan dalam perjanjian tertulis yang mereka buat sebelum/sesudah terjadi sengketa sesuai dengan azaz kebebasan berkontrak dalam hukum perdata.

d.      Subekti

Arbitrase adalah suatu penyelesaian/pemutusan sengketa oleh seorang wasit/apra wasit yang berdasarkan persetujuan bahwa mereka akan tunduk/ akan mentaati keputusan yang akan diberikan oleh wasit atau para wasit yang mereka pilih/tunjuk tersebut.

e.      Sudargo Gautama

Arbitrase adalah cara-cara penyelesaian hakim partikulir yang tidak terikat dengan berbagai formalitas, cepat dalam memberikan keputusan, disetujui sebagai instansi terakhir serta mengikat yang mudah untuk dilaksanakan karena akan ditaati para pihak.

f.       UU No. 30/1999

Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu perkara perdata diluar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersangkutan.

Perjanjian Arbitrase

a.      Jika dibuat secara tertulis maka mereka dapat mengantisipasinya sebelum/ sesudah terjadi sengketa.

b.      Diselesaikan oleh para pihak yang tidak termasuk dalam pihak tersebut/pihak yang bebas/pihak yang berwenang

c.      Para pihak sepakat untuk mentaati dan melaksanakan putusannya.

Penyelesaian/pemutusan sengketa melalui arbitrase adalah suatu praktek yang sudah lama dikenal di Indonesia. Dalam Kitab UU Hukum Acara Perdata di zaman kolonial Belanda yang dikenal dengan sebutan “Reglement op de burgelijke rechts vordering (BRV)” yang mulai berlaku 1849 terdapat ketentuan-ketentuan mengenai keputusan arbiter dan pelaksanaannya.

Dalam pasal 393 (pasal peralihan)

Pada dasarnya HIR ini hanya akan menyelesaikan perkara-perkara sederhana di antara orang Indonesia asli di bidang perdata akan tetapi apabila terdapat perkara-perkara yang tidak ada aturan penyelesaiannya di dalam HIR bisa digunakan ketentuan BRV bagi penyelesaian perkara mereka.

Jadi walaupun BRV tidak diberlakukan bagi orang Indonesia arti terhadap perkara perdata mereka maka bisa dipergunakan aturan-aturan BRV untuk penyelesaiannya sepanjang mereka menginginkan.

Ex :  - Voeging (percampuran)

- Tussenkomst (pihak ke 3 tapi ada kepentingan)

- Intervensi (pihak ke 3 tapi tidak ada kepentingan)

Dalam BRV ini istilah untuk penengah/arbiter ini digunakan kata-kata “scheidsman”. UU paling tua yang mengatur tentang Arbitrase adalah Arbitrain Act 1697 dari Inggris. UU ini telah beberapa kali dirubah, terakhir menjadi Arbitration Act 1950.

UU Mahkamah Agung  No. 1/1950 juta mengatur tentang arbitrase ini yang memberikan kemungkinan banding terhadap putusan arbitrase. Di dalam UU MA ini dipakai perkataan wasit untuk arbiter dan perwasitan untuk arbitrase.

Arbitration Act 1950 dari Inggris di samping perkataan Arbitrator juga dipakai perkataan “umpire” untuk perkataan wasit tetapi perkataan umpire tersebut ditujukan pada arbiter tunggal/ketua suatu tim arbitrase.

Dasar Hukum Arbitrase

Keberadaan arbitrase adalah suatu kewajaran apabila 2/lebih pihak yang terlibat dalam suatu sengketa mengadakan persetujuan bahwa mereka menunjuk seorang pihak ketiga yang mereka berikan wewenang untuk memutus sengketa itu, sedangkan mereka berjanji untuk tunduk kepada putusan yang akan diberikan oleh pihak ketiga tersebut.

Apabila salah satu pihak kemudian enggan memberikan bantuannya untuk pengambilan keputusan/tidak mentaati keputusan yang telah diambil oleh orang  yang mereka berikan wewenang untuk memutuskan sengketa tersebut maka pihak itu dianggap melakukan pelanggaran perjanjian.

Hukum harus menyediakan upaya-upaya hukum untuk memaksa pihak yang melanggar perjanjian itu untuk mentaatinya. Pada prinsipnya harus diperhatikan bahwa apa yang dapat diserahkan kepada arbiter/wasit/majelis arbitrase untuk diputus itu haruslah merupakan hal-hal yang berada dalam kekuasaan bebas dari para pihak

Hal ini dapat kita lihat dari pasal 616 BRV yang mengatakan bahwa : “Tidak diperkenankan dengan ancaman batal bila mengadakan suatu persetujuan arbitrase mengenai soal olimentasi/pemberian nafkah perceraian/perpisahan meja dan tempat tidur kedudukan hukum seseorang atau pun pada umumnya mengenai sengketa dimana ketentuan hukum tidak diperkenankan diadakan suatu perdamaian”.

Dasar hukum untuk mengadakan arbitrase terdapat pada UU No. 30/1999 tentang Altenative penyelesaian sengketa dan arbitrase. UU ini merupakan pembaharuan dan perbaikan daripada pasal 615-651 BRV tentang pelaksanaan arbitrase.

Keuntungan Menggunakan Arbitrase

Dalam kegiatan bisnis pada masa sekarang, penyelesaian sengketa melalui arbitrase lebih sering digunakan terutama pada kontrak-kontrak dagang internasional. Ada beberapa alasan pelaku bisnis usaha menggunakan lembaga arbitrase :


a.      Adanya kebebasan, kepercayaan dan keamanan

Arbitrase pada umumnya menarik bagi para pengusaha, pedagang dan investor sebab memberikan kebebasan dan otonomi yang sangat luas pada mereka. Secara relatif memberikan rasa aman terhadap keadaan yang tidak menentu dan ketidakpastian sehubungan dengan sistem hukum yang berbeda (pada kontrak-kontrak internasional); juga menghindari kemungkinan keputusan hakim yang berat sebelah yang melindungi kepentingan/pihak lokal dari mereka yang terlibat dalam suatu perkara.

b.      Wasit/arbiter memiliki keahlian

Para pihak seringkali memilih arbitrase karena mereka memiliki kepercayaan yang lebih besar terhadap keahlian arbiter mengenai persoalan yang dipersengketakan dibandingkan jika mereka menyerahkan penyelesaian kepada pihak pengadilan yang telah ditentukan.

c.      Lebih cepat dan hemat biaya

Dikatakan lebih cepat karena para pihak tidak harus menunggu dalam proses sebagaimana antrian dalam proses litigasi. Seperti : adanya pemeriksaan pendahuluan. Sementara perkara berlangsung para pihak masih tetap dapat menjalankan usahanya dan tidak merasakan kekecewaan dan ketidakpuasan yang terjadi dalam proses litigasi. Selain itu dalam proses arbitrase tidak dimungkinkan banding/kasasi. Putusan bersifat final dan mengikat (final dan binding).

d.      Bersifat rahasia

Proses pengambilan keputusan dalam lingkungan arbitrase bersifat privat dan bukan bersifat umum, sehingga hanya para pihak yang bersengketa saja yang tahu. Sifat rahasia arbitrase ini dapat melindungi para pihak dari hal-hal yang tidak diinginkan/merugikan akibat pengikatan informasi bisnis kepada umum.

e.      Adanya kepekaan arbiter/wasit

Dalam mengambil keputusan, pengadilan seringkali memanfaatkan sengketa privat sebagai tempat untuk menonjolkan nilai-nilai masyarakat. Akibatnya dalam menyelesaikan sengketa privat yang ditanganinya pertimbangan hakim sering mengutamakan kepentingan umum sedangkan kepentingan privat merupakan pertimbangan ke 2.

Arbitrase pada umumnya menerapkan pola nilai-nilai secara berbalik yaitu arbiter dalam pengambilan keputusan lebih mempertimbangkan sengketa sebagai persoalan privat daripada sengketa yang bersifat publik/umum.

f.       Bersifat non preseden

Pada umumnya putusan arbitase tidak memiliki nilai/sifat presedent. Oleh karena itu untuk perkara yang serupa mungkin saja dihasilkan keputusan arbitrase yang berbeda.

Bersifat presedent yaitu putusan yang sama untuk perkara yang sama.

g.      Pelaksanaan putusan lebih mudah dilaksanakan

Oleh karena yang menginginkan adanya penyelesaian sengketa secara damai adalah para pihak maka konsekuensi dari keinginan para pihak tersebut, jelas ada pihak-pihak yang dengan sukareka mengalah dengan tuntutannya. Oleh karena ada keinginan untuk berdamai ini, maka putusan yang diberikan oleh arbiter tersebut mudah dijalankan.

Persetujuan Arbitrase

Untuk mengetahui apakah para pihak menggunakan lembaga penyelesaian arbitrase/tidak, dapat kita ketahui dari perikatan arbitrase yang dibuat para pihak.

Perikatan arbitrase yaitu perikatan yang lahir dari perjanjian.

Oleh karena itu ada/tidaknya penyelesaian arbitrase antara para pihak dapat kita lihat dari perjanjian yang dibuat oleh para pihak.

Dari ketentuan-ketentuan hukum yang berkenaan dengan arbitrase ini dapat diketahui bahwa perikatan arbitrase harus dibuat di dalam suatu akte baik dalam suatu “akte kompromitendo” maupun “akte kompomise”.

Hampir semua lembaga arbitrase yang ada menyatakan adanya perjanjian tertulis.

Dari perikatan arbitrase ada 2 macam klausula arbitrase yaitu :

a.      Pactum de compromittendo

Klausula pactum de compromittendo dibuat sebelum persengketaan terjadi. Dapat bersamaan dengan saat pembuatan perjanjian pokok atau sesudahnya, dengan kata lain : perjanjian arbitrase bisa menyatu/menjadi satu dengan perjanjian pokoknya (dalam suatu perjanjian tersendiri diluar perjanjian pokok.

Karena perjanjian tersebut dibuat sebelum terjadinya sengketa, maka diperlukan pengetahuan yang luas dan mendalam mengenai perjanjian pokoknya untuk dapat mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan yang tidak dikehendaki tapi mungkin saja terjadi.

Dengan adanya pengetahuan luas dan mendalam mengenai perjanjian pokoknya dapat diharapkan  tercipta pactum de compromittendo yang baik dan terinci.

b.      Akta comtomise

Dibuat setelah terjadinya sengketa yang berkenaan dengan pelaksanaan satu perjanjian. Jadi klausula ini ada setelah sengketa terjadi dan kedua belah pihak setuju bahwa sengketa yang terjadi tersebut akan diselesaikan dengan arbitrase.

Dari penjelasan di atas ada 2 perkataan yang sedang timbul dalam arbitrase ini yaitu :

a.      Perkataan persetujuan arbitrase

b.      Perkataan klausula arbitrase

Menurut hukum Indonesia pada hakekatnya tidak ada perbedaan antara kedua perkataan tersebut. Kedua-duanya mempunyai akibat hukum :

a.      Bahwa persengketaan yang telah timbul/yang akan timbul itu tidak akan diperiksa dan diputus pengadilan.

b.      Bahwa persengketaan itu akan diperiksa dan diputus oleh seorang arbiter atau tim arbiter sehingga kedua belah pihak berkewajiban untuk membantu terselenggaranya arbitrase/peradilan wasit itu dan menaati apa yang akan diputuskannya.

Mengenai klausula arbitrase BANI (Badan Arbitrase Nasional Indonesia) menyarankan kepada para pihak yang ingin menggunakan lembaga arbitrase untuk mencantumkan dalam perjanjian mereka klausula standar sebagai berikut :

“Semua sengketa yang timbul dari perjanjian ini akan diselesaikan dalma tingkat I dan terakhir menurut peraturan prosedur BANI oleh arbiter yang ditunjuk menurut peraturan tersebut”.

“All disputes arising from this contract shall be finally rettled under the rules of arbitration of BANI by arbitration pointed in accordance with the said rules”.

“Alle gischillen, welke mochten onstaan naar aanleiding van de onder havige overeenkomst dan wel van nodere oveceen komsten, die daar van het gevolg mochten zijn zuller warden beslecht door arbitrage overeenkomstigz het reglement von het nederlands arbitrage institut”.

Arbiter

Arbiter adalah seorang/lebih yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa/ yang ditunjuk oleh PN/oleh lembaga arbitrase untuk memberikan putusan mengenai sengketa tertentu yang diserahkan penyelesaiannya melalui arbitrase.

