Arsip untuk ‘semester 3’ Kategori

HUKUM PERBURUHAN & NAKER

ISTILAH & PENGERTIAN

Perburuhan dapat kita artikan  :

  1. Buruh

-          secara Yuridic (ilmiah)

Setiap orang yang bekerja dengan orang lain dan mendapatkan upah

-          Secara Istilah

Setiap orang yang bekerja sebagai pekerja dan mempunyai majikan dan sebagai buruh dia mendapatkan upah.

  1. Tenaga Kerja

Pengertian secara yuridic adalah  :

Setiap orang yang mampu dan dibolehkan bekerja oleh Hukum (UU)

Mampu menurut hukum adalah

Usianya berkisar 18 tahun – 55 tahun dengan dasar dari factor fisik dan medisnya.

Batasan2 tertentu bagi seseorang yang ingin bekerja tetapi masih berumur 14 tahun yaitu  :

-          ada izin dari orang tuanya.

-          Ada izin dari walinya

Dan bagi yang berumur dibawah 14 tahun dilarang bekerja

  1. Hukum

Kumpulan peraturan yang mengikat dan mengandung sanksi bagi yang melanggarnya.

Pengertian Hukum Perburuhan

  1. Versi Lama

Sebagai himpunan yang mengatur setiap orang yang bekerja dibawah perintah orang lain dan mendapatkan upah

  1. Versi Baru

Hukum Perburuhan = Hukum Ketenagakerjaan

Himpunan peraturan yang mengatur tentang setiap orang yang mampu dan dibolehkan bekerja oleh UU dan Hukum.

Batasan Hukum Ketenaga kerjaan yaitu  :

Bagan I

 

                             

Keterangan  :

Buruh  :

Bahwa pengertian dari buruh ini adalah sangat sempit

Swa Pekerja

Orang yang bekerja dengan tanggung jawab dan mengandung resiko (ditanggung sendiri).

Bagan II

                                    Buruh

                                   

                                    Pekerja

 

                                     Tenaga kerja

Keterangan  :

Tenaga kerja yang sudah bekerja  tersebut dibagi dua yaitu  :

  1. Sudah bekerja

Terbagi atas 2 yaitu  :

-          Didalam hubungan kerja ( Buruh ) & (atasan)

-          Diluar hubungan kerja (swa pekerja) Belum bekerja

Terbagi atas 2 yaitu  :

-          Tidak bekerja    Ex  :  Pengangguran

-          Akan bekerja     Ex  :  Magang (orang yang dipersiapkan/dilatih untuk diberi pelatihan yang dipersiapkan untuk bekerja.

Perbedaan antara istilah karyawan dengan pegawai dibandingkan buruh adalah  :

Dalam arti mereka sama namun dalam kata ‘Pegawai’ dan ‘Karyawan’ hanya bahasanya yang halus.

Apakah pegawai negeri sipil sama dengan buruh  ?

-          Ya, karena PNS merupakan pegawai yang memiliki unsur2 yang terdapat di dalam unsur2 buruh.

-          PNS dapat diatur oleh peraturan per-UU-an

-          PNS pada Zaman sekarang tidak dapat diatur oleh UU karena punya peraturan sendiri. Dimana peraturan ini adalah akibat dari politik HAM.

PRT (Pembantu Rumah Tangga) Yaitu  :

-          Termasuk kepada perburuhan

-          Boleh/Dapat diberlakukan hukum perburuhan

-          Ya / dapat dimasukkan dalam hukum tenaga kerja.

-          Belum terlindungi oleh hukum karena belum lengkapnya peraturan yang mengatur dan butanya pekerja tentang hukum.

Posisi Buruh dan Majikan

v  Secara yuridis : sama / setara karena diikat dalam satu perjanjian yaitu bersifat privat , hukumnya mengatur

v  Secara sosial Ekonomi :

Secara sosial : tidak mempunyai kedudukan yang sama

-        Majikan ———à Orang yang dipandang di masyarakat

-        Buruh ———–à Orang yang dipandang di masyarakat

Secara ekonomi :

-          Majikan ———à Orang yang punya kekayaan / harta benda

-          Buruh ———–à Orang yang tidak punya kekayaan / harta benda

buruh dan majikan tidak setara, jadi perlu pemerintah / negara untuk ikut campur tangan dalam bentuk mengeluarkan aturan yang sifatnya memaksa yaitu memaksa dalam bidang pidana, yaitu adanya sanksi (sanksi pidana ataupun denda), yang diberikan maka oleh sebab itu maka disebutlah hukum publik (Public recht telijk)

Sejarah Perburuhan & Naker

Terbagi atas 2 Zaman yaitu  :

  1. Zaman Sebelum kemerdekaan RI

Pada zaman ini perburuhan dan tenaga kerja terbagi atas 4 bagian  :

    1. Perbudakan

Pada zaman ini tenaga kerja di Ind dianggap sebagai perbudakan, karena pada zaman ini perbudakan ini dapat diperjual belikan dan menjadi tradisi atau warisan dari orang tua mereka.

    1. Kerja Rodi

Pada kerja ini mereka mempunyai kewajiban untuk bekerja tapi tidak memperoleh hak mereka seperti upah

    1. Poenali Saoctie

Ada nya perjanjian kerja antara seseorang dengan majikan namun apabila kita sudah terikat kita harus mengikuti kemauan majikan dan apabila kita ingkar janji maka majikan dapat bertindak semau mereka.

    1. Romusa (kerja paksa)

Pada kerja paksa ini mereka mempunyai kewajiban untuk bekerja sesuai kemauan majikan namun hak mereka tidak sepenuhnya mereka peroleh.

  1. Zaman sesudah kemerdekaan

Setelah kemerdekaan Indonesia, masalah perburuhan dan tenaga kerja mulai ditata dan dibentuk, hal ini dapat di lihat pada Dasar Hukumnya Yaitu Pasal 27 dan pasal 28 UUD 45, Maka pasal ini merupakan Sumber hukum perburuhan & tenaga kerja dan dikembangkan menjadi UU No 13 Tahun 2003 yang isinya mengenai  :

-          Hubungan Majikan dan Buruh

-          Bagaimana cara perjanjian dalam ikatan kerja

-          Dst

Sifat & Hakekat Naker

Sifat dari hukum naker yaitu  :

a.     Bersifat hukum privat (Privat Rechtelijk)

Karena posisi hukum disini mengatur hubungan orang perorangan/antar orang dengan orang lain

Ex  :   Jual beli, sewa menyewa

Pada awalnya hukum perburuhan adalah hukum privat yaitu  :

Kedudukan antara buruh & majikan punya kedudukan yang sama tapi dalam prakteknya buruh & majikan tidak sama, majikan diatas dan buruh di bawah, karena itu dalam hal posisi tawar menawar tidak seimbang.

b.    Bersifat hukum Publik (Publik Rechttelijk)

Yaitu  :  Hukum yang bersifat melindungi dan membatasi, oleh Negara terhadap warga Negara.

Hukum public disini mempunyai posisi dalam hal bidang social ekonomi dalam hal  : campur tangan, melindungi, aturan memaksa.

Sebagaimana kita ketahui dalam hal majikan dan buruh posisi mereka tidak seimbang maka dengan posisi ini maka Hukum Privat tidak dapat di pertahankan , namun hal ini tetap ada, namun dengan adanya ketidak seimbangan maka diperlukan hukum public. Dikeluarkannya hukum public karena sifat yang mendasar ( UU No 1 / 1970 .. Ke 3 ) sedangkan hukum Privat mengatur ( UU No 21 / 1954 Tentang perjanjian bebas ).

Perbandingan Antara hukum Publik dengan Hukum Privat

Hukum Publik

Apabila hukum Publik tinggi maka tidak akan mungkin pihak yang dibawah dapat berkuasa terhadap pihak yang diatas.

Hukum Privat

Apabila hukum Privat lebih tinggi maka akan ada tindakan semena2 oleh majikan terhadap buruhnya.

Maka kuota antara hukum Privat & Hukum Publik tsb adalah  :

‘Adanya keseimbangan’

Namun keseimbangan dapat dikatakan ia akan bergeser sesuai dengan keadaan yang dibutuhkan.

Ex  :  Walaupun seorang buruh tidak mempunyai pendidikan yang tinggi namun dalam hal pemberian upah majikan harus memberikan upah yang layak.

HAKEKAT

Berupa:

v  melindungi buruh yang posisinya tidak menguntungkan pada waktu berhadapan dengan majikan.

v  Melindungi buruh yang dalam keadaan lemah

Tujuan / Target Yaitu  :

-          Membebaskan manusia Indonesia dalam perbudakan.

-          Membebaskan penduduk Indonesia dari kerja paksa , namun sampai saat ini masih ada.

-          Membebaskan buruh Indonesia dari ‘Pumale gansi’

Pumale gansi adalah sanksi pidana yang diberikan kepada buruh seperti  :  penjara dalam zaman ini yang dimaksud adalah membebaskan buruh Indonesia dari ketakutan kehilangan pekerjaan.

-          Memberikan pada buruh kedudukan ekonomi yang layak dan kedudukan hukum yang seimbang artinya buruh mendapatkan tempet yang layak didepan hukum.

SUMBER HUKUM

  1. Hukum tertulis

Ex  :  UU No 13 Tentang Tenaga Kerja

Namun UU nasional ditambah dengan UU colonial yang terbagi atas 2 yaitu  :

-          BW (KUHPer)

Buku III Bab 74 Pasal1601 tentang perjanjian melakukan pekerjaan

-          WvK (KUHD)

Buku ke II Bab IV pasal 1603

Pasal 395 – 452 tentang penjaminan kerja ….

  1. Hukum Tidak Tertulis

Yaitu  kebiasaan

Ex  :  yaitu pada THR 1956 P4P

PRT (kasus) thn 1956 (P4P) penyelesaiannya dengan menggunakan hk. adat

Keseimbangan antara hukum tertulis dengan hukum tidak tertulis ‘sangatlah seimbang ‘ antara keduanya.

  1. Traktat

Perjanjian tenaga kerja Internasional

Terdiri atas 2 bagian  :

·         Bilateral

Perjanjian yang terdiri atas 2 negara

·         Multilateral

Perjanjian internasional yang terdiri dari beberapa Negara.

Dari Traktat ini timbullah konvensi yaitu kesepakatan bersama dan menimbulkan UU yang sangat perlu di ratifikasi ( Disahkan ) dari hal ini terdapat  :

-          UU

      Yang berasal dari hasil konfensi

-          UU Baru

      Dimana UU ini juga berasala dari UU hasil konvensi namun tidak langsung, inilah yang menjadi UU Nasional.

4.    Putusan Badan Peradilan

Badan Peradilan ini mempunyai badan peradilan khusus yang disebut dengan P4P yaitu  dimana hasil dari keputusan tersebut dapat di jadikan sebagai acuan dalam Permasalahan Yang sama yang disebut Yurisprudensi.

Pada Saat ini ada 2 peradilan di Indonesia yaitu  :

-          P4P dan P4D

-          PHI (Peradilan Hubungna Industri)

  1. Perjanjian

Perjanjian ini di bagi atas   :

a.    Perjajnjian kerja.

Dalam perjanjian ini yang paling pokok adalah adanya kata sepakat.

b.    Perjanjian Majikan

Perjanjian ynag dikeluarkan secara sepihak oleh majikan.

c.    Perjanjian perburuhan

Perjanjian yang dilahirkan oleh buruh secara bersama2 dan secara kolektif untuk mendapatkan keinginan buruh itu sendiri.

Subjek & Objek Hukum Perburuhan

Subjek Dari Hukum perburuhan Yaitu  :

-          Buruh

Mereka yang bekerja pada majikan dengan mengharapkan upah.

Masa sebelum kemerdekaan buruh terbagi atas 2 yaitu  :

1.    Buruh Halus  ( White colour )

2.    Buruh Kasar ( Black Colour )

Setelah kemerdekaan sudah tidak ada lagi perbedaan tersebut sebagai buktinya :

·         UU No 22 Th 1957

Tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan

Pasal 1

Buruh adalah setiap orang yang bekerja pada majikan atau perusahaan dengan menerima upah.

Setelah kemerdekaan buruh telah mendapatkan upah / haknya dan tidak ada lagi pengelompokan buruh. Karena Buruh berada di pihak yang lemah maka didirikan Perserikatan Buruh / Pekerja yang disingkat SPSI yang merupakan suatu organisasi yang berfungsi sebagai pelindung hak2 buruh dari kesewenang-wenangan, meningkatkan derajat dan martabat buruh, meningkatkan tanggung jawab buruh dalam usaha2 perubahan.

-          Majikan

Setiap orang / perusahaan yang mempekerjakan seseorang dalam hubungan kerja dengan kewajiban antara lain  :

·         memberi upah,

·         Memberi tunjangan

·         Melindungi pekerja.

Majikan/perusahaan juga mempunyai organisasi yang semata2 bertujuan tekhnis yaitu bagaimana cara mengelola perusahaan yang sejenis.

Menurut Imam Supomo

Serikat majikan sebenarnya tidak perlu tapi serikat pekerja tersebut berfungsi sebagai ‘tekhnis dari suatu perjanjian’.

Jadi tujuan serikat majikan yaitu  :

·         Untuk memudahkan perusahaan2 menetapkan tehknisnya atau kebijakannya dalam membuat perjanjian.

·         Untuk membuat aturan2 yang sejenis dengan perusahaan yang sama.

Hak buruh merupakan kewajiban dari majikan dan kewajiban buruh merupakan hak dari majikan. Maka antara buruh dan majikan tidak dapat dipisahkan karena mereka saling membutuhkan.

PENEMPATAN TENAGA KERJA

Penempatan tenaga kerja ini diatur pada pasal 21 untuk yang mana dapat kita lihat pada sisi  :

I.    Pengangguran

Orang yang tidak mempunyai pekerjaan dan tidak mendapatkan penghasilan.

Sesuai Pasal 27 (2) UUD 1945 cita2 negara yaitu

  1. adany pekerjaan bagi pengangguran
  2. dari bekerja tersebut maka akan dapat kehidupan yang layak
  3. namun sebelum hiduplayak harus mendapatkan cukup penghasilan.

