Archive for the ‘semester 5’ Category

Hukum Asuransi

Posted: 23/04/2011 in semester 5

HUKUM ASURANSI

== Pertanggungan ==

Materi :

1.        Istilah dan defenisi / pengertian/ ruang lingkup / batasan

2.        Pengaturan

3.        Sejarah Asuransi / Pertanggungan

4.        Tujuan Asuransi / Pertanggungan

5.        Bentuk  Polis (Akta)

6.        Syarat dan Perjanjian Asuransi / Pertanggungan

7.        Polis : apa yang harus dimuat dari Polis

8.        Subjek dan objek Pertanggungan

9.        Jenis-jenis Asuransi

10.      Premi

-    Kontra Prestasi tentang pertanggungan

11.      Sejauh mana tanggung jawab Penanggung

12.      Hak dan Kewajiban dari Tertanggung

Literatur :

  1. Pokok-pokok  hak pertanggungan          à Abdul Kadir Muhammad
  2. Hk. Asuransidi Indonesia                        à Wirjono Projoditoro
  3. Hk. Pertanggungan                                 à Emmy Pangaribuan S
  4. Hk. Asuransi Indonesia                           à Djoko Prakoso
  5. Pokok-pokok Hk. Pertanggungan           à Emmy P.S
  6. Beberapa aspek tentang hk

Pertanggungan jiwa di Indonesia            à Santoso Proebjo Subroto

  1. Asuransi Kebakaran                                à J.E Kaihatu

PENDAHULUAN

A.      Istilah

Istilah Asuransi terdapat dalam bahasa :

1.   Asuransi dalam Bahasa Belanda

- Viflekering artinya pertanggungan

- Assurantie artinya asuransi

2.   Asuransi dalamBahasa Inggris

- Assurance artinya Asuransi

B.      Pengertian Asuransi

Pengertian asuransi terdapat dalam pasal 246 KUHD

Pertanggungan

-          Diibaratkan orang mempunyai pertalian beban / resiko dan dia tidak mampu menanggungnya sendiri maka dialihkan kepada orang lain.

-          Kalau terjadi ancaman maka orang mengalihkan resiko untuk mendapatkan ganti kerugian

-          Adanya peristiwa tidak tertentu yang menjadi acuan

Hukum adalah sekumpulan peraturan tertulis dan tidak tertulis yang mengikat dan mempunyai sanksi

Hukum tertulis :           KUHD

Hukum tidak tertulis     :           Praktek sehari-hari masyarakat mengenai pertanggungan

Jadi Hukum asuransi adalah

hukum atau sekumpulan peraturan tertulis dan tidak tertulis yang mengikat dan mempunyai sangksi yang mengatur tentang peralihan resiko kepada orang lain untuk mendapatkan ganti kerugian dan adanya peristiwa tidak tertentu yang menjadi acuan

Hukum Asuransi menurut Pasal 246 KUHP

Merupakan perjanjian antara penanggung dan tertanggung dimana seorang penanggung menerima premi dengan kewajiban memberikan ganti kerugian atas peristiwa belum tentu terjadi.

Unsur-unsur Asuransi Pasal 246 KUHP

1.    Suatu perjanjian asuransi muncul karena adanya kata sepakat ,mungkin Sepakat benda / Syarat-syaratnya

      Sepakat :

      Para pihak sepakat mengenai benda2  Syarat-syaratnya dan apapun yang terjadi

      Jika tidak ada kata sepakat maka perjanjian asuransi batal. Pasal 251 KUHD

2.    Adanya peralihan resiko dari seorang tertanggung kepada penanggung

3.    Adanya premi dari tertanggung kepada penanggung

4.    Adanya peristiwa tidak tertentu/belum pasti

5.    Adanya ganti kerugian sebagai kewajiban penanggung kepada tertanggung atas peristiwa yang terjadi

      Semakin  besar resiko yang ditanggung maka besar premi yang di bayar jadi adanya prinsip keseimbangan

Menurut pasal  1774 KUHPerdata

Perjanjian pertanggungan termasuk kepada perjanjian untung-untungan (Kans Overenkoms/chance agreatment)

Misalnya :

-          Perjanjian pertaruhan / perjudian

-          Perjanjian pertanggungan

-          Perjanjian seorang mendapat keuntungan seumur hidup

a.     Perjanjian pertanggungan masuk  perjanjian untung-untungan karena perjanjian ini dikaitkan pada peristiwa tak tentu secara teori.

Dalam teori pertanggungan termasuk kepada perjanjian untung-untungan karena peristiwn belum tentu terjadi

b.    Perjanjian pertanggungan tidak termasuk perjanjian untung-untungan karena:

1.   Adanya premi dan ganti rugi

      Jadi adanya keseimbangan hak dan keajiban

2.   Unsur kepentingan adalah syarat mutlak

3.   Karena apabila terjadi  wanprestasi dapat diajukan kepengadilan

Dalam prakteknya tidak semua perjanjian itu termasuk perjanjian untung-untungan karena :

1.        Berkaitan dengan peralihan resiko

-    Dalam pertanggungan ada peralihan resiko dari tertanggung kepada penanggung dan orang  yang mendapat resiko mendapatkan premi untuk itu adanya keseimbangan antara premi dengan resiko

-    Sedangkan dalam pertaruhan tidak ada keseimbangan atau azas keseimbangan resiko itu tidak terlalu dipentingkan.

2.    Dalam pertanggungan harus ada unsur kepentingan jika tidak ada unsur kepentingan maka perjanjian asuransi batal.

- Dalam pertaruhan tidak ada unsur kepentingan

3.        Setiap pelanggaran dari asuransi para pihak dapat menggugat dan digugat ke pengadilan

Pertaruan tidak dapat digugat ke pengadilan

Isi Pasal 1774 KUHPerdata

  1. Merupakan suatu perbuatan hukum
  2. Hasil perjanjian itu adalah tentang untung rugi pada suatu pihak / semua pihak
  3. Peristiwa tak tentu yang belum mungkin terjadi

KESIMPULAN

Pertanggungan masuk kedalam perjanjian untung-untungan karena adanya peristiwa yang belum tentu terjadi.

C.      Sumber Hukum / Pengaturan Asuransi

Sumber Hukum Asuransi / pertanggungan terdapat dalam

1.    Hukum Tertulis

A.    KUHD

      Dalam KUHD Terbagi 2 :

1.        Aturan bersifat umum ( Bab 9 Buku I )

         Berlaku untuk semua bentuk-bentuk perjanjian asuransi baik di dalam KUHD maupun di luar KUHD

2.        Aturan bersifat khusus ( BAB 10 buku I )

         Mengatur tentang bahaya tertentu, kebakaran, bahaya yang mengancam hasil panen, pertanggungan jiwa

-                   Bab 9 Buku II  : Pertanggungan  laut

-                   Bab 10 buku II  : Pertanggungan dalam pengangkutan

            Diluar KUHD

1.  UU No. 33 / 1964

      Pertanggungan penumpang kecelakaan

2.   UU No.34 / 1964

      Pertanggungan tentang kecelakaan lalu lintas jalan

3.  UU No. 10 / 1963

      Tabungan asuransi (Taspen)

Alasan-alasan Asuransi ada di luar KUHD

1.    Bahaya yang mengancam itu pada waktu pembuatan itu belum ada

2.    Pada waktu UU itu lahir orang tidak memasukkannya karena merasa belum penting

3.    Diyakini karena masih banyak bahaya yang mengancam harta jiwa, dll

B.  KUH Perdata

2.    Hukum tidak tertulis

Praktek dalam masyarakat

D.      SEJARAH / RIWAYAT ASURANSI

Sejarah / Riwayat Asuransi terbagi atas 3 kelompok

1.    Zaman sebelum masehi ( zaman Yunani )

      Sudah ada praktek-praktek Asuransi yaitu yang terlihat dari :

      Zaman Pemerintah Alexander  praktek asuransinya yaitu Raja  memerintahkan sifatnya untuk memungut iuran (premi) kepada budak, dan resiko yang harus ditanggung Raja adalah menangkap budak-budak yang lari jika tidak tertangkap maka diberikan ganti rugi kepada pemilik budak.

      Adanya pemungutan oleh Kota Praja dalam bentuk yang dianggap sebagian premi jika meninggal seorang penduduk kota Praja mak Pemerintah berkewajiban memberikan ganti kerugian  / biaya-biaya pemakaman

      Jadi sudah ada cikal bakal lahirnya hukum pertanggungan

2.    Pada abad Pertengahan

      Sudah ada sejarah asuransi yang menjadi cikal bakal hukum asuransi

-          Di Inggris ada perkumpulan orang-orang se profesi. Maka semua anggota berkewajiban membayar iuran dan kalau terjadi kebakaran rumah dan anggota maka ada ganti rugi yang diambil dari iuran

-          Pada abad 13 dan 14

Perdagangan lautan yang berkembang dan orang coba mencari cara untuk mengatasi resiko / kerugian yang terjadi dilautan seperti kecelakaan, perampokan yaitu dengan cara mencari orang lain yang dapat menanggung resiko yang akan terjadi dengan membayar iuran (premi) yang mana ada penanggung yang memberikan ganti rugi.

3.    Setelah abad pertengahan (Abad 19)

Yang berkembang di Inggris dan Prancis, Asuransi kebakaran yang ditandai dengan lahirnya :

-          1880 code commercial (KUHD Prancis) yang memuat pertanggungan laut

-          1938 lahirnya Wuk (Belanda) yang memuat pertanggungan lainnya

-          1848 lahirnya 1848 ( KUHD Indonesia)

TUJUAN HUKUM ASURANSI / PERTANGGUNGAN

Tujuan Hukum Asuransi adalah :

1.        Mempunyai tujuan motif ekonomi

Yang menjadi harapan adalah setiap saat harta benda yang di punya terancam terhadap peristiwa tertentu. Jadi dia mencari orang lain untuk mengambil alih resiko yang dengan membayar premi.

2.        Karena ingin mengalihkan resko dan tertanggung kepada penanggung

Dalam hal Pengalihan resiko disini dibuatlah perjanjian pertanggungan

3.        Orang ingin mendapat ganti rugi dan kerusakan, kehilangan terhadap harta benda, Jiwa dan ini merupakan imbalan / ganti rugi di Premi.

            Tujuan yang pertama merupakan tujuan yang paling penting karena orang ingin mendapatkan uang

OBJEK DARI PERTANGGUNGAN

Yang menjadi objek Asuransi menurut Pasal 268 KUHD : 

1.      Kepentingan

-                   kepentingan dalam arti yang dapat diintai dengan uang

-                   Semua kepentingan itu terancam dari bahaya yang mungkin belum terjadi

      Ex : Barang terancam  pencurian

-                   Semua kepentingan itu tidak dikecualikan oleh UU

2.      Menurut Pasal 250 KUHD

Kalau orang tidak punya   kepentingan pada saat dibuatnya perjanjian pertanggungan maka  orang yang menanggung tidak wajib membayar ganti rugi

Ex       :     Seseorang mempertanggunkan mobil orang lain maka seseorang tersebut tidak punya

                 Kepentingan

Maka, jika tidak ada kepentingan tidak ada kewajiban ganti rugi

Objek Asuransi ada 2

1.        Benda Pertanggungan

         Kalau yang mempertanggungkan benda itu pemilik benda itu

2.        Pokok pertanggungan

         Kalau yang mempertanggungkan itu bukanlah pemilik dari benda itu tapi dia bisa mempertanggungkan karena dia punya kepentingan.

Kalau kepentingan tidak ada maka akibatnya tidak ada ganti ruginya.

Kapankah kepentingan itu dibuat ?

Menurut Pasal 250 KUHD :

1.        Maka kepentingan ada saat perjanjian ada / diadakan

               artinya tidak ada kepentingan tidak ada perjanjian

2.        Atau pada saat terjadinya peristiwa tersebut artinya boleh saat terjadinya perjanjian tidak ada kepentingan (dalam praktek)

SUBJEK DARI PERTANGGUNGAN

1.      Menurut pasal 1313 KUHPerdata

·         Siapapun dapat menjadi subjek pertanggungan subjek hukumnya adalah pendukung hak

      dan kewajiban

-          Orang

-          Badan Hukum

   Sepanjang memenuhi syarat-syarat sebagai subjek hukum

2.      Menurut pasal 264 KUHD

·         Asuransi tidak hanya dapat dibuat oleh orang yang tidak orang yang mempunyai kepentingan untuk diri sendiri / juga dapat diadakan untuk kepentingan pihak ketiga.

Artinya : orang lain dapat membbuat perjanjian pertanggungan untuk kepentingan orang lain        (pihak ketiga)

Subjek dari pertanggungan

1.        Pemilik benda

             Ex. Orang yang punya rumah di asuransikan

2.        Orang yang punya kepentingan terhadap benda tersebut

         Ex. Orang tidak punya benda tapi punya kepentingan.  Pemilik rumah Menggadaikan kepada pihak lain. Jadi Pihak gadai mempunyai kepentingan.

BENTUK PERJANJIAN ASURANSI

1.  Menurut Pasal 257 (1) KUHD

-          Perjanjian asuransi lahirnya pada saat terjadinya kesepakatan atau konsensus antara penanggung dan tertanggung.

-          Maka hak dan kewajiban itu munculnya sejak lahirnya perjanjian asuransi tersebut

-          Jadi menurut pasal ini perjanjian asuransi bisa lahir secara lisan dan polis tidak diperlukan.

2. Menurut pasal 265 (1) KUHD

-          Perjanjian asuransi terbuat tertulis dalam bentuk suatu akta yang disebut dengan polis

3. Menurut pasal 258(1) KUHD

-          Polis adalah satu-satunya alat bukti tertulis untuk membuktikan adanya perjanjian pertanggungan antara penanggung dan tertanggung

-          Jadi polis adalah bagian yang penting untuk menentukan hak dan kewajiban.

Kesimpulan

1.    Perjanjian asuransi tidak akan batal meskipun polis belum dibuat.

-          Belum dituliskan

            Sudah ada hak dan kewajiban tapi membuktikannya sulit

-          Perjanjian belum ditanda tangani

            Perjanjian asuransi sudah lahir tapi juga sulit membuktikannya

-          Belum diserahkan polis

            Perjanjian sudah ada tapi sulit membuktikan hak dan kewajibannya

2.    Maka cara menentukan hak dan kewajibannya adalah bentuk perjanjian asuransi harus tertulis dengan akta dan berbentuk polis

3.    Bentuk perjanjian asuransi tertulis dinamakan dengan polis

OBJEK ASURANSI

Adalah Segala kepentingan

-          Kepentingan yang dapat dinilai dengan uang

-          Kepentingan itu terancam bahaya yang belum tentu terjadi

-          Semua kepentingan itu tidak dikecualikan oleh UU

Objek Asuransi ada 2

1.       Benda

Syarat-syaratnya :

a.    Benda tersebut diancam bahaya

b.    Benda berwujud

c.    Dapat dinilai dengan uang artinya berbicara tentang harta kekayaan

d.    Benda tersebut dapat rusak dan berkurang nilainya

2.       Pokok Pertanggungan

Merupakan hak subjektif seseorang dan termasuk tidak berwujud

Syarat-syaratnya :

a.    Benda tersebut diancam biaya

b.    Dapat dinilai dengan uang

c.    Benda dapat rusak / hilang

Artinya kepentingan dalam arti sempit

Benda kepentingan melekat kepada pokok pertanggungan tapi ada kemungkinan pemilik itu / benda pertanggungan terpisah dengan pokok pertanggungan

Ex. Pemilik benda menghipotikkan benda kepada orang lain. Pemilik adalah benda pertanggungan

Orang lain adalah Pokok Pertanggungan

Apabila tidak ada kepentingan maka :

Menurut pasal 251

1.        Kepentingan itu syarat mutlak dalam pertanggungan

2.        Kalau tidak ada kepentingan maka kalau terjadi peristiwa yang tidak diharapkan maka penanggung tidak wajib memberikan ganti rugi

         Kepentingan itu dapat dialihkan

         Berpindah mengikuti dimana benda itu dialihkan.

Menurut Pasal 263 (1)

Kecuali diperjanjikan lain, sepanjang tidak diperjanjikan maka berpindah dimana benda kepentingan itu dialihkan

Ex :  A  Menjual rumah kepada B, dan terjadi kebakaran maka si B yang berkepentingan, kecuali diperjanjikan lain . Jika berpindah rumah itu kepentingan itu tetap pada si A, maka si A lah yang menerima ganti rugi.

BENTUK PERJANJIAN ASURANSI

Perjanjian lahir karena kata sepakat (consensus)

Menurut pasal 257 (1) KUHD

Cara membuktikan kata sepakat :

1.   Dibuktikan dengan akta / bukti tertulis / dengan polis.

Kalau polis belum ada maka membuktikannya dengan cara lain.

2.   Dengan bukti tertulis lainnya, menurut pasal 258

            Ex        :           –    Dalam bentuk catatan-catatan

                  –    Dalam bentuk nota

                                    –    Dalam bentuk Fax

Menurut pasal 258 (1)

Bukti permulaan dalam bentuk nota, dll

Cara membuktikan janji-janji lainnya dalam perjanjian pertanggungan

1.    Para pihak bisa membuktikannya dengan semua alat bukti

2.    Tidak semua janji-janji bisa dibuktikan dengan alat bukti yaitu segala syarat yang diatur UU kalau dianggap batall jika tidak dibuat dengan bukti tertulis

      Ex. Janji polis

Menurut Pasal 271 KUHD (Re Asuransi)

Yang termasuk janji-janji yang harus dibuktikan :

1.    Mengenal inti dari pertanggungan (essensia)

2.    Mengenal isinya yaitu pelaksanaan hak dan kewajiban

3.    Yang menjadi hak dan kewajiban

      Misal :  Peristiwa yang menjadi landasan untuk menimbulkan ganti rugi ( evenement)

      Ex  Tsunami, banjir

4.    Sifat dari kerugian akan dijelaskan dalam perjanjian

Ex . Mobil diasuransikan dihitung kerugian

5.    Mengenal premi, Premi akan menentukan besar kecilnya resiko

Kapan kepentingan itu ada :

1.    Menurut pasal 250 KUHD

      Kepentingan itu harus ada sejak lahirnya kesepakatan itu

      Maksud pasal diatas :

      seseorang yang mempertanggungkan benda tersebut maka kepentingan itu harus ditegaskan

2.    Menurut ahli (Foimar)

Perjanjian kepentingan itu harus ada pada saat terjadinya peristiwa tertentu / kepentingan tidak harus ada pada saat lahirnya perjanjian.

Jalan Keluar dari 2 pendapat diatas :

1.    Menafsirkan / menyampingkan pasal itu dengan menafsirkan pasal itu se flekxibel mungkin

      Artinya adanya penegasan dalam polis untuk mengenyampingkan pasal 250 KUHD

2.    Orang menyebutkan secara tegas kepentingan itu.

Pendapat ahli diatas yang dipakai dalam hukum Internasional di Inggris

Kapan lahirnya Perjanjian Asuransi

Menurut pasal 257

Perjanjian itu lahir setelah adanya kesepakatan dan kesepakatan lahir dari 2 kehendak yaitu penanggung dan tertanggung. Jadi kalau kesepakatan lahir maka akan menimbulkan hak dan kewajiban.

Jika terjadi peristiwa maka jelas para pihak harus memenuhi kewajiban dengan membayar premi dan akan menimbulkan ganti rugi

Cara Melahirkan kata Sepakat :

1.   Lisan

-     dengan tegas

-     dengan cara diam-diam/anggukan kepala saja

2.   Tulisan

dengan mencantumkan kata setuju pada selembar kertas

Syarat sahnya perjanjian Asuransi terdapat dalam

1.   Pasal 1320 KUHPer

Syarat sahnya perjanjian dalam pasal 1320 KUHPer

1.    Perjanjian Asuransi harus lahir karena adanya kesepakatan antara kedua belah pihak

      Yang disepakati :       – Benda

                                          – Syarat-syaratnya

Kesepakatan ini ada kemungkinan cacat hukum ada beberapa hal yang menyebabkan cacat hukum

-          Karena paksaan

-          Karena penipuan

-          Karena kekeliruan

Perjanjian asuransi yang lahir karena cacat dalam kesepakatan dapat dibatalkan (Vermetig baar)

2.    Para pihak yang melahirkan Asuransi harus cakap menurut ketentuan hukum

      Dewasa dalam KUHPer   21 tahun

3.    Hal tertentu

-          Ada bendanya sehingga jelas kepentingan

-          Tidak adanya kepentingan maka perjanjian Asuransi tersebut batal

4.    Klausula yang halal ( sebab yang halal )

1.   Sepanjang tidak bertentangan dengan UU

2.   Sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan umum

3.   Sepanjang tidak bertentangan dengan kesusilaan

2.   Pasal 251 KUHD

      Syarat sahnya perjanjian menurut KUHD pasal 251 KUHD :

1.    Pembayaran premi

Tidak ada premi tidak beralih resiko artinya kewajiban ganti rugi lahir waktu premi telah dibayarkan

2.    Kewajiban memberitahukan

Segala hal mengenai pertanggungan tertanggung berkewajiban membayarkan premi.

Kalau tertanggung lalai / lupa maka apapun alasannya asuransi batal artinya perjanjian asuransi tak pernah ada dan tidak melahirkan akibat hukum.

Perjanjian 1 & 2 ( dapat dibatalkan )

Perjanjian 3,4,5,6 ( Batal demi hukum )

     

Jalan keluar mengatasi kelemahan pasal 251

1.   Berdasarkan mengenyampingkan pasal ini dengan alasan :

            –  Kebebasan berkontrak

Artinya semua orang bebas melakukan kontrak dengan orang lain, hukum mana yang harus diberlakukan dan penyampingan pasal ini harus dimuat dalam polis.

2.   Kita dapat megenyampingkan karena aturannya bersifat mengatur

Ada 2 klausula mengenyampingkan pasal 251

1.    Klausula Renunsiasi

Fisiknya adalah para pihak sepakat mengenyampingkan pasal 251 dimuat dalam proses polis kecuali hakim menyatakan bahwa pasal 251 ini harus dipakai dengan iktikad baik.

2.    Klausula sudah mengetahui

Penanggung sudah mengetahui benda / kondisi benda tersebut dan dimuat dalam polis.

Dalam praktek ini dibuat tapi tidak diperlihatkan karena mungkin saja tertanggung tidak mau mengasuransikan lagi.

JENIS-JENIS ASURANSI

I. Jenis-jenis Asuransi berdasarkanteori / dalam masyarakat :

1.    Pertanggungan kerugian (Schade Verzekering)

Pertanggungan yang bertujuan untuk mengganti kerugian artinya hal-hal yang dapat dinilai dengan uang atau pertanggungan harta kekayaan.

Contoh :

-          pertanggungan kebakaran

-          pertanggungan pengangkutan

-          pertanggungan pencurian, kemalingan

2.    Pertanggungan Jumlah ( Sommen Verzekering )

-          pertanggungan yang tidak bertujuan untuk membayar ganti rugi, Jadi bertujuan untuk memberikan sejulah uang kepada orang lain, Jadi dia tidak terletakpada harta kekayaan

Contoh :  –  pertanggungan jiwa

Cara orang menentukan jumlah pertanggungan adalah berdasarkan kepada kesepakatan para pihak dan ini sangat berkaitan dengan premi.

3.    Pertanggungan Premi (Pertanggungan Murni )

Premi itu dapat dibayarkan secara kelompok / sendiri-sendiri jadi yang murni disini adalah pertanggungan yang preminya dibayar tetanggung sendiri-sendiri, pertanggungan ini dalam praktek sangat banyak dipakai.

4.    Pertanggungan saling tanggung menanggung

-          Pertanggungan yang preminya itu sama dengan iuran dari anggota kumpulan jadi antara pembayar premi yang satu berhubungan dengan yang lain.

Bentuk yang No. 4 diatas adalah cikal bakal lahirnya pertanggungan premi

II. Jenis pertanggungan berdasarkan UU Pasal 247  KUHD:

1.   Pertanggungan kebakaran Bab 9 dan 10

2.   Pertanggungan terhadap bahaya hasil panen

3.   Pertanggungan terhadap kematian seseorang atau jiwa

4.   Asuransi bahaya dilautan

5.   Asuransi angkutan udara, laut, sungai dan perdalaman

Kewajiban Pemberitahuan

1.       Pasal 251 KUHD

Tertanggung wajib memberitahukan

2.       Pasal 203

Seorang tertanggung berkewajiban mencegah timbulnya kerugian dan memberitahukan kepada penanggung

Bedanya :

a.       Kalau tidak diberitahukan tertanggung kepada penanggung maka perjanjian batal demi hukum

b.       Kalau tidak diberitahukan maka tertanggung wajib memberitahukan / memberikan ganti kerugian kepada penanggung atau biaya yang mencegah kerugian.

3.   Pasal 684 KUHD

-              Pertanggungan dilaut, kewajiban memberitahukan mara bahaya dilautan yang disampikan kepada penanggung dan apabila tidak disampaikan kepada penanggung oleh tertanggung maka tertanggung wajib membayar ganti kerugian

4.   Pasal 291

-              Bentuknya tentang, pertanggungan kebakaran dan  pasal ini tidak adanya sanksi ( pasal 655) pertanggungan dilautan

POLIS

Pengertian :

Polis adalah bukti telah lahirnya perjanjian Asuransi secara tertulis

Berkaitan dengan pasal 255

-          Perjanjian asuransi harus dibuat secara tertulis dan dalam bentuk akta dinamakan Polis

Yang diisi dalam Polis

-          Polis memuat segala kesepakatan yang berkaitan dengan ketentuan yang sesuai dengan UU atau bersifat umum

-          Sebuah polis harus memuat isi perjanjian beberapa hal pasal 256 KUHP

A.  SYARAT-SYARAT POLIS SECARA UMUM

      Isi Polis

1.    Polis harus memuat kapankah perjanjian asuransi dibuat ex : Hari, tgl, dll

                        Ex  :  Hari, tgl, dll

                        Guna hari, tgl :

a.         Menentukan sejak kapan perjanjian itu mulai berlaku dan ini mengenai kapankah resiko itu beralih

b.        Menentukan perjanjian mana yang lebih dahulu terjadi karena perjanjian Asuransi mungkin terjadi perjanjian 1,2 dst

Jadi perjanjian I, kalau double perjanjian maka batal demi hukum (Pasal 252 KUHD)

2.    Polis harus membuat nama para pihak yang melakukan perjanjian pertanggungan

-          Siapa penanggung

-          Siapa tertanggung

-          Apakah dia bertanggung sendiri atau untuk kepada orang lain

-          Orang yang mempertanggungkan pihak ketiga harus dimuat dalam polis. Kalau tidak disebut dalam polis untuk kepentingan pihak ketiga maka dianggap untuk kepentingan sendiri.

-          Apabila tidak ada unsur kepentingan maka perjanjian  batal demi hukum

3.    Dalam Pasal 256

-          Polis harus memuat mengenai uraian benda pertanggungan

        Ex :    –     tentang jenis bendanya

-          Ukurannya

-          Sifatnya

-          Letaknya

-          Jumlahnya

   Gunanya :   Para pihak dalam pertanggungan tidak keliru, kalau ternyata para  pihak tidak memberitahukan secara detail maka perjanjian batal demi hukum

4.    Berapa jumlah / nilai  yang akan dipertanggungkan atau nilai ganti rugi yang akan dimintakan, jumlah pertanggungan dikaitkan dengan nilai benda dan minimal harus sama dengan nilai benda dengan jumlah pertanggungan . Jumlah maksimum yang diterima seseorang

5.    Bahaya-bahaya yang akan dijadikan acuan dalam pertanggungan

Ex :               –     Banjir

-          Bencana alam

-          Kebakaran

            Bahaya-bahaya yang dianggap peralihan resiko tanggung jawab penanggung adalah sepanjang dicantumkan dalam polis.

6.    Kapankah bahaya itu dimulai dan berakhirnya, Ini berkaitan dengan Jangka waktu pertanggungan.

-      Orang berfikir tentang waktu 1 jam

    Misal : tanggal 12-12-2007 jam 16.00

-      Orang yang berfikir dari tempat ketempat lain

    Misal : dari gudang ke gudang

7.    Polis harus memuat Premi pertanggungan

Premi

Kontrak prestasi /imbalan baik dari seorang tertanggngkepada penanggung premi biasanya dihitung berdasarkan  persentase dari jumlah pertanggungan semakin besar premi muka peralihan resiko semakin besar.

Cara membayar Premi :

-  Ditentukan dalam polis, harus lunas dan dicicil maka kalau tidak ada premi maka resiko tidak beralih dan pertanggungan tidak jalan.

8.    Polis harus memuat semua keadaan dan semua syarat-syarat yang harus disepakati oleh para pihak.

B.  Ketentuan syarat-syarat khsus dalam Polis

Ex :  pertanggungan kebakaran

a.   Pasal 267

-     Syarat umum harus ditambah dengan syarat lain yaitu :

            dimana benda itu terletak         Ex : terletak dipasar

            Ini ditambah dengan syarat umum No.3

b.    Pasal 304 (pertanggungan Jiwa)

JENIS-JENIS POLIS

A. Dalam praktek yang menentukan isi polis penanggung

B.  Dalam teori yang menentukan isi polis adalah  tertanggung

Akibatnya melahirkan macam-macam polis

Jenis-jenis Polis Standart

1.   Polis maskapai

  –  Polis yang ditertibkan oleh perusahaan maskapai atau perusahaan pertanggungan karena pada umumnya penanggung menentukan isi polis yang ada dalam polis maskapai dia memuat ketentuan / syarat umum khusus

2.  Polis Bursa

-      Polis yang digunakan oleh Bursa (pasar) asuransi. Makanya polis yang satu kelompok yang memuat polis seragam.