Untuk bisa menjadi seorang arbiter harus memenuhi beberapa syarat sebagaimana yang ditentukan oleh pasal 12 UU No. 30 tahun 1999 yaitu :

1.      a.    Cakap melakukan tindakan hukum

b.    Berumur paling rendah 35 tahun

c.    Tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah/semenda sampai dari kedua dengan salah satu pihak yang bersengketa

d.    Tidak mempunyai kepentingan dengan salah satu pihak bersengketa

e.    Memiliki pengalaman serta menguasai secara aktif bidangnya paling sedikit 15 tahun.

2.      Hakim, jaksa, panitera dan pejabat peradilan lainnya tidak dapat ditunjuk/ diangkat sebagai arbiter.

Seorang arbiter dapat ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri apabila tidak tercapai kesepakatan antara para pihak.

Penunjukan arbiter berarti para pihak memberikan wewenang kepada arbitrase untuk memilih dan membentuk arbiter yang ke 3. Arbiter ke 3 diangkat oleh ketua majelis arbiter.

Prosedur Pemilihan Arbiter

Apabila dalam waktu paling lama 30 hari setelah pemberitahuan diterima oleh pemohon dan salah satu pihak tidak menunjuk seseorang yang akan menjadi anggota majelis arbitrase. Arbiter yang ditunjuk oleh pihak lain akan bertindak sebagai arbiter tunggal dan keputusannya mengikat kedua belah pihak.

Dengan ketentuan ini dalam prakteknya ada kemungkinan penyelesaian secara arbitrase itu dapat dilakukan oleh seorang arbiter/berbentuk majelis tergantung pada kondisi dan kasusnya.

Honorarium Para Arbiter

Pada azaznya honorarium arbiter ditetapkan oleh majelis arbitrase sendiri. Masing-masing pihak diwajibkan membayar honor arbiter mereka masing-masing. Sedangkan honor ketua majelis dipikul oleh masing-masing para pihak separuh.

Menurut peraturan BANI besarnya honor ditetapkan oleh ketua BANI untuk tiap-tiap sengketa menurut berat ringannya sengketa, tetapi jumlah honor untuk semua arbiter tidak boleh melebihi 2x biaya administrasi pemeriksaan yang telah ditetapkan untuk sengketa tersebut. Biaya administrasi pemeriksaan tersebut berkisar antara 3% untuk perkara yang paling kecil s/d ½% dari jumlah tuntutan untuk perkara yang besar.

Macam-Macam Lembaga Arbitrase

 Di Indonesia dikenal 2 macam lembaga arbitrase

a.      Arbitrase institusional

b.      Arbitrase adhoc

ad.1. Arbitrase Intitusional

Arbitrase yang sifatnya permanen/melembaga yaitu suatu organisasi tertentu yang menyediakan jasa administrasi yang meliputi pengawasan terhadap proses arbitrase, aturan-aturan, prosedur sebagai pedoman bagi para pihak dan pengangkatan para arbiter.

Arbitrase yang melembaga itu untuk Indonesia terdiri dari :

1.      Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI)

Yang didirikan oleh Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) pada tanggal 3 Desember 1977.

2.      Badan Arbitrase Muammalat Indonesia (BAMUI)

Yang didirikan oleh MUI pada tanggal 21 Oktober 1993.

Tujuan Pendirian BANI

Untuk dapat menyelesaikan perselisihan dengan adil dan cepat atas persengketaan yang timbul di bidang perdata mengenai soal-soal perdagangan, industri dan keuangan baik yang bersifat nasional maupun internasional.

Tujuan Pendirian BAMUI

Sebagai badan permanen yang berfungsi menyelesaikan kemungkinan terjadinya sengketa muammalat yang timbul dalam hubungan perdagangan, industri dan keuangan di kalangan umat Islam.

Ad.2. Arbitrase Ad Hoc

Badan Arbitrase yang tidak permanen/juga disebut arbitrase volunteer. Badan arbitrase ini bersifat sementara/temprorer saja karena dibentuk khusus untuk menyelesaikan/memutuskan perselisihan tertentu sesuai saat itu dan setelah selesai tugasnya badan ini bubar dengan sendirinya.

Prosedur Arbitrase Di Indonesia

Menurut pasal 615-651 WRU, dibicarakan tentang prosedur arbitrase di Indonesia sebelum keluar UU No. 30 tahun 1999.

Berdasarkan pasal 615-651 WRU di atas persetujuan arbitrase harus dilakukan secara tertulis dan ditandatangani kedua belah pihak.

Persetujuan arbitrase dapat berupa  pactom komprofitento dan compromise, gugatan arbitrase harus diajukan secara tertulis dengan ancaman batal kalau tidak dilakukan.

Dalam surat gugatan antara lain harus dimuat :

a.      Nama dan tempat tinggal para pihak

b.      Masalah yang menjadi sengketa

c.      Uraian tuntutan

d.      Nama dan tempat tinggal wasit dan para wasit.

Selain itu ditetapkan pula bahwa : penerimaan dan penugasan para wasit harus dilakukan secara tertulis dan dapat ditulis pada surat pengangkatan mereka.

Tata cara pelaksanaan alat bukti serta pelaksanaan putusan wasit dijalankan menurut cara yang biasa yang berlaku bagi suatu pelaksanaan putusan pengadilan. Ini berarti bahwa pemanggilan para pihak untuk menghadiri sidang pemeriksaan sengketa arbitrase harus dijalankan dengan baik.

Apabila dalam sidang pertama penggugat tidak hadir maka gugatan digugurkan, akan tetapi lain halnya apabila pada sidang pertama tergugat tidak hadir maka bisa diambil 2 alternatif oleh hakim arbitrase.

a.      1.    Menunda sidang pemeriksaan dan memerintahkan tergugat untuk hadir lagi pada sidang berikutnya

2.    Langsung melakukan pemeriksaan perkara diluar hadirnya tergugat sekaligus menjatuhkan putusan verstek.

b.      Proses replik, duplik dan mengenai pembuktian  serta alat-alat bukti berlaku ketentuan hukum yang berlaku di pengadilan.

Terhadap putusan verstek dari arbitrase/para arbiter dapat diajukan banding ke MA.

Prosedur Arbitrase Menurut BANI

Berdasarkan AD dan peraturan prosedur BANI dan UU No. 30 tahun 1999 adalah :

a.      Melakukan pendaftaran surat permohonan untuk mengadakan arbitrase dalam register BANI oleh sekretaris.

b.      Surat permohonan harus memuat

1)     Nama lengkap dan tempat tinggal kedua belah pihak.

2)     Suatu uraian singkat tentang duduknya sengketa

3)     Apa yang dituntut

Pada surat permohonan harus dilampirkan salinan dari naskah/perjanjian yang secara khusus, menyerahkan penyelesaian sengketa kepada arbitrase atau badan arbitrase/perjanjian yang memuat khusus arbitrase yaitu ketentuan-ketentuan yang menetapkan bahwa sengketa-sengketa yang timbul dari perjanjian tersebut akan diputuskan oleh arbiter/badan arbitrase.

Apabila surat permohonan tersebut diajukan oleh seorang juru kuasa, maka surat kuasa untuk mengajukan permohonan tersebut harus dilampirkan pula. Dalam surat permohonan tersebut pemohon dapat menunjuk/memilih seorang arbiter atau menyerahkan pendudukan arbiter itu kepada ketua BANI.

Pendaftaran tidak akan dilakukan oleh sekretaris arbitrase apabila : biaya-biaya pendaftaran dan administrasi atau pemeriksaan sebagaimana ditetapkan dalam peraturan tentang biaya arbitrase belum dibayar lunas oleh pemohon.

BANI akan menyatakan bahwa permohonan tidak dapat diterima apabila perjanjian yang menyerahkan putusan sengketa pada arbiter/badan arbiter ada klausula arbitrase tersebut dianggap tidak cukup untuk memeriksa sengketa yang diajukan itu.

Apabila perjanjian arbitrase/klausula arbitrase menunjuk BANI sebagai badan arbitrase yang akan memutus sengketa/apabila dengan tegas disebutkan bahwa :

Pemutusan sengketa akan dilakukan oleh suatu badan arbitrase menurut ketentuan-ketentuan berikut : Diperbolehkan bahwa BANI atas persetujuan kedua belah pihak memeriksa dan memutusi suatu sengketa dengan memakai ketentuan-ketentuan prosedur yang menyimpang dari ketentuan-ketentuan tersebut.

Persetujuan yang demikian itu harus diadakan dengan tegas dan tertulis.

Apabila perjanjian yang menyerahkan pemutusan sengketa kepada arbiter/ badan arbitrase atau klausula dianggap sudah mencukupi, maka Ketua BANI memerintah dan menyampaikan salinan dari surat permohonan kepada si termohon, disertai meminta untuk menanggapi permohonan tersebut dan memberi jawaban secara tertulis dalam waktu 30 hari.

Dalam jawaban tersebut si termohon harus pula menunjukkan/memilih seorang arbiter itu kepada Ketua BANI.

Jika dalam jawaban tersebut tidak menyerahkan seorang arbiter, maka dianggap bahwa si termohon menyerahkan penunjukan arbiter itu kepada Ketua BANI.

Dalam halnya para pihak telah menunjuk arbiter mereka masing-masing, maka Ketua BANI menunjuk seorang arbiter yang akan mengetuai majelis arbiter yang akan memeriksa sengketa.

Penunjukan arbiter yang akan mengetuai majelis ini dilakukan dengan menggodok ususl-usul dari para arbiter masing-masing pihak yang dengan mempersilahkan masing-masing mengajukan 2 calon yang dipilihnya dari para arbiter BANI. Ketua BANI dapat mengizinkan para arbiter dari kedua belah pihak atas dasar kesepakatan mereka bersama untuk menunjukkan arbiter ketiga dari luar daftar arbiter BANI.

Apabila para pihak tidak menunjuk seorang arbiter maka Ketua BANI menunjuk suatu tim yang terdiri dari 3 orang arbiter yang akan memeriksa dan memutuskan sengketa.

Jika sengketa dianggapnya sederhana dan mudah, akan menunjuk seorang arbiter tunggal untuk memeriksa dan memutuskanya.

Arbiter-arbiter yang ditunjuk oleh Ketua BANI tersebut di atas dipilih dari para anggota BANI.

Apabila satu pihak mempunyai keberatan terhadap seorang arbiter yang ditunjuk oleh Ketua BANI, ia wajib mengajukan alasan. Apabila alasan itu diterima, Ketua BANI akan menunjuk arbiter lain.

Majelis (tim) arbiter yang dibentuk/arbiter tunggal yang ditunjuk menurut ketentuan-ketentuan BANI, akan memeriksa dan memutuskan sengketa antar kedua belah pihak, atas nama BANI dan menjalankan semua kewenangan BANI yang berkenaan dengan pemeriksaan dan pemutusan sengketa.

Segera setelah diterimanya jawaban dari si termohon, atas perintah Ketua BANI, salinan dan jawaban tersebut diserahkan kepada si pemohon. Bersamaan dengan itu Ketua BANI memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk menghadap di muka sidang arbitrase pada waktu yang ditetapkan, selambat-lambatnya 14 hari terhitung mulai hari dikeluarkannya perintah itu, dengan pemberitahuan bahwa mereka boleh mewakilkannya kepada seorang kuasa dengan surat kuasa khusus.

Apabila tidak telah ditentukan dalam perjanjian sidang diadakan ditempat yang ditunjuk oleh majelis mengingat kepentingan para pihak.

Apabila si termohon setelah lewat 30 hari tidak menyampaikan jawaban, Ketua akan memerintahkan pemanggilan kedua pihak.

Dalam jawaban atau paling lambat pada hari sidang pertama si termohon dapat mengajukan surat tuntutan balasan.

Tuntutan balasan ini oleh majelis arbiter akan diperiksa dan diputuskan bersama-sama dengan tuntutan asli si pemohon.

Apabila pada hari yang telah ditetapkan si pemohon tanpa alasan yang sah tidak datang menghadap, sedangkan ia telah dipanggil secara patut maka majelis akan menggugurkan permohonan arbitrase.

