Archive for the ‘semester 5’ Category

Hukum Asuransi

Posted: 23/04/2011 in semester 5

HUKUM ASURANSI

== Pertanggungan ==

Materi :

1.        Istilah dan defenisi / pengertian/ ruang lingkup / batasan

2.        Pengaturan

3.        Sejarah Asuransi / Pertanggungan

4.        Tujuan Asuransi / Pertanggungan

5.        Bentuk  Polis (Akta)

6.        Syarat dan Perjanjian Asuransi / Pertanggungan

7.        Polis : apa yang harus dimuat dari Polis

8.        Subjek dan objek Pertanggungan

9.        Jenis-jenis Asuransi

10.      Premi

-    Kontra Prestasi tentang pertanggungan

11.      Sejauh mana tanggung jawab Penanggung

12.      Hak dan Kewajiban dari Tertanggung

Literatur :

  1. Pokok-pokok  hak pertanggungan          à Abdul Kadir Muhammad
  2. Hk. Asuransidi Indonesia                        à Wirjono Projoditoro
  3. Hk. Pertanggungan                                 à Emmy Pangaribuan S
  4. Hk. Asuransi Indonesia                           à Djoko Prakoso
  5. Pokok-pokok Hk. Pertanggungan           à Emmy P.S
  6. Beberapa aspek tentang hk

Pertanggungan jiwa di Indonesia            à Santoso Proebjo Subroto

  1. Asuransi Kebakaran                                à J.E Kaihatu

PENDAHULUAN

A.      Istilah

Istilah Asuransi terdapat dalam bahasa :

1.   Asuransi dalam Bahasa Belanda

- Viflekering artinya pertanggungan

- Assurantie artinya asuransi

2.   Asuransi dalamBahasa Inggris

- Assurance artinya Asuransi

B.      Pengertian Asuransi

Pengertian asuransi terdapat dalam pasal 246 KUHD

Pertanggungan

-          Diibaratkan orang mempunyai pertalian beban / resiko dan dia tidak mampu menanggungnya sendiri maka dialihkan kepada orang lain.

-          Kalau terjadi ancaman maka orang mengalihkan resiko untuk mendapatkan ganti kerugian

-          Adanya peristiwa tidak tertentu yang menjadi acuan

Hukum adalah sekumpulan peraturan tertulis dan tidak tertulis yang mengikat dan mempunyai sanksi

Hukum tertulis :           KUHD

Hukum tidak tertulis     :           Praktek sehari-hari masyarakat mengenai pertanggungan

Jadi Hukum asuransi adalah

hukum atau sekumpulan peraturan tertulis dan tidak tertulis yang mengikat dan mempunyai sangksi yang mengatur tentang peralihan resiko kepada orang lain untuk mendapatkan ganti kerugian dan adanya peristiwa tidak tertentu yang menjadi acuan

Hukum Asuransi menurut Pasal 246 KUHP

Merupakan perjanjian antara penanggung dan tertanggung dimana seorang penanggung menerima premi dengan kewajiban memberikan ganti kerugian atas peristiwa belum tentu terjadi.

Unsur-unsur Asuransi Pasal 246 KUHP

1.    Suatu perjanjian asuransi muncul karena adanya kata sepakat ,mungkin Sepakat benda / Syarat-syaratnya

      Sepakat :

      Para pihak sepakat mengenai benda2  Syarat-syaratnya dan apapun yang terjadi

      Jika tidak ada kata sepakat maka perjanjian asuransi batal. Pasal 251 KUHD

2.    Adanya peralihan resiko dari seorang tertanggung kepada penanggung

3.    Adanya premi dari tertanggung kepada penanggung

4.    Adanya peristiwa tidak tertentu/belum pasti

5.    Adanya ganti kerugian sebagai kewajiban penanggung kepada tertanggung atas peristiwa yang terjadi

      Semakin  besar resiko yang ditanggung maka besar premi yang di bayar jadi adanya prinsip keseimbangan

Menurut pasal  1774 KUHPerdata

Perjanjian pertanggungan termasuk kepada perjanjian untung-untungan (Kans Overenkoms/chance agreatment)

Misalnya :

-          Perjanjian pertaruhan / perjudian

-          Perjanjian pertanggungan

-          Perjanjian seorang mendapat keuntungan seumur hidup

a.     Perjanjian pertanggungan masuk  perjanjian untung-untungan karena perjanjian ini dikaitkan pada peristiwa tak tentu secara teori.

Dalam teori pertanggungan termasuk kepada perjanjian untung-untungan karena peristiwn belum tentu terjadi

b.    Perjanjian pertanggungan tidak termasuk perjanjian untung-untungan karena:

1.   Adanya premi dan ganti rugi

      Jadi adanya keseimbangan hak dan keajiban

2.   Unsur kepentingan adalah syarat mutlak

3.   Karena apabila terjadi  wanprestasi dapat diajukan kepengadilan

Dalam prakteknya tidak semua perjanjian itu termasuk perjanjian untung-untungan karena :

1.        Berkaitan dengan peralihan resiko

-    Dalam pertanggungan ada peralihan resiko dari tertanggung kepada penanggung dan orang  yang mendapat resiko mendapatkan premi untuk itu adanya keseimbangan antara premi dengan resiko

-    Sedangkan dalam pertaruhan tidak ada keseimbangan atau azas keseimbangan resiko itu tidak terlalu dipentingkan.

2.    Dalam pertanggungan harus ada unsur kepentingan jika tidak ada unsur kepentingan maka perjanjian asuransi batal.

- Dalam pertaruhan tidak ada unsur kepentingan

3.        Setiap pelanggaran dari asuransi para pihak dapat menggugat dan digugat ke pengadilan

Pertaruan tidak dapat digugat ke pengadilan

Isi Pasal 1774 KUHPerdata

  1. Merupakan suatu perbuatan hukum
  2. Hasil perjanjian itu adalah tentang untung rugi pada suatu pihak / semua pihak
  3. Peristiwa tak tentu yang belum mungkin terjadi

KESIMPULAN

Pertanggungan masuk kedalam perjanjian untung-untungan karena adanya peristiwa yang belum tentu terjadi.

C.      Sumber Hukum / Pengaturan Asuransi

Sumber Hukum Asuransi / pertanggungan terdapat dalam

1.    Hukum Tertulis

A.    KUHD

      Dalam KUHD Terbagi 2 :

1.        Aturan bersifat umum ( Bab 9 Buku I )

         Berlaku untuk semua bentuk-bentuk perjanjian asuransi baik di dalam KUHD maupun di luar KUHD

2.        Aturan bersifat khusus ( BAB 10 buku I )

         Mengatur tentang bahaya tertentu, kebakaran, bahaya yang mengancam hasil panen, pertanggungan jiwa

-                   Bab 9 Buku II  : Pertanggungan  laut

-                   Bab 10 buku II  : Pertanggungan dalam pengangkutan

            Diluar KUHD

1.  UU No. 33 / 1964

      Pertanggungan penumpang kecelakaan

2.   UU No.34 / 1964

      Pertanggungan tentang kecelakaan lalu lintas jalan

3.  UU No. 10 / 1963

      Tabungan asuransi (Taspen)

Alasan-alasan Asuransi ada di luar KUHD

1.    Bahaya yang mengancam itu pada waktu pembuatan itu belum ada

2.    Pada waktu UU itu lahir orang tidak memasukkannya karena merasa belum penting

3.    Diyakini karena masih banyak bahaya yang mengancam harta jiwa, dll

B.  KUH Perdata

2.    Hukum tidak tertulis

Praktek dalam masyarakat

D.      SEJARAH / RIWAYAT ASURANSI

Sejarah / Riwayat Asuransi terbagi atas 3 kelompok

1.    Zaman sebelum masehi ( zaman Yunani )

      Sudah ada praktek-praktek Asuransi yaitu yang terlihat dari :

      Zaman Pemerintah Alexander  praktek asuransinya yaitu Raja  memerintahkan sifatnya untuk memungut iuran (premi) kepada budak, dan resiko yang harus ditanggung Raja adalah menangkap budak-budak yang lari jika tidak tertangkap maka diberikan ganti rugi kepada pemilik budak.

      Adanya pemungutan oleh Kota Praja dalam bentuk yang dianggap sebagian premi jika meninggal seorang penduduk kota Praja mak Pemerintah berkewajiban memberikan ganti kerugian  / biaya-biaya pemakaman

      Jadi sudah ada cikal bakal lahirnya hukum pertanggungan

2.    Pada abad Pertengahan

      Sudah ada sejarah asuransi yang menjadi cikal bakal hukum asuransi

-          Di Inggris ada perkumpulan orang-orang se profesi. Maka semua anggota berkewajiban membayar iuran dan kalau terjadi kebakaran rumah dan anggota maka ada ganti rugi yang diambil dari iuran

-          Pada abad 13 dan 14

Perdagangan lautan yang berkembang dan orang coba mencari cara untuk mengatasi resiko / kerugian yang terjadi dilautan seperti kecelakaan, perampokan yaitu dengan cara mencari orang lain yang dapat menanggung resiko yang akan terjadi dengan membayar iuran (premi) yang mana ada penanggung yang memberikan ganti rugi.

3.    Setelah abad pertengahan (Abad 19)

Yang berkembang di Inggris dan Prancis, Asuransi kebakaran yang ditandai dengan lahirnya :

-          1880 code commercial (KUHD Prancis) yang memuat pertanggungan laut

-          1938 lahirnya Wuk (Belanda) yang memuat pertanggungan lainnya

-          1848 lahirnya 1848 ( KUHD Indonesia)

TUJUAN HUKUM ASURANSI / PERTANGGUNGAN

Tujuan Hukum Asuransi adalah :

1.        Mempunyai tujuan motif ekonomi

Yang menjadi harapan adalah setiap saat harta benda yang di punya terancam terhadap peristiwa tertentu. Jadi dia mencari orang lain untuk mengambil alih resiko yang dengan membayar premi.

2.        Karena ingin mengalihkan resko dan tertanggung kepada penanggung

Dalam hal Pengalihan resiko disini dibuatlah perjanjian pertanggungan

3.        Orang ingin mendapat ganti rugi dan kerusakan, kehilangan terhadap harta benda, Jiwa dan ini merupakan imbalan / ganti rugi di Premi.

            Tujuan yang pertama merupakan tujuan yang paling penting karena orang ingin mendapatkan uang

OBJEK DARI PERTANGGUNGAN

Yang menjadi objek Asuransi menurut Pasal 268 KUHD : 

1.      Kepentingan

-                   kepentingan dalam arti yang dapat diintai dengan uang

-                   Semua kepentingan itu terancam dari bahaya yang mungkin belum terjadi

      Ex : Barang terancam  pencurian

-                   Semua kepentingan itu tidak dikecualikan oleh UU

2.      Menurut Pasal 250 KUHD

Kalau orang tidak punya   kepentingan pada saat dibuatnya perjanjian pertanggungan maka  orang yang menanggung tidak wajib membayar ganti rugi

Ex       :     Seseorang mempertanggunkan mobil orang lain maka seseorang tersebut tidak punya

                 Kepentingan

Maka, jika tidak ada kepentingan tidak ada kewajiban ganti rugi

Objek Asuransi ada 2

1.        Benda Pertanggungan

         Kalau yang mempertanggungkan benda itu pemilik benda itu

2.        Pokok pertanggungan

         Kalau yang mempertanggungkan itu bukanlah pemilik dari benda itu tapi dia bisa mempertanggungkan karena dia punya kepentingan.

Kalau kepentingan tidak ada maka akibatnya tidak ada ganti ruginya.

Kapankah kepentingan itu dibuat ?

Menurut Pasal 250 KUHD :

1.        Maka kepentingan ada saat perjanjian ada / diadakan

               artinya tidak ada kepentingan tidak ada perjanjian

2.        Atau pada saat terjadinya peristiwa tersebut artinya boleh saat terjadinya perjanjian tidak ada kepentingan (dalam praktek)

SUBJEK DARI PERTANGGUNGAN

1.      Menurut pasal 1313 KUHPerdata

·         Siapapun dapat menjadi subjek pertanggungan subjek hukumnya adalah pendukung hak

      dan kewajiban

-          Orang

-          Badan Hukum

   Sepanjang memenuhi syarat-syarat sebagai subjek hukum

2.      Menurut pasal 264 KUHD

·         Asuransi tidak hanya dapat dibuat oleh orang yang tidak orang yang mempunyai kepentingan untuk diri sendiri / juga dapat diadakan untuk kepentingan pihak ketiga.

Artinya : orang lain dapat membbuat perjanjian pertanggungan untuk kepentingan orang lain        (pihak ketiga)

Subjek dari pertanggungan

1.        Pemilik benda

             Ex. Orang yang punya rumah di asuransikan

2.        Orang yang punya kepentingan terhadap benda tersebut

         Ex. Orang tidak punya benda tapi punya kepentingan.  Pemilik rumah Menggadaikan kepada pihak lain. Jadi Pihak gadai mempunyai kepentingan.

BENTUK PERJANJIAN ASURANSI

1.  Menurut Pasal 257 (1) KUHD

-          Perjanjian asuransi lahirnya pada saat terjadinya kesepakatan atau konsensus antara penanggung dan tertanggung.

-          Maka hak dan kewajiban itu munculnya sejak lahirnya perjanjian asuransi tersebut

-          Jadi menurut pasal ini perjanjian asuransi bisa lahir secara lisan dan polis tidak diperlukan.

2. Menurut pasal 265 (1) KUHD

-          Perjanjian asuransi terbuat tertulis dalam bentuk suatu akta yang disebut dengan polis

3. Menurut pasal 258(1) KUHD

-          Polis adalah satu-satunya alat bukti tertulis untuk membuktikan adanya perjanjian pertanggungan antara penanggung dan tertanggung

-          Jadi polis adalah bagian yang penting untuk menentukan hak dan kewajiban.

Kesimpulan

1.    Perjanjian asuransi tidak akan batal meskipun polis belum dibuat.

-          Belum dituliskan

            Sudah ada hak dan kewajiban tapi membuktikannya sulit

-          Perjanjian belum ditanda tangani

            Perjanjian asuransi sudah lahir tapi juga sulit membuktikannya

-          Belum diserahkan polis

            Perjanjian sudah ada tapi sulit membuktikan hak dan kewajibannya

2.    Maka cara menentukan hak dan kewajibannya adalah bentuk perjanjian asuransi harus tertulis dengan akta dan berbentuk polis

3.    Bentuk perjanjian asuransi tertulis dinamakan dengan polis

OBJEK ASURANSI

Adalah Segala kepentingan

-          Kepentingan yang dapat dinilai dengan uang

-          Kepentingan itu terancam bahaya yang belum tentu terjadi

-          Semua kepentingan itu tidak dikecualikan oleh UU

Objek Asuransi ada 2

1.       Benda

Syarat-syaratnya :

a.    Benda tersebut diancam bahaya

b.    Benda berwujud

c.    Dapat dinilai dengan uang artinya berbicara tentang harta kekayaan

d.    Benda tersebut dapat rusak dan berkurang nilainya

2.       Pokok Pertanggungan

Merupakan hak subjektif seseorang dan termasuk tidak berwujud

Syarat-syaratnya :

a.    Benda tersebut diancam biaya

b.    Dapat dinilai dengan uang

c.    Benda dapat rusak / hilang

Artinya kepentingan dalam arti sempit

Benda kepentingan melekat kepada pokok pertanggungan tapi ada kemungkinan pemilik itu / benda pertanggungan terpisah dengan pokok pertanggungan

Ex. Pemilik benda menghipotikkan benda kepada orang lain. Pemilik adalah benda pertanggungan

Orang lain adalah Pokok Pertanggungan

Apabila tidak ada kepentingan maka :

Menurut pasal 251

1.        Kepentingan itu syarat mutlak dalam pertanggungan

2.        Kalau tidak ada kepentingan maka kalau terjadi peristiwa yang tidak diharapkan maka penanggung tidak wajib memberikan ganti rugi

         Kepentingan itu dapat dialihkan

         Berpindah mengikuti dimana benda itu dialihkan.

Menurut Pasal 263 (1)

Kecuali diperjanjikan lain, sepanjang tidak diperjanjikan maka berpindah dimana benda kepentingan itu dialihkan

Ex :  A  Menjual rumah kepada B, dan terjadi kebakaran maka si B yang berkepentingan, kecuali diperjanjikan lain . Jika berpindah rumah itu kepentingan itu tetap pada si A, maka si A lah yang menerima ganti rugi.

BENTUK PERJANJIAN ASURANSI

Perjanjian lahir karena kata sepakat (consensus)

Menurut pasal 257 (1) KUHD

Cara membuktikan kata sepakat :

1.   Dibuktikan dengan akta / bukti tertulis / dengan polis.

Kalau polis belum ada maka membuktikannya dengan cara lain.

2.   Dengan bukti tertulis lainnya, menurut pasal 258

            Ex        :           –    Dalam bentuk catatan-catatan

                  –    Dalam bentuk nota

                                    –    Dalam bentuk Fax

Menurut pasal 258 (1)

Bukti permulaan dalam bentuk nota, dll

Cara membuktikan janji-janji lainnya dalam perjanjian pertanggungan

1.    Para pihak bisa membuktikannya dengan semua alat bukti

2.    Tidak semua janji-janji bisa dibuktikan dengan alat bukti yaitu segala syarat yang diatur UU kalau dianggap batall jika tidak dibuat dengan bukti tertulis

      Ex. Janji polis

Menurut Pasal 271 KUHD (Re Asuransi)

Yang termasuk janji-janji yang harus dibuktikan :

1.    Mengenal inti dari pertanggungan (essensia)

2.    Mengenal isinya yaitu pelaksanaan hak dan kewajiban

3.    Yang menjadi hak dan kewajiban

      Misal :  Peristiwa yang menjadi landasan untuk menimbulkan ganti rugi ( evenement)

      Ex  Tsunami, banjir

4.    Sifat dari kerugian akan dijelaskan dalam perjanjian

Ex . Mobil diasuransikan dihitung kerugian

5.    Mengenal premi, Premi akan menentukan besar kecilnya resiko

Kapan kepentingan itu ada :

1.    Menurut pasal 250 KUHD

      Kepentingan itu harus ada sejak lahirnya kesepakatan itu

      Maksud pasal diatas :

      seseorang yang mempertanggungkan benda tersebut maka kepentingan itu harus ditegaskan

2.    Menurut ahli (Foimar)

Perjanjian kepentingan itu harus ada pada saat terjadinya peristiwa tertentu / kepentingan tidak harus ada pada saat lahirnya perjanjian.

Jalan Keluar dari 2 pendapat diatas :

1.    Menafsirkan / menyampingkan pasal itu dengan menafsirkan pasal itu se flekxibel mungkin

      Artinya adanya penegasan dalam polis untuk mengenyampingkan pasal 250 KUHD

2.    Orang menyebutkan secara tegas kepentingan itu.

Pendapat ahli diatas yang dipakai dalam hukum Internasional di Inggris

Kapan lahirnya Perjanjian Asuransi

Menurut pasal 257

Perjanjian itu lahir setelah adanya kesepakatan dan kesepakatan lahir dari 2 kehendak yaitu penanggung dan tertanggung. Jadi kalau kesepakatan lahir maka akan menimbulkan hak dan kewajiban.

Jika terjadi peristiwa maka jelas para pihak harus memenuhi kewajiban dengan membayar premi dan akan menimbulkan ganti rugi

Cara Melahirkan kata Sepakat :

1.   Lisan

-     dengan tegas

-     dengan cara diam-diam/anggukan kepala saja

2.   Tulisan

dengan mencantumkan kata setuju pada selembar kertas

Syarat sahnya perjanjian Asuransi terdapat dalam

1.   Pasal 1320 KUHPer

Syarat sahnya perjanjian dalam pasal 1320 KUHPer

1.    Perjanjian Asuransi harus lahir karena adanya kesepakatan antara kedua belah pihak

      Yang disepakati :       – Benda

                                          – Syarat-syaratnya

Kesepakatan ini ada kemungkinan cacat hukum ada beberapa hal yang menyebabkan cacat hukum

-          Karena paksaan

-          Karena penipuan

-          Karena kekeliruan

Perjanjian asuransi yang lahir karena cacat dalam kesepakatan dapat dibatalkan (Vermetig baar)

2.    Para pihak yang melahirkan Asuransi harus cakap menurut ketentuan hukum

      Dewasa dalam KUHPer   21 tahun

3.    Hal tertentu

-          Ada bendanya sehingga jelas kepentingan

-          Tidak adanya kepentingan maka perjanjian Asuransi tersebut batal

4.    Klausula yang halal ( sebab yang halal )

1.   Sepanjang tidak bertentangan dengan UU

2.   Sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan umum

3.   Sepanjang tidak bertentangan dengan kesusilaan

2.   Pasal 251 KUHD

      Syarat sahnya perjanjian menurut KUHD pasal 251 KUHD :

1.    Pembayaran premi

Tidak ada premi tidak beralih resiko artinya kewajiban ganti rugi lahir waktu premi telah dibayarkan

2.    Kewajiban memberitahukan

Segala hal mengenai pertanggungan tertanggung berkewajiban membayarkan premi.

Kalau tertanggung lalai / lupa maka apapun alasannya asuransi batal artinya perjanjian asuransi tak pernah ada dan tidak melahirkan akibat hukum.

Perjanjian 1 & 2 ( dapat dibatalkan )

Perjanjian 3,4,5,6 ( Batal demi hukum )

     

Jalan keluar mengatasi kelemahan pasal 251

1.   Berdasarkan mengenyampingkan pasal ini dengan alasan :

            –  Kebebasan berkontrak

Artinya semua orang bebas melakukan kontrak dengan orang lain, hukum mana yang harus diberlakukan dan penyampingan pasal ini harus dimuat dalam polis.

2.   Kita dapat megenyampingkan karena aturannya bersifat mengatur

Ada 2 klausula mengenyampingkan pasal 251

1.    Klausula Renunsiasi

Fisiknya adalah para pihak sepakat mengenyampingkan pasal 251 dimuat dalam proses polis kecuali hakim menyatakan bahwa pasal 251 ini harus dipakai dengan iktikad baik.

2.    Klausula sudah mengetahui

Penanggung sudah mengetahui benda / kondisi benda tersebut dan dimuat dalam polis.

Dalam praktek ini dibuat tapi tidak diperlihatkan karena mungkin saja tertanggung tidak mau mengasuransikan lagi.

JENIS-JENIS ASURANSI

I. Jenis-jenis Asuransi berdasarkanteori / dalam masyarakat :

1.    Pertanggungan kerugian (Schade Verzekering)

Pertanggungan yang bertujuan untuk mengganti kerugian artinya hal-hal yang dapat dinilai dengan uang atau pertanggungan harta kekayaan.

Contoh :

-          pertanggungan kebakaran

-          pertanggungan pengangkutan

-          pertanggungan pencurian, kemalingan

2.    Pertanggungan Jumlah ( Sommen Verzekering )

-          pertanggungan yang tidak bertujuan untuk membayar ganti rugi, Jadi bertujuan untuk memberikan sejulah uang kepada orang lain, Jadi dia tidak terletakpada harta kekayaan

Contoh :  –  pertanggungan jiwa

Cara orang menentukan jumlah pertanggungan adalah berdasarkan kepada kesepakatan para pihak dan ini sangat berkaitan dengan premi.

3.    Pertanggungan Premi (Pertanggungan Murni )

Premi itu dapat dibayarkan secara kelompok / sendiri-sendiri jadi yang murni disini adalah pertanggungan yang preminya dibayar tetanggung sendiri-sendiri, pertanggungan ini dalam praktek sangat banyak dipakai.

4.    Pertanggungan saling tanggung menanggung

-          Pertanggungan yang preminya itu sama dengan iuran dari anggota kumpulan jadi antara pembayar premi yang satu berhubungan dengan yang lain.

Bentuk yang No. 4 diatas adalah cikal bakal lahirnya pertanggungan premi

II. Jenis pertanggungan berdasarkan UU Pasal 247  KUHD:

1.   Pertanggungan kebakaran Bab 9 dan 10

2.   Pertanggungan terhadap bahaya hasil panen

3.   Pertanggungan terhadap kematian seseorang atau jiwa

4.   Asuransi bahaya dilautan

5.   Asuransi angkutan udara, laut, sungai dan perdalaman

Kewajiban Pemberitahuan

1.       Pasal 251 KUHD

Tertanggung wajib memberitahukan

2.       Pasal 203

Seorang tertanggung berkewajiban mencegah timbulnya kerugian dan memberitahukan kepada penanggung

Bedanya :

a.       Kalau tidak diberitahukan tertanggung kepada penanggung maka perjanjian batal demi hukum

b.       Kalau tidak diberitahukan maka tertanggung wajib memberitahukan / memberikan ganti kerugian kepada penanggung atau biaya yang mencegah kerugian.

3.   Pasal 684 KUHD

-              Pertanggungan dilaut, kewajiban memberitahukan mara bahaya dilautan yang disampikan kepada penanggung dan apabila tidak disampaikan kepada penanggung oleh tertanggung maka tertanggung wajib membayar ganti kerugian

4.   Pasal 291

-              Bentuknya tentang, pertanggungan kebakaran dan  pasal ini tidak adanya sanksi ( pasal 655) pertanggungan dilautan

POLIS

Pengertian :

Polis adalah bukti telah lahirnya perjanjian Asuransi secara tertulis

Berkaitan dengan pasal 255

-          Perjanjian asuransi harus dibuat secara tertulis dan dalam bentuk akta dinamakan Polis

Yang diisi dalam Polis

-          Polis memuat segala kesepakatan yang berkaitan dengan ketentuan yang sesuai dengan UU atau bersifat umum

-          Sebuah polis harus memuat isi perjanjian beberapa hal pasal 256 KUHP

A.  SYARAT-SYARAT POLIS SECARA UMUM

      Isi Polis

1.    Polis harus memuat kapankah perjanjian asuransi dibuat ex : Hari, tgl, dll

                        Ex  :  Hari, tgl, dll

                        Guna hari, tgl :

a.         Menentukan sejak kapan perjanjian itu mulai berlaku dan ini mengenai kapankah resiko itu beralih

b.        Menentukan perjanjian mana yang lebih dahulu terjadi karena perjanjian Asuransi mungkin terjadi perjanjian 1,2 dst

Jadi perjanjian I, kalau double perjanjian maka batal demi hukum (Pasal 252 KUHD)

2.    Polis harus membuat nama para pihak yang melakukan perjanjian pertanggungan

-          Siapa penanggung

-          Siapa tertanggung

-          Apakah dia bertanggung sendiri atau untuk kepada orang lain

-          Orang yang mempertanggungkan pihak ketiga harus dimuat dalam polis. Kalau tidak disebut dalam polis untuk kepentingan pihak ketiga maka dianggap untuk kepentingan sendiri.

-          Apabila tidak ada unsur kepentingan maka perjanjian  batal demi hukum

3.    Dalam Pasal 256

-          Polis harus memuat mengenai uraian benda pertanggungan

        Ex :    –     tentang jenis bendanya

-          Ukurannya

-          Sifatnya

-          Letaknya

-          Jumlahnya

   Gunanya :   Para pihak dalam pertanggungan tidak keliru, kalau ternyata para  pihak tidak memberitahukan secara detail maka perjanjian batal demi hukum

4.    Berapa jumlah / nilai  yang akan dipertanggungkan atau nilai ganti rugi yang akan dimintakan, jumlah pertanggungan dikaitkan dengan nilai benda dan minimal harus sama dengan nilai benda dengan jumlah pertanggungan . Jumlah maksimum yang diterima seseorang

5.    Bahaya-bahaya yang akan dijadikan acuan dalam pertanggungan

Ex :               –     Banjir

-          Bencana alam

-          Kebakaran

            Bahaya-bahaya yang dianggap peralihan resiko tanggung jawab penanggung adalah sepanjang dicantumkan dalam polis.

6.    Kapankah bahaya itu dimulai dan berakhirnya, Ini berkaitan dengan Jangka waktu pertanggungan.

-      Orang berfikir tentang waktu 1 jam

    Misal : tanggal 12-12-2007 jam 16.00

-      Orang yang berfikir dari tempat ketempat lain

    Misal : dari gudang ke gudang

7.    Polis harus memuat Premi pertanggungan

Premi

Kontrak prestasi /imbalan baik dari seorang tertanggngkepada penanggung premi biasanya dihitung berdasarkan  persentase dari jumlah pertanggungan semakin besar premi muka peralihan resiko semakin besar.

Cara membayar Premi :

-  Ditentukan dalam polis, harus lunas dan dicicil maka kalau tidak ada premi maka resiko tidak beralih dan pertanggungan tidak jalan.

8.    Polis harus memuat semua keadaan dan semua syarat-syarat yang harus disepakati oleh para pihak.

B.  Ketentuan syarat-syarat khsus dalam Polis

Ex :  pertanggungan kebakaran

a.   Pasal 267

-     Syarat umum harus ditambah dengan syarat lain yaitu :

            dimana benda itu terletak         Ex : terletak dipasar

            Ini ditambah dengan syarat umum No.3

b.    Pasal 304 (pertanggungan Jiwa)

JENIS-JENIS POLIS

A. Dalam praktek yang menentukan isi polis penanggung

B.  Dalam teori yang menentukan isi polis adalah  tertanggung

Akibatnya melahirkan macam-macam polis

Jenis-jenis Polis Standart

1.   Polis maskapai

  –  Polis yang ditertibkan oleh perusahaan maskapai atau perusahaan pertanggungan karena pada umumnya penanggung menentukan isi polis yang ada dalam polis maskapai dia memuat ketentuan / syarat umum khusus

2.  Polis Bursa

-      Polis yang digunakan oleh Bursa (pasar) asuransi. Makanya polis yang satu kelompok yang memuat polis seragam.

Polis Bursa terbagi 2 :

A)    Polis Amsterdam ( dianut di Indonesia )

      — > diterbitkan oleh Bursa Amsterdam

B)    Polis Bursa Rotterdam

      — > diterbitkan oleh Bursa Rotterdam

Indonesia menganut polis standard ditambah dengan yang dibuat diatas. Polis Amsterdam dari Rotterdan Rotterdam yang paling menonjol dalam polis diatas :

-   pertanggungan angkutan / kebakaran

3.   Polis loyet Lloyde

Dikeluarkan oleh Bursa di London anggota loyed dan boleh digunakan anggota loyed

Jika dilihat dari sifat pertanggungan maka jenis polis

1.   Polis perjalanan

      Polis yang dikaitkan dalam satu kali perjalanan / suatu pelayanan dari suatu tempat ke tempat lain.

2.   Polis waktu

      Dikaitkan dengan waktu tertentu / jangka waktu tertentu biasanya ditentukan  secara tepat dan tegas mengenai :

-          Tanggal

-          Tempat

      Ex.  Ditutup suatu polis asuransi tanggal 19 Desember 2006 jam 16.00 maka sampai 19-12-2007 jam 16.00

Klausula Dalam Polis

Aturan2 khusus yang ditentukan para pihak dalam suatu perjanjian pertanggungan/syarat2 khusus.

Klausulanya :

1.    Klausula primer Resque ( primer resiko )

      Klausula yang berisi resiko-resiko yang utama klausula ini digunakan dalam pertanggungan bahaya pencurian.

Isi primer Resave

  Pasal 253 (3) KUHD

“Seandainya tertanggung dalam pertanggungan itu sebagian resiko yang ada pada benda pertanggungan (parsial los ) ex : nilai suatu barang 1 milyar maka ia mempertanggungkan ½ milyar dan apabila terjadi peristiwa maka pertanggungan harus membayar penuh kerugian sesuai dengan jumlah nilai pertanggungan” .

Jika terjadi resiko nilainya 400 juta, tapi karena dia menggunakan primer resiko maka si Penanggung harus membayar 500 juta.

2.    Klausula All Risk

      Si penanggung menanggung semua resiko yang terjadi / tanpa batas

      Ex : Pertanggungan mobil, karena bencana alam maka penanggung harus membayar resiko penuh.

      Kecualinya : ( pasal 276 dan 249 )

      Kalau peristiwa itu bukan kesalahan dari tertanggung / cacatnya benda menjadi penanggung ( pasal 249 ).

3.    Klausula sudah mengetahui

      Isinya dimana klausula diketahui dalam pertanggungan kebakaran, artinya seorang penanggung sudah mengetahui tentang benda yang ditanggungkan, kalau terjadi peristiwa penanggung tidak boleh menghindar, tapi kalau tertanggung merahasiakan rahasia benda  maka penanggung tidak berkewajiban mengganti kerugian.

4.    Klausula Renuntiatie

Isinya adalah bahwa 51 orang penanggung tidak akan menggugat tertanggung berdasarkan :

Pasal 251 KUHD :

      “Bahwa seorang tertanggung tidak boleh merahasiakan benda pertanggungkan”.

      Maka kalau terjadi peristiwa maka penanggung tidak boleh  menghindari dari ganti kerugian.

5.    Klausula free from farticular everange (GPA ) bwerkaitan dengan ( pertanggungan laut ).

Apakah para pihak menggunakan secara khusus pertanggungan laut

Isinya : Penanggung dibebaskan dari kewajiban ganti kerugian kalau terjadi peristiwa khusus dilautan.

Ex. Barang yang diangkut diambil oleh perampok (bajak laut Pasal 709 KUHD

6.    Klausula with Porticular everange (WPE)

Isinya seorang penanggung harus membayar ganti kerugian terhadap peristiwa-peristiwa khsus yang ada di lautan

Siapakah yang melakukan pembuatan Polis

-          Dalam Praktek dibuat oleh perusahaan asuransi

Berdasarkan pasal 299 KUHD

Apa yang terjadi dlam praktek bertolak belakang , seorang tertanggung telah menyiapkan polis dan menyedorkan kepada penanggung.

-          Jadi dalam teori yang berhak tertanggung, ia membuat polis berdasarkan keinginanya.

(1)   Seorang penanggung haru smengembalikan polis kepada tertanggung dalam tempo 24 jam.

Maknanya :

-          Yang terjadi dalam praktek sangat bertolak belakang pasal 254 yang mana penanggung sangat aktif sekali dalam pertanggungan

-          Kalau penanggung tidak mengembalikan dlam waktu 24 jam maka resikonya penanggung akan diberikan ganti kerugian

-          Dalam pertanggungan, karena polis diserahkan.

-          Kalau mengacu pada pasal 257 (1), maka kalau polis belum diserahkan, kalau resiko maka penanggung wajin membrikan ganti rugi.

Dalam praktek polis dibuat oleh penanggung dan tertanggung belum smpai mempelajarinya, jadi langkah untuk memberikan waktu yang luas bagi tertanggung.

“Adanya klausula yang isinya untuk menghindari keslahpahaman, maka sebaiknya tertanggung mempelajari secara cermat/format syarat-syarat polis tersebut. Jadi sebaiknya dalam polis diberikan peringatan.

(2) Penyerahan polis melalui makelar polis diserahkan 8 hari. UU menyatakan demikian 18 hari karena makelar harus mempunyai waktu untuk menghubungkan penanggung dengan tertanggung, kalau hal ini tidak dipenuhi maka kalau terjadi peristiwa maka makelar harus membayar ganti kerugian.

Penyerahan polis dapat dikesmpingkan dengan cara menetapkan kapankah penanggung/makelar mengembalikan polis.

JUMLAH YANG DI TANGGUNGKAN

Dia idnetik dnegan jumlah maksimal ganti rugi yang dpat diterima ganti rugi tidak mungkin tinggi dari jumlah pertanggungan.

Hal ini berupa jumlah hak/batas hak yang diterima dan ini dikaitkan dengan nilai benda atau nilai kepentingan.

Ex :      Kita mempertanggungkan jiwa dalam pertanggungan, jadi berapa nilai kepentingan yang ada.

Ada 3 hal yang mengetahui jumlah :

1.    Apakah pertanggungan itu dibawah nilai benda pertanggungan

2.    Sama dari nilai pertanggungan

3.    Diatas dari nilai pertanggungan

-     Menurut pasal 253 (1) KUHD

“Pertanggungan itu sah kalau nilai pertanggungan  itu sama dengan nilai benda pertanggungan, batasnya mengacu pada nilai benda.”

Ex :  Nilai benda 1 M dan nilai pertanggungan ½ M, maka penanggung tidak berkewajiban membayar ½  M tetapi 1 M.

-     Menurut pasal 253 (2) KUHD :

“Pertanggungan tidak penuh, maka gnti kerugian adalah maksimal senilai jumlah pertanggungan yang disepakati.”

NILAI BENDA PERTANGGUNGAN

Nilai benda pertanggungan tidak disebutkan dalam KIHD dan tidak harus disebutkan.

a.     Menurut Pasal 256 KUHD

“Mengharuskan polis untuk menyebutkan secara detail tentang nilai benda, keadaan benda yang dipertanggungkan.”

b.    Menurut pasal 273 KUHD

“ Para pihak tertanggung dan penanggung tidak menyatakan nilai b enda dalam polis.”

      Yang diatur dalam pasal 273 KUHD :

“Apabila benda pertanggungan tidak dimuat dalam polis maka nilai benda harus dibuktikan dnegan seglaa alat bukti.”

c.     Menurut pasal 274 KUHD

Nilai  benda dinyatakan dalam polis, maka si penanggung punya hak menolak/membantah nilai dalam polis dan menyimpulkan alasan-alasanya.

Pasal 273 dinamakan polis terbuka (open policy)

“Para pihak dapat mempertimbangkan kembali nilai benda disaat akan datang setelah perjanjian.”

PATOKAN PARA PIHAK DALAM MENENTUKAN NILAI BENDA

1.    Keadaan benda

2.    Tujuan benda

Makna Nilai Benda

  1. Nilai benda pada waktu dilahirkannya pertanggungan
  2. Nilai benda pada waktu terjadinya peristiwa pertanggungan

Tujuan Nilai Benda

Untuk memberikan ganti kerugian sesungguhnya jika dilihat dari tujuan pertanggungan yang dilihat dari terjadinya perisetiwa, maka kita memberikan makna nilai benda.

Contoh :

Yang seharusnya pada waktu lahir perjanjian harga nilai benda 1 M pada waktunya terjadi peristiwa ½ M.

Jadi pada waktu terjadi peristiwa dilihat pada nilai penjualan (boleh digunakan). Nilai benda dimaknai dengan terjadinya peristiwa, nilai penjualan dan nilai tukar.

PERLUNYA NILAI BENDA

Nilai benda berubah-ubah setiap saat, baik bergerak atau tidak bergerak. Maka itulah perlunya kita memaknai nilai benda.

TAKSIRAN PARA AHLI NILAI BENDA

Para pihak sepakat taksiran para ahli, maka para penangung dapat menolak, kecuali kalau penanggung merasa tertipu.

·         Dalam Pasal 275 KUHD

Para pihak penanggung dapat menolak taksiran para ahli dengan alasan tertipu.

·         Dalam praktek

Jarong diminta pendapat para ahli, tapi berdasarkan kesepakatan para pihak.

PREMI

Pengertian Premi

Adalah prestasi dari pihak tertanggung kepada penanggung sebagai akibat lahrnya perjanjan pertanggungan.

Atau :

Imbalan dari seseorang penanggung atas ditanggungnya resiko

Atau :

Beralih resiko.

Apabila Premi tidak dibayar, maka akibatnya :

1.    Tidak beralih resiko dan terjadi peristiwa seseorang penanggung tak berkewajiban membayar.

2.    Penanggung dapat memutuskan pertanggungan dan tidak ada hak dan kewajiban

3.    Pertanggungan tidak berjalan, premi secara berkala maka terjadi peristiwa, maka resiko tidak beralih.

Cara membayar Premi

1.    Pertanggungan untuk jangka waktu tertentu premi dibayar pada awal pertanggungan atau pada sat bahaya itu mulai berjalan

      Ex : Asuransi kecelakaan lalu lintas.

2.    Pertanggungan jangka waktu panjang

Ex : Asuransi jiwa

Maka premi dibayarkan secara berkala atau periodik, sesuai ketetapan para pihak, dan kalau putus pembayaran premi maka akibatnya piutang pertanggungan tidak berjalan.

Contoh :

Dibayark premi 1 Januari, 1 April dan seterusnya lupa dan kalau terjadi resiko, maka cara untuk mengatasi hal diatas, para pihak dapat mencantumkan klausula janji dalam polis. Isinya premi harus dibayar dimuka dan pada waktu premi tidak dibayar pada waktu yang ditentukan pertanggungan tidak jalan.

Jumlah Premi yang harus dibayarkan

Jumlah premi dihitung dan persentase atau menghitung dari jumlah pertanggungan.

Contoh :   Pertanggungan jwa berdasarkan usia tertanggung, dan sebagainya.

Premi berkaitan dengan beban resiko. Semua premi itu ditentukan para pihak dengan kesepakatan yang dicantumkan dalam polis.

Yang menjadi acuan premi adalah beberapa kemampuan dari seorang penanggung untuk dibayarkan membayar ganti rugi.

Komponen Premi

1.    Persentase dari jumlah pertanggungan

2.    Biaya yang dikeluarkan oleh seseorang penanggung

3.    Perantara jika punya makelar

4.    Keuntungan

5.    Dana cadangan

Hal ini merupakan asas keseimbangan (rasa keadilan)

Ada keseimbangan antara premi yang diterima dengan resiko yang ditanggung sehingga akan ada keuntungan.

Seorang tertanggung dapat meminta kembali premi

Menurut pasal 281

Seorang tertanggung dapat meminta kembali premi yang telah dibayarkannya, baik seluruhnya atau sebagian.

Premi dapat dituntut kalau Pertanggungan gugur atau batal, syaratnya :

Contoh :          Barang yang diangkut ketempat lain batal sebagian, jadi tidak semua premi dapat dituntut.

Pemi ini dinamakan premi RESTORNO, premi ini syaratnya kalau tertanggung orang yang beritikad baik.

Ex : Pasal 51

PERISTIWA TAK TENTU (EVENEMENT)

Peristiwa tak tentu yaitu peristiwa yang berkaitan dengan pertanggungan .

Ex : Pertanggungan kebakaran, jadi orang melihat dari peristiwa kebakaran.

Pengertian Evenement

a.     Peristiwa yang tidak dapat ditentukan kejadian itu atau kapan terjadi, bisa pasti terjadi yang tidak diketahui kejadian awal.

Ex : – Kebakaran

        – Kematian (pasti terjadi)

b.    Peristiwa yang tidak diharpkan terjadi artinya, peristiwa yang dikaitkan dengan pertanggungan tidak diharapkan tejadi.

Ex :  Kebakaran, orang tidak mengharapkan harta bendanya terbakar.

Kalau seseorang tahu kapan terjadi peristiwa, maka seseorang akan mau menanggung resiko. Jadi kalau tak tentu, sudah diketahui maka menurut hukum akibatnya perjanjian tertanggungan batal demi hukum (terdapat dalam pasal 251 KUHD).

Defenisi Peristiwa Tak Tentu

Suatu peristiwa menurut pengalaman manusia normal tidak dapat ditentukan terjadi meskipun sudah terjadi, tapi kapan terjdi tidak dpat ditentukan dan tidak dapat diharapkan terjadi.

Jenis-Jenis Peristiwa Yang Di Sepakati Dalam Pertanggungan

a.     Orang-orang akan menulis jenis-jenis peristiwa dalam polisi, karena peristiwa akan menimbulkan ganti kerugian dan resiko yang berada pada penanggung.

b.    Peristiwa juga dapat mengacau kepada Undang-undang

Misal :

a)    Pasal 290 KUHD (pertanggungan kebakaran)

Pasal ini menyebutkan lebih luas dengan peristiwa dari pertanggungan dengan tanpa batas atau dnegan nama lain atau apapun.

Peristiwanya.

-          Bisa dengan bom

Baik dengan sengaja ataupun tidak disengaja, termasuk apa yang diperjanjikan atau tidak. Maka semua peristiwa dijadikan acuan untuk beralihnya resiko kepada penanggung.

b)    Pasal 657 (pertanggungan laut)

Pasal ini juga menyebutkan secara lebih luas peristiwa dari pertanggungan apapun. Peristiwa yang dialami dilaut maka resiko beralih kepada penanggung atau pada umumnya peristiwa ataupun yang menimbulkan kerugian laut.

Dalam praktek orang membatasi 2 pasal ini :

Maka orang kembali kepada polis dnegna menentukan peristiwa berdasarkan para pihak. Peristiwa berkaitan dengan ganti kerugian (kompensasi) artinya tidak semua peristiwa menimbulkan resiko yang akan ditanggung oleh penanggung.

1.    Kerugian yang terjadi karena peristiwa yang dituangkan dalam polis dan apabila yang diterangkan dalam polis dan apabila tidak diterangkan dalam polis maka tidak akan ada ganti kerugian.

Ex : kebakaran karena kompor tapi tidak diterangkan dalam polis.

2.    Apakah hubungannya langsung dari peristiwa yang terjadi, artinya penyebab langsung yang menimbulkan kerugian/pristiwa yang mempunyai sebab akibat dengan pertanggungan.

Peristiwa-peristiwa yang mungkin menimbulkan kerugian.

-          Karena petir

-          Karena listrik

-          Kompor memasak

Jadi yang menjadi patokan untuk menimbulkan ganti kerugian adalah yang mempunyai hubungan langsung yaitu kompor, dan apabila kebakaran karena kompor dimasukkan dalam polis, maka penanggung berkewajiban membayar gnti kerugian.