Polis Bursa terbagi 2 :

A)    Polis Amsterdam ( dianut di Indonesia )

      — > diterbitkan oleh Bursa Amsterdam

B)    Polis Bursa Rotterdam

      — > diterbitkan oleh Bursa Rotterdam

Indonesia menganut polis standard ditambah dengan yang dibuat diatas. Polis Amsterdam dari Rotterdan Rotterdam yang paling menonjol dalam polis diatas :

-   pertanggungan angkutan / kebakaran

3.   Polis loyet Lloyde

Dikeluarkan oleh Bursa di London anggota loyed dan boleh digunakan anggota loyed

Jika dilihat dari sifat pertanggungan maka jenis polis

1.   Polis perjalanan

      Polis yang dikaitkan dalam satu kali perjalanan / suatu pelayanan dari suatu tempat ke tempat lain.

2.   Polis waktu

      Dikaitkan dengan waktu tertentu / jangka waktu tertentu biasanya ditentukan  secara tepat dan tegas mengenai :

-          Tanggal

-          Tempat

      Ex.  Ditutup suatu polis asuransi tanggal 19 Desember 2006 jam 16.00 maka sampai 19-12-2007 jam 16.00

Klausula Dalam Polis

Aturan2 khusus yang ditentukan para pihak dalam suatu perjanjian pertanggungan/syarat2 khusus.

Klausulanya :

1.    Klausula primer Resque ( primer resiko )

      Klausula yang berisi resiko-resiko yang utama klausula ini digunakan dalam pertanggungan bahaya pencurian.

Isi primer Resave

  Pasal 253 (3) KUHD

“Seandainya tertanggung dalam pertanggungan itu sebagian resiko yang ada pada benda pertanggungan (parsial los ) ex : nilai suatu barang 1 milyar maka ia mempertanggungkan ½ milyar dan apabila terjadi peristiwa maka pertanggungan harus membayar penuh kerugian sesuai dengan jumlah nilai pertanggungan” .

Jika terjadi resiko nilainya 400 juta, tapi karena dia menggunakan primer resiko maka si Penanggung harus membayar 500 juta.

2.    Klausula All Risk

      Si penanggung menanggung semua resiko yang terjadi / tanpa batas

      Ex : Pertanggungan mobil, karena bencana alam maka penanggung harus membayar resiko penuh.

      Kecualinya : ( pasal 276 dan 249 )

      Kalau peristiwa itu bukan kesalahan dari tertanggung / cacatnya benda menjadi penanggung ( pasal 249 ).

3.    Klausula sudah mengetahui

      Isinya dimana klausula diketahui dalam pertanggungan kebakaran, artinya seorang penanggung sudah mengetahui tentang benda yang ditanggungkan, kalau terjadi peristiwa penanggung tidak boleh menghindar, tapi kalau tertanggung merahasiakan rahasia benda  maka penanggung tidak berkewajiban mengganti kerugian.

4.    Klausula Renuntiatie

Isinya adalah bahwa 51 orang penanggung tidak akan menggugat tertanggung berdasarkan :

Pasal 251 KUHD :

      “Bahwa seorang tertanggung tidak boleh merahasiakan benda pertanggungkan”.

      Maka kalau terjadi peristiwa maka penanggung tidak boleh  menghindari dari ganti kerugian.

5.    Klausula free from farticular everange (GPA ) bwerkaitan dengan ( pertanggungan laut ).

Apakah para pihak menggunakan secara khusus pertanggungan laut

Isinya : Penanggung dibebaskan dari kewajiban ganti kerugian kalau terjadi peristiwa khusus dilautan.

Ex. Barang yang diangkut diambil oleh perampok (bajak laut Pasal 709 KUHD

6.    Klausula with Porticular everange (WPE)

Isinya seorang penanggung harus membayar ganti kerugian terhadap peristiwa-peristiwa khsus yang ada di lautan

Siapakah yang melakukan pembuatan Polis

-          Dalam Praktek dibuat oleh perusahaan asuransi

Berdasarkan pasal 299 KUHD

Apa yang terjadi dlam praktek bertolak belakang , seorang tertanggung telah menyiapkan polis dan menyedorkan kepada penanggung.

-          Jadi dalam teori yang berhak tertanggung, ia membuat polis berdasarkan keinginanya.

(1)   Seorang penanggung haru smengembalikan polis kepada tertanggung dalam tempo 24 jam.

Maknanya :

-          Yang terjadi dalam praktek sangat bertolak belakang pasal 254 yang mana penanggung sangat aktif sekali dalam pertanggungan

-          Kalau penanggung tidak mengembalikan dlam waktu 24 jam maka resikonya penanggung akan diberikan ganti kerugian

-          Dalam pertanggungan, karena polis diserahkan.

-          Kalau mengacu pada pasal 257 (1), maka kalau polis belum diserahkan, kalau resiko maka penanggung wajin membrikan ganti rugi.

Dalam praktek polis dibuat oleh penanggung dan tertanggung belum smpai mempelajarinya, jadi langkah untuk memberikan waktu yang luas bagi tertanggung.

“Adanya klausula yang isinya untuk menghindari keslahpahaman, maka sebaiknya tertanggung mempelajari secara cermat/format syarat-syarat polis tersebut. Jadi sebaiknya dalam polis diberikan peringatan.

(2) Penyerahan polis melalui makelar polis diserahkan 8 hari. UU menyatakan demikian 18 hari karena makelar harus mempunyai waktu untuk menghubungkan penanggung dengan tertanggung, kalau hal ini tidak dipenuhi maka kalau terjadi peristiwa maka makelar harus membayar ganti kerugian.

Penyerahan polis dapat dikesmpingkan dengan cara menetapkan kapankah penanggung/makelar mengembalikan polis.

JUMLAH YANG DI TANGGUNGKAN

Dia idnetik dnegan jumlah maksimal ganti rugi yang dpat diterima ganti rugi tidak mungkin tinggi dari jumlah pertanggungan.

Hal ini berupa jumlah hak/batas hak yang diterima dan ini dikaitkan dengan nilai benda atau nilai kepentingan.

Ex :      Kita mempertanggungkan jiwa dalam pertanggungan, jadi berapa nilai kepentingan yang ada.

Ada 3 hal yang mengetahui jumlah :

1.    Apakah pertanggungan itu dibawah nilai benda pertanggungan

2.    Sama dari nilai pertanggungan

3.    Diatas dari nilai pertanggungan

-     Menurut pasal 253 (1) KUHD

“Pertanggungan itu sah kalau nilai pertanggungan  itu sama dengan nilai benda pertanggungan, batasnya mengacu pada nilai benda.”

Ex :  Nilai benda 1 M dan nilai pertanggungan ½ M, maka penanggung tidak berkewajiban membayar ½  M tetapi 1 M.

-     Menurut pasal 253 (2) KUHD :

“Pertanggungan tidak penuh, maka gnti kerugian adalah maksimal senilai jumlah pertanggungan yang disepakati.”

NILAI BENDA PERTANGGUNGAN

Nilai benda pertanggungan tidak disebutkan dalam KIHD dan tidak harus disebutkan.

a.     Menurut Pasal 256 KUHD

“Mengharuskan polis untuk menyebutkan secara detail tentang nilai benda, keadaan benda yang dipertanggungkan.”

b.    Menurut pasal 273 KUHD

“ Para pihak tertanggung dan penanggung tidak menyatakan nilai b enda dalam polis.”

      Yang diatur dalam pasal 273 KUHD :

“Apabila benda pertanggungan tidak dimuat dalam polis maka nilai benda harus dibuktikan dnegan seglaa alat bukti.”

c.     Menurut pasal 274 KUHD

Nilai  benda dinyatakan dalam polis, maka si penanggung punya hak menolak/membantah nilai dalam polis dan menyimpulkan alasan-alasanya.

Pasal 273 dinamakan polis terbuka (open policy)

“Para pihak dapat mempertimbangkan kembali nilai benda disaat akan datang setelah perjanjian.”

PATOKAN PARA PIHAK DALAM MENENTUKAN NILAI BENDA

1.    Keadaan benda

2.    Tujuan benda

Makna Nilai Benda

  1. Nilai benda pada waktu dilahirkannya pertanggungan
  2. Nilai benda pada waktu terjadinya peristiwa pertanggungan

Tujuan Nilai Benda

Untuk memberikan ganti kerugian sesungguhnya jika dilihat dari tujuan pertanggungan yang dilihat dari terjadinya perisetiwa, maka kita memberikan makna nilai benda.

Contoh :

Yang seharusnya pada waktu lahir perjanjian harga nilai benda 1 M pada waktunya terjadi peristiwa ½ M.

Jadi pada waktu terjadi peristiwa dilihat pada nilai penjualan (boleh digunakan). Nilai benda dimaknai dengan terjadinya peristiwa, nilai penjualan dan nilai tukar.

PERLUNYA NILAI BENDA

Nilai benda berubah-ubah setiap saat, baik bergerak atau tidak bergerak. Maka itulah perlunya kita memaknai nilai benda.

TAKSIRAN PARA AHLI NILAI BENDA

Para pihak sepakat taksiran para ahli, maka para penangung dapat menolak, kecuali kalau penanggung merasa tertipu.

·         Dalam Pasal 275 KUHD

Para pihak penanggung dapat menolak taksiran para ahli dengan alasan tertipu.

·         Dalam praktek

Jarong diminta pendapat para ahli, tapi berdasarkan kesepakatan para pihak.

PREMI

Pengertian Premi

Adalah prestasi dari pihak tertanggung kepada penanggung sebagai akibat lahrnya perjanjan pertanggungan.

Atau :

Imbalan dari seseorang penanggung atas ditanggungnya resiko

Atau :

Beralih resiko.

Apabila Premi tidak dibayar, maka akibatnya :

1.    Tidak beralih resiko dan terjadi peristiwa seseorang penanggung tak berkewajiban membayar.

2.    Penanggung dapat memutuskan pertanggungan dan tidak ada hak dan kewajiban

3.    Pertanggungan tidak berjalan, premi secara berkala maka terjadi peristiwa, maka resiko tidak beralih.

Cara membayar Premi

1.    Pertanggungan untuk jangka waktu tertentu premi dibayar pada awal pertanggungan atau pada sat bahaya itu mulai berjalan

      Ex : Asuransi kecelakaan lalu lintas.

2.    Pertanggungan jangka waktu panjang

Ex : Asuransi jiwa

Maka premi dibayarkan secara berkala atau periodik, sesuai ketetapan para pihak, dan kalau putus pembayaran premi maka akibatnya piutang pertanggungan tidak berjalan.

Contoh :

Dibayark premi 1 Januari, 1 April dan seterusnya lupa dan kalau terjadi resiko, maka cara untuk mengatasi hal diatas, para pihak dapat mencantumkan klausula janji dalam polis. Isinya premi harus dibayar dimuka dan pada waktu premi tidak dibayar pada waktu yang ditentukan pertanggungan tidak jalan.

Jumlah Premi yang harus dibayarkan

Jumlah premi dihitung dan persentase atau menghitung dari jumlah pertanggungan.

Contoh :   Pertanggungan jwa berdasarkan usia tertanggung, dan sebagainya.

Premi berkaitan dengan beban resiko. Semua premi itu ditentukan para pihak dengan kesepakatan yang dicantumkan dalam polis.

Yang menjadi acuan premi adalah beberapa kemampuan dari seorang penanggung untuk dibayarkan membayar ganti rugi.

Komponen Premi

1.    Persentase dari jumlah pertanggungan

2.    Biaya yang dikeluarkan oleh seseorang penanggung

3.    Perantara jika punya makelar

4.    Keuntungan

5.    Dana cadangan

Hal ini merupakan asas keseimbangan (rasa keadilan)

Ada keseimbangan antara premi yang diterima dengan resiko yang ditanggung sehingga akan ada keuntungan.

Seorang tertanggung dapat meminta kembali premi

Menurut pasal 281

Seorang tertanggung dapat meminta kembali premi yang telah dibayarkannya, baik seluruhnya atau sebagian.

Premi dapat dituntut kalau Pertanggungan gugur atau batal, syaratnya :

Contoh :          Barang yang diangkut ketempat lain batal sebagian, jadi tidak semua premi dapat dituntut.

Pemi ini dinamakan premi RESTORNO, premi ini syaratnya kalau tertanggung orang yang beritikad baik.

Ex : Pasal 51

PERISTIWA TAK TENTU (EVENEMENT)

Peristiwa tak tentu yaitu peristiwa yang berkaitan dengan pertanggungan .

Ex : Pertanggungan kebakaran, jadi orang melihat dari peristiwa kebakaran.

Pengertian Evenement

a.     Peristiwa yang tidak dapat ditentukan kejadian itu atau kapan terjadi, bisa pasti terjadi yang tidak diketahui kejadian awal.

Ex : – Kebakaran

        – Kematian (pasti terjadi)

b.    Peristiwa yang tidak diharpkan terjadi artinya, peristiwa yang dikaitkan dengan pertanggungan tidak diharapkan tejadi.

Ex :  Kebakaran, orang tidak mengharapkan harta bendanya terbakar.

Kalau seseorang tahu kapan terjadi peristiwa, maka seseorang akan mau menanggung resiko. Jadi kalau tak tentu, sudah diketahui maka menurut hukum akibatnya perjanjian tertanggungan batal demi hukum (terdapat dalam pasal 251 KUHD).

Defenisi Peristiwa Tak Tentu

Suatu peristiwa menurut pengalaman manusia normal tidak dapat ditentukan terjadi meskipun sudah terjadi, tapi kapan terjdi tidak dpat ditentukan dan tidak dapat diharapkan terjadi.

Jenis-Jenis Peristiwa Yang Di Sepakati Dalam Pertanggungan

a.     Orang-orang akan menulis jenis-jenis peristiwa dalam polisi, karena peristiwa akan menimbulkan ganti kerugian dan resiko yang berada pada penanggung.

b.    Peristiwa juga dapat mengacau kepada Undang-undang

Misal :

a)    Pasal 290 KUHD (pertanggungan kebakaran)

Pasal ini menyebutkan lebih luas dengan peristiwa dari pertanggungan dengan tanpa batas atau dnegan nama lain atau apapun.

Peristiwanya.

-          Bisa dengan bom

Baik dengan sengaja ataupun tidak disengaja, termasuk apa yang diperjanjikan atau tidak. Maka semua peristiwa dijadikan acuan untuk beralihnya resiko kepada penanggung.

b)    Pasal 657 (pertanggungan laut)

Pasal ini juga menyebutkan secara lebih luas peristiwa dari pertanggungan apapun. Peristiwa yang dialami dilaut maka resiko beralih kepada penanggung atau pada umumnya peristiwa ataupun yang menimbulkan kerugian laut.

Dalam praktek orang membatasi 2 pasal ini :

Maka orang kembali kepada polis dnegna menentukan peristiwa berdasarkan para pihak. Peristiwa berkaitan dengan ganti kerugian (kompensasi) artinya tidak semua peristiwa menimbulkan resiko yang akan ditanggung oleh penanggung.

1.    Kerugian yang terjadi karena peristiwa yang dituangkan dalam polis dan apabila yang diterangkan dalam polis dan apabila tidak diterangkan dalam polis maka tidak akan ada ganti kerugian.

Ex : kebakaran karena kompor tapi tidak diterangkan dalam polis.

2.    Apakah hubungannya langsung dari peristiwa yang terjadi, artinya penyebab langsung yang menimbulkan kerugian/pristiwa yang mempunyai sebab akibat dengan pertanggungan.

Peristiwa-peristiwa yang mungkin menimbulkan kerugian.

-          Karena petir

-          Karena listrik

-          Kompor memasak

Jadi yang menjadi patokan untuk menimbulkan ganti kerugian adalah yang mempunyai hubungan langsung yaitu kompor, dan apabila kebakaran karena kompor dimasukkan dalam polis, maka penanggung berkewajiban membayar gnti kerugian.

Cara mengatasi peristiwa

1.    Menunjuk pada Undang-undang

Ex : pasal 250

2.    Seorang penanggung dan tertanggung menilai secara jelas dalam polis peristiwa yang akan dijadikan acuan.

3.    Dengan membuat janji khusus dalam bentuk Klausula All Risk (semua peristiwa) dan ditegaskan dalam polis.

Hak dan kewajiban penanggung terdapat dalam

a.     Polis

b.    Undang-undang

Pembatasan Hak

a.    Terdapat dalam pasal 249 KUHD

Membicarakan pembatasan hak penanggung yang dikaitkan atas benda pertanggungan.

b.    Pasal 276 KUHD

Pembatasan tanggung jawab atau kesalahan tertanggung bisa polis dan tidak cukup dengan Klausula All Risk.

c.    Pasal 249

Cacat benda yang berasal dari dalam diri benda itu sendiri. Artinya kerugian yang muncul dari benda itu sendiri.

Contoh :     Bangunan yang diasuransikan konstruksi bangunan tidak layak karena semen kurang

Cacat benda dari dalam

Contoh :     Makanan

Kalau rusak dari luar maka dapat dikatakan penyebab kerugian.

Cacat benda dari dalam yang dilihat dari sifat benda

Contoh :     – Kaca yang tipis/sensitif

- Hewan yang sudah mati.

Kesimpulan

- Cacat dar dlam tidak menimbulkan ganti kerugian dari penanggung.

d.    Menurut pasal 276

Kesalahan Tertanggung

Tertanggung harus berbuat meminimalkan peristiwa dan harus berhati-hati.

Cara menyampingkan pasal ini dengan cara mencantumkan dalam polis dan tidak cukum dengan Klausulas All .Risk

Hukum Kepailitan

Posted: 23/04/2011 in semester 5

HUKUM KEPAILITAN

15 Maret 2008

Pailit  :  Tidak Sanggup Bayar Hutang

Pailit Biasa terjadi antara Debitur dengan kreditur

Pengertian Kepailitan

Secara etimologi

Kepailitan  =  pailit

Pailit berasal dari bahas Belanda FAILLIET

Yang berarti ada sebagai kata benda dan ada yang berarti sebagai kata sifat

Sedang Faiiliet itu sendiri berasal dari bahasa perancis FAILLITE

Arti lain dari pailit adalah kemacetan pembayaran

Devinisi kepailitan tidak ada dalam Undang-Undang

Menurut SITI SOEMARTI HARTONO

Dalam Bukunya pengantar hokum kepailitan dan penundaan pembayaran menyatakan bahwa :

Kepailitan adalah suatu lembaga dlm hkm perdata eropah (BW) yang tercantum dalam pasal 1131 dan 1132

22 Maret 2008

Subjek Dari kepailitan

1. Sebelum dihapuskannya buku Ke III KUHD, Undang2 masih membedakan kepailitan pedagang dengan kepailitan bukan pedagang.

Untuk kepailitan para pedagang  :

Diatur dalam buku ke III KUHD.

Untuk Kepailitan bukan pedagang  :

Diatur dalam WVK atau peraturan tentang pailit

2.   Sesudah dihapuskannya Buku ke III KUHD dan dengan diundangkannya Undang2 kepailitan, maka Undang2 tidak lagi membedakan kepailitan untuk pedagang dan kepailitan bukan untuk pedagang.

Debitur  dalam pasal 1 peraturan kepailitan adalah  :

Setiap pribadi (person) maunpun Recht Person dapat dinyatakan pailit

Yang dapat dinyatakan Pailit Adalah  :

  1. wanita yang bersuami.

Pernyataan kepailitan disini karena dia telah menikah maka seluruh harta suami dan istri telah menjadi satu bila tidak ada perjanjian pisah harta.

Setiap perempuan yang bersuami yang melaksanakan pekerjaan tetap pada suatu perusahaan ia pun dapat dinyatakan pailit oleh pengadilan negeri tempat ia melakukan pekerjaan atau oleh pengadilan negeri tempat kediamannya.

Dalam Pasal 3 peraturan kepailitan dijelaskan bahwa  : “ kepailitan terhadap wanita yang bersuami hanya dapat dinyatakan pailit berdasarkan  :

a.      Hutang Istri itu sendiri secara pribadi harus bertanggung jawab karena adanya izin dari suaminya.

b.      Hutang Istri, dalam hal istri dengan izin yang tegas atau izin secara diam-diam dari suami.

c.      Hutang Istri dalam hal istri tersebut sebelum ia kawin dan hutang rumah tangga   

  1. Kepailitan harta peninggalan

Mengenai harta peninggalan dari seorang yang telah meninggal dunia dapat pula dinyatakan pailit berdasarkan Pasal 197 peraturan Kepailitan. Untuk itu para ahli waris harus dipanggil melalui juru sita untuk didengar tentang adanya permohonan itu

  1. Kepailitan Firma dan CV

Dalam Hal ini peraturan kepailitan menegaskan sebagai berikut  :

Bahwa terhadap suatu perseroan Firma, didalam pelaporan tersebut harus memuat nama, dan tempat kediaman masing2 Persero yang secara tanggung menanggung terikat untuk seluruh Hutang2 Firma.

  1. Kepailitan PT

Dengan Dinyatakannya PT (badan Hukum ) Pailit maka organ-organ badan hokum tersebut kehilangan haknya untuk mengurus dan berbuat bebas terhadap kekayaan badan hokum itu

5 April 2008

Sejarah Hukum Kepailitan

Sebagaimana kita ketahui sejak 1 october 1998 pemerintah Belanda telah memiliki hokum Dagang, karena dahulu Belanda menjajah Indonesia, secara korkodasi dinyatakan bahwa di Indonesia berlaku Hukum dagang Belanda

Peraturan tentang hokum kepailitan

Di dalam peraturan kepailitan yang tercantum pada buku ke III KUHD yang berjudul tentang peraturan2 mengenai ketidakmampuan perdagangan.

Dengan terdapatnya peraturan2 yang diberlakukan terhadap pedagang dan bukan pedagang yang menimbulkan keragu2an dan tidak praktis karena peraturannya terlalu banyak dan rumit. Maka pada tahun 1993 di negeri Belanda dikeluarkan peraturan baru yang menggantikan terhadap 2 peraturan terdahulu dalam bentuk Undang-Undang kepailitan (Failessment wet)yang tidak lagi membedakan pedagang dan bukan pedagang.

Sebagaimana kita ketahui bahwa Undang-Undang kepalilitan yang dikenal dengan istilah peraturan kepailitan mulai berlaku di Indonesia sejak 1 nov 1986

Keadaan dan prosedur permohonan kepailitan

Sebagai seorang pengusaha atau pedagang yang membentuk Suatu perusahaan missal  :  PT,CV atau pun seseorang yng tidak punya usaha. Bisa terjadi pada suatu ketika menghadapi kenyataan bahwa dia tidak sanggup membayar hutangnya yang ditagih padanya.

Para Pihak2 yang boleh mengajukan kepailitan

Orang yang tidak mampu membayar hutangnya yang sedang dalam keadaan berhenti membayarnya hutang2 tsb, baik atas permintaannya sendiri maupun atas permintaan seorang kreditur dapat diadakan putusan oleh hakim yang menyatakan bahwa Debitur yang bersangkutan dalam keadaan Pailit.

1.    Kepailitan terhadap Perseorangan

Adapun yang dimaksud dengan orang disini antara lain  :

a.    Orang yang cakap bertindak hokum

b.    Wanita yang telah bersuami

c.    Orang yang berada di bawah pengampuan

2.    Kepailitan terhadap suatu badan hokum

Adapun yang dimaksud dengan badan hokum disini adalah  :

-   PT.

-   Koperasi

-   Yayasan

Tata cara mengajukan permohonan kepailitan

Permohonan kepailitan yang berhubungan dengan kepailitan boleh diajukan sendiri atau boleh dengan bantuan badan hokum.

Jika permohonan pailit tersebut tertulis maka permohonan itu harus disampaikan kepada panitera pengadilan Negara di wilayah hokum tempat tinggal Debitur, apabila Debitur bertempat tinggal diluar wilayah hokum pengadilan negeri yang memeriksa Permohonan kepailitan itu maka pengadilan negeri tersebut dapat mendelegasikannya kepada pengadilan negeri tempat kediaman debitur. Tetapi diperlukan suatu berita acara dan hasil pendelegasian wewenang itu.

12 April 2008

ISI PUTUSAN KEPAILITAN

Keputusan kepailitan disamping hal2 yang lazim ada dalam keputusan pengadilan antara lain   :

Identitas dari tergugat, penggugat, pertimbangan dan dictum juga memuat hal2 sebagai berikut  :

a.    Pengangkatan seorang Hakim Pengadilan Negeri sebagai Hakim Komisaris

b.    Pengangkatan panitia sementara, para kreditur jika diperlukan demi kepentingan BUDEL (Harta2 peninggalan)

Selanjutnya putusan tadi oleh panitera Pengadilan Negeri segera diberitahukan kepada pihak2 yang berkepentingan pada alamatnya masing2. Untuk kepentingan pihak ketiga keputusan tadi, minimal iktisarnya oleh BHP (Balai Harta Peninggalan) diumumkan seluas –luasnya.

Orang2 yang dapat mengajukan Upaya Hokum adalah  :

  1. Debitur/Sipailit sendiri

Upaya hokum dapat diajukan oleh debitur/sipailit tadi berupa perlawanan atau banding, banding tersebut dapat diajukan 14 hari setelah diajukan putusan pailit tersebut

  1. Kreditur

Bilamana permohonan kepailitan itu diajukan oleh kreditur tetapi ditolak maka kreditur dapat naik banding dalam tenggang waktu 8 hari setelah permohonan itu

  1. penuntut umum/jaksa

Jika penuntut umum yang naik banding maka ia menyatakan permohonan banding itu di kepaniteraan pengadilan negeri yang memeriksa permohonan kepailitan itu.

  1. kreditur yang tidak memohonkan kepailitan dan orang2 lain yang berkepentingan

Setiap kreditur yang tidak memohonkan kepailitan terhadap seorang debitur mempunyai hak melawan terhadap keputusan kepailitan tersebut.

Bilamana karena perlawanana banding tadi atau keputusan kepailitian dibatalkan,maka pengumumam kepailitan yang sudah dilakukan itu ditiadakan/dicabut oleh Panitera PN yang menjatuhkan putusan tersebut serta diberitahukan kepada BHP (Balai Harta Peninggalan)

Jika ada pencabutan putusan kepailitan maka berakibat sebagai berikut  :

a.   Si Debitur berada kembali dalam keadaan seperti sebelum ia dijatuhi keputusa kepailitan

b.   Para kreditur memperoleh kembali hak2 mereka untuk mengadakan exekusi secara individual.

Selanjutnya pencabutan putusan kepailitan tidak akan mempengaruhi segala perbuatan2 yang telah dilakukan sebelum dicabutnya putusan kepailitan, dalam arti kata semua perbuatan yang dilakukan sebelumnya atau sebelum dicabutnya keputusan pengadilan itu tetap sah.

Tindakan-tindakan setelah pernyataan kepailitan

Ada 2 jenis tindakan yaitu  :

1.    Tindakan2 terhadap diri si pailit

Putusan pengadilan dapat memerintahkan penahanan si pailit sedangkan penahanan tersebut hanya selama 30 hari dan memungkinkan perpanjangan selama 30 hari pula

2.    Tindakan2 yang berkaitan dengan BUDEL si pailit tadi

Pengurusan dan penguasaan BUDEL dilaksanakan oleh BHP selanjutnya BHP diwajibkan menjaga atau mengusahakan agar barang itu tidak hilang utnuk itu BHP / TUGAS BHP diharuskan :

a.    Mengusahakan tempat penyimpanan BUDEL raksio dari tindakan ini adalah agar barang2 yang mudah sekali dipindahkan tidak mudah diambil atau dipindahkan oleh orang lain.

b.    Menyegel BUDEL, penyegelan tersebut dapat juga dilakukan pengawalan oleh pemerintah atau orang2 yang dipercaya sebagai saksi

c.    Mengadakan Pencatatan BUDEL, jarang terjadi

d.    Membuat daftar keuntungan dan hutang2

e.    Melanjutkan usaha sipalit dengan maksud agar usaha itu akan mendapat penghasilan yang lebih tinggi dari barang2 itu

Note  :     batasan usahanya sepanjang tidak merugikan

f.     Tetap melakukan hubungan korespodensi

g.    Membayar biaya hidup bagi si pailit jika BHP memandang perlu

Note    :           Kalau iya batasannya sampai perkara itu selesai

19 April 2008

Akibat Keputusan Pailit

Keputusan kepailitan dapat berakibat bagi sipailit sendiri maupun terhadap harta kekayaannya, semenjak itu pula si pailit kehilangan terhadap pengurusan dan penguasaan atas budelnya

Harta kekayaan yang pengurusan dan penguasaannya berpindah kepada BHP dalam bidang hokum keluarga si pailit bebas berbuat seolah-olah tidak ada kepailitan.

Pengaruh putusan kepailitan atas tuntutan-tuntutan tertentu

Dari putusan kepailitan yang berpengaruh terhadap tuntutan tertentu. Tuntutan tersebut ada 2 jenis :

  1. Tuntutan-tuntutan pokok hak dan kewajiban.
  2. Tuntutan untuk memenuhi suatu perikatan.

Sebaliknya tuntutan-tuntutan yang tidak secara langsung menyangkut BUDEL yaitu Tuntutan/bersifat keluarga tidak berpengaruh terhadap putusan pailit. Putusan-putusan kepailitan yang berpengaruh terhadap tuntutan tertentu, tuntutan itu ada 2 jenis yaitu :

  1. Tuntutan pokok hak dan kewajiban

Tuntutan yang langsung pada budel, diajukan langsung ke BHP.