Apabila pada hari yang telah ditetapkan itu si termohon, tanpa suatu alasan yang sah tidak datang menghadap, sedangkan ia telah dipanggil secara patut, maka Ketua akan memerintahkan supaya ia dipanggil sekali lagi untuk menghadap kemuka sidang pada waktu kemudian yang ditetapkan selambat-lambatnya 14 hari sejak dikeluarkannya perintah tersebut.

Apabila pada hari yang telah ditetapkan lagi itu si termohon tanpa alasan yang sah tidak datang menghadap juga maka pemeriksaan akan diteruskan tanpa hadirnya dan tuntutan pemohon akan dikabulkan kecuali tuntutan itu oleh majelis dianggap tidak berdasarkan hukum dan keadilan.

Dalam waktu 14 hari setelah putusan diberikan kepadanya, termohon berhak mengajukan perlawanan.

Perlawanan diajukan dengan cara yang sama seperti yang berlaku untuk mengajukan permohonan untuk mengadakan arbitrase dengan ketentuan bahwa biaya-biaya pendaftaran (administrasi/pemeriksaan tidak usah dibayar).

Apabila pada hari perlawanan itu diperiksa oleh majelis, termohon meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, tidak hadir pada hari sidang maka majelis akan menguatkan putusan.

Apabila kedua belah pihak datang menghadap, maka pemeriksaan dilakukan dari permulaan seusai dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

a.      Terlebih dahulu majelis akan mengusahakan perdamaian.

b.      Apabila usaha tersebut berhasil, maka majelis akan membuat suatu akte perdamaian dan menghukum kedua belah pihak untuk memenuhi perdamaian tersebut.

Apabila usaha untuk mencapai perdamaian tersebut tidak berhasil, maka BANI akan meneruskan pemeriksaan terhadap pokok sengketa yang dimintakan putusannya itu.

Kedua belah pihak dipersalahkan untuk menjelaskan masing-masing pendirian serta mengajukan bukti-bukti yang oleh mereka dianggap perlu untuk menguatkannya.

Apabila dianggap perlu, Ketua baik atas permintaan para pihak maupumn atas prakarsa BANI sendiri dapat memanggil saksi-saksi/ahli-ahli untuk didengar keterangannya.

Pihak yang minta dipanggil saksi/ahli, haruslah membayar lebih dahulu kepada sekretaris egala biaya pemanggilan dan perjalanan saksi/ahli tersebut sebelum mereka memberikan keterangan para saksi maupun ahli dapat disumpah terlebih dahulu bahwa mereka hanya akan menerangkan apa yang mereka ketahui dengan sungguh-sungguh.

Semua pemeriksaan dilakukan secara tertutup. Selama belum dijatuhkan putusan, pemohon dapat mencabut permohonannya.

Apabila sudah ada jawaban dari termohon pencabutan tersebut hanya diperbolehkan dengan persetujuan termohon.

Apabila pemeriksaan belum dimulai, maka biaya pemeriksaan dikembalikan kepada pemohon.

Apabila pemeriksaan sudah dimulai, dari biaya tersebut dikembalikan sebagian menurut ketentuan Ketua BANI sebagaimana dianggap pantas.

Hukum Surat-surat Berharga

Posted: 23/04/2011 in semester 6

HUKUM SURAT – SURAT BERHARGA

ISTILAH

o    Berharga

Sesuatu yang memiliki  nilai,atau sesuatu yang dapat dinilai dengan uang

o    Surat

Sesuatu yang berbentuk akta yang sengaja ditulis dan di tanda tangani dan dapat dijadikan bukti

o    Hukum

Himpunan peraturan yang tertulis dan tidak tertulis mengikat dan memiliki sanksi

ISTILAH HUKUM SURAT BERHARGA

Himpunan peraturan yang mengatur tentang surat yang memiliki nilai. lengkapnya, himpunan peraturan yang mengatur tentang surat yang berbentuk akta yang merupakan alat pembayaran, alat bukti hak tagih dan alat memindahkan hak tagih

EX                    :           Surat cek, wesel, surat sanggup, obligasi, surat saham

Surat Berharga Terbagi

1.     Surat berharga

2.     Surat yang berharga

PERBEDAAN BERDASARKAN FUNGSI

1.     SURAT BERHARGA WARDE PAPIEN  / NEGONABLE INSTRUMEN

o    Merupakan alat pembayaran ( Surat Berharga ) Ex    :   Cek

o    Alat pemindahan hak tagih, dalam surat berharga ada cara pemindahanya atau pembawa hak

o    Surat bukti hak tagih ( dengan memperlihatkan surat tersebut orang dapat menerima haknya )

Fungsi ini disebut juga surat legitimasi artinya pemegang surat tersebut diberi pengakuan oleh surat tersebut sebagai yang berhak.

2.     SURAT YANG BERHARGA PAPIER VAN WARDA / LETTER OF VALUE

o    Bukan alat pembayaran karena alat tersebut tidak berpindah

o    Bukan alat atau surat bukti hak tagih

o    Surat bukti diri

ALASAN / LATAR BELAKANG DITERBITKANYA SURAT BERHARGA

1.   Praktis

2.   Aman         

alasan tersebut tidak mutlak karena praktis dan aman hanya bagi orang – orang tertentu saja.

PENGATURAN SURAT BERHARGA

Sumber hukum surat berharga terbagi jadi 2 bab yaitu     :

  1. Hukum Tertulis

a.   KUHD

      Didalam KUHD

      -     Sudah ada waktu lahirnya KUHD th 1848

      -     Direbut dalam KUHD karena peraturan tsb tertulis

      Diluar KUHD

      -     Belum ada waktu lahirnya KUHD / th 1848

            ex obligasi

      -     Peraturan tsb tidak tertulis

b.   BW

  1. Hukum tidak tertulis

Hukum yang muncul dari praktek / kebiasaan yang muncul

KUHD – BW

·         KUHD  sebagai lex spesialis derogat lex generalis bagi hukum surat berharga.

·         Psl 1319 BW setiap perjanjian baik yang dibuat secara khusus atau tidak, berlaku ketentuan dalam BW

     

SURAT BERHARGA DI DALAM KUHD

o    Surat wesel pasal 100

o    Surat cek pasal 174

o    Surat sanggup pasal 178

o    Surat saham pasal 40

o    Chartet party pasal

o    Konosemen pasal 504

o    DO pasal 510

SURAT BERHARGA DI LUAR KUHD

o    Bilyet giro ………….

o    Surat obligasi PP No 20/ 73

o    Sertifikat

o    Deposito

o    Saham

SURAT BERHARGA SEBAGAI SURAT LEGITIMASI

Guna legitimasi dalam memperlancar peredaran surat berharga tersebut terutama dalam hal

1.     kalau terjadi perselisihan dalam peradilan

      kalau terjadi perselisihan di luar pengadilan

2.     Diperlukan dalam rangka menentukan siapa yang berhak.

ISTILAH LEGITIMASI ( PS  KUHD115 KUHD, PS  1947 BW)

JENIS LEGITIMASI

1.     Legitimasi Formil

Pengakuan yang dilihat dari Formalitas semata atau Faktor2 yang tampak

Ex  :  Cek

2.     Legitimasi Materil

Melihat pada kebenaran yang sesungguhnya, yaitu diteliti siapa sebenarnya yang berhak.

Ex  :  Surat yang berharga

CIRI-CIRI LEGITIMASI

1.     Legitimasi diberikan pada semua pemegang legitimasi tersebut secaraumum.

2.     Luas atau sempitnya pengakuan itu sangat tergantung pada klausula nya.

3.     Adanya pembatasan pada pengakuan dengan klausula rekta (pengganti)

HAK DAN KEWAJIBAN PEMEGANG LEGITIMASI/SURAT BERHARGA ATAU TANGKISAN TERHADAP PEMEGANG SURAT BERHARGA.

Sejauh mana hak dan kewajiban pemegangnya, ada 2 alasan :

1.     Tangkisan yang bersifat absolut (mutlak)

a.     tentang adanya cacat bentuk dari surat berharga (tidak memenuhi syarat surat berharga).

Contoh  :

o    Tentang tanda tangan (kalau kosong tanda tangannya berarti surat berharga tersebut jadi tidak berharga)

o    Tanda tangan ada yang tidak sama

o    Tanggal penerbitan sifatnya menentukan masa beredarnya suatu surat berharga, untuk melihat masa berlaku atau daluwarsa suatu surat berharga

o    Salah satu pihak tidak cukup, apakah waktu surat berharga tersebut diterbitkan dia telah dewasa  ?

b.    Daluwarsa

Contoh  :  cek masa edar 70 hari, kalau sudah 71 hari, maka dianggap batal dan  bank berhak menolak untuk mencairkan.

c.     Karena ada kelainan Formalitas protes

Menurut UU Protes harus menggunakan akta

2.     Tangkisan yang brsifat nisbi (relatif)

Alasan yang disampaikan yang berkaitan dengan hubungan awal antara penerbit dengan pemegang I dan termasuk dalam hubungan pribadi (disebut perikatan dasar)

Alasan ini tidak boleh dipertanyakan oleh pihak tersangkut (bank) Kecuali pada pemegang yang tidak jujur atau tidak beritikad baik.

Ex  :  mendapatkan dengan cara mencuri.

KLAUSA PADA SURAT BERHARGA

Klausa syarat yang disepakati atau janji2 yang disepakati.

guna klausa surat berharga adalah menentukan bagaimana cara mengalihkan surat berharga kepada orang lain..

KLAUSA YANG MELEKAT PADA SURAT BERHARGA

1.     Aan Toonder (to bearer) atas tunuj/kepada pembawa

Makna dari pembawa  :  orang yang membawa adalah orang yang menguasai

Ex  :   Lembar cek

Bagaimana cara mengalihkan klausula ini yaitu  :

Mengalihkan dari tangan ke tangan, hal ini sudah berlaku secara hukum.

Ex  :  Si A memberi begitu saja cek kepada B secara hukum sah, si A kehilangan cek berarti dia sudah kehilangan haknya secara hukum terhadap cek yang hilang tersebut. Dasar hukumnya pada pasal 613 (3) KUHPt (perdata)

2.     Aan Order (to order) atas pengganti/kuasanya/tertunjuk

Suatu benda termasuk surat berharga kalau mengalihkan didasari atas 2 hal 

a.     bezit adalah pengalihan atau penguasaan surat berharga

b.    Aigendom ownership adalah pengalihan atau penguasaan kepemilikan.

Jadi untuk Aan order jika kita gunakan istilah kuasanya tidak tepat karena pada kuasanya bermakna tidak mengarahkan aigendomnya.

Bagaimana cara mengalihkan klausa ini yaitu  :

Endosemen yaitu dalam pasal 613 (3) KUHPt BW dan pasal 1110 KUHD

ENDOSEMEN adalah cara mengalihkan dengan menyebutkan nama pada pemegang berikutnya di bagian belakang surat tersebut.

Ex  :  Surat wesel

3.     Opname (atas nama) nama pemegang surat berharga tercantum

Cara mengalihkan surat berharga seperti ini  :

Cessie pasal 613 (1) KUHPt (jenis surat hutang)

Cessie (mengalihkan surat berharga dengan akta antara pihak I, II, III, dstnya)

Ex  :  Bank bali mempunyai piutang ke bank X, kemudian bank Bali menunjuk PT. Y untuk menagih.

4.     Met on order (tidak kepada pengganti)

Cara pengalihan sama dengan cessie (surat wesel). Kalau ingin membatasi peredarannya maka memakai klausa rekta dengan pemakaian tidak kepada pengganti.

No 1 dan 2

Termasuk surat berharga karena sifatnya praktis dan mudah untuk mengalihkan pada orang lain.

No 3 dan 4

Surat yang berharga

JENIS DARI SURAT BERHARGA

§  Surat wesel

Defenisi dari surat wesel tidak ada dalam UU

Untuk dapat mencari defenisi dari surat wesel, harus tahu syarat format dalam surat wesel, hal ini dapat dilihat pada Pasal 100 KUHD.

Dalam Pasal 100 KUHD ada 8 syarat Format dari surat wesel

  1. Istilah wesel

Kata wesel harus ada dalam surat

Istilah wesel dalam berbagai bahasa

q  Wissel (Belanda)

q  Weechell (Jerman)

q  Bill of exchange (inggris)

  1. Adanya Perintah

Perintah disini artinya perintah membayar tanpa syarat , yang biasanya dicantumkan nominalnya terdiri dari angka dan huruf. Bagaimana jika terjadi perbedaan antara angka dengan huruf maka yang dipakai adalah huruf, Bagaimana kalau ada coretan, maka yang dipakai adalah nilai yang terkecil.