Pada tahun 1998 terjadilah krisis moneter dimana + 40 Juta orang banyaknya pengangguran menjadi lebih +80 juta orang.

Pengertian pengangguran dapat dibedakan atas 2 yaitu  :

  1. secara sempit (pasal 21 UU tenaga kerja)

Orang yang tidak mempunyai pekerjaan dan tidak mendapatkan penghasilan

  1. Secara luas (pasal 27 ayat 2 UUD’45) yaitu  :

-orang yang tidak bekerja, tidak punya penghasilan dan tidak hidup layak

-orang yang bekerja setengah pengangguran

 Ex  :  bekerja hanya 2 jam

-orang yang bekerja tapi tidak mencukupi penghasilan

-orang yang bekerja tapi tidak sesuai dengan keahliannya

Ukuran hidup layak yaitu  :

UMR

-kehidupan fisik manusia ini baru 70% memenuhi kebutuhan fisiknya  :

            *sandang

            *pangan

            *papan

-Kehidupan hidup minimal ini dikatakan upah yang layak apabila sudah memenuhi 70 %     dari kebutuhan  :

            *fisik

            *non fisik

Penyebab pengangguran yaitu  :

  1. Kurangnya kemampuan kerja
  2. Adanya krisis moneter
  3. Tidak sesuai keahlian dengan posisi kerja seseorang yang dibutuhkan

 

II.        TKA ( tenaga kerja asing )

Berdasarkan pasal 42 UU tenaga kerja dan UU No 3 / 1998 yang mengatur ttg TKA ini menyatakan seseorang tenaga kerja asing harus mempunyai unsure/prosedur dalam mendapatkan izin.

Prosedur TKA ini yaitu  :

  1. mendapatkan izin tenaga kerja melalui dinas

*perhubungan yang melewati suatu kelompok2 yaitu

·         buruh (spsi)

·         Majikan (apindo)

·         Pihak2 lain

*Dalam prosedur TKA ini harus memperhatikan  :

·         Pasar kerja

·         Posisi penting

·         Rencana kerja

  1. Izin yang diberikan mentri tersebut mempunyai  :

*Batas waktu tertentu dan mungkin saja dapat diperpanjang

  Ex      :           selama 2 tahun

                        Selama 5 tahun

*izin yang diberikan tersebut harus mempunyai syarat2 tertentu  :

Apabila hak ini diindahkan/tidak dipatuhi maka ada sangasi yang diberikan yaitu  : apabila izin tidak ada / tanpa izin, melanggar syarat2 maka akan dapat dipidana.

HUBUNGAN KERJA

(HUBUNGAN HUKUM)

Hubungan adalah hubungan antara buruh dengan majikan yang objeknya adalah bekerja.

Alasan adanya hubungan kerja yaitu :

·         Hubungan kerja muncul karena 2 yaitu

o   Adanya kehendak buruh

o   Adanya kehendak majikan

·         Agar ada hubungan kerja ini maka faktor yang sangat penting yaitu adanya kesesuaian antara kehendak buruh dan kehendak majikan

·         Maka dengan adanya kesesuaian ini maka timbullah kesepakatan

·         Setelah hubungan kerja terjadi kesepakatan maka timbullah perjanjian kerja

·         Dari perjanjian kerja ini maka timbullah hubungan kerja

·         Dari hubungan kerja maka timbullah hak dan kewajiban

·         Maka dari timbul hak dan kewajiban akan timbul akibat hukum

Ciri-ciri/unsur-unsur  dari hubungan kerja yaitu :

Ø  Buruh adalah orang yang bekerja di bawah perintah orang lain yang terdiri antara :

ü  Hubungan ordonansi

ü  Hubungan atasan dengan bawahan

Ø  Objeknya yaitu pekerjaan

Ø  Adanya imbalan yang diterima buruh atas pekerjaan yang disebut dengan upah.

Contoh dari ciri-ciri/unsur-unsur hubungan kerja yaitu :

·         UU atau diluar UU

·         Hubungan direktur dengan pasien

·         Hubungan pengacara dengan klien

·         Hubungan notaris dengan klien

Ex : Hubungan antara kontraktor RS à RSAM

Hubungan ini disebut perjanjian pemborongan pekerjaan.

·         Hubungan lain

Ex : Pemilik sawah à dengan yang membantu

 Pemilik tanah à dengan yang menggarap

Hubungan bagi hasil (sesuai dengan UU No. 2/1996)

Pemilik tanah à dengan yang mengoperasikan

Jawaban Soal Mid

1.      Pengertian Hukum dan Tenaga Kerja

Ketenagakerjaan adalah sebagai setiap orang yang mampu dan dibolehkan bekerja sesuai fisik dan usianya dan dibolehkan oleh perundang-undangan untuk melakukan pekerjaan.

Hukum adalah aturan yang mengikat dan mempunyai sanksi yang terdiri dari hukum yang tertulis dan tidak tertulis.

Jadi hukum ketenagakerjaan adalah setiap orang yang mampu dan dibolehkan bekerja serta ada hukum yang mengaturnya dalam perundang-undangan.

2.      Kaitan istilah antara tenaga kerja, pekerja, buruh

 

3.      Sebutkan sifat dari hukum ketenagakerjaan

a.      Hukum privat

 

b.      Hukum publik

 

Adanya perlindungan

Bersifat/adanya aturan memaksa sanksi pidana.

4.      Kedudukan Konvensi

Konvensi yaitu kesepakatan bersama dan menimbulkan UU yang dalam prosesnya diperlukan ratifikasi (disahkan).

Dari hal ini terdapat :

·         UU berasal dari konvensi yang bukan sumber hukum langsung

·         UU baru

Yang berasal dari UU hasil konvensi dan tidak langsung, namun inilah yang menjadi sumber hukum baru.

5.      Arti dari pasal 27 (2) UUD 1945 (pengangguran)

Yaitu :

·         Orang yang tidak bekerja, tidak punya penghasilan dan tidak hidup layak

·         Orang bekerja setengah menganggur

·         Orang bekerja tidak sesuai keahlian

·         Orang bekerja tidak dapat penghasilan

6.      Hubungan kerja arti perintah :

·         Suatu yang harus dipatuhi oleh seorang buruh di bawah perintah seorang majikan tanpa adanya perintah hubungan kerja tidak akan berlangsung.

7.      Jelaskan sejak kapan lahir hukum perburuhan dan naker

Ada 3 fase yaitu :

·         Perbudakan à belum dikatakan hukum perburuhan dan naker

·         Kerja paksa à belum dikatakan hukum perburuhan dan naker

·         Pumale sanksi à disini sudah mulai karena sudah terpenuhinya unsur-unsur dari perburuhan dan naker. Maka pada fase inilah dimulai karena sudah ada buruh dan majikan pada tahun 1872.

8.      Nama organisasi perburuhan

Organisasi serikat buruh berasal dari : FSBI à SPSI lalu à berubah menjadi FSPSI à lalu kembali menjadi SPSI.

PERJANJIAN KERJA

Diatur pada pasal 1601 KUHPerdata yang dikenal dengan Persetujuan Perburuhan. Disini dapat arti perjanjian kerja yaitu : “Suatu perjanjian dimana seorang buruh mengikatkan diri kerja pada majikan serta mendapatkan upah.”

Unsur-unsur/ciri-ciri perjanjian kerja :

·         Bersifat individu dan tidak dapat dipisahkan (dialihkan).

Bersifat individu yaitu : sangat mendekat/menyangkut pada pribadi buruh.

Ex : Si A (buruh) bekerja pada seorang majikan, mengadakan perjanjian kerja selama 2 tahun. Namun perjanjian kerja ini tidak dapat dipindahkan kepada orang lain apabila sebelum 2 tahun si A ingin dipindahkan kepada si B.

·         Adanya perintah

·         Adanya objek yaitu pekerjaan

·         Adanya imbalan yang diterima buruh dari majikan berupa upah

·         Adanya waktu/batas waktu penentu dalam perjanjian kerja

Perjanjian kerja ini terbentuk atas 2 yaitu :

·         Berbentuk lisan

·         Berbentuk tulisan yaitu :

Ø  Akta bawah tangan

Ø  Akta otentik

Perjanjian kerja ini dapat dibedakan atas 2 dalam waktu yaitu :

·         Waktu tertentu (wajib tertulis – pasal 57 UUTK)

Waktunya ditentukan batas waktu kerja

·         Waktu tidak tertentu

Syarat sahnya perjanjian kerja yaitu terdapat dalam pasal 52 UUTK dan pasal 1320 KUHPerdata yang terdapat 4 syarat sahnya perjanjian kerja :

·         Perjanjian kerja itu lahir karena adanya kesepakatan-kesepakatan lahir atas 2 yaitu :

Ø  Diam-diam yaitu  perjanjian disetujui dengan anggukan misalnya.

Ø  Tegas yaitu :

ü  Dengan lisan

ü  Dengan tertulis yaitu :

o   Menulis

o   Akta

o   Otentik

Dalam kesepakatan adanya kesepakatan tidak murni yaitu :

o   Paksaan yaitu paksaan yang terdapat/diperoleh dari pihak lain

o   Keliru yaitu adanya kekeliruan pada seseorang apabila keadaan yang terlihat tidak sama dengan keadaan aslinya

o   Penipuan yaitu pihak lawan memberikan info yang tidak benar tentang sesuatu produk/pekerjaan

Kesepakatan tidak murni ini dapat diselesaikan dengan cara dibatalkan (venmetigbaar). Perjanjian itu akan dilaksanakan terus sampai ada pembatalan.

·         Cakap/dewasa (menurut BW 21 tahun dan UUTK 18 tahun)

Apabila syarat kedua ini tidak terpenuhi maka dapat dibatalkan oleh walinya, orang tuanya atau kuratornya.

·         Ada hal tertentu sebagai objek yaitu pekerjaan

·         Tersebab/kausa yang halal.

Tidak halal :

v  Karena hkum mengatur (bertentangan)

v  Kesusilaan (bertentangan)

v  Bertentangan dengan ketertiban umum

Batal demi hukum yaitu :

Ø  Perjanjian tidak lahir

Ø  Tidak ada hak dan kewajiban

Perlindungan Tenaga Kerja (Jaminan Sosial)

Latar belakang lahirnya Tenaga Kerja menurut UU No. 13 tahun 2003 melihat latar belakang lahirnya pekerja. Dalam pekerjaan ada yang memfaktorkan lahirnya jaminan-jaminan kesehatan pekerja yaitu :

·         Jamsos (jaminan sosial)

·         Asuransi Tenaga Kerja (As-Tek)

Latar Belakang Jaminan Tenaga Kerja

Pada abad ke 19 di Eropa pada masyarakat yang miskin dapatnya jaminan/bantuan dari pemerintah. Dari hal ini makin berkembang pada tenaga kerja ini harus mempunyai tabungan dari sebagian gajinya. Namun ini tidak efisien sehingga timbul ide bahwa potongan dari jaminan ini diambil dari dana perusahaan.

Asuransi dari perusahaan ini makin berkembang, maka timbullah asuransi tenaga kerja yang terbagi atas :

  • Asuransi jiwa
  • Asuransi badan

Perlindungan tenaga kerja ini terbagi atas :

·         Perlindungan ekonomis

Perlindungan yang diberikan kepada pekerja di bidang pemenuhan kebutuhan hidupnya.

·         Perlindungan psikologis

Perlindungan yang diberikan kepada pekerja di bidang kejiwaan, kenyamanan, ketentraman.

Astek dan Jamsos sangat dipengaruhi oleh :

o   Lamanya hubungan kerja seorang pekerja

o   Dipengaruhi dari posisinya dalam bekerja

Perbedaan pekerja pria dengan pekerja wanita :

o   Wanita dilarang untuk bekerja di pertimbangan

o   Adanya cuti menstruasi

o   Adanya cuti melahirkan

o   Adanya cuti mengandung

Syarat formil (tertulis) dalam perjanjian kerja yaitu :

PERJANJIAN KERJA

Identitas           : ………………….

                          ………………….

Isi ………….    Jenis pekerjaan

                        Upah

                        Lamanya

                        Hal-hal lain (istirahat) dsb

Bukittinggi, 28 Juni 2007

P1

Ttd

Pekerja

P2

Ttd

Majikan

Jadi syarat formilnya yaitu

o   Identitas

o   Isi : jenis pekerjaan, upah, lamanya, hal-hal lain

o   Tempat diadakan perjanjian

o   Tanda tangan para 2 pihak

PERJANJIAN PERBURUHAN

Identitas           ………………….

                        ………………….

Isi                     ………….

                        …………

                        …………

Bukittinggi, 28 Juni 2007

P1

Ttd

Pekerja

P2

Ttd

Majikan

Peraturan majikan/peraturan perusahaan yaitu

·         Dibuat sepihak oleh majikan

·         Harus disetujui oleh buruh

·         Buruh mendapatkan salinan perjanjian tersebut

·         Perjanjian/peraturan majikan harus ditempelkan di tempat umum

·         Disampaikan kepada Disnaker perjanjian kerja tersebut/sesuai UUTK pasal 108 bahwa peraturan kerja tersebut harus disahkan oleh pejabat yang ditunjuk (menteri)

Jika ada perubahan, perjanjian dikembalikan kembali untuk disahkan oleh pejabat yang ditunjuk.

Perjanjian Perburuhan

Perjanjian perburuhan yaitu suatu perjanjian antara serikat-serikat buruh yang berhadapan dengan kumpulan-kumpulan perjanjian.

Perjanjian perburuhan ini diatur pada pasal 1601 KUHPer UU No. 21/19…. yang dikenal dengan KKB (Kesepakatan Kerja Bersama). Pada pasal 116 UUTK dikenal dengan PKK.

Pada perjanjian perburuhan ini terdapat subjeknya yaitu :

·         Serikat buruh/serikat-serikat buruh yang terdaftar

·         Majikan/perkumpulan majikan yang berbadan hukum

Pada perjanjian perburuhan ini terdapat pula objeknya yaitu :

·         Adanya syarat-syarat

Syarat materil perjanjian perburuhan ada 3 yaitu :

·         Tidak boleh menolak atau menerima buruh tertentu saja

·         Tidak boleh buruh bekerja pada majikan tertentu saja

·         Perjanjian perburuhan tidak boleh bertentangan dengan :

§  Hukum yang memaksa

§  Ketertiban umum

§  Kesusilaan

Sedangkan syarat formil perjanjian perburuhan yaitu :

Ø  Identitas para pihak

Ø  Alamat

Ø  Isi : apa saja yang disepakati/perjanjian kerja

Ø  Tempat dimana dibuat

Ø  Tanggal

Ø  Ditandatangani para pihak.