Cara mengatasi peristiwa

1.    Menunjuk pada Undang-undang

Ex : pasal 250

2.    Seorang penanggung dan tertanggung menilai secara jelas dalam polis peristiwa yang akan dijadikan acuan.

3.    Dengan membuat janji khusus dalam bentuk Klausula All Risk (semua peristiwa) dan ditegaskan dalam polis.

Hak dan kewajiban penanggung terdapat dalam

a.     Polis

b.    Undang-undang

Pembatasan Hak

a.    Terdapat dalam pasal 249 KUHD

Membicarakan pembatasan hak penanggung yang dikaitkan atas benda pertanggungan.

b.    Pasal 276 KUHD

Pembatasan tanggung jawab atau kesalahan tertanggung bisa polis dan tidak cukup dengan Klausula All Risk.

c.    Pasal 249

Cacat benda yang berasal dari dalam diri benda itu sendiri. Artinya kerugian yang muncul dari benda itu sendiri.

Contoh :     Bangunan yang diasuransikan konstruksi bangunan tidak layak karena semen kurang

Cacat benda dari dalam

Contoh :     Makanan

Kalau rusak dari luar maka dapat dikatakan penyebab kerugian.

Cacat benda dari dalam yang dilihat dari sifat benda

Contoh :     – Kaca yang tipis/sensitif

- Hewan yang sudah mati.

Kesimpulan

- Cacat dar dlam tidak menimbulkan ganti kerugian dari penanggung.

d.    Menurut pasal 276

Kesalahan Tertanggung

Tertanggung harus berbuat meminimalkan peristiwa dan harus berhati-hati.

Cara menyampingkan pasal ini dengan cara mencantumkan dalam polis dan tidak cukum dengan Klausulas All .Risk

Hukum Kepailitan

Posted: 23/04/2011 in semester 5

HUKUM KEPAILITAN

15 Maret 2008

Pailit  :  Tidak Sanggup Bayar Hutang

Pailit Biasa terjadi antara Debitur dengan kreditur

Pengertian Kepailitan

Secara etimologi

Kepailitan  =  pailit

Pailit berasal dari bahas Belanda FAILLIET

Yang berarti ada sebagai kata benda dan ada yang berarti sebagai kata sifat

Sedang Faiiliet itu sendiri berasal dari bahasa perancis FAILLITE

Arti lain dari pailit adalah kemacetan pembayaran

Devinisi kepailitan tidak ada dalam Undang-Undang

Menurut SITI SOEMARTI HARTONO

Dalam Bukunya pengantar hokum kepailitan dan penundaan pembayaran menyatakan bahwa :

Kepailitan adalah suatu lembaga dlm hkm perdata eropah (BW) yang tercantum dalam pasal 1131 dan 1132

22 Maret 2008

Subjek Dari kepailitan

1. Sebelum dihapuskannya buku Ke III KUHD, Undang2 masih membedakan kepailitan pedagang dengan kepailitan bukan pedagang.

Untuk kepailitan para pedagang  :

Diatur dalam buku ke III KUHD.

Untuk Kepailitan bukan pedagang  :

Diatur dalam WVK atau peraturan tentang pailit

2.   Sesudah dihapuskannya Buku ke III KUHD dan dengan diundangkannya Undang2 kepailitan, maka Undang2 tidak lagi membedakan kepailitan untuk pedagang dan kepailitan bukan untuk pedagang.

Debitur  dalam pasal 1 peraturan kepailitan adalah  :

Setiap pribadi (person) maunpun Recht Person dapat dinyatakan pailit

Yang dapat dinyatakan Pailit Adalah  :

  1. wanita yang bersuami.

Pernyataan kepailitan disini karena dia telah menikah maka seluruh harta suami dan istri telah menjadi satu bila tidak ada perjanjian pisah harta.

Setiap perempuan yang bersuami yang melaksanakan pekerjaan tetap pada suatu perusahaan ia pun dapat dinyatakan pailit oleh pengadilan negeri tempat ia melakukan pekerjaan atau oleh pengadilan negeri tempat kediamannya.

Dalam Pasal 3 peraturan kepailitan dijelaskan bahwa  : “ kepailitan terhadap wanita yang bersuami hanya dapat dinyatakan pailit berdasarkan  :

a.      Hutang Istri itu sendiri secara pribadi harus bertanggung jawab karena adanya izin dari suaminya.

b.      Hutang Istri, dalam hal istri dengan izin yang tegas atau izin secara diam-diam dari suami.

c.      Hutang Istri dalam hal istri tersebut sebelum ia kawin dan hutang rumah tangga   

  1. Kepailitan harta peninggalan

Mengenai harta peninggalan dari seorang yang telah meninggal dunia dapat pula dinyatakan pailit berdasarkan Pasal 197 peraturan Kepailitan. Untuk itu para ahli waris harus dipanggil melalui juru sita untuk didengar tentang adanya permohonan itu

  1. Kepailitan Firma dan CV

Dalam Hal ini peraturan kepailitan menegaskan sebagai berikut  :

Bahwa terhadap suatu perseroan Firma, didalam pelaporan tersebut harus memuat nama, dan tempat kediaman masing2 Persero yang secara tanggung menanggung terikat untuk seluruh Hutang2 Firma.

  1. Kepailitan PT

Dengan Dinyatakannya PT (badan Hukum ) Pailit maka organ-organ badan hokum tersebut kehilangan haknya untuk mengurus dan berbuat bebas terhadap kekayaan badan hokum itu

5 April 2008

Sejarah Hukum Kepailitan

Sebagaimana kita ketahui sejak 1 october 1998 pemerintah Belanda telah memiliki hokum Dagang, karena dahulu Belanda menjajah Indonesia, secara korkodasi dinyatakan bahwa di Indonesia berlaku Hukum dagang Belanda

Peraturan tentang hokum kepailitan

Di dalam peraturan kepailitan yang tercantum pada buku ke III KUHD yang berjudul tentang peraturan2 mengenai ketidakmampuan perdagangan.

Dengan terdapatnya peraturan2 yang diberlakukan terhadap pedagang dan bukan pedagang yang menimbulkan keragu2an dan tidak praktis karena peraturannya terlalu banyak dan rumit. Maka pada tahun 1993 di negeri Belanda dikeluarkan peraturan baru yang menggantikan terhadap 2 peraturan terdahulu dalam bentuk Undang-Undang kepailitan (Failessment wet)yang tidak lagi membedakan pedagang dan bukan pedagang.

Sebagaimana kita ketahui bahwa Undang-Undang kepalilitan yang dikenal dengan istilah peraturan kepailitan mulai berlaku di Indonesia sejak 1 nov 1986

Keadaan dan prosedur permohonan kepailitan

Sebagai seorang pengusaha atau pedagang yang membentuk Suatu perusahaan missal  :  PT,CV atau pun seseorang yng tidak punya usaha. Bisa terjadi pada suatu ketika menghadapi kenyataan bahwa dia tidak sanggup membayar hutangnya yang ditagih padanya.

Para Pihak2 yang boleh mengajukan kepailitan

Orang yang tidak mampu membayar hutangnya yang sedang dalam keadaan berhenti membayarnya hutang2 tsb, baik atas permintaannya sendiri maupun atas permintaan seorang kreditur dapat diadakan putusan oleh hakim yang menyatakan bahwa Debitur yang bersangkutan dalam keadaan Pailit.

1.    Kepailitan terhadap Perseorangan

Adapun yang dimaksud dengan orang disini antara lain  :

a.    Orang yang cakap bertindak hokum

b.    Wanita yang telah bersuami

c.    Orang yang berada di bawah pengampuan

2.    Kepailitan terhadap suatu badan hokum

Adapun yang dimaksud dengan badan hokum disini adalah  :

-   PT.

-   Koperasi

-   Yayasan

Tata cara mengajukan permohonan kepailitan

Permohonan kepailitan yang berhubungan dengan kepailitan boleh diajukan sendiri atau boleh dengan bantuan badan hokum.

Jika permohonan pailit tersebut tertulis maka permohonan itu harus disampaikan kepada panitera pengadilan Negara di wilayah hokum tempat tinggal Debitur, apabila Debitur bertempat tinggal diluar wilayah hokum pengadilan negeri yang memeriksa Permohonan kepailitan itu maka pengadilan negeri tersebut dapat mendelegasikannya kepada pengadilan negeri tempat kediaman debitur. Tetapi diperlukan suatu berita acara dan hasil pendelegasian wewenang itu.

12 April 2008

ISI PUTUSAN KEPAILITAN

Keputusan kepailitan disamping hal2 yang lazim ada dalam keputusan pengadilan antara lain   :

Identitas dari tergugat, penggugat, pertimbangan dan dictum juga memuat hal2 sebagai berikut  :

a.    Pengangkatan seorang Hakim Pengadilan Negeri sebagai Hakim Komisaris

b.    Pengangkatan panitia sementara, para kreditur jika diperlukan demi kepentingan BUDEL (Harta2 peninggalan)

Selanjutnya putusan tadi oleh panitera Pengadilan Negeri segera diberitahukan kepada pihak2 yang berkepentingan pada alamatnya masing2. Untuk kepentingan pihak ketiga keputusan tadi, minimal iktisarnya oleh BHP (Balai Harta Peninggalan) diumumkan seluas –luasnya.

Orang2 yang dapat mengajukan Upaya Hokum adalah  :

  1. Debitur/Sipailit sendiri

Upaya hokum dapat diajukan oleh debitur/sipailit tadi berupa perlawanan atau banding, banding tersebut dapat diajukan 14 hari setelah diajukan putusan pailit tersebut

  1. Kreditur

Bilamana permohonan kepailitan itu diajukan oleh kreditur tetapi ditolak maka kreditur dapat naik banding dalam tenggang waktu 8 hari setelah permohonan itu

  1. penuntut umum/jaksa

Jika penuntut umum yang naik banding maka ia menyatakan permohonan banding itu di kepaniteraan pengadilan negeri yang memeriksa permohonan kepailitan itu.

  1. kreditur yang tidak memohonkan kepailitan dan orang2 lain yang berkepentingan

Setiap kreditur yang tidak memohonkan kepailitan terhadap seorang debitur mempunyai hak melawan terhadap keputusan kepailitan tersebut.

Bilamana karena perlawanana banding tadi atau keputusan kepailitian dibatalkan,maka pengumumam kepailitan yang sudah dilakukan itu ditiadakan/dicabut oleh Panitera PN yang menjatuhkan putusan tersebut serta diberitahukan kepada BHP (Balai Harta Peninggalan)

Jika ada pencabutan putusan kepailitan maka berakibat sebagai berikut  :

a.   Si Debitur berada kembali dalam keadaan seperti sebelum ia dijatuhi keputusa kepailitan

b.   Para kreditur memperoleh kembali hak2 mereka untuk mengadakan exekusi secara individual.

Selanjutnya pencabutan putusan kepailitan tidak akan mempengaruhi segala perbuatan2 yang telah dilakukan sebelum dicabutnya putusan kepailitan, dalam arti kata semua perbuatan yang dilakukan sebelumnya atau sebelum dicabutnya keputusan pengadilan itu tetap sah.

Tindakan-tindakan setelah pernyataan kepailitan

Ada 2 jenis tindakan yaitu  :

1.    Tindakan2 terhadap diri si pailit

Putusan pengadilan dapat memerintahkan penahanan si pailit sedangkan penahanan tersebut hanya selama 30 hari dan memungkinkan perpanjangan selama 30 hari pula

2.    Tindakan2 yang berkaitan dengan BUDEL si pailit tadi

Pengurusan dan penguasaan BUDEL dilaksanakan oleh BHP selanjutnya BHP diwajibkan menjaga atau mengusahakan agar barang itu tidak hilang utnuk itu BHP / TUGAS BHP diharuskan :

a.    Mengusahakan tempat penyimpanan BUDEL raksio dari tindakan ini adalah agar barang2 yang mudah sekali dipindahkan tidak mudah diambil atau dipindahkan oleh orang lain.

b.    Menyegel BUDEL, penyegelan tersebut dapat juga dilakukan pengawalan oleh pemerintah atau orang2 yang dipercaya sebagai saksi

c.    Mengadakan Pencatatan BUDEL, jarang terjadi

d.    Membuat daftar keuntungan dan hutang2

e.    Melanjutkan usaha sipalit dengan maksud agar usaha itu akan mendapat penghasilan yang lebih tinggi dari barang2 itu

Note  :     batasan usahanya sepanjang tidak merugikan

f.     Tetap melakukan hubungan korespodensi

g.    Membayar biaya hidup bagi si pailit jika BHP memandang perlu

Note    :           Kalau iya batasannya sampai perkara itu selesai

19 April 2008

Akibat Keputusan Pailit

Keputusan kepailitan dapat berakibat bagi sipailit sendiri maupun terhadap harta kekayaannya, semenjak itu pula si pailit kehilangan terhadap pengurusan dan penguasaan atas budelnya

Harta kekayaan yang pengurusan dan penguasaannya berpindah kepada BHP dalam bidang hokum keluarga si pailit bebas berbuat seolah-olah tidak ada kepailitan.

Pengaruh putusan kepailitan atas tuntutan-tuntutan tertentu

Dari putusan kepailitan yang berpengaruh terhadap tuntutan tertentu. Tuntutan tersebut ada 2 jenis :

  1. Tuntutan-tuntutan pokok hak dan kewajiban.
  2. Tuntutan untuk memenuhi suatu perikatan.

Sebaliknya tuntutan-tuntutan yang tidak secara langsung menyangkut BUDEL yaitu Tuntutan/bersifat keluarga tidak berpengaruh terhadap putusan pailit. Putusan-putusan kepailitan yang berpengaruh terhadap tuntutan tertentu, tuntutan itu ada 2 jenis yaitu :

  1. Tuntutan pokok hak dan kewajiban

Tuntutan yang langsung pada budel, diajukan langsung ke BHP.

  1. Tuntutan untuk memenuhi suatu Budel

Tuntutan yang bertujuan untuk memenuhi dan mendapatkan yang ada dalam budel harus diajukan pada rapat ferifikasi

Pengaruh perbuatan pailit

Dari perbuatan si pailit yang merugikan para kreditur-krediturnya, BHP dapat mengungkapkan pembatalan pembuatan itu.

Perbuatan si pailit yang dapat merugikan para krediturnya pada pokoknya adalah perbuatan yang berakibat berkurangnya budel.

Pengaruh terhadap pelaksanaan hokum atas harta kekayaan debitur/failit.

Pelaksanaan-pelaksanaan hokum tersebut dimaksudkan adalah :

  1. Penyitaan
  2. Disandera
  3. Uang pemaksa
  4. Penjualan Barang-barang untuk melunasi hutang
  5. Pembalik namaan/pindah tangan
  6. Lewat waktu/Verjarig

Kepailitan tadi juga berpengaruh terhadap perjanjian timbal balik dan demikian juga terhadap kewenangan berbuat si pailit dalam hokum harta kekayaan.

Demikian juga keputusan kepailitan berpengaruh terhadap harta perkawinan, maksudnya adalah bahwa harta perkawinan di mulai sejak dilangsungkan perkawinan, kecuali tidak ada diperjanjikan sebelumnya.

Kepailitan tidak menyebabkan perubahan-perubahan yang mendalam terhadap hubungan suami istri dalam bidang harta kekayaan tetapi penyelesaian budel akan membawa ikut serta beberapa peraturan yang terkait dengan hubungan suami istri.

Pengurusan Budel pailit

A.  Lembaga-lembaga yang terlibat dalam pengurusan dan penguasaan Budel pailit kepada BHP.

      Dalam BHP tersebut diawasi oleh hakim komisaris, dalam hal tertentu dapat saja pengadilan negeri mengangkat panitia dari kreditur untuk melakukan pengawasan terhadap BHP.

3 Mei 2008

Lembaga2 yang terkait dalam kepengurusan Budel

Ada beberapa lembaga yang terlibat dalam pengurusan budel, lembaga2 tersebut adalah sebagai berikut  :

  1. hakim komisaris

Tugas dan kewenangannya adalah Sbb :

    1. mengawasi balai harta peninggalan.
    2. Memberi keterangan kepada PN dalam perkara2 yang berhubungan dengan kepailitan.
    3. Mendengar saksi-saksi dan para ahli untuk memperoleh penjelasan yang dipandang perlu.
  1. BHP Balai harta peninggalan

Batas kewenangan BHP  :

BHP dia tidak berdiri sendiri oleh karena itu perbuatan-perbuatan tertentu ada kalanya diperlukan kuasa dari hakim komisaris maupun saran dari panitia para kreditur.

Pengawasan Hakim komisaris atas BHP untuk perbuatan-perbuatan tertentu diperlukan kuasa Hakim Komisaris, tetapi Hal ini tidak berarti bahwa jika tidak ada kuasa hokum akan mengakibatkan tidak sahnya perbuatan tersebut.

  1. Panitia para kreditur

Dari kepanitiaan para kreditur ini sifatnya adalah Fakultatif (tidak Mutlak)sebab panitia para kreditur tersebut hanya dibentuk bilamana keadaan kepentingan Budel dikehendaki.

  1. Rapat para kreditur 

Yang mungkin diadakan oleh para kreditur adalah sebagai berikut  :

    1. Rapat Ferifikasi.
    2. Rapat untuk membicarakan sesuatu yang belum sempat dibicarakan dalam rapat verifikasi.
    3. Rapat-rapat luar biasa, hal ini terlaksana bila dikehendaki Hakim Komisaris
    4. Rapat untuk melanjutkan perusahaan si pailit
    5. Rapat untuk membicarakan pemberesan BUDEL
    6. Untuk memverifikasi tagihan-tagihan yang terlambat masuk.

RENVOI

Diperlukan apabila ada tagihan-tagihan yang tetap dibantah dikembalikan pada hakim yang menjatuhkan keputusan kepailitan. Untuk itu tidak perlu diadakan gugatan tersendiri hanya hakim komisaris cukup dengan menunjuk pihak-pihak untuk hadir di persidangan hal tersebut disebut juga dengan “renvoi procedure”.

Berakhirnya kepailitan

Ada 2 cara kepailitan berakhir yaitu  :

  1. Akur

Kepailitan yang berakhir dengan akur sisebut juga berakhir tanpa perantaraan hakim. Akur Lazimnya berisi Hal-hal sebagai berikut  :

a.      Sipailit menawarkan kepada para kreditur2nya untuk membayar dengan system persentase dan sisanya dianggap lunas

b.      Sipailit menyediakan BUDELnya bagi para kreditur dengan mengangkat seorang untuk menjual Budel itu dan hasilnya untuk dibagi-bagikan kepada kreditur

c.      Debitur minta penundaan pembayaran dan minta diperbolehkan mengangsur hutangnya (ini jarang dilakukan).

d.      Debitur menawarkan pembayaran secara tunai (ini sangat jarang terjadi)

Cara Penawaran Akur

Rencana akur harus juga dikirimkan kepada panitia para kreditur.

Panitian Para kreditur beserta BHP diwajibkan memberikan saran tertulis mengenai akur itu pada rapat verifikasi, Bila akur sudah diterima agar dia mempunyai kekuatan hokum harus disyahkan oleh Hakim, pengesahan oleh hakim ini disebut HOMOLOGASI , homologasi akan ditolak oleh hakim bilamana  :

1.    Aktiva Budel secara menyolok mata melebihi jumlah diperjanjikan dalam akur.

2.    Penetapan akur tidak cukup dijamin

3.    Akur terjadi karena penipuan (pembohongan)

  1. Insolvensi

Insolvensi terjadi bila dalam suatu kepailitan tidak ditawarkan akur, dengan timbulnya insolvensi ini maka dimulailah penjualan barang-barang yang masih ada yang hasilnya untuk dibagi-bagikan kepada kreditur, lazimnya penjualan ini dilakukan dimuka umum (lelang).

10 Mei 2008

Bapak Tidak masuk

17 Mei 2008

Mid semester

24 mei 2008

Kepailitan suatu harta warisan

Mengenai kepailitan sebuah harta warisan hanya diatur secara ringkas, yang diatur hanya mengenai kepailitan harta warisan itu sepanjang yang diatur dalam UU kepalitan yang nyata2 dilarang atau tidak mungkin dilakukan.

Kapan harta warisan itu dinyatakan kepailitannya ? Bila Budel seorang yang sudah meninggal dapat dinyatakan dalam keadaan pailit bilamana seorang yang meninggal tadi dapat menunjukkan bahwa orang yang meninggal itu dalam keadaan berhenti membayar atau bahwa harta warisan itu pada hari meninggalnya tidak cukup untuk membayar hutang-hutang yang sudah meninggal tersebut.

Akibat putusan kepailitan harta warisan

Kepailitan harta warisan akibatnya menurut hokum pemisahan Budel dari orang yang meninggal itu dengan harta kekayaan ahli warisnya. Pemisahan itu penting bilamana ahli warisan itu menerima warisan itu secara murni dan mereka sendiri mempunyai banyak hutang.

REHABILITASI

Setelah kepailitan berakhir si bekas pailit atau ahli warisnya dapat mengajukan permohonan rehabilitasi kepada pengadilan negeri yang memeriksa kepailitan itu.

Permohonan tersebut harus tertulis dan harus disertai dengan bukti2 yang mengatakan bahwa semua kreditur yang diakui telah dilunasi tgihannya (semua hutang piutang telah dibayar) .

Sebaliknya setiap kreditur yang diakui dapat melawan permohonan rehabilitas itu secara resmi dan menyebutkan alasan2 nya

Misalnya  :

Debitur belum selesai dalam menyelesaikan pembayaran hutangnya.

31 Juni 2008

Ke Jakarta kebetulan bp tidak mengajar Cuma memberitahukan nilai

07 Juni 2008

Tujuan rehabilitasi

Adalah untuk mengembalikan seseorang ke keadaan semula seperti sebelum jatuh pailit sebenarnya dengan berakhirnya kepailitan dengan sendirinya si bekas pailit kembali ke keadaan semula tanpa perlu adanya permohonan rehabilitasi, tetapi mungkin dengan adanya rehabilitasi secara resmi itu si bekas pailit akan memperoleh kepercayaan umum kembali.

Dari peraturan kepailitan ternyata bahwa kepailitan itu sebagai eksekusi dengan perantaraan pengadilan yang hanya mengenai harta kekayaan si pailit bukan orang.

Penundaan Pembayaran (Surseauce van betaling)

Penundaan pembayaran dimaksudkan untuk memungkinkan seorang debitur meneruskan perusahaannya, meskipun ada kesukaran pembayaran untuk menghindari kepailitan.

Penundaan pembayaran dibolehkan hanya bilamana  :

a.    Harapan akan dapat bisa memuaskan para kreditur itu

b.    Untuk menjaga jangan sampai debitur menyalahgunakan penundaan pembayaran dan merugikan para krediturnya.

Maka diangkatlah Bewind Folder sama2 dengan debitur mengurus usaha2 debitur itu.

Bewind Volder Adalah  :

Orang yang melakukan Bewind

Bewind adalah  :

Penarikan harta kekayaan tertentu dari penguasaan pemilik dengan penunjukan seorang wali (Bewin Folder). Pengertian tersebut diatas adalah menurut Scholten.

Kemudian pengertian lain Bewind Tidak selalu sama tergantung dari penunjukan UU, pada akhirnya penundaan pembayaran sebenarnya memberikan bantuan kepada debitur yang masih tetap memegang pengurusannya. Jadi Bewind Folder itu hanya merupakan wakil bilamana ia bertindak terhadap debitur.

Yang dapat minta penundaan pembayaran

Adalah Debitur yang menggugat bahwa ia akan tidak dapat meneruskan pembayaran hutang2 nya yang sudah dapat di tagih.

Cara Permohonan Penundaan Pembayaran

Surat permohonan penundaan pembayaran beserta surat2 yang perlu diserahkan ke PN, Selanjutnya PN segera mengambil Tindakan2 Sbb  :

  1. Memberikan penundaan sementara dan mengangkat seorang atau lebih bewind folder.
  2. Memerintahkan atau memanggil semua kreditur yang di ketahui dan si Debitur sendiri dengan surat Dinas oleh panitera PN.

Syarat2 untuk dapat dinyatakan pailit

    1. Keadaan berhenti membayar yaitu seorang debitur tidak mampu untuk membayar hutang.
    2. Seorang atau lebih kreditur.
    3. Memiliki satu atau lebih hutang yang telah jatuh tempo.

Siapakah yang memintakan kepailitan bagi seorang debitur

  1. Debitur itu sendiri.
  2. Seorang atau lebih kreditur.
  3. Jaksa Atas kepentingan umum

Siapa yang hadir dalam siding penundaan

  1. debitur
  2. Kreditur
  3. Kuasa hakim berdasarkan surat kuasa.

Akhir lengkap

Note

  1. aktifitas kepailitan ini berada pada pihak kreditur, Contoh seseorang meminjam uang di Suatu Bank dan kemudian dinyatakan pailit karena tidak mampu lagi membayar.
  2. Beda badan Hukum dan orang

Orang              :           Subjek Hukum

Badan Hukum :           Subjek hokum yang bukan orang

Hukum Panitensier

Posted: 23/04/2011 in semester 5

HUKUM PENINTENSIER

Pengantar

KUHP terdiri dari 3 buku yaitu :

1.     Ketentuan umum

2.     Kejahatan

3.     Pelanggaran

Pada buku ke-2 dan ke-3 pada dasarnya ada 2 norma :

1.     Norma yang harus dipenuhi gar sesuatu tindakan itu dapat disebut sebagai tindak pidana.

2.     Norma yang berkenaan dengan ancaman pidana

KUHP secara terperinci berisi :

1.     Kapan suatu pidana itu dapat dijatuhkan bagi seorang pelaku.

2.     Jenis pidana bagaimanakah yang dapat dijatuhkan bagi pelaku tersebut.

3.     Untuk berapa lama pidana itu dijatuhkan/berapa besar pidana denda yang dapat dijatuhkan.

4.     Dengan cara yang bagaimana pidana itu harus dilaksanakan

Hukum Penintensier

Hukum penintensier adalah hukum yang berkenaan dengan tujuan daya kerja dan organisasi dari lembaga-lembaga pemidanaan.

Secara harfiah hukum penintensier itu dapat diartikan sebagai suatu keseluruhan dari norma-norma yang mengatur masalah pidana dan pemidanaan.

Menurut Bemmelan, pemidanaan itu tidak semata-mata membicarakan pidana dan pemidanaan tetapi juga membicarakan lembaga pemidanaan.

Tujuannya adalah apa yang ingin dicapai orang dengan pemidanaannya itu yaitu melalui suatu organisasi.

Peraturan-peraturan Perundang-undangan yang mengandung norma-norma sebagai keseluruhan yang disebut sebagai hukum penintensier adalah :

1.     Buku I dan II KUHP

2.     Ordonantie 27 Desember 1917 yaitu tentang ketentuan pembebasan bersyarat.

3.     Ordonantie 6 November 1926

4.     STBL No 4/1987 tentang peraturan pelaksanaan pemidanaan bersyarat

Hukum Penintensier yaitu bahagian dari hukum pidana yang mengatur/memberi aturan tentang sistem sanksi dalam hukum pidana.

Aturan-aturan tersebut meliputi tentang ketentuan pemberian pidana tindakan serta eksekusi sanksi pidana. Ketentuan-ketentuan pidana itu meliputi :

1.     Jenis-jenis sanksi pidana

2.     Ukuran pemidanaan

3.     Bentuk dan cara pemidanaan

Tujuan Pemidanaan

Ada 3 teori yaitu :

1.     Tujuan absolut (pembalasan)

Setiap kejahatan harus dibalas dengan kejahatan

2.     Tujuan preventie

Tujuan hukum preventie terbagi atas 2 yaitu :

a.      Preventie umum

Supaya orang lain tidak melakukan pembuatan serupa

b.      Preventie khusus

Supaya dia sendiri (pelaku tindak pidana) tidak mengulangi perbuatan yang sama.

3.     Gemende theory

Teori ini bertujuan sebagai pembalasan untuk mendidik sehingga istilah penjara diganti dengan tempat

Tujuan  Hukum Penintensier

Tujuan dari hukum penintensier adalah agar yang berhubungan dengan hukuman seseorang dapat dilaksanakan dengan baik. Hukuman penintensier baru dapat dilaksanakan apabila sudah ada putusan dari hakim.

Di dalam hukum pidana terkandung ada 3 konsep yang dapat dianggap sebagai konsep-konsep dasar dalam hukum pidana, ketiga konsep itu meliputi :

1.     Tindak pidana/perbuatan pidana (criminal oppense)

2.     Pertanggungjawaban pidana atau kesalahan (criminal responsibility)

3.     Pemidanaan (Punishment)

Ketiga konsep dasar ini adalah oleh “HERBERT” dianggap sebagai Resionde Hukum Pidana, sebab ketiganya akan tergambar adanya 3 permasalahan pokok dalam hukum pidana.

Konsep yang pertama (1) yaitu tindak pidana akan menggambarkan permasalahan pokok mengenai apa ukuran yang menentukan suatu perbuatan sebagai tindak pidana.

Konsep yang kedua (2) yaitu menyangkut ukuran apa yang dapat digunakan untuk menentukan pertanggungjawaban pidana seseorang yang dinyatakan sebagai pelaku tindak pidana.

Konsep ketiga (3) yaitu menggambarkan permasalahan pokok menyangkut bentuk sanksi yang bagaimanakah yang dapat ditimpakan kepada seseorang yang terbukti telah melakukan suatu tindak pidana.

Selama ini boleh dikatakan bahwa perhatian ahli hukum pidana dan kriminologi lebih banyak tertuju hanya kepada permasalahan yang tergambar pada konsep pertama (1) dan yang kedua (2) saja. Sementara masalah pidana dan pemidanaan itu lebih berkesan dan seolah-olah hanya dianggap sebagai anak tiri dalam hukum pidana. Anggapan seperti ini tidak dapat dibenarkan karena pidana dan pemidanaan itu memiliki fungsi dan kedudukan yang strategis dalam pemidanaan. Sebab tanpa adanya pidana dan pemidanaan itu tidak akan mungkin dinamakan hukum pidana apabila tidak ada unsur pidana didalamnya.

Pada pasal 10 KUHP mengatur tentang :

1.     Hukum pokok yaitu :

a.      Hukuman mati

b.      Hukuman penjara, terbagi atas 2 yaitu

1)     Sementara

Hukum yang diberikan kepada seseorang dan ditentukan tempatnya dan dalam jangka waktu tertentu.


2)     Seumur hidup

Hukum yang diberikan kepada seseorang sampai dengan akhirnya nyawa seseorang itu.

c.      Denda

d.      Kurungan

Tujuan dari hukuman :

a.      Absolut

Hukuman yang diberikan kepada seorang penjahat yang berfungsi sebagai pembalasan.

b.      Preventie, terbagi atas 2 :

1)     Preventie umum

Hukuman yang diberikan kepada seseorang agar tidak dilakukan oleh orang lain (untuk membuat efek jera).

2)     Preventie khusus

Suatu hukuman yang diberikan kepada seorang penjahat agar dia tidak mengulangi perbuatan yang sama.

c.      Gemende theory

Suatu hukuman yang diberikan kepada seseorang penjahat sebagai suatu pembalasan atas kejahatan, dan sebagai merupakan untuk mendidik.

Kapan seseorang itu dikatakan penjahat/melakukan kejahatan adalah apabila sudah ada keputusan hakim dan sudah inarche (sudah mempunyai kekuatan hukum pasti).

Hak pistole adalah hak keistimewaan pada saat dia sudah dihukum.

2.     Hukum tambahan

a.      Tidak berhak/dicabutnya hak seseorang dalam hal dipilih dan milih.

b.      Dicabutnya hak dia dalam berprofesi

c.      Dicabut SIM dalam hal lalu lintas.

Faktor yang mempengaruhi anak-anak melakukan kejahatan adalah :

1.     Faktor keturunan

2.     Faktor lingkungan


PIDANA DAN PEMIDANAAN

A.     Pengertian

Istilah pidana dalam hukum pidana disebut dengan “straft/hukuman”. Istilah hukuman/dapat juga disebut dengan istilah hukum berasal dari perkataan “wordt sestraft”.

1.     Menurut Mulyatno

Perkataan straft disebut dengan ancaman. Dengan ancaman pidana maka dengan demikian kata STRAFT RECHT dapat diartikan sebagai hukuman-hukuman dan kata dihukum diartikan dengan diterapi hukum.

2.     Menurut Soedarto

Penghukuman yang berasal dari kata hukum dapat diartikan sebagai menerapkan hukum/memutuskan tentang hukumnya.

Menetapkan hukuman disebut sebagai suatu peristiwa tidak hanya di bidang hukum pidana saja tetapi juga dalam bidang hukum perdata. Oleh karena itu istilah penghukuman dipersempit artinya yakni penghukuman dalam perkara pidana.

Berdasarkan pendapat Mulyatno dan Soedarto tersebut istilah hukuman mengandung pengertian umum sebagai sanksi yang dengan sengaja ditimpakan kepada seseorang yang telah melakukan pelanggaran hukum baik hukum pidana maupun perdata. Sedangkan istilah pidana merupakan suatu pengertian yang khusus yang berkaitan dengan hukuman pidana artinya dalam hal terjadi pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan pidana maka para pelaku dapat diberikan sanksi.

Jadi untuk menyebutkan hukuman pidana lebih tepat dipergunakan istilah pidana seperti :

a.     Pidana mati

b.     Pidana penjara

c.      Pidana denda

d.     Dan sebagainya

Meskipun pengertian hukuman dan pidana dibedakan, namun keduanya mempunyai sifat yang sama yaitu sama-sama berlatar belakang tata niat masyarakat. Nilai-nilai tersebut adalah :

a.     Mengenai baik dan tidak baik

b.     Bersusila dan tidak bersusila

c.      Diperbolehkan dan yang dilarang

d.     Dan sebagainya.

3.     Menurut Van Hammel

Mengartikan pidana menurut hukum positif sebagai suatu penderitaan yang bersifat khusus. Penderitaan tersebut  dijadikan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana oleh nama negara sebagai penanggung jawab ketertiban hukum umum bagi seorang pelanggar.

Penderitaan itu dikenakan semata-mata dengan orang tersebut setelah melanggar.

4.     Menurut Simons

Mengartikan pidana sebagai suatu penderitaan yang oleh UU dikaitkan dengan telah terjadinya pelanggaran tetapi suatu norma yang dengan putusan hakim telah dijatuhkan bagi orang yang berbuat salah.

Jadi menurut V. Hammel dan Simons ini pengertian pidana pada hakekatnya adalah suatu penderitaan yang penderitaan tersebut bukanlah suatu  tujuan melainkan hanya semata-mata alat yang digunakan oleh negara untuk  mengingatkan  agar orang tidak melakukan kejahatan.

5.     Menurut  Roeslan Shaleh

Pengertian pidana sebagai reaksi atas delik dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara pada pembuat delik tersebut.

Dari pengertian-pengertian tersebut di atas, Prof. Muladi mengambil suatu kesimpulan tentang unsur-unsur/ciri-ciri yang terkandung dalam pidana yaitu :

a.     Pidana itu merupakan suatu pengenaan penderitaan/nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan.

b.     Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang/badan yang mempunyai kekuasaan.

c.      Pidana itu diberikan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut UU

Akhirnya semua sarjana tersebut di atas menyetujui pendapat bahwa hakikat pidana antara lain pemberian nestapa atau pelimpahan.

Misal : Pidana itu adalah sebagai seruan untuk tertib yang memiliki dua tujuan utama yakni : Untuk mempengaruhi tingkah laku dan menyelesaikan konflik. Penyelesaian konflik tersebut terdiri dari perbaikan kerugian yang dialami/ pengembalian kepercayaan antara sesama manusia.

6.     Pemidanaan menurut Soedarto

Sinonim dengan istilah penghukuman/menetapkan hukum atau memutuskan dengan hukumnya. Pemidanaan dapat diartikan sebagai penjatuhan pidana oleh hakim yang merupakan konkritisasi/realisasi dari ketentuan pidana dalam UU yang merupakan sesuatu yang abstrak. Misal : Dalam UU tercantum barangsiapa mencuri dipidana dengan pidana max 5 tahun penjara, maka rumusan ini masih merupakan hal yang abstrak. Artinya : Apakah ada orang yang mencuri, apakah jika ada orang yang mencuri benar-benar dipidana. Hal tersebut tentu belum dapat dipastikan, artinya orang  tidak dapat memastikan berapa lamakah seorang pencuri akan dijatuhi pidana.

Oleh hakim karena sistem ancaman pidana akan bercorak dari ancaman maximal ke minimal sekali. Hakim mempunyai kekuasaan dalam memilih dan menentukan berapa lama pidana penjara yang dijatuhkan kepada seseorang terdakwa pidana tertentu dalam kasus konkrit. Hakim memang harus mempertimbangkan tuntutan penuntut umum namun sama sekali tidak terikat dengan tuntutan tersebut.

B.    Sejarah

Pada zaman dahulu kala bentuk pemidanaan yang dijatuhkan kepada suatu masyarakat yang teratur kepada seorang penjahat adalah dalam bentuk :

1.     Menyingkirkan/melumpuhkannya sehingga penjahat itu tidak lagi mengganggu masyarakat pada masa yang akan datang. Penyingkiran itu dapat dilakukan dengan bermacam-macam cara.

Misalnya : Membuang/mengirim si penjahat ke seberang lautan. Pidana berupa pembuangan ini mencapai puncaknya di Inggris pada abad pertengahan dan akhir. Dimana banyak orang Inggris yang melakukan kejahatan diasingkan ke Australia. Di Indonesia terutama pada zaman Hindia Belanda pidana ini banyak juga dilakukan pada orang-orang politik.

2.     Kerja paksa

Misalnya : Kerja paksa mendayung kapal yang banyak dilakukan pada abad ke-17. Cara-cara kerja paksa seperti itu lama kelamaan menjadi hilang di Eropa. Pidana kerja paksa ini pernah juga dilakukan dalam bentuk paksaan untuk memutar roda yang sangat banyak menguras tenaga para napi sehingga mereka tidak memiliki kesempatan untuk memberontak. Di Hindia Belanda kerja paksa dalam bentuk pembuatan jalan raya/membuat lubang-lubang dalam benteng pertahanan di zaman Jepang.

3.     Pidana mati

Di deretan panjang jenis-jenis sanksi pidana dalam sejarah pemidanaan sanksi yang terberat adalah menghabisi nyawa si penjahat yang disebut dengan pidana mati.

Cara-cara pidana mati pada zaman dahulu adalah sebagai kegiatan dengan ditarik kereta ke jurusan berlawanan. Ada pula yang dikubur hidup-hidup, digoreng dengan minyak, ditenggelamkan ke laut, jantungnya dicopet atau dirajam sampai mati.

Pidana mati seperti yang tersebut di atas lama kelamaan dilakukan dengan memberikan perhatian terhadap kemanusiaan sehingga akhirnya dikenal dengan pidana mati dengan cara dipotong, penggantungan di tiang gantungan, ditembak mati, disentrum dan sebagainya.

Di Indonesia menurut sistem KUHP pidana mati dilaksanakan dengan cara digantung.


Jenis Pidana Dalam KUHP

Jenis-jenis KUHP yang menentukan bahwa perbuatan pidana atau hukuman dapat dipahami sebagai suatu penderitaan atau nestapa yang dengan sengaja ditimpakan oleh negara kepada setiap orang yang terbukti telah melanggar aturan-aturan pidana yang terdapat dalam UU. Penderitaan berupa pidana yang dapat ditimpakan itu haruslah sesuatu yang secara eksplisit ditentukan dalam UU. Artinya orang tidak dapat dikatakan sanksi berupa pidana diluar dari apa yang telah ditentukan di dalam UU. Oleh karena itu dalam hal penjatuhan pidana hakim tidak terikat pada jenis-jenis sanksi pidana yang telah ditetapkan oleh UU.

Ini sudah merupakan pendirian dari Mahkamah Agung RI yang secara tegas menentukan dalam putusan MA RI tanggal 11 Maret 1970 No. 59K/KR/1969 dan putusan MA RI tanggal 13 Agustus 1974 No. 61 K/KR/1973 yang menentukan bahwa : Perbuatan menambah jenis-jenis pidana yang telah ditentukan dalam pasal 10 KUHP dengan lain-lain jenis pidana adalah terlarang.

Hukum pidana Indonesia menentukan jenis-jenis pidana itu atas pidana pokok dan pidana tambahan. Hal tersebut disebutkan secara tegas pada pasal 10 KUHP yang berbunyi :

Pidana terdiri atas :

1.     Pidana pokok

a.      Pidana mati

b.      Pidana penjara

c.      Pidana kurungan

d.      Pidana denda

2.     Pidana tambahan

a.      Pencabutan hak-hak tertentu

b.      Perampasan barang-barang tertentu

c.      Pengumuman putusan hakim

Kemudian pada tahun 1946 dengan UU No. 20 tahun 1946 hukum pidana Indonesia mengenal suatu jenis pidana pokok yang baru yaitu :


1.     Pidana tutupan

Pidana tutupan ini pada hakekatnya adalah pidana penjara, namun dalam hal mengadili orang yang melakukan kejahatan yang diancam dengan pidana penjara karena terdorong oleh maksud yang patut dihormati maka hakim boleh menjatuhkan pidana tutupan.

Sehubungan dengan jenis-jenis sanksi pidana di atas, ada beberapa hal yang harus diketahui dan patut dicatat sebagai suatu yang sangat penting dalam soal pemidanaan yaitu :

1.     KUHP tidak mengenal suatu kumulasi (campuran) dari pidana pokok yang diancamkan bagi suatu tindak pidana tertentu khususnya pidana penjara dan pidana denda. Artinya hakim tidak dibenarkan untuk menjatuhkan dua jenis pidana pokok secara bersama-sama terhadap seorang terdakwa.

a.      Menurut Memory van Tulijkting

Penjatuhan dari 2 jenis pidana pokok secara bersama-sama bagi seorang yang telah melakukan tindak pidana tertentu tidak dapat dibenarkan dengan alasan : Bahwa pidana berupa perampasan kemerdekaan dengan pidana berupa denda mempunyai sifat dna tujuan yang sama.

Meskipun demikian di dalam UU Pidana Khusus (UU pidana di luar KUHP) telah terjadi perkembangan baru yang memungkinkan untuk menerapkan kumulasi pidana.

Pertanyaan :

Apakah penjatuhan pidana kumulasi tersebut diperkenankan/tidak ?

b.      Menurut Prof. Simons

Penjatuhan dari 2 macam pidana pokok pada suatu saat yang sama bagi seorang yang  telah terbukti melakukan suatu tindak pidana tertentu dapat dibenarkan khususnya apabila tindak pidana tersebut telah dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan suatu keuntungan. Ex : UU anti korupsi.

Dengan dianutnya kumulasi-kumulasi pidana dalam waktu tersebut maka hakim diperkenankan untuk menjatuhkan 2 jenis pidana sekaligus yaitu :

a.      Pidana penjara

b.      Pidana denda

Dalam arti kata dalam kasus tindak pidana korupsi hakim diberi oleh UU kekuasaan/alternatif untuk menjatuhkan pidana penjara saja/pidana denda saja/kedua-duanya.

2.     Pidana tambahan tidak dapat dijatuhkan secara tersendiri melainkan selalu hanya dapat dijatuhkan bersama-sama dengan penjatuhan pidana pokok. Artinya : Pidana tambahan akan tergantung pada pidana pokok sehingga hakim tidak dapat menjatuhkan pidana tambahan saja tanpa pidana pokok.

Di samping menurut sistem pemidanaan yang dianut hakim pidana kita penjatuhan pidana tambahan itu sendiri sifatnya addat fakultatif maksudnya : Hakim tidaklah selalu harus menjatuhkan suatu pidana tambahan pada waktu ia menjatuhkan pidana pokok pada seorang terdakwa. Hal itu sepenuhnya diserahkan pada pertimbangan hakim, sehingga ia bebas menentukan besarnya pidana tambahan.

Pidana Pokok

1.     Hukum Mati (Pidana Mati)

Buku ke I KUHP pada pasal 11 nya mengatur masalah pidana mati. Menurut ketentuan pasal 11 KUHP pidana mati dijalankan oleh algojo pada tempat gantungan dengan menjeratkan tali yang terikat di tiang gantungan pada leher terpidana dan kemudian menjatuhkan papan tempat terpidana berdiri.

Akan tetapi pelaksanaan pidana mati di tiang gantungan dirubah dengan cara lain yaitu dengan cara ditembak sampai mati sehingga ketentuan pasal 11 KUHP tidak berlaku lagi. Perubahan itu dilakukan atas dasar penetapan Presiden No. 2 tahun 1964 tanggal 27 April 1964. Penetapan itu kemudian dengan UU No. 5 tahun 1969 ditetapkan menjadi UU sehingga itu dikenal dengan UU No. 2 PNPS/tahun 1964.

Tentang pelaksanaan pidana mati dalam lingkungan pidana umum diatur pada pasal 2 – pasal 15 UU PNPS/64 yang pada prinsipnya menentukan hal-hal sebagai berikut :

a.     Dalam jangka waktu 3x 24 jam sebelum saat pidana mati itu dilaksanakan jaksa tinggi/yang bersangkutan harus memberitahukan terpidana akan dilaksanakannya pidana mati tersebut.