  1. Siapa yang menjadi tersangkut (yang berkewajiban membayar)

Tersangkut dalam teorinya bisa bank, lembaga non bank dll

  1. Hari Bayar

Kapan surat wesel harus dibayar, ada 4 pilihan untuk hari bayar.

    1. Waktu diperlihatkan
    2. Tanggal yang ditentukan.
    3. Pada waktu tertentu, setelah surat itu diperlihatkan
    4. Pada waktu tertentu setelah terbitnya surat tersebut
  1. Tempat pembayaran

Dimana tempat dilakukan pembayaran

  1. Harus menyebutkan siapa pemegang/penerima/pengganti

Bagaimana kalau tulisan pengganti tidak ada  ? Dalam hukum surat berharga asas PRAESUMTIF ORDER PAPIER karena dalam surat wesel hanya klausa maka kalau tidak ada kata pengganti maka tidak memenuhi syarat klausula atau berklausula pengganti.

  1. Mencantumkan tempat dan tanggal kredit

Gunanya  :

1.   Tempat

Untuk menentukan hukum mana yang berlaku. Hal ini berlaku juga secara internasional . Hukum yang berlaku adalah hukum dimana tempat penerbitan.

2.   Tanggal

untuk masalah daluwarsa, maksudnya surat wesel itu berlaku apa tidak atau masih berada dalam masa edar.

Unsurnya adalah    :

    1. Daluwarsa
    2. Cakap.

Apa yang menerbitkan dianggap cakap menurut hukum

  1. Tanda tangan penerbit

Guna tanda tangan adalah seorang penerbit adalah orang yang paling bertanggung jawab karena ia membubuhkan tanda tangan

PENGECUALIAN

q  Kalau point No 5 tidak ada tempat maka yang dibuat acuan adalah tempat di No 3

q  Kalau Poin No 7 tidak ada maka yang dibuat acuan adalah No 8

KESIMPULAN DEFENISI WESEL YANG DISIMPULKAN DARI KE 8 SYARAT FORMAL DALAM SURAT ESEL SESUAI PASAL 100 KUHD

Surat yang memuat kata wesel yang diterbitkan pada tanggal dan tempat tertentu dimana seorang penerbit memerintahkan tanpa syarat pada tersangkut untuk membayar sejumlah uang kepada pemegang/penerima/pengganti pada tanggal dan tempat yang ditentukan.

PERSONALIA DALAM SURAT WESEL

1.     Penerbit (drawer)

      Orang yang mengeluarkan surat wesel tersebut.

2.     Tersangkut (drawee)

      Orang yang diperintah membayar atau orang yang berkewajiban membayar

3.     Penerima (holder)

      Orang yang menerima surat wesel dari penerbit pemegang I

4.     Pengganti (Indorsee)

      Orang yang menggantikan posisi pemegang sebelumnya.

5.     Endosan (indorser)

      Orang yang memperalihkan surat wesel kepada orang lain

6.     Akseptan (acceptor)

      Orang yang menyatakan setuju untuk membayar

 

Ratio atau latar belakang terbitnya surat wesel

1.     Kebiasaan dalam dunia perdagangan, dapat menunda pembayaran dengan surat wesel

2.     Dapat di acceptasikan, dialihkan dengan persetujuan.

Bentuk atau jenis surat wesel

Secara umum dibagi 2 yaitu  :

1.     Surat wesel biasa

Surat wesel yang penerbit, pemegang dan tersangkutnya adalah orang yang berbeda.

2.     Surat wesel bank

Penerbit dan tersangkut adalah orang yang sama, berada diper bankan yang merupakan media pengiriman uang.

Secara khusus dapat dilihat di KUHD pasa 102 (1)

  1. Surat wesel atas ganti penerbit

Penerbit  =  pemegang I

  1. Surat wesel atas penerbit sendiri

Penerbit = tersangkut, biasanya sebagai media pengiriman uang

  1. Surat wesel atas perhitungan pihak ke 3

Surat wesel tersebut menyebutkan “bayarkan uang kepada bank atas perhitungan pihak ke 3 dengan pemberian kuasa (lost giving)

  1. Surat wesel inkaso

Surat wesel yang pemberian kuasa, ini semacam pengecualian dari surat berharga. Karena penyerahan dalam surat berharga disertai oleh bezitnya.

  1. Surat wesel domisili

Surat tersebut dibayarkan ditempat yang ditentukan, tempat dapat diganti pada saat tersangkut melakukan akseptasi.

Endosemen (110 – 116 KUHD)

Cara mengalihkan surat wesel dengan cara menyebutkan pada siapa akan dialihkan, ditulis dibelakang surat wesel tersebut.

Endosemen berasal dari bahasa perancis yaitu endos = belakang

Tetapi endosemen tidak mutlak ditulis dibelakang, penulisan di belakang hanya karena di perancis dan juga dari makna kata endos yang berarti belakang, jadi endosemen dapat dibubuhkan di depan surat wesel dengan membubuhkan tanda tangan si pengalih dan juga kepada yang dialihkan (110 9(1) KUHD).

Surat wesel dapat dialihkan pada siapa saja termasuk kepada tersangkut, aseptan bahkan penerbit sendiri.

Aseptan yang pengalihan tanpa syarat maksudnya  :

Apapun syarat pada surat wesel dianggap tidak ada Pasal 111 (2) KUHD tentang pengalihan syarat sebagian batal demi hukum.

Jenis2 endosemen

  1. Endosemen Blanko

Tidak mencantumkan nama penanggung berikutnya, cukup membubuhkan tanda tangan yang mengalihkan, karena nama akan dicantumkan sendiri oleh si penerima atau pemegang berikutnya tsb

  1. Endosemen Biasa

Dibuat secara lengkap dengan mencantumkan semua yang dibutuhkan

Ex  :  mulai dari nama pengganti, tgl, tgl peralihan dsb

  1. Endosemen Inkaso

Pengalihan dengan cara pemberian kuasa, yang diserahkan kuasanya

  1. Endosemen jaminan

Pengalihan yang dilakukan sebagai penjamin, bukan dalam bentuk pengalihan hak

AKSEPTASI (120 – 128 KUHD)

Semacam pernyataan dari tersangkut untuk membayar pada waktu ditentukan . jika tersangkut telah menyanggupi maka ia disebut akseptan ada juga istilah  non aseptan maksudnya tidak diperlukan akseptasi karena tersangkut dapat membayar langsung tanpa jaminan. Penulisan Tsb ACCEPTEA dapat dilakukan di depan surat atau belakang akseptasi juga dilakukan syarat. Namun Akseptasi dapat dilakukan sebagian ini merupakan suatu penolakan karena mungkin aseptan tidak punya cukup dana untuk membayar.

SURAT CEK

Syarat formal  :

1.     Memuat istilah cek

2.     memuat perintah membayar tanpa syarat.

3.     memuat siapaa yang menjadi tersangkut dalam cek, tersangkut umumnya bankir atau lembaga keuangan non bank

4.     Memuat tempat pembayaran/pencairan

5.     memuat Tgl dan tempat penerbit guna  :

q  Tanggal

Untuk menentukan daluewarsa

Untuk menentukan cakap hukumnya si penerbit dalam melakukan tindakan hukum saat itu

q  Tempat untuk menentukan hukum apa yang berlaku

6.     Memuat tanda tangan penerbit

Guna  :  tanda tangan berguna untuk menentukan siapa yang bertanggung jawab penuh

Pengecualian

1.     Jika tidak dituliskan tempat pembayaran maka tempat pembayaran alamat/nama disamping nama tersangkut.

2.     Tempat atau alamat disamping nama tersangkut tidak ada pula , maka pergi ke kantor pusat

3.     jika alamat tempat pembayaran lebih dari 2 tempat, dipakai alamat diatas yang pertama

4.     Alamat penerbit tidak ada, ambil alamat disamping nma penerbit

DEVINISI surat cek dapat disimpulkan

Surat yang memuat istilah cek yang diterbitkan pada tanggal dan tempat tertentu yang mana seorang penerbit memerintahkan tanpa syarat pada tersangkut/bankir untuk membayar sejumlah uang pada pemegang di tempat tertentu

Personalia Dalam Surat Cek

1.   Penerbit

      Yang menerbitkan

2.   Tersangkut

      Bankir / yang membayar

3.   Pemegang

      Menerima dari penerbit

4.   Pembawa

      Yang menguasai cek tanpa menyebutkan nama

5.   Pengganti

      Yang menggantikan posisi sebelumnya

PEMBAHASAN SOAL UJIAN

1.   Jelaskan definisi hukum surat berharga menurut pemahaman anda

      Jawab        :

Untuk mengetahui definisi dari hukum berharga terlebih dahulu kita jabarkan dari masing2 katanya yaitu

·         Berharga

Adalah sesuatu yang memiliki nilai atau sesuatu yang dapat dinilai dengan uang

·         Surat

Sesuatu yang berbentuk akta sengaja di tulis dan ditanda tangani dan dapat dijadikan bukti

·         Hukum

Himpunan peraturan yang tertulis dan tidak tertulis, mengikal dan memiliki sanksi

Dari ketiga pengertian tersebut dapat diambil kesimpulan mengenai definisi hukum surat berharga sebagai berikut       :

Himpunan peraturan yang mengatur tentang surat yang berbentuk akta yang merupakan alat pembayaran, alat bukti hak tagih dan alat memindahkan hak tagih

2.   Jelaskan sumber hukum tentang surat berharga

      Jawab         :

      Sumber hukum surat berharga terbagi jadi 2 bab yaitu           :

1.   Hukum Tertulis

a.   KUHD

      Didalam KUHD

      -     Sudah ada waktu lahirnya KUHD th 1848

      -     Direbut dalam KUHD karena peraturan tsb tertulis

      Diluar KUHD

      -     Belum ada waktu lahirnya KUHD / th 1848

            ex obligasi

      -     Peraturan tsb tidak tertulis

b.   BW

2.   Hukum tidak tertulis

Hukum yang muncul dari praktek / kebiasaan yang muncul

3.   Sebutkan apa yang menyebabkan timbulnya hak untuk menerbitkan surat berharga

      Jawab        :

      Yang menyebabkan timbulnya hak untuk menerbitkan surat berharga mempunyai beberapa alasan secara umum

      -     Adanya perjanjian terdahulu

      -     Dalam perjanjian ada kesepakatan

-     Dalam kesepakatan, melakukan pembayaran melalui surat ( kesepakatan dinamakan peristiwa dasar )

-     Kalau terjadi kesepakatan maka lahirlah perikatan dasar yang dapat menimbulkan hak & kewajiban surat berhatga

Jadi munculnya hak kalau ada kesepakatan / lahirnya kesepakatan yang menimbulkan perikatan

4.   Jelaskan maksud makna legitimasi dalam surat berharga

      Legitimasi dalam surat berharga adalah pengakuan yang diberikan oleh hukum kepada pemegang surat berharga

      Makna legitimasi dapat juga kita lihat dari jenisnya yaitu        :

  1. Legitimasi Formil

Pengakuan yang dilihat dari fakta2 yang tampak

Ex        :           Cek

  1. Legitimasi Materil

Legitimasi yang melihat pada kebenaran yang sesungguhnya

Ex        :           Surat Hutang

5.   Jelaskan sejauh mana hak pemegang surat berharga

      Jawab        :

      Sejauh mana hak pemegang surat berharga dapat kita lihat dari 2 alasan yaitu            :

  1. Tangkisan yang bersifat absolut

a.   Tentang adanya cacat bentuk dari surat berharga

b.   Daluwarsa

c.   Karena adanya kelainan formalitas protes

  1. Tangkisan yang bersifat nisbi

-     Alasan yang disampaikan yang berkaitan dengan hubungan awal antara penerbit dengan pemegang I & termasuk dalam hubungan pribadi

-     Alasan ini tidak boleh dipertanyakan oleh pihak tersangkut ( Bank ) karena dapat menghambat peredaran kecuali pada pemegang yang tidak beritikad baik

6.   Klausa Surat Berharga

      Klausa surat berharga adalah syarat yang disepakati atau janji2 yang disepakati yang gunanya menentukan bagaimana cara mengalihkan surat berharga kepada orang lain