  1. Tuntutan untuk memenuhi suatu Budel

Tuntutan yang bertujuan untuk memenuhi dan mendapatkan yang ada dalam budel harus diajukan pada rapat ferifikasi

Pengaruh perbuatan pailit

Dari perbuatan si pailit yang merugikan para kreditur-krediturnya, BHP dapat mengungkapkan pembatalan pembuatan itu.

Perbuatan si pailit yang dapat merugikan para krediturnya pada pokoknya adalah perbuatan yang berakibat berkurangnya budel.

Pengaruh terhadap pelaksanaan hokum atas harta kekayaan debitur/failit.

Pelaksanaan-pelaksanaan hokum tersebut dimaksudkan adalah :

  1. Penyitaan
  2. Disandera
  3. Uang pemaksa
  4. Penjualan Barang-barang untuk melunasi hutang
  5. Pembalik namaan/pindah tangan
  6. Lewat waktu/Verjarig

Kepailitan tadi juga berpengaruh terhadap perjanjian timbal balik dan demikian juga terhadap kewenangan berbuat si pailit dalam hokum harta kekayaan.

Demikian juga keputusan kepailitan berpengaruh terhadap harta perkawinan, maksudnya adalah bahwa harta perkawinan di mulai sejak dilangsungkan perkawinan, kecuali tidak ada diperjanjikan sebelumnya.

Kepailitan tidak menyebabkan perubahan-perubahan yang mendalam terhadap hubungan suami istri dalam bidang harta kekayaan tetapi penyelesaian budel akan membawa ikut serta beberapa peraturan yang terkait dengan hubungan suami istri.

Pengurusan Budel pailit

A.  Lembaga-lembaga yang terlibat dalam pengurusan dan penguasaan Budel pailit kepada BHP.

      Dalam BHP tersebut diawasi oleh hakim komisaris, dalam hal tertentu dapat saja pengadilan negeri mengangkat panitia dari kreditur untuk melakukan pengawasan terhadap BHP.

3 Mei 2008

Lembaga2 yang terkait dalam kepengurusan Budel

Ada beberapa lembaga yang terlibat dalam pengurusan budel, lembaga2 tersebut adalah sebagai berikut  :

  1. hakim komisaris

Tugas dan kewenangannya adalah Sbb :

    1. mengawasi balai harta peninggalan.
    2. Memberi keterangan kepada PN dalam perkara2 yang berhubungan dengan kepailitan.
    3. Mendengar saksi-saksi dan para ahli untuk memperoleh penjelasan yang dipandang perlu.
  1. BHP Balai harta peninggalan

Batas kewenangan BHP  :

BHP dia tidak berdiri sendiri oleh karena itu perbuatan-perbuatan tertentu ada kalanya diperlukan kuasa dari hakim komisaris maupun saran dari panitia para kreditur.

Pengawasan Hakim komisaris atas BHP untuk perbuatan-perbuatan tertentu diperlukan kuasa Hakim Komisaris, tetapi Hal ini tidak berarti bahwa jika tidak ada kuasa hokum akan mengakibatkan tidak sahnya perbuatan tersebut.

  1. Panitia para kreditur

Dari kepanitiaan para kreditur ini sifatnya adalah Fakultatif (tidak Mutlak)sebab panitia para kreditur tersebut hanya dibentuk bilamana keadaan kepentingan Budel dikehendaki.

  1. Rapat para kreditur 

Yang mungkin diadakan oleh para kreditur adalah sebagai berikut  :

    1. Rapat Ferifikasi.
    2. Rapat untuk membicarakan sesuatu yang belum sempat dibicarakan dalam rapat verifikasi.
    3. Rapat-rapat luar biasa, hal ini terlaksana bila dikehendaki Hakim Komisaris
    4. Rapat untuk melanjutkan perusahaan si pailit
    5. Rapat untuk membicarakan pemberesan BUDEL
    6. Untuk memverifikasi tagihan-tagihan yang terlambat masuk.

RENVOI

Diperlukan apabila ada tagihan-tagihan yang tetap dibantah dikembalikan pada hakim yang menjatuhkan keputusan kepailitan. Untuk itu tidak perlu diadakan gugatan tersendiri hanya hakim komisaris cukup dengan menunjuk pihak-pihak untuk hadir di persidangan hal tersebut disebut juga dengan “renvoi procedure”.

Berakhirnya kepailitan

Ada 2 cara kepailitan berakhir yaitu  :

  1. Akur

Kepailitan yang berakhir dengan akur sisebut juga berakhir tanpa perantaraan hakim. Akur Lazimnya berisi Hal-hal sebagai berikut  :

a.      Sipailit menawarkan kepada para kreditur2nya untuk membayar dengan system persentase dan sisanya dianggap lunas

b.      Sipailit menyediakan BUDELnya bagi para kreditur dengan mengangkat seorang untuk menjual Budel itu dan hasilnya untuk dibagi-bagikan kepada kreditur

c.      Debitur minta penundaan pembayaran dan minta diperbolehkan mengangsur hutangnya (ini jarang dilakukan).

d.      Debitur menawarkan pembayaran secara tunai (ini sangat jarang terjadi)

Cara Penawaran Akur

Rencana akur harus juga dikirimkan kepada panitia para kreditur.

Panitian Para kreditur beserta BHP diwajibkan memberikan saran tertulis mengenai akur itu pada rapat verifikasi, Bila akur sudah diterima agar dia mempunyai kekuatan hokum harus disyahkan oleh Hakim, pengesahan oleh hakim ini disebut HOMOLOGASI , homologasi akan ditolak oleh hakim bilamana  :

1.    Aktiva Budel secara menyolok mata melebihi jumlah diperjanjikan dalam akur.

2.    Penetapan akur tidak cukup dijamin

3.    Akur terjadi karena penipuan (pembohongan)

  1. Insolvensi

Insolvensi terjadi bila dalam suatu kepailitan tidak ditawarkan akur, dengan timbulnya insolvensi ini maka dimulailah penjualan barang-barang yang masih ada yang hasilnya untuk dibagi-bagikan kepada kreditur, lazimnya penjualan ini dilakukan dimuka umum (lelang).

10 Mei 2008

Bapak Tidak masuk

17 Mei 2008

Mid semester

24 mei 2008

Kepailitan suatu harta warisan

Mengenai kepailitan sebuah harta warisan hanya diatur secara ringkas, yang diatur hanya mengenai kepailitan harta warisan itu sepanjang yang diatur dalam UU kepalitan yang nyata2 dilarang atau tidak mungkin dilakukan.

Kapan harta warisan itu dinyatakan kepailitannya ? Bila Budel seorang yang sudah meninggal dapat dinyatakan dalam keadaan pailit bilamana seorang yang meninggal tadi dapat menunjukkan bahwa orang yang meninggal itu dalam keadaan berhenti membayar atau bahwa harta warisan itu pada hari meninggalnya tidak cukup untuk membayar hutang-hutang yang sudah meninggal tersebut.

Akibat putusan kepailitan harta warisan

Kepailitan harta warisan akibatnya menurut hokum pemisahan Budel dari orang yang meninggal itu dengan harta kekayaan ahli warisnya. Pemisahan itu penting bilamana ahli warisan itu menerima warisan itu secara murni dan mereka sendiri mempunyai banyak hutang.

REHABILITASI

Setelah kepailitan berakhir si bekas pailit atau ahli warisnya dapat mengajukan permohonan rehabilitasi kepada pengadilan negeri yang memeriksa kepailitan itu.

Permohonan tersebut harus tertulis dan harus disertai dengan bukti2 yang mengatakan bahwa semua kreditur yang diakui telah dilunasi tgihannya (semua hutang piutang telah dibayar) .

Sebaliknya setiap kreditur yang diakui dapat melawan permohonan rehabilitas itu secara resmi dan menyebutkan alasan2 nya

Misalnya  :

Debitur belum selesai dalam menyelesaikan pembayaran hutangnya.

31 Juni 2008

Ke Jakarta kebetulan bp tidak mengajar Cuma memberitahukan nilai

07 Juni 2008

Tujuan rehabilitasi

Adalah untuk mengembalikan seseorang ke keadaan semula seperti sebelum jatuh pailit sebenarnya dengan berakhirnya kepailitan dengan sendirinya si bekas pailit kembali ke keadaan semula tanpa perlu adanya permohonan rehabilitasi, tetapi mungkin dengan adanya rehabilitasi secara resmi itu si bekas pailit akan memperoleh kepercayaan umum kembali.

Dari peraturan kepailitan ternyata bahwa kepailitan itu sebagai eksekusi dengan perantaraan pengadilan yang hanya mengenai harta kekayaan si pailit bukan orang.

Penundaan Pembayaran (Surseauce van betaling)

Penundaan pembayaran dimaksudkan untuk memungkinkan seorang debitur meneruskan perusahaannya, meskipun ada kesukaran pembayaran untuk menghindari kepailitan.

Penundaan pembayaran dibolehkan hanya bilamana  :

a.    Harapan akan dapat bisa memuaskan para kreditur itu

b.    Untuk menjaga jangan sampai debitur menyalahgunakan penundaan pembayaran dan merugikan para krediturnya.

Maka diangkatlah Bewind Folder sama2 dengan debitur mengurus usaha2 debitur itu.

Bewind Volder Adalah  :

Orang yang melakukan Bewind

Bewind adalah  :

Penarikan harta kekayaan tertentu dari penguasaan pemilik dengan penunjukan seorang wali (Bewin Folder). Pengertian tersebut diatas adalah menurut Scholten.

Kemudian pengertian lain Bewind Tidak selalu sama tergantung dari penunjukan UU, pada akhirnya penundaan pembayaran sebenarnya memberikan bantuan kepada debitur yang masih tetap memegang pengurusannya. Jadi Bewind Folder itu hanya merupakan wakil bilamana ia bertindak terhadap debitur.

Yang dapat minta penundaan pembayaran

Adalah Debitur yang menggugat bahwa ia akan tidak dapat meneruskan pembayaran hutang2 nya yang sudah dapat di tagih.

Cara Permohonan Penundaan Pembayaran

Surat permohonan penundaan pembayaran beserta surat2 yang perlu diserahkan ke PN, Selanjutnya PN segera mengambil Tindakan2 Sbb  :

  1. Memberikan penundaan sementara dan mengangkat seorang atau lebih bewind folder.
  2. Memerintahkan atau memanggil semua kreditur yang di ketahui dan si Debitur sendiri dengan surat Dinas oleh panitera PN.

Syarat2 untuk dapat dinyatakan pailit

    1. Keadaan berhenti membayar yaitu seorang debitur tidak mampu untuk membayar hutang.
    2. Seorang atau lebih kreditur.
    3. Memiliki satu atau lebih hutang yang telah jatuh tempo.

Siapakah yang memintakan kepailitan bagi seorang debitur

  1. Debitur itu sendiri.
  2. Seorang atau lebih kreditur.
  3. Jaksa Atas kepentingan umum

Siapa yang hadir dalam siding penundaan

  1. debitur
  2. Kreditur
  3. Kuasa hakim berdasarkan surat kuasa.

Akhir lengkap

Note

  1. aktifitas kepailitan ini berada pada pihak kreditur, Contoh seseorang meminjam uang di Suatu Bank dan kemudian dinyatakan pailit karena tidak mampu lagi membayar.
  2. Beda badan Hukum dan orang

Orang              :           Subjek Hukum

Badan Hukum :           Subjek hokum yang bukan orang

Hukum Panitensier

Posted: 23/04/2011 in semester 5

HUKUM PENINTENSIER

Pengantar

KUHP terdiri dari 3 buku yaitu :

1.     Ketentuan umum

2.     Kejahatan

3.     Pelanggaran

Pada buku ke-2 dan ke-3 pada dasarnya ada 2 norma :

1.     Norma yang harus dipenuhi gar sesuatu tindakan itu dapat disebut sebagai tindak pidana.

2.     Norma yang berkenaan dengan ancaman pidana

KUHP secara terperinci berisi :

1.     Kapan suatu pidana itu dapat dijatuhkan bagi seorang pelaku.

2.     Jenis pidana bagaimanakah yang dapat dijatuhkan bagi pelaku tersebut.

3.     Untuk berapa lama pidana itu dijatuhkan/berapa besar pidana denda yang dapat dijatuhkan.

4.     Dengan cara yang bagaimana pidana itu harus dilaksanakan

Hukum Penintensier

Hukum penintensier adalah hukum yang berkenaan dengan tujuan daya kerja dan organisasi dari lembaga-lembaga pemidanaan.

Secara harfiah hukum penintensier itu dapat diartikan sebagai suatu keseluruhan dari norma-norma yang mengatur masalah pidana dan pemidanaan.

Menurut Bemmelan, pemidanaan itu tidak semata-mata membicarakan pidana dan pemidanaan tetapi juga membicarakan lembaga pemidanaan.

Tujuannya adalah apa yang ingin dicapai orang dengan pemidanaannya itu yaitu melalui suatu organisasi.

Peraturan-peraturan Perundang-undangan yang mengandung norma-norma sebagai keseluruhan yang disebut sebagai hukum penintensier adalah :

1.     Buku I dan II KUHP

2.     Ordonantie 27 Desember 1917 yaitu tentang ketentuan pembebasan bersyarat.

3.     Ordonantie 6 November 1926

4.     STBL No 4/1987 tentang peraturan pelaksanaan pemidanaan bersyarat

Hukum Penintensier yaitu bahagian dari hukum pidana yang mengatur/memberi aturan tentang sistem sanksi dalam hukum pidana.

Aturan-aturan tersebut meliputi tentang ketentuan pemberian pidana tindakan serta eksekusi sanksi pidana. Ketentuan-ketentuan pidana itu meliputi :

1.     Jenis-jenis sanksi pidana

2.     Ukuran pemidanaan

3.     Bentuk dan cara pemidanaan

Tujuan Pemidanaan

Ada 3 teori yaitu :

1.     Tujuan absolut (pembalasan)

Setiap kejahatan harus dibalas dengan kejahatan

2.     Tujuan preventie

Tujuan hukum preventie terbagi atas 2 yaitu :

a.      Preventie umum

Supaya orang lain tidak melakukan pembuatan serupa

b.      Preventie khusus

Supaya dia sendiri (pelaku tindak pidana) tidak mengulangi perbuatan yang sama.

3.     Gemende theory

Teori ini bertujuan sebagai pembalasan untuk mendidik sehingga istilah penjara diganti dengan tempat

Tujuan  Hukum Penintensier

Tujuan dari hukum penintensier adalah agar yang berhubungan dengan hukuman seseorang dapat dilaksanakan dengan baik. Hukuman penintensier baru dapat dilaksanakan apabila sudah ada putusan dari hakim.

Di dalam hukum pidana terkandung ada 3 konsep yang dapat dianggap sebagai konsep-konsep dasar dalam hukum pidana, ketiga konsep itu meliputi :

1.     Tindak pidana/perbuatan pidana (criminal oppense)

2.     Pertanggungjawaban pidana atau kesalahan (criminal responsibility)

3.     Pemidanaan (Punishment)

Ketiga konsep dasar ini adalah oleh “HERBERT” dianggap sebagai Resionde Hukum Pidana, sebab ketiganya akan tergambar adanya 3 permasalahan pokok dalam hukum pidana.

Konsep yang pertama (1) yaitu tindak pidana akan menggambarkan permasalahan pokok mengenai apa ukuran yang menentukan suatu perbuatan sebagai tindak pidana.

Konsep yang kedua (2) yaitu menyangkut ukuran apa yang dapat digunakan untuk menentukan pertanggungjawaban pidana seseorang yang dinyatakan sebagai pelaku tindak pidana.

Konsep ketiga (3) yaitu menggambarkan permasalahan pokok menyangkut bentuk sanksi yang bagaimanakah yang dapat ditimpakan kepada seseorang yang terbukti telah melakukan suatu tindak pidana.

Selama ini boleh dikatakan bahwa perhatian ahli hukum pidana dan kriminologi lebih banyak tertuju hanya kepada permasalahan yang tergambar pada konsep pertama (1) dan yang kedua (2) saja. Sementara masalah pidana dan pemidanaan itu lebih berkesan dan seolah-olah hanya dianggap sebagai anak tiri dalam hukum pidana. Anggapan seperti ini tidak dapat dibenarkan karena pidana dan pemidanaan itu memiliki fungsi dan kedudukan yang strategis dalam pemidanaan. Sebab tanpa adanya pidana dan pemidanaan itu tidak akan mungkin dinamakan hukum pidana apabila tidak ada unsur pidana didalamnya.

Pada pasal 10 KUHP mengatur tentang :

1.     Hukum pokok yaitu :

a.      Hukuman mati

b.      Hukuman penjara, terbagi atas 2 yaitu

1)     Sementara

Hukum yang diberikan kepada seseorang dan ditentukan tempatnya dan dalam jangka waktu tertentu.


2)     Seumur hidup

Hukum yang diberikan kepada seseorang sampai dengan akhirnya nyawa seseorang itu.

c.      Denda

d.      Kurungan

Tujuan dari hukuman :

a.      Absolut

Hukuman yang diberikan kepada seorang penjahat yang berfungsi sebagai pembalasan.

b.      Preventie, terbagi atas 2 :

1)     Preventie umum

Hukuman yang diberikan kepada seseorang agar tidak dilakukan oleh orang lain (untuk membuat efek jera).

2)     Preventie khusus

Suatu hukuman yang diberikan kepada seorang penjahat agar dia tidak mengulangi perbuatan yang sama.

c.      Gemende theory

Suatu hukuman yang diberikan kepada seseorang penjahat sebagai suatu pembalasan atas kejahatan, dan sebagai merupakan untuk mendidik.

Kapan seseorang itu dikatakan penjahat/melakukan kejahatan adalah apabila sudah ada keputusan hakim dan sudah inarche (sudah mempunyai kekuatan hukum pasti).

Hak pistole adalah hak keistimewaan pada saat dia sudah dihukum.

2.     Hukum tambahan

a.      Tidak berhak/dicabutnya hak seseorang dalam hal dipilih dan milih.

b.      Dicabutnya hak dia dalam berprofesi

c.      Dicabut SIM dalam hal lalu lintas.

Faktor yang mempengaruhi anak-anak melakukan kejahatan adalah :

1.     Faktor keturunan

2.     Faktor lingkungan


PIDANA DAN PEMIDANAAN

A.     Pengertian

Istilah pidana dalam hukum pidana disebut dengan “straft/hukuman”. Istilah hukuman/dapat juga disebut dengan istilah hukum berasal dari perkataan “wordt sestraft”.

1.     Menurut Mulyatno

Perkataan straft disebut dengan ancaman. Dengan ancaman pidana maka dengan demikian kata STRAFT RECHT dapat diartikan sebagai hukuman-hukuman dan kata dihukum diartikan dengan diterapi hukum.

2.     Menurut Soedarto

Penghukuman yang berasal dari kata hukum dapat diartikan sebagai menerapkan hukum/memutuskan tentang hukumnya.

Menetapkan hukuman disebut sebagai suatu peristiwa tidak hanya di bidang hukum pidana saja tetapi juga dalam bidang hukum perdata. Oleh karena itu istilah penghukuman dipersempit artinya yakni penghukuman dalam perkara pidana.

Berdasarkan pendapat Mulyatno dan Soedarto tersebut istilah hukuman mengandung pengertian umum sebagai sanksi yang dengan sengaja ditimpakan kepada seseorang yang telah melakukan pelanggaran hukum baik hukum pidana maupun perdata. Sedangkan istilah pidana merupakan suatu pengertian yang khusus yang berkaitan dengan hukuman pidana artinya dalam hal terjadi pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan pidana maka para pelaku dapat diberikan sanksi.

Jadi untuk menyebutkan hukuman pidana lebih tepat dipergunakan istilah pidana seperti :

a.     Pidana mati

b.     Pidana penjara

c.      Pidana denda

d.     Dan sebagainya

Meskipun pengertian hukuman dan pidana dibedakan, namun keduanya mempunyai sifat yang sama yaitu sama-sama berlatar belakang tata niat masyarakat. Nilai-nilai tersebut adalah :

a.     Mengenai baik dan tidak baik

b.     Bersusila dan tidak bersusila

c.      Diperbolehkan dan yang dilarang

d.     Dan sebagainya.

3.     Menurut Van Hammel

Mengartikan pidana menurut hukum positif sebagai suatu penderitaan yang bersifat khusus. Penderitaan tersebut  dijadikan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana oleh nama negara sebagai penanggung jawab ketertiban hukum umum bagi seorang pelanggar.

Penderitaan itu dikenakan semata-mata dengan orang tersebut setelah melanggar.

4.     Menurut Simons

Mengartikan pidana sebagai suatu penderitaan yang oleh UU dikaitkan dengan telah terjadinya pelanggaran tetapi suatu norma yang dengan putusan hakim telah dijatuhkan bagi orang yang berbuat salah.

Jadi menurut V. Hammel dan Simons ini pengertian pidana pada hakekatnya adalah suatu penderitaan yang penderitaan tersebut bukanlah suatu  tujuan melainkan hanya semata-mata alat yang digunakan oleh negara untuk  mengingatkan  agar orang tidak melakukan kejahatan.

5.     Menurut  Roeslan Shaleh

Pengertian pidana sebagai reaksi atas delik dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara pada pembuat delik tersebut.

Dari pengertian-pengertian tersebut di atas, Prof. Muladi mengambil suatu kesimpulan tentang unsur-unsur/ciri-ciri yang terkandung dalam pidana yaitu :

a.     Pidana itu merupakan suatu pengenaan penderitaan/nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan.

b.     Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang/badan yang mempunyai kekuasaan.

c.      Pidana itu diberikan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut UU

Akhirnya semua sarjana tersebut di atas menyetujui pendapat bahwa hakikat pidana antara lain pemberian nestapa atau pelimpahan.

Misal : Pidana itu adalah sebagai seruan untuk tertib yang memiliki dua tujuan utama yakni : Untuk mempengaruhi tingkah laku dan menyelesaikan konflik. Penyelesaian konflik tersebut terdiri dari perbaikan kerugian yang dialami/ pengembalian kepercayaan antara sesama manusia.

6.     Pemidanaan menurut Soedarto

Sinonim dengan istilah penghukuman/menetapkan hukum atau memutuskan dengan hukumnya. Pemidanaan dapat diartikan sebagai penjatuhan pidana oleh hakim yang merupakan konkritisasi/realisasi dari ketentuan pidana dalam UU yang merupakan sesuatu yang abstrak. Misal : Dalam UU tercantum barangsiapa mencuri dipidana dengan pidana max 5 tahun penjara, maka rumusan ini masih merupakan hal yang abstrak. Artinya : Apakah ada orang yang mencuri, apakah jika ada orang yang mencuri benar-benar dipidana. Hal tersebut tentu belum dapat dipastikan, artinya orang  tidak dapat memastikan berapa lamakah seorang pencuri akan dijatuhi pidana.

Oleh hakim karena sistem ancaman pidana akan bercorak dari ancaman maximal ke minimal sekali. Hakim mempunyai kekuasaan dalam memilih dan menentukan berapa lama pidana penjara yang dijatuhkan kepada seseorang terdakwa pidana tertentu dalam kasus konkrit. Hakim memang harus mempertimbangkan tuntutan penuntut umum namun sama sekali tidak terikat dengan tuntutan tersebut.

B.    Sejarah

Pada zaman dahulu kala bentuk pemidanaan yang dijatuhkan kepada suatu masyarakat yang teratur kepada seorang penjahat adalah dalam bentuk :

1.     Menyingkirkan/melumpuhkannya sehingga penjahat itu tidak lagi mengganggu masyarakat pada masa yang akan datang. Penyingkiran itu dapat dilakukan dengan bermacam-macam cara.

Misalnya : Membuang/mengirim si penjahat ke seberang lautan. Pidana berupa pembuangan ini mencapai puncaknya di Inggris pada abad pertengahan dan akhir. Dimana banyak orang Inggris yang melakukan kejahatan diasingkan ke Australia. Di Indonesia terutama pada zaman Hindia Belanda pidana ini banyak juga dilakukan pada orang-orang politik.

2.     Kerja paksa

Misalnya : Kerja paksa mendayung kapal yang banyak dilakukan pada abad ke-17. Cara-cara kerja paksa seperti itu lama kelamaan menjadi hilang di Eropa. Pidana kerja paksa ini pernah juga dilakukan dalam bentuk paksaan untuk memutar roda yang sangat banyak menguras tenaga para napi sehingga mereka tidak memiliki kesempatan untuk memberontak. Di Hindia Belanda kerja paksa dalam bentuk pembuatan jalan raya/membuat lubang-lubang dalam benteng pertahanan di zaman Jepang.

3.     Pidana mati

Di deretan panjang jenis-jenis sanksi pidana dalam sejarah pemidanaan sanksi yang terberat adalah menghabisi nyawa si penjahat yang disebut dengan pidana mati.

Cara-cara pidana mati pada zaman dahulu adalah sebagai kegiatan dengan ditarik kereta ke jurusan berlawanan. Ada pula yang dikubur hidup-hidup, digoreng dengan minyak, ditenggelamkan ke laut, jantungnya dicopet atau dirajam sampai mati.

Pidana mati seperti yang tersebut di atas lama kelamaan dilakukan dengan memberikan perhatian terhadap kemanusiaan sehingga akhirnya dikenal dengan pidana mati dengan cara dipotong, penggantungan di tiang gantungan, ditembak mati, disentrum dan sebagainya.

Di Indonesia menurut sistem KUHP pidana mati dilaksanakan dengan cara digantung.


Jenis Pidana Dalam KUHP

Jenis-jenis KUHP yang menentukan bahwa perbuatan pidana atau hukuman dapat dipahami sebagai suatu penderitaan atau nestapa yang dengan sengaja ditimpakan oleh negara kepada setiap orang yang terbukti telah melanggar aturan-aturan pidana yang terdapat dalam UU. Penderitaan berupa pidana yang dapat ditimpakan itu haruslah sesuatu yang secara eksplisit ditentukan dalam UU. Artinya orang tidak dapat dikatakan sanksi berupa pidana diluar dari apa yang telah ditentukan di dalam UU. Oleh karena itu dalam hal penjatuhan pidana hakim tidak terikat pada jenis-jenis sanksi pidana yang telah ditetapkan oleh UU.

Ini sudah merupakan pendirian dari Mahkamah Agung RI yang secara tegas menentukan dalam putusan MA RI tanggal 11 Maret 1970 No. 59K/KR/1969 dan putusan MA RI tanggal 13 Agustus 1974 No. 61 K/KR/1973 yang menentukan bahwa : Perbuatan menambah jenis-jenis pidana yang telah ditentukan dalam pasal 10 KUHP dengan lain-lain jenis pidana adalah terlarang.

Hukum pidana Indonesia menentukan jenis-jenis pidana itu atas pidana pokok dan pidana tambahan. Hal tersebut disebutkan secara tegas pada pasal 10 KUHP yang berbunyi :

Pidana terdiri atas :

1.     Pidana pokok

a.      Pidana mati

b.      Pidana penjara

c.      Pidana kurungan

d.      Pidana denda

2.     Pidana tambahan

a.      Pencabutan hak-hak tertentu

b.      Perampasan barang-barang tertentu

c.      Pengumuman putusan hakim

Kemudian pada tahun 1946 dengan UU No. 20 tahun 1946 hukum pidana Indonesia mengenal suatu jenis pidana pokok yang baru yaitu :


1.     Pidana tutupan

Pidana tutupan ini pada hakekatnya adalah pidana penjara, namun dalam hal mengadili orang yang melakukan kejahatan yang diancam dengan pidana penjara karena terdorong oleh maksud yang patut dihormati maka hakim boleh menjatuhkan pidana tutupan.

Sehubungan dengan jenis-jenis sanksi pidana di atas, ada beberapa hal yang harus diketahui dan patut dicatat sebagai suatu yang sangat penting dalam soal pemidanaan yaitu :

1.     KUHP tidak mengenal suatu kumulasi (campuran) dari pidana pokok yang diancamkan bagi suatu tindak pidana tertentu khususnya pidana penjara dan pidana denda. Artinya hakim tidak dibenarkan untuk menjatuhkan dua jenis pidana pokok secara bersama-sama terhadap seorang terdakwa.

a.      Menurut Memory van Tulijkting

Penjatuhan dari 2 jenis pidana pokok secara bersama-sama bagi seorang yang telah melakukan tindak pidana tertentu tidak dapat dibenarkan dengan alasan : Bahwa pidana berupa perampasan kemerdekaan dengan pidana berupa denda mempunyai sifat dna tujuan yang sama.

Meskipun demikian di dalam UU Pidana Khusus (UU pidana di luar KUHP) telah terjadi perkembangan baru yang memungkinkan untuk menerapkan kumulasi pidana.

Pertanyaan :

Apakah penjatuhan pidana kumulasi tersebut diperkenankan/tidak ?

b.      Menurut Prof. Simons

Penjatuhan dari 2 macam pidana pokok pada suatu saat yang sama bagi seorang yang  telah terbukti melakukan suatu tindak pidana tertentu dapat dibenarkan khususnya apabila tindak pidana tersebut telah dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan suatu keuntungan. Ex : UU anti korupsi.

Dengan dianutnya kumulasi-kumulasi pidana dalam waktu tersebut maka hakim diperkenankan untuk menjatuhkan 2 jenis pidana sekaligus yaitu :

a.      Pidana penjara

b.      Pidana denda

Dalam arti kata dalam kasus tindak pidana korupsi hakim diberi oleh UU kekuasaan/alternatif untuk menjatuhkan pidana penjara saja/pidana denda saja/kedua-duanya.