Jangka waktu perjanjian perburuhan yaitu berlaku dalam 2 tahun dan dapat diperpanjang 1 tahun.

Kekuatan mengikat dari perjanjian perburuhan yaitu :

o   Mengikat para pihak yang membuatnya yaitu :

ü  Serikat buruh/serikat-serikat buruh

ü  Majikan/serikat majikan

o   Mengikat pihak ketiga (III) yaitu buruh itu sendiri yaitu seperti

ü  Buruh, majikan, serikat buruh

ü  Buruh, majikan, serikat buruh yang baru masuk dalam kumpulan majikan/ serikat-serikat buruh yang telah mengikatkan perjanjian

ü  Buruh, majikan, serikat buruh yang keluar dari kumpulan majikan/serikat-serikat buruh

ü  Buruh, majikan, serikat buruh yang dibubarkan dari kumpulan majikan/ serikat-serikat buruh.

Hubungan antara perjanjian kerja dengan perjanjian perburuhan adalah bahwa perjanjian perburuhan adalah perjanjian induk dari perjanjian kerja.

Perbedaan antara perjanjian perburuhan dengan perjanjikan kerja yaitu :

v  Perjanjian kerja subjeknya :

o   Buruh        Perorangan

o   Majikan

Perjanjian perburuhan subjeknya :

o   Buruh Kolektif

o   Serikat buruh/SSB

o   Majikan/PM

v  Perjanjian kerja objeknya untuk melakukan pekerjaan, sedangkan perjanjian perburuhan objeknya syarat-syarat yang harus diperhatikan dalam membuat perjanjian kerja.

v  Perjanjian kerja dapat dibuat kapan saja/sewaktu-waktu, sedangkan perjanjian perburuhan dapat dibuat pada waktu tertentu/yang ditentukan

v  Perjanjian kerja dibuat ketika akan bekerja/sebelum bekerja, sedangkan perjanjian perburuhan dapat dibuat setelah bekerja.

Fungsi Perjanjian Kerja :

v  Memudahkan kita membuat perjanjian kerja

v  Untuk mengatasi tidak lengkapnya perundang-undangan. Ex : Tentang uang pension dalam perusahaan swasta

Dimana kita temukan hak dan kewajiban ?

Hak dan kewajiban dapat ditemukan pada :

·         Perjanjian kerja

·         Peraturan majikan (peraturan perusahaan)

·         Perjanjian perburuhan

·         Perundang-undangan

·         Kebiasaan

·         Kepatutan

Cara berakhirnya hubungan kerja (PHK) yaitu :

Ø  Berakhirnya dengan otomatis setelah masa perjanjian berakhir

Ø  Buruh dapat meminta berhenti (pasal 1801 BW)

Ø  Majikan dapat memberhentikan buruh

Ø  Putusan hakim / pengadilan untuk memberhentikan buruh

Secara praktek no. 4 sudah tidak ada lagi karena pengadilan sudah tidak berwenang lagi mengadilinya.

Pengaturannya :

UU No. 12 tahun 1964 tentang PHK di perusahaan swasta kemudian diganti dengan UU No. 13 tahun 2003 pasal 150 dst tentang PHK.

Yang diatur didalam UU tersebut adalah yang no. 3 yaitu majikan, karena pada prinsipnya yang terjadi itu dilapangan sedangkan untuk yang no. 1 dan no. 2 jarang sekali terjadi.

Ad.1. Demi hukum (otomatis)

Ex.:      - waktu tertentu —à habis kontrak

-          sampai selesai pekerjaan sesuai perjanjian

-          meninggalnya buruh maka akan berakhir juga secara otomatis

waktu berakhirnya pekerjaan lalu meninggal buruh, maka majikanlah yang akan mengakhiri melalui surat, kalau majikan yang meninggal maka buruh dilaihkan kepada orang lain/ahli warisnya.

Ad.2. Oleh buruh

Ex.:      - untuk perjanjian waktu tertentu/tidak tertentu bisa mengakhiri kerja dengan syarat persyaratan dan adanya tenggang waktu kapan akan mengakhirinya.

-          masa percobaan

-          alasan yang mendesak (1603 KUHPer)  tanpa persetujuan

ad.3. Oleh majikan

      prosedur PHK :

  1. harus menghindarkan PHK dengan memberikan peringatan – peringatan dst, harus ada tahap – tahap yang harus dilalui supaya tidak terjadi PHK, kalau juga tidak mampu, maka :
  2. merundingkan dengan ybs dengan mempertemukan hasil perundingan jika gagal maka :
  3. minta izin kepada UU lama yaitu:

-          yang lama UU No. 12/1964,P4 (Panitia Penyelesaian Perburuhan baik dipusat maupun didaerah

-          yang baru LPPHI-à PHI pasal 150 UUTK.

Kalau PHK tidak dimintakan izin ? maka akan batal demi hukum

Semuanya harus diajukan secara tertulis tentang upaya yang dilakukan dan alasan yang harus diberikan, kalau tidak dilakukan maka izin tidak diizinkan PHK.

Adakah PHK yang dilarang UU ?

  1. Karena buruh sakis, maksimal 1 tahun dan bulan ke 13 boleh di PHK dan pemberian hak juga dibatasi
  2. ibadah, ex. Pergi haji
  3. keanggotaan dalam serikat buruh
  4. melaporkan/mengadukan majikan
  5. perbedaan – perbedaan golonga, jenis kelamin, agama, dst.

Dalam UU baru ditambahkan :

  1. Buruh menikah
  2. buruh hamil
  3. buruh melahirkan
  4. buruh mempunyai hubungan darah, kerabat dengan buruh lain
  5. buruh cacat

PHK maka yang tidak perlu izin/penetapan ?

  1. PHK yang disetujui oleh buruh
  2. buruh dalam masa percobaan
  3. buruh yang dipensiunkan karena berdasarkan umur siburuh
  4. buruh yang diberhentikan karena meninggal dunia.

Kewajiban yang akan diterima oleh buruh :

  1. uang pesangon
  2. uang jasa
  3. uang ganti kerugian dalam bentuk cuti yang tidak diambil, termasuk penggantian biaya pulang kampung

PERSELISIHAN PERBURUHAN

UU Lama : Perselisihan Perburuhan U No. 22 tahun 1957 tentang PPP

UU baru : perselisihan hubungan industrial UU no. 2 tahun 2004 tentang PPHI

UU lama dengan UU baru terlihat  dari:

  1. Subjek

      Lama : pertentangan antara serikat buruh dan majikan

      Baru : perbedaan pendapat yang menimbulkan pertentangan antara :

-                     buruh/serikat buruh

-                     pengusaha/gabungan pengusaha

  1. Objeknya

      Lama :

-          hubungan kerja —–à isi dari perjanjian kerja

-          syarat kerja

-          keadaan perburuhan —–à si B merasa berhak kalau sedang haid dapat cuti

Baru :

-          hak

-          kepentingan

-          PHK

-          Pertentangan antar serikat buruh

Jadi, perselisihan perburuhan yaitu pertentangan antara SB/SSB vs M/PM ,mengenai :

-          Syarat – syarat kerja

-          Hubungan kerja

-          Keadaan perburuhan

Perbedaan Subjek :

  1. UU lama ——-à SB/ kelompok buruh/SSB
  2. UU baru ——–à buruh secara perseorangan berselisih dengan majikan

      Perselisihan secara luas dibagi 2 yaitu :

-          Kolektif -à perselisihan perburuhan

-          Perorangan -à pemutusan hubungan kerja

AKIBAT PERSELISIHAN PERBURUHAN

Yaitu :

  1. Mogok (strike)

      Dalam arti yuridis,

-          buruh secara bersama – sama menghentikan jalannya pekerjaan

-          buruh secara bersama – sama memperlambat jalannya pekerjaan

yang tujuannya untuk menekan majikan :

ex.: minta naik upah/gaji

      minta naik tunjangan

      mogok —–à senjata dari buruh

  1. penutupan perusahaan (lock out)

      yaitu tindakan majikan menolak buruh seluruh/sebagian untuk bekerja

      yang tujuannya untuk menekan buruh agar menerima semua keinginan majikan

      penutupan perusahaan ——-à senjata dari majikan

LATAR BELAKANG MUNCULNYA PERSELISIHAN

Yaitu :

  1. Pengupahan

-          upah tidak sesuai dengan kemampuan majikan

-          upah tidak sesuai dengan keinginan buruh

  1. jaminan sosial yang tidak memadai
  2. penempatan buruh yang tidak sesuai dengan kemampuan buruh
  3. Pribadi ——à pribadi yang tidak bagus antara buruh dan majikan

JENIS – JENIS PERSELISIHAN

  1. berdasarkan UU lama :

      ada 2 macam :

    1. Perselisihan hak ——à hubungan kerja
    2. perselisihan kepentingan :

-          syarat – syarat kerja

-          keadaan perburuhan

  1. UU baru :

      Ada 4 macam :

    1. Perselisihan hak —–à hubungan kerja
    2. Perselisihan kepentingan :

-          syarat – syarat kerja

-          keadaan perburuhan

    1. Perselisihan tentang PHK ——-à subjeknya perorangan
    2. Perselisihan antar serikat buruh

Cara penyelesaian perselisihan perburuhan

  1. Cara lama (UU Lama)

      Prosedurnya : buruh melawan majikan

    1. Perundingan —–à kesepakatan melahirkan perjanjian perburuhan, jika tidak berhasil maka :
    2. Ajukan ke dewan pemisah/penengah, yaitu para pihak sepakat menyelesaikan masalah perselisihan itu kepada penengah dan apapun hasilnya buruh dan majikan harus terima, jika ini tidak diterima oleh buruh dan majikan maka :
    3. Adanya pegawai perantara, yaitu pegawai yang ditunjuk oleh pemerintah dan dia wajib menyelesaikan sengketa dan dia menghimpun semua masalah yang terjadi antara buruh dan majikan.

Jika pegawai perantara berhasil maka dibuat dama – sepakat – perjanjian perburuhan,

Jika ini tak berhasil maka :

    1. diajukan pada P4D

      ada 2 kemungkinan :

      a. Mendamaikan —–à perjanjian perburuhan

      b. mengeluarkan simpulen, yaitu :

                  - mengeluarkan putusan menganjurkan

                  - mengeluarkan putusan mengikat

      Jika ini tidak berhasil maka :

    1. Banding pada P4P

      Yaitu memutuskan sengketa yang sifatnya mengikat para pihak.

P4P punya hak untuk menarik kasus tersebut, apabila P4P tidak mampu untuk menyelesaikannya ,

      Putusan P4P–à putusan terakhir bersifat mengikat

      Jika ini tidak berhasil maka;

    1. Veto menteri tenaga kerja

      Berupa :

-                    membatalkan putusan P4P

-                    menunda putusan P4P

    1. buruh dan majikan minta pengeksekusian putusan dari P4P
  1. cara baru ( UU Baru)

      prosedurnya :

    1. Mediasi/perundingan

      Menunjuk mediator yang ditunjuk oleh buruh dan majikan

    1. Konsiliasi

      Menunjuk konsiliator dan ini ditunjuk oleh orang tertentu

      Ex.: ditentukan oleh menteri

    1. Arbitrase/penengah

Sama dengan dewan pemisah, yaitu buruh dan majikan sepakat menyerahkan masalah tersebut pada penengah

    1. PHI (Peradilan hubungan industrial)

PHI terdapat dipengadilan umum (PN) ada hakim karir dan hakim ad hoc. Gugatannya melalui kasasi.

1.     a. Pengertian hk ketenagakerjaan menurut pemahaman sdr!

-          hukum adl aturan yang mengikat dan mempunyai sanksi yang terdiri dari hukum yang tertulis dan tidak tertulis

-          tenaga kerja adl setiap orang yang mampu/boleh bekerja oleh UU.

      Mampu :      - fisik

-          umur : 18 – 55 th

      dibawah umur 18 th dapat bekerja pada bidang tertentu

-          dikuatkan oleh UU bahwa orang boleh bekerja umur 18 th karena pada umur 18th tidak mengganggu pertumbuhan

      jadi, hukum tenaga kerja adl himpunan peraturan yang mengatur setiap orang yang mampu/boleh bekerja oleh UU

b.kedudukan penganggur dari pengertian diatas !

      yaitu orang yang tidak mempunyai pekerjaan dan tidak mendapatkan penghasilan

  1. Posisi PRT dan PNS dari pengertian diatas !

      Posisi antara PRT dengan PNS sama dengan buruh, karena PNS merupakan pegawai yang memiliki unsur – unsur yang terdapat didalam unsur2 buruh, dan hukum perburuhan dapat diberlakukan tetapi sekarang hukum perburuhan tidak dapat diberlakukan lagi karena ada UU tersendiri yang mengaturnya dan hal itu merupakan kebijaka pemerintah untuk menentukan UU u/PNS

  1. a. Makna yang terkandung dari isi pasal 27 : 2 UUD 1945 adl tentang pengangguran yaitu orang yang tidak mempunyai pekerjaan dan tidak mendapatkan penghasilan, dimana isi pasalnya adl:

-          adanya pekerjaan bagi pengangguran

-          dari bekerja tersebut maka akan dapat kehidupan yang layak

-          namun sebelum hidup layak harus mendapatkan cukup penghasiln.