  1. AAN TOONDER ( To Bearer )

Atas tunjuk / kepada pembawa

Maknanya adalah orang yang membawa adalah orang yang menguasai cara mengalihkan klausa ini yaitu mengalihkan dari tangan ke tangan hal ini sudah berlaku secara umum

  1. AAN ORDER ( To Order )

Atas pengganti / kuasanya / tetunjuk

Maknanya suatu benda termasuk surat berharga kalau mengalihkan didasari atas 2 hal

a.   Bezit

b.   Eigendom

Cara mengalihkan klausa ini yaitu endosemen mengalihkan dengan menyebut nama pemegang berikutnya dibagian belakang surat tsb

Ex  :  Surat Wesel

  1. Op Name

Atas nama maknanya nama pemegang surat berharga tercantum, cara mengalihkan klausa ini yaitu Cersis artinya mengalihkan

Surat berharga dengan akta antara pihak I, II, III dstnya

  1. Met On Order

Tidak kepada pengganti

Cara pengalihan sama dengan Cessie

7.   Kapan surat wesel harus dibayar

      Jawab        :

      Ada 4 pilihan untuk hari bayar

      a.   Waktu dipertikatkan

      b.   Tanggal yang ditentukan

      c.   Pada waktu tertentu setelah surat itu diperlihatkan

      d.   Pada waktu tertentu setelah terbitnya surat tersebut

8.   Apa Gunanya Tempat & Tanggal Surat

      Jawab        :

      -     Gunanya tempat

            Untuk menentukan hukum mana yang berlaku hal ini berlaku juga secara internasional

      -     Gunanya Tanggal

            -     Untuk masalah daluwarsa apakah surat wesel tsb masih dalam masa edar

            -     Cakap

                  apakah yang menerbitkan sudah dianggap cakap menurut hukum

Jenis Surat Cek Yang Kita Kenal Dalam Teori ( Pasal 183 KUHD )

1.   Surat cek atas pengganti penerbit

      adalah surat cek yang mana seorang penerbit tapi juga sebagai pemegang I

      Surat cek muncul ketika penerbit belum tahu siapa yang akan menjadi pemgang

      Alasan mengunakan surat cek ini

      Adalah karena seseorang memerlukan uang tunai

      Ex  :     A menerbitkan cek senilai tertentu kemudian dijual dengan mengadakan perjanjian dengan sipembeli cek tsb

2.   Surat cek atas penerbit sendiri

      adalah surat cek yang mana penerbit tapi juga sebagai tersangkut yang berbeda lokasi

      Gunanya    :  Untuk media pengiriman uang

      Contoh       :  di BRI = Cepebri

3.   Surat cek atas perhitungan pihak ke 3

      Surat cek  yang diterbitkan untuk kepentingan pihak ke 3

      Hubungan antara penerbit dengan pihak ke 3 yang berlaku adalah pemberian kuasa ( Lost giving ) karena pihak ke 3 yang diberi kuasa oleh penerbit maka pihak ke 3 paling bertanggung jawab

4.   Surat Cek Inkaso

      Surat cek yang dialihkan dengan cara pemberian kuasa, surat cek ini pedasaranya dengan surat kuasa jadi penerbit memberikan kuasa pada pemegang untuk mencairkan pada  pihak ke 3 ( bank )

      Jadi disini yang beralih ada 2 hal yaitu

  1. Bezitnya ( Surat ceknya )
  2. Kuasanya ( tapi eigendomnya tidak beralih )

q  Istilah Lain dari Surat Cek

  1. Cek Kosong

Cek pada waktu ditunjukan pada bank / tersangkut dana seorang penerbit tidak cukup tersedia, cek belum dianggap kosong sebelum ditunjukan kepada resangkut

  1. Cek Mundur

Cek yang tanggal terbitnya dimundurkan hal ini tidak mempengaruhi hari bayar dari surat cek tersebut, hari bayarnya tetap mengacu pada pasal 205 KUHP yaitu waktu diperlihatkan

Alasan bank tidak menolak cek mundur karena merespon keinginan masyarakat , ketidak tahuan, Cek mundur merupakan kesepakatan interen

BILYET GIRO

Arti Sederhana Dari Bilyet Giro

Bilyet Giro adalah surat Simpanan yang merupakan surat perintah nasabah tentang pemindah bukuan sejumlah dana

Pengaturan Bilyet Giro

-     Bilyet Giro  diluar KHUD dengan alasan karena istilah ini muncul setelah lahirnya KUHD

-     Pengaturan bilyet giro terdapat dalam surat edaran BI / 1972

-     Merupakan hukum tidak tertulis alasan karena pengaturan bilyet giro hanya dalam surat edaran BI

Kelemahan Bilyet Giro

Yang bisa menerima hanya orang tertentu saja dengan lasan sipenerima harus mempunyai rekening di bank tempat pemindah bukuan

Syarat Formal Bilyet Giro

1.   Bilyet Giro menyebut istilah Bilyet Giro ditambah dengan no seri yang mempunyai nominal yang terdiri dari angka dan huruf

2.   Bilyet Giro memuat perintah tanpa syarat pemindah bukuan

3.   Bilyet giro harus mencantumkan nama & tempat dari tertarik ( tersangkut )

4.   Bilyet Giro harus mencantumkan siapa penerima beserta alamat ( Dlm Bilyet Giro P1 sekaligus merupakan pemegang terakhir )

5.   Harus disebutkan berapa jumlah dana

6.   Harus mencatumkan tanda tangan seorang penarik ( penerbit ) & cap kalau sebuah perusahaan berbadan hukum

7    Harus menyebutkan dimana & kapan penarikan ( penerbit )

      Gunanya    :

      -     Tempat untuk menentukan hukum mana yang berlaku

-     Tgl untuk masalah daluwarsa & masalah cakap hukum

8    Harus mencatumkan tgl efektif berlakunya perintah

      Tgl efektif       :   hari bayar / hari pemindah bukuan

9    Harus dapat menyebutkan bank penerima ( kalau Ada )

      Dalam praktek ini dianggap perlu.

Dari 9 syarat formal tersebut diatas dapat disimpulkan definisi dari Bilyet Giro yaitu      :

Bilyet Giro adalah sebagai surat perintah nasabah yang sudah distandarisasikan bentuknya kepada bank penyimpan dana / tertarik ( tersangku ) untuk memindah bukukan sejumlah dana dari rekening yang bersangkutan ( penerbit ) kepada penerima ( pemegang ) yang disebutkan namanya kepada bank yang sama / bank yang berbeda

Kesimpulan Bilyet Giro Dari ke 9 Formal          :

1.   Bilyet Giro tidak dapat diuangkan secara tunai

2.   Bilyet Giro tidak dapat dipindah tangankan secara endosemen karena BG berklausa atas nama ( bukan atas pengganti )

      Bilyet Giro dapat dipindah tangankan dengan cara Cessie yaitu         :

      Membuat surat akta yang diketahui oleh beberapa pihak

3.         Bilyet Giro mempunyai tenggang waktu 70 hari

4.   Bebas biaya matrai alasan karena merupakan surat berharga jangka pendek & tidak nilai tukar tunai

Alasan Orang Mengunakan Bilyet Giro

1.         Karena bebas biaya matrai

2.         Karena lebih aman

Keamananya          :

      Kalau tercecer tidak bisa diuangkan karena surat tersebut jadi berharga kalau namanya tercantum

3.   Karena orang tidak mungkin mengajukan sebelum tanggal efektif

4.   Kalau mengunakan Bilyet Giro orang merasa sudah sampai kepada sasaranya

      alasanya Bilyet Giro tidak mungkin dipindah tangankan

5.   Bilyet Giro dapat dibatalkan sebelum Tgl efektif

SURAT SANGGUP

Surat Sanggup dapat diartikan

1.     Promesse Aan Order

2.     Surat Aksep

3.     Accept

Ketiganya merupakan bagian dari Comercial Peper

Surat Sanggup diatur dalam  :

Pasal 174 – 177 KUHD

DEFINISI SURAT SANGGUP

Defenisi tidak ditemukan dalam UU tapi dari syarat2 Formal dapat diambil kesimpulan dari definisi Surat sanggup.

SYARAT2 FORMAL SURAT SANGGUP

1.     Harus memuat istilah Surat sanggup bisa juga istilah lain yaitu  :

“klausula order / promess atas pengganti”

dapat pula dari bahasa asing  :

a.   Promisorry Note            (Bahasa Inggris)

b.   Order Biefje                  ( Bahasa Belanda)

c.   Billet Ul Order    ( Bahasa Perancis)

2.     Memuat kesanggupan tanpa syarat untuk membayar.

a.     Tanpa Syarat

Sebuah kesanggupan dibuat tanpa adanya syarat apapun

b.    Membayar

Dengan Nominal Yang terdiri dari angka dan huruf

3.     Surat Sanggup Mencantumkan Hari Bayar

Hari bayar ada 4 yaitu  :

a.     Pada waktu diperlihatkan.

b.    Pada waktu / tgl tertentu

c.     Pada waktu tertentu setelah diperlihatkan

Dengan syarat yang harus dipatuhi yaitu  :

Sebelum datang mencairkan surat sanggup tersebut, maka ia melalui prosedur yaitu pemegang harus dating pada penerbit, untuk minta pernyataan kepada penerbit yaitu pernyataan bahwa

surat sanggup tersebut telah dilihat oleh penerbit (disebut Visum), dengan diberi tanda tangan. Kalau penerbit menolak membuat visum maka dapat protes yang disebut proses non visum

Masa visum 1 tahun

d.    Pada waktu tertentu setelah penerbitan.

4.     Surat sanggup harus menyebutkan dimana akan dilakukan tempat pembayaran

Kalau dalam surat sanggup tidak dicantumkan tempat pembayaran maka yang dipakai adalah tempat si penerbit, kalau tidak dicantumkan pula tempat si penerbit maka tempat pembayarannya dilakukan dimana surat sanggup itu diterbitkan.

5.     Surat sanggup harus menyatakan kepada siapa surat sanggup tersebut diberikan.

Pemegang 1 / pengganti, klausulanya atas pengganti, cara pengalihannya dengan endosemen.

Kata pengganti lupa menyebutkan maka secara otomatis berkalusula atas pengganti memakai asa klausula preasumtif

6.     Surat sanggup harus menyatakan juga dimana surat sanggup tersebut diterbitkan beserta tgl nya.

7.     Surat sanggup juga harus mencantumkan tanda tangan penerbit

Gunanya tanda tangan adalah untuk mengetahui orang yang akan bertanggung jawab akan hal tersebut.

Kesimpulan Defenisi surat sanggup

Adalah  surat yang memuat kata sanggup ataupun istilah lainnya yang ditanda tangani pada tanggal dan tempat tertentu dimana seorang penanda tangan  sanggup tanpa syarat membayar sejumlah uang kepada seseorang pemegang / pengganti pada tgl dan tempat tertentu

Arti lain secara sederhana

Adalah surat yang menanggung janji, janji dalam pengertiannya adalah janji untuk membayar.

Kesimpulan Surat sanggup

1.     dalam surat sanggup tidak dikenal kata2 tersangkut

2.     penerbit kedudukannya sama dengan acceptan

3.     penerbit juga dinamakan sebagai debitur (orang yang berkewajiban)

Beda surat sanggup dengan surat hutang

Surat hutang

1.     Dapat diperjual belikan

      Tidak dapat dipindah tangankan

2.     klausulanya atas nama

3.     pengalihannya adalah cessie

Surat sanggup

1.     dapat diperjual belikan

2.     klausulannya atas pengganti

3.     pengalihannya dengan endosemen

NOTE

§  Surat wesel didalam surat berharga sama dengan cek dimana dalam wesel pembayaran dapat ditunda ( Pasal 100 KUHD ).

§  Surat wesel disini termasuk dalam surat berharga, sedang wesel pos termasuk pada surat yang berharga.

§  Beda surat cek dan surat wesel

Cek

1.     merupakan alat pembayaran tunai

2.     masa edar 70 hari

3.     waktu pembayaran  : pada waktu diperlihatkan

4.     orang yang berkewajiban adalah banking

5.     tidak ada akseptasi

6.     klausula kepada pembawa dan atas pengganti

Surat wesel

1.     Alat pembayaran kredit

2.     masa edar 1 tahun

3.     waktu pembayaran yaitu pada waktu tertentu yang ditentukan oleh penerbit.