Apabila terpidana bermaksud mengemukakan sesuatu maka keterangan diterima oleh jaksa tinggi/jaksa tersebut.

b.     Apabila terpidana seorang wanita yang sedang hamil maka pelaksanaan pidana mati sampai anak yang dikandungnya lahir.

c.      Tempat pelaksanaan pidana mati ditentukan oleh menteri kehakiman yakni di daerah hukum pengadilan tingkat I yang telah memutuskan pidana mati tingkat I.

d.     Kepala Polisi daerah bersangkutan bertanggung jawab mengenai pidana mati tersebut setelah mendengar nasehat dari jaksa/jaksa tinggi yang telah melakukan penuntutan pada pengadilan tingkat I.

e.     Pelaksanaan pidana mati itu dilakukan oleh satu regu penembak polisi di bawah pimpinan dari seorang perwira polisi.

f.       Kepala Polisi dari daerah yang bersangkutan (perwira yang ditunjuk) harus menghadiri pelaksanaan pidana mati tersebut, sedangkan pembela dari terpidana atas permintaannya sendiri atau permintaan terpidana dapat menghadirinya.

g.     Pelaksanaan pidana mati tidak boleh dilakukan di muka umum.

h.     Penguburan jenazah diserahkan pada keluarga/pada sahabat-sahabat terpidana dan harus dicegah pelaksanaan penguburan yang bersifat demonstratif kecuali demi kepentingan umum maka jaksa tinggi/jaksa bersangkutan dapat menentukan lain.

i.       Setelah selesai dikerjakan maka jaksa tinggi/bersangkutan harus membuat berita acara mengenai pelaksanaan pidana mati dimana isi dan berita acara tersebut harus dicantumkan di dalam surat keputusan dari pengadilan yang bersangkutan.

2.     Pidana Penjara

Bentuk pidana penjara ini berbentuk batasan bergerak yang dilakukan dengan menutup/menempatkan terpidana dalam sebuah lembaga pemasyarakatan dengan mewajibkannya untuk mentaati semua peraturan dan tata tertib yang berlaku di dalam lembaga pemasyarakatan tersebut.

Dalam soal pidana penjara ini diatur pada pasal 12 KUHP yang terdiri dari :

a.     Penjara seumur hidup

b.     Penjara sementara

Terdiri dari :

1)     15 hari sampai dengan 15 tahun

2)     Tidak boleh lebih dari 20 tahun

Yang boleh dijatuhi 20 tahun adalah :

1)     Adanya penggabungan pidana

2)     Terpidana dihukum mati

3)     Terpidana dihukum seumur hidup

Pidana penjara mulai dilakukan apabila dilakukan penahanan sementara sejak penahanan dilakukan. Apabila penahanan tidak dilakukan maka :

1)     Pelaksanaan pidana penjara sejak pidana dilakukan

2)     Pelaksanaan pidana penjara sejak putusan ditetapkan.

Setelah putusan dilakukan dengan menempatkan terpidana di lembaga pemasyarakatan maka terpidana di lembaga pemasyarakatan tersebut terikat dengan ketentuan-ketentuan tentang lembaga pemasyarakatan.

3.     Pidana Kurungan

Pidana ini terdiri dari 2 bentuk yaitu

a.     Pidana kurungan principal

Aturannya yaitu 1 hari sampai 1 tahun dan dapat ditambah jadi 1 tahun 4 bulan apabila terjadi penggabungan tindak pidana/pengulangan tindak pidana.

b.     Pidana kurungan subsider (pidana kurungan pengganti denda)

Ancaman hukumannya : 1 hari s/d 6 bulan.

Pidana ini ditujukan kepada seseorang yang dijatuhi pidana denda tapi tidak mampu membayar denda yang seharusnya dibayar.

Persamaan dan perbedaan antara pidana penjara dengan pidana kurungan yaitu :

a.     Persamaan

1)     Sama-sama merupakan perampasan kemerdekaan

2)     Sama-sama mengenal batas minimum dan batas maximum serta batas maximum khusus dan maximum umum.

b.     Perbedaan

1)     Pidana penjara dapat dilakukan di lembaga pemasyarakatan dimana saja.

Pidana kurungan tidak dapat dilakukan diluar daerah dimana ia bertempat tinggal/berdiam waktu pidana itu dijatuhkan.

2)     Pekerjaan terpidana penjara lebih berat dari terpidana kurungan.

3)     Terpidana kurungan memiliki hak pistole yaitu hak untuk memperbaiki haknya di dalam rumah tahanan penjara, sedangkan terpidana penjara tidak memiliki hak tersebut.

4.     Pidana Denda

Pidana denda ditujukan kepada harta benda orang yang biasanya merupakan ancaman dari tindak pidana ringan. Tindak pidana denda dapat dibekukan oleh orang lain. Pidana denda menurut pasal 30 KUHP memiliki kriteria sebagai berikut :

a.     Memiliki sedikitnya nilai uang Rp. 3.75 atau 375 sen

b.     Dapat diganti dengan pidana kurungan lamanya paling sedikit 1 hari dan paling lama 6 bulan

c.      Nilainya Rp. 3.75 atau 375 sen sama dengan satu hari.

d.     Jika pemberatan; peringanan kurungan pengganti paling lama 6 bulan.

Berdasarkan kriteria ini pasal 30 KUHP dapat diambil pemahamannya yaitu :

a.     Tidak mengenal batas maximum pidana denda

b.     Hanya ada batas minimum umum

c.      Batas minimum khusus hanya ditentukan dalam pasal-pasal KUHP yang memuat urusan tindak pidana.

Pasal 31 KUHP menentukan :

a.     Terpidana denda dapat menjalani pidana kurungan pengganti tanpa menunggu batas waktu pembayaran denda.

b.     Setiap waktu dia berhak dilepaskan dari kurungan pengganti jika ia membayar dendanya.

c.      Pembayaran sebagian dari pidana denda baik sebelum maupun sesudah menjalani pidana menyebabkan pidana sebagian kurungan yang seimbang dengan denda yang dibayarkan.

Dengan demikian pasal 31 KUHP dapat dipahami terpidana denda bebas memilih akan dibayar/tidak membayar juga dapat dicicil.

Pidana Tambahan

1.     Pencabutan Hak-Hak Tertentu

Merupakan pidana tambahan yang diatur dalam pasal 35 ayat (1) KUHP. Hak-hak yang dapat dicabut itu antara lain :

a.     Hak untuk mendapat segala jabatan/jabatan yang tertentu dengan maksud dengan jabatan itu yaitu :

1)     Tugas kepala negara/bagian-bagian dari negara

2)     Hak untuk angkatan bersenjata

3)     Hak ilmu aktif dan pasif anggota DPR

4)     Hak untuk menjadi penasehat, wali dan lain-lain

5)     Hak kuasa bapak dan sebagainya

6)     Hak untuk melakukan pekerjaan yang tertentu yaitu segala pekerjaan yang bukan pegawai negeri.

Pencabutan beberapa hak tertentu ini diberikan apabila/kepada :

a.     Menyuruh melakukan dan mengeluarkan surat palsu kepada pembesar negeri/pejabat pemerintah (dilihat pasal 317 KUHP)

b.     Perbuatan memfitnah sehingga orang lain melakukan tindak pidana (pasal 318 KUHP)

c.      Karena kekhilafan melakukan penahanan (pasal 334 KUHP)

d.     Menggugurkan kandungan baik dengan izin/tanpa izin wanita yang hamil tersebut (pasal 347 dan 348 KUHP)

e.     Melakukan pembunuhan

f.       Melakukan pencurian baik yang biasa/memberatkan/pencurian dengan kekerasan/ancamannya berakibat luka/mati (pasal 362, 363, 365 KUHP)

g.     Tindak pidana penggelapan

h.     Tindak pidana penggelapan karena jabatan

i.       Tindak pidana penggelapan karena keberadaannya berada pada suatu organisasi (pasal 375 KUHP)

2.     Perampasan Barang-Barang Tertentu

Menurut pasal 39 KUHP ada 2 jenis barang yang dapat dirampas yaitu :

a.     Barang yang dirampas dari suatu kejahatan.

Misal : Uang palsu yang diperoleh karena kejahatan.

Barang-barang ini disebut dengan Corpora Deliari

b.     Barang yang digunakan untuk suatu kejahatan

Misal : Pisau/senpi yang digunakan untuk membunuh.

Barang-barang ini disebut dengan Intrumenta Deliari

Dengan demikian pasal 39 KUHP ini memiliki 3 petunjuk data yaitu :

a.     Yang dapat dirampas adalah barang yang diperoleh dari kejahatan dan barang yang digunakan untuk kejahatan.

b.     Hanya untuk kejahatan saja tidak untuk pelanggaran

c.      Barang yang dirampas milik yang terpidana saja

Pidana kurungan pengganti ada 2 bentuk yaitu :

a.     Pidana kurungan pengganti denda

b.     Pidana kurungan pengganti barang-barang

Seorang terpidana dibebaskan dari terpidana kurungan apabila pidana kurungan pengganti perampasan barang dimana pembayaran sejumlah uang yang ditetapkan yang besarnya sama dengan nilai yang dirampas.

Pidana kurungan pengganti denda. Hanya dapat dibebaskan dengan membayar denda yang ditetapkan dengan putusan hakim. Pidana kurungan ini dapat diperpanjang paling lama 6 bulan. Sedangkan pidana kurungan pengganti barang tidak dapat diperpanjang dari batas maximum 6 bulan.

3.     Pengumuman Putusan Pidana Oleh Hakim

Senantiasa diucapkan dimuka umum, akan tetapi bila dianggap perlu di samping sebagai pidana tambahan putusan tersebut akan langsung disiarkan sejelas-jelasnya dengan cara yang ditentukan oleh hakim, misalnya :

a.     Melalui televisi

b.     Melalui radio

c.      Melalui surat kabar dan lain-lain

Semuanya itu atas ongkos orang yang dihukum yang dapat dipandang sebagai suatu pengecualian karena pada umumnya penyelenggaraan hukuman itu harus dipikul oleh negara.

1.     Pidana Bersyarat

Pidana bersyarat terdapat pada pasal 14 KUHP. Pidana bersyarat adalah : Suatu pemidanaan yang pelaksanaannya oleh hakim digantungkan pada syarat-syarat tertentu yang telah ditetapkan dalam putusan hakim.

Ketentuan tentang pidana bersyarat itu terdapat pada pasal 14 c – 14 f  KUHP.

Pasal 14 c KUHP menyatakan : Apabila hakim menjatuhkan pidana penjara paling lama atau pidana kurungan maka dalam putusannya hakim dapat memerintahkan bahwa pidana tidak usah dijalani kecuali jika di kemudian hari ada putusan hakim yang memang lain disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan yang ditentukan dalam perintah tersebut di atas habis atau karena terpidana selama masa percobaan tidak memenuhi syarat khusus yang ditentukan dalam perintah itu.

Pidana bersyarat juga dapat diberikan karena pidana denda apabila hakim yakin bahwa pembayaran denda betul-betul dirasakan berat oleh terpidana.

Berdasarkan pasal 14 c ayat (1) di atas pidana bersyarat dapat diadakan apabila : Hakim menjatuhkan pidana paling lama 1 tahun/pidana kurungan.

Jadi yang menentukan bukanlah pidana penjara yang diancamkan melainkan pidana penjara yang dijatuhkan pada terdakwa. Terpidana yang diberikan pidana bersyarat haruslah memenuhi syarat-syarat tertentu yaitu :

a.     Syarat umum

Sebagaimana yang diatur dalam pasal 14 c KUHP yaitu terpidana tidak akan melakukan tindak pidana.

b.     Syarat khusus

Bahwa terpidana dalam waktu yang lebih pendek daripada masa percobaannya harus mengganti segala/sebagian kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatan pidananya.

Disamping itu juga dapat ditentukan syarat khusus lainnya mengenai tingkah laku terpidana yang harus dipenuhi dimana masa percobaan/selama sebagian masa percobaan.

Bilamana syarat umum dan khusus tidak dipenuhi maka berdasarkan pasal 14 f ayat (1) KUHP hakim atas usul pejabat yang berwenang menyuruh menjalankan putusan dapat diperintahkan supaya putusan pidana dapat dijalankan/ memerintahkan supaya atas namanya diberikan peringatan kepada terpidana.

Masa percobaan dimulai sejak putusan tersebut mulai ditetapkan dan telah diberitahukan kepada terpidana menurut tata cara yang ditentukan oleh UU.

Berdasarkan pasal 14 b (2) KUHP yang di atas :

Berdasarkan pasal 14 b (3) KUHP : Masa percobaan tidak dihitung selama terpidana berada pada tahanan sementara.

2.     Ukuran-Ukuran Dalam Penjatuhan Pidana

Faktor-faktor yang dapat dijelaskan pedoman di dalam penjatuhan pidana bersyarat yaitu :

a.     Sebelum melakukan tindak pidana tersebut dia :

1)     Belum pernah melakukan tindak pidana sebelumnya

2)     Terdakwa masih sangat muda

3)     Tindak pidana yang dilakukan tidak menimbulkan kerugian yang lebih besar

4)     Terdakwa tidak menduga bahwa tindak pidana yang dilakukannya akan menimbulkan kerugian besar

5)     Terdakwa melakukan tindak pidana disebabkan atas hasutan orang lain yang dilakukan dengan intensitas yang besar

6)     Terdapat alasan-alasan yang cukup kuat yang cenderung untuk dapat dijadikan dasar memaafkan perbuatannya

7)     Korban tindak pidana mendorong terjadinya tindak pidana tersebut

8)     Terdakwa telah membayar ganti rugi/akan membayar ganti rugi kepada si korban atas kerugian-kerugian/penderitaan-penderitaan akibat perbuatannya

9)     Tindak pidana tersebut merupakan akibat dari keadaan-keadaan yang tidak mungkin terulang lagi

10)  Kepribadian dan perilaku terdakwa meyakinkan bahwa ia tidak akan melakukan tindak pidana lain

11)  Pidana perampasan kemerdekaan akan menimbulkan penderitaan yang berat baik bagi terdakwa atau keluarga.

12)  Terdakwa diperkirakan dapat menanggapi dengan baik pembinaan yang bersifat non konstitusional

13)  Tindak pidana terjadi pada pihak keluarga

14)  Tindak pidana terjadi karena kealfaan

15)  Terdakwa sudah sangat tua

16)  Terdakwa adalah pelajar/mahasiswa

17)  Khusus terdakwa di bawah umur hakim kurang yakin dengan kemampuan orang tua untuk mendidik

Tindakan

Pemidanaan pada dasarnya merupakan suatu kesengajaan untuk memberikan semacam penderitaan kepada suatu tindak pidana. Sedangkan suatu penegakan muncul kesengajaan untuk menjatuhkan semacam penderitaan tidak ada sama sekali.

1.     Menurut Alf Ross

Pemidanaan bertolak pada 2 (dua) syarat yaitu :

a.     Pidana ditujukan kepada pembinaan, penderitaan terhadap orang yang bersangkutan

b.     Pidana itu suatu pernyataan pencelaan terhadap perbuatan sesuatu.

Perbedaan antara pidana dan tindakan mudah didapatkan pada ada/tidaknya terdapat unsur penderitaan, akan tetapi harus didasarkan pada ada/ tidaknya unsur pencelaan.

2.     Menurut L. Packer

Perbedaan antara pidana dan tindakan harus dilihat dari tujuannya yaitu tujuan utama ialah untuk memberikan keuntungan/untuk memperbaiki perilaku kejahatan.

Dasar tindakan dari pemidanaan adalah bahwa orang yang bersangkutan akan/makin menjadi lebih baik, sedangkan tujuan/dasar dari pemidanaan adalah untuk mencegah terjadinya kejahatan.

Sedangkan tujuan dasar dari pemidanaan adalah untuk mencegah terjadinya kejahatan dan untuk mengenakan penderitaan pada si pelanggar.

3.     Menurut Satochio Kartanegara

Menerangkan bahwa di dalam hukum pidana juga ada sanksi yang juga bukan bersifat siksaan yaitu apa yang disebut dengan tindakan (Matrecel)

4.     Menurut Soedarto

Dalam sanksi pidana adanya penekanan, penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu yang juga meliputi apa yang disebut dengan tindakan tata tertib.

Sanksi pidana adalah pembalasan terhadap kesalahan si pembuat. Tindakan adalah untuk perlindungan masyarakat dan untuk pembinaan/perawatan si pembuat/si pelaku terhadap si pelaku kejahatan.

5.     Menurut Andi Hamzah

Sanksi pidana bertitik berat pada pengenaan sanksi pada suatu pelaku kejahatan/ si pembuat.

Sedangkan sanksi tindakan bertujuan untuk melindungi masyarakat.

6.     Menurut Uterecht

Melihat sanksi pidana dari tujuannya, maka sanksi pidana bertujuan untuk memberi penderitaan istimewa kepada pelanggar supaya ia merasakan akibat perbuatannya.

Sedangkan sanksi tindakan tujuannya adalah lebih bersifat mendidik.

Sanksi tindakan yang bila ditinjau dari teori-teori pemidanaan merupakan sanksi yang tidak membalas melainkan semata-mata ditujukan pada prefensi khusus. Sanksi tindakan itu meliputi masyarakat terhadap pola-pola yang berbahaya yang mungkin akan melakukan delik-delik yang akan merugikan masyarakat.

7.     Menurut J.E. Jonker

Sanksi pidana dititikberatkan pada pidana yang ditetapkan untuk kejahatan yang dilakukan. Sanksi tindakan mempunyai tujuan yang bersifat sosial.

Dari beberapa konsep tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa antara sanksi pidana dan tindakan penekanannya terletak pada apa dan bagaimana tujuan ditetapkannya sanksi dalam hukum pidana itu untuk calon terpidana.

Sanski pidana berorientasi pada pertanyaan : Mengapa diadakan sanksi pemidanaan ? Atau dengan kata lain sanksi pidana bersifat reaktif terhadap suatu perbuatan yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana.

Sanksi tindakan lebih berorientasi pada pertanyaan : Untuk apa diadakan pemidanaan ? Atau dengan kata lain sanksi tindakan lebih bersifat antipatif terhadap pelaku kejahatan.


Bentuk Tindakan Dalam Hukum Pidana

Bentuk-bentuk tersebut yaitu :

1.     Penempatan seseorang di bawah pengawasan pemerintah

2.     Penyerahan seorang anak kepada sebuah lembaga untuk dididik sesuai dengan keinginan pemerintah sampai anak itu menjadi dewasa

3.     Pengembalian seorang anak kepada orang tua atau walinya.

Menurut ketentuan pasal 45 KUHP ada 3 kemungkinan yang dapat dilakukan hakim dalam memberikan sanksi terhadap seorang anak di bawah umur yang terbukti melakukan tindak pidana yaitu :

1.     Memerintahkan supaya yang bersangkutan dikembalikan kepada orang tuanya/walinya/pemeliharanya tanpa dipidana apapun.

2.     Memerintahkan supaya yang bersalah diserahkan kepada pemerintah tanpa dipidana apapun

3.     Menjatuhkan pidana

Khusus tentang sanksi yang dikenakan kepada anak yang melakukan kejahatan di dalam UU No. 3 tahun 1997 tentang peradilan anak terhadap anak yang berumur 8 tahun – 12 tahun hanya diberikan tindakan.

Pasal 24 (1) menyatakan : Tindakan yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal ialah :

a.     Mengembalikan kepada orang tua/wali/orang tua asuh

b.     Menyerahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan dan latihan kerja

c.      Menyerahkan kepada Departemen Sosial (organisasi sosial kemasyarakatan) yang bergerak di bidang pendidikan, pembinaan dan latihan kerja.

Sedangkan pada anak yagn telah mencapai umur 12 tahun – 18 tahun dijatuhkan pidana. Pidana yang dijatuhkan berupa pidana pokok dan pidana tambahan.

a.     Pidana pokok yang dapat dikenakan adalah

1)     Pidana penjara

2)     Pidana kurungan


3)     Pidana denda

4)     Pidana pengawasan

b.     Pidana tambahannya adalah

1)     Pidana perampasan barang-barang tertentu

Pidana pembaya


Politik Hukum

Posted: 23/04/2011 in semester 5

POLITIK HUKUM

A.   Politik Hukum

1.    Pendahuluan

·         (Ilmu) politik hukum dalam ilmu hukum

·         Perbedaan politik hukum dengan hukum positif

·         Pentingnya politik hukum dalam ilmu hukum

2.    Sistem Hukum

·         Sistem hukum dan politik hukum

·         Sistem hukum kotineral

·         Sistem hukum anglo suction

·         Sistem hukum Indonesia

3.     Konsep pembangunan hukum

·         Pembangunan hukum dan sistem hukum

·         Konsep (teori) pembangunan hukum

·         Strategi pembangunan hukum responsif

·         Strategi pembangunan hukum ortodoks

·         Hukum sebagai sarana /alat pembahasan masalah

·         Konsep pembagian hukum Indonesia

-          dasar pembagian hukum Indonesia

-          perutusan  pembagian hukum Indonesia

B.   Kebijaksanaan Publik

1.    Pendahuluan

·    Kebijaksanaan publik

·    Konsep pembuatan kebijaksanaan publik

·    Proses kebijaksanaan publik 

C.   Politik Hukum dan Kebijaksanaan Publik

1.    Hukum sebagai sarana kebijaksanaan publik

2.    Implementasi kebijaksanaan publik

PENDAHULUAN

Mempelajari teori-teori dasar hukum yang meliputi 3 tipe hukum yaitu:

·    Hukum Rech Prensif

·    Hukum ortodok

·    Hukum Responsif

Bertitik tolak dari ke -3 hukum tersebut kemudian dikaitkan dengan politik hukum rasional dengan demikian diharapkan mampu memberikan ketajaman VI andisa isu kebijaksanaan publik yang berkembang

Hukum responsif adalah:

Þ     muncul karena keinginan masyarakat dan berupa kebijakan publik.

POLITIK HUKUM

Dilihat dari judulnya politik hukum terbagi atas 2 bagian yaitu :

1.    Ilmu Politik

Adalah : Ilmu Pengetahuan tentang politik

2.    Ilmu Hukum

Adalah : ilmu pengetahuan tentang hukum, namun dalam ilmu hukum ini dia muncul karena adanya faktor, faktor ilmu yang lain yaitu :

·         Biologi Hukum

·         Antropologi hukum

·         Psikologi hukum.

Ilmu politik dapat dipandang dalam 2 sisi yaitu :

·         Ilmu Politik sebagai cabang ilmu misalnya, seperti / yaitu,

·         Kerangka

·         Batang tubuh

·         Ruang lingkup

·         Ilmu politik dilihat dari pandangan luar seperti / yaitu :

·         Sejarah

·         Fisafat

Dalam ilmu hukum ilmu yang mempelajari tentang hukum tersebut yang menjadi subjeknya yaitu “hukum”

Dalam konteks sosial terbentuk berdasarkan bagaimana karakter manusia tersebut karena manusialah yang membuat menentukan bentuk hukum tersebut. Bentuk hukum yang dibuat oleh manusia tersebut dapat dilihat dari berbagai faktor yang di…….. hukum dari segi sosial seperti

·         Sosiologi

·         Antropologi

·         Psikologi

·         Ekonomi

·         Sosial

·         Budaya

Politik hukum banyak dipakai dalam posisi pembuat UU dan dalam pembuat Undang-Undang ini terdapat dua metode

·         Idealis

yaitu : nilai-nilai yang terdapat didalam masyarakat tetapi ditrasfer didalam hukum.

·         Sosiologis

yaitu :  Sosiologis yaitu ekonomi masyarakat.

Kedua metode ini disebutkan sebagai “karakter hukum” yang merupakan “karakter manusia” namun hukum bisa berubah karena manusia berubah juga.

PERKEMBANGAN ILMU POLITIK

Apabila ilmu politik dipandang semata-mata sebagai salah satu cabang ilmu sosial yang memiliki dasar rangka fokus serta ruang lingkup yang sudah jelas maka dapat dikatakan bahwa :

“Ilmu politik masih muda usianya karena baru lahir pada akhir abad ke 19”

Pada tahap itu ilmu politik berkembang sangat pesat berdampingan dengan cabang-cabang ilmu sosial lainnya. Seperti :

·         Sosial

·         Antropologi

·         Psikologi

Dan dalam perkembangan ini mereka saling mempengaruhi akan tetapi apabila ilmu politik ditinjau dalam rangka yang lebih luas yaitu sebagai pembahasan secara rasional dari berbagai aspek negara dan politik, maka ilmu politik dapat dikatakan jauh lebih tua umurnya malah ia sering dinamakan ilmu sosial yang tertua di dunia.

Pada taraf perkembangan ilmu politik banyak bersandar pada sejarah dan filsafat.

                               ILMU POLITIK SEBAGAI ILMU PENGETAHUAN

Adakalanya dipersoalkan apakah ilmu politik adalah ilmu pengetahuan atau tidak dan disangsikan apakah ilmu politik memenuhi syarat sebagai ilmu pengetahuan.

Soal ini menimbulkan pertanyaan :

Apakah yang dinamakan ilmu pengetahuan itu dalam ilmu-ilmu eksakta ?

Dianggap bahwa :

Ilmu pengetahuan disusun dan diatur sekitar …. Umum yang dibuktikan kebenarannya secara …… (pengalaman)

Kalau definisi yang tersebut di atas dipakai sebagai patokan maka ilmu politik serta ilmu-ilmu sosial lainnya tidak atau memenuhi syarat oleh karena sampai sekarang belum menemukan hukum-hukum ilmiah itu.

Oleh karena itu para sarjana ilmu sosial cenderung untuk mengemukakan definisi yang lebih umum sifatnya seperti yang terlihat dalam pertemuan-pertemuan sarjana ilmu politik yang diadakan di Paris 1948 mereka berpendapat bahwa :

Ilmu pengetahuan adalah keseluruhan ilmu pengetahuan yang terkoordinasi mengenai pokok pemikiran tertentu.

Definisi yang serupa pernah dikemukakan oleh orang bidang yang mengatakan bahwa :

Ilmu adalah : Pengetahuan yang tersusun, sedangkan pengetahuan adalah : Pengamatan yang disusun secara sistematis.

Apabila perumusan-perumusan ini dipakai sebagai tebakan maka …. Bahwa ilmu politik boleh dinamakan sebagai suatu ilmu pengetahuan.

Politik adalah :

Bermacam-macam kegiatan dalam suatu sistem politik (dalam suatu negara)

Yang menyangkut :

·         Proses menentukan tujuan dari sistem itu

·         Dan melaksanakan tujuan itu

Pengambilan keputusan adalah :

Mengenai apa yang menjadi tujuan dan sistem politik itu.

Sistem politik menyangkut :

·         Seleksi antara beberapa alternative

·         Menyusun skala prioritas dari tujuan yang dipilih tersebut.

DEFINISI ILMU POLITIK

Ilmu politik adalah :

Berbagai kegiatan dari negara tersangkut proses menerangkan tujuan dan melaksanakan tujuan tersebut.

Untuk menentukan tujuan tersebut para pihak yang berkuasa biasanya mencapai tujuan ini dalam hal pengambilan keputusan dalam hal yaitu :

·         Mengenai apa yang menjadi tujuan

·         Seleksi dari beberapa alternatif

·         Penyusunan skala prioritas

Tujuan ini berfungsi untuk kesejahteraan umum yang mempunyai wewenang (kekuasaan)

DEFINISI ILMU POLITIK

Jika dianggap bahwa ilmu politik mempelajari politik maka perlu kiranya dibahas dahulu tentang politik tersebut dalam kepustakaan ilmu politik ada bermacam-macam definisi mengenai politik tersebut. Pada umumnya dapat dikatakan bahwa :

Ilmu Politik adalah bermacam-macam kegiatan dalam suatu sistem politik (negara) yang menyangkut proses menentukan tujuan-tujuan dari sistem dan melaksanakan tujuan-tujuan itu.

Pengambilan keputusan mengenai apakah yang menjadi tujuan dari sistem politik itu menyangkut efeksi antara beberapa alternatif dan penyusunan skala prioritas dari tujuan-tujuan yang telah dipilih itu.

Untuk melaksanakan tujuan-tujuan tentu ditemukan kebijaksanaan umum yang menyangkut pengaturan-pengaturan pembahagian dari sumber-sumber yang ada. Politik selalu menyangkut tujuan-tujuan dari seluruh masyarakat bukan tujuan pribadi seseorang.

Perbedaan dalam defonist yang kita jumpai disebabkan karena setiap sarjana meneropong hanya satu aspek / unsur dari politik saja. Unsur itu diperkirakan sebagai konsep pokok yang dipakainya untuk meneropong unsur-unsur lainnya dari uraian di atas teranglah bahwa konsep-konsep pokok itu adalah :

·         Negara

·         Kekuasaan

·         Pengambilan keputusan

·         Kebijaksanaan umum

·         Pembagian/dekorasi

NEGARA

Pengertian politik dapat dilihat dari segi negara politik dalam negara adalah : Suatu organisasi dalam suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan tertinggi yang sah dan yang ditaati oleh rakyatnya.

Sarjana-sarjana yang menekankan “Negara sebagai inci politik menemukan perhatiannya pada lembaga-lembaga kenegaraan serta bersifat normal.

Menurut Roses F Sutan

Ilmu politik adalah :

Mempelajari negara tujuan-tujuan negara, dan lembaga-lembaga yang  akan melaksanakan tujuan-tujuan itu. Hubungan negara dengan warga negaranya serta dengan negara-negara lain.

Menurut J. BARENS (Buku Ilmu Politik)

Ilmu politik adalah :

Ilmu yang mempelajari kehidupan negara yang merupakan bahagian dari kehidupan masyarakat, ilmu politik mempelajari negara-negara itu melakukan tugas-tugasnya.

KEKUASAAN

Pengertian ilmu politik dilihat dari segi kekuasaan yaitu :

Ilmu politik adalah :

Kemampuan seorang / suatu kelompok untuk mempengaruhi tingkah laku orang / kelompok lain sesuai dengan keinginan si pelaku.

Sarjana-sarjana yang melihat kekuasaan sebagai inti dari politik beranggapan bahwa :

·         Politik adalah :

Bahwa keinginan yang menyangkut nasabah merebutkan dan mempertahankan kekuasaan.

Biasanya dianggap bahwa :

Perjuangan kekuasaan ini mempunyai tujuan yang menyangkut kepada seluruh masyarakat.

Menurut Harold D. Aswer

1.    Politik mempelajari :

Pembentukan dan pembahagian kekuasaan

Menurut UU Rokson

Ilmu politik mempelajari :

Þ     Kekuasaan dalam masyarakat yaitu meliputi sifat hakikat dasar, proses-proses, ruang lingkup dan hasil-hasil.

Jadi faktor seorang sarjana Ilmu Politik tertuju pada :

·         Perjuangan untuk mencapai/mempertahankan kekuasaan melaksanakan kekuasaan/pengaruh orang lain/ menentang pelaksanaan kekuasaan itu.

Menurut K Fleathein

Ilmu politik adalah :

Ilmu sosial yang khusus mempelajari sifat dan tujuan dari negara sejauh negara merupakan organisasi kekuasaan, beserta sifat dan tujuan dari gejala-gejala kekuasaan lain yang tak resmi yang dapat mempengaruhi negara

PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Membuat pilihan dari beberapa alternatif

Proses yang terjadi

Sampai tujuan tersebut dicapai

Sebagai konsep pokok yaitu :

Keputusan yang diambil secara kolektif

Untuk menjadi tujuan masyarakat

Keputusan adalah :

Membuat pilihan diantara beberapa otomitif :

Pengambilan keputusan

Menuju pada proses yang terjadi sampai  keputusan tercapai

Pengambilan keputusan   sebagai  konsep pokok dari politik

Menyangkut keputusan yang diambil secara kolektif dan mengikat seluruh masyarakat

Keputusan-keputusan itu dapat menyangkut tujuan masyarakat dapat pula menyangkut kebijaksanaan-kebijaksanaan mencapai suatu tujuan. Setiap proses pembentuk kebijaksanaan umum/kebijaksanaan pemerintah adalah hasil dari suatu proses.

Mengambil keputusan yaitu:

Memilih dari beberapa alternatif yang akhirnya ditetapkan sebagai kebijaksanaan pemerintah.

Misalnya : Jika Indonesia memutuskan untuk memberi prioritas kepada pengembangan pertanian maka ini merupakan keputusan yang diambil sesudah mempelajari  beberapa alternatif lainnya.

Mis : Memprioritaskan pendidikan atau memprioritaskan industri.

Jadi politik adalah :

Pengambilan keputusan kolektif dan pembuatan kebijaksanaan umum untuk masyarakat seluruhnya.

Menurut Jayoe Mitohell

Dalam bukunya “Politica Analisis and Public Politik adalah :

Pengambilan keputusan kolektif / pembuatan kebijaksanaan umum untuk masyarakat seluruhnya.


KEBIJAKSANAAN UMUM

 

Menurut David Gaston

Ilmu Politik adalah :

Suatu studi mengenai terbentuknya kebijaksanaan umum kehidupan politik mencakup bermacam-macam, kegiatan yang mempengaruhi kebijaksanaan dari pihak yang berwenang. Yang diterima untuk suatu masyarakat yang mempengaruhi secara untuk melaksanakan kebijaksanaan itu.

PEMBAGIAN ALOKASI

Adalah :

Pembagian dan penjelasan dari nilai-nilai dalam masyarakat

Gejala-gejala yang menekankan pembagian dan alokasi beranggapan :

Bahwa :

Politik adalah :

Pembagian dan mengakolasikan nilai-nilai secara lengkap

Menurut Harold Laswell

Politik adalah :

Siapa mendapat apa, kapan dan dimana

                               

                                POLITIK HUKUM KEBIJAKSANAAN PUBLIK

Kebijaksanaan Publik

Istilah

Persamaan / bergantian

Menurut Priogda dia membedakan atas 2 yaitu :

Kebijaksanaan :

·         Se rangkaian tindakan

·         Yang direncanakan, berbentuk hukum

·         Mencapai tujuan

Kebijakan :

·         Tindakan seketika karena kondisi dihadap

·         Berdasarkan wewenang (Fres er mesten)

Berupa orientasi yang dapat berupa

……………………………………….

…………………………….

Rangkaian konsep / asas

·         Menjadi garis besar                                        Etimologi

·         Dalam rencana dalam suatu pekerjaan

Politik hukum yaitu

                                                                        Berarti kebijaksanaan umum

1.    DEFINISI POLITIK HUKUM

Menurut Priston Wahjono (Ind Negara berdasarkan atas hukum)

Politik hukum adalah :

Sebagai kebijakan dasar yang menentukan arah bentuk maupun isi dari hukum yang akan dibentuk.

Definisi ini masih bersifat abstrak yang dilengkapi kemudian dalam sebuah artikel yang berjudul; “menyelidik proses terbentuknya per UU an”

Politik Hukum adalah :

Kebijakan penyelenggara negara tentang apa yang menjadi kriteria-kriteria untuk menghukumkan.

Dalam hal kebijakan tersebut dapat berkaitan dengan :

·         Pembentukan Hukum

·         Penerapan hukum

·         Serta pengakuan hukum sendiri.

Dari kedua definisi diatas dapat disimpulkan bahwa :

Politik hukum :

Kebijakan penyelenggara negara yang bersifat mendasar dalam menentukan arah bentuk, maupun isi dari hukum yang akan dibentuk dan tentang apa yang dijanjikan. Kriteria untuk menghukumkan sesuatu.

Ø  Menurut Tengku M. Radhie (Pembaharuan, politik hukum) dalam rangka pembangunan negara)

Mendefinisikan politik hukum :

Sebagai suatu penyatuan kehendak penguasa / negara mengenai hukum yang berlaku di wilayahnya dan mengenai arah perkembangan hukum yang dibangun.

Ø  Menurut

Politik hukum adalah :

Kebijakan dari negara melalui badan-badan negara yang berwenang untuk menetapkan kesulitan-kesulitan yang dikehendaki yang diperkirakan akan digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat untuk mencapai apa yang dicita-citakan dalam bukunya yang berjudul hukum dan hukum pidana.

Dijelaskan politik hukum :

Usaha-usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi serta sesuatu.

Tugas :

PENGERTIAN POLITIK HUKUM MENURUT SARJANA :

Ø  Menurut Abdul Hakim Garuda Nusantara

Politik hukum nasional dapat diartikan :

Sebagai kebijakan hukum / legal policy yang hendak diterapkan / dilaksanakan secara nasional atau suatu pemerintah negara tertentu.

Politik hukum nasional bisa meliputi

·         Pelaksanaan ketentuan hukum yang telah ada secara konsisten

·         Pembaharuan hukum yang intinya adalah :

Pembaharuan terhadap ketentuan hukum yang telah ada dan yang dianggap usah dan penciptaan terhadap ketentuan hukum yang baru yang diperlukan untk memenuhi tuntutan perkembangan yang terjadi dalam masyarakat.

·         Penegakan fungsi lembaga penegak / pelaksanan hukum dan pembinaan anggotanya.

·         Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat menurut persepsi kelompok elit pengambil kebijakan.

Apabila diperhatikan definisi politik hukum dari Garuda Reserca tersebut maka ia merupakan definisi politik hukum yang paling komprehensif diantara definisi politik hukum dipaparkan sebelumnya Þ ini disebabkan karena ia menjelaskan secara gamlang wilayah kerja politik hukum yang meliputi :

1.    Teritorial berlakunya politik hukum

2.    Proses pembaharuan dan pembuatan hukum yang mengarah kepada sikap krisis terhadap hukum yang berdimensi ius konstitutum dan menciptakan hukum yang berfimensi ius contituentdum.

Jadi politik hukum adalah :

Þ     Kebijakan dasar penyelenggaraan negara dalam bidang hukum yang akan sedang dan telah berlaku yang bersumber dari nilai-nilai yang berlaku dimasyarakat untuk mencapai tujuan negara yang dicita-citakan.

POLITIK HUKUM NASIONAL

a.    Pengertian Politik Hukum Nasional

Politik hukum nasional adalah :

Þ     Kebijakan dasar penyelenggara negara dalam bidang hukum yang akan sedang dan telah berlaku yang bersumber dari nilai-nilai yang berlaku di dalam masyarakat untuk mencapai tujuan negara yang dicita-citakan.

Adapun tata nasional diartikan sebagai berikut :

Wilayah berlakunya politik hukum itu.

b.    Sistem politik hukum nasional

Sistem hukum nasional terbentuk dari dua istilah :

·         Sistem

·         Hukum nasional

Sistem

Diadaptasi dari bahasa Yunani, systema yang berarti :

Secara keseluruhan yang tersusun dari sekian banyak bagian.

Dalam Bahasa Inggris sistem mengandung arti :

·         Susunan suatu jaringan

Jadi dengan kata lain istilah sistem itu mengandung arti :

·         Sehimpunan bagian / komponen yang saling berhubungan secara teratur dan merupakan satu keseluruhan.

Adapun hukum nasional adalah :

Þ Hukum/persatuan penyaluran yang didasarkan pada ideologi dan konstitusional negara yaitu Pancasila dan UUD 1945

Hukum nasional adalah :

Þ     Tidak lain selain hukum yang bersumber dari nilai-nilai budaya bangsa yang sudah lama sudah ada dan berkembang sekarang.

Dalam rangka hukum membangun sistem hukum nasional pemerintah menetapkan kebijakan untuk memanfaatkan dan sistem hukum yang eksis di Indonesia.

·         Adat

·         Islam

·         Barat / sebagai bahan bakunya

Pada ………… kolonial Belanda ketiga (3) sistem hukum itu kerap diterapkan sebagai sistem-sistem hukum yang saling bermusuhan. Kondisi konflik tersebut tidak terjadi secara alami tetapi sengaja diciptakan oleh pihak penjajahan. Konflik nilai sistem tersebut ditimbulkan dengan sengaja sesuai dengan politik kolonial saat itu sampai sekarang sangat sulitlah menghapus konflik itu secara memuaskan.

Itulah sebabnya Indonesia dalam tahap pembangunan hukum nasional masih dalam tahap mencari konsep hukum nasional yang masih benar-benar dapat menjunjung usaha serta harapan yang sedang membangun.

Indonesia belum memiliki sistem hukum nasional yang baru karena :

Indonesia belum mempunyai konsep untuk membentuk hukum nasional yang baru tersebut.

*    Menurut Arif Sidarta

Ia mengusulkan, tata hukum ras Indonesia harus mengandung ciri-ciri

-          Berwawasan kebangsaan dan berwawasan nusantara

-          Mampu mengakomodasi kesadaran hukum kelompok etnis kebenaran dan keyakinan keagamaan.

-          Sejauh ………. terbentuk tertulis dan ternifikasi

-          Bersifat nasional yang mencakup rasioditas efektif nasional kewajaran, nasional kaedah-kaedah nilai

-          Aturan prosedural yang menjamin transportasi yang memungkinkan koefision nasional terhadap proses pengambilan putusan oleh pemerintah.

-          Responsif terhadap perkembangan aspirasi masyarakat

Senada usulan di atas adalah hasil seminar tentang hukum nasional di fakultas hukum nasional “Merekomendasikan hukum nasional yang sedang dibangun haruslah :

·         Berlandaskan Pancasila (filosofis) UUD 1945 (Konstitusional)

·         Berfungsi mengayomi, menciptakan ketertiban sosial, mendukung pelaksanaan pembangunan dan mengamankan hasil-hasil dari pembangunan.

c.    HUKUM DEMOKRASI RESPONSIF

……

d.    KARAKTER PRODUK HUKUM

Yaitu :

Sifat atau watak yang diidentifikasi memaksa yang tidak berlaku surat serta berlaku umum.

Karakter produk hukum ini terbagi atas 2 yaitu :

·         Imparetif                   :  Hukum yang harus ditaati bersifat mengikat dan memaksa

·         Fakultatif                  :  Hukum yang tidak aspiori namun / tetapi melengkapi atau mensubsidi.

HUKUM OTONOM HUKUM MENINDAS

Menurut Nomet dan Soznick

Hukum otonom dan hukum menindas berkaitan erta dengan bagaimana hubungan hukum dan penindasan.

Dikatakannya :

Masuknya pemerintah ke dalam bola yang bersifat menindas melalui hukum berhubungan erat dengan masalah kemiskinan sumber daya pada elit pemerintah.

Penggunaan kekuasaan yang bersifat menindas terdapat pada masyarakat yang masih berada pada tahap pembentukan tatanan politik tertentu.

Hukum berkaitan erat dengan kekuasaan, tata hukum tidak makin erat jika tidak terikat pada suatu tata tertentu yang menyebabkan hukum mengefektifkan kekuasaan.

Jika demikian maka pihak yang berkuasa dengan baju otoritasnya mempunyai kewenangan yang sah menuntut warga negara. Agar mematuhi kekuasaan yang bertahta.

Penggunaan kekuasaan itu bisa melahirkan karakter hukum yang menindas dan karakter hukum yang otonom.

KONFISURANSI POLITIK

PRODUK HUKUM

Hukum sebagai produk politik indikator :

Proses pembuatan sifat dan fungsinya kemungkinan / penafsiran

Dipandang sebagai : Fontulasi yuridis :

    • Dari kehendak politik
    • Yang saling perinteraksi dan bersidang

Konfigurasi politik tertentu :

·         Akan melahirkan

·         Produk hukum

·         Karakter hukum

KONSEP DEMOKRASI MODERN

Konsep Demokrasi Modern

Kebijakan publik tidaklah berarti :

Utusan fikiran  / pendapat dari pejabat yang mewakili rakyatnya.

Tetapi pendapat / opini publik memper ……….  kebijakan publik.

Orientasinya kepada politik.

Kebijaksanaan :

Usaha untuk mencapai tujuan tertentu dalam kurun waktu tertentu

Tujuannya untuk kepentingan umum

Masyarakat modern

Tingkat teknologi / industri tinggi

Tidak terlepas dari masalah sosial

Ex :

-          Lingkungan

-          Sumber daya

-          Pengangguran

-          Agenda tetap pemerintah

Untuk dapat menyelesaikan dibuat dalam kebijaksanaan pemerintah.

HAM & Humanieter

Posted: 23/04/2011 in semester 5

11-Maret 2008

Ham menyangkut semua hal dalam aspek kehidupan manusia misalnya :

  1. aspek social
  2. aspek hokum
  3. aspek politik
  4. aspek agama
  5. aspek budaya

Pelanggaran HAM tsb sering terjadi dalam kehidupan manusia namun dalam hal ini kita tidak sadar karena telah melakukan pelanggaran terhadap HAM tsb.

Pendiskriminasian terhadap HAM ini dimata Allh tidak ada karena antara manusia yang satu dengan yang lain sama derajatnya, namun dengan berjalannya kehidupan pendiskriminasian tehadap HAM muncul diantaranya :

Ex  :     Diskriminasi warna kulit di Afrika

            Perbudakan-Perbudakan

HAM Adalah  :

Hak pokok atas hak dasar manusia yang telah dibawa sejak lahir yang diberikan oleh Allah yang bersifat suci dan tidak boleh dilanggar oleh siapapun juga

Pelanggaran terhadap HAM tidak terlepas dari tingkah laku manusia

EX  :  Nafsu

Pengaturan HAM dalam UUD’45

  1. Alinea 1

Alenia 2

Alenia 3

Alenia 4

  1. Batang Tubuh

Pasal 27 – 34

Pengertian HAM lebih Luas dari pada pengertian kewarganegaraannya baik ruang lingkupnya maupun segala bidangnya.

1 April 2008

Pemakaian istilah bila ditinjau dari ruang lingkup berlakunya aturan Mengenai “Hak asasi Manusia” istilah HAM punya ruang lingkup luas terlepas dari perbedaan agama, suku, kebangsaan, kewarganegaraan dan kebudayaan

ARTINYA

Pemberlakuan Hak2 asasi dalam aturan sama sekali tidak adanya perbedaan antara manusia yang satu dengan yang lain, sementara hak manusia hak warga Negara punya ruang lingkup sempit yang berlaku pada suatu negara tertentu bagi warga negaranya

Peristilahan tersebut dapat ditemukan dalam konstitusi dan UUD mengatur warga negaranya  ex  :  UUD’45

Adanya pengaturan tentang hak2 asasi manusia tercantum di beberapa pasal dalam kalimat    “ Tiap2 warga Negara atau setiap warga Negara”

Pengertiah Ham

1.      Dalam arti luas

Berlaku universal atau tidak ada diskriminasi ras,budaya, agama, kewarga negaraan, dan lain-lain.