  1. Siapa saja yg disebut penganggur adl:

-          org yg tidak bekerja, tidak punya penghasilan dan tidak hidup layak

-          orang yg bekerja setengah pengangguran

-          orang yg bekerja tapi tidak mencukupi penghasilan

-          orang yg bekerja tapi tidak sesuai dengan keahliannya

  1. kriteria yg dpt dipakai untuk mengukur upah yg diterima seorang buruh cukup utk hidup layak adl:

-          UMR:

v  Kehidupan fisik manusia ini baru 70% memenuhi kebutuhan fisiknya : sandang, pangan dan papan

v  Kehidupan hidup minimal ini dikatakan upah yang layak apabila sudah memenuhi 70% dari kebutuhan fisik dan non fisik

  1. a. Pengertian perjanjian kerja adl suatu perjanjian dimana seorang buruh mengikatkan diri kerja pada majikan serta memdapatkan upah
  1. Syarat – syarat sah perjanjian kerja adl :

-          pjj kerja itu lahir krn adanya kesepakatan, lahir atas 2 yaitu :

v  diam – diam yaitu perjanjian disetujui dgn anggukan

v  tegas, yaitu dg lisan dan tertulis ( menulis, akta otentik)

-          Cakap/dewasa (menurut BW 21th dan UUTK 18th)

-          Ada hal tertentu sbg objek yaitu pekerjaan

-          Sebab yang halal

  1. hal – hal yg penting dimuat dlm pjj kerja yg dibuat scr tertulis adl

-          identitas para pihak

-          alamat

-          isi perjanjian apa saja yang sisepakati/perjanjian kerja

-          tempat , tgl dimana dibuat

-          pekerjaan

-          upah berapa lamanya kerja

-          istirahat

-          ditandatangani para pihak

4. a. Kapan lahirnya hk. Perburuhan di indonesia adl

      Zaman Sebelum kemerdekaan RI

Pada zaman ini perburuhan dan tenaga kerja terbagi atas 4 bagian  :

    1. Perbudakan

Pada zaman ini tenaga kerja di Ind dianggap sebagai perbudakan, karena pada zaman ini perbudakan ini dapat diperjual belikan dan menjadi tradisi atau warisan dari orang tua mereka.

    1. Kerja Rodi

Pada kerja ini mereka mempunyai kewajiban untuk bekerja tapi tidak memperoleh hak mereka seperti upah

    1. Poenali Saoctie

Ada nya perjanjian kerja antara seseorang dengan majikan namun apabila kita sudah terikat kita harus mengikuti kemauan majikan dan apabila kita ingkar janji maka majikan dapat bertindak semau mereka.

    1. Romusa (kerja paksa)

Pada kerja paksa ini mereka mempunyai kewajiban untuk bekerja sesuai kemauan majikan namun hak mereka tidak sepenuhnya mereka peroleh.

      Zaman sesudah kemerdekaan

Setelah kemerdekaan Indonesia, masalah perburuhan dan tenaga kerja mulai ditata dan dibentuk, hal ini dapat di lihat pada Dasar Hukumnya Yaitu Pasal 27 dan pasal 28 UUD 45, Maka pasal ini merupakan Sumber hukum perburuhan & tenaga kerja dan dikembangkan menjadi UU No 13 Tahun 2003 yang isinya mengenai  :

-          Hubungan Majikan dan Buruh

-          Bagaimana cara perjanjian dalam ikatan kerja

-          Dst

            b. perkembangan istilah organisasi buruh di indonesia adl :

            - FSBI

            - SPSI

            - FSPSI, lalu kembali menjadi SPSI

c. kondisi buruh masa lampau dan masa skrg adl:

5.a. pihak manakah yg berhak mengakhiri hub kerja a/pjj krj antara B & Madl:

            Didalam praktek yg boleh mengakhiri hubungan kerja adl majikan, dan hanya majikan yg berhak untuk mengakhiri ttp dilihar dari lahirnya hub kerja yaitu merupakan kesepakatan B & M shg utk mengakhiri itu buruh atau majikan dpt mengakhirinya apabila buruh ingin berhenti maka dia membuat surat pengunduran diri dan pada akhirnya majikanlah yg berhak untuk menentukan.

b.

Hukum Pidana Khusus

Posted: 23/04/2011 in semester 3

HUKUM PIDANA KHUSUS

SINOPSIS

Hukum Pidana khusus adalah mempelajari suatu hukum dibidang pidana yang pada umumnya berada ketentuannya diatur diluar KUHP yang berhubungan dengan hukum pidana umum. Pidana umum dan penyimpangan – penyimpangan yang ada terhadap hukum pidana umum dalam bentuk serta lembaga yang berwenang mengadilinya.

Bisa saja ketentuan – ketentuan itu ditemukan dalam KUHD tapi karena lemahnya ketentuan – ketentuan yang ada dalam KUHP tersebut maka oleh yang berwenang dikeluarkan atau dibuat sendiri ketentuan diluar KUHP.

Contoh : Suap

       

Dalam KUHP, suap ringan hukumannya, tapi akibat yang ditimbulkan sangar besar karena itu dibuat peraturan sendiri tentang suap, ini berhubungan dengan mereka yang digaji oleh negara atau mereka yang digaji oleh orang lain.

                                                                                                                  

TUJUAN PIDANA KHUSUS

Tujuan dari pidana khusus adalah membahas bentuk – bentuk hukum pidana yang tergolong kedalam hukum pidana khusus :

-       Latar belakang

-       Jenis – jenis

-       Perundang – undangan yang mengaturnya

-       Proses penyelesaian

Latar belakang munculnya tindak pidana khusus :

  1. Karena dalam kenyataan sehari – hari banyak ditemukan delik – delik yang tidak diatur dalam KUHP.
  2. Adanya delik yaitu pidananya relatif ringan, sedangkan delik itu pada waktu sekarang mempunyai dampak yang besar.

Berdasarkan tujuan tersebut, maka dalam hukum pidana khusus ini dipelajari dan dibahas tentang :

  1. Hukum Pidana khusus secara umum
  2. Tindak pidana ekonomi
  3. Tindak pidana Narkotika
  4. UU tentang lalu lintas jalan

LITERATUR

  1. Prof. Soedarto, Kapita Selekta hukum Pidana
  2. Andi Hamzah, Delik – delik tersebar diluar KUHP
  3. Andi Hamzah, Hukum Pidana Ekonomi
  4. UU tentang :
    1. UU Darurat No. 7/1945, tindak pidana ekonomi
    2. UU No. 12/1992, tentang lalu lintas jalan
    3. UU. No. 22/1997 tentang narkotika
    4. KUHP dan KUHAP

Timbul pertanyaan apakah pidana khusus ini bersifat menyimpang dari KUHP ?

Pertanyaan ini dijawab sendiri oleh KUHP yaitu yang berdasarkan kepada pasal 103 KUHP yang menyatakan bahwa ketentuan dari 8 bab.

Yang pertama dari buku ini berlaku juga terhadap perbuatan yang dapat dihukum menurut peraturan yang lain kecuali kalau ada UU / Wet/ tindakan umum pemerintahan/ordonanasi menentukan peraturan lain/peraturan lain menyatakan lain.

Dijelaskan oleh NOLTE dalam bukunya “Het straft recht en afzon pengke wetten” (Pasal 91) yaitu hukum pidanan dan hukum pidana khusus.

Seperti yang dikutip oleh Ali Hamzah menyatakan bahwa ada 2 macam pengecualian : berlakunya pasal 91 WvS (Pidana) yang sama bunyinya dengan pasal 103 KUHP yaitu :

1.       UU lain yang menentukan dalam pasal 50 ayat 3 UU darurat no. 7 tahun 1955 tentang tindak pidana  ekonomi yang berbunyi : “Apabila ketentuan dalam ataupun berdasarkan UU lain bertentangan dengan ketentuan ini maka akan berlaku ketentuan dalam UU ini:.

2.       UU lain itu menentukan secara diam – diam pengecualian seluruh/sebagian dari pasal tadi berdasarkan asas lex specially derogat legi generalis.

Pasal 103 KUHP : “Bahwa bab I – Bab VIII KUHP akan berlaku juga tindakan peraturan – peraturan hukum pidana lainnya, kecuali ketentuan lain menyatakan lain”.

Seperti pasal 12 UU No. 3 tahun 1958 tentang penempatan tenaga asing antara lain berbunyi : “Apabila ketika diperbuat pelanggaran sesuai pasal 9 belum lewat waktu 2 tahun semenjak melanggar dikeluarkan yang tidak dapat dirubah lagi karena pelanggaran yang sama, maka hukuman yang setinggi-tingginya yang disebut pasal tersebut dapat ditambah 1/3 nya.

HUBUNGAN ANTARA PIDANA UMUM DAN PIDANA KHUSUS

Hukum pidana khusus adalah ketentuan – ketentuan tentang hukum pidana yang ada diluar kodifikasi hukum pidana itu sendiri (KUHP), maka untuk itu oleh SUDARGO telah diberikan pengertian apa yang disebut sebagai hukum pidana khusus adalah hukum pidana yang ditetapkan untuk golongan orang khusus atau yang berhubungan dengan perbuatan – perbuatan khusus.

Jadi hubungannya adalah ada pada pasal 103 Buku I KUHP

KODIFIKASI

Hukum pidana khusus yang ada dalam Hukum Pidana Umum

Hukum pidana khusus yang ada diluar KUHP ibarat kita harus tahu terlebih dahulu apa itu KUHAP terutama tentang pembukuan dan kodifikasi.

Menurut para ahli, kodifikasi adalah suatu himpunan dari segala aturan hukum dan bahan hukum tertentu yang disusun secara sistematis, lengkap dan tuntas.

Kodifikasi adalah buku yang berisi himpunan dari hukum tetapi bagian hukum tertentu.

Ex. :     - Kumpulan dari bahagian hukum perdata

            - Kumpulan dari bahagian hukum pidana

            - Kumpulan dari bahagian hukum acara

SIFAT KODIFIKASI

Sifat kodifikasi ada 3 yaitu :

  1. Sistematis

Yaitu suatu rangkaian yang tidak bertentangan satu sama lain, buku dalam KUHP ada 3, pada masing – masing buku ada bab, pasal, ayat, masing – masing itu tidak bertentangan satu sama lain.

  1. Lengkap

Yaitu semua tingkah laku manusia dibidang hukum tertentu itu sudah diatur atau sudah ditentukan didalam kodifikasi tersebut.

  1. Tuntas

Yaitu semua yang telah diatur tadi digunakan oleh hakim tidak boleh hakim keluar dari apa yang telah disebutkan didalam kodifikasi.

Ex. : Maksimal hukuman 15 tahun paling tinggi 20 tahun, maka hakim tidak boleh menjatuhkan 21 tahun.

Apa yang disebutkan oleh kodifikasi oleh kodifikasi maka tidak boleh menyimpang dengan kata lain adanya kepastian hukum.

Kenapa ada kepastian hukum ?

Dilihat dari sejarah Perancis.

Maka kekhasan Prancis, sebelum revolusi di Prancis dan daerah jajahan dimana sering terjadi pembunuhan, pembunuhan atau perbuatan yang dilakukan oleh raja yang mungkin rakyat dimana hal ini hukum ditentukan oleh kaisar itu adalah  C’CTAT – ET MOL ————–à Negara adalah saya

                                     Hukum yang mnejadi kekuatan adalah apa yang saya ucapkan.

Karena sudah berlalurt – larus (LOUIS 14) maka timbul pemberontakan walaupun sebelumnya ada pendapat dari para ahli dimana ada nasehat yang diadakan oleh ahli pada raja akan ada pemberontakan dimana berawal dari perjanjian BASTILE.

Pemberontakan hasilnya :

-       Liberti

-       Egalite

-       Fertenita

Oleh NAPOLEON sewaktu menjadi kaisar maka dia berusaha untuk menciptakan kepastian hukum sebagai tujuan dari revolusi Prancis, sehingga tercipta beberapa kodifikasi :

1.     Kitab Kodifikasi hukum sipil ———à Hukum Perdata (Code Civil)

2.     Code Commerce ————–à Hukum dagang

3.     Code Penal ————-à Hukum pidana

4.     Code tentang hukum acara pidana dan hukum acara perdata

Oleh karena Prancis menjajah Belanda maka kode yang dibuat Napoleon maka diberlakukan di Belanda atau negara jajahannya, jadi di Perancis sudah berlaku code Penal, kemudian Belanda memerdekakan diri maka mereka punya rasa kebangsaan yang tinggi, sehingga code Prancis tidak berlaku lagi dan 1851 suatu kodifikasi hukum Belanda yaitu WvS.

Karena Belanda menjajah Indonesia maka indonesia memberlakukan WvS dengan asas korkodansi maka WvS itu dibuat sama dengan di Indonesia, dimana di Indonesia yang ada kondisi tertentu dibuat 1951 suatu kodifikasi hukum pidana dan 1915 dibuat kodifikasi yang unifikasi.

Kodifikasi ini yang digunakan sampai sekarang pada tahun 1918 yang telah berlaku KUHP, Belanda menyerah dan Jepang masuk, Indonesia merdeka WvS yang dibuat 1918 maka WvS itu ditetapkan dalam KUHP Indonesia.

Yang menjadi Sifat KUHP Indonesia adalah ;

1.     Sistematis

2.     Lengkap

3.     Tuntas

Yang menjadi masalah pada sifat KUHP

Yaitu sifat Lengkap

Dimana hukum itu ketinggalan dari kemajuan masyarakat sehingga apa yang dikatakan jahat atau tidak jahat pada waktu dulu atau sekarang mungkin terjadi perbedaan.

Jika kita menganut kodifikasi, dimana kodifikasi itu sangat berat sekali dan sangat susah mengubah, maka jika terjadi suatu perbuatan yang tidak diatur dalam KUHP atau dihukum dengan pidana ringan maka untuk mengubahnya sangat sulit dan ini membuat rakyat tidak tenang.

Ex. : Suap

Jalan keluarnya oleh KUHP Belanda

Kemungkinan asas lengkap tidak dapat diberlakukan maka oleh pemerintahan Belanda 1953 dibuat pertama kali suatu peraturan yang tidak diterapkan pertama kali suatu peraturan yang tidak diterapkan dalam KUHP, tapi peraturan itu sangat besar akibatnya.

Maka pada tahun 1933.

Dibuat suatu peraturan tentang peraturan lalu lintas yang disebut wegverkeer ordonantie. Dalam hal ini dia melihat tour lalu lintas tetapi dia memberikan sanksi beban pidana.

Dalam UU tersebut disebutkan :

Kalau dalam UU lalu lintas itu disebutkan maka disebut pelanggaran, dimana sanksinya hanya dalam KUHP.