4.     orang yang berkewajiban adalah bank/non bank

5.     ada akseptasi

6.     klausulanya atas pengganti

§  Surat sanggup diperjual belikan di bursa effek


Hukum Bangunan

Posted: 23/04/2011 in semester 6

HUKUM BANGUNAN



PENGERTIAN BANGUNAN

Menurut pendapat yang lazim dapat kita simpulkan bahwa yang dimaksud dengan hukum bangunan adalah keseluruhan peraturan-peraturan yang menyangkut pembangunan suatu bangunan.

Peraturan-peraturan tersebut dapat digolongkan kepada 2 golongan :

1.     Peraturan-peraturan  yang berkaitan dengan prosedur pelelangan.

Yaitu ketentuan-ketantuan yang berlaku sebelum terjadinya kontrak.

golongan yang menyangkut peraturan pelelangan bangunan di Indonesia ditetapkan oleh penguasa, baik bangunan Pemerintah maupun swasta yang terjadi melalui pelelangan. Pengaturan ini disasari oleh keputusan Presiden tentang APBN. Khususnya mengenai pelaksanaan pemborongan bangunan dan lampirannya.

Di dalam peraturan tersebut diatur tentang pelelangan umum dan pelelangan terbatas beserta persyaratan-persyaratan yang berlaku bagi pemborong yang mengikuti pelanggan. Disamping itu Pemerintah juga menganjurkan tentang pengutamaan perusahaan setempat sebagai pelaksanaan pemborongan bangunan serta pengusahaan bagi golongan ekonomi lemah.


2.     Peraturan-peraturan yang menyangkut perjanjiannya.

      Dari ketentuan-ketentuan yang tergolong bangunan, yaitu peraturan yang menyangkut perjanjiannya didalam sertifikasi hukum perdata, perjanjian pemborongan bangunan tergolong pada perjanjian untuk melakukan pekerjaan yang diatur dalam bab yang mengatur tentang perjanjian khusus dalam KUHPer.

      Di dalam KUHPer diatur mengenai ketentuan-ketentuan umum tentang perjanjian yang berlaku terhadap semua perjanjian, yaitu perjanjian-perjanjian jenis baru yang belum ada dalam peraturan perundang-undangan. Disamping litu didalam  KUHPer diatur perjanjian khusus, yaitu perjanjian : yang telah dilazimkan di pergunakan didalam praktek.


Arti pentingnya pengaturan perjanjian-perjanjian khusus ini didalam undang-undang mempunyai 2 alasan :

1.     Karena didalam praktek dalam perjanjian yang dibuat oleh pihak-pihak sering tidak mengatur mengenai akibat-akibat hukum yang timbul kalau ada secara sumir pengaturannya.

Akibat yang seringterjadi dalam pelaksanaan perjanjian sering muncul masalah-masalah yang tidak terjawab oleh ketentuan kontrak.


2.     Keputusan umum menghendaki bahwa dalam hal-hal tertentu kebebasan berkontrak yang diberi oleh para pihak perlu dibatasi, yaitu dengan jalan memberi ketentuan-ketantuan atau aturan-aturan yang bersifat memaksa (dwinger recht) bagi perjanjian-perjanjian khusus tertentu.


Selain itu terhadap perjanjian-perjanjian yang mengandung resiko didalam Undang-undang/KUHPer dikenal adanya bentuk-bentuk perjanjian standart. Hal dmeikian dimaksudkan untuk menjamin adanya pemasukan kewajiban secara baik bagi kedua belah pihak.


Beberapa kegiatan yang dilakukan sebelum perjanjian pemborongan bangunan dibuat yang dikenal dengan prosedur pelelanganProsedur pelelangan ini dimulai dengan pemberitahuan/pengumuman sampai pelulusan pelanggan.


Tahap-tahap Pelelangan :

1.     Pemberitahuan atau pengumuman secara umum/terbatas tentang adanya pelelangan kemudian diikuti dengan penjelasan mengenai pekerjaan tersebut sesuai dengan bertex dan persyaratan-persyaratan pekerjaan.


Pengumuman adanya pelelangan umum/terbatas memuat petunjuk :

    1. Dimana bestek harus diambil,
  • Dimana tentang pekerjaan akan disampaikan yang memungkinkan adanya penambahan dan perubahan bestek yang telah disusun,
  • Dimana tempat lokasi proyek/pekerjaan,
  • Dimana tempat pendaftaran dan batas waktu pendaftaran,
  • Dimana dan kapan sat pelelangan diadakan.


Terhadap pekerjaan2 yang memungkinkan adanya perubahan2 pada bestek biasanya disusun ditentukan bahwa pada pengumuman pelelangan harus memuat hal-hal sebagai berikut :

    1. Nama instansi yang akan mengadakan pelelangan.
  • Uraian singkat mengenai pekerjaan yang akan dilaksanakan.
  • orang yang akan diberi syarat-sayarat beserta pelelangan.
  • tempat, hari dan waktu untuk memperoleh dokumen lelang dan keterangan-keterangan lainnya.
  • tempat, hari dan waktu untuk diberikan penjelasan mengenai dokumen lelang dan kekurangan-kekurangan lainnya.
  • tempat, hari dan waktu pelelangan akan diadakan.
  • temapt, hari dan batas waktu penyampaian surat penawaran
  • alamat kemana surat penawaran harus disampaikan.


2.     Persyaratan-persyaratan prakwalifikasi, kwalifikasi dan klasifikasi terhadap pemborong.


3.     Pemenuhan jaminan yang diwajibkan dalam pemborongan  bangunan seperti :

-       Jaminan tender

-       Jaminan pelaksana

-       Jaminan uang muka

-       Jaminan pemeliharaan

-       Jaminan pembangunan-pembangunan, kontrak, garansi.

-       Pencairan jaminan.


4.     Pelelangan

-       Pelelanmgan umum

-       Pelelangan terbatas

-       Cara menentukan pelelangan


BESTEX

Uraian tentang pekerjaan bangunan yang disertai gambar-gambar dan syarat2 yang harus dipenuhi untuk pelaksanaan pekerjaan pemborongan ini.

Bestek disusun oleh Perencana dalam jangka waktu selambat-lambatnya 15 hari setelah pembukaan. Surat penawaran para pemborong terikat dengan penawaran yang telah diajukan …………………………………….. dalam jangka waktu itulah tugas menentukan pelulusan dan penunjukan pemborong yang akan melaksanakan pekerjaan.



PENILAIAN TERHADAP PEMBORONG PRAKUALIFIKASI

Dalam prosedur pemborong bangunan setelah adanya pemberitahuan kepada pemborong baik dari undangan/pengumuman, maka sebelum ikat penawaran/pelelangan baik umum atau terbatas maka pemborong disyaratkan prakulifikasi terlebih dahulu.

Persyaratan prakualifikasi bertujuan untuk :

Memberi penilaian terhadap pemborong mengenai kemampuan/mutu pemborong.


Prakualifikasi disyaratkan khusus bagi pemborong yang ikut serta dalam penawaran, pelelangan pemborongan bangunan.


Cara penilaian dilakukan dengan pengisian kuuisioner yang harus diisi oleh pemborong yang membuat syarat-syarat tertentu.

Berdasarkan Kepres APPN khususnya tentang pemborongan bangunan ditentukan syarat kualifikasi yang harus dipenuhi oleh pemborong.


Unsur-unsur disyaratkan untuk lulus dalam prakualifikasi adalah sebagai berikut :

a.     Adanya akta pendirian perusahaan

b.    Adanya surat izin usaha yang masih berlaku.

c.     Mempunyai NPWP

d.    Mempunyai alamat yang sah, nyata, jelas

e.     Referensi bank

f.     Mempunyai kemampuan modal usaha.

g.    Berada di keadaan mampu dan tidak dikatakan pailit

h.     Mempunyai referensi pekerjaan untuk bidangnya, maka diprakuasifikasikan.

    • Pimpinan perusahaan tidak sebagai PNS
  • Syarat-syarat  golongan pemborong/rekanan

i.      Pemberian kelonggaran bagi pemborong/rekanan golongan lemah berupa pemberian bobot yang lebih tinggi kriteria pemberian prakualifikasi.


Pernyataan lulus prakualifikasi berlaku jangka waktu 1 tahun dan dapat diperpanjang selama 1 tahun.



KUALIFIKASI DAN KLASIFIKASI PEMBORONG

Persyaratan kualifikasi menurut ilmu pengetahuan ditujukan untuk menilai pemborong atau seleksi pemborong mengenai kemampuannya/tingkatannya, sehingga terdapat penggolongan pemborong.

Menurut tingkatan kemampuan mulai dari yang Berat, sedang dan kurang, penilaian demikian didasari oleh data yang disimpulkan dari persyaratan untuk prakualifikasi, yaitu :

-       Menilai keahlian

-       Pengalaman

-       Kemampuan keuangan

-       Kemampuan peralatan

-       Kemampuan operasional

-       Kemampuan personil.


Dalam praktek tercipta daftar kualifikasi pembangunan dalam propinsi yang membagi kualifikasi pemborong menurut kemampuannya. Hal ini ditentukan oleh panitia tingkat propinsi, sedangkan tingkat Kab/Kota hanya berfungsi sebagai pembantu.


Dalam praktek juga bisa penggolongan kualifikasi mpemborong ini digolongkan pula pada 3 golongan.

1.     Golongan A3 untuk pekrjaan berat.

2.     Golongan A2  untuk pekerjaan sedang

3.     Golongan A1 untuk pekerjaan ringan.


Pengertian Klasifikasi terhadap pemborong

Berbeda dengan kualifikasi, yaitu menilai pemborong menurut jenis/bidang/ specialisasi yang dilakukan. Sehingga terdapat pembedaan/klasifikasi pemborong. Berdasarkan jenis/bidang pekerjaan sebagai berikut

1.     Bidang gedung-gedung

2.     Bidang jalan

3.     Bidang pengairan

4.     Bidang jembatan

5.     Bidang instansi

6.     Bidang arsitektur.

Namun dalam pelaksanaan dilihat dari rumusan sertifikat/ijazah yang diberikan bahwa perbedaan pengertian antara prakualifikasi, kualifikasi dan klasifikasi dikacaukan saja.


Perlindungan Konsumen

Posted: 23/04/2011 in semester 6

HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN

4 April 2008

WACANA

Kalau bicara perlindungan atau hubungan antara produsen dan konsumen maka masuk dalam kelompok hukum dimana para pihak mempunyai hak sama dalam perdata

Siapa yang mau dilindungi  ? Konsumen

Mengapa di lindungi  ?  karena ada yang lemah atau kalau posisi konsumen tidak kuat

Hubungan antara konsumen dan produsen masuk dalam kelompok hukum Publik.

MATERI Hukum perlindungan Konsumen

Lebih mengacu pada UU Pelindungan Konsumen UU No 8 Tahun 1999.

1.      Istilah, Definisi dan pengertian, Ruang Lingkup, Batasan Hukum perlindungan Konsumen.

2.      Pengaturan.

3.      Hubungan badan hukum lainnya

4.      Hak Konsumen

5.      Sejarah Perlindungan konsumen

6.      Prinsip2 Perlindungan Konsumen.

a.         Prinsip Kedudukan Konsumen

b.         Prinsip Tanggung jawab pelaku Usaha

7.      Perlindungan Konsumen dalam hukum positif

8.      Penyelesaian Sengketa Konsumen

9.      Isu-isu tentang perlindungan Konsumen

LITERATUR

1.       Perlindungan terhadap Konsumen dilihat dr sudut perjj oleh Mariam darus Badrus Zaman.

2.       Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Oleh SP Hutagalung.

3.       Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar Oleh AZ Nasution.

4.       Konsumen dan Hukum Tinjauan sosial ekonomi dan hukum pada perlindungan konsumen Indonesia Oleh AZ Nasution

5.       Apa, mengapa, Bagaimana Konsumen hijau oleh Zaim saidi

6.       Pengetahuan tentang aspek hukum perlindungan Konsumen dan status sosial media cetak serta perlindungan hak2 konsumen dalam iklan oleh Sidharta

7.       Perlindungan konsumen dan instrumen2 hukumnya oleh Yusuf Shofie.

8.       Perlindungan Konsumen dilihat dari sudut peraturan perundang2an kesehatan oleh R Sianturi

9.       Hukum Perlindungan konsumen Indonesia oleh Shidarta

BAB I

10 April 2008

Istilah, Definisi dan pengertian, Ruang Lingkup, Batasan Hukum perlindungan Konsumen.