2.     Pidana tambahan tidak dapat dijatuhkan secara tersendiri melainkan selalu hanya dapat dijatuhkan bersama-sama dengan penjatuhan pidana pokok. Artinya : Pidana tambahan akan tergantung pada pidana pokok sehingga hakim tidak dapat menjatuhkan pidana tambahan saja tanpa pidana pokok.

Di samping menurut sistem pemidanaan yang dianut hakim pidana kita penjatuhan pidana tambahan itu sendiri sifatnya addat fakultatif maksudnya : Hakim tidaklah selalu harus menjatuhkan suatu pidana tambahan pada waktu ia menjatuhkan pidana pokok pada seorang terdakwa. Hal itu sepenuhnya diserahkan pada pertimbangan hakim, sehingga ia bebas menentukan besarnya pidana tambahan.

Pidana Pokok

1.     Hukum Mati (Pidana Mati)

Buku ke I KUHP pada pasal 11 nya mengatur masalah pidana mati. Menurut ketentuan pasal 11 KUHP pidana mati dijalankan oleh algojo pada tempat gantungan dengan menjeratkan tali yang terikat di tiang gantungan pada leher terpidana dan kemudian menjatuhkan papan tempat terpidana berdiri.

Akan tetapi pelaksanaan pidana mati di tiang gantungan dirubah dengan cara lain yaitu dengan cara ditembak sampai mati sehingga ketentuan pasal 11 KUHP tidak berlaku lagi. Perubahan itu dilakukan atas dasar penetapan Presiden No. 2 tahun 1964 tanggal 27 April 1964. Penetapan itu kemudian dengan UU No. 5 tahun 1969 ditetapkan menjadi UU sehingga itu dikenal dengan UU No. 2 PNPS/tahun 1964.

Tentang pelaksanaan pidana mati dalam lingkungan pidana umum diatur pada pasal 2 – pasal 15 UU PNPS/64 yang pada prinsipnya menentukan hal-hal sebagai berikut :

a.     Dalam jangka waktu 3x 24 jam sebelum saat pidana mati itu dilaksanakan jaksa tinggi/yang bersangkutan harus memberitahukan terpidana akan dilaksanakannya pidana mati tersebut.

Apabila terpidana bermaksud mengemukakan sesuatu maka keterangan diterima oleh jaksa tinggi/jaksa tersebut.

b.     Apabila terpidana seorang wanita yang sedang hamil maka pelaksanaan pidana mati sampai anak yang dikandungnya lahir.

c.      Tempat pelaksanaan pidana mati ditentukan oleh menteri kehakiman yakni di daerah hukum pengadilan tingkat I yang telah memutuskan pidana mati tingkat I.

d.     Kepala Polisi daerah bersangkutan bertanggung jawab mengenai pidana mati tersebut setelah mendengar nasehat dari jaksa/jaksa tinggi yang telah melakukan penuntutan pada pengadilan tingkat I.

e.     Pelaksanaan pidana mati itu dilakukan oleh satu regu penembak polisi di bawah pimpinan dari seorang perwira polisi.

f.       Kepala Polisi dari daerah yang bersangkutan (perwira yang ditunjuk) harus menghadiri pelaksanaan pidana mati tersebut, sedangkan pembela dari terpidana atas permintaannya sendiri atau permintaan terpidana dapat menghadirinya.

g.     Pelaksanaan pidana mati tidak boleh dilakukan di muka umum.

h.     Penguburan jenazah diserahkan pada keluarga/pada sahabat-sahabat terpidana dan harus dicegah pelaksanaan penguburan yang bersifat demonstratif kecuali demi kepentingan umum maka jaksa tinggi/jaksa bersangkutan dapat menentukan lain.

i.       Setelah selesai dikerjakan maka jaksa tinggi/bersangkutan harus membuat berita acara mengenai pelaksanaan pidana mati dimana isi dan berita acara tersebut harus dicantumkan di dalam surat keputusan dari pengadilan yang bersangkutan.

2.     Pidana Penjara

Bentuk pidana penjara ini berbentuk batasan bergerak yang dilakukan dengan menutup/menempatkan terpidana dalam sebuah lembaga pemasyarakatan dengan mewajibkannya untuk mentaati semua peraturan dan tata tertib yang berlaku di dalam lembaga pemasyarakatan tersebut.

Dalam soal pidana penjara ini diatur pada pasal 12 KUHP yang terdiri dari :

a.     Penjara seumur hidup

b.     Penjara sementara

Terdiri dari :

1)     15 hari sampai dengan 15 tahun

2)     Tidak boleh lebih dari 20 tahun

Yang boleh dijatuhi 20 tahun adalah :

1)     Adanya penggabungan pidana

2)     Terpidana dihukum mati

3)     Terpidana dihukum seumur hidup

Pidana penjara mulai dilakukan apabila dilakukan penahanan sementara sejak penahanan dilakukan. Apabila penahanan tidak dilakukan maka :

1)     Pelaksanaan pidana penjara sejak pidana dilakukan

2)     Pelaksanaan pidana penjara sejak putusan ditetapkan.

Setelah putusan dilakukan dengan menempatkan terpidana di lembaga pemasyarakatan maka terpidana di lembaga pemasyarakatan tersebut terikat dengan ketentuan-ketentuan tentang lembaga pemasyarakatan.

3.     Pidana Kurungan

Pidana ini terdiri dari 2 bentuk yaitu

a.     Pidana kurungan principal

Aturannya yaitu 1 hari sampai 1 tahun dan dapat ditambah jadi 1 tahun 4 bulan apabila terjadi penggabungan tindak pidana/pengulangan tindak pidana.

b.     Pidana kurungan subsider (pidana kurungan pengganti denda)

Ancaman hukumannya : 1 hari s/d 6 bulan.

Pidana ini ditujukan kepada seseorang yang dijatuhi pidana denda tapi tidak mampu membayar denda yang seharusnya dibayar.

Persamaan dan perbedaan antara pidana penjara dengan pidana kurungan yaitu :

a.     Persamaan

1)     Sama-sama merupakan perampasan kemerdekaan

2)     Sama-sama mengenal batas minimum dan batas maximum serta batas maximum khusus dan maximum umum.

b.     Perbedaan

1)     Pidana penjara dapat dilakukan di lembaga pemasyarakatan dimana saja.

Pidana kurungan tidak dapat dilakukan diluar daerah dimana ia bertempat tinggal/berdiam waktu pidana itu dijatuhkan.

2)     Pekerjaan terpidana penjara lebih berat dari terpidana kurungan.

3)     Terpidana kurungan memiliki hak pistole yaitu hak untuk memperbaiki haknya di dalam rumah tahanan penjara, sedangkan terpidana penjara tidak memiliki hak tersebut.

4.     Pidana Denda

Pidana denda ditujukan kepada harta benda orang yang biasanya merupakan ancaman dari tindak pidana ringan. Tindak pidana denda dapat dibekukan oleh orang lain. Pidana denda menurut pasal 30 KUHP memiliki kriteria sebagai berikut :

a.     Memiliki sedikitnya nilai uang Rp. 3.75 atau 375 sen

b.     Dapat diganti dengan pidana kurungan lamanya paling sedikit 1 hari dan paling lama 6 bulan

c.      Nilainya Rp. 3.75 atau 375 sen sama dengan satu hari.

d.     Jika pemberatan; peringanan kurungan pengganti paling lama 6 bulan.

Berdasarkan kriteria ini pasal 30 KUHP dapat diambil pemahamannya yaitu :

a.     Tidak mengenal batas maximum pidana denda

b.     Hanya ada batas minimum umum

c.      Batas minimum khusus hanya ditentukan dalam pasal-pasal KUHP yang memuat urusan tindak pidana.

Pasal 31 KUHP menentukan :

a.     Terpidana denda dapat menjalani pidana kurungan pengganti tanpa menunggu batas waktu pembayaran denda.

b.     Setiap waktu dia berhak dilepaskan dari kurungan pengganti jika ia membayar dendanya.

c.      Pembayaran sebagian dari pidana denda baik sebelum maupun sesudah menjalani pidana menyebabkan pidana sebagian kurungan yang seimbang dengan denda yang dibayarkan.

Dengan demikian pasal 31 KUHP dapat dipahami terpidana denda bebas memilih akan dibayar/tidak membayar juga dapat dicicil.

Pidana Tambahan

1.     Pencabutan Hak-Hak Tertentu

Merupakan pidana tambahan yang diatur dalam pasal 35 ayat (1) KUHP. Hak-hak yang dapat dicabut itu antara lain :

a.     Hak untuk mendapat segala jabatan/jabatan yang tertentu dengan maksud dengan jabatan itu yaitu :

1)     Tugas kepala negara/bagian-bagian dari negara

2)     Hak untuk angkatan bersenjata

3)     Hak ilmu aktif dan pasif anggota DPR

4)     Hak untuk menjadi penasehat, wali dan lain-lain

5)     Hak kuasa bapak dan sebagainya

6)     Hak untuk melakukan pekerjaan yang tertentu yaitu segala pekerjaan yang bukan pegawai negeri.

Pencabutan beberapa hak tertentu ini diberikan apabila/kepada :

a.     Menyuruh melakukan dan mengeluarkan surat palsu kepada pembesar negeri/pejabat pemerintah (dilihat pasal 317 KUHP)

b.     Perbuatan memfitnah sehingga orang lain melakukan tindak pidana (pasal 318 KUHP)

c.      Karena kekhilafan melakukan penahanan (pasal 334 KUHP)

d.     Menggugurkan kandungan baik dengan izin/tanpa izin wanita yang hamil tersebut (pasal 347 dan 348 KUHP)

e.     Melakukan pembunuhan

f.       Melakukan pencurian baik yang biasa/memberatkan/pencurian dengan kekerasan/ancamannya berakibat luka/mati (pasal 362, 363, 365 KUHP)

g.     Tindak pidana penggelapan

h.     Tindak pidana penggelapan karena jabatan

i.       Tindak pidana penggelapan karena keberadaannya berada pada suatu organisasi (pasal 375 KUHP)

2.     Perampasan Barang-Barang Tertentu

Menurut pasal 39 KUHP ada 2 jenis barang yang dapat dirampas yaitu :

a.     Barang yang dirampas dari suatu kejahatan.

Misal : Uang palsu yang diperoleh karena kejahatan.

Barang-barang ini disebut dengan Corpora Deliari

b.     Barang yang digunakan untuk suatu kejahatan

Misal : Pisau/senpi yang digunakan untuk membunuh.

Barang-barang ini disebut dengan Intrumenta Deliari

Dengan demikian pasal 39 KUHP ini memiliki 3 petunjuk data yaitu :

a.     Yang dapat dirampas adalah barang yang diperoleh dari kejahatan dan barang yang digunakan untuk kejahatan.

b.     Hanya untuk kejahatan saja tidak untuk pelanggaran

c.      Barang yang dirampas milik yang terpidana saja

Pidana kurungan pengganti ada 2 bentuk yaitu :

a.     Pidana kurungan pengganti denda

b.     Pidana kurungan pengganti barang-barang

Seorang terpidana dibebaskan dari terpidana kurungan apabila pidana kurungan pengganti perampasan barang dimana pembayaran sejumlah uang yang ditetapkan yang besarnya sama dengan nilai yang dirampas.

Pidana kurungan pengganti denda. Hanya dapat dibebaskan dengan membayar denda yang ditetapkan dengan putusan hakim. Pidana kurungan ini dapat diperpanjang paling lama 6 bulan. Sedangkan pidana kurungan pengganti barang tidak dapat diperpanjang dari batas maximum 6 bulan.

3.     Pengumuman Putusan Pidana Oleh Hakim

Senantiasa diucapkan dimuka umum, akan tetapi bila dianggap perlu di samping sebagai pidana tambahan putusan tersebut akan langsung disiarkan sejelas-jelasnya dengan cara yang ditentukan oleh hakim, misalnya :

a.     Melalui televisi

b.     Melalui radio

c.      Melalui surat kabar dan lain-lain

Semuanya itu atas ongkos orang yang dihukum yang dapat dipandang sebagai suatu pengecualian karena pada umumnya penyelenggaraan hukuman itu harus dipikul oleh negara.

1.     Pidana Bersyarat

Pidana bersyarat terdapat pada pasal 14 KUHP. Pidana bersyarat adalah : Suatu pemidanaan yang pelaksanaannya oleh hakim digantungkan pada syarat-syarat tertentu yang telah ditetapkan dalam putusan hakim.

Ketentuan tentang pidana bersyarat itu terdapat pada pasal 14 c – 14 f  KUHP.

Pasal 14 c KUHP menyatakan : Apabila hakim menjatuhkan pidana penjara paling lama atau pidana kurungan maka dalam putusannya hakim dapat memerintahkan bahwa pidana tidak usah dijalani kecuali jika di kemudian hari ada putusan hakim yang memang lain disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan yang ditentukan dalam perintah tersebut di atas habis atau karena terpidana selama masa percobaan tidak memenuhi syarat khusus yang ditentukan dalam perintah itu.

Pidana bersyarat juga dapat diberikan karena pidana denda apabila hakim yakin bahwa pembayaran denda betul-betul dirasakan berat oleh terpidana.

Berdasarkan pasal 14 c ayat (1) di atas pidana bersyarat dapat diadakan apabila : Hakim menjatuhkan pidana paling lama 1 tahun/pidana kurungan.

Jadi yang menentukan bukanlah pidana penjara yang diancamkan melainkan pidana penjara yang dijatuhkan pada terdakwa. Terpidana yang diberikan pidana bersyarat haruslah memenuhi syarat-syarat tertentu yaitu :

a.     Syarat umum

Sebagaimana yang diatur dalam pasal 14 c KUHP yaitu terpidana tidak akan melakukan tindak pidana.

b.     Syarat khusus

Bahwa terpidana dalam waktu yang lebih pendek daripada masa percobaannya harus mengganti segala/sebagian kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatan pidananya.

Disamping itu juga dapat ditentukan syarat khusus lainnya mengenai tingkah laku terpidana yang harus dipenuhi dimana masa percobaan/selama sebagian masa percobaan.

Bilamana syarat umum dan khusus tidak dipenuhi maka berdasarkan pasal 14 f ayat (1) KUHP hakim atas usul pejabat yang berwenang menyuruh menjalankan putusan dapat diperintahkan supaya putusan pidana dapat dijalankan/ memerintahkan supaya atas namanya diberikan peringatan kepada terpidana.

Masa percobaan dimulai sejak putusan tersebut mulai ditetapkan dan telah diberitahukan kepada terpidana menurut tata cara yang ditentukan oleh UU.

Berdasarkan pasal 14 b (2) KUHP yang di atas :

Berdasarkan pasal 14 b (3) KUHP : Masa percobaan tidak dihitung selama terpidana berada pada tahanan sementara.

2.     Ukuran-Ukuran Dalam Penjatuhan Pidana

Faktor-faktor yang dapat dijelaskan pedoman di dalam penjatuhan pidana bersyarat yaitu :

a.     Sebelum melakukan tindak pidana tersebut dia :

1)     Belum pernah melakukan tindak pidana sebelumnya

2)     Terdakwa masih sangat muda

3)     Tindak pidana yang dilakukan tidak menimbulkan kerugian yang lebih besar

4)     Terdakwa tidak menduga bahwa tindak pidana yang dilakukannya akan menimbulkan kerugian besar

5)     Terdakwa melakukan tindak pidana disebabkan atas hasutan orang lain yang dilakukan dengan intensitas yang besar

6)     Terdapat alasan-alasan yang cukup kuat yang cenderung untuk dapat dijadikan dasar memaafkan perbuatannya

7)     Korban tindak pidana mendorong terjadinya tindak pidana tersebut

8)     Terdakwa telah membayar ganti rugi/akan membayar ganti rugi kepada si korban atas kerugian-kerugian/penderitaan-penderitaan akibat perbuatannya

9)     Tindak pidana tersebut merupakan akibat dari keadaan-keadaan yang tidak mungkin terulang lagi

10)  Kepribadian dan perilaku terdakwa meyakinkan bahwa ia tidak akan melakukan tindak pidana lain

11)  Pidana perampasan kemerdekaan akan menimbulkan penderitaan yang berat baik bagi terdakwa atau keluarga.

12)  Terdakwa diperkirakan dapat menanggapi dengan baik pembinaan yang bersifat non konstitusional

13)  Tindak pidana terjadi pada pihak keluarga

14)  Tindak pidana terjadi karena kealfaan

15)  Terdakwa sudah sangat tua

16)  Terdakwa adalah pelajar/mahasiswa

17)  Khusus terdakwa di bawah umur hakim kurang yakin dengan kemampuan orang tua untuk mendidik

Tindakan

Pemidanaan pada dasarnya merupakan suatu kesengajaan untuk memberikan semacam penderitaan kepada suatu tindak pidana. Sedangkan suatu penegakan muncul kesengajaan untuk menjatuhkan semacam penderitaan tidak ada sama sekali.

1.     Menurut Alf Ross

Pemidanaan bertolak pada 2 (dua) syarat yaitu :

a.     Pidana ditujukan kepada pembinaan, penderitaan terhadap orang yang bersangkutan

b.     Pidana itu suatu pernyataan pencelaan terhadap perbuatan sesuatu.

Perbedaan antara pidana dan tindakan mudah didapatkan pada ada/tidaknya terdapat unsur penderitaan, akan tetapi harus didasarkan pada ada/ tidaknya unsur pencelaan.

2.     Menurut L. Packer

Perbedaan antara pidana dan tindakan harus dilihat dari tujuannya yaitu tujuan utama ialah untuk memberikan keuntungan/untuk memperbaiki perilaku kejahatan.

Dasar tindakan dari pemidanaan adalah bahwa orang yang bersangkutan akan/makin menjadi lebih baik, sedangkan tujuan/dasar dari pemidanaan adalah untuk mencegah terjadinya kejahatan.

Sedangkan tujuan dasar dari pemidanaan adalah untuk mencegah terjadinya kejahatan dan untuk mengenakan penderitaan pada si pelanggar.

3.     Menurut Satochio Kartanegara

Menerangkan bahwa di dalam hukum pidana juga ada sanksi yang juga bukan bersifat siksaan yaitu apa yang disebut dengan tindakan (Matrecel)

4.     Menurut Soedarto

Dalam sanksi pidana adanya penekanan, penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu yang juga meliputi apa yang disebut dengan tindakan tata tertib.

Sanksi pidana adalah pembalasan terhadap kesalahan si pembuat. Tindakan adalah untuk perlindungan masyarakat dan untuk pembinaan/perawatan si pembuat/si pelaku terhadap si pelaku kejahatan.

5.     Menurut Andi Hamzah

Sanksi pidana bertitik berat pada pengenaan sanksi pada suatu pelaku kejahatan/ si pembuat.

Sedangkan sanksi tindakan bertujuan untuk melindungi masyarakat.

6.     Menurut Uterecht

Melihat sanksi pidana dari tujuannya, maka sanksi pidana bertujuan untuk memberi penderitaan istimewa kepada pelanggar supaya ia merasakan akibat perbuatannya.

Sedangkan sanksi tindakan tujuannya adalah lebih bersifat mendidik.

Sanksi tindakan yang bila ditinjau dari teori-teori pemidanaan merupakan sanksi yang tidak membalas melainkan semata-mata ditujukan pada prefensi khusus. Sanksi tindakan itu meliputi masyarakat terhadap pola-pola yang berbahaya yang mungkin akan melakukan delik-delik yang akan merugikan masyarakat.

7.     Menurut J.E. Jonker

Sanksi pidana dititikberatkan pada pidana yang ditetapkan untuk kejahatan yang dilakukan. Sanksi tindakan mempunyai tujuan yang bersifat sosial.

Dari beberapa konsep tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa antara sanksi pidana dan tindakan penekanannya terletak pada apa dan bagaimana tujuan ditetapkannya sanksi dalam hukum pidana itu untuk calon terpidana.

Sanski pidana berorientasi pada pertanyaan : Mengapa diadakan sanksi pemidanaan ? Atau dengan kata lain sanksi pidana bersifat reaktif terhadap suatu perbuatan yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana.

Sanksi tindakan lebih berorientasi pada pertanyaan : Untuk apa diadakan pemidanaan ? Atau dengan kata lain sanksi tindakan lebih bersifat antipatif terhadap pelaku kejahatan.


Bentuk Tindakan Dalam Hukum Pidana

Bentuk-bentuk tersebut yaitu :

1.     Penempatan seseorang di bawah pengawasan pemerintah

2.     Penyerahan seorang anak kepada sebuah lembaga untuk dididik sesuai dengan keinginan pemerintah sampai anak itu menjadi dewasa

3.     Pengembalian seorang anak kepada orang tua atau walinya.

Menurut ketentuan pasal 45 KUHP ada 3 kemungkinan yang dapat dilakukan hakim dalam memberikan sanksi terhadap seorang anak di bawah umur yang terbukti melakukan tindak pidana yaitu :

1.     Memerintahkan supaya yang bersangkutan dikembalikan kepada orang tuanya/walinya/pemeliharanya tanpa dipidana apapun.

2.     Memerintahkan supaya yang bersalah diserahkan kepada pemerintah tanpa dipidana apapun

3.     Menjatuhkan pidana

Khusus tentang sanksi yang dikenakan kepada anak yang melakukan kejahatan di dalam UU No. 3 tahun 1997 tentang peradilan anak terhadap anak yang berumur 8 tahun – 12 tahun hanya diberikan tindakan.

Pasal 24 (1) menyatakan : Tindakan yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal ialah :

a.     Mengembalikan kepada orang tua/wali/orang tua asuh

b.     Menyerahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan dan latihan kerja

c.      Menyerahkan kepada Departemen Sosial (organisasi sosial kemasyarakatan) yang bergerak di bidang pendidikan, pembinaan dan latihan kerja.

Sedangkan pada anak yagn telah mencapai umur 12 tahun – 18 tahun dijatuhkan pidana. Pidana yang dijatuhkan berupa pidana pokok dan pidana tambahan.

a.     Pidana pokok yang dapat dikenakan adalah

1)     Pidana penjara

2)     Pidana kurungan


3)     Pidana denda

4)     Pidana pengawasan

b.     Pidana tambahannya adalah

1)     Pidana perampasan barang-barang tertentu

Pidana pembaya


Politik Hukum

Posted: 23/04/2011 in semester 5

POLITIK HUKUM

A.   Politik Hukum

1.    Pendahuluan

·         (Ilmu) politik hukum dalam ilmu hukum

·         Perbedaan politik hukum dengan hukum positif

·         Pentingnya politik hukum dalam ilmu hukum

2.    Sistem Hukum

·         Sistem hukum dan politik hukum

·         Sistem hukum kotineral

·         Sistem hukum anglo suction

·         Sistem hukum Indonesia

3.     Konsep pembangunan hukum

·         Pembangunan hukum dan sistem hukum

·         Konsep (teori) pembangunan hukum

·         Strategi pembangunan hukum responsif

·         Strategi pembangunan hukum ortodoks

·         Hukum sebagai sarana /alat pembahasan masalah

·         Konsep pembagian hukum Indonesia

-          dasar pembagian hukum Indonesia

-          perutusan  pembagian hukum Indonesia

B.   Kebijaksanaan Publik

1.    Pendahuluan

·    Kebijaksanaan publik

·    Konsep pembuatan kebijaksanaan publik

·    Proses kebijaksanaan publik 

C.   Politik Hukum dan Kebijaksanaan Publik

1.    Hukum sebagai sarana kebijaksanaan publik

2.    Implementasi kebijaksanaan publik

PENDAHULUAN

Mempelajari teori-teori dasar hukum yang meliputi 3 tipe hukum yaitu:

·    Hukum Rech Prensif

·    Hukum ortodok

·    Hukum Responsif

Bertitik tolak dari ke -3 hukum tersebut kemudian dikaitkan dengan politik hukum rasional dengan demikian diharapkan mampu memberikan ketajaman VI andisa isu kebijaksanaan publik yang berkembang

Hukum responsif adalah:

Þ     muncul karena keinginan masyarakat dan berupa kebijakan publik.

POLITIK HUKUM

Dilihat dari judulnya politik hukum terbagi atas 2 bagian yaitu :

1.    Ilmu Politik

Adalah : Ilmu Pengetahuan tentang politik

2.    Ilmu Hukum

Adalah : ilmu pengetahuan tentang hukum, namun dalam ilmu hukum ini dia muncul karena adanya faktor, faktor ilmu yang lain yaitu :

·         Biologi Hukum

·         Antropologi hukum

·         Psikologi hukum.

Ilmu politik dapat dipandang dalam 2 sisi yaitu :

·         Ilmu Politik sebagai cabang ilmu misalnya, seperti / yaitu,

·         Kerangka

·         Batang tubuh

·         Ruang lingkup

·         Ilmu politik dilihat dari pandangan luar seperti / yaitu :

·         Sejarah

·         Fisafat

Dalam ilmu hukum ilmu yang mempelajari tentang hukum tersebut yang menjadi subjeknya yaitu “hukum”

Dalam konteks sosial terbentuk berdasarkan bagaimana karakter manusia tersebut karena manusialah yang membuat menentukan bentuk hukum tersebut. Bentuk hukum yang dibuat oleh manusia tersebut dapat dilihat dari berbagai faktor yang di…….. hukum dari segi sosial seperti

·         Sosiologi

·         Antropologi

·         Psikologi

·         Ekonomi

·         Sosial

·         Budaya

Politik hukum banyak dipakai dalam posisi pembuat UU dan dalam pembuat Undang-Undang ini terdapat dua metode

·         Idealis

yaitu : nilai-nilai yang terdapat didalam masyarakat tetapi ditrasfer didalam hukum.

·         Sosiologis

yaitu :  Sosiologis yaitu ekonomi masyarakat.

Kedua metode ini disebutkan sebagai “karakter hukum” yang merupakan “karakter manusia” namun hukum bisa berubah karena manusia berubah juga.

PERKEMBANGAN ILMU POLITIK

Apabila ilmu politik dipandang semata-mata sebagai salah satu cabang ilmu sosial yang memiliki dasar rangka fokus serta ruang lingkup yang sudah jelas maka dapat dikatakan bahwa :

“Ilmu politik masih muda usianya karena baru lahir pada akhir abad ke 19”

Pada tahap itu ilmu politik berkembang sangat pesat berdampingan dengan cabang-cabang ilmu sosial lainnya. Seperti :

·         Sosial

·         Antropologi

·         Psikologi

Dan dalam perkembangan ini mereka saling mempengaruhi akan tetapi apabila ilmu politik ditinjau dalam rangka yang lebih luas yaitu sebagai pembahasan secara rasional dari berbagai aspek negara dan politik, maka ilmu politik dapat dikatakan jauh lebih tua umurnya malah ia sering dinamakan ilmu sosial yang tertua di dunia.

Pada taraf perkembangan ilmu politik banyak bersandar pada sejarah dan filsafat.

                               ILMU POLITIK SEBAGAI ILMU PENGETAHUAN

Adakalanya dipersoalkan apakah ilmu politik adalah ilmu pengetahuan atau tidak dan disangsikan apakah ilmu politik memenuhi syarat sebagai ilmu pengetahuan.

Soal ini menimbulkan pertanyaan :

Apakah yang dinamakan ilmu pengetahuan itu dalam ilmu-ilmu eksakta ?

Dianggap bahwa :

Ilmu pengetahuan disusun dan diatur sekitar …. Umum yang dibuktikan kebenarannya secara …… (pengalaman)

Kalau definisi yang tersebut di atas dipakai sebagai patokan maka ilmu politik serta ilmu-ilmu sosial lainnya tidak atau memenuhi syarat oleh karena sampai sekarang belum menemukan hukum-hukum ilmiah itu.

Oleh karena itu para sarjana ilmu sosial cenderung untuk mengemukakan definisi yang lebih umum sifatnya seperti yang terlihat dalam pertemuan-pertemuan sarjana ilmu politik yang diadakan di Paris 1948 mereka berpendapat bahwa :

Ilmu pengetahuan adalah keseluruhan ilmu pengetahuan yang terkoordinasi mengenai pokok pemikiran tertentu.

Definisi yang serupa pernah dikemukakan oleh orang bidang yang mengatakan bahwa :

Ilmu adalah : Pengetahuan yang tersusun, sedangkan pengetahuan adalah : Pengamatan yang disusun secara sistematis.

Apabila perumusan-perumusan ini dipakai sebagai tebakan maka …. Bahwa ilmu politik boleh dinamakan sebagai suatu ilmu pengetahuan.

Politik adalah :

Bermacam-macam kegiatan dalam suatu sistem politik (dalam suatu negara)

Yang menyangkut :

·         Proses menentukan tujuan dari sistem itu

·         Dan melaksanakan tujuan itu

Pengambilan keputusan adalah :

Mengenai apa yang menjadi tujuan dan sistem politik itu.

Sistem politik menyangkut :

·         Seleksi antara beberapa alternative

·         Menyusun skala prioritas dari tujuan yang dipilih tersebut.

DEFINISI ILMU POLITIK

Ilmu politik adalah :

Berbagai kegiatan dari negara tersangkut proses menerangkan tujuan dan melaksanakan tujuan tersebut.