Mengapa UU lalu lintas ini dapat dibuat ???

Karena Belanda takut hukum, dikarenakan salah satu pasal dalam KUHP Belanda yaitu pasal 91 WvS menyatakan seperti yang tersebut dalam pasal 103 KUHP Indonesia yang pada umumnya dikatakan :” Bahwa tentang kemungkinan adanya UU pidana yang ada diluar KUHP”. Hal ini dibuat dalam Buku I Bab VIII.

Dengan memperhatikan pasal 103 KUHP tersebut maka suatu peraturan pidana yang dibuat berlaku diluar KUHP dapat pula diterima dalam hukum pidana dengan dicabut kecuali ditentukan lain atau dengan kata lain dapat disebut “

ASAS LEX SPECIALLY DEROGAT LEGI GENERALY

Artinya ketentuan – ketentuan khusus mengenyampingkan ketentuan – ketentuan umum.

Dalam kenyataan : mulai dari hindia Belanda lama, hakim sudah menganut hukum ini dengan tuntas, dimana hukum adat bukan sebagai hukum yang berlaku tapi kenyataannya hakim Belanda mengambil hukum kebiasaan sebagai hukum yang berlaku.

Berdasarkan pernyataan dalam peraturan :

Bahwa apabila peraturan menyatakan suatu hukum kebiasaan itu dapat berlaku maka hakim yang mengambil kebiasaan itu untuk berlaku.

Pasal 103 Peraturan Penghabisan :

Ketentuan dari VII bab yang pertama dari bukum ini berlaku yang terhadap perbuatan yang dapat dihukum menurut peraturan per UU an lain kecuali kalau ada UU atau wet, tindakan umum pemerintahan/Algemene metragelen van bestuur (Ordonantie peraturan lain)

Buku I Bab  I – VII KUHP

Berlaku untuk KUHP itu sendiri, tapi juga berlaku untuk hal – hal atau peraturan – peraturan yang lain diluar KUHP yang berhubungan dengan hukum pidana, kecuali apabila peraturan itu menetapkan lain.

Ex. : Pasal 1 KUHPT (Kitab UU hukum Pidana Tentara)

                     KUHPM (Kitab UU Hukum Pidana Militer)

Pasal 1 KUHPT :

Apabila yang diatur dalam KUHPM itu sama dengan yang disebut dalam KUHP, tapi jika dikatakan lain oleh KUHPT yang berlaku KUHPT.

Dasar diberlakukan kodifikasi :

Adalah untuk kepastian hukum

Karena perkembangan zaman, kodifikasi tidak mungkin cocok begitu saja berkemungkinan ada yang tidak sesuai tetapi untuk merubah kodifikasi sangat sulit sehingga dibuat peraturan yang fleksibel seperti UU, dengan merubah UU maka hukum pidana bisa mengikuti perkembangan zaman.

Mengapa lebih baik membuat UU daripada merubah kodifikasi hukum ?

Bahwa dengan merubah UU bisa lebih cepat untuk menyelesaikan tindakan – tindakan anggota masyarakat dengan peraturan – peraturan yang harus mengaturnya.

Mengapa perkembangan masyarakat lebih cepat dari perkembangan hukum yang mengatur tingkah laku masyarakat ?

-   Adanya masalah globalisasi yang timbul dalam masyarakat oleh karena itu peraturan hukum itu berusaha untuk mempertahankan masyarakat maka dia perlu mengikuti perubahan masyarakat itu karena hukum itu mengatur tingkah laku masyarakat (sosial eigenering).

-   Dengan semakin moderennya kehidupan manusia, maka diperlukan perubahan hukum yang cepat, dengan kata lain dibuat perubahan hukum yang bersifat temporer, karena ada globalisasi, maka masyarakat modern dan masyarakat itu ingin cepat maka dia berupaya agar peraturan – peraturan itu dengan cepat dirubah.

   Ex. : 1927 oleh pemerintah Belanda dibuat peraturan tentang obat bius (narkotika) beberapa tahun kemudian peraturan ini berubah dan bertambah.

Misal : 1927 obat bius itu adalah ganja maka tahun 1970 an bukan ganja lagi dan okaina saja tapi juga tumbuh – tumbuhan juga bahan kimia, campuran kimia dengan tumbuh – tumbuhan. Sehingga 1976 peraturan obat bius ditukar dan diberlakukan UU narkotika 1976 kemudian dirobah lagi dengan UU narkotika 1997.

Diperlukan dalam beberapa peraturan yang berada diluar hukum pidana yang perlu dikaitkan dengna sanksi yang berupa pidana (pada umumnya diklasifikasikan sehingga pelanggaran) dengan tujuan :

-       Agar peraturan tersebut dapat ditaati walaupun sudah ada ketentuannya ditemukan dalam KUHP tetapi pidananya ringan.

-       Agar lebih ditaati maka perlu dihubungkan sanksi dengan pidana, walaupun sebenarnya (materilnya) tidak materi tentang pidana, agar ditaati perlu diberikan sanksi seperti : hukum pidana biasa relatif bukan kejahatan tapi pelanggaran.

      Ex. : ganti rugi (perdata)

              UU lalu lintas jalan ( pelanggaran)

              Pidana ringan

              Denda

Dalam KUHP buku II

Ada istilah SUAP, SOGOK

Dimana pidananya ringan sekali, hanya beberapa bulan akibatnya orang banyak melanggar, maka walaup diatur dalam KUHP, kemudian oleh pemerintah membuat peraturan baru tentang suap, sehingga apa yang diatur dalam KUHP tidak berlaku lagi tapi yang ada UU tindak pidana korupsi.

Sehubungan dengan hal diatas, maka ANDI HAMZAH menyebutkan bahwa :

NOIRE dalam bukunya “ Het straft reht en de of zun derlijke wetten” (Hukum pidana umum dan UU khusus) menyatakan ada 2 macam pengertian berlakunya pasal 91 WvS Belanda pasal 103 KUHP Indonesia) :

1.     UU lain tadi menentukan dengan tegas pengecualian berlakunya pasal 91 WvS Belanda.

      Ex. : Pasal 50 (3) UU darurat No. 7/1955

2.     UU lain itu menentukan secara diam – diam pengecualian seluruh atau sebagian dari pasal tersebut berdasarkan asas Lex specially derogat legi generally.

         Ex. : Pasal 12 UU penempatan tenaga asing ( UU No. 3 / 1958, lembaran negara no. 8/1958).

Jadi ANDI HAMZAH menyebutkan pendapat NOITE : bahwa UU lain yang bukan berasal dari kodifikasi tersebut dapat :

-       secara tegas

-       secara diam – diam

kalau peraturan tentang tindak pidana ekonomi ada yang mengaturnya maka peraturan itu akan berlaku kecuali ada UU yang mengaturnya.

v  Hukum pidana bagian umum adalah hukum yang mempelajari masalah – masalah dalam buku I KUHP dan mempelajari ajaran – ajaran dalam hukum pidana.

v  Hukum pidana umum adalah hukum yang mempelajari materi dari KUHP

v  Hukum Pidana bagian khusus adalah hukum yang membicarakan tentang delik – delik

v  Hukum pidana khusus adalah hukum yang mempelajari hukum pidana yang berbeda diluar hukum umum / diluar KUHP.

Diatas telah dsebutkan bahwa hukum pidana khusus itu pada umumnya banyak yang diatur diluar kodifikasi. Maka kalau dia diatur diluar kodifikasi maka harus dalam bentuk UU yang dalam hal ini pengertian UU pidana khusus adalah ketentuan – ketentuan tentang hukum pidana selain dari KUHP dan mengatur khusus baik tentang perbuatan tertentu ataupun orang tertentu..

PENGERTIAN HUKUM PIDANA KHUSUS

Pengertian hukum pidana khusus menurut para ahli :

  1. Menurut SOEDARTO

      Bahwa pada umumnya berdasarkan uraian diatas dapat dibagi berdasarkan sifatnya :

  1. Peraturan UU pidana dalam arti sesungguhnya yaitu UU yang menurut tujuannya bermaksud mengatur hak memberi pidana dari engara jaminan dari ketertiban hukum.
  2. Peraturan – peraturan hukum pidana dalam suatu UU tersendiri yaitu peraturan – peraturan yang hanya dimaksudkan untuk memberikan sanksi pidana terhadap aturan – aturan salah satu bidang yang terletak diluar hukum pidana.

      Ex. : UU tentang penyelesaian perselisihan perburuhan dan yang mengatur hukum pidana keseluruhan seperti UU tentang narkotika

Hukum pidana sifatnya :

  1. Hukum pidana kodifikasi ————- > KUHP
  2. Hukum pidan non kodifikasi ———à UU Narkotika
  3. Aturan lain tapi sanksinya pidana :

      Ex. :    Hukum perburuhan

                  UU lalu lintas

Hukum pidana khusus :

-   Merupakan hukum pidana terhadap orang – orang tertentu atau orang – orang khusus.

      Ex. : militer (KUHPT)

-       Yang diberlakukan terhadap perbuatan – perbuatan tertentu

      Ex. : Pajak, merupakan perbuatan tertentu, dimana hukum fiskal merupakan hukum pidana khusus.

                 

Dalam hukum pidana ada :

  1. Hukum pidana bagian khusus tidak sama dengan hukum pidana khusus.

Hukum pidana yang mempelajari khusus tentang perbuatan, perbuatan tindak pidana yang diatur dalam buku II dan Buku III dan juga buku IV KUHP

  1. Hukum pidana bahagian umum tidak sama dengan hukum pidana umum.

Hukum pidana yang membicarakan ajaran – ajaran umum tentang hukum pidana, pada buku I KUHP.

UU Pidana Khusus

Peraturan – peraturan hukum pidana khusus yang tertentu

Ex. : UU tentang narkotika

-       Narkoba ——–à Lebih luas

-       Narkotika ——-à Lebih khusus

-       Nopza ———–à Lebih sempit

-       Psikotropika —à Lebih khusus

Hukum pidana khusus

Terdiri dari beberapa UU pidana khusus

Kumpulan dari beberapa UU pidana khusus

UU Pidana Khusus

Ada didalam hukum pidana non kodifikasi

Dimana hukum pidana yang tidak dikodifikasi dapat disebut hukum pidana khusus jika :

1.     Mengatur hukum pidana sendiri

2.     Tidak mengatur hukum pidana tapi sanksinya pidana

IMPLIKASI/AKIBAT ADANYA HUKUM PIDANA KHUSUS

Adanya akibat pidana khusus adalah :

  1. Memberi corak tentang hukum pidana kita yang terpecah – pecah seakan – akan adanya hukum pidana dinegara kita berbeda – beda, akibat hukum pidana terpecah – pecah terlihat diadakan upaya penanggulangannya kalau hukum pidana umum dan khusus yang menanggulanginya berbeda – beda dari :

-       Hakim

-       Polisi

-       Penyidik

Dan hal ini membutuhkan biaya yang banyak

  1. Polisi atau kejaksaan dalam penanggulangan kejahatan juga akan berbeda – beda

      Ex. : Pelanggaran terhadap pidana khusus lebih berat dari pidana umum

  1. Adanya pengertian hukum pidana khusus ini akan berperan dalam penyusunan konsep KUHP kita yang baru nanti.

PENYIMPANGAN DALAM HUKUM PIDANA KHUSUS

Pada umumnya yang menyimpang dalam hukum pidana khusus yaitu :

  1. Didahulukan dari perkara lain penyidangannya terlihat dalam :

-       Pasal 25 UU tentang pemberantasan tidak pidana korupsi

-       Pasal 65 UU tentang narotika

-       Pasal 58 UU tentang psikotropika

  1. Adanya peradilan in – abtentia (ketidak hadiran terdakwa)

-       Pasal 16 (6) UU tentang tindak pidana ekonomi

-       Pasal 38 UU No. 31 tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi

  1. Kalau dinyatakan secara tersendiri tidak berlakunya KUHAP oleh peraturan tersebut.

TINDAK PIDANA EKONOMI

Pada umumnya di Eropa khusus Inggris sebelum adanya revolusi industri, maka penduduk lebih banyak bekerja dibidang pertanian, kemudian sebelum terjadinya revolusi industri dibidang ekonomi telah mantap berlaku prinsip bahwa :

Dalam rangka melakukan usaha untuk mencapai kemakmuran bagi masyarakat pada umumnya dianut prinsip “Principle laysser paire layserr passer”

Artinya : biarkanlah orang – raong itu mencapai kemakmuran untuk mereka sendiri jangan ada campur tangan (Pemerintah) untuk atau dalam mencapai kemakmuran tersebut.

Ini adalah prinsip yang dikemukakan oleh pakar ekonomi inggris yaitu ……………………………………………

Oleh karena banyaknya kritikan maka pemerintah mulai mengambil tindakan dengan membuat peraturan – peraturan yang dalam hal ini dapat diberikan sanksi pidana kalau terjadi pelanggaran dalam rangka mencapai kemakmuran anggota – anggota masyarakat sehingga disini muncul pertama kali suatu peraturan – peraturan “Hinder Ordonantie” yang mengatur tentang penempatan adanya daerah – daerah industri.

Upaya ganti rugi pada buruh :

    1. Penempatan daerah industri
    2. Kesehatan buruh

Karena pada umumnya adanya peraturan – peraturan yang dibuat masih bersifat mengatur maka dibuat peraturan yang isinya bersifat memaksa (Dwingend) maka mulai saat itulah negara – negara di Eropa mulai menciptakan peraturan – peraturan yang bersifat dwingend yang dalam hal ini di negeri Belanda dibuat suatu peraturan tentang hukum pidana di bidang ekonomi, dimana dalam tahun 1932 dikenal dengan nama “ Wet op de Economische delicten” (UU tentang Delik – Delik ekonomi).

Karena negara mulai memperhatikan rakyat kecil maka negara – negara di Eropa itu membuat peraturan – peraturan khusus dibidang ekonomi, di Belandapun telah diatur tentang hal – hal yang berkaitan dibidang ekonomi.