2.    Dalam arti sempit

Khusus warga Negara tertentu

Ex. UUD’45 atau konstitusi, terdapat dalam pasal-pasal tiap- tiap warga Negara

Walaupun secara formal seluruh negara – negara mengakui perlindungan terhadap HAM namun pelaksanaannya bermacam ragam corak dan bentuknya. Ini bersumber dari pola penafsiran dan persepsi penguasa terhadap hak – hak pokok manusia, yang lebih penting dengan adanya pengakuan secara formal juga yang lebih penting sudah menjadi indikasi bahwa pemerintah berkeinginan bertindak secara legal dan berusaha mempersempit sekecil mungkin terjadinya pelanggaran HAM.

Pengertian HAM

1.    UMAR SENO AJI

HAM adalah hak yang melekat pada martabat manusia sebagai insan ciptaan Allah YME, misalnya hak hidup, kekebasan keselamatan dan kesamaan, yang sifatnya tidak boleh di langgar oleh siapapun.

2.    DARJI DARMO DIHARJO

HAM adalah hak dasar atau hak pokok yang dibawa oleh manusia sejak lahir sebagai anugerah Tuhan YME hak asasi ini menjadi dasar dari pada hak – hak dan kewajiban.

3.    JOKO PRAKOSO

HAM adalah semua hak – hak yang dimiliki oleh setiap manusia yang hidup didunia ini menurut kodratnya yang melekat tidak dapat dipisahkan dari pada hakekatnya sehingga bersifat suci.

Dari beberapa pengertian diatas didalamnya mencakup beberapa anasir atau unsure  :

1.      Merupakan anugerah tuhan yang maha esa,

2.      melekat pada diri manusia sejak ia lahir

3.      bersifat suci tidak dapat dirampas

4.      Tidak dapat diganggu oleh siapapun juga

Dari keempat unsure tsb diatas dapat ditarik kesimpulan tentang definisi HAM yaitu  :

Hak dasar dari seorang yang diperoleh secara alami/kodrat dari tuhan yang maha esa yang melekat sejak lahir, karena merupakan anugerah dari tuhan yang maha esa maka hak ini bersifat suci dan karena suci maka tidak dapat diganggu dan dirampas oleh siapapun.

Ham merupakan Anugerah dari tuhan yang maha esa pada setiap hamba nya yang tidak boleh dilanggar tanpa memandang aksesori yang ada pada dirinya, kapan saja dan dimana saja.

Tetapi dalam sejarah hidup manusia adanya hal kontatersier dari maksud luhur HAM itu antara lain  :

  1. Manusia diperjual belikan, sebagai budak, turunan budak, juga menjadi budak. Pengertiannya manusia mempunyai hak yang sama jadi manusia tidak dapat diperjual belikan
  2. Memperlakukan orang seperti robot yang hanya bekerja sebagaimana diperintahkan oleh tuannya atau rajanya, tidak boleh berfikiran bebas, dan berbuat bebas
  3. Pengertiannya Dimana seseorang dengan kekuasaannya melakukan pengekangan atau pembelengguan terhadap orang lain.Dalam kondisi sekarang hal tersebut
  4. Membebankan pajak sesuka hatinya kepada rakyat
  5. Pemberian gelar yang bagus pada turunan raja atau bangsawan, pemimpin agama dilengkapi hak istimewa tanpa kewajiban apapun
  6. Adanya jurang pemisah antara penjajah dengan bangsa terjajah

Pengertiannya bangsa penjajah merasa bangsa yang dijajahnya lebih rendah sehingga tidak dapat bertemu antara penjajah dengan yang dijajah.

Kalau kita berbicara tentang HAM timbul dalam pikiran Hak2 dan kewajiban asasi manusia, manusia tidah hanya boleh teringat akan hak sendiri tetapi juga menyadari akan kewajiban yang harus dipenuhi dalam pergaulan hidup bermasyarakat.

Kewajiban Asasi selayaknya dipenuhi baru kemudian menuntut hak dalam masyarakat yang individualis dengan sistim liberalisme ada kecenderungan pelaksanaan HAM berlebihan tanpa ada pembatasan didasari pada kebebasan sebaliknya masyarakat Yang Kolektif dengan system totaliter HAM dianggap sebagai Objek bukan subjek.

HAM tidak dpat dituntut secara mutlak karena penuntutan itu berarti melanggar hak asasi orang lain mempunyai hak dan mempergunakan hak adalah 2 perkara yang berbeda wujudnya.

Mempergunakan Hak kepentingan orang lain dan nasional tidak boleh dilengahkan oleh karena itu pelaksanaan HAM harus dibatasi dengan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh penyelengaraan Negara diantaranya :

1.      kebebasan menyatakan pendapat tetapi pendapat yang bertanggung jawab

Menyatakan pendapat dari person (perorangan) baik secara tertulis maupun tidak tertulis, pendapat yang bertanggung jawab sesuai yang termaktup dalam UUD’45 pasal 28.

2.      Kebebasan memeluk agama tetapi tidak bebas untuk tidak beragama

Termaktup dalam UUD’45 pasal 29  dan piagam jakarta 22 juni 1945

3.      Kebebasan bergerak tetapi bergerak tidak untuk bertentangan dengan peraturan yang ada

4.      Hak untuk ikut serta dalam pemerintahan berarti harus memenuhi persyaratan dan kemampuan untuk itu.

Contoh  :

1.      Hak pilih aktif.

Dipilih dan memilih ex  :  Warga negara

2.      Hal pilih Pasif.

Memilih  Ex  : Pegawai negeri sipil

Di zaman Orba Pelanggaran Ham  dari hak ini bisa dilihat jika dalam suatu daerah, partai dari pemerintah yang sedang berkuasa kalah, maka daerah tersebut jauh tertinggal kemajuannya dari daerah dimana partai dari penguasa menang.

5.      Hak untuk memiliki, membeli, menjual dan memanfaatkan sesuatu diperbolehkan secara legal

6.      Hak untuk memiliki pendidikan berarti tersimpul pula kewajiban melaksanakan kewajiban

Hak untuk memiliki pendidikan Dalam masa kini terutama di Indonesia sangat tertinggal jauh dari negara2 lain, untuk mengejar ketinggalan dari negara lain maka pendidikan di Indonesia perlu ditingkatkan dan pendidikan menjadi suatu kewajiban bagi setiap warga negara di Indonesia.

Pada asasnya manusia adalah sama tanpa melihat perbedaan2. Perbedaan bukanlah bertujuan untuk memisahkan menggolongkan, mengklasifikasikan, melainkan untuk saling mengisi, memberi, dan menerima antara sesame manusia.

Hak2 yang ada tidak bisa semaunya dipergunakan oleh karena itu dengan adanya UUD’45 sebagai pembatas maka hak2 yang ada pada manusia menjadi bertanggung jawab karena hak orang lain terdapat di dalamnya.

Analisa

Hak tidak dapat dituntut secara mutlak karena penuntutan merupakan pelanggaran hak asasi orang lain jadi yang dapat membatasi adalah Undang-Undang

8 April 2008

Sebagian catatan merupakan keterangan dari catatan 1 April 2008

Pengertian Pasal 34 UUD’45 Adalah  :

Suatu jaminan bagi fakir miskin dan anak terlantar dari negara atau pemerintah untuk dapat hidup layak sebagai mana mestinya.


15 April 2008

Klasifikasi HAM

Sebagaimana diketahui HAM merupakan hak dasar yang melekat pada diri seseorang semenjak ia lahir dan tidak boleh dilanggar oleh siapapun juga.

Pengertian HAM

Hak yang dimiliki, diperoleh dan dibawa bersama dengan kelahiran atau kehadirannya di dalam kehidupan masyarakat.

Hak2 tersebut dimiliki tanpa perbedaan atas dasar bangsa, ras atau kelamin dan karena itu bersifat asasi serta universal

HAM ada 3 menurut John Locke (1632-1704)

1.      Hak untuk hidup

2.      Hak untuk kemerdekaan hidup

3.      Hak milik

Pada tahun 1941 oleh Rosevelt mengembang HAM itu dengan konsep kebebasan

1.      kebebasan berpendapat

2.      Kebebasan beragama

3.      kebebasan dari keterikatan

4.      kebebasan dari kekurangan

Dalam prakteknya sekarang HAM tersebut banyak sekali di langgar, adanya diskriminasi dan lain2 semacamnya.

Dasar Hukum pemberian Perlindungan HAM

1.      Perjanjian tentang hak2 sipil & Politik

2.      Perjanjian Tentang hak2 Ekonomi, sosial budaya

Dari konvensi tersebut maka dapat dilihat klasifikasi HAM tersebut Yaitu :

1.      Hak asasi Pribadi, antara lain  :

-   Kebebasan menyatakan pendapat

-   Kebebasan memeluk Agama

-   Kebebasan bergerak

2.      Hak2 Asasi Ekonomi, meliputi  :

-   hak untuk memiliki

-   Hak untuk memilih

-   Hak untuk menjual

-   Hak untuk memanfaatkan sesuatu benda

3.      Hak untuk dapat perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan

4.      Hak asasi politik yaitu  :

-   Hak memilih dan dipilih dalam pemilu

-   Hak untuk ikut serta dalalm pemerintahan

-   Hak mendirikan parpol

5.      Hak asasi Sosial & Kebudayaan

-   Hak untuk memiliki pendidikan

-   Hak untuk menikmati kesenian, kebudayaan

6.      Hak asasi untuk mendapatkan perlakuan tata cara Peradilan

-   Tata Cara penggeledahan

-   Tata cara Penangkapan dalam sistim hukum pidana

10 Hak menurut UU No 9 Tahun 1999

1.      Hak untuk hidup

2.      Hak untuk berkembang

3.      Hak untuk mengembangkan diri

4.      Hak untuk memperoleh keadilan

5.      Hak atas kebebasan pribadi

6.      Hak asasi rasa aman

7.      Hak atas kesejahteraan

8.      Hak atas ikut serta dalam pemerintahan

9.      Hak wanita

10.    Hak hidup

22 April 2008

Pelanggaran terhadap HAM itu dapat kita lihat dalam prakteknya di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Hak yang diberikan oleh tuhan  :

1.      Hak untuk hidup

2.      Hak untuk beragama

Pada Zaman Yunani

Agama ditentukan olehraja

Abad Pertengahan

Hanya ada 1 agama yaitu kristen yang menentukan agama itu adalah raja, selain dari agama kristen tidak boleh ada.

1948 pengakuan menyeluruh tentang HAM yang tertuang dalam Deklarasi of Independen

Tahun 1966 ditetapkannya konvenan international


30 April 2008

PELAKSANAAN HAM DALAM PANCASILA & UUD’45

I.              Hubungan Pancasila dengan UUD’45

1.    Pembukaan UUD 1945 Alenia 4 memuat sila-sila dari Pancasila.

2.    Pembukaan UUD 1945 merupakan pokok-pokok pikiran yang meliputi suasana kebatinan UUD 1945 & Perwujudan cita-cita hukum dasar negara.

3.    Pokok-pokok pikiran tersebut di jelaskan dalam pasal-pasal UUD 1945

4.    Suasana kebatinanUUD 1945 & cita-cita hukum UUD’45 bersumber atau dijiwai oleh falsafah Pancasila dengan demikian pembukaan UUD 1945 memiliki hubungan satu kesatuan dengan pasal-pasalnya

5.    Nilai-nilai pembukaan UUD’45 hrus menjunjung tinggi maka dengan demikian pasal-pasal UUD’45 harus mengandung prinsip HAM

II.            PRINSIP HAM DALAM SILA-SILA DARI PANCASILA

1.   Sila I Ketuhanan yang maha esa

      -           Adanya pengakuan terhadap ketuhanan yang maha esa

      Melalui keyakinan beragama yang mana di Indonesia keyakinan beragamaitu telah didasari menurut agama Islam, Kristen, Protestan, bundha dan hindu.

-     Adanya jaminan untuk melaksanakan ibadah menurut agama masing-masing

-     Setiap Agama memiliki hak yang sama kedudukannya di hadapan negara.

-     Pengakuan terhadap tuhan yang maha esa berarti merupakan pengabdian dalam rangka mengikuti perintah dan larangannya.

2.   Sila II kemanusiaan yang adil dan beradap

-     Setiap orang diperlakukan secara pantas tidak boleh di siksa dan dihina

-     Kemanusiaan artinya mengakui seluruh manusia sebagai sama-sama mahlik ciptaan tuhan.

-     Segala bangsa sama derajatnya artinya adanya pengakuan kemerdekaan bagi semua bangsa dengan menolak kolonialisme dan imperialisme dengan alasan apapun dan bentuk apapun.

-     Kemanusiaan juga berarti adanya pengakuan manusia secara individu dan sebagai mahluk sosial

      *     Pengakuan manusia sebagai Individu yaitu :

Seorang manusia yang memiliki HAM dapat dinikmati dan dipertahankan oleh siapapun.

*     Pengakuan manusia sebagai mahkluk sosial

      Penggunaan HAM tidak boleh melanggar hak asasi orang lain.

     

3.    Sila III Persatuan Indonesia

-   Adanya sikap yang mengutamakan kepentingan bangsa diatas kepentingan suku, golongan dan partai.

-   Suku, golongan dan partai mempunyai kedudukan yang sama dalam negara Indonesia.

-   Adanya keseimbangan antara golongan yang I dengan golongan yang lainnya

-   Adanya sikap saling hormat menghormati antara golongan, suku dan partai

-   Adanya kesadaran persatuan merupakan upaya adanya jaminan perlindungan HAM

4.    Sila IV Kerakyatan yang dipimpin oleh Hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.

-   Kerakyatan berarti :

      Kekuasaan negara berada di tangan rakyat.

-   Kedaulatan rakyat berisi pengakuan dalam harkat dan martabat manusia

-   Pengakuan akan harkat dan martabat manusia berarti :

Menghormati dan menjunjung tinggi segala hak asasi yang melekat padanya.

-   Kedaulatan rakyat disalurkan melalui lembaga legislatif

-   Perwujudan dan penyaluran aspirasi melalui lembaga legislatif maksudnya adalah :

Setiap orang berhak ikut serta dalam pemerintahan dan jabatan-jabatan negara lainnya

-   Kedaulatan rakyat bersifat musyawarah dan mufakat serta adanya tenggang rasa.

5.    Sila V Keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia

-   Wujudnya adalah melakukan kesejahteraan umum bagi seluruh anggota masyarakat.

-   Keadilan dalam sila ke V ini adalah :

      Memberikan pertimbangkan dimana hak milik berfungsi sosial.

-   Tiap orang dapat menikmati kehidupan yang layak.

-   Tiap orang memperoleh kesempatan yang sama mencari nafkah dan jaminan hidup yang layak dalam lapangan ekonomi

-   Saling hormat dan saling menghargai serta saling membantu untuk kepentingan masyarakat dan negara.

                 

6 Mei 2008

Ham dalam negara hukum/dalam penegakan hukum

Salah satu ciri khas dari negara hukum adalah adanya HAM atau pengakuan HAM

Indonesia adalah negara hukum termuat dalam  :

1.      Pasal 1 ayat 3 UUD’45

Negara indonesia adalah negara hukum

2.      Penjelasan dalam UUD 1945

Tidak lazim dalam suatu UUD atau konstitusi ditemukan dalam 7 kunci pokok dalam sistem pemerintahan negara RI

Konstitusi tertulis dan tidak tertulis

UUD    :           tertulis (bagian tertulis dari konstitusi)

UUD    :           Perubahannya istimewa

UU       :           Perubahannya Biasa.

Saat sekarang ini masalah negara hukum masih dalam perbincangan dan perhatian khalayak ramai baik dalam berita2, kalangan2 politik, perdebatan2 di dalam maupun di luar parlemen termasuk juga melalui Pers sering di temukan istilah negara hukum, istilah ini sudah menjadi pokok pikiran para filosof sejak berabad-abad, sebaiknya suatu negara berdasarkan atas hukum hal ini telah digambarkan oleh :

1.   Plato dalam bukunya nomoi,

2.   Immanuel khan memaparkan prinsip2 negara hukum (formil),

3.   Yulius stahl prinsip hukum negara materil

sudah berabad-abad lamanya orang memikirkan cita-cita negara hukum, dikatakan sebagai cita-cita istilah negara hukum baru tampil kepermukaan abad ke 19.  sejak abad itu pengertian negara hukum mengalami berbagai perubahan negara hukum lebih dipandang sebagai pelajaran tentang kedaulatan parlemen menurut mereka negara hukum adalah negara yang seluruh didasarkan, diatur oleh UU yang telah ditetapkan semula

Dengan menelurusi teori TRIAS POLITICA timbul berbagai macam pendapat mengenai sifat negara hukum.

Ada pendapat mengatakan  :

  1. Bahwa suatu negara hanya dapat disebut sebagai negara hukum manakala negara itu mengurangi hak2 dasar warga negaranya berdasarkan ketentuan per UU-an.
  2. bahwa yang menjadi syarat pokok ialah kebebasan pengadilan, kebebasan melakukan kontrol sosial terhadap segala tindakan dari alat2 kekuasaan negara.

Secara umum syarat utama negara hukum

1.      Pengakuan Ham

2.      Peradilan bebas

3.      Asas legalitas

Delik-delik dalam KUHP

Posted: 23/04/2011 in semester 5

DELIK– DELIK DALAM KUHP


Hukum Pidana :

  – Materil

                                – Formil

Suruhan

                  – Larangan

Materil : –     Perbuatan apa

-       Oleh siapa

-       Apa hukuman

KUHP Terdapat 3 buku :        1. Buku I ———–à Ketentuan umum

                                                2. Buku II ———-à Kejahatan

                                                3. Buku III ———à Pelanggaran

v  Perbuatan pidana  

Unsur – unsur :

v  Objektif :

- ada perbuatan :  berbuat

      tidak berbuat

-   Melanggar UU

-   Ancaman hukuman

v  Subjektif :

-       Manusia

-       Kesalahan

-       Mampu mempertanggungjawabkan

HUKUM PIDANA :

·                     Delik – delik :

-       Perbuatan Pidana

-       Peristiwa Pidana

-       Tindak Pidana

·                     Delik :

-       Dollus ——–à Sengaja, yaitu perbuatan yang sengaja kita kehendaki dan akibatnya juga dikehendaki.

Contoh : mengambil barang orang, akibatnya kita menguasai barang tersebut

-       Culpa ——–à Kelalaian / tanpa sengaja, yaitu perbuatan yang tidak dikehendaki dan akibatnya tidak kita kehendaki.

·                     Delik :

-       Materil ——-à yang dilarang dari segi pelarangannya, yang dilarang adalah akibatnya.

Contoh : membunuh orang yang mengakibatkan orang itu mati pasal 338 dan 340.

-       Formil ——–à yang dilarang adalah perbuatannya, cara perbuatannya yang dilarang

KEJAHATAN  adalah Perbuatan yang merugikan diri sendiri dan orang lain yang timbul dari dalam hati sipelaku.

Kejahatan merupakan Recht delicten

Tindak pidana umum memuat dasar – dasar / prinsip – prinsip yang mempunyai kesamaan pasa semua perbuatan yang dapat dihukum, sedangkan bagian khusus memuat perincian dan perumusan perbuatan yang dapat dihukum serta ancaman hukumannya terhadap setiap perbuatan tersebut.

KUHP terdiri dari 3 buku yaitu :

1. Ketentuan umum                      pasal    1    – 103

2. Kejahatan                                  pasal    104 – 488

3. Pelanggaran                              pasal    489 – 570

Penggolongan tindak pidana dalam KUHP ada yang disebut dengan recht delicten, dan wet delicten. Recht delicten merupakan perbuatan – perbuatan yang dirasakan telah memiliki sifat tidak adil tidak wajar untuk dapat dihukum meskipun tidak terdapat dalam UU dan KUHP.

Wet delicten merupakan perbuatan – perbuatan yang dapat dihukum karena perbuatan tersebut ………………………………..

Pembagian menurut kepentingan hukum dapat digolongkan kepada 3 jenis :

  1. Kepentingan perseorangan
  2. Kepentingan masyarakat
  3. Kepentingan negara

Tindakan – tindakan terhadap :

v  KEJAHATAN

  1. Kejahatan terhadap …………………….

      Bab 1,2,3,4

  1. Kejahatan yang berhubungan dengan kekuasaan negara

      Bab 8,28

  1. Kejahatan terhadap kepentingan masyarakat

      Bab 5,6,29

  1. Kejahatan pemalsuan

      Bab 9,10,11,12

  1. Kejahatan terhadap kepentingan perseorangan, terdiri dari kejahatan terhadap jiwa

      Bab 19.

      Misal : Pembunuhan

  1. Kejahatan terhadap badan

      Bab 15,20,21

      Misal : Penganiayaan terhadap badan

  1. Kejahatan terhadap kemerdekaan

      Bab 18

      Misal : Sandra

  1. Kejahatan terhadap kehormatan

      Bab 18,16,17

      Misal : Difitnah

  1. Kejahatan terhadap kekayaan orang

      Bab 22,23,24,25,26,27,30

      Misal : Pencurian

v  PELANGGARAN

Terdapat pada buku ketiga

Terdiri dari pasal 489 – 570

Pembagian bab ini sama dengan pembagian bab 2.

Adapun pembagiannya :

  1. Pelanggaran terhadap kepentingan negara meliputi :
    1. Kedudukan negara diatur Bab 10
    2. Kekuasaan umum diatur Bab 3,8
  2. Pelanggaran terhadap kepentingan masyarakat

Diatur pada bab 1,2,9

  1. Pelanggaran terhadap kepentingan perseorangan

Diatur pada bab 5,4,6,7

Unsur – unsur yang terdapat dalam tindak pidana :

  1. Unsur objektif
  2. Unsur Subjektif

Ad.1. Unsur Objektif

            Pada umumnya terdiri dari perbuatan atau suatu akibat

Ad.2. Unsur Subjektif

            Unsur yang terdiri dari suatu kehendak atau tujuan yang terdapat jiwa seseorang unsur tersebut sengaja, niat sipelaku.

Menurut SATOCHIT, unsur tindak pidana terdiri dari :

  1. Unsur Objektif
  2. Unsur Subjektif

Unsur Objektif terdiri dari :

  1. Suatu tindak tanduk
  2. Suatu akibat tertentu
  3. Keadaan

Unsur Subjektif terdiri dari :

  1. Dapat dipertanggung jawabkan
  2. Kesalahan

Menurut R.SUSILO membagi unsur :

  1. Unsur Objektif
  2. Unsur Subjektif

Ad.1. unsur Objektif

Unsur objektif yaitu yang terdiri dari perbuatan manusia baik yang positid maupun negatif yang menyebabkan adanya pelanggaran tersebut. Akibat perbuatan manusia tersebut membahayakn kepentingan umum, yang menurut hukum pidana dapat dipidana.

Keadaan – keadaan ini bisa terdapat pada perbautan bisa juga setelah perbuatan itu dilakukan.

Sifat melawan hukum dapat dipidana, yaitu perbuatan yang bertentangan dengan UU.

Ad.2. Unsur Subjektif

Unsur yang bersifat subjektif yaitu yang terdiri dari schuld dari orang yang melanggar pidana artinya pelanggaran itu karena dapat dipertanggungjawabkan oleh sipelanggar.

PEMERASAN DAN PENGANCAMAN

Pasal 368 ———à Pemerasan

Berbunyi :  barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sediri atau orang lain atau melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan, dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan.

Pasal 368 (Pemerasan) :

Unsur – unsurnya :

                                        

v  Unsur Objektif :

  1. Memaksa orang
  2. dengan kekerasan atau ancaman kekerasan
  3. agar orang itu memberikan suatu barang yang seluruhnya atau sebahagian milik orang itu atau orang lain (Pihak III) membuat hutang meniadakan atau menghapus piutang.

v  Unsur Subjektif:

Yaitu dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.

Pasal 369 ——————à Pengancaman

Berbunyi : Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan ancaman pencemaran baik dengan lisan maupun tulisan, atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa seorang supaya memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang atau menghapuskan piutang, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

v  Unsur Objektif :

  1. Memaksa orang dengan ancaman :
    1. Menista
    2. Menista dengan surat
    3. Membuka rahasia
  2. Agar supaya orang itu :
    1. Memberikan kepadanya sesuatu barang kepunyaan orang itu atau orang lain
    2. Menghapuskan utang
    3. Membuat piutang

v  Unsur Subjektif:

Yaitu dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.

Pasal 368 —–à Pemerasan —-àancaman kekerasan —à pemaksaan —à delik biasa

Pasal 369 —–à Pengancaman –à – menista                     ———à delik aduan

                                                            – Buka rahasia

Pengancaman —à Menguntungkan diri sendiri

Contoh : Yahya Zaini dengan maria eva, dengan menggunakan foto-foto maka timbullah menista/ membuka rahasia.

Dikatakan delik aduan karena delik bisa diungkap apabila pihak yang dirugikan mengadu

Pasal 365 ayat 1 :

-       Pencurian unsurnya mengambil

-       Paksaan unsurnya Penyerahan

Persamaan pencurian dan paksaan adalah sama – sama memakai kekerasan.

Pasal 372 ———————–à Penggelapan

Berbunyi : Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.

v  Unsur Objektif :

1.Memiliki

2. barang yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain

  1. Barang itu ada padanya atau dikuasainya bukan karena kejahatan

v  Unsur Subjektif:

  1. Dengan sengaja
  2. Dengan melawan hukum

Penggelapan dalam bentuk Pemberatan Pasal 374

Berbunyi : Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.

v  Unsur  Objektif:

1.     Memenuhi unsur objektif dalam pasal 372 ditambah unsur-unsur yang memberatkan hukuman :

1.    Oleh seseorang

2.    Barang dibawah kekuasaannya karena hubungan kerja secara pribadi. Hubungan kerja dalam mata pencaharian atau profesinya memperoleh upah uang.

v  Unsur Subjektif:

Yaitu memiliki barang orang lain.

PERBEDAAN PENCURIAN & PENGGELAPAN

Pencurian                                                      Penggelapan

1. Mengambil barang orang tanpa izin           1. Mengambil/memiliki barang orang lain

    Dengan tanpa hak                                           dengan ada hak

2. Letak barang pada si korban                      2. Letak barang pada si pelaku

3. Melawan hak                                              3. Dikuasai orang dgn tidak melawan hak

Pasal 361 ——————-à Pencurian

  1. Pencurian ternak
  2. Pencurian pada waktu kebakaran, peletusan, banjir, gempa bumi atau gempa laut, peletusan gunung api, kapal karena terdampar, kecelakaan kereta api, huruhara, pemberontakan atau bahaya perang.
  3. Pencurian waktu malam dalam sebuah rumah atau di perkarangan tertutup yang ada rumahnya dilakukan oleh orang yang ada disitu, tiada dengan setahu atau tiada dengan kemauan yang berhak.
  4. Pencurian dilakukan oleh 2 orang atau lebih bersama-sama.
  5. Pencurian yang dilakukan untuk dapat masuk ketempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri itu dengan jalan membongkar, merusak atau memanjat atau memakai anak kunci langsung perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

-       Hewan ternak berarti berkuku satu atau yang memamah biak.

-       Pencurian waktu malam dalam satu rumah ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

-       Rumah adalah tempat kediaman orang atau dimana orang bertempat tinggal lebih tepat setiap tempat yang dibuat oleh sedemikian rupa untuk kediaman seseorang disamping rumah juga gerbong kereta api, perahu, kereta cepat dibuat tempat kediaman seseorang hingga setiap bangunan yang dibuat sedemikian rupa untuk tempat kediaman termasuk dalam pengertian rumah.

-       Pekarangan tertutup adalah sebidang tanah yang mempunyai tanda-tanda batas yang nyata, tanda-tanda mana menunjukkan bahwa tanah dapat dibedakan dari bidang-bidang tanah sekelilingnya tertutup tidak selalu dikelilingi dengan tembok atau pagar sebagi tanda batas, tanda-tanda bakas dapat juga terdiri atas saluran air tumpukan batu-batuan, tumbuh-tumbuhan, pagar bambu sebagai unsur juga ditetapkan bahwa didalam perkarangan tertutup itu harus berdiri suatu tempat kediaman orang.

-       Pencurian dilakukan 2 orang atau lebih secara bersama-sama.Pencurian harus dilakukan 2 orang atau lebih secara kerjasama scr fisik atau psikis.

-       Pembongkaran dan perusakan, kedua unsur ini mempunyai pengertiaan yang sama yaitu merusak hanya pembongkaran mempunyai sifat-sifat lebih besar/hebat daripada pengrusakannya. Pembongkaran juga ditujukan terhadap benda-benda yang besar perusakan terhadap barang-barang yang kecil membuat lubang dinding tembok. Rumah melepasan jendela atau pintu rumah hingga terdapat kerusakan besar, pecah atau patah termasuk unsur pembongkaran sedangkan perusakan menimbulkan perusakan kecil seperti memecah kaca pintu atau jendela merusak kunci pintu antara pembongkaran dan pengrusakan terdapat pebedaan yang garaduil saja. Kedua unsur itu menimbulkan kerusakan – kerusakan pada benda yang menimbulkan perubahan didalam suatu benda dan pada bentuk semula.

-       Pemanjatan, dalam memanjat termasuk juga :

1.     Memasuki rumah melalui lobang yang sudah ada tetapi tidak diperuntukkan untuk jalan masuk.

2.     Memasuki rumah melalui lubang yang sengaja digali,

3.     Demikian juga melalui selokan atau parit untuk penutup jalan.

Menurut pasal 99 :

  1. Memasuki rumah melalui pintu masuk, tetapi melalui lubang yang terdapat pada dinding rumah yang kebetulan rusak atau kebetulan sdang diperbaiki, lubang mana tidak diperkenankan memasuki rumah atau jendela tanpa daun jendela.
  2. Memasuki rumah dengan membuat galian lubang didalam tanah (Menggangsir).
  3. Memasuki rumah dengan melalui saluran air/parit yang dapat mengelilingi rumah itu sebagai penutup.

Pasal 100——————-à KUNCI PALSU

Dengan anak kunci palsu termasuk segala alat yang lain diperuntukkan untuk membuka kunci, penafsiran ini merupakan perluasan. Dengan diartikan segala benda atau alat yang dipergunakan untuk membuka kunci seperti sepotong kawat, paku, besi, anak kunci yang sama dengan anak kunci yang aslinya tetapi bukan anak kunci yang dipergunakan untuk membuka kunci oleh pemiliknya.

Surat palsu ——–à Surat yang asli belum diterbitkan

Pemalsuan ——–à Surat yang aslinya sudah ada

Perintah palsu adalah surat perintah yang seakan – akan dikeluarkan oleh orang yang berwenang membuatnya berdasarkan Undang – Undang.

Pakaian jabatan palsu adalah pakaian yang dipakai oleh seorang yang seakan – akan orang itu berhak atas pakaian itu menurut peraturan yang berlaku.

Pencurian, kekerasan ———à pasal 365

Perbedaan antara perbuatan dengan membuat surat palsu dan memalsu surat adalah :

Pasal 263 ————————–à Pemalsuan Surat

Ayat 1 : Barang siapamembuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah – olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun.

Ayat 2 :   Diancam dengan pidana yang sama, barng siapa dengan sengaja memakai surat palasu atau yang dipalsukan seolah – olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.

Pasal 263 adalah bahwa membuat surat palsu, sebelum perbuatan dilakukan belum ada surat, kemudian dibuat suatu surat yang isinya sebagian atau seluruhnya adalah bertentangan dengan kebenaran palsu. Tidak demikian dengan perbuatan memalsu surat. Sebelum perbuatan itu dilakukan sudah ada sebuah surat yang asli, kemudian pada surat yang asli ini, terhadap isinya termasuk tanda tangan dan nama sipembbuat asli dilakukan perbuatan memalsu yang akibatnya surat yang semula benar menjadi surat yang sebagian oleh seluruh isinya tidak benar dan bertentangan dengan kebenaran.

Pasal 365 ———————à Pencurian dengan kekerasan

Ayat 1 :   Diancam dengan pidana penjara palinglama sembilan tahun pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.

Ayat 2 :      Diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun ;

                  1). Jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, dijalan umum atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan.

                  2). Jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

                  3). Jika masuk ketempat melakukan kejahatan dengan merusak memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

                  4). Jika perbuatan mengakibatkan luka – luka berat.

Ayat 3 :      Jika perbuatan mengakibatkan kematian, maka diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

Ayat 4 :      Diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua tahun,jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu,disertai pula oleh salah satu hal yang diterangkan dalam no. 1 & 3.

Unsur – unsur pasal 365 KUHP :

v  Unsur Objektif :

1. Pencurian dengan didahului, disertai, diikuti atau kekerasan atau ancaman    kekerasan terhadap seseorang.

v        Unsur Subjektif :

Dengan maksud untuk mempersiapkan atay mempermudah pencurian itu atau jika tertangkap tangan memberi kesempatan bagi diri sendiri atau peserta lainnya dalam kejahatan itu.

Yang dikatakan dengan kekerasan adalah setiap perbuatan yang mempergunakan tenaga badan atau fisik yang tidak ringan.

Penggunaan kekerasan terwujud dalam bentuk memukul dengan sengaja, memukul dengan senjata, menyekap, mengikat, menahan., dsb.

Pasal 378 ———————à Penipuan

Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat,ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

Unsur – unsur pasal 378 KUHP :

v  Unsur Objektif :

Membujuk atau menggerakkan orang lain dengan alat pembujuk / menggerakkan :

a.    Memakai nama palsu

b.    Memakai keadaan palsu

c.    Rangkaian kata-kata bohong

d.    Tipu muslihat, dengan tujuaan agar menyerahkan sesuatu barang, membuat hutang, menghapus piutang

v        Unsur Subjektif :

a.    Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain.

b.    Dengan melawan hukum.

Pengertian nama palsu

Nama palsu adalah :

  1. Penggunaan nama yang bukan namanya sendiri tetapi nama orang lain, bahkan penggunaan nama yang tidak dimiliki oleh siapapun juga termasuk penggunaan didalam nama palsu, dalam nama ini termasuk juga nama tambahan dengan syarat yang tidak dikenal orang lain.
  2. keadaan / sifat palsu ialah pemakaian keadaan / sifat palsu. Seseorang bahwa ini ada dalam keadaan tertentu, keadaan mana memberikan hak – hak kepada seorang swasta yang mengaku anggota polisi.
  3. kemudian rangkaian kata-kata bohong disyaratkan, bahwa harus terdapat beberapa kata bohong yang diucapkan suatu kata bohong saja dianggap tidak cukup sebagai alat penggerak ataupun alat pembujuk. Rangkaian kata-kata bohong yang diucapkan secara tersusun, sehingga merupakan suatu cerita yang dapat diterima sebagai suatu yang logis dan benar jadi kata – kata itu tersusun hingga kata yang satu membenarkan atau memperkuat kata yang lainnya.
  4. tipu muslihat

adalah perbuatan – perbuatan yang dilakukan se demikian rupa hingga perbuatan – perbuatan itu menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran dari sesuatu kepada orang lain. Jadi tidak terdiri atas ucapan, tetapi atas perbuatan saja sudah dapat dianggap sebagai tipu muslihat, menunjukkan surat-surat palsu, memperlihatkan barang yang palsu.

Membujuk atau menggerakkan orang agar menyerahkan,istilah menggerakkan sebenarnya lebih tepat dipergunakan dari istilah membujuk untuk melepaskan setiap hubungan dengan penyerahan (levering) dalam pengertian hukum perdata.

Dalam perbuatan menggerakkan orang untuk menyerahkan harus di syaratkan adanya hubungan kausal antara alat penggerak itu dan penyerahan barang. Penyerahan sesuatu barang yang telah terjadi sebagai akibat penggunaan alat penggerak itu belum cukup terbukti tanpa mengemukakan pengaruh – pengaruh yang ditimbulkan karena dipergunakan alat-alat penggerak. Alat – alat itu harus pertama-tama harus menimbulkan dorongan didalam jiwa seseorang untuk menyerahkan sesuatu barang. Fisik dari korban karena penggunaan  alat penggerak, tergerak sedemikian rupa hingga orang itu melakukan penyerahan barang tanpa penggunaan alat atau cara itu korban tidak akan tergerak fisiknya dan penyerahan sesuatu tidak akan terjadi. Penggunaan cara-cara atau alat penggerak itu menciptakan sesuatu kondisi yang tepat untuk menyesatkan seseorang yang normal, hingga orang itu terperdaya karenanya.

Jadi apabila orang yang dibujuk atau digerakkan mengetahui atau memahami bahwa alat – alat penggerak/pembujuk itu tidka benar atau bertentangan dengan kebenaran maka fisiknya tidak tergerak dan karenanya ia tidak tersesar atau terperdaya, hingga dengan demikian tidak terdapat perbuatan menggerakkan atau membujuk dengan alat-alat penggerak meskipun orang itu menyerahkan barangnya.

Maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain adalah :

 Dengan maksud diartikan tujuan terdekat bila pelaku masih membutuhkan tindakan lain bila pelaku masih membutuhkan tindakan lain untuk mencapai keuntungan itu maka unsur maksud belum dapat terpenuhi. Maksud itu harus ditujukan kepada menguntungkan dengan melawan hukum, hingga pelaku harus mengetahui bahwa keuntungan yang menjadi tujuannya itu harus bersifat melawan hukum.

Syarat-syarat dari melawan hukum harus selalu dihubungkan dengan alat-alat penggerak yang digunakan, sebagaimana diketahui melawan hukum, berarti bertentangan dengan kepatutan yang berlaku didalam kehidupan masyarakat suatu keuntungan bersifat tidak wajar atau tidak patut menurut pergaulan masyarakat dapat terjadi, apabila keuntungan ini diperoleh karena penggunaan alat-alat penggerak, sebab pada keuntungan ini masih melekat kekurang patutan dari alat-alat penggerak yang dipergunakan untuk memperoleh keuntungan tadi. Jadi ada hubungan kausal antara penggunaan alat-alat peggerak dan keuntungan yang diperoleh dengan alat-alat penggerak tersebut diatas, tetap keuntungan itu akan bersifat melawan hukum.

Pengertian menguntungkan:

Menguntungkan adalah setiap perbaikan dalam posisi atau nasib kehidupan yang diperoleh atau yang akan dicapai sipelaku, pada umumnya perbaikan ini terletak didalam bidang harta kekayaan.  

PENGANIAYAAN

Terdapat pada pasal :

  1. Pasal 351, yaitu penganiayaan biasa
  2. Pasal 352, yaitu penganiayaan ringan
  3. Pasal 353, yaitu penganiayaan berat

Penganiayaan merupakan delik formil (Perbuatannya yang dilarang)

Penganiayaan diatur dalam pasal 351 yang dirumuskan sebagai dengan sengaja memberikan penderitaan badan pada orang lain dan dengan sengaja merugikan kesehatan orang lain. Doktrin menafsirkan penganiayaan sebagai berikut :

Setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau lupa kepada orang lain, luka terdapat apabila ada perubahan dalam bentuk badan manusia yang berlainan dengan bentuk semula sedangkan rasa sakit hanya cukup bahwa orang lain merasa sakit tanpa unsur dengan sengaja harus meliputi tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain, menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain merupakan tujuan atau kehendak dari sipelaku. Kehendak atau tujuan harus disimpulkan dari perbuatan yang dapat disimpulkan dari sifat dari perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit atau luka. Dalam hal ini harus ada sentuhan badan pada orang lain yang dengan sendirinya menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang itu. Misalnya memukul, menendang, dsb.

Disamping itu seperti mendorong, memegang dengan keras bersifat materil yang termasuk kwalifikasi penganiayaan. Apabila akibat rasa sakit atau luka timbul sebagai tujuan.

Pembuktian atas penganiayaan adalah cukup apabila termuat bahwa pelaku telah dengan sengaja melakukan perbuatan – perbuatan tertentu yang dapat menimbulkan rasa sakit pada orang lain dengan tujuan lain seperti orang tua memukul anak untuk menjamin ketertiban dalam lingkungan keluarga. Seorang ahli bedah melakukan pembedahan pada orang berdasarkan UU tidak dapat dikategorikan sebagai penganiayaan. Menimbulkan kerugian kesehatan orang lain di artikan melakukan perbuatan dengan maksud orang lain menderita sakit atau sesuatu penyakit, sedangkan sakit berarti gangguan atas fungsi dari alat – alat dalam badan manusia.

Kejahatan terhadap badan seseorang ——–à merupakan delik materil, karena lebih menekankan kepada tindakan / perbuatannnya / akibatnya.

 Pasal – pasalnya adalah :

1.  Pasal 351 —————à Biasa

2. Pasal 352 —————à Ringan

3. Pasal 353 —————à Berencana

4. Pasal 354 —————à Berat                                                                   DOLUS

5. Pasal 356 —————à Memberatkan

6. Pasal 357 —————à Penganiayaan dengan hukuman tambahan

7. Pasal 358 —————à Penyerangan / perkelahian

8. Pasal 355 —————à Penganiayaan berata direncanakan

9. Pasal 305 —————à Kewajiban memberikan hidup

10. Pasal 359 —————à               Kejahatan terhadap badan                    CULPA

11. Pasal 360 —————à               seseorang krn ketidak hati–hatian.

Pasal 351.

Unsur-unsurnya :

Melukai/merubah pada fisik seseorang, dan rasa sakit.

Pasal 352

Unsurnya :

Tidak menimbulkan rasa sakit

Pasal 354

Unsurnya :

Menimbulkan luka berat, akibatnya menimbulkan cacat, yang terdapat dalam pasal 90, berobah fikirannya dalam 4 minggu.

Pasal 356.

Unsurnya :

Yang memberatkan objeknya, misalnya PNS terhadap istrinya atau anaknya atau pembantunya.

Pasal 90 KUHP :

  1. Hilangnya panca indra
  2. Tidak dapat melaksanakan pekerjaan dalam waktu tertentu
  3. Tidak mungkin sembuh
  4. Berubah akal ± 4 minggu

LUKA BERAT ATAU LUKA PARAH ANTARA LAIN :

1.    Penyakit atau luka yang tak boleh diharapkan akan sembuh kagi dengan sempurna atau mendatangkan bahaya maut, jadi luka atau sakit bagaimanapun besarnya jika dapat disembuhkan kembali dengan sempurna dan tidak mendatangkan bahaya maut itu bukan luka berat.

2.    Terus menerus tidak cakap lagi melakukan jabatan atau pekerjaan. Kalau hanya buat sementara saja boleh tidak cakap melakukan pekerjaan itu tidak termasuk luka berat.

3.    Kehilangan salah satu panca indra misalnya orang menjadi buta atau tuli, dsb.

4.    Kudung (Pontong) sehingga cacat atau karena ada sesuatu anggota badan yang putus. Misalnya hidungnya ropong da telinganya kerompong.

5.    Lumpuh artinya tidak bisa menggunakan anggota badannya lagi.

6.    Berobah fikiran lebih dari 4 minggu, fikiran terganggu kacau tidak dapat berfikir normal lagi.

7.    Menggugurkan atau membunuh bakal anak (abosri) kandungan ibu.

OBJEK / KEPENTINGANYANG DILINDUNGI DALAM KUHP

  1. Kepentingan terhadap harta benda (Pencurian)
  2. Kepentingan terhadap jiwa seseorang (Pembunuhan)
  3. Kepentingan terhadap badan seseorang (Penganiayaan)
  4. Kepentingan terhadap kemerdekaan seseorang (Penculikan)
  5. Kepentingan terhadap kehormatan seseorang (Penghinaan)
  6. Kejahatan terhadap pemalsuan

PEMBUNUHAN ——————–à Delik materil

1. Pembunuhan biasa                                                 ————à diatur dalam pasal 338

2. Pembunuhan berkwalifikasi                                   ————à diatur dalam pasal 399

3. Pembunuhan yang direncanakan lebih dahulu      ————à diatur dalam pasal 340

4. Pembunuhan anak yang baru lahir                        ————à diatur dalam pasal 341

5. Pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu

terhadap anak yang baru lahir                              ————à diatur dalam pasal 342

6. Pembunuhan atas permintaan korban                   ————à diatur dalam pasal 344

7. Pembunuhan diri                                                     ————à diatur dalam pasal 345

8. Pembunuhan anak dalam kandungan                   ————à diatur dalam pasal 346

Unsur – unsur pembunuhan (Pembunuhan biasa pasal 338)

  1. Unsur subjektif

Yaitu menghilangkan jiwa seseorang

  1. Unsur Objektif

Yaitu dengan sengaja

Ad.1. Unsur Subjektif

            Menghilangkan jiwa seseorang

      Dalam kejahatan tidak dirumuskan perbuatannya  tetapi hanya akibat perbuatannya yaitu menghilangkan jiwa seseorang, hilangnya jiwa ini timbul akibat perbautan tidak perlu segera, tetapi dapat timbul kemudian misalnya setelah dirawat di rumah sakit, untuk dapat dikatakan menghilangkan jiwa seseorang harus melakukan suatu perbuatan yang dapat menimbulkan akibat tersebut.

Tidak memberikan pertolongan meskipun dengan maksud agar orang lain meninggal dunia, belum dapat dinyatakan menghilangkan jiwa seseorang, jadi harus ada suatu perbuatan walaupun kecil

Ad.2. Unsur Objektif

            Dengan sengaja

Hilangnya jiwa seseorang harus dikehendaki, harus menjadi tujuan. Timbulnya akibat hilangnya jiwa seseorang tanpa dengan sengaja atau bukan menjadi tujuannya tidak dapat dikatakan pembunuhan. Jadi dengan maksud menghilangkan artinya mempunyai niat atau tujuan untuk menghilangkan jiwa seseorang, dalam praktek sulit membuktikan dengan sengaja kecuali pengakuan dari pelaku.