Untuk menentukan tujuan tersebut para pihak yang berkuasa biasanya mencapai tujuan ini dalam hal pengambilan keputusan dalam hal yaitu :

·         Mengenai apa yang menjadi tujuan

·         Seleksi dari beberapa alternatif

·         Penyusunan skala prioritas

Tujuan ini berfungsi untuk kesejahteraan umum yang mempunyai wewenang (kekuasaan)

DEFINISI ILMU POLITIK

Jika dianggap bahwa ilmu politik mempelajari politik maka perlu kiranya dibahas dahulu tentang politik tersebut dalam kepustakaan ilmu politik ada bermacam-macam definisi mengenai politik tersebut. Pada umumnya dapat dikatakan bahwa :

Ilmu Politik adalah bermacam-macam kegiatan dalam suatu sistem politik (negara) yang menyangkut proses menentukan tujuan-tujuan dari sistem dan melaksanakan tujuan-tujuan itu.

Pengambilan keputusan mengenai apakah yang menjadi tujuan dari sistem politik itu menyangkut efeksi antara beberapa alternatif dan penyusunan skala prioritas dari tujuan-tujuan yang telah dipilih itu.

Untuk melaksanakan tujuan-tujuan tentu ditemukan kebijaksanaan umum yang menyangkut pengaturan-pengaturan pembahagian dari sumber-sumber yang ada. Politik selalu menyangkut tujuan-tujuan dari seluruh masyarakat bukan tujuan pribadi seseorang.

Perbedaan dalam defonist yang kita jumpai disebabkan karena setiap sarjana meneropong hanya satu aspek / unsur dari politik saja. Unsur itu diperkirakan sebagai konsep pokok yang dipakainya untuk meneropong unsur-unsur lainnya dari uraian di atas teranglah bahwa konsep-konsep pokok itu adalah :

·         Negara

·         Kekuasaan

·         Pengambilan keputusan

·         Kebijaksanaan umum

·         Pembagian/dekorasi

NEGARA

Pengertian politik dapat dilihat dari segi negara politik dalam negara adalah : Suatu organisasi dalam suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan tertinggi yang sah dan yang ditaati oleh rakyatnya.

Sarjana-sarjana yang menekankan “Negara sebagai inci politik menemukan perhatiannya pada lembaga-lembaga kenegaraan serta bersifat normal.

Menurut Roses F Sutan

Ilmu politik adalah :

Mempelajari negara tujuan-tujuan negara, dan lembaga-lembaga yang  akan melaksanakan tujuan-tujuan itu. Hubungan negara dengan warga negaranya serta dengan negara-negara lain.

Menurut J. BARENS (Buku Ilmu Politik)

Ilmu politik adalah :

Ilmu yang mempelajari kehidupan negara yang merupakan bahagian dari kehidupan masyarakat, ilmu politik mempelajari negara-negara itu melakukan tugas-tugasnya.

KEKUASAAN

Pengertian ilmu politik dilihat dari segi kekuasaan yaitu :

Ilmu politik adalah :

Kemampuan seorang / suatu kelompok untuk mempengaruhi tingkah laku orang / kelompok lain sesuai dengan keinginan si pelaku.

Sarjana-sarjana yang melihat kekuasaan sebagai inti dari politik beranggapan bahwa :

·         Politik adalah :

Bahwa keinginan yang menyangkut nasabah merebutkan dan mempertahankan kekuasaan.

Biasanya dianggap bahwa :

Perjuangan kekuasaan ini mempunyai tujuan yang menyangkut kepada seluruh masyarakat.

Menurut Harold D. Aswer

1.    Politik mempelajari :

Pembentukan dan pembahagian kekuasaan

Menurut UU Rokson

Ilmu politik mempelajari :

Þ     Kekuasaan dalam masyarakat yaitu meliputi sifat hakikat dasar, proses-proses, ruang lingkup dan hasil-hasil.

Jadi faktor seorang sarjana Ilmu Politik tertuju pada :

·         Perjuangan untuk mencapai/mempertahankan kekuasaan melaksanakan kekuasaan/pengaruh orang lain/ menentang pelaksanaan kekuasaan itu.

Menurut K Fleathein

Ilmu politik adalah :

Ilmu sosial yang khusus mempelajari sifat dan tujuan dari negara sejauh negara merupakan organisasi kekuasaan, beserta sifat dan tujuan dari gejala-gejala kekuasaan lain yang tak resmi yang dapat mempengaruhi negara

PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Membuat pilihan dari beberapa alternatif

Proses yang terjadi

Sampai tujuan tersebut dicapai

Sebagai konsep pokok yaitu :

Keputusan yang diambil secara kolektif

Untuk menjadi tujuan masyarakat

Keputusan adalah :

Membuat pilihan diantara beberapa otomitif :

Pengambilan keputusan

Menuju pada proses yang terjadi sampai  keputusan tercapai

Pengambilan keputusan   sebagai  konsep pokok dari politik

Menyangkut keputusan yang diambil secara kolektif dan mengikat seluruh masyarakat

Keputusan-keputusan itu dapat menyangkut tujuan masyarakat dapat pula menyangkut kebijaksanaan-kebijaksanaan mencapai suatu tujuan. Setiap proses pembentuk kebijaksanaan umum/kebijaksanaan pemerintah adalah hasil dari suatu proses.

Mengambil keputusan yaitu:

Memilih dari beberapa alternatif yang akhirnya ditetapkan sebagai kebijaksanaan pemerintah.

Misalnya : Jika Indonesia memutuskan untuk memberi prioritas kepada pengembangan pertanian maka ini merupakan keputusan yang diambil sesudah mempelajari  beberapa alternatif lainnya.

Mis : Memprioritaskan pendidikan atau memprioritaskan industri.

Jadi politik adalah :

Pengambilan keputusan kolektif dan pembuatan kebijaksanaan umum untuk masyarakat seluruhnya.

Menurut Jayoe Mitohell

Dalam bukunya “Politica Analisis and Public Politik adalah :

Pengambilan keputusan kolektif / pembuatan kebijaksanaan umum untuk masyarakat seluruhnya.


KEBIJAKSANAAN UMUM

 

Menurut David Gaston

Ilmu Politik adalah :

Suatu studi mengenai terbentuknya kebijaksanaan umum kehidupan politik mencakup bermacam-macam, kegiatan yang mempengaruhi kebijaksanaan dari pihak yang berwenang. Yang diterima untuk suatu masyarakat yang mempengaruhi secara untuk melaksanakan kebijaksanaan itu.

PEMBAGIAN ALOKASI

Adalah :

Pembagian dan penjelasan dari nilai-nilai dalam masyarakat

Gejala-gejala yang menekankan pembagian dan alokasi beranggapan :

Bahwa :

Politik adalah :

Pembagian dan mengakolasikan nilai-nilai secara lengkap

Menurut Harold Laswell

Politik adalah :

Siapa mendapat apa, kapan dan dimana

                               

                                POLITIK HUKUM KEBIJAKSANAAN PUBLIK

Kebijaksanaan Publik

Istilah

Persamaan / bergantian

Menurut Priogda dia membedakan atas 2 yaitu :

Kebijaksanaan :

·         Se rangkaian tindakan

·         Yang direncanakan, berbentuk hukum

·         Mencapai tujuan

Kebijakan :

·         Tindakan seketika karena kondisi dihadap

·         Berdasarkan wewenang (Fres er mesten)

Berupa orientasi yang dapat berupa

……………………………………….

…………………………….

Rangkaian konsep / asas

·         Menjadi garis besar                                        Etimologi

·         Dalam rencana dalam suatu pekerjaan

Politik hukum yaitu

                                                                        Berarti kebijaksanaan umum

1.    DEFINISI POLITIK HUKUM

Menurut Priston Wahjono (Ind Negara berdasarkan atas hukum)

Politik hukum adalah :

Sebagai kebijakan dasar yang menentukan arah bentuk maupun isi dari hukum yang akan dibentuk.

Definisi ini masih bersifat abstrak yang dilengkapi kemudian dalam sebuah artikel yang berjudul; “menyelidik proses terbentuknya per UU an”

Politik Hukum adalah :

Kebijakan penyelenggara negara tentang apa yang menjadi kriteria-kriteria untuk menghukumkan.

Dalam hal kebijakan tersebut dapat berkaitan dengan :

·         Pembentukan Hukum

·         Penerapan hukum

·         Serta pengakuan hukum sendiri.

Dari kedua definisi diatas dapat disimpulkan bahwa :

Politik hukum :

Kebijakan penyelenggara negara yang bersifat mendasar dalam menentukan arah bentuk, maupun isi dari hukum yang akan dibentuk dan tentang apa yang dijanjikan. Kriteria untuk menghukumkan sesuatu.

Ø  Menurut Tengku M. Radhie (Pembaharuan, politik hukum) dalam rangka pembangunan negara)

Mendefinisikan politik hukum :

Sebagai suatu penyatuan kehendak penguasa / negara mengenai hukum yang berlaku di wilayahnya dan mengenai arah perkembangan hukum yang dibangun.

Ø  Menurut

Politik hukum adalah :

Kebijakan dari negara melalui badan-badan negara yang berwenang untuk menetapkan kesulitan-kesulitan yang dikehendaki yang diperkirakan akan digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat untuk mencapai apa yang dicita-citakan dalam bukunya yang berjudul hukum dan hukum pidana.

Dijelaskan politik hukum :

Usaha-usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi serta sesuatu.

Tugas :

PENGERTIAN POLITIK HUKUM MENURUT SARJANA :

Ø  Menurut Abdul Hakim Garuda Nusantara

Politik hukum nasional dapat diartikan :

Sebagai kebijakan hukum / legal policy yang hendak diterapkan / dilaksanakan secara nasional atau suatu pemerintah negara tertentu.

Politik hukum nasional bisa meliputi

·         Pelaksanaan ketentuan hukum yang telah ada secara konsisten

·         Pembaharuan hukum yang intinya adalah :

Pembaharuan terhadap ketentuan hukum yang telah ada dan yang dianggap usah dan penciptaan terhadap ketentuan hukum yang baru yang diperlukan untk memenuhi tuntutan perkembangan yang terjadi dalam masyarakat.

·         Penegakan fungsi lembaga penegak / pelaksanan hukum dan pembinaan anggotanya.

·         Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat menurut persepsi kelompok elit pengambil kebijakan.

Apabila diperhatikan definisi politik hukum dari Garuda Reserca tersebut maka ia merupakan definisi politik hukum yang paling komprehensif diantara definisi politik hukum dipaparkan sebelumnya Þ ini disebabkan karena ia menjelaskan secara gamlang wilayah kerja politik hukum yang meliputi :

1.    Teritorial berlakunya politik hukum

2.    Proses pembaharuan dan pembuatan hukum yang mengarah kepada sikap krisis terhadap hukum yang berdimensi ius konstitutum dan menciptakan hukum yang berfimensi ius contituentdum.

Jadi politik hukum adalah :

Þ     Kebijakan dasar penyelenggaraan negara dalam bidang hukum yang akan sedang dan telah berlaku yang bersumber dari nilai-nilai yang berlaku dimasyarakat untuk mencapai tujuan negara yang dicita-citakan.

POLITIK HUKUM NASIONAL

a.    Pengertian Politik Hukum Nasional

Politik hukum nasional adalah :

Þ     Kebijakan dasar penyelenggara negara dalam bidang hukum yang akan sedang dan telah berlaku yang bersumber dari nilai-nilai yang berlaku di dalam masyarakat untuk mencapai tujuan negara yang dicita-citakan.

Adapun tata nasional diartikan sebagai berikut :

Wilayah berlakunya politik hukum itu.

b.    Sistem politik hukum nasional

Sistem hukum nasional terbentuk dari dua istilah :

·         Sistem

·         Hukum nasional

Sistem

Diadaptasi dari bahasa Yunani, systema yang berarti :

Secara keseluruhan yang tersusun dari sekian banyak bagian.

Dalam Bahasa Inggris sistem mengandung arti :

·         Susunan suatu jaringan

Jadi dengan kata lain istilah sistem itu mengandung arti :

·         Sehimpunan bagian / komponen yang saling berhubungan secara teratur dan merupakan satu keseluruhan.

Adapun hukum nasional adalah :

Þ Hukum/persatuan penyaluran yang didasarkan pada ideologi dan konstitusional negara yaitu Pancasila dan UUD 1945

Hukum nasional adalah :

Þ     Tidak lain selain hukum yang bersumber dari nilai-nilai budaya bangsa yang sudah lama sudah ada dan berkembang sekarang.

Dalam rangka hukum membangun sistem hukum nasional pemerintah menetapkan kebijakan untuk memanfaatkan dan sistem hukum yang eksis di Indonesia.

·         Adat

·         Islam

·         Barat / sebagai bahan bakunya

Pada ………… kolonial Belanda ketiga (3) sistem hukum itu kerap diterapkan sebagai sistem-sistem hukum yang saling bermusuhan. Kondisi konflik tersebut tidak terjadi secara alami tetapi sengaja diciptakan oleh pihak penjajahan. Konflik nilai sistem tersebut ditimbulkan dengan sengaja sesuai dengan politik kolonial saat itu sampai sekarang sangat sulitlah menghapus konflik itu secara memuaskan.

Itulah sebabnya Indonesia dalam tahap pembangunan hukum nasional masih dalam tahap mencari konsep hukum nasional yang masih benar-benar dapat menjunjung usaha serta harapan yang sedang membangun.

Indonesia belum memiliki sistem hukum nasional yang baru karena :

Indonesia belum mempunyai konsep untuk membentuk hukum nasional yang baru tersebut.

*    Menurut Arif Sidarta

Ia mengusulkan, tata hukum ras Indonesia harus mengandung ciri-ciri

-          Berwawasan kebangsaan dan berwawasan nusantara

-          Mampu mengakomodasi kesadaran hukum kelompok etnis kebenaran dan keyakinan keagamaan.

-          Sejauh ………. terbentuk tertulis dan ternifikasi

-          Bersifat nasional yang mencakup rasioditas efektif nasional kewajaran, nasional kaedah-kaedah nilai

-          Aturan prosedural yang menjamin transportasi yang memungkinkan koefision nasional terhadap proses pengambilan putusan oleh pemerintah.

-          Responsif terhadap perkembangan aspirasi masyarakat

Senada usulan di atas adalah hasil seminar tentang hukum nasional di fakultas hukum nasional “Merekomendasikan hukum nasional yang sedang dibangun haruslah :

·         Berlandaskan Pancasila (filosofis) UUD 1945 (Konstitusional)

·         Berfungsi mengayomi, menciptakan ketertiban sosial, mendukung pelaksanaan pembangunan dan mengamankan hasil-hasil dari pembangunan.

c.    HUKUM DEMOKRASI RESPONSIF

……

d.    KARAKTER PRODUK HUKUM

Yaitu :

Sifat atau watak yang diidentifikasi memaksa yang tidak berlaku surat serta berlaku umum.

Karakter produk hukum ini terbagi atas 2 yaitu :

·         Imparetif                   :  Hukum yang harus ditaati bersifat mengikat dan memaksa

·         Fakultatif                  :  Hukum yang tidak aspiori namun / tetapi melengkapi atau mensubsidi.

HUKUM OTONOM HUKUM MENINDAS

Menurut Nomet dan Soznick

Hukum otonom dan hukum menindas berkaitan erta dengan bagaimana hubungan hukum dan penindasan.

Dikatakannya :

Masuknya pemerintah ke dalam bola yang bersifat menindas melalui hukum berhubungan erat dengan masalah kemiskinan sumber daya pada elit pemerintah.

Penggunaan kekuasaan yang bersifat menindas terdapat pada masyarakat yang masih berada pada tahap pembentukan tatanan politik tertentu.

Hukum berkaitan erat dengan kekuasaan, tata hukum tidak makin erat jika tidak terikat pada suatu tata tertentu yang menyebabkan hukum mengefektifkan kekuasaan.

Jika demikian maka pihak yang berkuasa dengan baju otoritasnya mempunyai kewenangan yang sah menuntut warga negara. Agar mematuhi kekuasaan yang bertahta.

Penggunaan kekuasaan itu bisa melahirkan karakter hukum yang menindas dan karakter hukum yang otonom.

KONFISURANSI POLITIK

PRODUK HUKUM

Hukum sebagai produk politik indikator :

Proses pembuatan sifat dan fungsinya kemungkinan / penafsiran

Dipandang sebagai : Fontulasi yuridis :

    • Dari kehendak politik
    • Yang saling perinteraksi dan bersidang

Konfigurasi politik tertentu :

·         Akan melahirkan

·         Produk hukum

·         Karakter hukum

KONSEP DEMOKRASI MODERN

Konsep Demokrasi Modern

Kebijakan publik tidaklah berarti :

Utusan fikiran  / pendapat dari pejabat yang mewakili rakyatnya.

Tetapi pendapat / opini publik memper ……….  kebijakan publik.

Orientasinya kepada politik.

Kebijaksanaan :

Usaha untuk mencapai tujuan tertentu dalam kurun waktu tertentu

Tujuannya untuk kepentingan umum

Masyarakat modern

Tingkat teknologi / industri tinggi

Tidak terlepas dari masalah sosial

Ex :

-          Lingkungan

-          Sumber daya

-          Pengangguran

-          Agenda tetap pemerintah

Untuk dapat menyelesaikan dibuat dalam kebijaksanaan pemerintah.

HAM & Humanieter

Posted: 23/04/2011 in semester 5

11-Maret 2008

Ham menyangkut semua hal dalam aspek kehidupan manusia misalnya :

  1. aspek social
  2. aspek hokum
  3. aspek politik
  4. aspek agama
  5. aspek budaya

Pelanggaran HAM tsb sering terjadi dalam kehidupan manusia namun dalam hal ini kita tidak sadar karena telah melakukan pelanggaran terhadap HAM tsb.

Pendiskriminasian terhadap HAM ini dimata Allh tidak ada karena antara manusia yang satu dengan yang lain sama derajatnya, namun dengan berjalannya kehidupan pendiskriminasian tehadap HAM muncul diantaranya :

Ex  :     Diskriminasi warna kulit di Afrika

            Perbudakan-Perbudakan

HAM Adalah  :

Hak pokok atas hak dasar manusia yang telah dibawa sejak lahir yang diberikan oleh Allah yang bersifat suci dan tidak boleh dilanggar oleh siapapun juga

Pelanggaran terhadap HAM tidak terlepas dari tingkah laku manusia

EX  :  Nafsu

Pengaturan HAM dalam UUD’45

  1. Alinea 1

Alenia 2

Alenia 3

Alenia 4

  1. Batang Tubuh

Pasal 27 – 34

Pengertian HAM lebih Luas dari pada pengertian kewarganegaraannya baik ruang lingkupnya maupun segala bidangnya.

1 April 2008

Pemakaian istilah bila ditinjau dari ruang lingkup berlakunya aturan Mengenai “Hak asasi Manusia” istilah HAM punya ruang lingkup luas terlepas dari perbedaan agama, suku, kebangsaan, kewarganegaraan dan kebudayaan

ARTINYA

Pemberlakuan Hak2 asasi dalam aturan sama sekali tidak adanya perbedaan antara manusia yang satu dengan yang lain, sementara hak manusia hak warga Negara punya ruang lingkup sempit yang berlaku pada suatu negara tertentu bagi warga negaranya

Peristilahan tersebut dapat ditemukan dalam konstitusi dan UUD mengatur warga negaranya  ex  :  UUD’45

Adanya pengaturan tentang hak2 asasi manusia tercantum di beberapa pasal dalam kalimat    “ Tiap2 warga Negara atau setiap warga Negara”

Pengertiah Ham

1.      Dalam arti luas

Berlaku universal atau tidak ada diskriminasi ras,budaya, agama, kewarga negaraan, dan lain-lain.

2.    Dalam arti sempit

Khusus warga Negara tertentu

Ex. UUD’45 atau konstitusi, terdapat dalam pasal-pasal tiap- tiap warga Negara

Walaupun secara formal seluruh negara – negara mengakui perlindungan terhadap HAM namun pelaksanaannya bermacam ragam corak dan bentuknya. Ini bersumber dari pola penafsiran dan persepsi penguasa terhadap hak – hak pokok manusia, yang lebih penting dengan adanya pengakuan secara formal juga yang lebih penting sudah menjadi indikasi bahwa pemerintah berkeinginan bertindak secara legal dan berusaha mempersempit sekecil mungkin terjadinya pelanggaran HAM.

Pengertian HAM

1.    UMAR SENO AJI

HAM adalah hak yang melekat pada martabat manusia sebagai insan ciptaan Allah YME, misalnya hak hidup, kekebasan keselamatan dan kesamaan, yang sifatnya tidak boleh di langgar oleh siapapun.

2.    DARJI DARMO DIHARJO

HAM adalah hak dasar atau hak pokok yang dibawa oleh manusia sejak lahir sebagai anugerah Tuhan YME hak asasi ini menjadi dasar dari pada hak – hak dan kewajiban.

3.    JOKO PRAKOSO

HAM adalah semua hak – hak yang dimiliki oleh setiap manusia yang hidup didunia ini menurut kodratnya yang melekat tidak dapat dipisahkan dari pada hakekatnya sehingga bersifat suci.

Dari beberapa pengertian diatas didalamnya mencakup beberapa anasir atau unsure  :

1.      Merupakan anugerah tuhan yang maha esa,

2.      melekat pada diri manusia sejak ia lahir

3.      bersifat suci tidak dapat dirampas

4.      Tidak dapat diganggu oleh siapapun juga

Dari keempat unsure tsb diatas dapat ditarik kesimpulan tentang definisi HAM yaitu  :

Hak dasar dari seorang yang diperoleh secara alami/kodrat dari tuhan yang maha esa yang melekat sejak lahir, karena merupakan anugerah dari tuhan yang maha esa maka hak ini bersifat suci dan karena suci maka tidak dapat diganggu dan dirampas oleh siapapun.

Ham merupakan Anugerah dari tuhan yang maha esa pada setiap hamba nya yang tidak boleh dilanggar tanpa memandang aksesori yang ada pada dirinya, kapan saja dan dimana saja.

Tetapi dalam sejarah hidup manusia adanya hal kontatersier dari maksud luhur HAM itu antara lain  :

  1. Manusia diperjual belikan, sebagai budak, turunan budak, juga menjadi budak. Pengertiannya manusia mempunyai hak yang sama jadi manusia tidak dapat diperjual belikan
  2. Memperlakukan orang seperti robot yang hanya bekerja sebagaimana diperintahkan oleh tuannya atau rajanya, tidak boleh berfikiran bebas, dan berbuat bebas
  3. Pengertiannya Dimana seseorang dengan kekuasaannya melakukan pengekangan atau pembelengguan terhadap orang lain.Dalam kondisi sekarang hal tersebut
  4. Membebankan pajak sesuka hatinya kepada rakyat
  5. Pemberian gelar yang bagus pada turunan raja atau bangsawan, pemimpin agama dilengkapi hak istimewa tanpa kewajiban apapun
  6. Adanya jurang pemisah antara penjajah dengan bangsa terjajah

Pengertiannya bangsa penjajah merasa bangsa yang dijajahnya lebih rendah sehingga tidak dapat bertemu antara penjajah dengan yang dijajah.

Kalau kita berbicara tentang HAM timbul dalam pikiran Hak2 dan kewajiban asasi manusia, manusia tidah hanya boleh teringat akan hak sendiri tetapi juga menyadari akan kewajiban yang harus dipenuhi dalam pergaulan hidup bermasyarakat.

Kewajiban Asasi selayaknya dipenuhi baru kemudian menuntut hak dalam masyarakat yang individualis dengan sistim liberalisme ada kecenderungan pelaksanaan HAM berlebihan tanpa ada pembatasan didasari pada kebebasan sebaliknya masyarakat Yang Kolektif dengan system totaliter HAM dianggap sebagai Objek bukan subjek.

HAM tidak dpat dituntut secara mutlak karena penuntutan itu berarti melanggar hak asasi orang lain mempunyai hak dan mempergunakan hak adalah 2 perkara yang berbeda wujudnya.

Mempergunakan Hak kepentingan orang lain dan nasional tidak boleh dilengahkan oleh karena itu pelaksanaan HAM harus dibatasi dengan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh penyelengaraan Negara diantaranya :

1.      kebebasan menyatakan pendapat tetapi pendapat yang bertanggung jawab

Menyatakan pendapat dari person (perorangan) baik secara tertulis maupun tidak tertulis, pendapat yang bertanggung jawab sesuai yang termaktup dalam UUD’45 pasal 28.

2.      Kebebasan memeluk agama tetapi tidak bebas untuk tidak beragama

Termaktup dalam UUD’45 pasal 29  dan piagam jakarta 22 juni 1945

3.      Kebebasan bergerak tetapi bergerak tidak untuk bertentangan dengan peraturan yang ada

4.      Hak untuk ikut serta dalam pemerintahan berarti harus memenuhi persyaratan dan kemampuan untuk itu.

Contoh  :

1.      Hak pilih aktif.

Dipilih dan memilih ex  :  Warga negara

2.      Hal pilih Pasif.

Memilih  Ex  : Pegawai negeri sipil

Di zaman Orba Pelanggaran Ham  dari hak ini bisa dilihat jika dalam suatu daerah, partai dari pemerintah yang sedang berkuasa kalah, maka daerah tersebut jauh tertinggal kemajuannya dari daerah dimana partai dari penguasa menang.

5.      Hak untuk memiliki, membeli, menjual dan memanfaatkan sesuatu diperbolehkan secara legal

6.      Hak untuk memiliki pendidikan berarti tersimpul pula kewajiban melaksanakan kewajiban

Hak untuk memiliki pendidikan Dalam masa kini terutama di Indonesia sangat tertinggal jauh dari negara2 lain, untuk mengejar ketinggalan dari negara lain maka pendidikan di Indonesia perlu ditingkatkan dan pendidikan menjadi suatu kewajiban bagi setiap warga negara di Indonesia.

Pada asasnya manusia adalah sama tanpa melihat perbedaan2. Perbedaan bukanlah bertujuan untuk memisahkan menggolongkan, mengklasifikasikan, melainkan untuk saling mengisi, memberi, dan menerima antara sesame manusia.

Hak2 yang ada tidak bisa semaunya dipergunakan oleh karena itu dengan adanya UUD’45 sebagai pembatas maka hak2 yang ada pada manusia menjadi bertanggung jawab karena hak orang lain terdapat di dalamnya.

Analisa

Hak tidak dapat dituntut secara mutlak karena penuntutan merupakan pelanggaran hak asasi orang lain jadi yang dapat membatasi adalah Undang-Undang

8 April 2008

Sebagian catatan merupakan keterangan dari catatan 1 April 2008

Pengertian Pasal 34 UUD’45 Adalah  :

Suatu jaminan bagi fakir miskin dan anak terlantar dari negara atau pemerintah untuk dapat hidup layak sebagai mana mestinya.


15 April 2008

Klasifikasi HAM

Sebagaimana diketahui HAM merupakan hak dasar yang melekat pada diri seseorang semenjak ia lahir dan tidak boleh dilanggar oleh siapapun juga.

Pengertian HAM

Hak yang dimiliki, diperoleh dan dibawa bersama dengan kelahiran atau kehadirannya di dalam kehidupan masyarakat.

Hak2 tersebut dimiliki tanpa perbedaan atas dasar bangsa, ras atau kelamin dan karena itu bersifat asasi serta universal

HAM ada 3 menurut John Locke (1632-1704)

1.      Hak untuk hidup

2.      Hak untuk kemerdekaan hidup

3.      Hak milik

Pada tahun 1941 oleh Rosevelt mengembang HAM itu dengan konsep kebebasan

1.      kebebasan berpendapat

2.      Kebebasan beragama

3.      kebebasan dari keterikatan

4.      kebebasan dari kekurangan

Dalam prakteknya sekarang HAM tersebut banyak sekali di langgar, adanya diskriminasi dan lain2 semacamnya.

Dasar Hukum pemberian Perlindungan HAM

1.      Perjanjian tentang hak2 sipil & Politik

2.      Perjanjian Tentang hak2 Ekonomi, sosial budaya

Dari konvensi tersebut maka dapat dilihat klasifikasi HAM tersebut Yaitu :

1.      Hak asasi Pribadi, antara lain  :

-   Kebebasan menyatakan pendapat

-   Kebebasan memeluk Agama

-   Kebebasan bergerak

2.      Hak2 Asasi Ekonomi, meliputi  :

-   hak untuk memiliki

-   Hak untuk memilih

-   Hak untuk menjual

-   Hak untuk memanfaatkan sesuatu benda

3.      Hak untuk dapat perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan

4.      Hak asasi politik yaitu  :

-   Hak memilih dan dipilih dalam pemilu

-   Hak untuk ikut serta dalalm pemerintahan

-   Hak mendirikan parpol

5.      Hak asasi Sosial & Kebudayaan

-   Hak untuk memiliki pendidikan

-   Hak untuk menikmati kesenian, kebudayaan

6.      Hak asasi untuk mendapatkan perlakuan tata cara Peradilan

-   Tata Cara penggeledahan

-   Tata cara Penangkapan dalam sistim hukum pidana

10 Hak menurut UU No 9 Tahun 1999

1.      Hak untuk hidup

2.      Hak untuk berkembang

3.      Hak untuk mengembangkan diri

4.      Hak untuk memperoleh keadilan

5.      Hak atas kebebasan pribadi

6.      Hak asasi rasa aman

7.      Hak atas kesejahteraan

8.      Hak atas ikut serta dalam pemerintahan

9.      Hak wanita

10.    Hak hidup

22 April 2008

Pelanggaran terhadap HAM itu dapat kita lihat dalam prakteknya di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Hak yang diberikan oleh tuhan  :

1.      Hak untuk hidup

2.      Hak untuk beragama

Pada Zaman Yunani

Agama ditentukan olehraja

Abad Pertengahan

Hanya ada 1 agama yaitu kristen yang menentukan agama itu adalah raja, selain dari agama kristen tidak boleh ada.