Dalam kodifikasi KUHP Belanda tidak ada diatur tentang masalah Ekonomi, sehingga tahun 1932 oleh pemerintah Belanda dibuat aturan dibidang ekonomi, siapapun yang melanggar harus dikenakan “Wet op de economische delicten” dengan catatan bagi indonesia walaupun ada asas korkodansi belum dibuat ketentuan tersebut tapi di Belanda mengenai tindak pidana ekonomi sudah ada peraturan dihindia belanda tidak dibuat, padahal seharusnya dibuat dengan asas korkodansi.

Walaupun asas korkodansi ada, bagi hindia belanda tidak ada peraturan seperti UU 1932 tadi sampai tahun 1955 baru muncul peraturan yang mengatur tentang pidana kalau melanggar hal – hal dibidang ekonomi tersebut yaitu :

UU darurat No. 7 tahun 1955 tentang tindak pidana ekonomi yang mulai berlaku 13 Mei 1955, yang telah mengalami beberapa perubahan, pencabutan, penambahan dibidang ekonomi.

Dasar adanya UU Darurat No. 7 tahun 1955 pasal 96 ini adalah UUDS 1950 yang berbunyi bahwa :

Pemerintah berhak atas kuasa dan tanggung jawab sendiri menetapkan UU darurat untuk mengatur hal – hal penyelenggaraan pemerintah yang karena keadaan – keadaan yang mendesak perlu dengan sengaja. UU darurat mempunyai kekuatan dan derajat UU kekuatan ini tidak mengurangi yang diterapkan dalam pasal tersebut.

Pasal 96 UU darurat No. 7 tahun 1955

Dalam keadaan darurat atau memaksa maka pemerintah dapat membuat UU secara tepat tanpa parlemen UU darurat tersebut sebelum berlakunya UUDS 1950. ketentuannya sudah ada dalam UUD 1945. oleh UUDS apa yang dikatakan dalam UUD 1945 disebut sebagai UU Darurat.

UU Darurat = Perpu

Urutannya :

-       Pancasila

-       UUDS

-       UU

-       UU Darurat

-       Dst.

Perpu ———à mengatakan bahwa ia sederajat dengan UU tapi UU dibuat oleh DPR/Parlemen.

Perpu dibuat oleh pemerintah karena keadaan memaksa dengancatatan Perpu itu harus diserahkan kepada DPR untuk minta persetujuan DPR, kalau disetujui maka perpu jadi UU.

Ex.: Perpu No. 1 tahun 1992

Jika disetujui maka dia menjadi UU Perpu no. 5 tahun 1992 jika tidak diterima oleh DPR maka perpu dicabut.

Pasal 96,

Disebut UU darurat karena keadaan memaksa nama awalnya UU darurat no. 7 tahun 1955. dimana jika dibuat tentang masalah perekonomian maka dapat menghancurkan negara dimana sering terjadi penyelundupan dibidang ekonomi.

Karena UU darurat harus diajukan atau kepada parlemen untuk disyahkan menjadi UU, dengan meminta persetujuan.

Dalam kenyataannya UU darurat No. 7 tahun 1955, itu tidak pernah diajukan oleh pemerintah kepada DPK atau parlemen untuk disyahkan naru dalamt ahun 1963 UU darurat No. 7 tahun 1955 tersebut diajukan oleh pemerintah kepada DPR dan UU darurat no. 7 tahun 1955 tersebut berdasarkan UU no. 1 tahun 1965 dinyatakan sebagai UU dengan nama UU darurat No. 7 tahun 1955.

PELANGGARAN DIBIDANG EKONOMI

Pasal 1 Sub 1e, 2e, 3e

Sekarang menjadi pasal 1 ayat 1,2,3 yaitu :

1.     Semua peraturan masa hindia belanda, masa peraturan yang dibuat oleh pemerintah, DPR dan dibawahnya

2. Berdasarkan peraturan yang akan datang

3. Berdasarkan apa yang disebut sendiri oleh TPE itu

Apa yang dikatakan TPK itu telah disebutkan UU tindak pidana Ekonomi pasal 1 UU TPE terdiri dari 3 ayat yaitu 1,2, dan 3

Pasal 1 UU No. 7 tahun 1955,

1.     Peraturan dibidang yang telah ada dimasa hindia belanda dan di indonesia sampai dengan adanya UU TPE

2.     UU TPE menyatakan ia adalah tindak pidana ekonomi

3.     Oleh UU TPE dinyatakan sebagai TPE apabila ada peraturan nantinya akan ada klasifikasinya dibidang ekonomi

Bidang ekonomi yang kalau dilanggar disebut tindak pidana ekonomi baik itu peraturan yang telah ada peraturan yang menyatakan itu tidak pidana ekonomi dan peraturan yang akan datang.

Maka menurut ANDI HAMZAH berdasarkan pasal UU Tindak pidana ekonomi itu disebut sebagai tindak pidana ekonomi adalah apabila :

Pasal 1 ayat 1 UU No. 7 tahun 1955

Melanggar peraturan – peraturan tentang ekonomi dibidang :

  1. Bidang Eksport, terdiri dari :

-       Crisis uit voer ordonantie (stb 1933/383)

-       Kapok Belangan ordantie (Stb 1935/165 tentang kepentingan kapuk

-       Ordantie aethe rischa olien ( stb 1937/601) tentang peraturan minyak eter

-       Krosok ordonantie (stb 1937/7604) ——–à ordonantie tembakau

-       Crisis uit voer ordonantie———à UU tentang eksport antar pulau

  1. Bidang import, terdiri dari :

-       Crisis in voer ordonantie (stb 1933/ 349)

-       Ordonantie gecontroleend goederen (stb 1948/144)

  1. Moneter

-       UU No. 10 tahun 1990

-       Indische larier

-       UU No. 17 tahun 1964

  1. Bidang produksi dan industri

-       UU perusahaan (Stb 1948/144)

-       UU tentang penyelesaian harga

  1. Perhubungan

-       UU tentang perkapalan

-       UU tentang pelayaran

-       UU tentang lalu lintas jalan

Pasal 1 ayat 2 UU No. 7 tahun 1955 :

Tindak pidana tersebut dalam pasal 26,32, 33 UU darurat ini dalam hal ini yang dimaksud tindak pidana ekonomi adalah apa yang disebut juga didalam pasal 26,32,33.

Pasal 26 UU Darurat :

Bahwa dengan sengaja memenuhi tuntutan pegawai pengusut berdasarkan suatu aturan dan UU darurat ini adalah tindak pidana ekonomi.

Pegawai pengusut   = Pasal 2

Penyidik                              = Pasal 26

Penyidik dalam KUHAP       =          - Polisi

                                                       - Penyidik dan pembantunya

Pasal 32 UU Darurat :

Bahwa barang siapa sengaja berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang bertentangan dengan suatu hukuman tambahan sebagai tercantum :

-       Pasal 7 ayat 1 sub a,b,c

-       Pasal 8

Dengan suatu peraturan seperti termaksud dalam pasal 10 atau dengan suatu tindakan tata tertib sementara atau menghindari hukuman tambahan tindakan tata tertib tindakan tata tertib sementara seperti tersebut diatas, maka ia melaksanakan suatu tindak pidana ekonomi.

Sebagai tindak pidana ekonomi,

Apabila yang bersangkutan berbuat atau tidak berbuat seperti apa yang telah dijatuhkan oleh hakim kepada yang bersangkutan sanksi yang harus dibutuhkan atau dalam hal ini ia berusaha untuk menghindari apa yang telah dijatuhkan oleh hakim itu maka ia juga disebut sebagai tindak pidana ekonomi.

Sanksi dapat dalam bentuk UU No. 1 Darurat pasal 8 No. 7 tahun 1955

-       Pemidanaan

-       Tindakan tata tertib

-       Tindakan tata tertib sementara

-       Pidana tambahan

Jika hal diatas ini tidak dilaksanakan dan dihindari maka dapat disebut tindak pidana ekonomi.

Pasal 33 UU Darurat :

Barang siapa sengaja baik sendiri maupun dengan perantaraan orang lain menarik bagian – bagian kekayaan untuk dihindarkan dari tagihan – tagihan atau pelaksanaan suatu hukuman baik tindakan tata tertib atau tindakan tata tertib sementara yang dijatuhkan berdasarkan UU darurat ini, maka ini melakukan suatu tindakan pidana ekonomi.

Kalau telah dijatuhkan pidana berupa :

-       Denda

-       Tindakan tata tertib yang harus dibayar dengan uang

-       Tindakan tata tertin sementara yang harus dibayar dengan uang

Tapi yang bersangkutan menghindarkan pembayaran tadi baik sendiri – sendiri atau perantaraan orang lain maka merupakan tindak pidana ekonomi.

Pasal 1 ayat 3 No. 7 tahun 1955 :

Bahwa tindak pidana tersebut dalam pasal 26, 32,33 UU lain sekedar UU itu menyebut “Pelanggaran itu sebagai Tindak Pidana Ekonomi”.

Apa yang disebut oleh pasal 26,32,33 sudah jelas apabila terjadi maka merupakan tindak pidana ekonomi sedangkan pasal 1 ayat 3 menyatakan apabila ada UU lain maka kalau ditemukan dalam UU tersebut bunyi seperti pasal 26,32,33 dalam hal ini UU tersebut menyatakan sama seperti yang dikatakan dalam pasal 26,32,33 yaitu juga disebut sebagai tindak pidana ekonomi.

Jika seseorang tidak memenuhi permintaan pegawai pengusut atau penyidik maka juga merupakan TPE.

Jadi dalam hal ini apa yang dikatakan TPE dapat dilihat dalam :

1. UU NO. 7 Tahun 1955

-               Pasal 1 ayat 1

-               Pasal 1 ayat 2              

-               Pasal 1 ayat 3

2. UU lain yang bunyinya sama dengan yang disebut dalam :

      - Pasal 26

      - Pasal 32

      - Pasal 33

PENGERTIAN TINDAK PIDANA EKONOMI MENURUT PARA AHLI

Mengenai TPE, ANDI HAMZAH dan Mohammad ANWAR telah menggolongkan tindak pidana ini ke dalam beberapa penggolongan berdasarkan :

UU No. 7 tahun 1955 :

-       Pasal 1 ayat 1

-       Pasal 1 ayat 2

-       Pasal 1 ayat 3

1. Menurut ANDI HAMZAH :

Dalam bukunya Hukum Pidana Ekonomi membagi tindak pidana ekonomi atas 3 golongan :

1. Golongan Pertama

Peraturan – peraturan yang terdapat pada pasal 1 ayat 1 UU Tindak Pidana Ekonomi.

2. Golongan Kedua

Ketentuan yang ditentukan oleh UU tindak pidana ekonomi itu sendiri seperti yang diatur dalam pasal 26, 32,33

3. Golongan Ketiga

Pemberian lowongan kepada kaidah – kaidah yang akan datang apakah berbentuk UU ataupun Perpu dimana dia ditentukan bahwa pelanggaran atas UU atau Perpu tadi merupakan delik ekonomi (Pasal 1 ayat 3).

Jika boleh kita katakan :

-               Bahwa pasal 1 ayat 1,2 itu peraturannya sudah ada sedangkan pasal 1 ayat 3 disebut Ius constituendum.

-               Peraturan ekonomi itu sudah diprediksi oleh apa yang dikatakan Andi Hamzah dan akan muncul peraturan itu nantinya jadi ada ius constitutum dan ius constituendum.

2. Menurut MUHAMMAD ANWAR :

Dalam bukunya Hukum Pidana dibidang Ekonomi menyebutkan bahwa ada 2 jenis kelompok tindak pidana dibidang Ekonomi yaitu :

1.     Tindak Pidana dalam arti Sempit

Tindak pidana ekonomi yang bersumber pada pasal 1 UU Tindak Pidana Ekonomi.

Hal ini dapat dibagi 3 yaitu :

    1. Tindak pidana Ekonomi berdasarkan pasal 1 ayat 1

      Himpunan peraturan – peraturan dibidang ekonomi yang sudah ada sebelum UU tindak pidana ekonomi ini diundangkan.

    1. Tindak pidana ekonomi berdasarkan pasal 1 ayat 2 UU TPE yakni sebagai yang diatur dalam pasal 26, 32,33
    2. Tindak Pidana ekonomi berdasarkan pasal 1 ayat 3 UU TPE yakni pelanggaran suatu ketentuan :

-               Didalam UU lain

-               Berdasarkan UU lain

      Ketentuan didalam UU lain :

UU yang bersangkutan (UU lain) harus memuat suatu ketentuan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan – ketentuan tersebut dinyatakan sebagai TPE.

Dalam UU lain dinyatakan atau menyatakan sendiri itu adalah TPE seperti yang tertera dalam pasal 26,32,33

Ex.: Perpu No. 8 tahun 1962 menjadi UU berdasarkan UU No. 7 tahun 1964 tentang perdagangan barang – barang dalam pengawasan.

Berdasarkan UU lain :

UU tersebut berdasarkan peraturan :

-       sebagaimana tersebut dalam pasal 1 ayat 1

-       sebagaimana tersebut dalam pasal 1 ayat 3

UU lain itu dasarknya kepada peraturan – peraturan yang ada didalam pasal 1 ayat 1 dan pasal 1 ayat 3 maka itu adalah tindak pidana ekonomi.

Menurut MUHAMMAD ANWAR :

Adanya kata – kata berdasarkan tadi adalah untuk memberikan kesempatan wewenang membuat peraturan dibidang pidana ekonomi kepada DPRD, karena didalam daerah – daerah tertentu ada kekhususannya sehingga DPRD itu diberikan wewenang pula untuk membuat peraturan dibidang ekonomi.

2.     Tindak pidana dalam arti luas

Dapat dibagi atas :

a.     Pelanggaran terhadap ketentuan – ketentuan dari peraturan – peraturan dibidang ekonomi, pelanggaran mana diancam dengan hukuman yang termuat dalam UU TPE yang biasanya berdasarkan ketentuan – ketentuan pidana dalam peraturan khusus dibidang ekonomi.

      Antara lain :

-       UU tentang perbankan

            Ex. : menjalankan usaha bank tanpa izin

-       UU tentang merek perusahaan dan merk perniagaan.

            Ex.: Pemalsuan merek.

-       Peraturan tentang lautan teritorial dan lingkungan lautan larangan yaitu stb. 1939 / 442 dan dengan beberapa peraturan lain.