Pada umumnya orang / pelaku akan menyangkal maksud untuk menghilangkan jiwa itu dan mengaku hanya dengan maksud melukai korban saja. Untuk hal ini perlu dipelajari perbuatan yang dilakukan untuk mewujudkan niat / maksudnya. Misalnya memukul dengan benda tumpul pada kepala korban beberapa kali dimana korban karena luka pada kepala akibatnya dari pemukulan itu korban meninggal dunia.

                                         

1.    a. Pengertian hk. Pidana dan tindak pidana!

Hukum pidana adl. Sejumlah peraturan2 yg mrpkn bahagian dari hk. Positif yg mengandung larangan2 & keharusan2 yg ditentukan oleh neg. a/ kekuas. Lain yg berwenang untuk menentukan peraturan2 pidana, larangan atau keharusan mana disertai ancaman pidana, & apabila hal ini dilanggar timbullah hak dr neg. Untuk melakukan tuntutan, menjlnkan pidana & melaksanakan pidana.

Tindak pidana(strafbaar feit) adl. Peristiwa pidana/perbuatan pidana, yi perbuatan yg melanggar norma2 yg tlh ditentukan scr tegas dlm UU.

c.    Pembagian KUHP.

                  KUHP terdiri dari 3 buku yaitu :

1. Ketentuan umum (algemene bepalingen)                    pasal    1    – 103

2. Kejahatan (misdrij ven)                                                 pasal    104 – 488

3. Pelanggaran (overtradingen)                                        pasal    489 – 570

                                    Buku I dikatakan berisi peraturan umum karena peraturan yg terdpt dlm buku I tersebut tdk hny berlaku terhadap buku II & III KUHP saja, ak ttp juga terhadap peraturan2 hk. Pidana yg berada diluar KUHP kecuali apabila peraturan2 itu menyatakan dgn tegas bhw peraturan2 yg terdpt dlm buku I tdk berlaku baginya.

                                    Antara kejahatan yg diatur dlm buku II & pelanggaran yg diatur dlm buku III perlu dibedakan scr jelas, krn ada ketentuan2 dlm buku I yg hny berlaku bagi kejahatan saja & tdk berlaku bagi pelanggaran scr sederhana antara kejahatan dan pelanggaran. Pada buku II, kejahatan merup. Recht delicten (delik hukum) kejahatan dikatakan sbg delik hukum krn perbuatannya yg digolongkan sbg kejahatan tsb oleh masy. Tlh dikatakan salah sekalipun tidak ada peraturan UU yg melarangnya atau bertentangan dgn perikeadilan, atau dgn kata lain perbuatan itu oleh nilai2 sosial masy. Tlh dikatakan salah, oleh krn UU hny mengakomulasi nilai2 yg sebenarnya tlh ada didlm masy. Sdgkan, pelanggaran dikatakan sbg wet delicten (delik UU) krn suatu perbuatan terlarang itu, baru ada stlh ada UU yg sebelumnya perbuatan itu oleh nilai2 sosial tdk dilarang atau dgn kata lain perbuatan itu dikatakan salah krn uu saja mengatakan salah & sblm adanya uu perbuatan itu oleh masy. Tdklah dikatakan salah.

2. Unsur – unsur tindak pidana:

 Unsur – unsur :

v  Objektif :

- ada perbuatan :  berbuat

      tidak berbuat

-   Melanggar UU

-   Ancaman hukuman

v  Subjektif :

-       Manusia

-       Kesalahan

-       Mampu mempertanggungjawabkan

Unsur – unsur yang terdapat dalam tindak pidana :

    1. Unsur objektif
    2. Unsur Subjektif

Ad.1. Unsur Objektif

            Pada umumnya terdiri dari perbuatan atau suatu akibat

Ad.2. Unsur Subjektif

            Unsur yang terdiri dari suatu kehendak atau tujuan yang terdapat jiwa seseorang unsur tersebut sengaja, niat sipelaku.

Menurut SATOCHIT, unsur tindak pidana terdiri dari :

  1. Unsur Objektif
  2. Unsur Subjektif

Unsur Objektif terdiri dari :

  1. Suatu tindak tanduk
  2. Suatu akibat tertentu
  3. Keadaan

Unsur Subjektif terdiri dari :

    1. Dapat dipertanggung jawabkan
    2. Kesalahan

Menurut R.SUSILO membagi unsur :

    1. Unsur Objektif
    2. Unsur Subjektif

Ad.1. unsur Objektif

Unsur objektif yaitu yang terdiri dari perbuatan manusia baik yang positid maupun negatif yang menyebabkan adanya pelanggaran tersebut. Akibat perbuatan manusia tersebut membahayakn kepentingan umum, yang menurut hukum pidana dapat dipidana.

Keadaan – keadaan ini bisa terdapat pada perbautan bisa juga setelah perbuatan itu dilakukan.

Sifat melawan hukum dapat dipidana, yaitu perbuatan yang bertentangan dengan UU.

Ad.2. Unsur Subjektif

Unsur yang bersifat subjektif yaitu yang terdiri dari schuld dari orang yang melanggar pidana artinya pelanggaran itu karena dapat dipertanggungjawabkan oleh sipelanggar.

    1. Penggolongan tindak pidana ?
  1. menurut cara merumuskannya :
    1. Materil—-à yg dilarang daris egi pelarangannya, yg dilarang adalah akibatnya.
    2. Formil—à yg dilarang adlh perbuatannya, cara perbuatannya yg dilarang.
  1. berdasarkan bentuk kesalahannya :
    1. tindak pidana sengaja (dollus delicten)
    2. tindak pidana tidak sengaja (colpose delicten)
  2. berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan :
    1. tindak pidana biasa
    2. tiindak pidana aduan ( klacht delicten)
  3. berdasarkan berat pidana yg diancamkan :
    1. tindak pidana pokok
    2. tindak pidana diperberat
    3. tindak pidana dgn diperingan.
  4. berdasarkan kepentingan hukum :
    1. tindak pidana terhadap nyawa dan tubuh
    2. tindak pidana terhadap harta benda
    3. tindak pidana terhadap pemalsuan
    4. tindak pidana terhadap nama baik.
  5. berdasarkan berapa kali perbuatan suatu larangan :
    1. tindak pidana tunggal
    2. tindak pidana berangkai.
  1. a. unsur2 tindak pidana dollus dan culpa (kealpaan)

dollus–à sengaja, yi perbuatan yg sengaja kita kehendaki dan akibatnya juga dikehendaki, ex. Mengambil brg org akibatnya kita menguasai brg tsb.

Culpa -à kelalaian/tanpa sengaja, yi perbuatan yg tdk dikehendaki dan akibatnya tdk kita kehendaki.

            b. unsur2 tindak pidana pokok (biasa), gegualificeerde delicten) ( gepriviligeerde delicten).

  1. a. jelaskan ttg pasal 351 ayat 1.

Yaitu tentang penganiayaan biasa, yiatu suatu perbuatan yg dilakukan dgn sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kpd org lain, luka tsb apabila telah ada perubahan dalam bentuk badan luka kpd org lain, luka terdpt apabila adanya perubahan dlm bentuk badan manusia yg berlainan dgn bentuk semula, sdgkan rasa sakit atau luka tersbut merupakan tujuan atau kehendak dr sipelaku, yg tujuannya dapat menimbulkan rasa sakit atau luka pd orang tersebut dan dirasakan pd org tsb.

b. Perbedaan antara pencurian dgn penggelapan, jelaskan!

PERBEDAAN PENCURIAN & PENGGELAPAN

Pencurian                                                      Penggelapan

1. Mengambil barang orang tanpa izin           1. Mengambil/memiliki barang orang lain

    Dengan tanpa hak                                           dengan ada hak

2. Letak barang pada si korban                      2. Letak barang pada si pelaku

3. Melawan hak                                              3. Dikuasai orang dgn tidak melawan hak

  1. Apa yg dimaksud dgn psl 263 (Pemalsuan surat & membuat surat palsu).

Bhw membuat surat palsu sblm perbuatan dilakukan blm ada surat, kmdn dibuat suatu surat yg isinya sebagian atau seluruhnya adl bertentangan dgn kebenaran atau palsu, sdgkan pd memalsu surat, sblm perbuatan itu dilakukan sdh ada sebuah surat yg asli ini, thdp isinya termasuk tanda tangan dan nama sipembuat asli dilakukan perbuatan memalsu yg akibatnya surat yg semula benar menjadi surat yg sebagian atau seluruh isinya tdk benar dan bertentangan dgn kebenaran.

Surat palsu ——-à surat yg asli blm diterbitkan

Pemalsuan ——à surat yg asli sdh ada

5b. Pasal 263 termasuk delik materil/formil, jelaskan.

Dikatakan delik materil krn yg dilarang adlh akibatnya, sdgkan delik formil adl yg dilarang adl perbuatannya, cara perbuatannya yg dilakukan.

Pada pemalsuannya sendiri tdk dpt dihukum, ttp yg dpt dihkm adlh perbuatan2 menawarkan untuk dibeli/menyerahkan brg yg tlh diketahui bhw brg tsb tlh dipalsukan yg kepalsuannya disembunyikan, utk perbuatan yg dpt dihkm pertama2 disyaratkan bhw yg dipalsukan itu tlh dipergunakan bhw niat /maksud hrs terdpt atas untuk dipergunakan.

HUKUM PIDANA :

·                     Delik – delik :

-       Perbuatan Pidana

-       Peristiwa Pidana

-       Tindak Pidana

·                     Delik :

-       Dollus ——–à Sengaja, yaitu perbuatan yang sengaja kita kehendaki dan akibatnya juga dikehendaki.

Contoh : mengambil barang orang, akibatnya kita menguasai barang tersebut

-       Culpa ——–à Kelalaian / tanpa sengaja, yaitu perbuatan yang tidak dikehendaki dan akibatnya tidak kita kehendaki.

·                     Delik :

-       Materil ——-à yang dilarang dari segi pelarangannya, yang dilarang adalah akibatnya.

Contoh : membunuh orang yang mengakibatkan orang itu mati pasal 338 dan 340.

-       Formil ——–à yang dilarang adalah perbuatannya, cara perbuatannya yang dilarang

KEJAHATAN  adalah Perbuatan yang merugikan diri sendiri dan orang lain yang timbul dari dalam hati sipelaku.

Kejahatan merupakan Recht delicten

Tindak pidana umum memuat dasar – dasar / prinsip – prinsip yang mempunyai kesamaan pasa semua perbuatan yang dapat dihukum, sedangkan bagian khusus memuat perincian dan perumusan perbuatan yang dapat dihukum serta ancaman hukumannya terhadap setiap perbuatan tersebut.

KUHP terdiri dari 3 buku yaitu :

1. Ketentuan umum                      pasal    1    – 103

2. Kejahatan                                  pasal    104 – 488

3. Pelanggaran                              pasal    489 – 570

Penggolongan tindak pidana dalam KUHP ada yang disebut dengan recht delicten, dan wet delicten. Recht delicten merupakan perbuatan – perbuatan yang dirasakan telah memiliki sifat tidak adil tidak wajar untuk dapat dihukum meskipun tidak terdapat dalam UU dan KUHP.

Wet delicten merupakan perbuatan – perbuatan yang dapat dihukum karena perbuatan tersebut ………………………………..

Pembagian menurut kepentingan hukum dapat digolongkan kepada 3 jenis :

  1. Kepentingan perseorangan
  2. Kepentingan masyarakat
  3. Kepentingan negara

Tindakan – tindakan terhadap :

v  KEJAHATAN

  1. Kejahatan terhadap …………………….

      Bab 1,2,3,4

  1. Kejahatan yang berhubungan dengan kekuasaan negara

      Bab 8,28

  1. Kejahatan terhadap kepentingan masyarakat

      Bab 5,6,29

  1. Kejahatan pemalsuan

      Bab 9,10,11,12

  1. Kejahatan terhadap kepentingan perseorangan, terdiri dari kejahatan terhadap jiwa

      Bab 19.

      Misal : Pembunuhan

  1. Kejahatan terhadap badan

      Bab 15,20,21

      Misal : Penganiayaan terhadap badan

  1. Kejahatan terhadap kemerdekaan

      Bab 18

      Misal : Sandra

  1. Kejahatan terhadap kehormatan

      Bab 18,16,17

      Misal : Difitnah

  1. Kejahatan terhadap kekayaan orang

      Bab 22,23,24,25,26,27,30

      Misal : Pencurian

v  PELANGGARAN

Terdapat pada buku ketiga

Terdiri dari pasal 489 – 570

Pembagian bab ini sama dengan pembagian bab 2.

Adapun pembagiannya :

  1. Pelanggaran terhadap kepentingan negara meliputi :
    1. Kedudukan negara diatur Bab 10
    2. Kekuasaan umum diatur Bab 3,8
  2. Pelanggaran terhadap kepentingan masyarakat

Diatur pada bab 1,2,9

  1. Pelanggaran terhadap kepentingan perseorangan

Diatur pada bab 5,4,6,7

Hukum Antar Tata Hukum

Posted: 23/04/2011 in semester 5

HUKUM ANTAR TATA HUKUM

A.         ISTILAH DAN PENGERTIAN

Istilah dari hokum perselisihan (concriten recht) yang dipelajari adalah sistim hokum yang berlaku sekarang pada suatu tempat tertentu (hokum positive) yang disebut ius contitum.

Sistim hokum dapat dilihat dari UUD 1945 yang terdapat pada pasal 2 aturan peralihan.

Pada zaman penjajahan Belanda hokum atau peraturan yang berlaku disebut IS (indische staatlement), dalam IS pasal 131, 163  Indonesia terbagi menjadi 3 golongan yaitu  :

1.   Golongan Eropah

2.   Golongan Timur Asing

3.   Golongan Bumi putera

Setiap golongan memakai haknya masing-masing sehingga terjadi pluralisme hokum, untuk menyelesaikan masalah pluralisme hokum maka digunakan “hokum antar tata hokum”

Contoh  :

Perkawinan antara golongan Bumi putera dengan golongan timur asing atau eropa maka digunakan hokum antar tata hokum.

HATTAH adalah  :

Hokum antar tata hokum yang mempelajari sistim hokum pada suatu Negara tertentu pada saat tertentu (hokum positive/ius constitum)

Hokum positive suatu Negara tidak sama, untuk mempelajarinya (hokum positif) dapat dilihat pada UUD suatu Negara, karena hokum itu merupakan pancaran/kepentingan Negara tersebut.

Dalam mempelajari Hattah yang menjadi objeknya adalah hokum perselisihan yang terjemahan dari concriten recht sedangkan coalisie recht adalah suatu variasi dari concriten recht dimana istilah ini di pakai ahli-ahli hokum yang berasal dari hokum perselisihan. Jika terjadi hokum yang berselisih maka dicarilah hokum penunjuk untuk menyelesaikannya

Concriten recht maksudnya adalah  :

Merupakan kombinasi dari complicten ready yang diterjemahkan dari hokum cualici

Mengenai istilah ini tidak ada ahli yang sepakat seolah-olah terjadi perselisihan para ahli sehingga diberikan pengertian (defenisi) mengenai HATTAH ini yaitu  :

HATTAH ADALAH  :

Keseluruhan peraturan dan keputusan hokum yang menunjukkan hokum apa yang berlaku atau apa yang merupakan hokum jika terdapat nya peristiwa2 antar stetsel hokum (sistim hokum) yang berbeda.

B.         PEMBAGIAN HATTAH

HATTAH dibagi 2 yaitu  :

  1. HATTAH INTERN

Menurut Kalsen  :

Keseluruhan peraturan dan keputusan hokum menunjukkan stetsel hokum mana yang berlaku atau apakah yang merupakan hokum.

Jika hubungan-hubungan dan peristiwa-peristiwa antara warga Negara dalam suatu Negara memperlihatkan titik pertalian nya dengan stetsel2 dan kaidah-kaidah hokum dalam lingkungan waktu,

Sesuai dengan apa yang dikatakan kelsen, bahwa setiap HATTAH ini bekerja sesuai norma hokum dan setiap norma hokum mempunyai 4 lingkungan kekuasaan yaitu  :

1.     Lingkungan kekuasaan waktu.

2.     lingkungan kekuasaan ruang/territorial/tempat

3.     lingkungan kekuasaan pribadi/orang

4.     lingkungan kekuasaan soal2/permasalahan.

Karena setiap norma hokum berlaku menurut waktu tertentu, menurut tempat tertentu, menurut orang2 tertentu juga mengenai soal2 tertentu.

Hattah ini terbagi menjadi  :

    1. Hukum antar waktu

Keseluruhan peraturan dan keputusan hokum menunjukkan stetsel hokum mana yang berlaku/apakah yang merupakan hokum jika hubungan/peristiwa antar Negara memperlihatkan talipertaliannya dengan stetsel2 hukum dan kaedah hokum yang berbeda dalam lingkungan kekuasaan waktu yang berbeda.

Skema  :           HATTAH INTERN

                                    HAW

W                     W

                                    TT

P                      P

S                      S

           

Dan berbeda dengan kaedah swantara (kaedah sendiri), contoh UU pernikahan campuran (pasal 6 ayat 1). Bahwa ketentuan hokum suami apabila menikah dengan warga Negara Indonesia maka anaknya termasuk warga Negara Asing.

    1. Hokum antar tempat

Keseluruhan peraturan2 dan keputusan2 hukum yang menunjukkan stetsel hokum mana yang berlaku atau apakah yang merupakan hokum. Jika hubungan-hubungan peristiwa antar warga Negara dalam satu Negara memperlihatkan pertalian dan stetsel-stetselnya dengan kaedah hokum dalam kuasa setempat dan soal.

                        Skema  :           HATTAH INTERN

                                                      H.A.T

                        WW

            T                      T

            P                      P

            S                      S

    1. Hokum antar golongan/agama

Keseluruhan peraturan2 dan keputusan hakim yang menunjukkan stetsel hokum mana yang berlaku/apakah merupakan hokum mana yang berlaku jika hubungan2 dan peristiwa2 antar warga Negara dalam satu Negara, waktu, tempat memperlihatkan titik pertalian dengan stetsel2 dengan kepribadian dan soal.

                        Skema  :           HATTAH INTERN

                                                      HAG/HAA

            W                     W

            T                      T

            P                      P

            S                      S

  1. HATTAH EXTERN

Keseluruhan peraturan dan keputusan hokum yang menunjukkan stetsel2 hukum mana yang berlaku atau apa yang merupakan hokum jika hubungan dan peristiwa antar Negara pada waktu tertentu memperlihatkan titik pertaliannya dengan stetsel dan kaidah hokum dari 2 negara/lebih yang berbeda dari lingkungan kuasa tempat dengan kepribadian dan soal.

Pada HPI ini lebih ditentukan pada perbedaan sistim hokum suatu Negara dengan Negara lain (unsur2 asing di dalamnya)

            Skema  :           HATTAH EXTERN

                                                         HPI

                        WW     

            T                      T

            P                      P

            S                      S

                                                NN                    NY

                       

Dalam menghadapi HPI ini hokum mana yang harus diberlakukan jika terjadi 2 stetsel hokum yang berbeda, hokum mana yang dipilih diantara hokum masing2 inilah kerjanya HPI (HATTAH EXTERN).

Di antara problem2 Hukum perdata International (HPI) hampir sama dengan HATTAH antar tempat. Contoh  :

·         Seorang laki2 (lampung) menikah dengan perempuan sunda, ini merupakan masalah HPI dan yang merupakan masalah hokum antar tempat jika terjadi.

·         Antara Negara satu dengan Negara lain ini sudah menjadi persoalan HPI.

EX  : Laki2 Indonesia kawin dengan perempuan jerman.

            Kesimpulan  :

Bahwa HPI ini muncul bila ada konflik antar 2 hukum/lebih yang berlainan dari masing2 negara/berbeda tetapi berlawanan dengan hokum pidana tidak bisa dikatakan HPI

Berdasarkan asas yang dianut oleh Pidana (OTORITER) siapa yang melakukan perbuatan pidana diwilayah  Indonesia akan diberlakukan hokum Indonesia baik untuk orang asing maupun orang indonesia kecuali pada daerah2 kedutaan yang ada di Indonesia.

Ex  :

Orang Amerika mencuri di daerah Indonesia, diberlakukan hokum Indonesia tetapi bisa dilakukan kesepakatan untuk diadili/dipakai hokum amerika di amerika.

HPI Menurut Van Bigkel

Yaitu  :

Bahwa HPI ini adalah hokum nasional yang diperuntukkan untuk international. Jelaslah bahwa HPI ini bukanlah hokum international tetapi adalah hokum nasional dari setiap Negara yang bersifat international/menyelesaikan perkara nasional yang bersifat international.

Ex  :

·         Badu menjual kendaraan kepada Ahmad. Jika terjadi sengketa, maka dalam hal ini hokum Indonesia yang dipakai

·         Si ahmad jual mobil kepada Robert (jerman) terjadi sengketa. Menurut hokum jerman Robert belum cukup umur untuk melakukan perjanjian, maka perjanjian batal. Dewasa menurut hokum jerman 23 tahun di Indonesia 21 tahun. Dalam hal ini hokum apa yang dipakai untuk menyelesaikan perkara tersebut  ?

·         Ahmad berobat ke jerman, sesampainya di jerman dia membuat surat wasiat, tak lama dia meninggal. Apakah surat wasiat itu sah (jerman) dan sah kah menurut hokum Indonesia ? inilah peranan dari hokum HPI.

C.         TITIK PERTALIAN (AANKNOPINGS PUNTEN)

Titik Pertalian yaitu  :

Pertautan (titik) adalah  :

Hal-hal/keadaan2 yang menyebabkan berlakunya stetsel2 hukum yang berbeda (kongkrit) dan merupakan hal yang sangat berguna bagi hakim.

Aanknopings punten adalah  :

Suatu titik yang menentukan mana yang harus berlaku dalam hokum konflik.

Pada titik pertalian ini apabila titik pertalian primer (TPP) tidak berlaku maka secara otomatis titik pertalian sekunder (TPS) tidak juga bisa diberlakukan.

Titik pertalian dibagi menjadi 2 yaitu  :

1.   Titik pertalian Primer (pembeda) TPP

      Alat pertama bagi hakim guna melaksanakan hokum, hal-hal yang menyebabkan berlakunya hokum mana yang dipakai jika terjadi 2 stetsel hokum yang konflik.

     

      TPP menurut antar Golongan adalah  :

      Golongan rakyat yang menentukan status para pihak2 status hokum (golongan yang berbeda)

      Ex  :

  • Golongan eropah dengan bumi putera maka timbullah masalah HATTAH yang disebut TPP golongan.
  • Dalam hal bendera di perairan.

2.   Titik pertalian sekunder (penentu) TPS

·         Alasan-alasan yang dipergunakan oleh hakim untuk menyelesaikan konflik itu/hokum mana yang akan dipakai.

·         Titik taut penentu/hokum apakah yang diberlakukan jika terjadi sistim hokum stetsel yang konflik.

Tidak mungkin ada hal2/faktor2 yang menyinggung HATTAH tanpa ada permasalahan yang konflik timbullah TPP itu baru timbul TPS.

Titik pertalian dalam HPI sejalan dengan golongan rakyat dengan hokum golongan antar tadi tetapi pada HPI………………………………

Contoh   :

1    Orang jepang mengadakan perjanjian jual beli dan masing2 hidup di bawah hokum yang berbeda, kedua orang ini timbul permasalahan dan untuk menyelesaikan permasalahan ini maka HPI lah yang memegang peranan karena kewarganegaraan nya yang berbeda.

2.   Titik pertalian primer untuk HPI juga disebabkan karena bendera kapal dimana orang2 ini mengadakan hubungan .

      Ex  :

      Di dalam kapal berbeda golongan, kapal bendera panam menumpang orang Indonesia berlayar tapi terjadi permasalahan hubungan hokum antara orang yang menumpang dengan yang punya kapal, masalahnya timbul karena bendera kapal yang berbeda, untuk kapal timbul unsure HPI yaitu kewarganegaraan orang biasa.

3    Di dalam HPI tanah yang merupakan titik pertalian primer, tapi setelah tahun 1960 sudah bukan jadi masalah lagi tapi sekarang menjadi tempat kediaman (domisili).

      Ex  :

a.   Seorang Inggris A berdomisili di Negara Y. yang menikah dengan orang Inggris B dan berdomisili di Negara X kedua a dan B adalah orang Inggris tinggal di tempat Y,  berbeda karena A dan B mempunyai kewarganegaraan yang sama, sebetulnya tidak masalahnya HPI tetapi karena tempat kediaman berbeda maka tempat tinggal merupakan yang menentukan dan kediaman ini tidak mungkin kembali ke daerah tempat tinggalnya.

b.   warga Negara Indonesia tinggal di Malaysia, dia berniat menikah di Indonesia, timbullah masalah HPI karena meraka tinggal di Negara hokum yang berlainan, juga tempat kedudukan badan hokum, di catatan sipil/KUA/dll ?

4.   Pilihan hokum yang menjadi factor penyebab titik pertalian sekunder dengan titik pertalian primer.

      Titik pertalian primer adalah  :

      Titik pertalian penentu (AANKNOPINGS PUNTEN)

      Faktor2nya

      Ex  :  Perjanjian antar 2 bangsa tentang perairan.

Setelah kita mengetahui TPP maka timbullah pertanyaan; hokum apa yang akan dipakai untuk menyelesaikan permasalahan ini ?

Maka timbullah jawaban dari pertanyaan tentang titik pertalian sekunder .

Titik pertalian sekunder adalah  :

Faktor2/keadaan yang menentukan berlakunya suatu sistim hokum tertentu jadi TPS timbul setelah adanya TPP dan hokum apa yang akan dilakukan dalam perjanjian hokum (asaz berkontrak) masing2 mereka bebas memilih dalam perjanjian hokum antara perjanjian primer atau BW

Dalam HPI  :

Ex  :

Pedangan Indonesia perjanjian dengan pedagang jepang, timbul masalah maka ini diselesaikan dengan HPI kalau dalam hal mereka tidak menentukan hokum maka hakim telah menentukan hokum BW yang dipakai dan ini adalah pilihan hokum yang tegasnya bukan pilihan mereka dan bukan mereka yang menentukan.

Disini hakim yang menentukan, disini para pihak PUTIH (tidak menentukan).

Tempat benda (situs) menentukan hokum perdata primer

Titik penentu/titik taut yang menentukan hokum harus diberlakukan

Dalam hal hubungan hokum yang berkenaan dengan benda dipakai dimana letak benda itu baik benda bergerak maupun benda tetap dipakai azaz tae.

Dalam hubungan HPI diterima secara umum

Ex  :  seorang warga Negara jepang mengadakan hipotek untuk tanah dan rumah di Indonesia , terjadi permasalahan, hokum apa yang dipakai dalam masalah HPI itu ? hokum yang di pakai adalah hokum dimana tempat benda itu berada

Factor yang menentukan hokum yang mana titik pertalian sekunder dipakai dalam HPI

Ex  :  warga Negara Indonesia membuat kontrak dengan perusahaan jepang kontrak dilaksanakan di Jakarta, jadi Jakarta menjadi factor menentukan hokum mana yang dipakai.

Dalam HPI terdapat 2 prinsip yang dipakai yaitu  :

  1. Kewarganegaraan
  2. Domisili

tetapi di Indonesia, orang2 indonesia tetap memakai hukumnya dimanapun dia berada karena mereka berdasarkan prinsip kewarganegaraannya..

prinsip kewarganegaraan dianut oleh  :

  1. Negara Hulia
  2. Negara perancis

Prinsip domisili dianut oleh  :

  1. I nggris
  2. skotlandia
  3. afrika
  4. afrika selatan

diantara kedua ini tidak ada yang lebih baikdan lebih buruk karena tergantung kepada negara2 yang bersangkutan/kepentingan Negara tersebut.

Kenapa menurut Amerika prinsip domisili lebih baik ?

Karena Negara Amerika benyak dikunjungi oleh negara2 lain.

Tetapi ada juga Negara yang menganut prinsip kewarganegaraan dan prinsip domisili yaitu  :

  • Uni soviet

Stelsel hukum terbagi atas 2 :

1.     Kewarganegaraan yaitu :

-     Prancis & kolonialnya

-     Italia

2.   Domisili yaitu :

-     Afrika Selatan

-     Inggris

-     Scotlandia, dll

Berbeda stelsel karena 

kepentingan setiap negara berbeda – beda/kebutuhan negara yang bersangkutan.

Dimana kedua prinsip ini sama tapi berbeda yang satu menyentuh barat kepada kawan yang satu ke domisili (daerah) hal ini tidak isa dinyatakan yang lebih baik.

Prancis dan Italia, kenapa dia memakai stelsel hukum kewarganegaraan ?

Jawabnya : karena menurut pandangannya prinsip kewarganegaraan inilah yang lebih baik/lebih cocok dilihat dari sistem pemerintahannya maka dia memakai prinsip kawin dan tidak memakai peraturan domisili.

Juga sebaliknya negara yang memakai peraturan domisili seperti :

-     Skotlandia

-     Afrika Selatan

Menurutnya peraturan domisililah yang lebih baik. Lebih cocok dengan keadaan masyarakatnya, prinsip domisililah yang lebih baik.

Kedua- duanya sama lebih baik tapi menyandarkan pada susunan masyarakat masing – masing karena setiap negara punya stelsel hukum berbeda.

Ex. :

-          Eropa Kontinental (daratan ———à Kewarganegaraan) menurutnya hukum sangat erat hubungannya dengan perasaan seseorang, oleh karena itu hukum mengikuti kemana orang itu pergi/perasaannya oleh karena itu titik tautnya dipakai kewarganegaraan.

-          Eropa angle saxon (Inggris) memakai prisip domisili dimana setiap orang yang berada disuatu negara takluk kepada sistem hukum dimana dia berada, karena itu dia menganut prinsip domisili/daerah.

Kesimpulan :

Hukum suatu negara dan negara lain seringkali mengalami perubahan yang disebabkan oleh :

  1. Hukum satu negara tidak sama dengan hukum negara lain
  2. Karena hukum ini menampakkan diri kepada masyarakat dengan norma – norm/peraturan – peraturan
  3. Kaedah /norma – norma merupakan kesepakatan masyarakat tentang boleh dan yang tidak boleh.

Ex. : Indonesia berjalan sebelah kri, amerika jalan sebelah kanan karena menurut mereka itulah yang lebih baik jadi kaedah adalah patokan untuk bertingkah laku dari suatu masyarakat yang dihasilkan dari pandangan yang dianggap lebih baik jadi hukum itu disandarkan dari kebutuhan masyarakat.

Dari kedua prinsip diatas domisili dan kewarganegaraan ditinjau dari suatu sudut adalah merupakan keputusan dari masing – masing negara yang menganut faham itu. Oleh karena masing – masing penganut / faham – faham itu sulit sekali untuk dipertemukan / diperdamaikan karena keuputusan mereka berbeda.

Ex     :        Negara AS lebih condong menganut faham domisili oleh karena banyak negara yang pindah ke AS maka menganut faham domisili.

Dengan kata lain terhadap pendatang ini dapat diberlakukan hukum AS.sedangkan eropa daratan/kontinental lebih menganut faham kewarganegaraan dengan alasan “Agar hukum negara asalnya dapat memberlakukan hukumnya dimana warganya berada”.

Dapat dilihat bahwa dasar hukum setiap negara bukan ilmiah, tapi berdasarkan kebutuhan (yang dianggap lebih menguntungkan).

Adakalanya suatu negara menganut 2 prinsip menurut keputusan kereka yang menghendaki seperti RUSIA.

Warga negara Rusia ———à Sistem domisili

Warga negara diluar Rusia –à Kewarganegaraan

Agar hukum terhadap warganegaranya dapat selalu menggunakan hukumnya, yang disebut dengan “CHAUVISHISMUS YURIDIS(2 prinsip sekaligus) yaitu :

Rasa faham yang berlebihan yang mengagungkan bangsa sendiri.

Ex. : Zaman (Bangsa kaya karena berasal dari induk eropa)

-          Dulu ——-à Bangsa No. 1

-          Sekarang —à Bangsa Junior

Oleh karena itu ia berhak membunuh orang – orang yahudi.

Kenapa suatu negara yang menganut faham kewarganegaraan ?

Karena :

  1. Fungsi kewarganegaraan ini cocok untuk perasaan hukum seseorang karena bukanlah seseorang menjadi warga negara disuatu negara meski ia pergi ke negara lain, sejak lama ia terbiasa dengan hukum negaranya. Tapi dalam hal ini tidak selamanya karena orang – orang yang berimigran ke negara lain bisa menerima lingkungan negara lain tersebut.
  2. Hukum kewarganegaraan lebih permanen dari prinsip Domisili maksudnya warga negara A pindah ke B harus melalui persyaratan yang macam – macam.
  3. Prinsip kewarganegaraan lebih memiliki kepastian hukum karena peraturan – peraturan tentang kewarganegaraan tentang warga negara lebih pasti dan jelas –à jika dibandingkan dengan prinsip domisili.

Kenapa suatu negara menganut prinsip domisili ?

Jawab :

  1. Adalah sudah sewajarnya bagi seseorang melaksanakan hukum negara dimana dia ebrada, karena orang – orang ini harus mencocokkan dirinya dengan negara baru ini, karena itulah prinsip domisili akan lebih banyak memperoleh kepastian hukum maka domisili warga negara setempat mudah berurusan dengan warga negara yang ada ditempatnya.
  2. ex. :

-     Orang Jerman ke Indonesia, orang jerman diberlakukan hukum indonesia agar orang Indonesia mudah berurusan dengan orang jerman,tapi setiap permasalahn ini mengenai prinsip hukum kewarganegaraan.

-     Hakim yang menyelesaikan masalah – masalah dengan menggunakan hukum indonesia.

  1. Prinsip domisili lebih praktis/menguntungkan bagi negara yang PLURALISME.

Ex. : AS yang terdiri dari negara – negara bagian, yang punya hukum peraturan yang tidak sama satu sama lain jadi kewarganegaraan dipakai akan berbentur dengan prinsip domisili.

  1. Untuk memudahkan adaptasi dengan emigran yang datang ke negara ini.

Terdapat perbandingan faham domisili dengan kewarganegaraan, dalam kenyataannya dalam “traktat Den Haag” tahun 1913 pasal 1 menyatakan : bahwa untuk melaksanakan perkawinan dipakai hukum yang bersangkutan, maka Prancis tidak memakai prinsip domisili setelah 6 tahun tentara jerman boleh memakai prinsip domisili”.

Menurut para ahli :

  1. ASSER

Orang asing yang telah berada selama 6 tahun disuatu negara diberlakukan prinsip hukum negaranya.

  1. CRUSKINTUR

Domisili stubair = setiap orang yang erada diluar negeri memiliki ‘Regide Parlemente” setelah 3 tahun boleh menganut sistem hukum dimana dia berada”.

KWALIFIKASI

Kwalifikasi adalah menempatkan suatu peristiwa hukum untuk menyelesaikan perkara (mentranslate) suatu peristiwa ke bahasa hukum.

Tujuan kwalifikasi yaitu :

Agar hakim dapat menemukan hukum yang diterapkan karena kadang terdapat persoalan yang berbelit – belit,dalam hal berperkara hakim mengharapkan selalu mengerti perkaranya. Dalam hal menyelesaikan perkara hakim selalu mengkotak – kotakkan perkara dan menyatakan adanya kwalifikasi.

Ex. :

-          A keluar kota mencari B (Kuasanya) untuk meleverkan bagi ke tempat kerjanya sekembalinya A menjalankan kwintansi ini perjanjian / kuasa?

-          Warga negara indonesia membuat warisan diparis untuk temannya ahli waris x (temannya) pergi ke Pengadilan Negeri Padang supaya wasiat tersebut dibatalkan karena ada unsur – unsur asing, hukum indonesia/hukum paris ?maka hakim harus mengkotak – kotakkan kwalifikasi hukum menilainya boleh/tidak status dan wewenang setelah diteliti apakah sah/tidak ?

Menurut pasal 18 A dan B :

Melakukan/membuat warisan, sehingga gugatan  tidak sah.

Tugas hakim :

  1. Mengkotak – kotakkna fakta/ada kodifikasi (hal yang bertentangan pasal 945 BW).
  2. mengkotak – kotakkan pasal 945 BW dalam sistem hukum yang telah ditentukan yaitu hukum indonesia bahwa pasal – pasal tersebut adalah satu kesatuan bukan materil.
  3. mengkotak – kotakkan pasal 1 dan 2 disebut kodifikasi
  4. fase 1 berarti kodifikasi primer

      fase 2 berarti kodifikasi sekunder

kalau dalam hukum internasional kodifikasi ini dinyatakan tidak perlu, kalau dalam hukum HPI kodifikasi ini sangat menonjol, agar dapat menentukan hukum yang dilakukan terhadap sutu peristiwa.

RENVOI

Adalah penunjukkan kembali.

Adanya renvoi karena :

  1. Renvooi setiap negara berbeda karena sistem hukumnya berbeda
  2. penunjukkan hukum setiap negara berbeda

Masalah renvooi adalah :

merupakan suatu masalah yang selalu menarik perhatian dalam persoalan HPI.

Hal ini disebabkan dalam setiap HPI terdapat RENVOOI sedangkan tidak didapati HPI yang sama/setiap negara mempunyai sistem yang berlainan dalam HPI nya, sebagai renvooi suatu negara tidak sama negara lain.

Permasalahannya yang dapat diuraikan lebih lanjut sebagai berikut :

Jika negara A dalam sistem HPI nya pasal penunjukkan belakangnya hukum asing maka yang jadi persoalan adalah :

“apakah hukum asing yang ditujukan adalah hukm inter dari negara yang ditunjuk/secara labih luas lagi termasuk yang ditunjuk kaedah – kaedah sistem di HPI nya sendiri.

Menurut pasal 16 AB yang memungkinkan prinsip nasionalitas dimana orang jerman yang tinggal di indonesia dipakai hukum nasionalnya yaitu hukum jerman.

Jadi hukum / renvooi indonesia menunjuk hukum jerman untuk orang jerman yang ada di indonesia tetapi kita harus melihat renvooi negara jerman yang kalau – kalau renvoi jerman menyatakan jika warganya yang ada diluar negeri menunjuk hukum domisili, maka ia menunjuk hukum indonesia. Jadi hukum indonesia dipakai hukum indonesia terhadap orang tersebut karena renvooi suatu negara tidak sama satu sama lin.

Untuk penguraian lebih lanjut ;

Orang inggris yang berada di indonesia menurut renvooi indonesia diberlakukan hukum inggris pasal 16 AB, tapi kenyataannya masih menimbulkan persoalan karena timbullah pertanyaan “Hukum inggris manakah yang digunakan sebagai penunjuk?”.

  1. Hukum Intern Inggris
  2. Jika yang dimaksud adalah termasuk HIP Inggris,

Tak mustahil dalam HPI inggris terdapat renvooi memberlakukan hukum indonesia yang bisa ditunjuk negara ketiga/renvooi yang lebih jauh lagi /4 negara. Ex. Hukum Prancis, dll.

Kasus:

Orang swiss yang berada di Rusia X mereka kawin dan timbul masalah (HI) pasal 100 62B tidak boleh —à menurut swiss (hukum swiss) dan melakukan pernikahan di rusia menurut hukum swiss.

Paman dan keponakan dilarang kawin menurut pasal 7 FNAG dalam HPI swiss menganut asas domisili maka tidak dapat kawin dan bisa berlangsung di rusia dan kedua orang tadi pindah ke jerman setelah menikah sampai disana cerai dan diajukan gugatan cerai di jerman (100 26B).

Kasusnya :

Perkawinan antara 2 negara dan cerai menurut HPI jerman harus dilihat dalam HPI swiss. (Untuk membatalkan perkawinan tidak dapat diterima di jerman) dan perkawinan tidak bisa dibatalkan untuk cerai.

Tidak semua para ahli tidak bersamaan pendapatnya tentang renvooi dan ada yang tidak setuju (Kontra) :

  1. Renvooi ini tidak logis (tidak masuk akal)/tidak ilmiah karena menunjuk dan menunjuk kembali dan kadang – kadang menunjuk kembali
  2. Renvooi ini bisa mengakibatkan tidak kepastian hukum dengan renvooi ini penyelesaian HPI akan samar – samar karena bisa menunjuk ke segala arah (tidak adanya kepastian hukum).

Dan ada pula yang setuju (Kontra) :

Mendapati keuntungan yang praktis karena renvooi umumnya menunjukkan suatu hukum kembali.

Ex.:

Orang inggris domisili di indonesia dan pasal 10 AB menganut hukum indonesia berdasarkan domisili seseorang jadi dipakai hukum indonesia (Dipakaianya hukum dalam negeri).

Dengan menolak renvooi akan timbul masalah HPI yang sama akan terjadi putusan yang berbeda.

Ex.:

Kasus negeri X harus menggunakan hukum negara Y dan Y menunjuk hukum negara X dalam hal ini bila dipakai renvooi kasus ini akan selesai, bila ditolak kasus ini bisa dikhusus negara X dan Y dengan putusan yang berbeda.

Tujuan : untuk menghindari putusan yang berbeda dengan kasus yang sama, atau dengan renvooi menimbulkan hubungan yang harmonis.

Dalam HPI membagi 2 bagian yaitu :

-     Menurut Domisili

-     Menurut kewarganegaraan

Dalam contoh diatas bahwa bisa diterima renvooi bisa menengahi 2 sistem itu, sehingga dapat menimbulkan putusan yang bagus. Indonesia menerima renvooi ternyata jaksa agung (19 maret 02) ada hubungan 22 BW (Zaman belanda) 24 – 26 BW (dalam catatan sipil).

KETERTIBAN UMUM (BAHASA BELANDA)/KETERTIBAN MASYARAKAT/NEGARA

(OOMBARE ORDE )

Dalam pemakaian hukum asing dalam suatu perkara harus ada ketentuan – ketentuan :

  1. tidak bertentangan dengan prinsip kesusilaan
  2. tidak bertentangan dengan agama
  3. tidak bertentangan dengan lalu lintas kehidupan sehari – hari

Penerapan hukum asing tidak boleh merongrong fundamental ketertiban suatu negara. Ini merupakan prinsip pembuat UU suatu negara tapi menurut itu lebih adil boleh dipakai hukum asing melalui penunjukkan karena tidak boleh suatu negara memakai hukumnya yang akan di injak – injak oleh negara lain.

Walaupun tidak ada peraturan tertulis tentang penerapan hukum asing walaupun tidak memuat di indonesia tidak akan membiarkan dundamentalnya di injak – injak oleh negara asing.

Ketertiban umum itu penting untuk menentukan suatu hukum dengan kata lain ketertiban umum menentukan mana hukum yang akan dipakai.

Ex. :

Orang jerman menikah dengan orang jerman (16 AB dalam perjanjian diadakan hukum jerman) kedua orang ini ingkar janji dalam perkawinan bisa dituntut ganti rugi (Pasal 54 BW Indonesia). Janji perkawinan tidak bisa dituntut ganti rugi.

Dalam pasal 58 BW hakim menolak karena jika hukum 16 AB terlanggarlah hukum pasal 54 BW di indonesia. Bia 16 AB dipakai hukum asing.

WETS ANT DUIKING (PENYELUNDUPAN HUKUM)

Mengenai hukum secara tidak halal

WAD erat hubungannya dengan OPENBAAR ORDE

WAD maksudnya :

Upaya seseorang untuk melakukan suatu tindakan hukum dimana hukumnya sendiri tidak memungkinkan untuk melakukan tindakan hukum maka untuk mengatasi hal tersebut ia menggunakan hukum negara lain.

EX  :

Seorang suami istri untuk melakukan perceraian (dinegaranya tidak diatur) untuk ini dia pergi ke negara lain seperti Belanda, sehingga dia melakukan sesuai asal dia kawin dulu, maka tidak berlaku hukum negaranya.

Vested right (hak yang telah diperoleh)

Diperoleh dari tata hukum asing, para ahli banyak yang tidak setuju, dengan istilah tersebut yang jelas para ahli akan terus mencari yang baru.

Vested right adalah hak yang diperoleh dari luar negeri berdasarkan tata hukum asing.

Hak kebendaan ada 2 yaitu :

-          Hak relatif

-          Hak nisbi

Berbicara mengenai HPI bukan semata menyangkut hak kebendaan meliputi juga hak kekeluargaan dan setiap model lingkungan hukum/perhubungan hukum. Contoh yang diatur dalam perhubungan hukum :

-          Kawin / tidak kawin

-          Sah / tidak sah

Ex. :

  1. A Kawin dengan X di negaranya. A pergi ke negara Y tapi umurnya  21 tahun sedangkan dalam negeranya yang kawin minimal umurnya 23 tahun apakah tetap diakui haknya ?
  2. A memperoleh benda bergerak di negara Y sekarang benda dipindahkan ke negara Y, apakah tetap diakui haknya/tidak)

Bidang hukum antar waktu selalu timbul peraturan baru dengan peraturan baru tadi akan timbul hukum antar golongan disinilah sering menimbulkan persoalan.

Ex.: 

si A berhak terhadap sesuatu (dengan peraturan lama) dengan keluarnya peraturan baru maka  si A tidak berhak lagi apakah haknya tetap diakui ?

Menurut hukum antar waktu peraturan tidak berlaku surut dengan perkataan lain si A tetap mempunyai hak, kemudian secara umum berlaku asas umum, bahwa hak – hak yang pernah diperoleh perlu dilindungi (tidak dapat dihapuskan saja).