1948 pengakuan menyeluruh tentang HAM yang tertuang dalam Deklarasi of Independen

Tahun 1966 ditetapkannya konvenan international


30 April 2008

PELAKSANAAN HAM DALAM PANCASILA & UUD’45

I.              Hubungan Pancasila dengan UUD’45

1.    Pembukaan UUD 1945 Alenia 4 memuat sila-sila dari Pancasila.

2.    Pembukaan UUD 1945 merupakan pokok-pokok pikiran yang meliputi suasana kebatinan UUD 1945 & Perwujudan cita-cita hukum dasar negara.

3.    Pokok-pokok pikiran tersebut di jelaskan dalam pasal-pasal UUD 1945

4.    Suasana kebatinanUUD 1945 & cita-cita hukum UUD’45 bersumber atau dijiwai oleh falsafah Pancasila dengan demikian pembukaan UUD 1945 memiliki hubungan satu kesatuan dengan pasal-pasalnya

5.    Nilai-nilai pembukaan UUD’45 hrus menjunjung tinggi maka dengan demikian pasal-pasal UUD’45 harus mengandung prinsip HAM

II.            PRINSIP HAM DALAM SILA-SILA DARI PANCASILA

1.   Sila I Ketuhanan yang maha esa

      -           Adanya pengakuan terhadap ketuhanan yang maha esa

      Melalui keyakinan beragama yang mana di Indonesia keyakinan beragamaitu telah didasari menurut agama Islam, Kristen, Protestan, bundha dan hindu.

-     Adanya jaminan untuk melaksanakan ibadah menurut agama masing-masing

-     Setiap Agama memiliki hak yang sama kedudukannya di hadapan negara.

-     Pengakuan terhadap tuhan yang maha esa berarti merupakan pengabdian dalam rangka mengikuti perintah dan larangannya.

2.   Sila II kemanusiaan yang adil dan beradap

-     Setiap orang diperlakukan secara pantas tidak boleh di siksa dan dihina

-     Kemanusiaan artinya mengakui seluruh manusia sebagai sama-sama mahlik ciptaan tuhan.

-     Segala bangsa sama derajatnya artinya adanya pengakuan kemerdekaan bagi semua bangsa dengan menolak kolonialisme dan imperialisme dengan alasan apapun dan bentuk apapun.

-     Kemanusiaan juga berarti adanya pengakuan manusia secara individu dan sebagai mahluk sosial

      *     Pengakuan manusia sebagai Individu yaitu :

Seorang manusia yang memiliki HAM dapat dinikmati dan dipertahankan oleh siapapun.

*     Pengakuan manusia sebagai mahkluk sosial

      Penggunaan HAM tidak boleh melanggar hak asasi orang lain.

     

3.    Sila III Persatuan Indonesia

-   Adanya sikap yang mengutamakan kepentingan bangsa diatas kepentingan suku, golongan dan partai.

-   Suku, golongan dan partai mempunyai kedudukan yang sama dalam negara Indonesia.

-   Adanya keseimbangan antara golongan yang I dengan golongan yang lainnya

-   Adanya sikap saling hormat menghormati antara golongan, suku dan partai

-   Adanya kesadaran persatuan merupakan upaya adanya jaminan perlindungan HAM

4.    Sila IV Kerakyatan yang dipimpin oleh Hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.

-   Kerakyatan berarti :

      Kekuasaan negara berada di tangan rakyat.

-   Kedaulatan rakyat berisi pengakuan dalam harkat dan martabat manusia

-   Pengakuan akan harkat dan martabat manusia berarti :

Menghormati dan menjunjung tinggi segala hak asasi yang melekat padanya.

-   Kedaulatan rakyat disalurkan melalui lembaga legislatif

-   Perwujudan dan penyaluran aspirasi melalui lembaga legislatif maksudnya adalah :

Setiap orang berhak ikut serta dalam pemerintahan dan jabatan-jabatan negara lainnya

-   Kedaulatan rakyat bersifat musyawarah dan mufakat serta adanya tenggang rasa.

5.    Sila V Keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia

-   Wujudnya adalah melakukan kesejahteraan umum bagi seluruh anggota masyarakat.

-   Keadilan dalam sila ke V ini adalah :

      Memberikan pertimbangkan dimana hak milik berfungsi sosial.

-   Tiap orang dapat menikmati kehidupan yang layak.

-   Tiap orang memperoleh kesempatan yang sama mencari nafkah dan jaminan hidup yang layak dalam lapangan ekonomi

-   Saling hormat dan saling menghargai serta saling membantu untuk kepentingan masyarakat dan negara.

                 

6 Mei 2008

Ham dalam negara hukum/dalam penegakan hukum

Salah satu ciri khas dari negara hukum adalah adanya HAM atau pengakuan HAM

Indonesia adalah negara hukum termuat dalam  :

1.      Pasal 1 ayat 3 UUD’45

Negara indonesia adalah negara hukum

2.      Penjelasan dalam UUD 1945

Tidak lazim dalam suatu UUD atau konstitusi ditemukan dalam 7 kunci pokok dalam sistem pemerintahan negara RI

Konstitusi tertulis dan tidak tertulis

UUD    :           tertulis (bagian tertulis dari konstitusi)

UUD    :           Perubahannya istimewa

UU       :           Perubahannya Biasa.

Saat sekarang ini masalah negara hukum masih dalam perbincangan dan perhatian khalayak ramai baik dalam berita2, kalangan2 politik, perdebatan2 di dalam maupun di luar parlemen termasuk juga melalui Pers sering di temukan istilah negara hukum, istilah ini sudah menjadi pokok pikiran para filosof sejak berabad-abad, sebaiknya suatu negara berdasarkan atas hukum hal ini telah digambarkan oleh :

1.   Plato dalam bukunya nomoi,

2.   Immanuel khan memaparkan prinsip2 negara hukum (formil),

3.   Yulius stahl prinsip hukum negara materil

sudah berabad-abad lamanya orang memikirkan cita-cita negara hukum, dikatakan sebagai cita-cita istilah negara hukum baru tampil kepermukaan abad ke 19.  sejak abad itu pengertian negara hukum mengalami berbagai perubahan negara hukum lebih dipandang sebagai pelajaran tentang kedaulatan parlemen menurut mereka negara hukum adalah negara yang seluruh didasarkan, diatur oleh UU yang telah ditetapkan semula

Dengan menelurusi teori TRIAS POLITICA timbul berbagai macam pendapat mengenai sifat negara hukum.

Ada pendapat mengatakan  :

  1. Bahwa suatu negara hanya dapat disebut sebagai negara hukum manakala negara itu mengurangi hak2 dasar warga negaranya berdasarkan ketentuan per UU-an.
  2. bahwa yang menjadi syarat pokok ialah kebebasan pengadilan, kebebasan melakukan kontrol sosial terhadap segala tindakan dari alat2 kekuasaan negara.

Secara umum syarat utama negara hukum

1.      Pengakuan Ham

2.      Peradilan bebas

3.      Asas legalitas

Delik-delik dalam KUHP

Posted: 23/04/2011 in semester 5

DELIK– DELIK DALAM KUHP


Hukum Pidana :

  – Materil

                                – Formil

Suruhan

                  – Larangan

Materil : –     Perbuatan apa

-       Oleh siapa

-       Apa hukuman

KUHP Terdapat 3 buku :        1. Buku I ———–à Ketentuan umum

                                                2. Buku II ———-à Kejahatan

                                                3. Buku III ———à Pelanggaran

v  Perbuatan pidana  

Unsur – unsur :

v  Objektif :

- ada perbuatan :  berbuat

      tidak berbuat

-   Melanggar UU

-   Ancaman hukuman

v  Subjektif :

-       Manusia

-       Kesalahan

-       Mampu mempertanggungjawabkan

HUKUM PIDANA :

·                     Delik – delik :

-       Perbuatan Pidana

-       Peristiwa Pidana

-       Tindak Pidana

·                     Delik :

-       Dollus ——–à Sengaja, yaitu perbuatan yang sengaja kita kehendaki dan akibatnya juga dikehendaki.

Contoh : mengambil barang orang, akibatnya kita menguasai barang tersebut

-       Culpa ——–à Kelalaian / tanpa sengaja, yaitu perbuatan yang tidak dikehendaki dan akibatnya tidak kita kehendaki.

·                     Delik :

-       Materil ——-à yang dilarang dari segi pelarangannya, yang dilarang adalah akibatnya.

Contoh : membunuh orang yang mengakibatkan orang itu mati pasal 338 dan 340.

-       Formil ——–à yang dilarang adalah perbuatannya, cara perbuatannya yang dilarang

KEJAHATAN  adalah Perbuatan yang merugikan diri sendiri dan orang lain yang timbul dari dalam hati sipelaku.

Kejahatan merupakan Recht delicten

Tindak pidana umum memuat dasar – dasar / prinsip – prinsip yang mempunyai kesamaan pasa semua perbuatan yang dapat dihukum, sedangkan bagian khusus memuat perincian dan perumusan perbuatan yang dapat dihukum serta ancaman hukumannya terhadap setiap perbuatan tersebut.

KUHP terdiri dari 3 buku yaitu :

1. Ketentuan umum                      pasal    1    – 103

2. Kejahatan                                  pasal    104 – 488

3. Pelanggaran                              pasal    489 – 570

Penggolongan tindak pidana dalam KUHP ada yang disebut dengan recht delicten, dan wet delicten. Recht delicten merupakan perbuatan – perbuatan yang dirasakan telah memiliki sifat tidak adil tidak wajar untuk dapat dihukum meskipun tidak terdapat dalam UU dan KUHP.

Wet delicten merupakan perbuatan – perbuatan yang dapat dihukum karena perbuatan tersebut ………………………………..

Pembagian menurut kepentingan hukum dapat digolongkan kepada 3 jenis :

  1. Kepentingan perseorangan
  2. Kepentingan masyarakat
  3. Kepentingan negara

Tindakan – tindakan terhadap :

v  KEJAHATAN

  1. Kejahatan terhadap …………………….

      Bab 1,2,3,4

  1. Kejahatan yang berhubungan dengan kekuasaan negara

      Bab 8,28

  1. Kejahatan terhadap kepentingan masyarakat

      Bab 5,6,29

  1. Kejahatan pemalsuan

      Bab 9,10,11,12

  1. Kejahatan terhadap kepentingan perseorangan, terdiri dari kejahatan terhadap jiwa

      Bab 19.

      Misal : Pembunuhan

  1. Kejahatan terhadap badan

      Bab 15,20,21

      Misal : Penganiayaan terhadap badan

  1. Kejahatan terhadap kemerdekaan

      Bab 18

      Misal : Sandra

  1. Kejahatan terhadap kehormatan

      Bab 18,16,17

      Misal : Difitnah

  1. Kejahatan terhadap kekayaan orang

      Bab 22,23,24,25,26,27,30

      Misal : Pencurian

v  PELANGGARAN

Terdapat pada buku ketiga

Terdiri dari pasal 489 – 570

Pembagian bab ini sama dengan pembagian bab 2.

Adapun pembagiannya :

  1. Pelanggaran terhadap kepentingan negara meliputi :
    1. Kedudukan negara diatur Bab 10
    2. Kekuasaan umum diatur Bab 3,8
  2. Pelanggaran terhadap kepentingan masyarakat

Diatur pada bab 1,2,9

  1. Pelanggaran terhadap kepentingan perseorangan

Diatur pada bab 5,4,6,7

Unsur – unsur yang terdapat dalam tindak pidana :

  1. Unsur objektif
  2. Unsur Subjektif

Ad.1. Unsur Objektif

            Pada umumnya terdiri dari perbuatan atau suatu akibat

Ad.2. Unsur Subjektif

            Unsur yang terdiri dari suatu kehendak atau tujuan yang terdapat jiwa seseorang unsur tersebut sengaja, niat sipelaku.

Menurut SATOCHIT, unsur tindak pidana terdiri dari :

  1. Unsur Objektif
  2. Unsur Subjektif

Unsur Objektif terdiri dari :

  1. Suatu tindak tanduk
  2. Suatu akibat tertentu
  3. Keadaan

Unsur Subjektif terdiri dari :

  1. Dapat dipertanggung jawabkan
  2. Kesalahan

Menurut R.SUSILO membagi unsur :

  1. Unsur Objektif
  2. Unsur Subjektif

Ad.1. unsur Objektif

Unsur objektif yaitu yang terdiri dari perbuatan manusia baik yang positid maupun negatif yang menyebabkan adanya pelanggaran tersebut. Akibat perbuatan manusia tersebut membahayakn kepentingan umum, yang menurut hukum pidana dapat dipidana.

Keadaan – keadaan ini bisa terdapat pada perbautan bisa juga setelah perbuatan itu dilakukan.

Sifat melawan hukum dapat dipidana, yaitu perbuatan yang bertentangan dengan UU.

Ad.2. Unsur Subjektif

Unsur yang bersifat subjektif yaitu yang terdiri dari schuld dari orang yang melanggar pidana artinya pelanggaran itu karena dapat dipertanggungjawabkan oleh sipelanggar.

PEMERASAN DAN PENGANCAMAN

Pasal 368 ———à Pemerasan

Berbunyi :  barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sediri atau orang lain atau melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan, dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan.

Pasal 368 (Pemerasan) :

Unsur – unsurnya :

                                        

v  Unsur Objektif :

  1. Memaksa orang
  2. dengan kekerasan atau ancaman kekerasan
  3. agar orang itu memberikan suatu barang yang seluruhnya atau sebahagian milik orang itu atau orang lain (Pihak III) membuat hutang meniadakan atau menghapus piutang.

v  Unsur Subjektif:

Yaitu dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.

Pasal 369 ——————à Pengancaman

Berbunyi : Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan ancaman pencemaran baik dengan lisan maupun tulisan, atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa seorang supaya memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang atau menghapuskan piutang, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

v  Unsur Objektif :

  1. Memaksa orang dengan ancaman :
    1. Menista
    2. Menista dengan surat
    3. Membuka rahasia
  2. Agar supaya orang itu :
    1. Memberikan kepadanya sesuatu barang kepunyaan orang itu atau orang lain
    2. Menghapuskan utang
    3. Membuat piutang

v  Unsur Subjektif:

Yaitu dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.

Pasal 368 —–à Pemerasan —-àancaman kekerasan —à pemaksaan —à delik biasa

Pasal 369 —–à Pengancaman –à – menista                     ———à delik aduan

                                                            – Buka rahasia

Pengancaman —à Menguntungkan diri sendiri

Contoh : Yahya Zaini dengan maria eva, dengan menggunakan foto-foto maka timbullah menista/ membuka rahasia.

Dikatakan delik aduan karena delik bisa diungkap apabila pihak yang dirugikan mengadu

Pasal 365 ayat 1 :

-       Pencurian unsurnya mengambil

-       Paksaan unsurnya Penyerahan

Persamaan pencurian dan paksaan adalah sama – sama memakai kekerasan.

Pasal 372 ———————–à Penggelapan

Berbunyi : Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.

v  Unsur Objektif :

1.Memiliki

2. barang yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain

  1. Barang itu ada padanya atau dikuasainya bukan karena kejahatan

v  Unsur Subjektif:

  1. Dengan sengaja
  2. Dengan melawan hukum

Penggelapan dalam bentuk Pemberatan Pasal 374

Berbunyi : Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.

v  Unsur  Objektif:

1.     Memenuhi unsur objektif dalam pasal 372 ditambah unsur-unsur yang memberatkan hukuman :

1.    Oleh seseorang

2.    Barang dibawah kekuasaannya karena hubungan kerja secara pribadi. Hubungan kerja dalam mata pencaharian atau profesinya memperoleh upah uang.

v  Unsur Subjektif:

Yaitu memiliki barang orang lain.

PERBEDAAN PENCURIAN & PENGGELAPAN

Pencurian                                                      Penggelapan

1. Mengambil barang orang tanpa izin           1. Mengambil/memiliki barang orang lain

    Dengan tanpa hak                                           dengan ada hak

2. Letak barang pada si korban                      2. Letak barang pada si pelaku

3. Melawan hak                                              3. Dikuasai orang dgn tidak melawan hak

Pasal 361 ——————-à Pencurian

  1. Pencurian ternak
  2. Pencurian pada waktu kebakaran, peletusan, banjir, gempa bumi atau gempa laut, peletusan gunung api, kapal karena terdampar, kecelakaan kereta api, huruhara, pemberontakan atau bahaya perang.
  3. Pencurian waktu malam dalam sebuah rumah atau di perkarangan tertutup yang ada rumahnya dilakukan oleh orang yang ada disitu, tiada dengan setahu atau tiada dengan kemauan yang berhak.
  4. Pencurian dilakukan oleh 2 orang atau lebih bersama-sama.
  5. Pencurian yang dilakukan untuk dapat masuk ketempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri itu dengan jalan membongkar, merusak atau memanjat atau memakai anak kunci langsung perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

-       Hewan ternak berarti berkuku satu atau yang memamah biak.

-       Pencurian waktu malam dalam satu rumah ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

-       Rumah adalah tempat kediaman orang atau dimana orang bertempat tinggal lebih tepat setiap tempat yang dibuat oleh sedemikian rupa untuk kediaman seseorang disamping rumah juga gerbong kereta api, perahu, kereta cepat dibuat tempat kediaman seseorang hingga setiap bangunan yang dibuat sedemikian rupa untuk tempat kediaman termasuk dalam pengertian rumah.

-       Pekarangan tertutup adalah sebidang tanah yang mempunyai tanda-tanda batas yang nyata, tanda-tanda mana menunjukkan bahwa tanah dapat dibedakan dari bidang-bidang tanah sekelilingnya tertutup tidak selalu dikelilingi dengan tembok atau pagar sebagi tanda batas, tanda-tanda bakas dapat juga terdiri atas saluran air tumpukan batu-batuan, tumbuh-tumbuhan, pagar bambu sebagai unsur juga ditetapkan bahwa didalam perkarangan tertutup itu harus berdiri suatu tempat kediaman orang.

-       Pencurian dilakukan 2 orang atau lebih secara bersama-sama.Pencurian harus dilakukan 2 orang atau lebih secara kerjasama scr fisik atau psikis.

-       Pembongkaran dan perusakan, kedua unsur ini mempunyai pengertiaan yang sama yaitu merusak hanya pembongkaran mempunyai sifat-sifat lebih besar/hebat daripada pengrusakannya. Pembongkaran juga ditujukan terhadap benda-benda yang besar perusakan terhadap barang-barang yang kecil membuat lubang dinding tembok. Rumah melepasan jendela atau pintu rumah hingga terdapat kerusakan besar, pecah atau patah termasuk unsur pembongkaran sedangkan perusakan menimbulkan perusakan kecil seperti memecah kaca pintu atau jendela merusak kunci pintu antara pembongkaran dan pengrusakan terdapat pebedaan yang garaduil saja. Kedua unsur itu menimbulkan kerusakan – kerusakan pada benda yang menimbulkan perubahan didalam suatu benda dan pada bentuk semula.

-       Pemanjatan, dalam memanjat termasuk juga :

1.     Memasuki rumah melalui lobang yang sudah ada tetapi tidak diperuntukkan untuk jalan masuk.

2.     Memasuki rumah melalui lubang yang sengaja digali,

3.     Demikian juga melalui selokan atau parit untuk penutup jalan.

Menurut pasal 99 :

  1. Memasuki rumah melalui pintu masuk, tetapi melalui lubang yang terdapat pada dinding rumah yang kebetulan rusak atau kebetulan sdang diperbaiki, lubang mana tidak diperkenankan memasuki rumah atau jendela tanpa daun jendela.
  2. Memasuki rumah dengan membuat galian lubang didalam tanah (Menggangsir).
  3. Memasuki rumah dengan melalui saluran air/parit yang dapat mengelilingi rumah itu sebagai penutup.

Pasal 100——————-à KUNCI PALSU

Dengan anak kunci palsu termasuk segala alat yang lain diperuntukkan untuk membuka kunci, penafsiran ini merupakan perluasan. Dengan diartikan segala benda atau alat yang dipergunakan untuk membuka kunci seperti sepotong kawat, paku, besi, anak kunci yang sama dengan anak kunci yang aslinya tetapi bukan anak kunci yang dipergunakan untuk membuka kunci oleh pemiliknya.

Surat palsu ——–à Surat yang asli belum diterbitkan

Pemalsuan ——–à Surat yang aslinya sudah ada

Perintah palsu adalah surat perintah yang seakan – akan dikeluarkan oleh orang yang berwenang membuatnya berdasarkan Undang – Undang.

Pakaian jabatan palsu adalah pakaian yang dipakai oleh seorang yang seakan – akan orang itu berhak atas pakaian itu menurut peraturan yang berlaku.

Pencurian, kekerasan ———à pasal 365

Perbedaan antara perbuatan dengan membuat surat palsu dan memalsu surat adalah :

Pasal 263 ————————–à Pemalsuan Surat

Ayat 1 : Barang siapamembuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah – olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun.

Ayat 2 :   Diancam dengan pidana yang sama, barng siapa dengan sengaja memakai surat palasu atau yang dipalsukan seolah – olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.

Pasal 263 adalah bahwa membuat surat palsu, sebelum perbuatan dilakukan belum ada surat, kemudian dibuat suatu surat yang isinya sebagian atau seluruhnya adalah bertentangan dengan kebenaran palsu. Tidak demikian dengan perbuatan memalsu surat. Sebelum perbuatan itu dilakukan sudah ada sebuah surat yang asli, kemudian pada surat yang asli ini, terhadap isinya termasuk tanda tangan dan nama sipembbuat asli dilakukan perbuatan memalsu yang akibatnya surat yang semula benar menjadi surat yang sebagian oleh seluruh isinya tidak benar dan bertentangan dengan kebenaran.

Pasal 365 ———————à Pencurian dengan kekerasan

Ayat 1 :   Diancam dengan pidana penjara palinglama sembilan tahun pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.

Ayat 2 :      Diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun ;

                  1). Jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, dijalan umum atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan.

                  2). Jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

                  3). Jika masuk ketempat melakukan kejahatan dengan merusak memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

                  4). Jika perbuatan mengakibatkan luka – luka berat.

Ayat 3 :      Jika perbuatan mengakibatkan kematian, maka diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

Ayat 4 :      Diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua tahun,jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu,disertai pula oleh salah satu hal yang diterangkan dalam no. 1 & 3.

Unsur – unsur pasal 365 KUHP :

v  Unsur Objektif :

1. Pencurian dengan didahului, disertai, diikuti atau kekerasan atau ancaman    kekerasan terhadap seseorang.

v        Unsur Subjektif :

Dengan maksud untuk mempersiapkan atay mempermudah pencurian itu atau jika tertangkap tangan memberi kesempatan bagi diri sendiri atau peserta lainnya dalam kejahatan itu.

Yang dikatakan dengan kekerasan adalah setiap perbuatan yang mempergunakan tenaga badan atau fisik yang tidak ringan.

Penggunaan kekerasan terwujud dalam bentuk memukul dengan sengaja, memukul dengan senjata, menyekap, mengikat, menahan., dsb.

Pasal 378 ———————à Penipuan

Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat,ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

Unsur – unsur pasal 378 KUHP :

v  Unsur Objektif :

Membujuk atau menggerakkan orang lain dengan alat pembujuk / menggerakkan :

a.    Memakai nama palsu

b.    Memakai keadaan palsu

c.    Rangkaian kata-kata bohong

d.    Tipu muslihat, dengan tujuaan agar menyerahkan sesuatu barang, membuat hutang, menghapus piutang

v        Unsur Subjektif :

a.    Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain.

b.    Dengan melawan hukum.

Pengertian nama palsu

Nama palsu adalah :

  1. Penggunaan nama yang bukan namanya sendiri tetapi nama orang lain, bahkan penggunaan nama yang tidak dimiliki oleh siapapun juga termasuk penggunaan didalam nama palsu, dalam nama ini termasuk juga nama tambahan dengan syarat yang tidak dikenal orang lain.
  2. keadaan / sifat palsu ialah pemakaian keadaan / sifat palsu. Seseorang bahwa ini ada dalam keadaan tertentu, keadaan mana memberikan hak – hak kepada seorang swasta yang mengaku anggota polisi.
  3. kemudian rangkaian kata-kata bohong disyaratkan, bahwa harus terdapat beberapa kata bohong yang diucapkan suatu kata bohong saja dianggap tidak cukup sebagai alat penggerak ataupun alat pembujuk. Rangkaian kata-kata bohong yang diucapkan secara tersusun, sehingga merupakan suatu cerita yang dapat diterima sebagai suatu yang logis dan benar jadi kata – kata itu tersusun hingga kata yang satu membenarkan atau memperkuat kata yang lainnya.
  4. tipu muslihat

adalah perbuatan – perbuatan yang dilakukan se demikian rupa hingga perbuatan – perbuatan itu menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran dari sesuatu kepada orang lain. Jadi tidak terdiri atas ucapan, tetapi atas perbuatan saja sudah dapat dianggap sebagai tipu muslihat, menunjukkan surat-surat palsu, memperlihatkan barang yang palsu.

Membujuk atau menggerakkan orang agar menyerahkan,istilah menggerakkan sebenarnya lebih tepat dipergunakan dari istilah membujuk untuk melepaskan setiap hubungan dengan penyerahan (levering) dalam pengertian hukum perdata.

Dalam perbuatan menggerakkan orang untuk menyerahkan harus di syaratkan adanya hubungan kausal antara alat penggerak itu dan penyerahan barang. Penyerahan sesuatu barang yang telah terjadi sebagai akibat penggunaan alat penggerak itu belum cukup terbukti tanpa mengemukakan pengaruh – pengaruh yang ditimbulkan karena dipergunakan alat-alat penggerak. Alat – alat itu harus pertama-tama harus menimbulkan dorongan didalam jiwa seseorang untuk menyerahkan sesuatu barang. Fisik dari korban karena penggunaan  alat penggerak, tergerak sedemikian rupa hingga orang itu melakukan penyerahan barang tanpa penggunaan alat atau cara itu korban tidak akan tergerak fisiknya dan penyerahan sesuatu tidak akan terjadi. Penggunaan cara-cara atau alat penggerak itu menciptakan sesuatu kondisi yang tepat untuk menyesatkan seseorang yang normal, hingga orang itu terperdaya karenanya.

Jadi apabila orang yang dibujuk atau digerakkan mengetahui atau memahami bahwa alat – alat penggerak/pembujuk itu tidka benar atau bertentangan dengan kebenaran maka fisiknya tidak tergerak dan karenanya ia tidak tersesar atau terperdaya, hingga dengan demikian tidak terdapat perbuatan menggerakkan atau membujuk dengan alat-alat penggerak meskipun orang itu menyerahkan barangnya.

Maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain adalah :

 Dengan maksud diartikan tujuan terdekat bila pelaku masih membutuhkan tindakan lain bila pelaku masih membutuhkan tindakan lain untuk mencapai keuntungan itu maka unsur maksud belum dapat terpenuhi. Maksud itu harus ditujukan kepada menguntungkan dengan melawan hukum, hingga pelaku harus mengetahui bahwa keuntungan yang menjadi tujuannya itu harus bersifat melawan hukum.

Syarat-syarat dari melawan hukum harus selalu dihubungkan dengan alat-alat penggerak yang digunakan, sebagaimana diketahui melawan hukum, berarti bertentangan dengan kepatutan yang berlaku didalam kehidupan masyarakat suatu keuntungan bersifat tidak wajar atau tidak patut menurut pergaulan masyarakat dapat terjadi, apabila keuntungan ini diperoleh karena penggunaan alat-alat penggerak, sebab pada keuntungan ini masih melekat kekurang patutan dari alat-alat penggerak yang dipergunakan untuk memperoleh keuntungan tadi. Jadi ada hubungan kausal antara penggunaan alat-alat peggerak dan keuntungan yang diperoleh dengan alat-alat penggerak tersebut diatas, tetap keuntungan itu akan bersifat melawan hukum.

Pengertian menguntungkan:

Menguntungkan adalah setiap perbaikan dalam posisi atau nasib kehidupan yang diperoleh atau yang akan dicapai sipelaku, pada umumnya perbaikan ini terletak didalam bidang harta kekayaan.  

PENGANIAYAAN

Terdapat pada pasal :

  1. Pasal 351, yaitu penganiayaan biasa
  2. Pasal 352, yaitu penganiayaan ringan
  3. Pasal 353, yaitu penganiayaan berat

Penganiayaan merupakan delik formil (Perbuatannya yang dilarang)

Penganiayaan diatur dalam pasal 351 yang dirumuskan sebagai dengan sengaja memberikan penderitaan badan pada orang lain dan dengan sengaja merugikan kesehatan orang lain. Doktrin menafsirkan penganiayaan sebagai berikut :

Setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau lupa kepada orang lain, luka terdapat apabila ada perubahan dalam bentuk badan manusia yang berlainan dengan bentuk semula sedangkan rasa sakit hanya cukup bahwa orang lain merasa sakit tanpa unsur dengan sengaja harus meliputi tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain, menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain merupakan tujuan atau kehendak dari sipelaku. Kehendak atau tujuan harus disimpulkan dari perbuatan yang dapat disimpulkan dari sifat dari perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit atau luka. Dalam hal ini harus ada sentuhan badan pada orang lain yang dengan sendirinya menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang itu. Misalnya memukul, menendang, dsb.

Disamping itu seperti mendorong, memegang dengan keras bersifat materil yang termasuk kwalifikasi penganiayaan. Apabila akibat rasa sakit atau luka timbul sebagai tujuan.