            Ex.: Penangkapan ikan tanpa izin

-       UU tentang hak cipta

-       UU tentang pemberantasan tindak pidana korupsi

-       UU tentang tindak pidana tera (timbangan, ukuran dan takaran).

b.    Perbuatan – perbuatan pelanggaran hukum yang menyangkut bidang ekonomi dapat diberlakukan beberapa ketentuan dalam KUHP.

Pelanggarannya :

-       Dengan menggunakan daya upaya atau sarana yang ada

-       Pasal – pasal yang berhubungan dengan perdagangan, produksi, retribusi yang kesemuanya memberikan pengaruh terhadap situasi dan perkembangan ekonomi atau moneter.

Kesemua pelanggaran diatas tentang tindak pidana Ekonomi yang dapat diberlakukan KUHP tersebut adalah :

Seperti yang ditemukan dalam buku II :

  1. Bab 10

Tentang hal memalsukan mata uang dan uang kertas negara serta uang kertas bank.

  1. Bab 11

      Tentang memalsukan materai dan merek

  1. Bab 12

      Tentang memalsukan surat – surat

  1. Bab 24 tentang penggelapan
  2. Bab 25 tentang penipuan
  3. Bab 26 tentang merugikan penagih hutang atau orang yang berhutan
  4. Bab 30 tentang pertolongan jahat

PERSAMAAN PENDAPAT ANDI HAMZAH DAN MHD. ANWAR ADALAH :

Sama – sama melihat pasal 1 ayat 1,2, dan 3

PERBEDAANNYA :

  1. Mhd. Anwar lebih memperjelas pengertian dari pasal 1 ayat 1,2,3 itu sebagai TPE
  2. Mhd. Anwar lebih memperjelas maksud ius constituendum pada pasal 1 ayat 3 yaitu dapat berupa :

-       Ketentuan dalam UU lain

-       Ketentuan berdasarkan UU lain

Perbuatan pelanggaran hukum yang menyangkut bidang ekonomi dapat diperlukan ketentuan dalam KUHP berupa :

  1. Menggunakan daya upaya dan alat atau sarana.

      Hal ini bisa dalam bentuk :

1.     Surat – surat berharga

2.     Warkat – warkat bank

3.     Fasilitas – fasilitas yang dikeluarkan oleh bank

4.     Sarana produksi

5.     Bahan – bahan pokok dalam pengawasan yang dapat merugikan produksi dan distribusi yang biasanya dalam bidang pertanian dan industri serta prasaranya antara lain :

-       Ditemukan dalam pasal 263, 264, 266 dan 271 KUHP yang pada umumnya berisikan pemalsuan berbagai jenis surat.

-       Bab 12 KUHP tentang pemalsuan surat – surat pasal 264 tentang menyuruh menempatkan keterangan palsu.

-       Tentang pengelapan

      Pasal 372 dan 374 KUHP bab 24 dengan judul penggelapan

-     Ketentuan – ketentuan tentang penipuan, pasal 378 KUHP

-     Membeli sengaja tidak melunasi:

Pasal 379 a KUHP

“ Mereka yang sebagai mata pencahariannya atau kebiasaan membeli barang – barang dengan maksud supaya ia sendiri atau orang lain mendapat barang itu dengan tidak melunaskan sama sekali pembayarannya”.

-       Penipuan beberapa kali atas konsumen yang sama :

      Pasal 383 Bis

      “ Pemegang surat pengangkutan dilaut (Konosemen) yang dengan sengaja mempunyai beberapa lembar surat konosemen serta telah diikat dengan perjanjian utang untuk keperluan beberapa orang yang mendapatnya”.

  1. Tindak pidana yang berhubungan langsung dengan perdagangan.

      Hal ini dapat dilihat pada pasal 383 dan 386 KUHP yaitu :

1.     Pasal 383 KUHP, penipuan oleh penjual dalam jual beli :

-       Sengaja menyerahkan barang yang lain daripada yang telah ditunjuk oleh pembeli.

-       Keadaan sifat atau banyaknya barang

      Yang diserahkan dengan memakai akal dan tipu muslihat.

      Pasal 386 KUHP :

“ Menjual, menawarkan atau menyerahkan barang makanan, atau minuman/obat, sehingga diketahuinya barang itu dipalsukan dan kepalsuan itu disembunyikan”.

2.     Pemalsuan terhadap nama atau tanda atas karya kesastraan ilmu pengetahuan dan industri. Terlihat dalam pasal 386, 393 KUHP.

     

3.     Penipuan dalam asuransi Pasal 381, 382 KUHP

4.     Persaingan curang pasal 382 Bis

5.     Penipuan dalam pemborongan pasal 387 KUHP

“ Seorang pemborong atau ahli bangunan dan suatu pekerjaan yang pada waktu melakukan pekerjaan bangunan itu melakukan hal tipu yang mendatangkan bahaya bagi orang banyak”.

6.     Penjualan, penawaran, penyerahan, pembagian, penyediaan untuk dijual atau untuk dibagikan barang yang diketahui atau dapat diduga bahwa pada barang itu sendiri atau pada bungkusnya dibeli secara palsu nama/firma/cap/ merek yang menjadi hak orang lain.

Pasal 393 KUHP.

Jadi dalam arti sempit dan luas yang dikemukakan Mohammad Anwar yaitu :

1.     Adalah berupa penafsiran terhadap tindak pidana ekonomi berdasarkan pasal 1 ayat 1,2,3 UU TPE.

2.     Sedangkan apa yang dinyatakan dalam pasal 26,32, dan 33 tetap merupakan TPE juga seperti apa yang diatur oleh UU tentang TPE diatas tadi.

HAL – HAL YANG BERSIFAT KHUSUS DALAM TPE

Ada 8 hal yang bersifat khusus dalam TPE yaitu :

  1. Ketentuan – ketentuan dalam peraturan TPE ini adalah bersifat elastis
  2. Perbedaan pengertian, kejahatan dan pelanggaran dalam TPE
  3. Perluasan berlakunya ketentuan pidana UU TPE
  4. Percobaan dan pemberian bantuan yang berbeda dengan KUHP
  5. Keadilan in absensia
  6. Penyelesaian perkara diluar beracara (Schiking atau denda damai)
  7. Perluasan tentang subjek yang dapat dihukum
  8. Aneka ragam sanksi dan penjatuhan pidana

Ad.1. Ketentuan – ketentuan dalam peraturan TPE bersifat elastis

ANDI HAMZAH dalam bukunya hukum pidana ekonomi menyebutkan bahwa:

Peraturan tentang TPE ini bersifat elastis, artinya peraturan – peraturan dibidang pidana ekonomi itu disesuaikan dengan pasar.

Menurut Andi Hamzah,

Di Indonesia pada umumnya terlihat dalam praktek per UU an dilapangan ekonomi ini berubah dengan cap silih berganti guna mengejar akal licik pedagang dan pencatut.

Bahwa pejabat dilapangan ini seperti polisi, jaksa dan hakim termasuk pengacara/advokat seringkali belum sempat membaca atau menemukan suatu peraturan maka peraturan itu sudah diubah pula terutama yang berbentuk PP, peraturan menteri.

Jadi perubahan sosial ekonomi serta merta diikuti oleh peraturan pidana ekonomi yang bersifat temporer untuk mengatasi kesulitan pada waktu tertentu.

ad. 2. perbedaan pengertian kejahatan dan pelanggaran dalam tpe.

Dalam TPE klasifikasi kejahatan dan pelanggaran disesuaikan dengan penggolongan tindak pidana yang dikemukakan sebelumnya.

Menurut ANDI HAMZAH :

Bagi tindak ekonomi golongan I dipakai klasifikasi dalam UU yang tercantum dalam pasal 1 ayat 1 itu :

-       Jika dalam UU tersebut memberikan pengertian kejahatan dan pelanggaran secara tersendiri maka diklasifikasikan itulah yang dipakai.

-       Jika tidak memberi pengertian secara sendiri maka pengertian kejahatan dan pelanggaran didalam hukum pidana umum yang dipakai.

Dalam hal ini menurut Andi Hamzah, kita dapat melihat bahwa menurut UU TPE atau hukum pidana ekonomi apa yang disebut oleh UU TPE sebagai kejahatan dan pelanggaran dapat kita lihat berdasarkan penggolongan dari UU TPE tadi.

Ø  Golongan I :

Apabila dalam UU TPE itu disebut klasifikasi kejahatan maka dia adalah kejahatan, walaupun tidak dijelaskan bahwa itu adalah perbuatan berupa pelanggaran hukum pidana umum.

Ex.: Makhoda kapal yang tidak melaporkan isi dari kapalnya itu adalah perbuatan kejahatan dimiliki perbuatan itu langsung perbuatan kejahatan, walaupun nakhoda itu lupa atau lalai.

Kalau dalam klasifikasi UU TPE itu dikatakan pelanggaran dan mungkin dalam KUHP itu merupakan kejahtan maka dia adalah pelanggaran bukan kejahatan, sebaliknya jika dalam UU TPE tersebut tidak dinyatakan secara tegas itu adalah kejahatan atau pelanggaran maka yang berlaku adalah klasifikasi KUHP.

Artinya kalau dalam KUHP itu ada kata “Barangsiapa dengan sengaja” maka itu adalah kejahatan tapi kalau dinyatakan kata “ lalai atau lupa” maka itu adalah pelanggaran.

Ø  Golongan II :

-       Pasal 26

-       Pasal 32

-       Pasal 33

Hal ini jelas kalau dia dipakai sebagai klasifikasi kejahatan.

Ø  Golongan III :

      Sama seperti yang disebutkan untuk golongan I tersebut.

                            

DASAR PEMIKIRAN PERBEDAAN KEJAHATAN DENGAN PELANGGARAN

Ø  Pasal 2 ayat 1 :

Tindak pidana ekonomi tersebut dalam pasal 1 ayat 1 adalah kejahatan atau pelanggaran sekedar tindak pidana itu menurut ketentuan dalam UU yang bersangkutan adalah kejahatan atau pelanggaran TPE lainnya, yang tersebut dalam pasal 1 ayat 1 adalah kejahatan apabila tindak pidana itu dilakukan dengan sengaja.

Ø  Pasal 2 ayat 2 :

TPE tersebur dalam pasal 1 ayat 2 adalah kejahatan apabila tindak itu mengandung anasir sengaja, tindak pidana itu adalah pelanggaran satu dengan lainnya dengan UU itu tidak ditentukan lain.

Ad.3. Perluasan berlakunya ketentuan pidana UU TPE

Pemberlakuan ketentuan TPE pada umumnya lebih luas dari ketentuan berlakunya KUHP pasal 2 yang pasal 2 tersebut menganut asas TERITORIALITAS.

Bahwa TPE ini asas pemberlakuannya lebih luas daripada asas teritorialitas seperti yang dianut tindak pidana umum (Pasal 2 KUHP).

Pasal 2 KUHP :

Ketentuan pidana dalam UU Indonesia berlaku bagi tiap orang yang dalam indonesia melakukan suatu perbuatan yang boleh dihukum/peristiwa pidana.

Dalam TPE asas pemberlakuan yang berbeda ditemukan dalam pasal 3 UU TPE bahwa :

“Barangsiapa turut melakukan suatu TPE yang diberlakukan dalam daerah hukum RI dapat dipidana begitu pula jika turut melakukan TPE diluar negeri”.

Maksudnya : kalau seandainya ada orang yang turut melakukan TPE baik berada di indonesia atau tidak diindonesia maka orang itu dapat dipidana menurut hukum indonesia.

Mengenai turut melakukan tersebut ada beberapa sarjana yang telah memberikan pendapatnya antara lain :

1. Menurut SOEPRAPTO

      Dalam bukunya hukum pidana ekonomi menyatakan bahwa : kami tidak mengerti mengapa turut melakukan saja yang tersebut dalam pasal 3 untuk dijadikan delik sendiri sedangkan hal menuyuruh lakukan (Doen Plegen) membujuk melakukan (Uit Lokken) tidak dijadikan delik tersendiri dan masih mengikuti pasal 55 KUHP.

   Sebenarnya yang penting dalam pasal 3 UU TPE adalah perluasan berlakunya hukum TPE ke luar negeri antara lain :

-   Perhatikannlah penjelasan umum bagian ke 5 dan UU TPE yang menyatakan bahwa ……………….. sebagai perluasan pasal 2 KUHP ………

-   Maka perbuatan turut serta yang dilakukan diluar negeri dapat dipidana juga.

Analisa yang sama juga dikemukakan oleh :

 KARNI

Dalam bukunya tindak pidana ekonomi :

Pasal 55 KUHP terdapat dalam Bab 5 buku I KUHP dengan judul turut serta melakukan perbuatan yang dapat dihukum.

Maka sebaiknya pasal 55 KUHP ini juga dapat diberlakukan bagi seseorang yang turut serta diluar negeri.

2.     Menurut ANDI HAMZAH

Dalam bukunya Tindak Pidana Ekonomi

Andi Hamzah menyatakan bahwa : dalam pasal 3 UU TPE ini pembuat UU memakai istilah lain lagi yaitu ikut serta.

Menurut Andi Hamzah, maksudnya bukalah kata – kata serta dan turut melakukan yang disalin dengan kata MEDE PLEGEN akan tetapi mestinya DEEL NEMING

MEDE PLEGEN bisa diartikan :

-       Turut berbuat

-       Serta berbuat

Dalam hal ini ditemukan dalam pasal 55 ayat 1 KUHP.

DEEL NEMING adalah :

-       Turut serta (dalam makna yang luas)

Yang bisa ditemukan dalam pasal 55 – 62 KUHP

Ad.4. Percobaan dann pemberian bantuan           

Hal ini diatur dalam pasal 4 UU TPE bahwa :

Jika dalam UU TPE pada umumnya atau TPE pada khususnya maka didalamnya termasuk pemberian bantuan pada atau untuk melakukan tindak pidana itu dan percobaan melakukan tindak pidana itu sekedar suatu ketentuan tidak menerapkan sebaliknya.

UU TPE tidak memberikan penjelasan terhadap pasal 4 ini, namun bila dilihat materi pasal ini ada 2 perbuatan yang diancam dengan pidana yaitu :

1.     Percobaan

2.     Pemberian bantuan (Pasal 53 KUHP dan 56 KUHP).

PERCOBAAN :

Suatu perbuatan yang belum selesai, tidak selesai karena bukan atas kehendak sipelaku.