Menurut HPI perkawinan yang dilakukan si A berpedoman kepada hukum antar waktu dalam HPI tetap diakui inilah disebut vested right.

Didalam HATTAH ada yang disebut asas persamarataan merupakan salah satu sendir/dasar dalam HATTAH, karena HATTAH dimulai dari asas ini. Dalam asas ini antara sistem yang satu dengan yang lain tidak ada perbedaan hukum tergantung kebutuhan golongan masing – masing.

ASAS PERSAMARATAAN

HAZAIRIN sangat menjunjung asas persamarataan dari semua stelsel dimana hukum islam tidak melebihi hukum adat dan hukum adat tidak melebihi hukum islam. Suatu prinsip yang sangat penting dalam HATTAH baik intern maupun ekstern prisip yang dinamakan asas persamarataan dari stelsel hukum.

Menurut prinsip ini semua stelsel hukum dipertautkan dalam peristiwa HATTAH tertentu mempunyai nilai – nilai yang sama. Sistem ini tidak ada yang lebih baik dari yang alin seperti kata pepatah “berdiri sama tinggi, duduk sama rendah, artinya tidak ada yang lebih, karena semuanya sama.

Prinsip persamarataan jika kita dapat memakai asas dari prinsip persamarataan maka HATTAH akan dapat berkembang dengan baik. Jika kita mengedepankan salah satu sistem yang lebih unggul dari yang lain maka ilmu HATTAH tidak akan berkembang dengan baik karena hukum akan lebih memilih sistem hukum yang lebih baik/berharga dari lain.

Ex. :

  1. Dalam hukum antar golongan kita mengandung hukum eropa lebih leluhur, modern, dan dapat diterima secara modern. Jika suatu peristiwa dipertautkan dengan hukum adat kita selalu memakai hukum eropa, karena seorang selalu memakai hukum yang lebih baik dan sikap ini tidak sesuai untuk perkembangan HATTAH.
  2. Seperti juga dalam peristiwa hukum antara golongan kita berpendapat bahwa tidak ada duanya, lebih baik dari hukum islam contohnya poligami, jika dipertautkan dengan hukum kristen orang memilih hukum kristen karena sistem mereka monogami.

Tergantung pada hukum golongan (yang baik) dan melihat hukum golongan mana yang baik dilakukan jika kita melihat hukum golongan kristen menuntutnya itulah yang benar/terbaik. Tetapi yang beragama islam,itulah yang terbaik, maka baik/buruk ditentukan oleh golongan.

Ex.:      Dengan perkembangan zaman orang tidak mau memakai hukum perkawinan lama.

UU No. 1 tahun 1974 dan no 9 tahun 1975 (pelaksanaannya).

Dapat dilihat bahwa jalan tengah yang terbaik untuk bangsa dimana telaha da kompromi poligami dengan monogami dilahirkan suatu asas yang prinsipnya monogami tetapi tidak tertutup kemungkinan untuk poligami atau syarat – syarat dalam hal – hal tertentu.

Jika kita selalu memakai asas persamarataan ini maka sudah jelaslah bahwa HATTAH akan dapat berkembang dengan baik maupun intern dan ekstern.

Ex.: di bidang hukum agama :

-                                  Apabila ada pertemuan hukum islam dengan nasrani, hukum nasranilah yang dipakai

-                                  Apabila hukum adat dengan BW maka BW yang dipakai.

Hal ini sangat keliru.

CATATAN LOLA

Hans Kelsen juga memakai istilah untuk norma2 hukum dimana para sarjana terebut mengemukakan norma2 tersebut mempunyai 4 daerah kekuasaan yaitu  :

  1. Lingkungan kekuasaan waktu kita singkatkan dengan Leter W.
  2. Lingkungan kekuasaan tempat atau lebih tepat disebut dengan lingkungan kekuasaan ruang dengan di singkatkan Leter T
  3. Lingkungan kekuasaan pribadi atau lingkungan kekuasaan orang disingkatkan dengan huruf P
  4. Lingkungan kekuasaan Soal2

Jadi Hkelsen mengenal 4 lingkungan …

  1. Tempora spier
  2. Teritorial Spear
  3. Perso al Spier
  4. ……………….

Jadi setiap norma hokum berlaku untuk waktu tertentu menegenai tempat tertentu, mengenai orang2 tertentu juga mengenai soal2 tertentu. Jadi setiap kaedah hokum mempunyai 4 lingkungan hokum  yaitu  :

1.   Ia harus bekerja untuk lingkungan.

2.   Ia harus bekerja untuk tempat mana

3.   Ia Harus bekerja untuk pribadi Mana

4.   Ia Harus mengatur Persoalan2 mana

Hukum antar Waktu

Perumusannya : Hukum antar waktu terjadinya dalam sutu negara adalah keseluruhan peraturan dan keputusan hokum yang menunjukkan hokum manakah yang berlaku dan apakah yang merupakan hokum jika hubungan dan peristiwa2 antar warga negara dalam suatu Negara dan satu tempat memperlihatkan pertalian dan kaedah2 hukum yang berbeda dalam lingkungan2 kuasa waktu dan soal.

Jadi penyelesain persoalan Hattah ini tidak terlepas dari Titik Tautnya

Hukum Antar Tempat

Sama dengan Hattah Exteren, dalam satu scop Negara. Hukum mana yang berlaku jika terjadi persoalan hokum

Perumusannya keseluruhan peraturan dan keputusan hokum yang menunjukan dasar hokum mana yang berlaku atau apa yang merupakan hokum jika hubungan peristiwa anatar warga Negara dalam suatu Negara dan satu waktu tertentu memperlihatkan Titik pertaliannya dengan stetsel2 dan kaidah2 hukum yang berbeda dalam lingkungan kuasa tempat dan soal. Ini sama dengan HPI bedanya HPI lebih 2 negara terlibat.

Hukum antar golongan

Perumusannya  : keseluruhan peraturan hokum dan keputusan hokum yang menunjukkan stetsel hokum mana yang berlaku atau apakah yang merupakan hokum jika hub2 dan peristiwa2 antar Warga Negara dalam satu Negara, satu tempat dan satu waktu tertentu memperlihatkan titik pertaliannya dengan stesel2, kaedah2 hukum yang berbeda dalam lingkungan kuasa hokum pribadi dan soal2.

Skema dalam hokum antar gol waktu dan tempat tidak berbeda.

Hukum antar golongan ini disebabkan karena status.

Keseluruhan keputusan dan peraturan hokum yang menunjukkan stesel hokum mana yang berlaku jika hub2 dan peristiwa2 antar WN dalam suatu Negara memperlihatkan titik pertalian dengan stesel2 dan kaedah2 hukum yang berbeda dalam lingkugan kuasa waktu, tempat, pribadi dan soal2

HUKUM PERDATA INTERNATIONAL (HPI)

Perumusannya  :

Keseluruhan Peraturan2 dan Keputusan2 Hukum yang menunjukkan stesel hokum manakah yang berlaku atau apa yang merupakan hokum jika hub dan peristiwa antar WN dalam suatu waktu tertentu memperlihatkan Titik pertalian dengan stesel2 dan kaedah2 hukum dari 2 atau lebih negar dalam lingkungan kuasa tempat, pribadi dan soal2.

Perbedaannya di titik beratkan pada perbedaan satu Negara dengan Negara lain.

Titik Pertalian atau titik taut

Titik Pertalian Primer Yaitu :

Suatu factor atau tanda2 yang memberitahu kita bahwa kita sedang menghadapi masalah Hattah

Titik Pertalian Sekunder atau Titik taut Penentu yaitu  :

Adalah titik taut yang menentukan hokum apa yang akan dipakai atau diterapkan

Hukum Pajak

Posted: 23/04/2011 in semester 5

HUKUM PAJAK

UU No 6 Tahun 1983      :           Tentang perpajakan PPh

UU No 7 Tahun 1983      :           idem

UU No 8 Tahun 1983      :           PPN BM

UU No 12 Tahun 1985    :           PPB

UU No 13 Tahun 1985    :           Bea materai

1983 UU No 6 Tahun 1983 ( Tax Reform)

dalam Tax reform I Tahun 1983 dalam rangka APBN yaitu pajak alternatif bangsa Indonesia untuk melangsungkan pembangunan nasional, tidak mungkin tergantung pada migas saja.

Sebab2 dilakukan Tax Reform

1.     konsepsi pajak yang bertolak belakang  yang dirasakan pada zaman penjajahan . UU pajak yang dibuat mempunyai landasan pemikiran, jiwa, sasaran dan tujuan tidak sesuai lagi dengan harkat, hakekat, dan jiwa kehidupan bangsa Indonesia.

2.     Pemungutan pajak zaman kolonial semata2 diperlukan untuk kepentingan pemerintahnya. Didalam kemerdekaan pemungutan pajak merupakan perwujudan kewajiban kenegaraan dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan diri.

3.     Sistim perpajakan kolonial sangat rumit dan sukar dipahami oleh pemungut pajak maupun oleh pembayar pajak

4.     Sebab lainnya adalah  penerimaan dari sumber migas lebih dominan bila dibandingkan dari pajak dengan Tax Reform diupayakan sistim perpajakan.

DEFENISI PAJAK MENURUT BEBERAPA AHLI/SARJANA

1.     Prof adriani

Pajak ialah iuran yang dapat dipaksakan yang terutama oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan2 dan tidak dapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunda dan yang gunanya adalah untuk membiayai keperluan umumyang berhubungan dengan tugas pemerintah

2.     Prof Smeets

Prestasi pemerintah yang terhutang melalui norma Hukum dan yang dapat dipaksakan tanpa adanya prestasi yang dapat ditujukan dalam hal individual maksudnya adalah membiayai pengeluaran pemerintah.

Kedua devenisi diatas menunjukan fungsi :

1.     BUDGETER

Mengisi kas negara

2.     Reguler

Fungsi yang mengatur dalam aspek kehidupan manusia dalam bidang ekonomi, budaya, politis dll.

3.     Suparman ali jaya

Pajak adalah iuran wajib berupa uang atau barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma2 hukum guna menutup biaya produksi barang2 dan jasa politik dalam mencapai kesejahteraan umum.

4.     Rahmat soemitro

Pajak adalah iuran rakyat kepada negara berdasarkan UU dapat dipaksakan yang langsung dapat ditunjuk dan digunakan untuk membiayai pembangunan.

UNSUR2 PAJAK

a.     Pajak adalah iuran/kewajiban menyerahkan sebagian kekayaan kepada negara

b.    Penyerahan iuran itu bersifat wajib bila kewajiban tidak dilaksanakan dapat dipaksakan artinya hutang itu dapat ditagih dan menggunakan kekerasan seperti surat paksa dan sita.

c.     Berdasarkan UU, bila tidak didasarkan UU dianggap sebagai perampasan hak.

d.    Tidak ada jasa timbal (tegen prestasi) yang dapat di tunjuk artinya antara pembayaran dengan prestasi dari negara tidak ada hubungan langsung.

e.     Digunakan untuk membiayai pengeluaran umum.

Secara ringkas unsur2 pajak adalah  :

§  Peralihan hak

§  Berdasarkan UU

§  Jasa yang diberikan pemerintah

§  Dapat ditunjuk langsung

§  Untuk pembangunan.

Retrebusi

Pengertian Retrebusi adalah sumbangan

Yaitu sumbangan dari kelompok orang2 tertentu yang melakukan pembayaran, kalau tidak membayar dia tidak memperoleh kebebasan untuk menggunakan fasilitas yang dipunyai.

Contoh Pajak kendaraan bermotor, kalau tidak membayar retrebusinya maka tidak akan mempunyai kebebasan memakai kendaraan bermotornya.

Definisi Hukum Pajak

Adalah suatu kumpulan peraturan2 yang mengatur hubungan antar pemerintah sebagai pemungut pajak dan rakyat sebagai pembayar pajak. Hukum pajak Sering disebut sebagai Hukum Fiskal.

Beda Pajak Dengan Retrebusi  :

Pajak

1.     Sifatnya berlaku umum artinya berlaku bagi setiap orang yang memenuhi syarat untuk dapat dikenakan pajak

2.     Pada pajak unsure paksanya bersifat pidana dan administrative

3.     Tegen prestasinya bersifat tidak langsung artinya meskipun kita bayar pajak belum tentu kita bisa menikmati jasa dari negara

Retrebusi

1.     Sifat nya tidak berlaku umum artinya hanya berlaku bagi orang2 tertentu yang langsung ditunjuk.

2.     Pada Retrebusi unsure paksanya bersifat ekonomis artinya kalau tidak membayar retrebusi maka orang yang bersangkutan tidak dapat menikmati jasa dari negara.

3.     Tegen prestasinya bersifat langsung artinya siapa yang membayar maka ia berhak menikmati jasa negara.

Dasar hukum pemungutan pajak di Indonesia

Undang-Undang Dasar 1945 pasal 23 ayat 2  yang menegaskan bahwa pengenaan dan pemungutan pajak (termasuk bea dan cukai) untuk keperluan negara hanya boleh terjadi berdasarkan undang2.

Ratio pemungutan pajak harus berdasarkan UU

Pajak merupakan peralihan kekayaan dari sector swasta ke sector pemerintahan tanpa ada jasa timbal yang langsung ditunjuk , jadi pajak disini adalah merupakan kekayaan rakyat yang diserahkan kepada negara

4 Syarat dari penyusunan dalam pembuatan UU pajak / asas2 pemungutan pajak

1.     EQUALITY

Mengandung arti bahwa keadaan yang sama atau orang yang berbeda dalam keadaan yang sama harus dikenakan pajak yang sama pula, oleh karena itu perlu diberikan tolak ukur.

Contoh  :

PPh bukan orang yang mempunyai penghasilan yang sama dikenakan pajak yang sama, melainkan adalah wp yang mempunyai penghasilan kena pajak yang sama dikenakan pajak yang sama setelah penghasilan yang diperoleh dikurangi dengan PTKP yang jumlahnya tidak sama bagi setiap wp. Ini tergantung pada tanggungan dan susunan keluarga bahkan susunan keluarga yang menentukan tetapi juga pengeluaran2 yang mutlak, untuk kebutuhan primer wp.

Secara ringkas

Tidak semua wajib pajak dikenakan pajak yang sama karena tiap wajib pajak mempunyai PTKP yang berbeda.

2.     Certainty

Tujuan disetiap UU adalah kepastian hukum. Untuk itu harus memenuhi 4 unsur dalam certainty yaitu  :

a.     Kepastian Hukum

Bersifat tegas dan jelas

Adanya substansi pasal perpasal dengan tujuan ketika wp membayar pajak harus sesuai dengan UU yang berlaku.

b.    Bahasa

Bersifat baku, mudah dimengerti, sehingga tidak ditafsirkan lain

c.     Ditafsirkan lain

Tidak ditafsirkan lain oleh wp yang dapat memungkinkan wp dapat berdalih untuk tidak membayar pajak

d.    Pembuat UU

Bersifat teknis dimana pembuat UU harus mengerti secara tehnis agar antara Fiskus dan WP tidak terjadi benturan.

3.     Convermunt of Payment (KETEPATAN WAKTU)

Ketepatan waktu pemungutan pajak yaitu pada saat wajib pajak mempunyai uang. Hal ini memudahkan wp melakukan pembayaran, karena tidak semua wp mempunyai saat yang tepat untuk membayar pajak.

v  Pegawai, buruh lebih mudah ditagih di saat mereka menerima gaji

v  Petani akan lebih mudah dipungut ketika panen dsbnya.

Jika tidak ada ketepan pembayaran pajak maka akan ada perselisihan antara fiskus dengan wp.

4.     Economic of collection

Didalam membuat UU pajak baru, para conseptor wajib mempertimbangkan bahwa biaya pemungutan harus relatif kecil dibandingkan dengan pajak yang masuk

No 1 dan 2 bersifat universal (umum)

v  Mempunyai kesamaan, setiap wp mempunyai kedudukan yang sama.

v  Mempunyai kepastian

No 3 dan 4 bersifat khusus dalam pajak

Landasan Filosofis pemungutan Pajak

Landasan pemungutan pajak didasarkan atas Pendekatan Benefit Approach (Pendekatan Manfaat) Yaitu yang membenarkan negara melakukan pemungutan pajak sebagai pungutan yang dapat di paksakan dalam arti mempunyai wewenang dengan kekuatan memaksa. Pendekatan ini berdasarkan suatu falsafah  :” oleh karena negara menciptakan manfaat yang dapat dinikmati oleh seluruh warga negara yang berdiam dalam negara, maka berwewenang memunggut pajak dari rakyat dengan cara yang dapat dipaksakan.

Bentuk2 Manfaat yang dapat dinikmati  :

1.     Kesejahteraan.

2.     Pelayanan umum.

3.     perlindungan hukum.

4.     kebebasan menggunakan fasilitas umum seperti  : pelabuhan, jalan, jembatan dll.

PEMBENARAN PAJAK atau landasan filosofis dari pemungutan pajak

Teori 2 pembenaran pajak

Mengapa pemungutan pajak dalam masyarakat dibenarkan ? apa dasar filsafatnya. Untuk menjawab ini dikemukakan beberapa teori  :

a.     TEORI ASURANSI

Dalam teori ini menyatakan bahwa pajak diibaratkan sebagai suatu premi asuransi yang harus dibayar oleh setiap orang karena orang itu mendapat perlindungan atas hak2 nya dari pemerintah.  Teori tidak sesuai dengan kenyataan dan sifat2 dari pajak.

b.    Teori daya pikul

Setiap orang wajib membayar pajak sesuai dengan daya pikul masing2 atau kekuatan membayar dari wajib pajak.

Menurut Prof W J de Lagen

Daya pikul adalah kekuatan seseorang untuk memikul suatu beban dari apa yang tersisa, setelah seluruh penghasilannya dikurangi dengan pengeluaran2 yang mutlak untuk kehidupan primer diri sendiri beserta keluarganya.

Menurut AJ COHAN STUAR

Daya pikul adalah sama dengan kekuatan memikul beban yang melewati jembatan tanpa jembatan itu roboh.

c.     Teori kepentingan

Teori ini mengukur besarnya pajak sesuai dengan besarnya kepentingan wajib pajak yang dilindungi

d.    Teori kewajiban pajak mutlak (pengorbanan)

Teori ini berpendirian bahwa tanpa negara maka individu tidak mungkin bisa hidup bebas berusaha dalam negara. Karena itu negara punya hak mutlak memungut pajak Pembayaran oleh individu sebagai tanda pengorbanan kepada negara.

Ex  :  seorang penguisaha harus berkorban membayar pajak walaupun harus gulung tikar

e.     Teori gaya beli

Teori ini mengajarkan bahwa fungsi pemungutan pajak jika dipandang sebagai gejala dalam masyarakat disamakan dengan POMPA, yaitu mengambil gaya beli dari rumah tangga dalam masyarakat untuk rumah tangga negara dan kemudian menyalurkan kembali ke masyarakat dengan tujuan untuk kesejahteraan masyarakat umum.

FUNGSI PEMUNGUTAN PAJAK

  1. Fungsi Budgetair

Mengisi kas negara yaitu Pembangunan hanya dapat terlaksana dengan ditunjang keuangan yang cukup tersedia pada kas negara.

  1. Fungsi reguler

Pajak sebagai alat bagi pemerintah untuk mencapai suatu tujuan tertentu dalam bidang ekonomi, moneter, sosial, kultuiral maupun dalam bidang politik.

Macam2 Pajak & Pengelompokan Pajak

Dalam mempelajari hukum pajak terdapat pembagian jenis2 pajak yang dibagi dalam berbagai kelompok  :

1.   Berdasarkan Pemungutan

a.   Pajak Negara

Merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat berdasrakan uu dimasukan ke kas negara untuk pembiyaan & penyelengaraan negara

Contoh :           PPH  &  PBB

b.   Pajak Daerah

Merupakan pajak dipungut oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan daerah masuk ke kas daerah digunakan untuk kepentingan daerah

Contoh :           Reklame, pajak kendaraan bermotor, retrebusir

Antara pajak negara & daerah tidak terdapat perbedaan yang prinsipil mengenai asas hukumnya, yang berbeda adalah pemungutan & pengunaanya. Sumber pemungutan pajak negara tidak terbatas pajak daerah terbatas artinya       :

-     Yang menjadi objek pemungutan pajak negara tidak dibenarkan menjadi objek pajak daerah demikian sebaliknya

-     Peraturan daerah tidak boleh memungut pajak atas keuntungan badan / perusahan2 karena merupakan pemungutan pajak negara demikian sebaliknya

-     Pemerintah pusat tidak boleh memungut pajak yang telah jadi objek pajak daerah

2.     Berdasarkan Golongan Yaitu          :

a.   Pajak Langsung

      Ini Dapat Ditinjau dari segi administrative & ekonomis

-     Pajak langsung dari segi administratif

adalah pajak yang langsung dikenakan secara periodic, berulang2 pada waktu tertentu dipungut secara periodic memakai surat ketetapan pajak ( SKP ) no daftar wajib pajak dalam SKP dimuat nama alamat WP, No ketetapan pajak besarnya pajak waktu pembayaran pajak

 –    Pajak langsung dari segi ekonomis

Pajak tidak dapat dilimpahkan kepada orang lain harus dipikul langsung oleh WP sendiri

b.   Pajak Tidak Langsung

-     Pajak tidak langsung secara administratif

      Pajak dipungut tidak didaftarkan berdasarkan no pajak & tidak pula dikenakan secara periodic / berkala

-     Pajak tidak langsung secara ekonomis

      Pajak ini dalam pemungutanya dapat dilimpahkan oleh WP kepada pihak lain atau pihak ketiga

Karena dalam pajak ini yang menjadi tujuanya adalah pihak ke III, sedangkan pihak ke II ( WP ) yaitu produsen berfungsi sebagai pemungut pajak untuk kepentingan pihak pertama ( fiskus ), produsen dapat melimpahkan pajak kepada konsumen akhirnya konsumen yang menangung pajak

3.     Berdasarkan Sifat

a.   Subjektif

      Pajak yang dilihat dari subjek hukumnya

Subjek hukum orang pribadi / badan hukum didalam pajak ini pertama2 dilihat adalah keadaan wajib pajak :

q  Keadaan kawin / tidak kawin

q  Banyak anak / tangungan

q  Hutang pribadi

q  Pengeluaran rumah tangga

q  Sifat pekerjaan

q  Pekerjaan lainya diluar pekerjaan tetap[        

b.   Objektif

Berkaitan erat dengan objeknya sehinga besarnya pajak tergantung kepada objek tanpa dipengaruhi keadaan subjek

Seperti :  Kendaraan bermotor, pajak cukai, rokok, PPH

PPH

UU no 7 tahun 1983 diubah UU No 17 Tahun 2000

Subjek PPH

Subjek PPH Menurut UU No.7 tahun 1983 yang telah diubah dengan UU No. 17 tahun 2000 dalam pasal 2 ayat 1 adalah  :

1.     Orang Pribadi

2.     Warisan yang belum terbagi sebagai suatu kesatuan mengantikan yang berhak

3.     Badan

Adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi  :

PT, CV, BUMN BUMND dengan nama dan bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi dana pensiun, yayasan dll.

4.     Bentuk usaha tetap

Objek Pajak PPH

1.     Penghasilan dari pekerjaan

      Ex  :  gaji, honorarium, penghasilan danpraktek dokter, notaries, akuntan, pengacara dsbnya.

2.     Penghasilan dari kegiatan usaha

      Ex  :  Keuntungan / laba PT, CV dll

3.     Penghasilan dari modal

      Ex  :  royalty, deviden, bunga, sewa menyewa dll

4.     Penghasilan lain2

      Ex  :  hadiah, undian pembebasan utang dll

5.     Keuntungan dari penjualan harta.

Ada 2 jenis Pemungutan PPh

1.   Pembukuan

Adalah didasari pasal 21 UU No 17 Tahun 2000, Pajak dikenakan pada person yang mendapat penghasilan rutin pada setiap bulan

Penghitungan dan Prinsip2 dalam PPh / RUMUS2 PPh

1.     Dalam PPh seseorang yang bekerja pada suatu instansi/perusahaan mempunyai jabatan/tidak mempunyai jabatan tetap dikenai biaya jabatan yang telah ditetapkan sebanyak 5 % dari penghasilan bruto.

2.     Mengenai asuransi jika WP yang membayar maka penghasilan bruto dikurangi biaya jabatan, baru dikurangi biaya asuransi

3.     kalau asuransi dibayarkan oleh perusahaan pemberi kerja maka ditambah penghasilan bruto baru dikurangi biaya jabatan

4.     PTKP untuk anak batas maksimum 3 orang anak

5.     untuk biaya jabatan ada ketentuan maksimum yaitu Rp. 1.296.000,- per tahun atau Rp. 108.000,- perbulan. Mengapa dibatasi ? karena peraturan per-UU-annya seperti itu.

Ex  :   Bruto Rp. 19.360.000,-  X  5% biaya jabatan   =   Rp. 918.000,-

Kalau nilainya kurang dari Rp.1.296.000,- wajib dibayar, kalau melebihi dari Rp. 1.296.000,- maka yang wajib dibayar adalah Rp.1.296.000,-.

6.     Kunci Tarif PPh

5 %                        :           Penghasilan                  0          –           25 Juta

10%            :           Penghasilan                  25         –           50 Juta

15%            :           Penghasilan                  50         –           100 Juta

25 %           :           Penghasilan                  100       –           200 Juta

35%            :           Penghasilan                  200 Juta ke atas

      Contoh       :

PPH 65 juta kalau masuk tariff yaitu 15% bila dijumlahkan akan PPH Rp  9.750.000. sedangkan prinsip pajak tidak memberatkan WP untuk memperingan bisa dibuat perhitungan sbb yang disesuaikan dengan rumus tarif

5%   X   25 juta             =          Rp        1.250.000

10%  X  25 juta              =          Rp        2.500.000

15%  X  15  juta             =          Rp        2.250.000

            65  juta             =          Rp        6.000.000

Kalau 210.000 juta

      5%   X   25    juta          =          Rp        1.250.000

      10%  X  25    juta           =          Rp        2.500.000

      15%  X  50    juta           =          Rp        7.500.000

      25%  X  100  juta           =          Rp      25.000.000

      35%  X  10    juta           =          Rp        3.500.000

                    210  juta          =          Rp      39.750.000

7.     THT (tunjangan hari tua) pembayarannya didasarkan kepada  :

-          Rupiah

-          Persentase

      THT diambil dari penghasilan bruto dari penghasilan

      Ex   :          Pengahasilan                                        Rp.    12.000.000

                        THT 1 %  X   Rp. 12.000.000                  Rp.           12.000

                        Asuran si Dll………

8.     Kalau dalam soal ada tertulis Dana pensiun (disahkan oleh mentri keuangan RI), hal tersebut tidak perlu dihitung, tapi diabaikan saja.

9.     Penghasilan tambahan letaknya

a.     kalau tidak ada asuransi dll dari PT maka diletakkan langsung dibawah penghasilan

b.    Kalau ada asuransi, letaknya dibawah jumlah Netto di atas PTKP

10.  Bonus

Letaknya dibawah penghasilan

Ex  :           Penghasilan                                                      Rp. 50.000.000

                  Bonus                                                               Rp. 10.000.000

                                                                                                       Rp.  60.000.000

                                                                                                           

CONTOH SOAL

a.   Perusahaan yang membayar asuransi

      A bergaji Rp. 1.500.000,-/Bulan                    X          12                                 Rp.     18.000.000

§  Asuransi kesehatan  Rp. 10.000,-            X          12

§  Asuransi Kematian   Rp. 10.000,-            X          12

§  Asuransi Kecelakaan  Rp.10.000,-           X          12                                 Rp.          360.000

                                                                                                                  Rp.     18.360.000

5% biaya jabatan 5% X Rp. 18.360.000                                                        Rp           918.000  –                                                                                                                                                                     Rp       17.442.000

      PTKP          :    A sebagai WP                                  Rp        2.880.000                                                                           Istri A                                              Rp        1.440.000                                                                           2 Anak X 1.440.000  =                        Rp        2.880.000          Rp          7.200.000    -

                                                                  Penghasilan Kena Pajak Rp        10.242.000

Dalam tariff 5% untuk penghasilan  0  –  25 juta

Berarti 5% X Rp. 10.242.000            =          Rp. 512.100

Berarti PPh A  Rp 512.100/ Tahun dan Rp. 42.675,-/bulan

                                         

b.   WP membayar asuransi

      A.   bergaji Rp 1.500.000 / bulan X 12 bulan                                                  Rp        18.000.000

      Biaya jabatan 5% X 18.000.000        :                      Rp    900.000

      –     As kem X  Rp. 10.000 / bulan  X  12

      –     As kec  X  Rp. 10.000 / bulan  X  12                                                     

      –     As kas  X  Rp. 10.000 / bulan  X  12                   Rp    360.000

                                                                                    Rp 1.260.000                 Rp          1.260.000        _

                                                                                                                        Rp        16.740.000

      PTKP          :           A sebagai Wp               Rp        2.880.000

                                    Istri A                            Rp        1.440.000

                                    2 anak A                       Rp        2.880.000   +

                                                                        Rp        7.200.000                      Rp          7.200.000   -

                                                                                                                        Rp          9.540.000

      Dalam tariff penghasilan  0   –   25 juta PPh  5%

      Jadi Rp  9.540.000  X  5%               =          Rp        77.000 / th

                                                            =          Rp        39.750 / bln

c.   A. bergaji  Rp  1500.000  /  bln  X  12 bln                                                      Rp        18.000.000

      PT membayar asuransi

            Askes   Rp. 10.000 / bln  X   12     =       Rp        120.000

            Askem  Rp. 10.000 / bln  X   12     =       Rp        120.000

            Askec   Rp. 10.000 / bln  X  12      =       Rp        120.000    +                   Rp.            360.000

                                                                                                                        Rp        18.360.000

      Biaya jabatan 5%  X  18.360.000                  =          Rp        918.000

      WP membayar asuransi

      Askes    Rp. 10.000  /  bln  X  12  =  Rp  120.000

      Askum   Rp. 10.000  /  bln  X  12  =  Rp  120.000

      As Kec  Rp. 10.000  /  bln   X  12  =  Rp  120.000     Rp        360.000 

                                                                                    Rp     1.278.000

                                                                                                                        Rp          1.278.000        _

                                                                                                                        Rp        17.082.000

            PTKP    :           A sbg WP         Rp        2.880.000

                                    Istri A                Rp        1.440.000                                  Rp          4.320.000        -

                                                                                                                        Rp         12.762.000

            Tarif PPh 5% untuk penghasilan 0 – 25 juta

            Jadi 5%  X  12.762.000  =          Rp        638.100  /  th

                                                            Rp        53.175  /  bln

Soal     :

Tuan A bekerja pada PT X setiap bulan menerima Rp 3.500.000

Tuan A sudah kawin punya 5 orang anak, PT masuk program jam sostek asuransi kecelakaan, asuransi kematian dibayar oleh perusahaan masing-masing Rp 20.000,Rp 25.000 WP membayar asuransi kecelakaan 35.000 / bulan, sementara pemberi kerja membayar asuransi kesehatan 35.000 / bulan WP juga melakukan pembayaran asuransi kesehatan 17.500 hitung PPH dibayar A          ?

Jawab               :

·         Gaji Rp 3.500.000       X       12                                                                    Rp        42.000.000

·         Asuransi dari Perusahaan

As kec           Rp   20.000 / bln  X 12   =    Rp   240.000

As kem          Rp   25.000 / bln  X 12   =    Rp   300.000

As kes           Rp   35.000 / bln  X  12  =   Rp    420.000                                Rp             960.000   +

                                                                                                                        Rp        42.960.000

·         Biaya jabatan  5%  X  Rp  42.960.000      =   Rp. 2.148.000

Batas max biaya jabatan  Rp  1.296.000 / tahun                                            Rp          1.296.000  _

                                                                                                                  Rp        41.664.000

·         WP membayar asuransi

As kec        Rp  35.000 / bln  X  12   =     Rp   420.000

As kes        Rp  17.500 / bln   X  12   =    Rp    210.000                                 Rp              630.000  _

                                                                                                                  Rp        41..034.000

·         PTKP

Tuan  A   Rp  2.880.000

Istri          Rp  1.440.000

3 anak     Rp  4.320.000    ( 3 X 1440.000 )                                                    Rp           8.640.000  _

max untuk PTKP anak adalah 3 orang                                                           Rp         32.394.000

·         Tarif

5%  X  25.000.000       =         Rp   1.250.000

10%  X  7.394.000       =         Rp      739.400   +

·         Tarif yang dibayar adalah       Rp   1.989.400     :     12 bln     =     Rp  165.783,3 / bln           

2.   Norma Perhitungan

      Dihitung berdasarkan Tarif

PPH yang berdasarkan norma perhitungan adalah  :

1.     Dokter

2.     Akuntan

3.     Arsitek

4.     Notaris

5.     Pengacara

6.     Dll, yang menyangkut profesi

Norma perhitungan hanya mempunyai tariff dan PTKP

Contoh Soal  :

Tuan A berdomisili di jkt dan seorang arsitek gaji Rp. 400.000.000/Tahun. Disamping itu mempunyai industri gula dengan peredaran dana Rp. 1.500.000/bln, tariff profesi sebesar 20% dan tariff usaha sebesar 15 %. Tuan a sudah kawin dan punya anak 5 orang, hitung PPh A

Jawab

q  Penghasilan pertahun    Rp. 400.000.000

Tarif Profesi 20 % X Rp. 400.000.000                                                     Rp.      80.000.000

q  Industri Gula  Perbulan Rp. 1500.000 X 12 = Rp. 18.000.000

Tarif 15 % X Rp. 18.000.000                                                                   Rp.        2.700.000

                                                                                                            Rp.       82.700.000

q  PTKP

A sebagai Wp   Rp. 2.880.000

Istri A                            Rp. 1.440.000

3 Anak A                       Rp. 4.320.000

                                    Rp. 8.640.000                                                    Rp.         8.640.000

                                                                                                            Rp.       74.060.000

Tarif

5   %  X  Rp. 25.000.000  =  Rp. 1.250.000

10 %  X  Rp. 49.060.000  =  Rp. 4.906.000

                                          Rp.  6.156.000 / Tahun  :  12  =  Rp. 513.000/Bln

q  Jadi PPh Tuan A Rp.513.000 per bulan

PBB

Subjek PBB

Subjek pajak dari PBB adalah Orang atau Badan , yang  :

1.     Memiliki, menguasai

2.     Memperoleh manfaat atas bumi, dan/ atau

3.     Memperoleh manfaat atas bangunan

Objek Pajak

Bumi

Adalahpermukaan bumi atau tubuh bumi yang ada dibawahnya, termasuk perairan

Bangunan

Adalah Konstruksi teknik yang ditanam atau diletakkan secara tetap pada tanah dan/atau peraiaran yang diperuntukkan sebagai tempat tinggal atau tempat berusdaha

Penilaian dan penetapan/penghitungan pajak PBB / Rumus2 PBB

1.     NJOP  =  Nilai jual objek Pajak

NJOP bumi dan bangunan tidak didasarkan pada harga jual yang terjadi (harga pasaran), tapi menurut Keppres No 55/ Tahun 1993 yaitu ketentuan harga tanah dan bangunan ditentukan oleh harga klasifikasi yang telah ditentukan berdasarkan UU

Bumi ada 50 Klasifikasi

Penilaian objek tanah dengan menentukan nilai harga berdasarkan klasifikasi harga tanah dengan mengambil harga jual (harga klafisikasi rata2) berdasarkan penentuan klsifikasi tanah ditentukan klas tanah pada pemberitahuan objek pajak SPOP

Contoh  :

Klas 8  =  Rp. 230.000 – Rp. 260.000   (  ini yang di sebut klasifikasi  )

     Rp. 230.000 +  Rp. 260.000       =      Rp. 245.000

                        2

Jadi NJOP nya Rp. 245.000

      Bangunan ada 20 klasifikasi

      Untuk bangunan dilakukan dengan cara menilai konstruksi bangunan seperti konstruksi landasan, dinding, dan kualitas material bangunan  serta luasnya termasuk pagar mewah, taman, dan kolam. Masing2 konstruksi mempinyai cara penilaian tersendiri yang ada dalam klasifikasi suatu bangunan sebagai penetapan PBB

2.     Besarnya Tarif adalah       5        =   0.5 %

      1.000

3.     dasar pengenaan pajak adalah “nilai jual objek Pajak” (NJOP)

4.     dasar perhitungan pajak (NJKP) adalah 20 % dari NJOP

5.     Batas NJOPTKP  Rp. 8.000.000

Contoh

Bumi                                                                                                           Rp.  400.000.000

Bangunan                                                                                                   Rp.  200.000.000

Pagar mewah          Panjang 60 M2

                              Tinggi 1 M

                              Harga Per M Rp. 1.000.000

                              60 m2 x 1 m x Rp.1.000.000                                           Rp.    60.000.000

                                                                                                                  Rp.  660.000.000

NJOPTKP                                                                                                   Rp.      8.000.000

Rp.  652.000.000

0.5 %  x  20 %  x Rp. 652.000.000  =  Rp. 652.000

Contoh Soal

1.   A memiliki Tanah 1000 m, dengan nilai jual Rp. 300.000 , diatas tanah berdiri bangunan 400 M2 nilai jual Rp. 350.000/meter. Jika ternyata dalam klasifikasi nilai jual bumi dan bangunan, NJOP bumi adalah klas 24 antara Rp. 262.000  –  Rp.  308.000, untuk bangunan masuk klas 8 sebesar Rp. 365.000/ meter. Hitung PBB A

Jawab

NJOP Bumi   Klas 24  =  Rp. 262.000  +  Rp.  308000  =  Rp 285.000

                                                           2

NJOP bangunan Rp. 365.000

·                                             NJOP Bumi  Rp.  285.000  X  1.000 M2                                                        Rp.  285.000.000

·                                             NJOP Bangunan  Rp. 365.000  X  400 M2                                         Rp.  146.000.000

Rp.  431.000.000

·                                             NJOP TKP                                                                                                  Rp.      8.000.000

Rp.  423.000.000

·                                             PBB  =  0.5 %  X  20 %  X  Rp. 423.000.000

PBB  =  Rp. 423.000

2.   Tuan A punya 1.000 M2 tanah dengan nilai jual Rp. 465.000/meter, bangunan seluas 350 M2 nilai jual Rp. 390.000/meter, bangunan dilengkapi pagar mewah dengan panjang 60 meter, tinggi 1 ½ meter dengan harga Rp. 150.000/meter. Ternyata dalam klasifikasi kategori Bumi klas 8   =   (Rp. 315.000  –  Rp. 393.000), Bangunan Rp. 350.000, disamping itu punya taman dan kolam masing2 luas 30 m dan 20 m, harga masing2 Rp.275000/meter dan Rp. 175.000/meter

Jawab

NJOP BUMI

Klas 8  =  Rp. 315.000  –  Rp. 393.000   =   Rp.   354.000

                                   2

NJOP BANGUNAN

Rp. 350.000

·         Bumi   Rp. 354.000  X  1.000 m                                                  Rp.  354.000.000

·         Bangunan  Rp. 350.000  X  350 M                                              Rp.  122.500.000

·         Pagar  Rp.150.000  X  1 ½ M  X  60 M                                        Rp.    13.500.000

·         Taman  Rp. 275.000  X  30 M                                                     Rp.      8.250.000

·         Kolam  Rp. 175.000  X  20 M                                                     Rp.      3.500.000

Rp.  501.750.000

·         NJOPTKP                                                                                 Rp.      8.000.000

Rp.  493.750.000

·         PBB  =  0.5 %  X  20 %  X Rp. 493.750.000

PBB  =  Rp. 493.750

QUIS

v  Kira2 apa maksud certainty dalam pembuatan UU perpajakan ?

Jawab :

Adanya kepastian hukum yang bersifat tegas dan jelas, adanya substansi pasal perpasal dengan tujuan ketika wp membayar pajak harus sesuai dengan UU yang berlaku, memakai bahasa baku yang mudah dimengerti sehingga tidak terjadi penafsiran lain yang dapat memungkinkan WP berdalih untuk tidak membayar pajak, serta bersifat teknis agar antara fiskus dengan wp tidak terjadi benturan.

v  Pajak dipungut berdasarkan UU, apa dasar filosofisnya atau apa sebabnya secara logika ?

Jawab  :

Pajak dipungut menurut\berdasarkan uu kalau tidak sesuai UU disebut perampasan hak pasal 23,16,17

NOTE

v  Orang yang membayar maupun yang tidak membayar pajak mereka tetap menikmati hasil/jasa dari pemerintah.

v  Guna PTKP untuk mengurangi pembayaran dari wajib pajak

v  Dinegara lain disamping jumlah keluarga, juga keadaan keluarga ikut mempengaruhi daya pikul seseorang antaranya  :

Keluarga wp mempunyai penyakit kronis atau berat, Umur wp telah melebihi 65 tahun

Diindonesia PTKP tidak seluas PTKP dari negara lain.

v  Daya pikul masing2 orang tidak sama karena masing2 wp tidaklah sama daya pikul untuk semua orang.

v  Primer + keluarga + diri sendiri, sisanya baru bayar pajak


Hukum Perbankan

Posted: 23/04/2011 in semester 5

HUKUM PERBANKAN

 

PENGERTIAN BANK

lembaga keuangan yang kegiatan usahanya menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut kemasyarak serta memberikan jasa2 bank lainnya.

 

MENURUT UU No 10 Tahun 1998

PENGERTIAN BANK

Badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya ke masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk2 lainnya.

PENGERTIAN LEMBAGA KEUANGAN

Setiap perusahaan yang bergerak di bidang keuangan dimana kegiatannya menghimpun dana atau hanya menyalurkan dana atau kedua2nya.

Contoh  :

q  Kredit

q  Pegadaian

KEGIATAN BANK

1.     Menghimpun Dana

      Tabungan

      Giro

      Deposito

2.     Menyalurkan dana dalam bentuk

      Kredit

      Kredit modal kerja

      Kredit investasi

JENIS BANK DARI SEGI MENGAMBIL KEUNTUNGAN

1.     Bank Convensional ( Spread Based )

      Mengambil keuntungan dengan sistim bunga

2.     Bank Syariah ( Profit Syariah )

      Mengambil keuntungan dari bagi hasil

JENIS2 BANK

1.     Bank  Persero / Milik Pemerintah

Bank Bapindo

Bank Tabungan Negara BRI

Bank Dagang Negara BNI

Sebelum berlakunya UU No 7 / 92 dikenal jenis pembagian Bank Sbb  :

a.     Bank sentral

      Bank Indonesia yang dimaksud dalam UUD 1945 yang diatur dengan UU no 13 / 68 yang hari ini menjadi UU no 23 / 99 ( tentang bank Indonesia )

b.    Bank Tabungan

Pengumpulan dananya terutama menerima simpanan dalam bentuk giro dan deposito, yang dalam usahanya terutama memberi kredit jangka pendek.

c.     Bank Pembangunan

      Pengumpulan dananya terutama memberi simpanan dalam bentuk deposito dan atau mengeluarkan kertas atau surat berharga jangka menengah dan jangka panjang dan dalam usahanya terutama memberi kredit jangka menengah dan jangka panjang terhadap pembangunan.

d.    Bank2 lainnya yang ditetapkan UU

§  Bank dagang Negara dengan UU No 17 / 68

§  Bank Bumi Daya dengan UU No 19 / 68

§  BTN dengan UU No 20 / 68

§  BRI dengan UU No 21 / 68

§  Bank Exim Dengan UU No. 22 / 68

           

Dengan berlakunya UU No 7 / 92 tentang Perbankan yang diperkuat lagi dengan UU No 10/ 98 maka Jenis2 Bank ditinjau dari

1.     Fungsinya

a.                     Bank Umum ( Commercial )

§  Bank yang kegiatan usaha nya secara convensional dan atau Prinsip Syariah.

§  Kegiatannya memberi kan jasa dalam lalu lintas pembayaran,

§  dapat memberikan jasa seluruh perbankan,

§  Wilayah operasinya diseluruh wilayah Indonesia bahkan membuka cabang di luar negeri.

b.                    Bank Perkreditan Rakyat

2.     Dilihat Dari segi kepemilikan

adalah siapa saja yang memiliki Bank tersebut kepemilikan ini dapat dilihat dari aktif pendirian dan penguasaan saham dari Bank yang bersangkutan.

a.     Bank milik Negara/Pemerintah

      Bank yang aktif pendiriannya maupun modalnya sepenuhnya milik pemerintah Indonesia.

q  BNI 46

q  BRI

q  Bank Mandiri

q  BTN

b.    Bank Pemerintah Daerah

      Bank yang aktif pendiriannya atau modalnya sepenuhnya milik Pemda

q  BPD (disetiap Propinsi)

c.     Bank Milik Swasta Nasional

Didirikan oleh masyarakat swasta nasional (WNI) maupun modalnya (seluruh atau sebagian sahamnya)

q  Bank Bumi Putra

q  Bank Danamon

q  BII

q  Bank Muamalat

d.    Bank Milik Kpoerasi

Bank yang kepemilikan saham2nya dimiliki oleh badan hukum koperasi

q  Bank Bukopin

e.     Bank Milik Asing

Bank jenis ini merupakan cabang dari bank milik Luar Negeri/yang ada di Luar Negeri baik milik swasta asing maupun pemerintah asing

q  Bank ABN Ambro bank

q  American Exspres Bank

q  City Bank

f.      Bank Milik Campuran

Kepemilikan saham Bank Campuran dimiliki oleh Pihak Asing dan Pihak Swasta nasional, kepemilikan saham secara mayoritas dimiliki oleh WNI

q  Bank Finconesia

q  Bank Mitsubishi

3.     Bank dari segi statusnya.

a.     Bank Devisa

Bank yang dapat mengadakan transaksi ke luar negeri atau berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan.