Pembuktian atas penganiayaan adalah cukup apabila termuat bahwa pelaku telah dengan sengaja melakukan perbuatan – perbuatan tertentu yang dapat menimbulkan rasa sakit pada orang lain dengan tujuan lain seperti orang tua memukul anak untuk menjamin ketertiban dalam lingkungan keluarga. Seorang ahli bedah melakukan pembedahan pada orang berdasarkan UU tidak dapat dikategorikan sebagai penganiayaan. Menimbulkan kerugian kesehatan orang lain di artikan melakukan perbuatan dengan maksud orang lain menderita sakit atau sesuatu penyakit, sedangkan sakit berarti gangguan atas fungsi dari alat – alat dalam badan manusia.

Kejahatan terhadap badan seseorang ——–à merupakan delik materil, karena lebih menekankan kepada tindakan / perbuatannnya / akibatnya.

 Pasal – pasalnya adalah :

1.  Pasal 351 —————à Biasa

2. Pasal 352 —————à Ringan

3. Pasal 353 —————à Berencana

4. Pasal 354 —————à Berat                                                                   DOLUS

5. Pasal 356 —————à Memberatkan

6. Pasal 357 —————à Penganiayaan dengan hukuman tambahan

7. Pasal 358 —————à Penyerangan / perkelahian

8. Pasal 355 —————à Penganiayaan berata direncanakan

9. Pasal 305 —————à Kewajiban memberikan hidup

10. Pasal 359 —————à               Kejahatan terhadap badan                    CULPA

11. Pasal 360 —————à               seseorang krn ketidak hati–hatian.

Pasal 351.

Unsur-unsurnya :

Melukai/merubah pada fisik seseorang, dan rasa sakit.

Pasal 352

Unsurnya :

Tidak menimbulkan rasa sakit

Pasal 354

Unsurnya :

Menimbulkan luka berat, akibatnya menimbulkan cacat, yang terdapat dalam pasal 90, berobah fikirannya dalam 4 minggu.

Pasal 356.

Unsurnya :

Yang memberatkan objeknya, misalnya PNS terhadap istrinya atau anaknya atau pembantunya.

Pasal 90 KUHP :

  1. Hilangnya panca indra
  2. Tidak dapat melaksanakan pekerjaan dalam waktu tertentu
  3. Tidak mungkin sembuh
  4. Berubah akal ± 4 minggu

LUKA BERAT ATAU LUKA PARAH ANTARA LAIN :

1.    Penyakit atau luka yang tak boleh diharapkan akan sembuh kagi dengan sempurna atau mendatangkan bahaya maut, jadi luka atau sakit bagaimanapun besarnya jika dapat disembuhkan kembali dengan sempurna dan tidak mendatangkan bahaya maut itu bukan luka berat.

2.    Terus menerus tidak cakap lagi melakukan jabatan atau pekerjaan. Kalau hanya buat sementara saja boleh tidak cakap melakukan pekerjaan itu tidak termasuk luka berat.

3.    Kehilangan salah satu panca indra misalnya orang menjadi buta atau tuli, dsb.

4.    Kudung (Pontong) sehingga cacat atau karena ada sesuatu anggota badan yang putus. Misalnya hidungnya ropong da telinganya kerompong.

5.    Lumpuh artinya tidak bisa menggunakan anggota badannya lagi.

6.    Berobah fikiran lebih dari 4 minggu, fikiran terganggu kacau tidak dapat berfikir normal lagi.

7.    Menggugurkan atau membunuh bakal anak (abosri) kandungan ibu.

OBJEK / KEPENTINGANYANG DILINDUNGI DALAM KUHP

  1. Kepentingan terhadap harta benda (Pencurian)
  2. Kepentingan terhadap jiwa seseorang (Pembunuhan)
  3. Kepentingan terhadap badan seseorang (Penganiayaan)
  4. Kepentingan terhadap kemerdekaan seseorang (Penculikan)
  5. Kepentingan terhadap kehormatan seseorang (Penghinaan)
  6. Kejahatan terhadap pemalsuan

PEMBUNUHAN ——————–à Delik materil

1. Pembunuhan biasa                                                 ————à diatur dalam pasal 338

2. Pembunuhan berkwalifikasi                                   ————à diatur dalam pasal 399

3. Pembunuhan yang direncanakan lebih dahulu      ————à diatur dalam pasal 340

4. Pembunuhan anak yang baru lahir                        ————à diatur dalam pasal 341

5. Pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu

terhadap anak yang baru lahir                              ————à diatur dalam pasal 342

6. Pembunuhan atas permintaan korban                   ————à diatur dalam pasal 344

7. Pembunuhan diri                                                     ————à diatur dalam pasal 345

8. Pembunuhan anak dalam kandungan                   ————à diatur dalam pasal 346

Unsur – unsur pembunuhan (Pembunuhan biasa pasal 338)

  1. Unsur subjektif

Yaitu menghilangkan jiwa seseorang

  1. Unsur Objektif

Yaitu dengan sengaja

Ad.1. Unsur Subjektif

            Menghilangkan jiwa seseorang

      Dalam kejahatan tidak dirumuskan perbuatannya  tetapi hanya akibat perbuatannya yaitu menghilangkan jiwa seseorang, hilangnya jiwa ini timbul akibat perbautan tidak perlu segera, tetapi dapat timbul kemudian misalnya setelah dirawat di rumah sakit, untuk dapat dikatakan menghilangkan jiwa seseorang harus melakukan suatu perbuatan yang dapat menimbulkan akibat tersebut.

Tidak memberikan pertolongan meskipun dengan maksud agar orang lain meninggal dunia, belum dapat dinyatakan menghilangkan jiwa seseorang, jadi harus ada suatu perbuatan walaupun kecil

Ad.2. Unsur Objektif

            Dengan sengaja

Hilangnya jiwa seseorang harus dikehendaki, harus menjadi tujuan. Timbulnya akibat hilangnya jiwa seseorang tanpa dengan sengaja atau bukan menjadi tujuannya tidak dapat dikatakan pembunuhan. Jadi dengan maksud menghilangkan artinya mempunyai niat atau tujuan untuk menghilangkan jiwa seseorang, dalam praktek sulit membuktikan dengan sengaja kecuali pengakuan dari pelaku.

Pada umumnya orang / pelaku akan menyangkal maksud untuk menghilangkan jiwa itu dan mengaku hanya dengan maksud melukai korban saja. Untuk hal ini perlu dipelajari perbuatan yang dilakukan untuk mewujudkan niat / maksudnya. Misalnya memukul dengan benda tumpul pada kepala korban beberapa kali dimana korban karena luka pada kepala akibatnya dari pemukulan itu korban meninggal dunia.

                                         

1.    a. Pengertian hk. Pidana dan tindak pidana!

Hukum pidana adl. Sejumlah peraturan2 yg mrpkn bahagian dari hk. Positif yg mengandung larangan2 & keharusan2 yg ditentukan oleh neg. a/ kekuas. Lain yg berwenang untuk menentukan peraturan2 pidana, larangan atau keharusan mana disertai ancaman pidana, & apabila hal ini dilanggar timbullah hak dr neg. Untuk melakukan tuntutan, menjlnkan pidana & melaksanakan pidana.

Tindak pidana(strafbaar feit) adl. Peristiwa pidana/perbuatan pidana, yi perbuatan yg melanggar norma2 yg tlh ditentukan scr tegas dlm UU.

c.    Pembagian KUHP.

                  KUHP terdiri dari 3 buku yaitu :

1. Ketentuan umum (algemene bepalingen)                    pasal    1    – 103

2. Kejahatan (misdrij ven)                                                 pasal    104 – 488

3. Pelanggaran (overtradingen)                                        pasal    489 – 570

                                    Buku I dikatakan berisi peraturan umum karena peraturan yg terdpt dlm buku I tersebut tdk hny berlaku terhadap buku II & III KUHP saja, ak ttp juga terhadap peraturan2 hk. Pidana yg berada diluar KUHP kecuali apabila peraturan2 itu menyatakan dgn tegas bhw peraturan2 yg terdpt dlm buku I tdk berlaku baginya.

                                    Antara kejahatan yg diatur dlm buku II & pelanggaran yg diatur dlm buku III perlu dibedakan scr jelas, krn ada ketentuan2 dlm buku I yg hny berlaku bagi kejahatan saja & tdk berlaku bagi pelanggaran scr sederhana antara kejahatan dan pelanggaran. Pada buku II, kejahatan merup. Recht delicten (delik hukum) kejahatan dikatakan sbg delik hukum krn perbuatannya yg digolongkan sbg kejahatan tsb oleh masy. Tlh dikatakan salah sekalipun tidak ada peraturan UU yg melarangnya atau bertentangan dgn perikeadilan, atau dgn kata lain perbuatan itu oleh nilai2 sosial masy. Tlh dikatakan salah, oleh krn UU hny mengakomulasi nilai2 yg sebenarnya tlh ada didlm masy. Sdgkan, pelanggaran dikatakan sbg wet delicten (delik UU) krn suatu perbuatan terlarang itu, baru ada stlh ada UU yg sebelumnya perbuatan itu oleh nilai2 sosial tdk dilarang atau dgn kata lain perbuatan itu dikatakan salah krn uu saja mengatakan salah & sblm adanya uu perbuatan itu oleh masy. Tdklah dikatakan salah.

2. Unsur – unsur tindak pidana:

 Unsur – unsur :

v  Objektif :

- ada perbuatan :  berbuat

      tidak berbuat

-   Melanggar UU

-   Ancaman hukuman

v  Subjektif :

-       Manusia

-       Kesalahan

-       Mampu mempertanggungjawabkan

Unsur – unsur yang terdapat dalam tindak pidana :

    1. Unsur objektif
    2. Unsur Subjektif

Ad.1. Unsur Objektif

            Pada umumnya terdiri dari perbuatan atau suatu akibat

Ad.2. Unsur Subjektif

            Unsur yang terdiri dari suatu kehendak atau tujuan yang terdapat jiwa seseorang unsur tersebut sengaja, niat sipelaku.

Menurut SATOCHIT, unsur tindak pidana terdiri dari :

  1. Unsur Objektif
  2. Unsur Subjektif

Unsur Objektif terdiri dari :

  1. Suatu tindak tanduk
  2. Suatu akibat tertentu
  3. Keadaan

Unsur Subjektif terdiri dari :

    1. Dapat dipertanggung jawabkan
    2. Kesalahan

Menurut R.SUSILO membagi unsur :

    1. Unsur Objektif
    2. Unsur Subjektif

Ad.1. unsur Objektif

Unsur objektif yaitu yang terdiri dari perbuatan manusia baik yang positid maupun negatif yang menyebabkan adanya pelanggaran tersebut. Akibat perbuatan manusia tersebut membahayakn kepentingan umum, yang menurut hukum pidana dapat dipidana.

Keadaan – keadaan ini bisa terdapat pada perbautan bisa juga setelah perbuatan itu dilakukan.

Sifat melawan hukum dapat dipidana, yaitu perbuatan yang bertentangan dengan UU.

Ad.2. Unsur Subjektif

Unsur yang bersifat subjektif yaitu yang terdiri dari schuld dari orang yang melanggar pidana artinya pelanggaran itu karena dapat dipertanggungjawabkan oleh sipelanggar.

    1. Penggolongan tindak pidana ?
  1. menurut cara merumuskannya :
    1. Materil—-à yg dilarang daris egi pelarangannya, yg dilarang adalah akibatnya.
    2. Formil—à yg dilarang adlh perbuatannya, cara perbuatannya yg dilarang.
  1. berdasarkan bentuk kesalahannya :
    1. tindak pidana sengaja (dollus delicten)
    2. tindak pidana tidak sengaja (colpose delicten)
  2. berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan :
    1. tindak pidana biasa
    2. tiindak pidana aduan ( klacht delicten)
  3. berdasarkan berat pidana yg diancamkan :
    1. tindak pidana pokok
    2. tindak pidana diperberat
    3. tindak pidana dgn diperingan.
  4. berdasarkan kepentingan hukum :
    1. tindak pidana terhadap nyawa dan tubuh
    2. tindak pidana terhadap harta benda
    3. tindak pidana terhadap pemalsuan
    4. tindak pidana terhadap nama baik.
  5. berdasarkan berapa kali perbuatan suatu larangan :
    1. tindak pidana tunggal
    2. tindak pidana berangkai.
  1. a. unsur2 tindak pidana dollus dan culpa (kealpaan)

dollus–à sengaja, yi perbuatan yg sengaja kita kehendaki dan akibatnya juga dikehendaki, ex. Mengambil brg org akibatnya kita menguasai brg tsb.

Culpa -à kelalaian/tanpa sengaja, yi perbuatan yg tdk dikehendaki dan akibatnya tdk kita kehendaki.

            b. unsur2 tindak pidana pokok (biasa), gegualificeerde delicten) ( gepriviligeerde delicten).

  1. a. jelaskan ttg pasal 351 ayat 1.

Yaitu tentang penganiayaan biasa, yiatu suatu perbuatan yg dilakukan dgn sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kpd org lain, luka tsb apabila telah ada perubahan dalam bentuk badan luka kpd org lain, luka terdpt apabila adanya perubahan dlm bentuk badan manusia yg berlainan dgn bentuk semula, sdgkan rasa sakit atau luka tersbut merupakan tujuan atau kehendak dr sipelaku, yg tujuannya dapat menimbulkan rasa sakit atau luka pd orang tersebut dan dirasakan pd org tsb.

b. Perbedaan antara pencurian dgn penggelapan, jelaskan!

PERBEDAAN PENCURIAN & PENGGELAPAN

Pencurian                                                      Penggelapan

1. Mengambil barang orang tanpa izin           1. Mengambil/memiliki barang orang lain

    Dengan tanpa hak                                           dengan ada hak

2. Letak barang pada si korban                      2. Letak barang pada si pelaku

3. Melawan hak                                              3. Dikuasai orang dgn tidak melawan hak

  1. Apa yg dimaksud dgn psl 263 (Pemalsuan surat & membuat surat palsu).

Bhw membuat surat palsu sblm perbuatan dilakukan blm ada surat, kmdn dibuat suatu surat yg isinya sebagian atau seluruhnya adl bertentangan dgn kebenaran atau palsu, sdgkan pd memalsu surat, sblm perbuatan itu dilakukan sdh ada sebuah surat yg asli ini, thdp isinya termasuk tanda tangan dan nama sipembuat asli dilakukan perbuatan memalsu yg akibatnya surat yg semula benar menjadi surat yg sebagian atau seluruh isinya tdk benar dan bertentangan dgn kebenaran.

Surat palsu ——-à surat yg asli blm diterbitkan

Pemalsuan ——à surat yg asli sdh ada

5b. Pasal 263 termasuk delik materil/formil, jelaskan.

Dikatakan delik materil krn yg dilarang adlh akibatnya, sdgkan delik formil adl yg dilarang adl perbuatannya, cara perbuatannya yg dilakukan.

Pada pemalsuannya sendiri tdk dpt dihukum, ttp yg dpt dihkm adlh perbuatan2 menawarkan untuk dibeli/menyerahkan brg yg tlh diketahui bhw brg tsb tlh dipalsukan yg kepalsuannya disembunyikan, utk perbuatan yg dpt dihkm pertama2 disyaratkan bhw yg dipalsukan itu tlh dipergunakan bhw niat /maksud hrs terdpt atas untuk dipergunakan.

HUKUM PIDANA :

·                     Delik – delik :

-       Perbuatan Pidana

-       Peristiwa Pidana

-       Tindak Pidana

·                     Delik :

-       Dollus ——–à Sengaja, yaitu perbuatan yang sengaja kita kehendaki dan akibatnya juga dikehendaki.

Contoh : mengambil barang orang, akibatnya kita menguasai barang tersebut

-       Culpa ——–à Kelalaian / tanpa sengaja, yaitu perbuatan yang tidak dikehendaki dan akibatnya tidak kita kehendaki.

·                     Delik :

-       Materil ——-à yang dilarang dari segi pelarangannya, yang dilarang adalah akibatnya.

Contoh : membunuh orang yang mengakibatkan orang itu mati pasal 338 dan 340.

-       Formil ——–à yang dilarang adalah perbuatannya, cara perbuatannya yang dilarang

KEJAHATAN  adalah Perbuatan yang merugikan diri sendiri dan orang lain yang timbul dari dalam hati sipelaku.

Kejahatan merupakan Recht delicten

Tindak pidana umum memuat dasar – dasar / prinsip – prinsip yang mempunyai kesamaan pasa semua perbuatan yang dapat dihukum, sedangkan bagian khusus memuat perincian dan perumusan perbuatan yang dapat dihukum serta ancaman hukumannya terhadap setiap perbuatan tersebut.

KUHP terdiri dari 3 buku yaitu :

1. Ketentuan umum                      pasal    1    – 103

2. Kejahatan                                  pasal    104 – 488

3. Pelanggaran                              pasal    489 – 570

Penggolongan tindak pidana dalam KUHP ada yang disebut dengan recht delicten, dan wet delicten. Recht delicten merupakan perbuatan – perbuatan yang dirasakan telah memiliki sifat tidak adil tidak wajar untuk dapat dihukum meskipun tidak terdapat dalam UU dan KUHP.

Wet delicten merupakan perbuatan – perbuatan yang dapat dihukum karena perbuatan tersebut ………………………………..

Pembagian menurut kepentingan hukum dapat digolongkan kepada 3 jenis :

  1. Kepentingan perseorangan
  2. Kepentingan masyarakat
  3. Kepentingan negara

Tindakan – tindakan terhadap :

v  KEJAHATAN

  1. Kejahatan terhadap …………………….

      Bab 1,2,3,4

  1. Kejahatan yang berhubungan dengan kekuasaan negara

      Bab 8,28

  1. Kejahatan terhadap kepentingan masyarakat

      Bab 5,6,29

  1. Kejahatan pemalsuan

      Bab 9,10,11,12

  1. Kejahatan terhadap kepentingan perseorangan, terdiri dari kejahatan terhadap jiwa

      Bab 19.

      Misal : Pembunuhan

  1. Kejahatan terhadap badan

      Bab 15,20,21

      Misal : Penganiayaan terhadap badan

  1. Kejahatan terhadap kemerdekaan

      Bab 18

      Misal : Sandra

  1. Kejahatan terhadap kehormatan

      Bab 18,16,17

      Misal : Difitnah

  1. Kejahatan terhadap kekayaan orang

      Bab 22,23,24,25,26,27,30

      Misal : Pencurian

v  PELANGGARAN

Terdapat pada buku ketiga

Terdiri dari pasal 489 – 570

Pembagian bab ini sama dengan pembagian bab 2.

Adapun pembagiannya :

  1. Pelanggaran terhadap kepentingan negara meliputi :
    1. Kedudukan negara diatur Bab 10
    2. Kekuasaan umum diatur Bab 3,8
  2. Pelanggaran terhadap kepentingan masyarakat

Diatur pada bab 1,2,9

  1. Pelanggaran terhadap kepentingan perseorangan

Diatur pada bab 5,4,6,7

Hukum Antar Tata Hukum

Posted: 23/04/2011 in semester 5

HUKUM ANTAR TATA HUKUM

A.         ISTILAH DAN PENGERTIAN

Istilah dari hokum perselisihan (concriten recht) yang dipelajari adalah sistim hokum yang berlaku sekarang pada suatu tempat tertentu (hokum positive) yang disebut ius contitum.

Sistim hokum dapat dilihat dari UUD 1945 yang terdapat pada pasal 2 aturan peralihan.

Pada zaman penjajahan Belanda hokum atau peraturan yang berlaku disebut IS (indische staatlement), dalam IS pasal 131, 163  Indonesia terbagi menjadi 3 golongan yaitu  :

1.   Golongan Eropah

2.   Golongan Timur Asing

3.   Golongan Bumi putera

Setiap golongan memakai haknya masing-masing sehingga terjadi pluralisme hokum, untuk menyelesaikan masalah pluralisme hokum maka digunakan “hokum antar tata hokum”

Contoh  :

Perkawinan antara golongan Bumi putera dengan golongan timur asing atau eropa maka digunakan hokum antar tata hokum.

HATTAH adalah  :

Hokum antar tata hokum yang mempelajari sistim hokum pada suatu Negara tertentu pada saat tertentu (hokum positive/ius constitum)

Hokum positive suatu Negara tidak sama, untuk mempelajarinya (hokum positif) dapat dilihat pada UUD suatu Negara, karena hokum itu merupakan pancaran/kepentingan Negara tersebut.

Dalam mempelajari Hattah yang menjadi objeknya adalah hokum perselisihan yang terjemahan dari concriten recht sedangkan coalisie recht adalah suatu variasi dari concriten recht dimana istilah ini di pakai ahli-ahli hokum yang berasal dari hokum perselisihan. Jika terjadi hokum yang berselisih maka dicarilah hokum penunjuk untuk menyelesaikannya

Concriten recht maksudnya adalah  :

Merupakan kombinasi dari complicten ready yang diterjemahkan dari hokum cualici

Mengenai istilah ini tidak ada ahli yang sepakat seolah-olah terjadi perselisihan para ahli sehingga diberikan pengertian (defenisi) mengenai HATTAH ini yaitu  :

HATTAH ADALAH  :

Keseluruhan peraturan dan keputusan hokum yang menunjukkan hokum apa yang berlaku atau apa yang merupakan hokum jika terdapat nya peristiwa2 antar stetsel hokum (sistim hokum) yang berbeda.

B.         PEMBAGIAN HATTAH

HATTAH dibagi 2 yaitu  :

  1. HATTAH INTERN

Menurut Kalsen  :

Keseluruhan peraturan dan keputusan hokum menunjukkan stetsel hokum mana yang berlaku atau apakah yang merupakan hokum.

Jika hubungan-hubungan dan peristiwa-peristiwa antara warga Negara dalam suatu Negara memperlihatkan titik pertalian nya dengan stetsel2 dan kaidah-kaidah hokum dalam lingkungan waktu,

Sesuai dengan apa yang dikatakan kelsen, bahwa setiap HATTAH ini bekerja sesuai norma hokum dan setiap norma hokum mempunyai 4 lingkungan kekuasaan yaitu  :

1.     Lingkungan kekuasaan waktu.

2.     lingkungan kekuasaan ruang/territorial/tempat

3.     lingkungan kekuasaan pribadi/orang

4.     lingkungan kekuasaan soal2/permasalahan.

Karena setiap norma hokum berlaku menurut waktu tertentu, menurut tempat tertentu, menurut orang2 tertentu juga mengenai soal2 tertentu.

Hattah ini terbagi menjadi  :

    1. Hukum antar waktu

Keseluruhan peraturan dan keputusan hokum menunjukkan stetsel hokum mana yang berlaku/apakah yang merupakan hokum jika hubungan/peristiwa antar Negara memperlihatkan talipertaliannya dengan stetsel2 hukum dan kaedah hokum yang berbeda dalam lingkungan kekuasaan waktu yang berbeda.

Skema  :           HATTAH INTERN

                                    HAW

W                     W

                                    TT

P                      P

S                      S

           

Dan berbeda dengan kaedah swantara (kaedah sendiri), contoh UU pernikahan campuran (pasal 6 ayat 1). Bahwa ketentuan hokum suami apabila menikah dengan warga Negara Indonesia maka anaknya termasuk warga Negara Asing.

    1. Hokum antar tempat

Keseluruhan peraturan2 dan keputusan2 hukum yang menunjukkan stetsel hokum mana yang berlaku atau apakah yang merupakan hokum. Jika hubungan-hubungan peristiwa antar warga Negara dalam satu Negara memperlihatkan pertalian dan stetsel-stetselnya dengan kaedah hokum dalam kuasa setempat dan soal.

                        Skema  :           HATTAH INTERN

                                                      H.A.T

                        WW

            T                      T

            P                      P

            S                      S

    1. Hokum antar golongan/agama

Keseluruhan peraturan2 dan keputusan hakim yang menunjukkan stetsel hokum mana yang berlaku/apakah merupakan hokum mana yang berlaku jika hubungan2 dan peristiwa2 antar warga Negara dalam satu Negara, waktu, tempat memperlihatkan titik pertalian dengan stetsel2 dengan kepribadian dan soal.

                        Skema  :           HATTAH INTERN

                                                      HAG/HAA

            W                     W

            T                      T

            P                      P

            S                      S

  1. HATTAH EXTERN

Keseluruhan peraturan dan keputusan hokum yang menunjukkan stetsel2 hukum mana yang berlaku atau apa yang merupakan hokum jika hubungan dan peristiwa antar Negara pada waktu tertentu memperlihatkan titik pertaliannya dengan stetsel dan kaidah hokum dari 2 negara/lebih yang berbeda dari lingkungan kuasa tempat dengan kepribadian dan soal.

Pada HPI ini lebih ditentukan pada perbedaan sistim hokum suatu Negara dengan Negara lain (unsur2 asing di dalamnya)

            Skema  :           HATTAH EXTERN

                                                         HPI

                        WW     

            T                      T

            P                      P

            S                      S

                                                NN                    NY

                       

Dalam menghadapi HPI ini hokum mana yang harus diberlakukan jika terjadi 2 stetsel hokum yang berbeda, hokum mana yang dipilih diantara hokum masing2 inilah kerjanya HPI (HATTAH EXTERN).

Di antara problem2 Hukum perdata International (HPI) hampir sama dengan HATTAH antar tempat. Contoh  :

·         Seorang laki2 (lampung) menikah dengan perempuan sunda, ini merupakan masalah HPI dan yang merupakan masalah hokum antar tempat jika terjadi.

·         Antara Negara satu dengan Negara lain ini sudah menjadi persoalan HPI.

EX  : Laki2 Indonesia kawin dengan perempuan jerman.

            Kesimpulan  :

Bahwa HPI ini muncul bila ada konflik antar 2 hukum/lebih yang berlainan dari masing2 negara/berbeda tetapi berlawanan dengan hokum pidana tidak bisa dikatakan HPI

Berdasarkan asas yang dianut oleh Pidana (OTORITER) siapa yang melakukan perbuatan pidana diwilayah  Indonesia akan diberlakukan hokum Indonesia baik untuk orang asing maupun orang indonesia kecuali pada daerah2 kedutaan yang ada di Indonesia.

Ex  :

Orang Amerika mencuri di daerah Indonesia, diberlakukan hokum Indonesia tetapi bisa dilakukan kesepakatan untuk diadili/dipakai hokum amerika di amerika.

HPI Menurut Van Bigkel

Yaitu  :

Bahwa HPI ini adalah hokum nasional yang diperuntukkan untuk international. Jelaslah bahwa HPI ini bukanlah hokum international tetapi adalah hokum nasional dari setiap Negara yang bersifat international/menyelesaikan perkara nasional yang bersifat international.

Ex  :

·         Badu menjual kendaraan kepada Ahmad. Jika terjadi sengketa, maka dalam hal ini hokum Indonesia yang dipakai

·         Si ahmad jual mobil kepada Robert (jerman) terjadi sengketa. Menurut hokum jerman Robert belum cukup umur untuk melakukan perjanjian, maka perjanjian batal. Dewasa menurut hokum jerman 23 tahun di Indonesia 21 tahun. Dalam hal ini hokum apa yang dipakai untuk menyelesaikan perkara tersebut  ?

·         Ahmad berobat ke jerman, sesampainya di jerman dia membuat surat wasiat, tak lama dia meninggal. Apakah surat wasiat itu sah (jerman) dan sah kah menurut hokum Indonesia ? inilah peranan dari hokum HPI.

C.         TITIK PERTALIAN (AANKNOPINGS PUNTEN)

Titik Pertalian yaitu  :

Pertautan (titik) adalah  :

Hal-hal/keadaan2 yang menyebabkan berlakunya stetsel2 hukum yang berbeda (kongkrit) dan merupakan hal yang sangat berguna bagi hakim.

Aanknopings punten adalah  :

Suatu titik yang menentukan mana yang harus berlaku dalam hokum konflik.

Pada titik pertalian ini apabila titik pertalian primer (TPP) tidak berlaku maka secara otomatis titik pertalian sekunder (TPS) tidak juga bisa diberlakukan.

Titik pertalian dibagi menjadi 2 yaitu  :

1.   Titik pertalian Primer (pembeda) TPP

      Alat pertama bagi hakim guna melaksanakan hokum, hal-hal yang menyebabkan berlakunya hokum mana yang dipakai jika terjadi 2 stetsel hokum yang konflik.

     

      TPP menurut antar Golongan adalah  :

      Golongan rakyat yang menentukan status para pihak2 status hokum (golongan yang berbeda)

      Ex  :

  • Golongan eropah dengan bumi putera maka timbullah masalah HATTAH yang disebut TPP golongan.
  • Dalam hal bendera di perairan.

2.   Titik pertalian sekunder (penentu) TPS

·         Alasan-alasan yang dipergunakan oleh hakim untuk menyelesaikan konflik itu/hokum mana yang akan dipakai.

·         Titik taut penentu/hokum apakah yang diberlakukan jika terjadi sistim hokum stetsel yang konflik.

Tidak mungkin ada hal2/faktor2 yang menyinggung HATTAH tanpa ada permasalahan yang konflik timbullah TPP itu baru timbul TPS.

Titik pertalian dalam HPI sejalan dengan golongan rakyat dengan hokum golongan antar tadi tetapi pada HPI………………………………

Contoh   :

1    Orang jepang mengadakan perjanjian jual beli dan masing2 hidup di bawah hokum yang berbeda, kedua orang ini timbul permasalahan dan untuk menyelesaikan permasalahan ini maka HPI lah yang memegang peranan karena kewarganegaraan nya yang berbeda.