I.    ISTILAH

Istilah konsumen dalam beberapa peraturan / UU

1.   Makna Konsumen Dalam UU No 8 Tahun 1999 Pasal 1 Ayat 2

“Tiap orang yang memakai barang dan jasa yang tersedia dimasyarakat”

Yang dimaksud dengan tersedia di masyarakat adalah          :

Barang yang tidak ditawarkan secara umum dan barang tsb langka tidak disebut konsumen.

Contoh       :

Seseorang membeli sebuah mobil karena penjual kepepet

Tersedia di masyarakat untuk kepentingan siapa  :

Batasan Kepentingan adalah  :

-    Diri sendiri

-    Keluarga

-    Orang lain

-    Kepentingan mahluk lainnya

Jika terpenuhi 4 diatas maka dapat dikatakan konsumen Keempat unsur tersebut dapat dikatakan sebagai konsumen

Kesimpulan  :

Setiap orang pemakai barang dan jasa yang tersedia di masyarakat untuk kepentingan dan tidak diperjual belikan

2.   Istilah konsumen  pada GBHN 1993 No II

3.   UU No 5 tahun 1999 tentang tentang larangan praktek monopoli dan persaingan tidak sehat

4.   KUHPer (BW) tapi istilahnya buakn konsumen melainkan Koper

Kesimpulan  istilah konsumen dari berbagai Peraturan / UU adalah :

Pemakai (konsumen Akhir)

Konsumen Ada 2 Yaitu

1.   Konsumen Antara

      Konsumen yang memperantarai antara produsen dengan pengecer

2.     Konsumen Akhir

Pemakai atau konsumen Akhir

Perlindungan Adalah

Mengapa perlu ada perlindungan pada konsumen ?

Ada beberapa rujukan atau patokan atau alasan yaitu  :

1.      konsumen yang berada dalam posisi yang lemah dalam segala hal.

2.      sesuai dengan tujuan hukum yaitu secara teoritis melindungi yang lemah

3.      upaya atau langkah untuk mempertahankan hak2 konsumen atau pemakai barang dan jasa

Hukum adalah  :

Sekumpulan aturan yang bersifat memaksa dan mempunyai sanksi.

Kesimpulan Hukum perlindungan konsumen

Himpunan peraturan yang mengatur tentang upaya2/langkah untuk mempertahankan hak2 pemakai atau konsumen dari gangguan pihak lain.

17 April 2008

PENGERTIAN KONSUMEN PASAL 2 UUPK

1.      Setiap Orang

-    orang

-    Badan Hukum

2.      Pemakai

Konsumen Akhir

3.      Barang dan jasa

-    Barang

      *  benda bergerak/berwujud

      *  benda tidak bergerak/tidak berwujud

      *  benda dapat dan tidak dapat dihabiskan

-    Jasa

Prestasi yang dilakukan

4.      Kepentingan

-     Diri sendiri

-     Keluarga

-     orang lain

-     Makhluk lain

5.      Tersedia di Masyarakat

6.      Tidak Untuk diperdagangkan

Pelaku Usaha

-Produsen

-Penyalur

-Penjual

-Penyedia Uang

-Media Periklanan

Barang

Menurut Pasal 1 ayat 4 UU Perlindungan Konsumen

“setiap benda yang dikategorikan dengan berbagai hal”

SUMBER HUKUM

1.      Hukum Tertulis

-    UU Perlindungan Konsumen

-    UU Pangan

-    UU Obat2 an

-    UU penyiaran

-    UU Periklanan

2.      Hukum Tidak Tertulis

Kebiasaan

SUMBER HUKUM INTERNASIONAL

1.      Ecosoc (dewan ekonomi dan sosial PBB)

Resolusi PBB Tahun 1998 tentang adanya perlindungan Konsumen

2.      WTO ( Word Trade Organization)

3.      IOCU/CI

SUMBER HUKUM MEMILIKI SIFAT

1.      Mengatur

Perjanjian antara konsumen dan pelaku usaha

2.      Memaksa

Pasal 383 KUHP

“Bagi penjual yang menyerahkan barang yang tidak sesuai dengan keinginan pembeli, maka diancam sanksi pidana”.

SUMBER HUKUM TERIKAT

-     Bidang Perdata

-     Bidang Pidana

-     Bidang Tata Negara

-     Bidang Hukum International

HUBUNGAN HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN DENGAN HUKUM KONSUMEN

Di dalam Hukum Konsumen diperlukan adanya Hukum Perlindungan Konsumen.

HUKUM Konsumen

Setiap Pemakai (Himpunan Peraturan yang mengatur tentang setiap pemakai barang & Jasa)

KAITAN PERLINDUNGAN KONSUMEN DENGAN BIDANG LAINNYA

  1. Berkaitan dengan hukum perdata & Perikatan (Pandangan Lama)
  2. Berkaitan dengan hukum persaingan (Competition Law) UU No.5             Tahun 1999 (larangan praktek Monopoli).
  3. Berkaitan dengan hak kekayaan intelektual
  4. Berkaitan dengan hukum kontrak (perjanjian penjualan Barang)
  5. Berkaitan dengan bidang hukum transportasi
  6. Berkaitan dengan hukum industri pangan
  7. Hukum Publik Servis (hukum Pelayanan publik)
  8. Hukum acara perdata Clas action
  9. Bidang hukum lingkungan
  10. Berkaitan dengan bidang publikasi/industri periklanan
  11. Berkaitan dengan sosiologi hukum

24 April 2004

  1. Filsafat hukum

-  Perjanjian

-  Ham

Mengenai hak-hak konsumen

  1. Psikologi Hukum

Sikap dan perilaku konsumen

  1. Bidang perbandingan hukum

-     transnasional

-     international

hukum diberbagai negara

Kaitan Tambahan

-     Globalisasi produksi

Jika kita mempunyai UU perlindungan konsumen maka akan disamakan dengan negara2 lain adalah product yang dibuat dimana-mana dalam setiap negara

-     Globalisasi Tehnologi

Misalnya perkembangan dari barang tradisional menjadi modern (dibuat sevara modern)

-     Globalisasi Perdagangan

-     Globalisasi Keuangan

Uang mengalir kemana-mana, maka terjadi pasar global, maka terjadi pula konsumen global dibeberapa hal ini kita sesuaikan Per-UU-an yang ada

Sejarah perkembangan perlindungan konsumen

  1. Amerika

Negara palinga maju, membicarakan Perlindungan Konsumen Tahun 1960-an. Per-UU-an yang isinya dalam bentuk perlindungan konsumen di AS yang lebih bagus, muncul lembaga-lembaga, putusan-putusan.

  1. Lahirnya suatu badan yang disebut Internasional organisasi (I.O.C.U) tahun 1960 dipelopori oleh Belanda kemudian berpindah ke London, Pada Tanggal 15 Maret tahun 1993 IOCU berubah menjadi Consumer International (C.I) , dimana YLKI dan LP2K menjadi CI anggotanya sekitar 203 negara dan sekarang tinggal 93 negara.
  2. Tahun 1978 PBB mendirikan badan khusus yang dinamakan ECOSOC yang membuat resolusi tentang perlindungan konsumen.
  3. Di Indonesia
    1. Tahun 1973 lahir yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI).
    2. Tahun 1988 Lahir Lembaga pembinaan perlindungan Konsumen (LP2K)

Product YLKI Rancang UU perlindungan Konsumen, YLKI juga memberi bantuan hukum kepada konsumen, bentuk gugatan YLKI adalah Class Action dan kelompok.

Prospek perkembangan perlindungan konsumen di Indonesia yaitu dengan lahirnya  sertifikat Halal. Masalah-masalah yang bersifat makro (universal product yang dibuat adalah product yang tidak merusak lingkungan hidup dan lapisan ozon)

HAK-HAK KONSUMEN berlaku diberbagai dunia atau diakui secara international

Ada 4 hak dasar / umum konsumen

1.      Hak untuk mendapat keamanan

2.      Hak untuk mendapat informasi

Ex  :

Misal makanan kaleng informasinya tertera di kaleng tersebut.

3.      Hak memilih

Memilih produk yang akan kita gunakan (bebas dari hak monopoli)

4.      Hak untuk didengar

Dalam arti kita berhak untuk mengeluh kepada pelaku usaha.

Hak tambahan dari IOCU

5.      Hak atas pendidikan Konsumen

Hak untuk mendapat kan semacam pelatihan agar memperoleh informasi yang akan mendalam

6.      Hak untuk mendapatkan ganti rugi

Ex  :

Barangnya cacat, rusak, atau tidak sesuai dengan informasi yang tercantum di labelnya

7.      Hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

YLKI punya dapat yang berbeda akan Hak konsumen yaitu  :

idem dengan hak dasar di tambah hak tambahan yang no 7

8 Mei 2008

HAK Konsumen

  1. Hak dasar
  2. IOCU
  3. YLKI

Hak-hak Konsumen Menurut UUPK Pasal 4 yaitu :

  1. Konsumen menpunyai hak untuk mendapatkan keamanan supaya tidak dirugikan oleh produsen
  2. Konsumen mempunyai hak untuk mendapatkan informasi yang benar

Ex : Dalam bentuk kemasan product.

-    Adanya kreteria

-    Porprosional

-    Tidak Diskriminatif

  1. Konsumen mempunyai hak untuk didengar

Konsumen mempunyai hak untuk menyampaikan keluhan atau minta penjelasan

Ex  :

UU Penyiaran seperti iklan yang merugikan dapat disanggakan.

  1. Mempunyai Hak memilih
    1. Product mana atau jasa yang akan digunakan konsumen bebas dari tekanan
    2. Persaingan tidak sehat yang ujung-ujungnya merugikan masyarakat

No 1 Sampai dengan 4 adalah Hak dasar

  1. Konsumen berhak mendapatkan advokasi tau perlindungan hukum atau bantuan hukum.

Keuntungannya : Ganti rugi atau Kompensasi dari pelaku usaha.

Kalau LSM yang membantu konsumen tujuannya bukan untuk ganti rugi tetapi pemulihan.

  1. Konsumen berhak mendapatkan pendidikan/pembinaan konsumen

-    Pendidikan Formal

-    Pendidikan Informal : LSM

-    Pelakuk Usaha : Informasi Profil

  1. Konsumen berhak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur.

Konsumen harus diberikan barang atau jasa dengan wajar juga antara barang dan jasa itu bernilai wajar, maksudnya nilai tukar yang wajar terhadap barang dan jasa

  1. Konsumen berhak untuk mendapatkan ganti rugi

-    Apabila Konsumen dirugikan

-    Batasan pelaku Usaha

  1. Hak-Hak lain

Terdapat dalam UU lain selain UUPK yaitu :

-    UU No 23 Tahun 1997

      Hak mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat

-    UU No 23 Tahun 1992

      Tentang Kesehatan

            Ecolateling cerificate

            Produtc yang diberi sertifikat yang tidak merusak lingkungan

            Malakukan Audit lingkungan

Ecolateling lingkungan Indonesia, di Indonesia Lembaga ekolateling Indonesia (LEI) sama dengan SNI 5000

UU No 5 Tahun 1999 hak dilindungi terhadap akibat negatif dari persaingan curang, yaitu larangan praktek monopoli dan perbuatan tidak sehat.

Ex : Mengadakan Banting Harga (Dumping).

Pasal 7 UUPK Kewajiban pelaku usaha

1.      Beritikat baik

Konsumen berhak mendapatkan tindakan yang beritikat baik dari seorang pelaku usaha

2.      Berlaku jujur terhadap konsumen

Memberikan informasi jujur dan benar

3.      Berkewajiban utuk tidak bersikap diskrimasi

Pelaku usaha tidak boleh membeda-bedakan konsumen, konsumen harus diperlakukan sama dari seorang pelaku usaha.

4.      Menjamin mutu

Menjamin barang dan jasa

5.      Memberi kesempatan untuk mencoba barang dan jasa

6.      Memberikan kompensasi atau ganti rugi kepada konsumen terhadap barang dan jasa yang dia gunakan dan merugikannya.

7.      Ganti rugi dalam bentuk pelanggaran perjanjian oleh pelaku usaha.

15 Mei 2008

Prinsip/teori tentang kedudukan konsumen

  1. Let the Bayer beware

Artinya :

Letakkanlah konsumen tersebut pada posisi yang seimbang, maksudnya kedudukan antara konsumen dan pelaku usaha berada posisi yang seimbang maka tidaklah perlu konsumen mendapatkan perlindungan yang berlebihan.