Ex  :    Menstranfer uang ke luar negeri (inkaso)

                  Bisa membuka dan membayar LC (Letter of credit)

                  Sistim Pembayaran jual beli Ekspor impor (LC)

b.    Bank Non Devisa

Merupakan Bank yang belum memiliki Izin untuk melaksanakan transaksi sebagai Bank devisa.

4.     Segi Dari cara menentukan Harga

a.     Bank Convensional

dalam mencari keuntungan dan menentukan harga kepada nasabahnya menetapkan bunga sebagai harga untuk Produk simpanan, dan untuk produk pinjaman ditentukan berdasarkan tingkat suku bunga.

b.Bank Prinsip Syariah

Menentukan harga adalah berdasarkan perjanjian yang berdasarkan pada hukum islam.

Dalam menentukan harga atau mencari keuntungan

1.     Pembiayaan berdasarkan Prinsip bagi hasil (Mudharabah)

2.     Pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (Musyarok)

3.     Pembiayaan berdasarkan prinsip jual beli dengan keuntungan (Murabahah)

USAHA BANK UMUM

1.     Menghimpun Dana

Bank umum dikenal dengan Bank Komersil kegiatan menghimpun dana itu adalah merupakan kegiatan membeli dana pada masyarakat. Kegiatan membeli dana ditawarkan berbagai jenis simpanan.

a.     Simpanan Giro

Simpanan Yang dapat ditarik sewaktu-waktu dengan mempergunakan cek dan bilyet giro.

q  Cek adalah surat perintah terhadap Bank untuk memberikan atau mencairkan uang sesuai dengan cek tersebut dan yang tercantum dalam cek

      Berbagai macam cek  :

1      Cek atas nama

Cek yang bisa dicairkan oleh orang yang namanya sesuai dalam cek tersebut.

2      Cek atas Unjuk

Cek yang bisa dicairkan oleh orang yang membawa cek tersebut

3      Cek Kosong

Cek yang ketika diuangkan ke bank yang bersangkutan atau Bank yang lain, ternyata uangnya tidak mencukupi yang tertera dalam cek tersebut.

q  Bilyet Giro adalah surat perintah terhadap bank untuk melakukan pemindahan bukuan atas diserahkannya Warkat Bank.

b.    Simpanan tabungan

simpanan yang penarikannya dapat dilakukan kapan saja dengan tidak dibatasi jumlah nominalnya dan hanya dengan menggunakan slip penarikan.

c.     Simpanan Deposito

simpanan yang penarikannya ditentukan jangka waktunya, jika ditarik tidak pada waktunya akan dikenakan Finalti (denda)

Jenis2 Deposito

q  Deposito Berjangka

Penarikannya dapat dilakukan pada jangka waktu tertentu saja yaitu mulai 1 sampai dengan 24 bulan 

q  Sertifikat Deposito

Deposito yang diterbitkan jangka waktu

q  Deposito On Call

Deposito yang diterbitkan jangka waktu tertentu ex  :  1 bulan

2.     Menyalurkan Dana

kegiatan menjual dana

Penyaluran dana yang dilakukan oleh Bank dinamakan pinjaman atau dikenal dengan nama KREDIT.

q  Kredit

Penyediaan uang dengan pembayaran bunga, berdasarkan persetujuan dan kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak meminjam melunasi pada waktu yang telah ditentukan .

q  Pembiayaan

Penyediaan uang atau tagihan yang didasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu yang telah ditentukan dengan imbalan atau bagi hasil

JENIS – JENIS  KREDIT DILIHAT DARI BERBAGAI SEGI

1.     Kegunaan

a.     Kredit Investasi

Kredit yang diberikan pada pengusaha yang melakukan investasi atau penanaman modal.

Ex  :  Untuk pembangunan pabrik, untuk pembelian mesin2

b.    Kredit modal kerja

Kredit yang diberikan dan dipergunakan untuk keperluan peningkatan produksi dalam operasionalnya (intensifikasi)

Ex  :  membeli bahan baku, membayar gaji

2.     Segi Tujuan

a.                     Kredit produktif

Kredit yang digunakan untuk peningkatan usaha/produksi atau investasi. Kredit ini di berikan untuk menghasilkan barang dan jasa.

b.    Kredit konsumtif

Kredit yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan secara pribadi.

c.     Kredit Perdagangan

Kredit yang diberikan kepada pedagang dan digunakan untuk membiayai aktivitas perdagangannya seperti untuk membeli barang dagangan, yang pembayarannya diharapkan dari penjualan barang dagangan

Ex  :  Kredit dalam hal impor ekspor

3.     Segi Jangka Waktu

a.   Kredit Jangka pendek

      Masanya kurang dari 1 tahun

b.   Kredit jangka menengah

      Masanya 1 sampai sampai dengan 3 tahun

c.   Kredit Jangka Panjang

      Masanya lebih dari 3 tahun / 3 tahun keatas

4.   Segi Jaminan

  1. Kredit Dengan Jaminan

Jaminan tersebut dapat berupa barang berwujud atau tidak berwujud atau jaminan  orang artinya setiap kredit yang dikeluarkan akan dilindungi minimal senilai barang atau untuk kredit tertentu jaminan harus melebihi jumlah kredit yang diajukan calon debitur

Jaminann          :

1.     Fidusia

2.     Gadai

3.     hipotik

4.     Hak Tangungan

Fidusia             Lembaga jaminan yang bisa dipakai bila kita meminjam uang di bank dengan seperti surat BPKB dan kendaraan bisa di bawa pulang

Gadai               Meminjam uang dengan jaminan benda bergerak dan benda bergerak dikuasai

  1. Kredit Tanpa Jaminan

Adala kredit yang diberikan tanpa adanya jaminan benda atau orang yang pada umumnya mempunyai sangkut paut dengan bank sehingga mudah untuk di eksekusi atau dimintai tanggung jawab

EX        :     Orang yang bekerja pada bank

Atau kredit tanpa jaminan berdasar pasal 1131 Bw, “ Benda Yang Sudah Ada atau yang Akan Ada Dijadikan Jaminan Dari Surat Perikatan “

Wan Prestasi Terhadap Kredit Tanpa Jaminan

Akan di ajukan ke pengadilan,jika bank memenangkan perkara maka pengadilan akan mengeluarkan putusan atau perintah penyitaan

Kesimpulan kredit Tanpa Jaminan

Merupakan kredit yang di berikan tanpa jaminan barang atau orang tertentu, kredit ini diberikan dengan melihat  prospek usaha,learakter dan loyalitas atau nama baik si calon debitur selama berhubungan dengan pihak lain

5.   Segi Sektor Usaha

  1. Kredit Pertanian
  2. Kredit Peternakan
  3. Kredit Pendidikan
  4. Kredit Profesi ( Notaris,Advokat )
  5. Kredit Pertambangan
  6. Kredit Investasi
  7. Kredit Perumahan

UNSUR KREDIT / PEMBAYARAN MENURUT KHASMIR

1.   KEPERCAYAAN

Bank  percaya kepada nasabah kalau nasabah akan membayar hutang yaitu hutang pokok+bunga sesuai waktu yang ditentukan, sebelum pencairan pihak Bank melakukan pengkajian yang mendalam.

§          Mengajukan proposal

§          Turu / survei lapangan

§          Interview dll

Bank akan percaya setelah melakukan analisa kredit

Salah satu aspek yang dikaji atau dianalisa oleh bank adalah Collateral (Jaminan )

Kepercayaan bank dilihat dari berbagai factor           :

§          Usaha

§          Carakter orangnya

§          Collateral / jaminan

2.   Kesepakatan

Kesepakatan antara si pemberi kredit ( kreditur ) dengan si penerima pinjaman ( debitur ). Dituangkan di dalam suatau perjanjian atau akad kredit, perjanjian itu adalah dalam bentuk perjanjian standar 

Perjanjian Standar adalah suatu perjanjian baik isi maupun bentuk (Klausa ) sudah ditetapkan secara  sepihak oleh pihak yang kedudukanya lebih tinggi

Kegunaan perjanjian standar adalah untuk keseragaman dan kepastian

3.   Jangka Waktu 

setiap kredit yng diberikan mempunyai jangka waktu yang tertentu jangka waktu itu mencakup masa pengembalian kredit yang telah disepakati

4.   Resiko 

Adanya jangka waktu pengembalian hutang maka dalam rentang waktu tersebut dimungkinkan adanya resiko, semakin panjang waktu pengembalian kredit semakin tinggi tingkat pengembalian resiko

5.   Keuntungan / Balas Jasa

Bagi bank balas jasa merupakan keuntungan atau pendapatan atas pemberian kredit / pembiayaan

KREDIT MACET DAN PENANGANANYA

1.   Menurut Bank Indonesia

      Kredit di katakan macet apa bila telah di usahakan oleh bank yang bersangkutan untuk melakukan penyehatan kredit, namun hutang tetap saja tidak di bayar, jadi sudah ada tindakan internal

2.   PUPN ( Panitia Piutang Negara )

Kredit dianggap macet apa bila debitur tidak membayar hutangnya menurut ketentuan yang tercantum dalam perjanjian kredit

Beberapa Langkah Untuk Menyehatkan Yang Harus Di Tempuh Oleh Pihak Bank                    :

a.   Resceduling

      Penjadwalan hutang kembali ( Adanya perpanjangan Kembali )

b.   Reconditioning                 

Reconditioning adalah perubahan syarat2 yang terdahulu yang dapat meringankan

      EX                    :     –    Bunga di jadikan hutang pokok

      –     Peniadaan pembayaran bunga sampai waktu tertentu                                   

      –    Penurunan Suku Bunga                    

-          Pembebasan Bunga

c.   Restrukturing        

Tindakan bank untuk menambah modal nasabah dengan pertimbangan nasabah memang membutuhkan tambahan dana dengan catatan usaha yang di biayai memang masih layak dan dibuatkan addendum baru

d.   Kombinasi

      Merupakan kombinasi dari ke 3 langkah diatas

e.   Penyitaan

Merupakn jalan terakhir apa bila nasabah sudah benar-benar tidak punya itikat bik ataupun sudah tidak mampu lagi untuk membayar semua hutang-hutangnya

PERBEDAAN PENANGANAN KREDIT MACET

·         Bank pemerintah

Langsung dipindahkan ke PUPN untuk melakukan penyitaan tidak juga dibayar sebelum lelang,maka KP2LN berhak melelang

·         Bank Non Pemerintah

Via pengadilan negeri

UNSUR KREDIT / PEMBIAYAAN MENURUT M. JUMHANA

1.     Kepercayaan

      Pengertianya sama  dengan Khasmir Se

2.   Kesepakatan

      Dalam BW masuk perjanjian pinjam meminjam . kalau perjanjian yang sudah diatur sedemikian rupa dalam hukum perdata di sebut Perjanjian Bernama

      Perjanjian Tidak Bernama

§  Sewa Mewnyewa

§  Lising

§  Join Fenture

§  Frend Sice

Perjanjian pinjam meminjam dalam BW diatur dalam pasal 1754 sampai dengan 1769.

umumnya dalam perjanjian terdapat beberapa hal yang ditulis dalam bahasa inggris dengan tulisan yang kecil-kecil, pemuatan klusula tidak boleh diletakan atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dibaca dengan jelas atau sulit dimengerti, larangan demikian tercantum dalam pasal 18 ayat 2 undang-undang No 8 thun 1999 (Tentang Perlindungan Konsimen), isinya “ Pelaku Usaha Dilarang Mencatumkan Klausula Baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca dengan jelas atau pengungkapanya sulit dimengerti “, sehingga menurut ayat 3 pasal 18 UU No 8 Tahun 1999, “ Kalau yang terjadinya hal yang demikian perjanjain itu batal demi hukum “

EX        :     Batal demi hukum

A pinjam 20 juta ke bank, terus batal demi hukum jadi yang harus dibayar Cuma 20 juta tnpa bunga

3.   Resiko

      Karena dalam rentang jangka waktu tersebut ada hal-hal yang tidak tentu, jadi jangka waktu bergandeng lurus dengan resiko. Apa hubungan Antara Jangka Waktu Dengan Resiko Yang Dihubungkan  Dengan Jaminanan ? Jaminan gunanya untuk mengantisipasi resiko yang di sebabkan jangka waktu atas jaminan untuk menghindari resiko.

4.     Prestasi

Prestasi atau  objek kredit dalam kehidupan ekonomi moderen didasarkan kepada uang maka tarnsaksi-transaksi kredit yang menyangkut uang yang sering kita jumpai dalam praktek perkreditan

JAMINAN KREDIT

Kredit Kalu dilihat dari Segi Jaminan

1.     Kredit tanpa jaminan ( Ket Lihat Jenis Kredit Dari Berbagai Segi)

      Tambahan   :

      Kredit yang ketika akad kredit dilakukan tidak ada suatu benda tertentu atau sebagai jaminan, ketika terjadi wan prestasi maka dalam hukum di tentukan dalam Pasal 1131 BW” Benda Bergerak Dan Benda Tidak Bergerak Yang Sudah Ada Pada Hari Ini Dan Yang Akan Datang Dikemudian Hari Menjadi Jaminan Pelunasan Perikatan “

      Kredit seperti ini mempunyai resiko yang amat tinggi karena status orang yang berhutang disebut Kreditur Concuren artinya kreditur yang mempunyai kedudukan yang sama antara satu dengan yang lain.

EX  :        A hutang ke bank B 

                                 Hutang ke bank C

                Hutang ke bank D

Disaat terjadi wan prestasi harta yang ada di berikan secara rata ke tiga bank tersebut dengan penghitungan persebtase penyelrsaian Wan prestasi kredit tanpa jaminan diselesaikan di pengadilan

2.   Kredit jaminan ( Ket Lihat Jenis kredit Dari Berbagai segi )

a.     Jaminan kebendaan

§  Gadai

§  Fidusia

§  Hipotik

§  Hukum tangungan

b.    Jaminan perorangan

Jika debitur wan prestasi maka bank mengajukan permohonan penyitaan terhadap jaminan ( Fidusia, Gadai, Hipotik, Hak Tangungan) dengan posisi Reditur Free ferent artinya didahulukan dari kreditur yang lain, hak ini sepenuhnya milik bank tempat menjaminkan

Jaminan Dapat Di Golongkan Menurut Hukum Menjadi 2 Macam         :

1.     Jaminan Materil ( KEBENDAAN )

      Mempunyai Ciri-Ciri        :

§  Hak Mendahului

§  Sifat Melekat

Artinya        :

Memberikan hak mendahului diatas benda-benda tertentu  dan mempunyai sifat melekat dan mengikuti benda yang bersangkutan

Ex  :   Tanah dikuasai oleh debitur, kemudian 2 – 3 tahun berikutnya (karena debitur ingin curang) maka seolah-olah tanak tersebut dijual ke orang lain dengan cara debitur mengatakan tanah tersebut belum bersertifikat dan debitur menjualnya dengan harga murah dan transaksi dilakukan dibaawah tangan, kebetulan si pembeli mau karena harga murah. Kemudian si A tidak mebayar hutang ke bank sehingga Bank datang untuk menyita, dalam hal ini Bank mempunyai sifat melekat karena Kredit  FREE FARENT tadi, dalam halini pihak pembeli terakhir yang dirugikan.

JAMINAN KEBENDAAN DAPAT DIGOLONGKAN

  1. Gadai/Pand diatur dalam buku II BW
  2. Hipotik.
  3. Hak Tanggungan
  4. Jaminan Fidusia

2.     Jaminan Immaterial (PERORANGAN)

Tidak mempunyai/memberikan hak mendahului atas benda-benda tertentu tetapi hanya dijamin oleh harta kekayaan seseorang lewat orang yang menjamin pemenuhan perikatan yang bersangkutan.

Yang termasuk dalam jaminan Perorangan  :

  1. Penanggungan (BORGH)/orang yang dapat ditagih.
  2. tanggung Menanggung
  3. Perjanjian Garansi.

SEBAB-SEBAB KREDIT MACET

1.     PIHAK PERBANKAN

a.     Dalam melakukan analisisnya kurang teliti atau kurang hati2, sehingga yang seharusnya terjadi kurang diprediksi sebelumnya.

b.    Salah Dalam melakukan perhitungan.

c.     Terjadi kolusi dari pihak analisis kredit dengan debitur.

2.     PIHAK NASABAH

a.     Adanya unsure kesengajaan

Nasabah sebenarnya mampu membayar tapi sengaja tidak membayarnya, jadi unsure kemauan tidak ada

b.    Adanya unsure tidak sengaja

Debitur mau membayar tapi tidak mampu

POLA PENYELESAIAN KREDIT MACET DI BANK PEMERINTAH DAN BANK SWASTA.

1.     Bank Pemerintah dan Bank Pemerintah Daerah

Dengan ketentuan UU No 49 PRP 1960 Jo SK MENKEU RI No 293 Tahun 1993 maka penagihan piutangnya terhadap debitur yang wan prestasi tersebut harus dilakukan / diselesaikan oleh BUPLN (Badan Urusan Piutang Lelalng Negara) atau PUPN ( Panitia urusan piutang negara ).dan BUPLN/PUPN berwenang melakukan langkah hukum untuk penagihan pembayaran kredit yang macet dengan tindakan yang bertahap  :

  1. Tahap Pemanggilan (Aan Maning )

Pemanggilan debitur, guna bermusyawarah untuk membuat surat PERYATAAN BERSAMA, bila Debitur menolak atau tidak hadir tanpa alasan maka PUPN maka PUPN secara sepihak Menentukan jumlah piutang sesuai dengan perhitungan Bank, menerbitkan surat paksa.

BEBERAPA POIN YANG DISEPAKATI DALAM PERNYATAAN BERSAMA

1.     Pengakuan dari debitur akan hutangnya dan berapa besar hutangnya

2.     Kesanggupan debitur untuk melunasi hutang dalam jangka waktu yang ditetapkan.

3.     isi2 pernyataan bersama.

  1. Menerbitkan surat perintah penyitaan barang, selanjutnya diikuti
  2. Surat perintah lelang, barang2 jaminan kantor lelang, negara melakukan penjualan lelang.

2.     Bank Swasta

Bank mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk mendapat surat perintah penyitaan barang jaminan.

LEMBAGA KEUANGAN NON BANK/BUKAN BANK

Pengertian LKBB menurut pasal 1 ayat 4 keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1988 tentang lembaga pembiayaan yaitu  :

Lembaga keuangan bukan Bank adalah badan usaha yang melakukan kegiatan di bidang keuangan yang secara langsung atau tidak langsung menghimpun dana dengan jalan mengeluarkan surat berharga dan menyalurkannya ke dalam masyarakat guna membiayai investasi perusahaan2.

LKBB melakukan kegiatan dengan dana yang bersifat jangka panjang dan berasal dari surat berharga yang dikeluarkannya dan tidak diperkenankan menerima simpanan, sehingga lembaga keuangan banyak berkaitan dengan pasar uang dan pasar modal.

Melihat dari segi usaha.

a.     Sektor pembiayaan

b.    Usaha yang ditujukan

1.     Perusahaan asuransi

2.     Dana pensiun

3.     Rumah gadai

4.     Perusahaan keuangan

5.     Perusahaan pemutaran kredit

Menurut ketentuan Pasal 3 ayat 1 KEPRES No.61 Tahun 1988 LKBB dapat menjalankan kegiatan usahanya di bidang  :

1.     Sewa guna usaha.

2.     Modal ventura

3.     Perdagangan surat berharga.

4.     Anjak piutang

5.     Usaha kredit

6.     Pembiayaan konsumen

Izin Usaha LKBB dikeluarkan oleh mentri keuangan.

Pembinaan dilakukan oleh departemen keuangan dibantu oleh BI

Pada tahun 1992 dikeluarkannya UU No 7 Tahun 1992 tentang perbankan, maka LKBB juga mendapat pengaruh yang sangat besar.

Menurut Pasal 57 UU No 7 tahun 1992 tentang perbankan mengatur bahwa  : “LKBB yang telah memiliki izin usaha dari mentri pada saat UU ini mulai berlaku, dapat menyesuaikan dengan kegiatan usahanya sebagai Bank berdasarkan ketentuan dalam UU ini, selambat-lambatnya dalam jangka waktu 1 tahun sejak mulai berlakunya UU ini.

Artinya  :

Dalam waku satu tahun sejak mulai berlakunya UU No 7 Tahun 1992 ini LKBB boleh menjadi LKBB apakah memilih menjadi Bank Umum atau Bank umum Bank Devisa.

Selanjutnya berdasarkan PP No 70 tahun 1992 Pasal 24 ayat 1 dan 2 persyratan modal yang harus dipenuhi oleh LKBB yang akan menyesuaikan diri menjadi bank umum Devisa modaldi setor minimal 50 milyar sedang kan Bank umum non devisa cukup 10 milyar.

KERAHASIAAN BANK

Berkembangnya lembaga perbankan karena adanya Prinsip Kerahasiaan yang dikenal dengan istilah Rahasia Bank (Sekresi).

Pengertian Rahasia Bank dicantumkan dalam setiap Undang2 yang mengatur perbankan. dari pengertian yang diberikan tersebut secara redaksional terhadap Undang2 tersebut selalu sama.

§  UU Pokok Perbankan No 14 tahun 1967

Pasal 36

Rahasia Bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan dan lain2 dari nasabah menurut kelaziman dunia perbankan perlu dirahasiakan.

§  UU Pokok Perbankan No 7 tahun 1992

Pasal 1 Angka XVI

Rahasia Bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan dan hal2 lain dari nasabah bank yang menurut kelaziman dunia perbankan wajib dirahasiakan.

§  UU Pokok Perbankan No 10 tahun 1998

Pasal 1 Angka XXVIII

Rahasia bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya

Pengertian Rahasia Bank mendapat penafsiran resmi oleh BI dengan surat edaran BI No 2/377/UPPB/PbB Tanggal 11 september 1969.

1.     Keadaan keuangan nasabah yang tercatat meliputi segala simpanan yang tercantum dalam semua Pos pasiva dan segala Pos Aktiva yang merupakan pemberian kredit dalam berbagai macam bentuk dari yang bersangkutan.

2.     Hal2 lain yang harus dirahasiakan oleh bank menurut kelaziman dalam dunia perbankan ialah segala keterangan orang dan badan yang diketahui oleh bank karena kegiatan usahanya yaitu  :

a.         pemberian pelayanan dan jasa dalam lalu lintas uang dalam maupun luar negeri.

b.        Jual beli surat berharga

c.         Pemberian kredit.

TEORI RAHASIA BANK

1.     TEORI ABSOLUT (MUTLAK)

Bahwa bank berkewajiban menyimpan rahasia nasabah yang diketahui oleh bank karena kegiatan usahanya dalam keadaan apapun, biasa atau dalam keadaan luar biasa.

§  Tidak ada jalan keluarnya, bersifat kaku. Dapat dibuka hanya dengan putusan pengadilan atau merupakan hukum eksekusi

§  Teori absolut mulai agak mencair ketika pilipina meminta kepada pemerintah swiss untuk mencari kekayaan marcos tahun 1991

2.     TEORI RELATIF (NISBI)

Bahwa bank diperbolehkan membuka rahasia nasabahnya bila untuk suatu kepentingan mendesak misalnya demi kepentingan negara

Saat ini dikebanyakan negara ketentuan rahasia bank disandarkan kepada suatu dasar ikatan keperdataan, artinya apabila nasabah sepakat untuk memberikan data2 tersimpan pada bank, barulah bank mau membukannya.

Di Indonesia menganut teori Relatif (nisbi) untuk kerahasiaan bank,

ada 4 ketentuan dan ada ketentuan lain yang memang membuat bank harus membuka rahasia bank.

1.     Untuk kepentingan perpajakan

BI atas permintaan mentri keuangan berwenang mengeluarkan perintah tertulis kepada bank untuk memberikan data2 atau bukti2 keuangan nasabah atau menyimpan untuk melihatkan bukti2 keuangan nasabah kepada pejabat pajak.

2.     Untuk penyelesaiaan piutang bank yang diserahkan kepada PUPN

3.     Untuk kepentingan perkara pidana.

Pimpinan BI memberikan izin kepada polisi, jaksa atau hakim untuk memperoleh keterangan dari bank mengenai simpanan tersangka.

4.     Untuk kepentingan tukar menukar informasi antar bank, Pasal 44a UU no 10 Tahun 1998 “ dalam rangka tukar menukar informasi antar bank, direksi bank dapat memberitahukan keadaan keuangan nasabahnya kepada bank lain.

MEKANISME DAN PROSEDUR PERMINTAAN PEMBUKAAN RAHASIA BANK

1.     Permohonan ditujukan kepada pimpinan BI

UP ke urusan hukum bank Indonesia.

2.     Atas permintaan ini pimpinan BI membahasnya dan kemudian memberikan keputusan apakah memberikan atau menolaknya.

3.     apabila permintaan tersebut tidak memenuhi persyaratan dilakukan penolakan, apabila telah memenuhi persyaratan maka diizinkan pembukaan rahasia bank tersebut. Penolakan BI selambat2nya 14 hari setelah surat permintaan diterima.

Pengecualian pembukaan rahasia bank

1.   Dapat dilakukan atas permintaan persetujuan atau kuasa dari nasabah penyimpan yang dibuat secara tertulis.

2.   Nasbah penyimpan meninggal dunia, maka secara hukum ahli warisnya berhak untuk memperoleh keterangan mengenai simpanan dari pewarisnya.

Pendirian Bank, Pengawasan, penggabungan & Liquidasi Bank

Pendirian

Uuntuk mendirikan suatu bank perlu mendapat izin dari instansi terkait, berkenaan dengan memperoleh izin dimaksud maka pemerintah telah menetapkan :

1.   PP No 70 tahun 1992 Tentang Bank Umum

2.   PP No 71 tahun 1992 Tentang BPR (Bank Perkreditan Rakyat)

Pendirian Bank Umum

Untuk dapat mendirikan suatu Bank umum haruslah memperhatikan hal-hal sebagai berikut  :

1.     Bentuk Hukum

sesuai dengan Pasal 21 ayat 1 UU No 7 Tahun 1992 adalah berbentuk

a.                     Perusahaan Perseroan (Persero)

BUMN/Pemerintah

b.                    Perusahaan Daerah

c.                     Koperasi

d.                    Perseroan terbatas

Perubahan ke UU No 10 Tahun 1998 pasal 21 ayat 1 badan / bentuk hukum dari Bank umum menjadi 3 yaitu  :

a.     Perseroan terbatas (PT)

b.    Koperasi

c.     Perusahaan Daerah

2.     Pendirian

Bank umum hanya dapat didirikan oleh  :

a.     warga negara Indonesia

b.    Badan hukum Indonesia yang sepenuhnya dimiliki oleh warga negara Indonesia

c.     Pihak2 yang tersebut butir a dan b diatas dengan Bank yang berkedudukan di luar negeri, bank umum tipe terakhir disebut sebagai Bank Campuran

3.     Permodalan

Sesuai dengan UU No 7 Tahun 1992 PP No 70 tahun 1992 yaitu

a.   Untuk mendirikan Bank Umum adalah sebesar Rp. 500.000.000,-

b.   bank Campuran adalah sebesar Rp. 100.000.000.000,-

dengan adanya perubahan peraturan UU ke UU No 10 tahun 1998 Sk Direksi Bi 32/33/Kep/Dir dan SkDireksi BI 33/35/Lkep/Dir manjadi sebesar 3 triliun

4.     Pengurusan Izin

Untuk Pendirian Bank Umum pengurusan izin dilakukan dengan 2 tahap yaitu  :

a.     Pengurusan izin Prinsip/persetujuan

sesuai UU No 7 tahun 1992 Permohonan izin ini diajukan kepada menteri keuangan kemudian terjadi perubahan UU menjadi UU No 10 Tahun 1998 permohonan diajukan kepada BI. Dengan melampirkan beberapa Dokumen  :

1.         Rancangan akta pendirian badan hukum termasuk rancangan anggaran dasar yang sekurang-kurangnya memuat nama dan tempat kedudukan, kegiatan usaha sebagai Bank, permodalan Dll

2.         Daftar calon pemegang saham, susunan direksi dan dewan komisaris.

3.         Rancangan Sususnan Organisasi

4.         rencana kerja

5.         Bukti penyetoran sekurang-kurangnya sebesar 30 % dari modal disetor

Ex  :   Harus telah ada modal sebesar 1 triliun yang disetor ke BI dalam bentuk Bilyet deposito atas nama Direksi QQ.

6.         Surat perjanjian antar pemegang saham yang memuat kesepakatan mengenai rencana peningkatan kepemilikan saham pihak Indonesia (Bagi Bank Campuran)

b.    Pengurusan Izin usaha

Sesuai ketentuan Pasal 9 SK Direksi BI No 32/33/Kep/Dir tentang Bank Umum. Permohonan untuk mendapatkan izin Usaha wajib memenuhi persyaratan tertentu dengan melampirkan  :

1.         Akta pendirian badan hukum, termasuk anggaran dasar badan hukum yang telah disyahkan Instansi yang berwenang.

2.         Data kepemilikan

3.         Daftar susunan dewan komisaris dan direksi

4.         susunan organisasi serta sistim prosedur kerja termasuk susunan personalia

5.         Bukti pelunasan modal disetor dalam bentuk foto copy bilyet deposito.

6.         Bukti kesiapan Operasional

Pendirian BPR

1.     Pendirian BPR

Bentuk hukum BPR yang diatur oleh UU No 7 Tahun 1992 adalah sama dengan yang diatur oleh UU No 10 1998 yaitu pada pasal 21 ayat 2

  1. Perusahaan daerah
  2. koperasi
  3. Perseroan terbatas
  4. bank lain yang ditetapkan dengan PP

Sebelum menjalankan kegiatannya terlebih dahulu wajib mendapat izin usaha dari BI

2.     Pendirian BPR (Convensional)

Semula BPR izin usahanya dari menteri keuangan, setelah ditetapkan UU No 10 tahun 1998 sesuai Pasal 16 ayat 1. setiap orang yang mengajukan permohonan untuk memperoleh izin usaha BPRwajib memenuhi persyaratan  :

a.                     Susunan organisasi dan kepengurusan.

b.                    Permodalan

c.                     Kepemilikan

d.                    Keahlian di bidang Perbankan

e.                     Kelayakan rencana kerja

Dalam memohon izin usaha untuk BPR, wajib memenuhi persyaratan sesuai Pasal 6 SK Direksi BI No 32/35/Kep/Dir tentang BPR. Dengan melampirkan (persyaratan untuk mendapatkan izin Prinsip)  :

  1. Rancangan akta pendirian Badan Hukum
  2. Data kepemilikan, Untuk PT berupa data pemegang saham , Untuk Koperasi Daftar anggota tetap.
  3. Daftar susunan dewan komisaris/direksi
  4. Rencana susunan organisasi
  5. Rencana kerja
  6. Bukti pelunasan modal disetor sekurang2nya 30 % dalam bentuk foto copy bilyet giro
  7. Surat pernyataan dari calon pemegang saham Untuk PT/perusahaan daerah atau dari calon anggota bagi bank yang berbentuk koperasi bahwa pelunasan modal disetor tidak berasal dari pinjaman/ fasilitas pembiayaan dalam bentuk apapun dari Bank atau pihak lain/tidak berasal dari hasil kegiatan yang melanggar hukum

Persetujuan atau penolakan atas permohonan persetujuan prinsip harus di berikan selambat2nya 60 hari. Setelah permohonan diterima secara lengkap sesuai dengan ketentuan pasal 9 SK Direksi BI No 32/35/Kep/Dir tentang BPR. Permohonan untuk mendapatkan izin usaha BPR wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut  :

  1. Akta Pendirian
  2. Data kepemilikan kalau perusahaan, untuk koperasi anggota tetap koperasi
  3. Daftar susunan komisaris dan direksi
  4. Sususnan organisasi dan sistim prosedur kerja termasuk susunan personalia
  5. bukti pelunasan modal disetor dalam bentuk bilyet deposito sebesar 30 % yaitu 2 milyar untuk BPR Wilayah DKI raya dan Kab/Kota Jabotabek. Dan 1 Milyar untuk wilayah ibukota propinsi di luar Jabotabek dan 500 Juta untuk BPR di luar wilayah tersebut diatas

Pengawasan

Dilakukan BI sebagai Bank sentral yang memiliki fungsi yaitu  :

  1. Bank of Bank
  2. Bank Sirkulasi
  3. Leader of the last result

Mekanisme BI melakukan pengawasan terhadap bank2 yang ada di Indonesia  “ Bank2 diwajibkan memberi laporan baik laporan rutin/periodic kepada BI”.

Dalam melakukan penilaian/pengujian  untuk menentukan kreteria kesehatan Bank dengan cara yang disebut ASPEK CAMEL  yaitu  :

  1. Aspek Capital (aspek kecukupan modal)

Dalam aspek ini yang dinilai adalah permodalan yang dimiliki oleh Bank yang didasarkan kepada kewajiban penyediaan modal minimum Bank. Penilaian tersebut didasarkan kepada CAR CAPITAL ADEQUALY RATIO yang ditetapkan oleh BI

  1. Aspek Kualitas aset

Dalam aspek ini BI menilai jenis dan aset yang dimiliki oleh bank. Penilaian aset harus sesuai dengan peraturan BI dengan memperbandingkan antara aktiva produktif yang diklasifikasikan, dengan aktiva produktif

  1. Aspek Menejemen

Yang dinilai dalam aspek ini adalah menejemen yang dilihat dari aspek manusianya dalam mengelola Bank. Manusianya tersebut dilihat dari segi pendiodikannya serta pengalaman para karyawan dalam menanggulangi berbagai kasus yang terjadi.

  1. Aspek earning (rentabilitas)

Merupakan aspejk yang digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam meningkatkan keuntungan. Bank yang sehat adalah bank yang diukur secara rentabilitas yang terus meningkat diatas standar yang telah di tentukan.

  1. Aspek Liquiditas/ aspek lain

Yang berhubungan dengan usaha bank dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian. Dalam aspek ini suatu bank dikatakan liquit ketika suatu bank itu mampu membayar kewajiban2nya terutama kewajiban jangka pendek seperti membayar tabungan masyarakat, deposito masyarakat dan giro dan mampu memenuhi permohonan kredit yang layak dibiayai.

Dari hasil camel diadakanlah score yaitu sebagai berikut

Ketika BI telah menilai kesehatan Bank tersebut pada suatu ketika BI melihat suatu Bank mangalami tingkat kesulitan maka BI menyarankan berbagai langkah untuk dapat menyehatkan kembali kondisi Bank tersebut 

  1. BI menyarankan untuk melakukan perubahan menejemen

Ex  :  Penggantian Direksi/ komisaris

  1. BI memerintahkan kepada pemegang saham untuk menambah modal (kalau bank tersebut kekurangan modal)
  2. BI menyarankan penggabungan merger

Ex  :  Bank A+B jadi Bank A/B

  1. BI menyarankan konsolidasi dan akusisi

Ex  :  Bank A+B+C jadi Bank D

Kalau seandainya Bank tidak juga sehat maka BI malakukan pembubaran (liquidasi/Pemberesan)

BI akan mencabut izin usaha bank dalam waktu 60 hari setelah izin itu di cabut maka direksi bersama komisaris Bank diperintahkan oleh BI untuk :

  1. Mengadakan RUPS (rapat umum pemegang saham) guna pembubaran badan hukum.
  2. Membentuk tim Liquidasi

Ketika direksi dan komisaris tidak melakukan RUPS atau melakukan RUPS tapi tidak ada kesepakatan untuk membubarkan maka BI minta kepada pengadilan negara untuk mengeluarkan penetapan yang isinya  :

    1. Menyatakan badan hukum bank yang bersangkutan bubar.
    2. Menetapkan Tim Liquidasi
    3. Perintah pelaksanaan liquidasi sesuai dengan hukum
    4. Perintah agar tim liquidasi mempertanggung jawabkan pelaksanaan liquidasi pada BI

Kesalahan Bank

Dalam kegiatan perbankan yang dilakukan sehari2 baik oleh bank umum maupun oleh BPR tidak terlepas dari kesalahan

Contoh kesalahan  :

  1. Terkadang Produk A dalam praktek yang dijalankan produk B

Ex  :  Produk take over (pengalihan) dipraktekkan menjadi mudharabah (bagi hasil keuntungan)

  1. Perjanjian kredit dilakukan oleh Bank terhadap anak 20 tahun, kemudian terjadi kemacetan, maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan (bukan batal demi hukum). Perjanjian ini dapat dibatalkan jika yang bersangkutan meminta pembatalan.

Suatu bank dikatakan mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya  :

Apabila berdasarkan penilaian BI kondisi usaha bank semakin memburuk ditandai dengan menurunnya permodalan, kualitas aset, liquiditas dan rentabilitas serta pengelolaan bank yang tidak dilakukan berdasarkan prinsip kehati2an

Kreteria membahayakan sistim perbankan yaitu  :

Apabila tingkat kesulitan yang dialami dalam melakukan kegiatan maka suatu bank tidak mampu memenuhi kewajiban2nya kepada bank lain. Sehingga pada gilirannya dapat menimbulkan dampak berantai kepada bank2 lainnya.

 

NOTE

q  Either (bank sebagai perantara)

Orang punya atau kelebihan uang dengan orang butuh uang

q  Simpanan

Dengan bank membeli dana (bank harus bayar bunga dan bagi hasil)

q  Kredit

Dengan bank jual dana bank memperoleh keuntungan atau bunga dari pinjaman.

q  Keuntungan dari bank di dapat dari selisih dari nilai beli dan nilaijual

Ex  :    Menabung          :           10 – 12 %

Pinjam              :           20 – 24 %

q  Spread based adalah keuntungan menghimpun dana dan menyalurkan dana

q  Fee Based adalah keuntungan dari pelaksanaan jasa2 bank lainnya.

q  Menyimpan dalam bentuk Giro lebih besar nominalnya disbanding menyimpan dalam bentuk tabungan biasa.

q  Adanya panitia untuk melakukan panggilan dengan surat paksa, apabila penanggung hutang atau debitur tidak memenuhi kewajiban.

q  Secara sepihak PUPN menentukan jumlah piutang debitur sesuai laporan dari pihak bank jika debitur waktu di panggil tidak mau dating, disinilah sering terjadi perkara.

Ex  :  debitur menolak jumlah yang telah ditentukan secara sepihak oleh bank tersebut.

q  Bank adalah salah satu bisnis kepercayaan

q  Nasabah percaya kepada bank dengan bentuk menyimpan dananya ke bank

q  Bank wajib memelihara kerahasiaan simpanan nasabah bank, itulah dinamakan jalinan kepercayaan antara nasabah dan bank.

q  Kerahasiaan bank tidak lebih dari sejumlah informasi dan data2 milik nasabah.

q  Dalam kenyataan dalam hal tertentu bank boleh membuka rahasia nasabah mengenai keadaan keuangan nasabah.

q  Seperti halnya di Indonesia mengenai kerahasiaan bank disetiap peraturan Per UU an selalu mengalami perbaikan yang menuju kesempurnaan dari Rahasia bank.

q  Sejak dikeluarkannya UU No 10 Tahun 1998 mulai adanya kefokusan mengenai pengertian kerahasiaan bank dibandingkan dengan peraturan per UU an mengenai perbankan yang terdahulu.

q  Parlemen dan komisi perbankan negara swiss sepakat untuk menghapuskan formulir B ketika seseorang menyimpan uang Di bank swiss tidak perlu memakai identitas yang lengkap, asal punya PIN itu sudah cukup.

q  Jika bank negara melalui PUPN kemudian ke KP2LN

q  Jika bank swasta melalui pengadilan ke PUPN dan ke KP2LN

q  Kreditur Free Ferent  ( Didahulukan dari Kreditur Yang Lain )

Adalah Kredit dengan jaminan maka hak ini sepenuhnya milik bank tempat menjaminkan

q     Kreditur Concurent  ( Mempunyai Kedudukan Yang Sama )

Adalah Kredit tanpa jaminan dimana jika terjadi wan prestasi terhadap beberapa kredit maka aset yang ada akan di bagi secara prorata kepada para kreditur

q  Bedfa Liquidasi dengan pailit

Perbedaannya terletak pada cara pembubarannya

Liquidasi

Pembubarannya sampai ke badan hukumnya

Pailit

Badan hukumnya tidak dibubarkan tapi penyitaan aset sampai keseluruhannya

q  Pailit

Pailit bank hanya bisa dinyatakan oleh BI

Pailit menimbulkan 3 hal  :

    1. Kreditur Konkuren
    2. Kreditur Freferent
    3. Kreditur separatis

Yaitu kreditur yang tidak terpengaruh pada diliquidasinya suatu bank.

QUIS

  1. Apakah dalam suatu perjanjian standar masis ada asas kebebasan  ?

Jawab  :

Masih ada , asalkan perjanjian tersebut masih di tegaskan asas-asas umum perjanjian seperti

a.   syarat-syarat yang wajar dengan menjunjung keadilan.

b.   adanya keseimbangan para pihak dengan menghilangkan suatu penekanan pada pihak lain karena kekuatan yang dimiliki oleh salah satu pihak .

Jadi Unsur Yang Harus Di Muat Dalam Perjanjian Standar

§  Syarat-syarat yang wajar

§  Keseimbangan

§  Tidak ada pemaksaan

§  Keadilan

Jika tidak memiliki unsur  tersebut maka perjanjian ini dapat di anulir (biasanya Oleh Hakim )


METODE PENELITIAN HUKUM DAN PENULISAN

Metode

Himpunan langkah yang dilakukan orang dalam menjalankan suatu perbuatan yang diperoleh dari akal yang sehat

Metodelogi

Himpunan ilmu pengetahuan tentang bagaimana manusia seharusnya melakukan perbuatan tertentu.

Pengetahuan

Adalah Apa saja yang diketahui oleh manusia.

Pengetahuan Terbagi 2 yaitu  :

q  Secara Biasa (Melalui panca indra)

q  Secara Ilmu (melalui ilmu)

Ilmu Pengetahuan

Pengetahuan yang diperoleh manusia dengan menggunakan metode tertentu yang disusun secara sistematik

PENELITIAN

Berasal dari kata Teliti, arti secara singkat adalah mengamati sesuatu secara ditel

Istilah penelitian dewasa ini sering diterjemahkan/diartikan RISET artinya  :

RE        :           Kembali, Ulang

SET      :           mencari

Secara Gramatical artinya mencari ulang, mencari kembali

Pengertian Riset adalah usaha yang dilakukan manusia untuk menemukan dan menguji suatu pengetahuan, sehingga ditemukan pengetahuan yang benar dan bermanfaat dalam kehidupan manusia.

Hubungan kehidupan manusia dengan ilmu pengetahuan

Perbedaan antara masyarakat maju dengan masyarakat ketinggalan terdapat pada pengetahuan yang dimiliki oleh masyarakat tersebut.

Untuk menemukan pengetahuan, dalam sejarah umat manusia telah dilakukan berbagai cara yaitu  :

1.     Penemuan kebetulan

Penemuan suatu ilmu pengetahuan tanpa adanya kesengajaan dilakukan.

Contoh  :

a.     Penemuan Api

b.    Penemuan batu bara

c.     Penemuan minyak bumi

2.     Trial en error (usaha coba-coba)

Usaha untuk menemukan ilmu pengetahuan yang benar dengan melakukan suatu percobaan tanpa mempelajari teori2 yang relevan dengan percobaan itu. Kesalahan dari percobaan pertama merupakan perbaikan dari percobaan kedua dst sampai berhasil.

Contoh  :

-   Lampu Pijar oleh Edison

3.     Berdasarkan Tradisi

Dilakukan dengan cara mencari pengetahuan2 yang disampaikan secara turun temurun dalam masyarakat yang bersangkutan, biasanya dinamakan legenda.

Contoh  :

Pengetahuan ttg pelangi oleh orang dulu sebagai bayangan dari ular naga.

4.     Dari pemegang otoritas (kekuasaan)

Mencari ilmu pengetahuan dengan cara meminta arahan/petunjuk/pendapat dari pemegang otoritas/penguasa, baik penguasa negara atau pemegang otoritas religi, budaya dan otoritas dunia tanpa memikirkan pandangan itu dengan pertimbangan sendiri.

Cara ini disebut dengan Taklik

Contoh  :

Meminta tunjuk Presiden, menteri, ulama dsb nya.

5.     Berdasarkan Spekulasi dan argumentasi

Menemukan kebenaran berdasarkan spekulasi dengan cara mengambil keputusan secara sembarangan dan mengemukakan argumentasi yang bersifat logis terhadap keputusan itu.

Contoh  :

Logika tentang adanya Tuhan, malaikat, hari kiamat

Yang tidak dapat dibuktikan secara ilmiah tetapi dilakukan dengan argumentasi logis bahwa segala sesuatu ada yang menciptakan

6.     Melalui Metode ilmiah

Penemuan kebenaran melalui metode ilmiah yang dilakukan dengan cara  :

a.     menetapkan problem tentang masalah yang akan dijawab.

b.    Mencari teori yang relevan.

c.     Menyusun hipotesis melalui deduksi berdasarkan teori

d.    Melakukan pengujian dengan cara  :

v  Mengumpukkan data/mengolah data

v  Secara induktif menganalisa untuk menarikkesimpulan.

Metode ilmiah (scentifik mentox)

Ciri metode ilmiah

1.     Dedukto

2.     Hyphoteticto

3.     Verificative

Dengan deduksi dilakukan penarikan hipotesis untuk diuji kebenarannya dengan mengumpulkan dan menganalisis data.