2.   Titik pertalian primer untuk HPI juga disebabkan karena bendera kapal dimana orang2 ini mengadakan hubungan .

      Ex  :

      Di dalam kapal berbeda golongan, kapal bendera panam menumpang orang Indonesia berlayar tapi terjadi permasalahan hubungan hokum antara orang yang menumpang dengan yang punya kapal, masalahnya timbul karena bendera kapal yang berbeda, untuk kapal timbul unsure HPI yaitu kewarganegaraan orang biasa.

3    Di dalam HPI tanah yang merupakan titik pertalian primer, tapi setelah tahun 1960 sudah bukan jadi masalah lagi tapi sekarang menjadi tempat kediaman (domisili).

      Ex  :

a.   Seorang Inggris A berdomisili di Negara Y. yang menikah dengan orang Inggris B dan berdomisili di Negara X kedua a dan B adalah orang Inggris tinggal di tempat Y,  berbeda karena A dan B mempunyai kewarganegaraan yang sama, sebetulnya tidak masalahnya HPI tetapi karena tempat kediaman berbeda maka tempat tinggal merupakan yang menentukan dan kediaman ini tidak mungkin kembali ke daerah tempat tinggalnya.

b.   warga Negara Indonesia tinggal di Malaysia, dia berniat menikah di Indonesia, timbullah masalah HPI karena meraka tinggal di Negara hokum yang berlainan, juga tempat kedudukan badan hokum, di catatan sipil/KUA/dll ?

4.   Pilihan hokum yang menjadi factor penyebab titik pertalian sekunder dengan titik pertalian primer.

      Titik pertalian primer adalah  :

      Titik pertalian penentu (AANKNOPINGS PUNTEN)

      Faktor2nya

      Ex  :  Perjanjian antar 2 bangsa tentang perairan.

Setelah kita mengetahui TPP maka timbullah pertanyaan; hokum apa yang akan dipakai untuk menyelesaikan permasalahan ini ?

Maka timbullah jawaban dari pertanyaan tentang titik pertalian sekunder .

Titik pertalian sekunder adalah  :

Faktor2/keadaan yang menentukan berlakunya suatu sistim hokum tertentu jadi TPS timbul setelah adanya TPP dan hokum apa yang akan dilakukan dalam perjanjian hokum (asaz berkontrak) masing2 mereka bebas memilih dalam perjanjian hokum antara perjanjian primer atau BW

Dalam HPI  :

Ex  :

Pedangan Indonesia perjanjian dengan pedagang jepang, timbul masalah maka ini diselesaikan dengan HPI kalau dalam hal mereka tidak menentukan hokum maka hakim telah menentukan hokum BW yang dipakai dan ini adalah pilihan hokum yang tegasnya bukan pilihan mereka dan bukan mereka yang menentukan.

Disini hakim yang menentukan, disini para pihak PUTIH (tidak menentukan).

Tempat benda (situs) menentukan hokum perdata primer

Titik penentu/titik taut yang menentukan hokum harus diberlakukan

Dalam hal hubungan hokum yang berkenaan dengan benda dipakai dimana letak benda itu baik benda bergerak maupun benda tetap dipakai azaz tae.

Dalam hubungan HPI diterima secara umum

Ex  :  seorang warga Negara jepang mengadakan hipotek untuk tanah dan rumah di Indonesia , terjadi permasalahan, hokum apa yang dipakai dalam masalah HPI itu ? hokum yang di pakai adalah hokum dimana tempat benda itu berada

Factor yang menentukan hokum yang mana titik pertalian sekunder dipakai dalam HPI

Ex  :  warga Negara Indonesia membuat kontrak dengan perusahaan jepang kontrak dilaksanakan di Jakarta, jadi Jakarta menjadi factor menentukan hokum mana yang dipakai.

Dalam HPI terdapat 2 prinsip yang dipakai yaitu  :

  1. Kewarganegaraan
  2. Domisili

tetapi di Indonesia, orang2 indonesia tetap memakai hukumnya dimanapun dia berada karena mereka berdasarkan prinsip kewarganegaraannya..

prinsip kewarganegaraan dianut oleh  :

  1. Negara Hulia
  2. Negara perancis

Prinsip domisili dianut oleh  :

  1. I nggris
  2. skotlandia
  3. afrika
  4. afrika selatan

diantara kedua ini tidak ada yang lebih baikdan lebih buruk karena tergantung kepada negara2 yang bersangkutan/kepentingan Negara tersebut.

Kenapa menurut Amerika prinsip domisili lebih baik ?

Karena Negara Amerika benyak dikunjungi oleh negara2 lain.

Tetapi ada juga Negara yang menganut prinsip kewarganegaraan dan prinsip domisili yaitu  :

  • Uni soviet

Stelsel hukum terbagi atas 2 :

1.     Kewarganegaraan yaitu :

-     Prancis & kolonialnya

-     Italia

2.   Domisili yaitu :

-     Afrika Selatan

-     Inggris

-     Scotlandia, dll

Berbeda stelsel karena 

kepentingan setiap negara berbeda – beda/kebutuhan negara yang bersangkutan.

Dimana kedua prinsip ini sama tapi berbeda yang satu menyentuh barat kepada kawan yang satu ke domisili (daerah) hal ini tidak isa dinyatakan yang lebih baik.

Prancis dan Italia, kenapa dia memakai stelsel hukum kewarganegaraan ?

Jawabnya : karena menurut pandangannya prinsip kewarganegaraan inilah yang lebih baik/lebih cocok dilihat dari sistem pemerintahannya maka dia memakai prinsip kawin dan tidak memakai peraturan domisili.

Juga sebaliknya negara yang memakai peraturan domisili seperti :

-     Skotlandia

-     Afrika Selatan

Menurutnya peraturan domisililah yang lebih baik. Lebih cocok dengan keadaan masyarakatnya, prinsip domisililah yang lebih baik.

Kedua- duanya sama lebih baik tapi menyandarkan pada susunan masyarakat masing – masing karena setiap negara punya stelsel hukum berbeda.

Ex. :

-          Eropa Kontinental (daratan ———à Kewarganegaraan) menurutnya hukum sangat erat hubungannya dengan perasaan seseorang, oleh karena itu hukum mengikuti kemana orang itu pergi/perasaannya oleh karena itu titik tautnya dipakai kewarganegaraan.

-          Eropa angle saxon (Inggris) memakai prisip domisili dimana setiap orang yang berada disuatu negara takluk kepada sistem hukum dimana dia berada, karena itu dia menganut prinsip domisili/daerah.

Kesimpulan :

Hukum suatu negara dan negara lain seringkali mengalami perubahan yang disebabkan oleh :

  1. Hukum satu negara tidak sama dengan hukum negara lain
  2. Karena hukum ini menampakkan diri kepada masyarakat dengan norma – norm/peraturan – peraturan
  3. Kaedah /norma – norma merupakan kesepakatan masyarakat tentang boleh dan yang tidak boleh.

Ex. : Indonesia berjalan sebelah kri, amerika jalan sebelah kanan karena menurut mereka itulah yang lebih baik jadi kaedah adalah patokan untuk bertingkah laku dari suatu masyarakat yang dihasilkan dari pandangan yang dianggap lebih baik jadi hukum itu disandarkan dari kebutuhan masyarakat.

Dari kedua prinsip diatas domisili dan kewarganegaraan ditinjau dari suatu sudut adalah merupakan keputusan dari masing – masing negara yang menganut faham itu. Oleh karena masing – masing penganut / faham – faham itu sulit sekali untuk dipertemukan / diperdamaikan karena keuputusan mereka berbeda.

Ex     :        Negara AS lebih condong menganut faham domisili oleh karena banyak negara yang pindah ke AS maka menganut faham domisili.

Dengan kata lain terhadap pendatang ini dapat diberlakukan hukum AS.sedangkan eropa daratan/kontinental lebih menganut faham kewarganegaraan dengan alasan “Agar hukum negara asalnya dapat memberlakukan hukumnya dimana warganya berada”.

Dapat dilihat bahwa dasar hukum setiap negara bukan ilmiah, tapi berdasarkan kebutuhan (yang dianggap lebih menguntungkan).

Adakalanya suatu negara menganut 2 prinsip menurut keputusan kereka yang menghendaki seperti RUSIA.

Warga negara Rusia ———à Sistem domisili

Warga negara diluar Rusia –à Kewarganegaraan

Agar hukum terhadap warganegaranya dapat selalu menggunakan hukumnya, yang disebut dengan “CHAUVISHISMUS YURIDIS(2 prinsip sekaligus) yaitu :

Rasa faham yang berlebihan yang mengagungkan bangsa sendiri.

Ex. : Zaman (Bangsa kaya karena berasal dari induk eropa)

-          Dulu ——-à Bangsa No. 1

-          Sekarang —à Bangsa Junior

Oleh karena itu ia berhak membunuh orang – orang yahudi.

Kenapa suatu negara yang menganut faham kewarganegaraan ?

Karena :

  1. Fungsi kewarganegaraan ini cocok untuk perasaan hukum seseorang karena bukanlah seseorang menjadi warga negara disuatu negara meski ia pergi ke negara lain, sejak lama ia terbiasa dengan hukum negaranya. Tapi dalam hal ini tidak selamanya karena orang – orang yang berimigran ke negara lain bisa menerima lingkungan negara lain tersebut.
  2. Hukum kewarganegaraan lebih permanen dari prinsip Domisili maksudnya warga negara A pindah ke B harus melalui persyaratan yang macam – macam.
  3. Prinsip kewarganegaraan lebih memiliki kepastian hukum karena peraturan – peraturan tentang kewarganegaraan tentang warga negara lebih pasti dan jelas –à jika dibandingkan dengan prinsip domisili.

Kenapa suatu negara menganut prinsip domisili ?

Jawab :

  1. Adalah sudah sewajarnya bagi seseorang melaksanakan hukum negara dimana dia ebrada, karena orang – orang ini harus mencocokkan dirinya dengan negara baru ini, karena itulah prinsip domisili akan lebih banyak memperoleh kepastian hukum maka domisili warga negara setempat mudah berurusan dengan warga negara yang ada ditempatnya.
  2. ex. :

-     Orang Jerman ke Indonesia, orang jerman diberlakukan hukum indonesia agar orang Indonesia mudah berurusan dengan orang jerman,tapi setiap permasalahn ini mengenai prinsip hukum kewarganegaraan.

-     Hakim yang menyelesaikan masalah – masalah dengan menggunakan hukum indonesia.

  1. Prinsip domisili lebih praktis/menguntungkan bagi negara yang PLURALISME.

Ex. : AS yang terdiri dari negara – negara bagian, yang punya hukum peraturan yang tidak sama satu sama lain jadi kewarganegaraan dipakai akan berbentur dengan prinsip domisili.

  1. Untuk memudahkan adaptasi dengan emigran yang datang ke negara ini.

Terdapat perbandingan faham domisili dengan kewarganegaraan, dalam kenyataannya dalam “traktat Den Haag” tahun 1913 pasal 1 menyatakan : bahwa untuk melaksanakan perkawinan dipakai hukum yang bersangkutan, maka Prancis tidak memakai prinsip domisili setelah 6 tahun tentara jerman boleh memakai prinsip domisili”.

Menurut para ahli :

  1. ASSER

Orang asing yang telah berada selama 6 tahun disuatu negara diberlakukan prinsip hukum negaranya.

  1. CRUSKINTUR

Domisili stubair = setiap orang yang erada diluar negeri memiliki ‘Regide Parlemente” setelah 3 tahun boleh menganut sistem hukum dimana dia berada”.

KWALIFIKASI

Kwalifikasi adalah menempatkan suatu peristiwa hukum untuk menyelesaikan perkara (mentranslate) suatu peristiwa ke bahasa hukum.

Tujuan kwalifikasi yaitu :

Agar hakim dapat menemukan hukum yang diterapkan karena kadang terdapat persoalan yang berbelit – belit,dalam hal berperkara hakim mengharapkan selalu mengerti perkaranya. Dalam hal menyelesaikan perkara hakim selalu mengkotak – kotakkan perkara dan menyatakan adanya kwalifikasi.

Ex. :

-          A keluar kota mencari B (Kuasanya) untuk meleverkan bagi ke tempat kerjanya sekembalinya A menjalankan kwintansi ini perjanjian / kuasa?

-          Warga negara indonesia membuat warisan diparis untuk temannya ahli waris x (temannya) pergi ke Pengadilan Negeri Padang supaya wasiat tersebut dibatalkan karena ada unsur – unsur asing, hukum indonesia/hukum paris ?maka hakim harus mengkotak – kotakkan kwalifikasi hukum menilainya boleh/tidak status dan wewenang setelah diteliti apakah sah/tidak ?

Menurut pasal 18 A dan B :

Melakukan/membuat warisan, sehingga gugatan  tidak sah.

Tugas hakim :

  1. Mengkotak – kotakkna fakta/ada kodifikasi (hal yang bertentangan pasal 945 BW).
  2. mengkotak – kotakkan pasal 945 BW dalam sistem hukum yang telah ditentukan yaitu hukum indonesia bahwa pasal – pasal tersebut adalah satu kesatuan bukan materil.
  3. mengkotak – kotakkan pasal 1 dan 2 disebut kodifikasi
  4. fase 1 berarti kodifikasi primer

      fase 2 berarti kodifikasi sekunder

kalau dalam hukum internasional kodifikasi ini dinyatakan tidak perlu, kalau dalam hukum HPI kodifikasi ini sangat menonjol, agar dapat menentukan hukum yang dilakukan terhadap sutu peristiwa.

RENVOI

Adalah penunjukkan kembali.

Adanya renvoi karena :

  1. Renvooi setiap negara berbeda karena sistem hukumnya berbeda
  2. penunjukkan hukum setiap negara berbeda

Masalah renvooi adalah :

merupakan suatu masalah yang selalu menarik perhatian dalam persoalan HPI.

Hal ini disebabkan dalam setiap HPI terdapat RENVOOI sedangkan tidak didapati HPI yang sama/setiap negara mempunyai sistem yang berlainan dalam HPI nya, sebagai renvooi suatu negara tidak sama negara lain.

Permasalahannya yang dapat diuraikan lebih lanjut sebagai berikut :

Jika negara A dalam sistem HPI nya pasal penunjukkan belakangnya hukum asing maka yang jadi persoalan adalah :

“apakah hukum asing yang ditujukan adalah hukm inter dari negara yang ditunjuk/secara labih luas lagi termasuk yang ditunjuk kaedah – kaedah sistem di HPI nya sendiri.

Menurut pasal 16 AB yang memungkinkan prinsip nasionalitas dimana orang jerman yang tinggal di indonesia dipakai hukum nasionalnya yaitu hukum jerman.

Jadi hukum / renvooi indonesia menunjuk hukum jerman untuk orang jerman yang ada di indonesia tetapi kita harus melihat renvooi negara jerman yang kalau – kalau renvoi jerman menyatakan jika warganya yang ada diluar negeri menunjuk hukum domisili, maka ia menunjuk hukum indonesia. Jadi hukum indonesia dipakai hukum indonesia terhadap orang tersebut karena renvooi suatu negara tidak sama satu sama lin.

Untuk penguraian lebih lanjut ;

Orang inggris yang berada di indonesia menurut renvooi indonesia diberlakukan hukum inggris pasal 16 AB, tapi kenyataannya masih menimbulkan persoalan karena timbullah pertanyaan “Hukum inggris manakah yang digunakan sebagai penunjuk?”.

  1. Hukum Intern Inggris
  2. Jika yang dimaksud adalah termasuk HIP Inggris,

Tak mustahil dalam HPI inggris terdapat renvooi memberlakukan hukum indonesia yang bisa ditunjuk negara ketiga/renvooi yang lebih jauh lagi /4 negara. Ex. Hukum Prancis, dll.

Kasus:

Orang swiss yang berada di Rusia X mereka kawin dan timbul masalah (HI) pasal 100 62B tidak boleh —à menurut swiss (hukum swiss) dan melakukan pernikahan di rusia menurut hukum swiss.

Paman dan keponakan dilarang kawin menurut pasal 7 FNAG dalam HPI swiss menganut asas domisili maka tidak dapat kawin dan bisa berlangsung di rusia dan kedua orang tadi pindah ke jerman setelah menikah sampai disana cerai dan diajukan gugatan cerai di jerman (100 26B).

Kasusnya :

Perkawinan antara 2 negara dan cerai menurut HPI jerman harus dilihat dalam HPI swiss. (Untuk membatalkan perkawinan tidak dapat diterima di jerman) dan perkawinan tidak bisa dibatalkan untuk cerai.

Tidak semua para ahli tidak bersamaan pendapatnya tentang renvooi dan ada yang tidak setuju (Kontra) :

  1. Renvooi ini tidak logis (tidak masuk akal)/tidak ilmiah karena menunjuk dan menunjuk kembali dan kadang – kadang menunjuk kembali
  2. Renvooi ini bisa mengakibatkan tidak kepastian hukum dengan renvooi ini penyelesaian HPI akan samar – samar karena bisa menunjuk ke segala arah (tidak adanya kepastian hukum).

Dan ada pula yang setuju (Kontra) :

Mendapati keuntungan yang praktis karena renvooi umumnya menunjukkan suatu hukum kembali.

Ex.:

Orang inggris domisili di indonesia dan pasal 10 AB menganut hukum indonesia berdasarkan domisili seseorang jadi dipakai hukum indonesia (Dipakaianya hukum dalam negeri).

Dengan menolak renvooi akan timbul masalah HPI yang sama akan terjadi putusan yang berbeda.

Ex.:

Kasus negeri X harus menggunakan hukum negara Y dan Y menunjuk hukum negara X dalam hal ini bila dipakai renvooi kasus ini akan selesai, bila ditolak kasus ini bisa dikhusus negara X dan Y dengan putusan yang berbeda.

Tujuan : untuk menghindari putusan yang berbeda dengan kasus yang sama, atau dengan renvooi menimbulkan hubungan yang harmonis.

Dalam HPI membagi 2 bagian yaitu :

-     Menurut Domisili

-     Menurut kewarganegaraan

Dalam contoh diatas bahwa bisa diterima renvooi bisa menengahi 2 sistem itu, sehingga dapat menimbulkan putusan yang bagus. Indonesia menerima renvooi ternyata jaksa agung (19 maret 02) ada hubungan 22 BW (Zaman belanda) 24 – 26 BW (dalam catatan sipil).

KETERTIBAN UMUM (BAHASA BELANDA)/KETERTIBAN MASYARAKAT/NEGARA

(OOMBARE ORDE )

Dalam pemakaian hukum asing dalam suatu perkara harus ada ketentuan – ketentuan :

  1. tidak bertentangan dengan prinsip kesusilaan
  2. tidak bertentangan dengan agama
  3. tidak bertentangan dengan lalu lintas kehidupan sehari – hari

Penerapan hukum asing tidak boleh merongrong fundamental ketertiban suatu negara. Ini merupakan prinsip pembuat UU suatu negara tapi menurut itu lebih adil boleh dipakai hukum asing melalui penunjukkan karena tidak boleh suatu negara memakai hukumnya yang akan di injak – injak oleh negara lain.

Walaupun tidak ada peraturan tertulis tentang penerapan hukum asing walaupun tidak memuat di indonesia tidak akan membiarkan dundamentalnya di injak – injak oleh negara asing.

Ketertiban umum itu penting untuk menentukan suatu hukum dengan kata lain ketertiban umum menentukan mana hukum yang akan dipakai.

Ex. :

Orang jerman menikah dengan orang jerman (16 AB dalam perjanjian diadakan hukum jerman) kedua orang ini ingkar janji dalam perkawinan bisa dituntut ganti rugi (Pasal 54 BW Indonesia). Janji perkawinan tidak bisa dituntut ganti rugi.

Dalam pasal 58 BW hakim menolak karena jika hukum 16 AB terlanggarlah hukum pasal 54 BW di indonesia. Bia 16 AB dipakai hukum asing.

WETS ANT DUIKING (PENYELUNDUPAN HUKUM)

Mengenai hukum secara tidak halal

WAD erat hubungannya dengan OPENBAAR ORDE

WAD maksudnya :

Upaya seseorang untuk melakukan suatu tindakan hukum dimana hukumnya sendiri tidak memungkinkan untuk melakukan tindakan hukum maka untuk mengatasi hal tersebut ia menggunakan hukum negara lain.

EX  :

Seorang suami istri untuk melakukan perceraian (dinegaranya tidak diatur) untuk ini dia pergi ke negara lain seperti Belanda, sehingga dia melakukan sesuai asal dia kawin dulu, maka tidak berlaku hukum negaranya.

Vested right (hak yang telah diperoleh)

Diperoleh dari tata hukum asing, para ahli banyak yang tidak setuju, dengan istilah tersebut yang jelas para ahli akan terus mencari yang baru.

Vested right adalah hak yang diperoleh dari luar negeri berdasarkan tata hukum asing.

Hak kebendaan ada 2 yaitu :

-          Hak relatif

-          Hak nisbi

Berbicara mengenai HPI bukan semata menyangkut hak kebendaan meliputi juga hak kekeluargaan dan setiap model lingkungan hukum/perhubungan hukum. Contoh yang diatur dalam perhubungan hukum :

-          Kawin / tidak kawin

-          Sah / tidak sah

Ex. :

  1. A Kawin dengan X di negaranya. A pergi ke negara Y tapi umurnya  21 tahun sedangkan dalam negeranya yang kawin minimal umurnya 23 tahun apakah tetap diakui haknya ?
  2. A memperoleh benda bergerak di negara Y sekarang benda dipindahkan ke negara Y, apakah tetap diakui haknya/tidak)

Bidang hukum antar waktu selalu timbul peraturan baru dengan peraturan baru tadi akan timbul hukum antar golongan disinilah sering menimbulkan persoalan.

Ex.: 

si A berhak terhadap sesuatu (dengan peraturan lama) dengan keluarnya peraturan baru maka  si A tidak berhak lagi apakah haknya tetap diakui ?

Menurut hukum antar waktu peraturan tidak berlaku surut dengan perkataan lain si A tetap mempunyai hak, kemudian secara umum berlaku asas umum, bahwa hak – hak yang pernah diperoleh perlu dilindungi (tidak dapat dihapuskan saja).

Menurut HPI perkawinan yang dilakukan si A berpedoman kepada hukum antar waktu dalam HPI tetap diakui inilah disebut vested right.

Didalam HATTAH ada yang disebut asas persamarataan merupakan salah satu sendir/dasar dalam HATTAH, karena HATTAH dimulai dari asas ini. Dalam asas ini antara sistem yang satu dengan yang lain tidak ada perbedaan hukum tergantung kebutuhan golongan masing – masing.

ASAS PERSAMARATAAN

HAZAIRIN sangat menjunjung asas persamarataan dari semua stelsel dimana hukum islam tidak melebihi hukum adat dan hukum adat tidak melebihi hukum islam. Suatu prinsip yang sangat penting dalam HATTAH baik intern maupun ekstern prisip yang dinamakan asas persamarataan dari stelsel hukum.

Menurut prinsip ini semua stelsel hukum dipertautkan dalam peristiwa HATTAH tertentu mempunyai nilai – nilai yang sama. Sistem ini tidak ada yang lebih baik dari yang alin seperti kata pepatah “berdiri sama tinggi, duduk sama rendah, artinya tidak ada yang lebih, karena semuanya sama.

Prinsip persamarataan jika kita dapat memakai asas dari prinsip persamarataan maka HATTAH akan dapat berkembang dengan baik. Jika kita mengedepankan salah satu sistem yang lebih unggul dari yang lain maka ilmu HATTAH tidak akan berkembang dengan baik karena hukum akan lebih memilih sistem hukum yang lebih baik/berharga dari lain.

Ex. :

  1. Dalam hukum antar golongan kita mengandung hukum eropa lebih leluhur, modern, dan dapat diterima secara modern. Jika suatu peristiwa dipertautkan dengan hukum adat kita selalu memakai hukum eropa, karena seorang selalu memakai hukum yang lebih baik dan sikap ini tidak sesuai untuk perkembangan HATTAH.
  2. Seperti juga dalam peristiwa hukum antara golongan kita berpendapat bahwa tidak ada duanya, lebih baik dari hukum islam contohnya poligami, jika dipertautkan dengan hukum kristen orang memilih hukum kristen karena sistem mereka monogami.

Tergantung pada hukum golongan (yang baik) dan melihat hukum golongan mana yang baik dilakukan jika kita melihat hukum golongan kristen menuntutnya itulah yang benar/terbaik. Tetapi yang beragama islam,itulah yang terbaik, maka baik/buruk ditentukan oleh golongan.

Ex.:      Dengan perkembangan zaman orang tidak mau memakai hukum perkawinan lama.

UU No. 1 tahun 1974 dan no 9 tahun 1975 (pelaksanaannya).

Dapat dilihat bahwa jalan tengah yang terbaik untuk bangsa dimana telaha da kompromi poligami dengan monogami dilahirkan suatu asas yang prinsipnya monogami tetapi tidak tertutup kemungkinan untuk poligami atau syarat – syarat dalam hal – hal tertentu.

Jika kita selalu memakai asas persamarataan ini maka sudah jelaslah bahwa HATTAH akan dapat berkembang dengan baik maupun intern dan ekstern.

Ex.: di bidang hukum agama :

-                                  Apabila ada pertemuan hukum islam dengan nasrani, hukum nasranilah yang dipakai

-                                  Apabila hukum adat dengan BW maka BW yang dipakai.

Hal ini sangat keliru.

CATATAN LOLA

Hans Kelsen juga memakai istilah untuk norma2 hukum dimana para sarjana terebut mengemukakan norma2 tersebut mempunyai 4 daerah kekuasaan yaitu  :

  1. Lingkungan kekuasaan waktu kita singkatkan dengan Leter W.
  2. Lingkungan kekuasaan tempat atau lebih tepat disebut dengan lingkungan kekuasaan ruang dengan di singkatkan Leter T
  3. Lingkungan kekuasaan pribadi atau lingkungan kekuasaan orang disingkatkan dengan huruf P
  4. Lingkungan kekuasaan Soal2

Jadi Hkelsen mengenal 4 lingkungan …

  1. Tempora spier
  2. Teritorial Spear
  3. Perso al Spier
  4. ……………….

Jadi setiap norma hokum berlaku untuk waktu tertentu menegenai tempat tertentu, mengenai orang2 tertentu juga mengenai soal2 tertentu. Jadi setiap kaedah hokum mempunyai 4 lingkungan hokum  yaitu  :

1.   Ia harus bekerja untuk lingkungan.

2.   Ia harus bekerja untuk tempat mana

3.   Ia Harus bekerja untuk pribadi Mana

4.   Ia Harus mengatur Persoalan2 mana

Hukum antar Waktu

Perumusannya : Hukum antar waktu terjadinya dalam sutu negara adalah keseluruhan peraturan dan keputusan hokum yang menunjukkan hokum manakah yang berlaku dan apakah yang merupakan hokum jika hubungan dan peristiwa2 antar warga negara dalam suatu Negara dan satu tempat memperlihatkan pertalian dan kaedah2 hukum yang berbeda dalam lingkungan2 kuasa waktu dan soal.

Jadi penyelesain persoalan Hattah ini tidak terlepas dari Titik Tautnya

Hukum Antar Tempat

Sama dengan Hattah Exteren, dalam satu scop Negara. Hukum mana yang berlaku jika terjadi persoalan hokum

Perumusannya keseluruhan peraturan dan keputusan hokum yang menunjukan dasar hokum mana yang berlaku atau apa yang merupakan hokum jika hubungan peristiwa anatar warga Negara dalam suatu Negara dan satu waktu tertentu memperlihatkan Titik pertaliannya dengan stetsel2 dan kaidah2 hukum yang berbeda dalam lingkungan kuasa tempat dan soal. Ini sama dengan HPI bedanya HPI lebih 2 negara terlibat.

Hukum antar golongan

Perumusannya  : keseluruhan peraturan hokum dan keputusan hokum yang menunjukkan stetsel hokum mana yang berlaku atau apakah yang merupakan hokum jika hub2 dan peristiwa2 antar Warga Negara dalam satu Negara, satu tempat dan satu waktu tertentu memperlihatkan titik pertaliannya dengan stesel2, kaedah2 hukum yang berbeda dalam lingkungan kuasa hokum pribadi dan soal2.

Skema dalam hokum antar gol waktu dan tempat tidak berbeda.

Hukum antar golongan ini disebabkan karena status.

Keseluruhan keputusan dan peraturan hokum yang menunjukkan stesel hokum mana yang berlaku jika hub2 dan peristiwa2 antar WN dalam suatu Negara memperlihatkan titik pertalian dengan stesel2 dan kaedah2 hukum yang berbeda dalam lingkugan kuasa waktu, tempat, pribadi dan soal2

HUKUM PERDATA INTERNATIONAL (HPI)

Perumusannya  :

Keseluruhan Peraturan2 dan Keputusan2 Hukum yang menunjukkan stesel hokum manakah yang berlaku atau apa yang merupakan hokum jika hub dan peristiwa antar WN dalam suatu waktu tertentu memperlihatkan Titik pertalian dengan stesel2 dan kaedah2 hukum dari 2 atau lebih negar dalam lingkungan kuasa tempat, pribadi dan soal2.

Perbedaannya di titik beratkan pada perbedaan satu Negara dengan Negara lain.

Titik Pertalian atau titik taut

Titik Pertalian Primer Yaitu :

Suatu factor atau tanda2 yang memberitahu kita bahwa kita sedang menghadapi masalah Hattah

Titik Pertalian Sekunder atau Titik taut Penentu yaitu  :

Adalah titik taut yang menentukan hokum apa yang akan dipakai atau diterapkan