Hambatannya  :

-    Konsumen tidak mendapatkan akses informasi terhadap barang dan jasa

-    Pengetahuan yang terbatas pada konsumen.

  1. The Due care theory

Artinya bahwa dalam kedudukan konsumen dan pelaku usaha yang harus berhati-hati adalah pengusaha. Dalam menawarkan barang dan jasanya siapapun tidak dapat dipermasalahkan apabila konsumen dirugikan. Konsumen harus membuktikan kecerobohan pelaku usaha (Pasal 1865 BW).

  1. The Privity of contrak

Artinya konsumen yang kan mendapat ganti rugi dari pelaku usaha adalah konsumen yang berikan kontraktual dengan pelaku usaha.

EX  :

Konsumen yang mendapatkan barang dengan cara adanya perjanjian. Orang yang memiliki barang dengan tanpa perjanjian maka konsumen tidak dapat menuntut ganti rugi kedudukan pelaku usaha setara dengan konsumen. Kemauan pelaku usaha harus diikuti oleh konsumen. Misal perjanjian standart yang diterapkan oleh pelaku usaha maka konsumen tidak dapat melakukan tawar menawar karena yang dijanjikan hanya yang besar saja sedangkan masalah kecil dikesampingkan.

  1. Kontrak bukalah syarat untuk mendapatkan perlindungan konsumen

Artinya konsumen itu tetap dilindungi walau tanpa dalam hubungan perjanjian itu ada syarat atau kontrak terlebih dahulu. Munculnya kontrak ini karena adany transaksi yang bermacam-macam dalam dunia perekonomian kecuali untuk jasa secara ringkas transaksi konsumen sangat luas sekali

-     

Teori yang dekat dengan perlindungan konsumen adalah yang no 4

Prinsip beracara dalam hukum acara perlindungan konsumen

Perlunya atau tujuannya unruk menyederhanakan prosesnya beracara dalam perlindungan konsumen, prinsipnya untuk mempermudah perlindungan terhadap konsumen.

Karena PK beragam maka perlu ditawarkan yang termudah menyelesaikan kasus2 PK

Ada beberapa teorinya untuk menyederhanakan kasus PK

  1. Small Claim

- LPKSM Pasal 44 UUPK tentang lembaga swadaya yang bisa membantu Perlindungan Konsumen.

- Badan perlindungan konsumen nasional  yaitu BPKN pasal 57 tahun 2001

Alasan perlu small claim

    1. Kepentingan konsumen tidak dilihat dari besar kecil nilainya
    2. Untuk memberikan kesempatan kepada siapa saja untuk mendapatkan keadilan.
    3. Untuk menjaga atau menguji integritas lembaga pengadilan.
  1. Clas action

Clas action adalah gugatan kelompok, dalam PK lihat pasal 46 ayat 1b UUPK “ sekelompok konsumen yang mempunyai kepentingan yang sama “.

PERNA no 1 tahun 2002 tentang gugatan perwakilan kelompok

Clas action dapat juga digunakan untuk

1.   Mewakili diri sendiri

2.   Mewakili sekelompok orang lain yang banyak jumlahnya

3.   Mewakili sekelompok orang memiliki kesamaan fakta dan dasar hukum.

Munculnya sistim seperti ini adalah dari Comman law.

Siapa yang berhak mengajukan gugatan adalah konsumen yang benar-benar dirugikan maksudnya dari sebuah kelompok ada yang paling atau benar2 dirugikan, dibuktikan secara hukum dengan yang bersangkutan melalui transaksi secara langsung

Syarat clas action  :

    1. Numerocity

Jumlah penggugat banyak, jumlah banyaknya tidak ditentukan oleh UU.

    1. Comonality

Adanya kesamaan soal hukum, fakta hukum diantara pihak2 yang mewakili dan diwakili.

    1. Typicality

Mempunyai kesamaan jenis tuntutan hukum dan dasar pembekalan yang digunakan oleh penggugat dan tuntutannya.

    1. Adaguacy representacion

Kelayakan untuk  menjadi wakil atau mewakili pihak atau sekelompok orang lain.

            Clas action dalam UU lain yaitu :

-  UU No 41 tahun 1999 tentang kehutanan mis, adanya kebakaran hutan kelompok orang yang kena dampak bisa mengadakan tuntutan.

22 Mei 2008

  1. Legal Standing

Diatur dalam pasal 46 (1) c UUPK

Lsm mempunyai hak menggugat (hak mewakili) dan LSM tersebut tidak harus sebagai korban. Hak mewakili disebut juga Ius standing

Syarat2 Lsm yang dapat mewakili adalah  :

    1. Berbadan hukum.
    2. Mempunyai anggaran dasar yang bertujuan melindungi konsumen
    3. Kegiatan Lsm tersebut sesuai dengan AD (anggaran Dasar)
    4. Terdaftar atau diakui

Persamaan clas action dengan legal standing

Terjadinya gugatan dari sekelompok orang banyak.

Perbedaan legal satnding dengan clas action

Clas action

-    gugatannya untuk meminta ganti rugi

-    Mempunyai kesamaan fakta dan dasar hukum

Legal standing

-    Gugatannya untuk pemulihan pada kondisi semula

-    Tidak perlu mempunyai kesamaan fakta dan dasar hukum.

LSM yang memakai legal standing antara lain adalah  :

WALHI (Wahana lingkungan hidup Indonesia), walhi lebih menitik beratkan mengenai lingkungan hidup.

Prinsip2 tentang tanggung jawab dalam perlindungan konsumen yaitu  :

  1. Prinsip tanggung jawab berdasarkan kesalahan (Fault liability)

Diatur pada pasal 1365 KUHPer (PMH = Perbuatan melawan hukum), Pasal 1367 KUHPer

Pembuktiannya  :

-    PMH

a.     melanggar hak orang lain

b.    bertentangan dengan kewajiban hak

c.     melanggar kesusilaan

d.    pelanggaran kepatutan

-    Kerugian

a.     Materil

b.    Imateril

-    Hubungan kausal

Sebab akibat

-    Kesalahan

Dapat dipersalahkan

            Karena berdasarkan kesalahan maka ada beban pembuktian yaitu  :

Yang diatur pada pasal 1865 KUHPer, Pasal 163 HIR, Pasal 283 Rbg, dimana dijelaskan beban pembuktian ada pada pihak yang menggugat.

            Yang bisa dimintai pertanggung jawaban atas PMH adalah  :

Menurut Pasal 1367

a.     Pelaku/subjek

b.    Atasan/yang diwakili

-    Majikan

-    Koorparasi

  1. Prinsip praduga untuk selalu bertanggung jawab (Presumtion of liability principle)

Artinya  :

Dinyatakan tergugat selalu dianggap bertanggung jawab, maksudnya pelaku usaha selalu dianggap bertanggung jawab terhadap konsumen pengecualiannya pelaku usaha akan tidak dinyatakan bertanggung jawab apabila dapat membuktikan, hal ini menganut adanya pembebanan pembuktian terbalik (OMKERING VAN BEWIKLAT)

Contoh pembuktian terbalik yaitu  :

Pengangkutan udara

-    pengangkut dilepaskan tanggung jawab apabila dapat membuktikan bahwa kerugian yang dialami konsumenya diluar batas kemampuannya sebagai seorang pengangkut.

-    Pengangkut dilepaskan tanggung jawabnya apabila dapat membuktikan bahwa kerugian dialami konsumennya (penumpang) akibat kesalahan/kelalaian konsumen itu sendiri.

-    Pengangkut dilepaskan tanggung jawabnya apabila sudah berupaya untuk memperkecil kesalahannya

Pembuktian terbalik dapat dilihat dalam UUPK Pasal 19, 22, 23, 28

30 Mei 2008

Ujian Mid

5 Juni 2008

Pembahasan Soal Mid semester

1.     Jelaskan Ruang lingkup yang mengatur hukum perlindungan konsumen.

Untuk dapat melihat ruang lingkup hukum perlindungan konsumen kita lihat dulu Istilah dan pengertian Hukum perlindungan Konsumen

-    Hukum              :

Sekumpulan peraturan yang mengikat dan mempunyai sanksi.

-    Perlindungan     :

Semacam upaya untuk mempertahankan hak-hak pemakai barang dan jasa atau konsumen.

-    Konsumen        :

Orang yang membeli dan memakai jasa. Menurut UUPK Pemakai barang dan jasa.

Jadi kesimpulannya pengertian hukum perlindungan konsumen adalah Himpunan peraturan yang berupaya mempertahankan hak2 pemakai barang dan jasa.

Jadi Ruang lingkup hukum perlindungan konsumen adalah batasan dimana si pemakai barang dan jasa mendapat perlindungan akan hak nya sebagai pemakai atau konsumen.

2.     Sumber hukum perlindungan konsumen

Tertulis

-    UUPK

-    Per-UU-an

·         Pangan

·         Obat2an

·         Iklan

·         Lingkungan hidup

·         Haki

·         Ketenaga kerjaan

·         Kesehatan

Tidak tertulis

-    Kebiasaan

Dari sisi lain

-                         Hukum perdata

-    Hukum Pidana

-    Hukum administrasi negara

-    Hukum Internasional

3.     Mata Kuliah mana yang ada kaitannya dengan hukum perlindungan konsumen

-    Haki

-    Hukum Perdata

-    Hukum Acara

-    Filsafat Hukum

-    Sosiologi Hukum

-    Hukum lingkungan hiidup.

-    Hukum Angkutan

4.     Jelaskan Hak dasar Konsumen

  1. Hak atas keamanan
  2. Hak untuk mendapat Informasi
  3. Hak untuk memilih
  4. Hak untuk di dengar

5.     Sebutkan Andil YLKI

YLKI melakukan langkah yang signifikan yaitu  :

-    Melahirkan UU No 8 tahun 1999.

-    Melakukan penelitian dan menginformasikan kepada masyarakat

-    Advokasi

Menampung keluhan konsumen, membuat gugatan dsbnya.

6.     Prinsip Kedudukan Konsumen

Let the Bayer beware

Letakkanlah konsumen tersebut pada posisi yang seimbang, maksudnya kedudukan antara konsumen dan pelaku usaha berada posisi yang seimbang

The Due care theory

Artinya bahwa dalam kedudukan konsumen dan pelaku usaha yang harus berhati-hati adalah pengusaha. Dalam menawarkan barang dan jasanya siapapun tidak dapat dipermasalahkan apabila konsumen dirugikan. Konsumen harus membuktikan kecerobohan pelaku usaha (Pasal 1865 BW).

The Privity of contrak

Artinya konsumen yang kan mendapat ganti rugi dari pelaku usaha adalah konsumen yang berikan kontraktual dengan pelaku usaha.

Kontrak bukalah syarat untuk mendapatkan perlindungan konsumen

Artinya konsumen itu tetap dilindungi walau tanpa dalam hubungan perjanjian itu ada syarat atau kontrak terlebih dahulu. Munculnya kontrak ini karena adany transaksi yang bermacam-macam dalam dunia perekonomian kecuali untuk jasa secara ringkas transaksi konsumen sangat luas sekali

7.     Perbedaan Clas action dengan legal standing

Terletak pada tuntutannya

-    Clas action pada ganti rugi

-    Legal standing pada pemulihan kondisi yang terjadi karena pelanggaran perlindungan konsumen.

-    Clas Action yang mewakili korban

-    Legal standing yang mewakili boleh tidak korban

-    Clas action dalam yang mewakili mempunyai kesamaan fakta hukum

-    Legal standing yang mewakili boleh tidak mempunyai kesamaan dalam fakta hukum

8.     Jelaskan pembebanan pembuktian terbalik dalam hukum perlindungan konsumen

Dalam UUPK memang memakai beban pembuktian terbalik sesuai dalam pasal 19,22,23,28

Dinyatakan tergugat selalu dianggap bertanggung jawab, maksudnya pelaku usaha selalu dianggap bertanggung jawab terhadap konsumen pengecualiannya pelaku usaha akan tidak dinyatakan bertanggung jawab apabila dapat membuktikan, hal ini menganut adanya pembebanan pembuktian terbalik (OMKERING VAN BEWIKLAT)

Akhir Lengkap