Cara melakukan metode ilmiah

1.     Problem

Adalah sesuatu yang harus dijawab atau diselesaikan karena belum sesuai dengan harapan.

Permulaan /star untuk melakukan metode ilmiah adalah problem, setelah mengetahui problem, tahap selanjutnya,

Studi Pustaka yaitu mencari bahan tertulis atau literature berkenaan dengan problem yang harus kita cari jawabannya kegunaannya untuk mencari teori.

2.     Theory

Adalah pernyataan2 yang terdahulu yang berkenaan dengan masalah2 yang kita teliti yang telah diakui sebagai kebenaran oleh banyak orang.

Setelah menemukan teori kita melakukan,

Deduksi  yaittu membuat pernyataan bahwa teori yang berlaku umum itu berlaku terhadap hal khusus yang akan kita kritik sehingga melahirkan Hipotesis.

3.     Hipotesis

Yaitu jawaban sementara peneliti terhadap masalah yang akan ditelitinya, yang disusun berdasarkan teori kegiatan, selanjutnya Colecting (pengumpulan) yaitu mengumpulan data2 yang didapat

4.     Data

Adalah hasil pencatatan yang dilakukan orang terhadap Fakta

(Fakta = Kenyataan adalah peristiwa2 atau proses yang terjadi dalam kehidupan manusia)

Data tersebut dianalisa

Analisa data yaitu

Kegiatan peneliti menguraikan, membahas, menilai data tersebut sehingga menghasilkan sesuatu yaitu kesimpulan (conclusion) yang berkenaan dengan hal khusus

5.     Conclusion (kesimpulan)

Hasil atau kesimpulan dari cara2 melakukan metode ilmiah  terhadap conclusion dilakukan Generalization (induksi) dengan menyatakan bahwa kesimpulan penelitian kita berlaku umum, sehingga dapat melahirkan teori baru mendukung teori lama.

CONTOH MELAKUKAN METODE ILMIAH

1.     Problem

Hukum perkawinan apa yang dipakai oleh masyarakat minang kabau ?

Lakukan Studi Pustaka yaitu dengan mempelajari hukum adat minang kabau.

2.     Teory

Dari melakukan studi pustaka lalu ditemukan salah satu theory yang dikemukakan oleh Van Den Berg yaitu teori Resepsion in Complex “bagi pemeluk agama tertentu berlaku secara complex atau lengkap seluruh hukum agama yang dianutnya”.

Terhadap teory van den berg dilakukan deduksi sehingga melahirkan Hipotesis.

3.     Hipotesis

Jawaban sementara dari peneliti tersebut adalah

“Hukum perkawinan masyarakat minangkabau adalah keseluruhan hukum perkawinan islam, karena masyarakat minangkabau penganut agama islam yang kuat”. Kemudian dilakukan Collecting (pengumpulan data) yaitu bagaimana perkawinan di minang dalam segala bidang.

a.   dalam meminang

Pihak perempuan meminang pihak laki2 (memakai hukum adat)

b.    Dalam pertunanganan

Pihak perempuan memberi tanda pengikat (memakai hukum adat)

c.                     Pengurusan surat pendaftaran pernikahan

(memakai UU/hukum pemerintahan)

d.   Tempat dilangsungkannya pernikahan

Ada yang menurut UU yaitu di kantor KUA

Ada yang menurut adat

e.     Mengenai pengesahan perkawinan

Ijab Kabul dengan membayar mahar dengan disaksikan oleh 2 orang saksi (memakai hukum islam)

f.     Pestanya

Beralek di tempat wanita (menurut hukum adat)

g.    Tempat tingal/ domisili setelah pernikahan

Suami tinggal ditempat istri (menurut hukum adat)

h.     Status anak

Anak ikut ibu, suku ibu dll (menurut hukum adat)

i.      Perceraian

Suami mengucapkan talaq (menurut hukum islam)

4.     Data

Dari data2 tersebut dapat disimpulkan

5.     Coclusion (kesimpulan)

Kesimpulan dari hasil penelitian bahwa orang minangkabau melakukan perkawinan memakai hukum adat ditambah dengan hukum islam dan UU

Dari kesimpulan ini kita bisa melakukan Generalization (induksi) bahwa teori van den berg tidak benar, yang benar adalah “bagi pemeluk agama tertentu, hukum agama yang berlaku hanyalah sepanjang telah diterima dalam hukum adat mereka” sehingga teori tersebut dibantah dan muncullah teori baru.

Jenis penelitian berdasarkan bidang ilmu

Terdiri dari 2 macam  :

1.     Penelitian eksakta

Penelitian yang objeknya adalah benda2 alam beserta proses yang terjadi, walau dalam jenis penelitian ini objeknya ada manusia, namun manusia tetap di pandang sebagai salah satu jenis benda alam.

Yang termasuk dalam penelitian eksakta antara lain  :

v   Penelitian Fisika

v   Penelitian kimia

v   Penelitian Biologi dsbnya

Penelitian jenis ini tidak memerlukan rekomendasi

Ex  :  meneliti cacing, langsung dibawa ke labor untuk di teliti.

2.     Penelitian sosial (social riset)

Penelitian yang objeknya berupa manusia sebagai mahkluk sosial beserta alat2 yang diperlukan dalam kehidupan sosial itu, dalam jenis penelitian ini dapat dimasukkan hal lain yaitu 

v  Penelitian Bahasa

v  Penelitian sastra

v  Penelitian budaya dll

Jenis penelitian ini memerlukan rekomendasi untuk melakukannya.

Penelitian Hukum

Soeryono Soekanto

Penelitian hukum adalah kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode dan sistimatika tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau lebih gejala hukum tertentu dengan cara menganalisanya. Dari pengertian tersebut dapat menentukan Ciri2 penelitian hukum sebagai berikut  :

1.     Penelitian hukum itu merupakan bagian kegiatan ilmiah sebagai penelitian ilmiah bertujuan untukmenemukan pengetahuan yang benar di bidang hukum.

2.     Penelitian hukum harus menggunakan metode dan sistimatika tertentu yang dikenal sebagai metode ilmiah, yang merupakan gabungan antara deduksi dan induksi.

3.     Penelitian hukum itu objeknya adalah gejala hukum yaitu semua hal yang berhubungan dengan hukum, kedalamnya juga termasuk masalah hukum.

Dalam memahami makna hukum kita dapat mengelompokkan pandangan orang jadi 3 kelompok yaitu  :

1.     Pandangan Normatif terhadap hukum

Pandangan ini melihat bahwa hukum itu sebagai himpunan kaidah yang dikeluarkan oleh penguasa masyarakat yang wajib ditaati, bagi yang melanggarnya dikenakan sanksi. Pandangan ini melihat hukum sebagai Dasolen yaitu harapan2 /keharusan2 yang dikeluarkan oleh penguasa masyarakat, orang yang memandang hukum sebagai himpunan norma ini akan melakukan penelitian hukum dengan cara mempelajari/menganalisis peraturan hukum sepertiyang dimuat dalam peraturan per Uuan

2.     Pendekatan Sistim terhadap Hukum

Pendekatan sistim memandang hukum sebagai sistim yaitu suatu proses bergeraknya Input untuk melakukan legeslasi, melalui pendekatan sistim ini orang memandang hukum sebagai gejala sosial berupa perilaku2 hukum dari setiap warga masyarakat. Penelitiannya disebut penelitian empiris yang mengamati hukum sebagai perilaku nyata dalam masyarakat

3.     gabungan

Pandangan ini dianut oleh Ahmad sanusi yang menyatakan bahwa hukum adalah kaidah yang ditaati dan gejala sosial yang diharuskan.

SISTIM

Badalah suatu kesatuan atau unit yang terdiri dari bagian2 atau sub sistim yang satu sama yang lain saling bekerjasama untuk mencapai tujuan hidup. Kata lain sistim adalah berprosesnya suatu input.

Input sistim hukum

a.     Subjek (pendukung hak dan kewajiban)

b.    Objek Hukum (apa saja yang berguna oleh subjek hukum)

Proses pembuatan aturan hukum

1.     Proses Legelasi (membuat hukum)

Proses ini melahirkan UU yang diaplikasikan dalam kehidupan masyarakat sehari2

2.     Proses penegakan melalui

Negosiasi, kalau tidak bisa negosiasi maka diambil jalan tengah

Langkah2 dalam metode penelitian hukum khusus dan penulisan skripsi

1.     Penulisan Proposal Penelitian

Tahapan2 dalam menyusun usulan penelitian  :

a.     Membuat Outline (rancangan daftar isi dari skripsi yang akan di tulis)

Pertama2 memikirkan judul penelitian diikuti dengan outline (laporan penelitian/skripsi) dengan sistemika sbb:

   Judul

   Nama Penulis & Bp

   Abstrak

   Daftar isi

BAB I PENDAHULUAN

a.     Latar belakang masalah

b.    Rumusan masalah

c.     Tujuan Penelitian

d.    Hipotesis

e.     metode penelitian terdiri dari  :

   Metode Pendekatan

   Populasi dan sample

   metode dan alat pengumpulan data

   Tehnik pengolahan dan analisis data

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Sebab tinjauan pustaka dapat dibagi menjadi beberapa sebab sesuai dengan teori2 dan konsepsi yang relevan denganpermasalahan penelitian sehingga dapat terdiri 3 atau 4 sebab

BAB III

1      Kesimpulan

2      Saran

Daftar Kepustakaan/daftar literature

b.    Outline yang telah selesai diserahkan ke bag akademis untuk diteruskan ke PD I guna penunjukan pembimbing dengan mengeluarkan SK pengangkatan pembimbing.

c.     Mahasiswa Konsultasi dulu mengenai Judul dan outline dengan Pembimbing II yang dilanjutkan dengan Pembimbing I

d.    Konsultasi Proposaldengan Pembimbing II, dilanjutkan dengan Pembimbing II, jika telah dianggap sempurna oleh pembimbing I maka disetujui untuk mengikuti seminar proposal,.

e.     Seminar Proposal

Proposal diserahkan kepada panitia seminar, kemudian tentukan hari dan pelaksanaan seminar, masukan dalam seminar agar digunakan untuk penyempurnaan proposal.

2.     Pelaksanaan Penelitian

a.     Pengurusan Izin/Rekomendasi penelitian

   Rekomendasi Fakultas di tanda tangani PD I yang ditujukan walikota CQ Kasbang Limas,  Bila penelitian dilakukan dikota bkt, atau ke Kasbang Limas kantor Gubernur bila penelitian dilakukan di luar Bukittinggi

   Rekomendasi kasbang limas kantor gubernur ditujukan kepada instasi tingkat Propinsi Bupati/Wako Kasbang Limas Propinsi lain atau departemen Luar negeri

   Rekomendasi kasbang Limas kabupaten kota ditujukan kepada instasi tingkat kab kota/camat dari kec tempat penelitian yang akan dilakukan

   Rekomendasi DEPARLUditujukan ke consultan RI di tempat negara yang akan dilakukan penelitian.

   Camat akan memutuskan rekomendasi Bupati/wako kepada instansi tingkat kecamatan dan kelurahan, walinagari/kades tempat penelitian dengan cara membuat ket pada Foto copy rekomendasi kasbang limas kab agam

b    Pelaksanaan pengumpulan data

   Melakukan Studi Dokumen untuk mengumpulkan Surat2, Arsip2, Catatan2 yang berhubungan dengan objek penelitian.

   Pelaksanaan wawancara, pengedaran quisioner/angket dan pelaksanaan dokumentasi seperti mengambil gambar dengan kamera, merekam suasana dengan handy cam dsbnya.

3.     Penulisan laporan penelitian

a.     Pengolahan dan analisa data

Pengolahan data adalah kegiatan peneliti menyusun data mentah secara sistemais sesuai dengan kategori data sehingga dapat disajikan dengan baik.

Analisa data adalah kegiatan peneliti untuk menilai data yang disajikan sehingga dapat ditarik kesimpulan.

b.    Konsultasi skripsi dengan pembimbing II dan Pembimbing II

Setelah Draf skripsi ditulis dilakukan konsultasi dengan pembimbing II dilanjutkan dengan Pembimbing I kalau sudah dirasa sempurna maka disetujui mengikuti ujian kompehensip

c.     Ujian Komprehensip

Skripsi telah di acc pembimbing, mahasiswa mendaftarkan ujian kompre ke bag akademis lalu dilakukan ujian kompre dengan dihadiri oleh 2 orang Dosen Pembimbing dan 2 orang Dosen penguji sesuai jadwal yang telah ditentukan yangt dilaksanakan terbuka, kalau dinyatakan lulus dilakukan perbanyakan skripsi dan mendaftarkan untuk wisuda.

I.    PENYUSUNAN JUDUL SKRIPSI

Dalammenyusun judul penelitian perlu mempedomani hal2 sbb:

1.     Judul penelitian harus sesuai dengan program kekususan yang diperoleh dan harus merupakan penelitian hukum

2.     Judul disusun seringkas mungkin karena pada cover, judul ditulis dengan huruf besar. Apabila terpaksa panjang sebaiknya dibagi menjadi 2  :

a.     Judul Induk

Mengungkapakan variable yang bersifat umum dan ditulis dengan huruf yang besar.

b.    Judul Anak

Bervariabelkhusus, ditulis dengan huruf kecil

            Contoh  :

“PEMBORONG BANGUNAN (Studi pada perjanjianpemasangan saluran listrik tegangan tinggi antara PT PLN pembangkit dan jaringan cabang BKT dengan PT WASKITA KARYA pada tahun 2005)”.

Pemborong bangunan               :           Judul Induk

Kata dalam kurung                     :           Judul anak

3.     Pada judul jangan tergambar bahwa penelitian akan membongkar kejelekan orang atau lembaga tertentu, karena peneliti akan mendapat kesulitan untuk mengumpulkan data.

Pada Judul jangan dipakai kata masalah sebab akan memberi image kepada yang akan membaca bahwa tempat yang diteliti terdapat masalah

Contoh  :

Masalah penegakan hukum perdata di pengadilan BKT

Kesan judul tsb di PN BKT terjadi penyimpangan

4.     Jangan dipakai kata2 kiasan dalam judul karena akan menimbulkan salah paham bagi orang yang membacanya.

Contoh  :

Kewajiban ayah terhadap buah hati

Kalau yang membaca orang bule dan diartikan ke bahasanya akan timbul salah penafsiran.

5.     Peneli mempunyai kemampuan untuk malaksanakan penelitian dengan judul itu, baik berupa ketersediaan waktu, biaya dan tenaga

Contoh  :

   Peneliti studi kasus di PN mengenai kasus perdata,sedang kasus perdata memakan waktu yang lama, jadi tidak memungkinkan untuk menyelesaikan skripsi dengan waktu yang selama itu.

   Peneliti tentang Irak- amerika, apakah peneliti mempunyai dana untuk membiayai kepergiannya ke Irak

II    PENYUSUNAN LATAR BELAKANG MASALAH

      Pada bagian ini kita harus ungkapkan 2 hal:

1.     DAS SOLEN

Berupa harapan2 yang berkenan dengan objek yang akan kita teliti. Harapan2 itu dapat kita temukan dalam berbagai peraturan per Uuan berkenaan dari variable yang diteliti

2.     DAS SEIN

Kenyataan2 yang diperoleh dari informasi awal mengenai hal yang akan kita teliti, misalnya dapat kita peroleh dari Berita2 di Koran, majalah, media elektronik, internet  dll

Misalnya  :

Menurut informasi penyelesaian perkara perdata bisa memakan waktu 5 – 6 tahun dengan biaya yang sangat tinggi karena disamping biaya formal terdapat juga biaya informal,

Misalnya

Dalam mengambil keputusan, biayanya tertulis Rp.15.000,-, dalam kenyataannya bisa mencapai Rp.100.000,-

Perlunya diungkapkan Das solen dan Das sein pada latar belakang masalah karena gap antara das solen dengan das sein merupakan cirri (identitas) dari adanya masalah

Apa yang merupakan Das Solen dan Das sein tergantung dari jenis masalah yang kita teliti

  1. Out ter Problem

Yaitu masalah yang sungguh2 terjadi dalam kehidupan masyarakat.

Das solen nya   :    Seharusnya masyarakat sudah mencapai suatu keadaan tertentu

Das seinnya      :     Keadaan yang diharapkan belum tercapai

Contoh  :

Pembuat UU mengharapkan tidak ada tindak pidana tapi kenyataannya masih banyak kasus pencurian.

  1. Iner Problem(masalah dalam diripeneliti)

Adalah masalah yang hanya ada dalam pemikiran si peneliti, Boleh jadi dalam kehidupan masyarakat, hal itu tidak merupakan masalah, tapi bagi sipeneliti hal itu merupakan masalah

Das solen  :      Si peneliti sebagai orang yang meneliti bidang ilmu tertentu seharusnya telah mengetahui halitu

Das sei      :      Peneliti belum mengetahuinya

Contoh  :

Mitra sebagai pengguna lahan harus membayar sea tanah, sedangkan menurut UPA negara tidak boleh menyewakan tanah, sedangkan PT PELINDO adalah badan usaha milik negara, sehingga secara yuridis merupakan masalah,maka perjanjiannya batal demi hukum.  Yang melihat itu masalah adalah sipeneliti Tapi bagi PT PELINDO dan perusahaan mitranya tidak masalah karena perjanjian itu menguntungkan mereka.

III   PERUMUSAN MASALAH

      Dalam perumusan masalah yang perlu dip[erhatikan adalah hal2 Sbb  :

  1. Masalah dirumuskan dalam bentuk kalimat Tanya, yang jawabannya ditempatkan pada bagian kesimpulan laporan penelitian.
  2. Peneliti harus mempunyai bekal2 untuk menjawab masalah antara lain  :

a.     Bekal teori

Peneliti mempunyai pengetahuan mengenai masalah yang akan diteliti.

b.    Bekal metode

Peneliti mempunyai kemampuan, mampu mencari langkah termasuk alat yang akan digunakan dalam mengumpulkan data untuk menjawab masalah itu.

Misal  :

Masalah yang dirumuskan harus dijawab dengan mengumpulkan data melalui angket, peneliti harus mampu menyusun angket

c.     Bekal waktu dan biaya

Harus dihubungkan dengan lamanya waktu penelitian dan tempat pelaksanaan penelitian

d.    Bekal tenaga

Peneliti mampu melaksanakan pengumpulan data baik secara sendirian/ dengan menggunakan vii wolker

  1. Masalah harus singkron dengan judul, jangan terlalu luas, jangan terlalu sempit karena itu jumlah masalah harus disesuaikan dengan Konstruksilogis terhadapvariabel dan sub variable yang ditarik dari judul penelitian.
  2. Jangan mempermasalahkan keyakinan orang terhadap agama/religi atau budaya masyarakat.
  3. Jangan tergambar bahwa penelitian kita akan mengorek kejelekan orang/lembaga tertentu.

I.      TUJUAN PENELITIAN

Adalah untuk menjawab masalah penelitian yang telah dirumuskan karena itu untuk menyusun tujuan penelitian dilakukan dengan cara membuang kata Tanya yang terdapat dalam masalah diganti dengan “untuk mengetahui”

Contoh  :

Masalahnya             :           Bagaimana lahirnya proses perjanjian

Tujuannya               :           Untuk mengetahui proses terjadinya perjanjian

V    MERUMUSKAN MANFAAT PENELITIAN

      Manfaat penelitian adalah keuntungan2 yang akan diperoleh dengan dilaksanakannya penelitian2 itu. Bagian manfaat penelitian, perlu disusun dengan baik apalagi kalau penelitian itu akan dibiayai oleh pihak tertentu.

      Penelitian2 yang membawa manfaat yang besar akan dibiayai oleh pihak tertentu dengan biaya yang besar pula.

     

      Manfaat penelitian dibagi 2 macam  :

  1. Manfaat teoritis

Berapa sumbangan penelitian itu terhadap perkembangan ilmu pengetahuan

  1. Manfaat Praktis

Manfaat yang akan diperoleh, oleh berbagai pihak penelitian itu.

Contoh  :

Manfaat bagi negara, seperti manfaat bagiu perkembangan hukum nasional, regional, internasional.

VI   TINJAUAN PUSTAKA

      Peneliti harus mengungkapkan teori2 dan konsepsi yang pernah dikemukakan orang yang relevan dengan masalah penelitiannya

      Teori adalah pandangan/pendapat dari orang terdahulu yang telah didukung banyak orang dan dianggap sebagai kebenaran. Untuk itu perlu mempelajari acuan umum berupa buku2 pelajaran yang telah diterbitkan, studi terhadap PerUUan karena UU merupakan hasil keputusan lembaga legislative yang telah diakui kebenarannya

      Konsepsi adalah pandangan orang tertentu yang belum dapat dukungan dari banyak orang biasanya termuat dalam acuan khusus seperti laporan penelitian terdahulu, makalah yang tidak diterbitkan, artikel pada surat kabar dsbnya.

Dalam studi kepustakaan sebaiknya kita gunakan kartu kutipan yaitu  :

  1. 1 lembar kertas

untuk mencatat sebuah teori/konsepsi dari seorang penulis secara terpisah dengan penulis lain.

  1. Pada bagian atas kartu dituliskan kategori dan sub kategori dari teori/konsepsi itu.
  2. berdasarkan kategori dan sub kategori kita dapat menyusun kartu kutipan secara alpabet dengan tujuan kategori dan sub kategori yang bersamaan akan terkumpul berdekatan sehingga memudahkan dalam menyajikannya.
  3. Mengutip 5 baris/lebih diketik dengan 1 spasi, kurang dari 5 baris 2 spasi.

Pengkutipan dilakukan dengan cara menggunakan catatan kaki  :

1.     untuk pengutipan pertama kali harus dituliskan pada Fote Note

   No fote note ditulis super skrip diikuti dengan tanda kurung.

   nama penulis tanpa title yang ditulis didepan dengan nama yang dikenal. Contoh  : jimi carte ditulis carter, jimi

   Judul buku ditulis dengan huruf italic

   jilid buku ex  :   jilid I, Jilid II dstnya

   cetakan  ex  :  cetakan kesatu dstnya

   Penerbit  : kota tempat terbit, tahun terbit, halaman.

Bila kita mengutip dari pandangan yang dikutip orang lain

Kita harus menyebutkan lebih dulu nama pemilik pandangan diikuti dengan nama penulis buku

Contoh  :

Terhar di dalam Soeroyo dipuro, diikuti dengan judul buku soerroyo dipuro.

Bila dikutip dari internet

Nama web site internet dianggap sebagai penerbit.

2.     Bila mengutip dari buku yang sama untuk yang ke II, III, IV dstnya digunakan istilah sbb  :

a.     Ibid

Bila dikutip dari buku yang sama pada halaman yang sama setelah dibatasi oleh kalimat tersendiri.

b.    Ibid No hal

Bilakita mengutip dari buku yang sama pada halaman berbeda setelah dibatasi oleh kalimat tersendiri

c.     LOC.CIP (loca citato)

loca citato artinya pada tempat yang sama

Contoh  :

Soeroyo Dipuro Loc.Cip

Bila kita mengutip dari buku Soeroyo dipuro pada halaman yang sama dengan sebelumnya, tetapi telah dibatasi olehkutipan dari buku lain.

d.    OP.CIT (opera citato)

Seperti kutipan terdahulu diikuti dengan No hal. Bila kita mengutip dari buku yang sama pada hal berbeda setelah mengutip dari buku lain

Contoh  :

Soeroyo dipuro OP.CIT.10

HIPOTESIS

Adalah dugaan sementara peneliti perkenaan dengan jawaban terhadap masalah yang diteliti yang berdasarkan teori & resepsi yang diuraikan pada bagian tinjauan pustaka yang akan dibuktikan kebenaranya melalui pengumpulan & analisis data

Walaupun menurut buku panduan penulis kripsi fakultas hipotesis bersifat tentratif artinya boleh saja atau ada atau tidak ada namun sebaiknya kita tetap memakai hipotesis karena sesuai dengan prinsip metode ilmiah, salah satu cirri dari penelitian ilmiah adalah pelaksanaan deduksi terhadap teori dengan cara menyusun hipotesis

Dilihat dari segi sudut Redaksionalnya / susunan kalimat2nya hipotesis itu merupakan staatmen / pernyataan dari peneliti tentang ada / tidak adanya hubungan / perbedaan antara2 atau lebih Variabel / keadaan dari suatu variable tertentu.

Karean itu hipotesis dapat dikelompokan 3 macam    :  

1.     Hipotesis Korelasional

Korealasi artinya hubungan sebab akibat

Hipotesis korelasional adalah pernyataan peneliti bahwa antara 2 atau lebih variable, ada / tidak ada hubungan sebab akibat, karena itu

     

Hipotesis korelasional dibagi 2 yaitu          :

1.   HO korelasional O. ( hipotesis non ) O = non

Pernyataan peneliti bahwa antara dua atau lebih variable tidak ada hubungan sebab akibat.

Contoh            

a.     Tidak ada hubungan antara keadaan ekonomi dengan tingkat kejahatan                                 

b.    Tidak ada pengaruh pelaksanaan Perda No 9 Tahun 2000 tentang pemerintahan nagari terhadap perekonomian anak nagari.

2.   HA korelasi alternatif ( hipotesis alternatif )                                                                 

yaitu pernyataan peneliti bahwa antara dua atau lebih variabel terdapat hubungan sebab akibat, Contoh       :

a.   Keadaan ekonomi mempunyai pengaruh negatif terhadap tingkat kejahatan.  

Pengaruh negatif artinya

Bila keadaan ekonomi meningkat kejahatan menurun, sebaliknya kalau ekonmi merusot  kejahatn meningkat

b.   Penyalahan hukum meningkatkan kesadaran hukum masyarakat disini berarti pengaruhnya positif artinya mangkin sering penyalahan hukum dilakukan makin meningkat kesadaran hukum.

c.   Pelaksanaan perda 9 tahun 2000 tentang pemerintahan negara dengan meningkatkan taraf perekonomian anak nagari.

             

2.     Hipotesis Komperatif

Adalah pernyataan peneliti bahwa antara dua atau lebih variabel terhadap perbedaan

Contoh       :

Kesadaran hukum msyarakat perkotaan terhadap hukum pertikuler lebih tinggi dari kesadaran masyarakat pedesaan yang lebih tinggi pula dari kesadaran masyarakat terpencil

           

3.   Hipotesis Kerja

Adalah pernyataan peneliti mengenai keadaan suatu variabel tertentu

Contoh       :

a.   Menurut UU No 1 / 74 & PP No 9 / 75

Pelaksanaan perkawinan bagi masyarakat non muslim dilaksanakan pada kantor catatan sipil. Dari informasi pendahuluan diperoleh informasi bahwa kantor catatan sipil hanya ada dikantor bupati / wali kota. Kantor bupati / wali kota itu tempatnya sangat jauh dari masyarakat terpencil dengan demikian dapat ditarik hipotesis bahwa prosedur perkawinan yang ditetapkan dalam uu perkawinan & PP No 9 tahun 1975 belum terlaksana pada masyarakat mentawai non muslim

b.   Peraturan daerah sumbar no 9 th 2000 tentang penelitian nagari khusus mengenai badan usaha nagaribelum terlaksana sama sekali di sumbar

Dalam suatu proposal hipotesis no 1 & hipotesis alternatif selalu di ungkapkan keduanya sehingga penelitian itu tidak pernah gagal sebab apabila hipotesis nol tidak terbukti hipotesis alternatif yang akan terbukti & sebaliknya

Ada beberapa tipe Comperatif yaitu      :

1.   Time Series            

      adalah perbandingan antara keadaan suatu objek pada suatu waktu tertentu dengan keadaan objek itu pada waktu yang lain

      Secara ringkas objeknya satu, yang diamati pada waktu yang berbeda

      Contoh       :

      Keadaan ani 10 th yang lalu tidak sama dengan keadaan ani yang sekarang, ani 10 th yang lalu kurus, sekarang gemuk

Jadi dengan time series bisa kita lihat maju mundurnya / fluktuasinya

2.   Cross Section

      adalah membandingkan antara keadaan  2 objek yang diamati pada waktu yang sama dalam cross section objeknya 2

      Contoh       :

      Membandingkan kesadaran hukum masyarakat bkt mengenai pendaftaran tanah dengan kesadaran hukum masyarakat solok mendaftarkan tanah

v  Apakah hukum Partikuler

Arisototeles membagi hukum menjadi 2 yaitu            :

1.   Universal

            Hukum alam yaitu hukum yang sesuai dengan akal sehat manusia

            Contoh :  Larangan membunuh, membunuh salah satu & dilarang

2.   Partikuler

Hukum yang ditetapkan oleh penguasa masyarakat

Misalnya           :  Eksekuter melaksanakan hukuman mati

METODE PENELETIAN

Bagian ke  6 dari proposal adalah metode penelitian

Yang dimaksud metode penelitian dalam prposal adalah langkah yang akan ditempuh oleh peneliti dalam menjawab masalah penelitianya atau untuk membuktikan hipotesis yang telah disusunnya langkah dalam meneliti sesuatu terutama ditentukan oleh apa yang akan diteliti / objek penelitian didalam penelitian yang merupakan objek pengamatan adalah variabel yang akan diteliti, yang dimaksud dengan variabel adalah objek pengamatan pada suatu soal pengamatan dilakukan.

Contoh :

Kita mau mengumpulkan data tentang white board , kita harus melakukan pengamatan terhadap variabel2 antara lain warna, tinggi, lebar, berat, bahan dan kegunaan white board. Masing2nya satu variabel karena itu yang menentukan langkah yang akan dipakai adalah variabel yang akan diamati………………dengan langkah. Untuk mengetahui berat anting2 mas tidak sama dengan untuk mengetahui berat mobil orang yang ingin mengetahui anting mas harus ke took mas / laboratorium yang mempunyai timbangan mikro sedangkan orang yang ingin mengetahui berat mobil harus membawa mobilnya kejembatan timbangan   

A.   Jenis2 variabel

Variabel dapat dilihat dari berbagai sudut pandang yaitu  :

1.   Berdasarkan statusnya dalam hipotesis

a.     independent variabel

variabel yang dalam hipotesis ditetapkan sebagai variabel yang tidak dipengaruhi keberadaannya oleh masyarakat/variabel lain,………………..dalam hipotesis kolerasional independen variabel mempengaruhi keberadaan independen variabel

contoh  :

keadaan ekonomi mempengaruhi tingkat kejahatan, hipotesis ini keadaan ekonomi merupakan independen variabel, keadaan ekonomi tidak dipengaruhi oleh……………….pengaruh tingkat kejahatan

b.    Dependen variabel/tergantung

Adalah variabel yang dalam hipotesis dinyatakan keberadaannya dipengaruhi oleh variabel lain

Contoh  :

Tingkat kejahatan adalah……………..variabel keberadaannya dipengaruhi oleh keadaan ekonomi.

c.     ntervening variabel/………………

Variabel yang digunakan untuk mengetahui variabel yang lain yang bersifat abstrak. Ada variabel abstrak, variabel yang tidak mungkin diamati secara langsung. Untuk mengamatinya, diamati variabel yang lain dsb intervening variabel

Contoh  :

Kita ingin mengamati kesadaran hukum masyarakat, kesadaran hukum tidak mungkin diamati secara langsung karena…………….abstrak. Untuk mengetahui kesadaran hukum masyarakat perlu mengamati perilaku hukum masyarakat. Tiap perilaku hukum masyarakat sesuai dengan aturan hukum dikatakan masyarakat itu taat hukum. Kesadaran hukum apabila tidak ada harga suatu masyarakat yang telah mendaftarkan tanah, berarti kesadaran hukum masyarakat dalam mempertahankan mendapatkan tanah nol, semuanya mendaftarkan tanah maka kesadarannya 100 (nilai 100 )

d.    Controlling variabel (variabel kendali)

Variabel2 yang berpengaruh terhadap dependen variabel, tetapi dalam penelitian yang bersangkutan pengaruhnya tidak akan diamati sehingga dalam pelaksanaannya pengaruh controlling variabel usahakan untuk mengadakannya. Misalnya  :  dengan mengambil sample yang sama.

Contoh  :

Kita ingin mengetahui pengaruh penyuluhan hukum terhadap kesadaran hukum masyarakat. Yang berpengaruh tidak hanya penyuluhan hukum tapi juga umur orang, jenis kelamin, pendidikan, status sosialnya dst.

Agar kita dapat menggam,barkan pengaruh penyuluhan hukum maka variabel lain dikatakan sebagai variabel control, hasilnya dengan menetapkan responden/informan dari orang/umur yang sama, jenis kelamin, status sosial yang sama.

B.   Bentuk2 Variabel

1.     variabel numeric

Variabel yang berbentuk angka atau berbentuk hal2 diangkakan, variabel yang berbentuk angka secara langsung, missal umur, lama hukuman, besarnya kerugian, dsbnya. Variabel yang dapat diangkakan adalah variabel yang oleh peneliti dimulai dengan angka.

Contoh  : KUISIONER

Pandangan orang terhadap suatu hal yang di ukur dengan skala model ………..

Yaitu  (example)

Bagaimana menurut anda tentang perceraian tidak perlu lewat sidang pengadilan?

Sidang pengadilan

a.   sangat setuju          (100)

b.   setuju                     (75)

c.  ragu                        (50)

d.   kurang setuju           (25)

e.   tidak setuju             (0)

Contoh  :

Pengukuran perilaku masyarakat dengan menggunakan kuisioner sebagai alat ukur, contoh kuisionernya  :

“ berapa banyak warga RT/Dusun………… yang tidak mendaftarkan tanah  ?

alternatif jawabannya semua diberi super seratus yaitu  :

a.   Banyak                   (75)

b.   sedang                   (50)

c.   sedikit                     (25)

d.   tidak ada                 (0)

e.   semuanya               (100)

apabila penelitian kita objeknya variabel numeric dapat dihitung dengan angka, maka penelitian tersebut………..

2.     Variabel non numeric

Variabel2 yang tidak berbentuk angka dan tidak dapat diangkakan

Contoh  :

Proses terjadinya suatu peristiwa hukum, seperti proses pemeriksaan perkara oleh hakim, proses pembuatan perjanjian, proses terjadinya suatu tindak hukum pidana. Bila kita mengumpulkan data bagi variabel non numeric daftarnya berupa narasi (laporan dalam bentuk kalimat), atau berbentuk gambar, baik berbentuk gambar hidup maupun gambar.

C.   Sifat2 variabel

  1. Variabel comtimne

Variabel yang dinilai skor/sifatnya sambung menyambung, terus menerus

Ciri2nya

Diantara 2 nilai yang berdekatan masih mungkin ditemukan nilai lain yang jumlahnya tidak terbatas.

Contoh  :

Umur narapidana, besarnya uang sewa menyewa, jumlah ganti rugi.

Variabel comtimne perjanjian datanya dapat disajikan………..tidakterputus dalam grafik

  1. Variabel deskrip

Variabel yang nilai skor/sifatnya yang terputus/ tidak berkelanjutan

Contoh  :

Jenis kelamin, angka tahun…………….. dsbnya

Continue           :           umur                 :           70-71-75 dstnya

Deskrip :           Th         :

D.   Data Menurut skala pengukuran

  1. Variabel nominal

Variabel yang mulai/bentuk dan sifatnya tidak dapat dibandingkan, sehingga tidak dapat dikatakan bahwa nilai yang satu lebih dari yang lain dan penyajiannya tidak dapat……

Ex  :  Nama2 agama  :  Budha, hindu, islam, Kristen (tidak dapat disbanding)

  1. Variabel ordinal

Variabel deskrip yang nilainya, bentuknya, sifatnya dapat dibandingkan satu sama yang lain sehingga kita dapat mengatakan bahwa nilai yang satu lebih dari nilai yang lain dan dapat disusun berdasarkan urutan teratas.

Contoh  :

Angka tahun, pangkat pegawai negeri, pendidikan

Seperti Ia, Ib, Ic dst

  1. Variabel interval

Variabel kontinue yang tidak mempunyai 0 9nol) data tidak ada (dikata 0 tidak ada) karena……………..variabel ini, walaupun adaangka nol tidak berarti tidak ada.

Contoh  :

Suhu udara, nilai kesadaran hukum orang antara nol dengan 100

  1. Variabel rasio

Variabel yang mulainya merupakan angka mutlak, nilainya tidak mungkin negatif

Contoh  :

Lama hukuman (dalam tahun), besarnya kerugian (Rp), berat badan, umur narapidana.

TIPE2 PENELITIAN HUKUM

Bagian pertama dari metode penelitian dalam proposal yang berjudul metode pendekatan perlu diungkapkan variabel penelitian dan Tipe penelitian yang akan dilaksanakan untuk masing2 variabel itu.

1.     Makna hukum sebagai objek

a.     penelitian hukum normative (law in book)

      adalah objeknya berupa hukum sebagai himpunan kaidah seperti dimuat dalam per-UU-an. Biasa untuk mengetahui asas hukum yang dimuat dalam UU itu singkronisasi antar peraturan hukum.

b.    Penelitian hukum empiris

      Adalah penelitian yang objeknya hukum sebagai yang terdapat dalam perilaku warga masyarakat dalam kehidupan sehari2, sering juga disebut dengan penelitian hukum sosiologis/socio legal research

2.     Jenis variabel

a.     Penelitian hukum kuantitatif

Adalah penelitian hukum yang berusaha untuk mengukur variabel2 penelitian dengan menggunakan alat ukur yang menghasilkan angka

Contoh  :

Penelitian tentang umur narapidana, masa kerugian

b.    Penelitian hukum kualitatif

Adalah berusaha untuk mengumpulkan data tanpa menghasilkan angka.

Contoh  :

Proses legislasi, proses aplikasi, dan proses yudikasi hukum.

3.     manfaat

a.     Penelitian hukum teoritis

      Adalah penelitian hukum yang tujuannya hanya untuk pengembangan pengetahuan hukum tidak secara langsung berhubungan dengan praktek hukum misalnya  penelitian tentang tindak pidana hukum islam, mengapa dikatakan teoritis karena peraturan pidana hukum islam tidak berlaku. Penelitian hukum teoritis ini di sebut juga penelitian hukum murni

b.    Penelitian hukum terapan (praktis)

Yaitu penelitian yang hasilnya memberikan manfaat secara langsung terhadap kehidupan masyarakat bangsa dan negara. Misalnya pengaruh Perda no 9 tahun 2000 tentang pemerintahan nagari (pernag) terhadap kehidupan perekonomian masyarakat sumbar.

4.     Tujuan umum

A.        Penelitian eksploratoris (penjajakan)

Penelitian mengenai hukum yang selama ini belum diteliti orang, sehingga peneliti tidak mempunyai teori konsep dan informasi awal mengenai objek penelitian itu. Misalnya tentang hukum pada masyarakat primitif seperti hukum waris dalam masyarakat kubu.

B.        Penelitian eksplanatoris

Adalah penelitian yang bertujuan untuk menguji suatu teori tertentu. Untuk mengetahui apakah teori lama masih relevan atau perlu diganti/dibatalkan

Contoh  :

Hukum keluarga dalam masyarakat minangkabau, dalam penelitian ini akan kami uji penelitian van den berg tentang teori resepsion in complex “bagi pemeluk agama tertentu berlaku secara complek seluruh hukum agama yang dianutnya.

5.     Metode

a.     Survey

Mencari informasi mengenai sejumlah besar orang dengan mengumpulkan keterangan dari sebagian kecil mereka. Misalnya proses jual beli ternak, dalam masyarakat minangkabau, keterangan diperoleh dari beberapa pedagang ternak pada satu pasar ternak pada masing2 kabupaten/kota.

b.    Studi kasus

Adalah penelitian yang dilakukan dengan mengamati proses terjadinya suatu peristiwa mulai dari awal sampai akhir, baik peristiwa itu berupa sengketa ataupun peristiwa yang bukan sengketa. Dalam studi kasus peristiwa itu diamati seluruhnya tidak dengan diamati sebagian

Contoh  :

Perjanjian pemborongan bangunan terminal aur kuning tahun sekian. Dalam penelitian ini akan diamati mulai dari proses rencana pembangunannya, penyediaan anggaran, pelaksanaan tender, penandatanganan kontrak, pelaksanaan pembayaran sampai pada pelaksanaan pekerjaan.

c.     Sensus

Penelitian dengan cara mengamati semua anggota populasi, bukan mengamati sebagian saja. Misalnya sensus dari nagari A diamati semua rumah tangga lalu dihitung banyaknya penduduk dengan masing2 jenis pendidikan

d.    Partisipatif

Adalah penelitian yang dilakukan dengan cara membaur dengan masyarakat yang diteliti dengan berpartisipasi (ikut serta) dalam kehidupan mereka dengan demikian sipeneliti merasakan betul apa yang dialami oleh masyarakat itu. Misalnya penelitian tentang penguasaan tanah pada masyarakat nagari X dilakukan dengan cara tinggal di nagari itu dengan demikian peneliti merasakan betul bagaimana masyarakat disitu menguasai tanah.

e.                     Penelitian eksperimental

Eksperimen (percobaan), penelitian eksperimental adalah penelitian yang dilaksanakan dengan cara melaksanakan perlakuan tertentu terhadap objek tertentu, dan mengamati pengaruh perlakuan itu. Walaupun penelitian ini awalnya dipakai oleh ilmu eksakta seperti penelitian tentang pengaruh pemberian pupuk urea terhadap tanaman lobak kemudian metode ini berkembang kepada ilmu sosial, seperti penelitian tentang pengaruh penggunaan metode pendidikan tertentu terhadap perkembangan pengetahuan anak. Dalam penelitian hukum memang agak sulit melakukan penelitian percobaan karena pelaksanaan hukum memerlukan kewenangan penguasa. Dalam penelitian hukum penelitian eksperimental dilakukan dengan mengamati pengaruh dari pelaksanaan dari UU tertentu. Terutama yang baru dilaksanakan

Contoh  :

Pengaruh efektifitas pelaksanaan Perda Sumbar No 9 tahun 2000 tentang pemerintahan nagari terhadap pemungutan retrebusi.

6.     Tempat

a.     Kepustakaan

Yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara menemukan data dari bahan kepustakaan. Kita harus membedakan antara teori/konsepsi dengan data. Teori/konsepsi adalah pandangan orang yang dituliskannya dalam karya ilmiah. Misalnya dalam buku, makalah, dsbnya sedangkan data adalah hasilpencatatan yang dilakukan orang terhadap suatu peristiwa tertentu. Data yang berasal dari catatan peristiwa itu ada di muat dalam bahan kepustakaan. Misalnya kita memperoleh data tentang jenis kejahatan dan jumlah pelakunya dari laporan tahunan dari sebuah lembaga kemasyarakatan

b.    Lapangan

Adalah penelitian yang dilakukan dengan cara mengamati objek penelitian ditempat dimana objek itu berada sehari2 sehingga objek itu dipengaruhi oleh lingkungannya.

Misalnya  :

q  meneliti keputusan hakim dengan membahas arsip pada pengadilan tertentu (arsip putusan)

q  Meneliti hukum yang hidup dengan memperhatikan perilaku masyarakat, dengan demikian kita perlu membedakan antara dokumen dengan bahan kepustakaan.

Bahan kepustakaan adalah bahan2 yang sengaja ditulis sebagai suatu karya tertentu baik berupa buku pelajaran makalah ataupun laporan.

Dokumen adalah bahan2 tertulis yang diusahakan secara langsung dari suatu peristiwa tertentu. Misalnya surat perjanjian adalah dokumen bahan2 kepustakaan demikian pula surat2 lain, seperti surat panggilan polisi, berita acara suatu peristiwa seperti berita acara pemeriksaan polisi, keputusan hakim, naskah per-UU-an, bila kita meneliti dokumen ditempat mana dokumen tersebut  berada sehari2. penelitian itu termasuk penelitian lapangan bukan penelitian kepustakaan.

c.     Laboratarium hukum

Adalah penelitian dengan menggunakan objek penelitian dengan cara menempatkan objek itu pada suatu tempat tertentu sehingga objekn itu dapat dikontrol oleh peneliti/pengelola labor sesuai dengan keputusan rapat kerja labor hukum pada fakultas hukum negara Indonesia bagian barat yang diadakan pada bulan juni 2006 di lampung (UNILA), fakultas hukum diwajibkan mempunyai labor hukum. Labor hukum itu dapat berupa labor letigasi (penyelesaian sengketa) dan non letigasi. Pada labor hukum itu dilaksanakan kegiatan penelitian2 ketrampilan hukum dan dilaksanakan pula kegiatan penelusuran badan hukum. Penelusuran badan hukum merupakan kegiatan penelitian hukum

Catatan

q  Biasanya yang sering dipakai yang Ni 1 yaitu penelitian hukum normative dan penelitian hukum empiris

q  Dalam suatu penelitian biasa dipakai  1.2 atau lebih tipe penelitian

q  Penelitian hukum semata2 untuk mengembangkan ilmu atau cakrawala berfikir.

NOTE

   1.   Metoda :           Melihat

2.   Hukum  :           Law

Metode berasal dari bahasa latin yaitu  :

Meta           :           Belakang

Hidos         :           Jalan

Gramatikal metode adalah jalan belakang

Metode bahas Indonesia adalah cara, tapi yang dimaksud bukan cara biasa

   Penelitian bisa dilihat dari berbagai segi  :

      berdasarkan tempatnya

       1       berdasarkan lapangan

       2       berdasarkan metodenya

       3       berdasarkan metode pengumpulan data melalui survei, melalui partisipasi

   penelitian empiris adalah penelitian yang dilakukan dngan cara mengamati perilaku atau tingkah laku seseorang

   Das solen adalah aturan atau kaidah