Ex. : Mencongkel pintu orang lain tapi diketahui oleh orang lain.

Pidananya : dikurangi ½ nya karena deliknya belum selesai.

Menurut Pasal 4 UU TPE :

Baik percobaan maupun pemberian bantuan seseorang dipidana dengan delik selesai.

Menurut pasal 54 KUHP :

Percobaan untuk pelanggaran tidak diancam hukuman

Percobaan pelanggaran pada TPE dapat dipidana dasarnya pasal 2 UU TPE.

Terhadap pernyataan pasal 4 UU TPE :

  1. Kami menyatakan bahwa :

      Percobaan pada delik ekonomi adalah sama dengan delik telah selesai

  1. Menurut Andi Hamzah :

Tidak sepakat dengan pendapat karena kami sama dengan delik selesai tetapi kalau dilihat dari akibatnya yang berbahaya dari delik ekonomi yang dinyatakan sebagai alasan menetapkan percobaan sama dengan delik selesai maka alasan itu dapat diterima.

  1. Menurut Kami :

Dia menyatakan bahwa pasal 4 itu menyimpang dari pasal 53 dan 60 KUHP dianggap perlu khususnya terhadap yang dipandang pelanggaran.

4.  Menurut Andi Hamzah :

Bagaimana hakim dan jaksa bisa tiba pada pengurangan hukuman kalau tidak terlebih dahulu diklasifikasikan delik yang bersangkutan sebagai percobaan pasal 53 KUHP atau memberi bantuan pasal 56 KUHP.

Dan ketentuan pasal 4 UU TPE :

Hanya diberlakukan untuk TPE yang digolongkan pada golongan 1 dan 3.

Ad.5. Peradilan in – Absentia        

Peradilan in absentia ini ditemukan didalam pasal 16 ayat 1 sampai dengan pasal 16 ayat 8 UU TPE dan ditambah dengan peraturan pemerintah pengganti UU No. 15 tahun 1992 dengan ayat 7 – 9.

Bunyi pasal 16 ayat 1 TPE menyatakan bahwa :

Jika ada cukup alasan untuk menduga bahwa seseorang yang meninggal dunia sebelum/perkaranya ada putusan yang tidak dapat diubah lagi telah melakukan TPE maka hakim atas tuntutan penuntut umum dengan putusan pengadilan dapat :

a.     Memutus perampasan barang – barang yang telah disita yang dalam hal ini pasal 10 UU darurat ini berlaku sepadan

b.    Memutus bahwa tindakan tata tertib yang disebut dalam pasal 8 sub C yang dilakukan dengan memberatkannya pada harta orang yang meninggal tersebut.

Pasal 16 ayat 6 menyatakan bahwa :

Ketentuan dalam pasal 1 diatas pada permulaan kalimat dan dibawah a berlaku juga jika berdasarkan atas alasan – alasan dapat diterima bahwa TPE itu dilakukan oleh seorang yang tidak dikenal orang, putusan itu diumumkan dalam berita negara dan didalam satu atau lebih surat kabar yang akan ditunjukkan oleh hakim.

Ayat 1 :

Yang bisa tidak perlu adil adalah orang yang telah meninggal

Ayat 6 :

Disamping orang yang meninggal juga ada orang yang tidak dikenal orang.

Tentang masalah meninggal dunia :

Dapat diadili in absentia relatif berbeda dengan apa yang ditentukan dalam pasal 77 KUHP (e) hak menuntut hukuman gugur lantaran sitertuduh meninggal dunia. Mengenai pasal 16 (6) ini banyak menimbulkan kesulitan karena penafsiran terhadap orang tidak dikenal (orang) sehingga dapat menimbulkan relatif ketidakpastian.

Dalam hal ini penafsiran tersebut sangat tergantung kepada penafsiran tersebut. Mengenai penafsiran terhadap pengertian orang tidak dikenal orang tersebut, oleh amir Hamzah tidak dinyatakan bahwa penafsiran itu berdasarkan putusan pengadilan yang dapat dibagi dua yaitu :

-       Sempit

-       Luas

Menurut Andi Hamzah, penafsiran sempit ini ditemukan pada putusan PT. Surabaya dalam kasus Malaya indonesia Grd. Co. Ltd. (Grading company ltd) dalam tahun 1960. kesimpulan putusannya : bahwa orang yang tidak dikenal adalah sungguh – sungguh tidak dikenal.

Sedangkan penafsiran dalam arti luas ditemukan pada putusan PN Malang tahun 1961 yang dalam putusannya berpendapat bahwa “Fisik ada tetapi setelah dicari dengan perantaraan alat – alat negara tidak terdapat dimana alamatnya yang setepat – tepatnya. Maka untuk diterima namanya dalam arti kata pasal 16 (6) yaitu dikenal namanya akan tetapi melarikan diri atau sebab lain tidak lagi berada di indonesia sehingga orang tidak mengenalnya sekalipun didalam pasal ini tidak ditentukan dengan kata – kata yang tegas mengenai kata – kata orang yang tidak dikenal itu.

Oleh Andi Hamzah, kata – kata sebab yang lain tidak lagi berada di indonesia maka PN malang berasumsi karena tidak ditemui di indonesia, berarti ia sudah pergi ke luar negeri.

Maka untuk keseragaman penafsiran, pemerintah mengeluarkan perpu No. 15 tahun 1962 yang menambah pasal 16 itu dengan tiga pasal yaitu pasal 16 ayat 7,8 dan 9.

Maka pasal 16 tersebut berbunyi ayat 1 – 6, ayat 7 yang diartikan dengan seorang yang tidak dikenal termasuk pula :

a.          Setiap orang yang diketahui namanya dan tempat kediamannya diluar negeri yang telah dipanggil dengan perantaraan perwakilan RI atau dengan surat panggilan yang ditempelkan pada tempat pengumuman di PN atau ditempatkan dalam satu/lebih surat kabar dan tidak menghadap kepada instansi yang memanggilnya.

b.          Setiap orang yang diketahui namanya, akan tetapi tidak diketahui tempat kediamannya yang telah dipanggil dengan surat panggilan yang ditempelkan pada papan pengumuman di PN atau yang ditempatkan dalam satu atau lebih surat kabar tidak datang menghadap yang memanggilnya.

Kesimpulan : yang disebut orang yang tidak dikenal relatif dikenal (Panggilan sehari – harinya dikenal).

Bahwa hal yang 3,4 dan 5 dari pasal 16 tersebut dapat diperlakukan juga terhadap perkara – perkara tersebut dalam ayat 6,7 dari pasal 16 ini, kemudian oleh pasal 16 : 6 dinyatakan berlaku sebagian daripada apa yang disebutkan dari pasal 3,4, dan 5 tadi.

Pasal 16 : 9 bahwa orang – orang tersebut dalam ayat 6 dan 7 tidak boleh diwakili oleh siapapun juga.

Ad. 6. PENYELESAIAN DILUAR ACARA/DENDA DAMAI

Denda damai dalam bahasa aslinya Beshikhing —à penyelesaian perkara dalam TPE.

Penyelesaian diluar acara adalah penyelesaian kasus tanpa diajukan ke sidang pengadilan dengan membayar denda damai yang disepakati antara tersangka dengan kejaksaan.

Maksud denda damai ini ditemukan permulaannya dalam pasal 29 rechten ordonantie ( UU Bea) yang dalam hal ini telah diganti dengan pasal 113 UU No. 10 tahun 1995 tentang kepabeanan.

Pasal 113 : 1 :

Untuk kepentingan penerimaan negara atas permintaan menteri keuangan, jaksa agung dapat menghentikan penyidikan dibidang kepabeanan.

Ayat 2 :

Penghentian, penyidikan dibidang kepabeanan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 hanya apabila yang bersangkutan melunasi bea masuk yang tidak atau kurang dibayar, ditambah dengan sanksi administratif berupa denda sebesar 4 x jumlah bea masuk yang tidak/kurang dibayar.

Bagaimana kepastian hukum denda damai ini ?

Apakah dalam denda damai itu masih dapat dilakukan penuntutan. Apakah asas nebis in idem tidak dapat diterapkan? Itulah masalahnya.

Ditemukan 2 pendapat sampai sekarang :

1.         Denda damai ini tidak dimajukan lagi ke persidangan pengadilan. Alasannya telah ada keputusan jaksa agung sesuai dengan asas opportunitas yang ada padanya.

2.         Terdapat tersangka telah membayar denda damai yang juga merupakan sanksi.

3.         Sesuai dengan asas kepastian hukum, yang biasanya perkara yang telah diselesaikan diluar acara tersebut, tidak dapat dimajukan lagi.

Sedangkan peraturan yang kedua, denda damai itu belum merupakan keputusan hakim, maka masih dapat dimajukan kepersidangan karena asas nebis in idem (putusan yang telah diputuskan tidak bisa lagi diajukan ke pengadilan).

Ad.7. PERLUASAN OBJEK YANG DAPAT DIHUKUM

Dalam hukum pidana umum subjek yang dapat dihukum adalah manusia saja, kecuali kalau telah berlaku nantinya konsep hukum pidana nasional maka disamping subjek hukumnya manusia juga badan hukum. Sedangkan dalam pidana khusus pertama dalam TPE, dinyatakan sebagai subjek hukum adalah manusia dan badan hukum.

Kelainan/keistimewaan adalah bahwa sanksi yang bisa dijatuhkan kepada TPE adalah bersifat kumulasi/kumulatif, artinya suatu TPE biasanya dijatuhi pidana kumulasi yaitu suatu penjatuhan pidana yang bersifat gabungan, antara pidana badan ditambah dengan pidana denda. Namun, bisa juga sanksi TPE itu adalah bersifat alternatif/pilihan, artinya bisa pidana badan saja atau pidana denda satu.

Contoh : Dijatuhi pidana penjara atau denda.

Penjatuhan pidana didalam TPE, biasanya dijatuhi pidana pokok dan kalau mungkin dijatuhi pidana tambahan dan bisa juga dijatuhi pidana dalam bentuk seperti yang disebutkan dalam pasal 8 yaitu tindakan tata tertib dan juga bisa ditambahkan dengan tindakan tata tertib sementara dan disamping itu juga bisa dijatuhkan berdasarkan hukum perdata. Dan juga bisa diikuti dengan penjatuhan menurut hukum administrasi.

PENYIDIKAN

Kemudian mengenai masalah PENYIDIKAN itu bisa dilihat bahwa sesuai dengan ketentuan hukum pidana khusus penyidikan dilakukan berdasarkan KUHAP kecuali apabila ditentukan lain oleh UU ini.

Pada umumnya, sebagai penyidik adalah pihak kejaksaan sendiri kalau penyidik tersebut mempunyai kewenangan untuk menyita atau menyerahkan barang untuk disita atau merampas ataupun memusnahkan barang yang disita tersebut.

PENYITAAN

Kalau dihapuskan, maka jaksa membuat surat keterangan agar dalam menyidangkan nantinya akan jelas mengenai status dari barang sitaan tersebut.

Penyitaan juga berhak memasuki setiap tempat yang menurut pendapatnya akan membantu penyidikannya. Apabila perlu dia bisa meminta bantuan kepada kekuasaan umum (penegak hukum).

Dan dalam hal ini yang tidak kalah pentingnya adalah dia wajib merahasiakan sesuatu hal yang dapat menolak untuk memperhatikan surat – surat yang termasuk kewajiban merahasiakan itu.

PENYIDANGAN

Mengenai penyidangan TPE adalah pada PN yang hakim panitera jaksa disebut dikhususkan dalam masalah perkara pidana ekonomi, maka pengadilan itu disebut pengadilan ekonomi.

Sama seperti PN, pengadilan ekonomi juga bisa bersidang diluar tempat kedudukan pengadilan ekonomi tersebut. Pada pemeriksaan dipersidangan, ada satu hal yang berbeda yaitu ada badan/pegawai penghubung., ARTINYA untuk kepentingan pengusutan, penuntutan dan peradilan pidana TPE dengan persetujuan menteri kehakiman, HAM dapat diangkat pegawai yang dianggap ahli dalam bidang perekonomian yang berkewajiban memberikan bantuannya kepada hakim, kepada penyidik dan kepada penuntut baik diluar persidangan maupun didalam persidangan.

MASALAH NARKOTIKA

Pengertian Narkotika menurut UU No. 22 tahun 1997 (Pasal 1) :

Narkotika adalah zat/obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, kehilangan rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan – golongan sebagaimana terlampir dalam UU ini atau yang kemudian ditetapkan dengan keputusan menteri kesehatan.

Keterangan :

Zat/obat —-à disebut dengan ‘Drug”

Adalah campuran kimiawi yang bila dimasukkan ke dalam badan akan menimbulkan suatu efek.

Sintesis :

Adalah suatu bahan yang berupa reaksi kimia antara 2 atau lebih zat membentuk zat baru, yang biasanya tidak diturunkan dari hasil alam, dan biasanya bersifat hasil pengolahan manusia.

Psikotropika :

Adalah juga merupakan drug tapi dia merupakan alat penenang.

Mengenai narkotika, bisa kita temukan dalam KUHP, yaitu pasal 204 dan 205 tentang barang yang berbayaha bagi jiwa dan kesehatan manusia, juga ditemukan dalam pasal 300 KUHP tentang meminum yang memabukkan dan dalam pasal 531, 538 dan 539 tentang minuman keras.

Mengenai masalah narkotika ini, jauh sebelum tahun 2000 sebelum masehi telah dikenal sebagai alat ritual dan pengobatan yaitu berupa opium/candu yang berkembang pesat di mesir, yunani dan beberapa daerah di timur tengah.

Pada waktu sekarang, masalah narkotika terutama ganja, yang produksiya dari daerah segitiga emas, daerah bulan sabit emas (iran, aganistan dan pakistan) dan pegunungan Andes (Bolivia, chili, Ekuador, Barazil, Argentina dan peru) yang ada izin menanamnya.

Indonesia, yang mulanya merupakan daerah transit sekarang telah menjadi penghasil maka keadaan ini menimbulkan kerugian bagi bangsa dan negara yaitu :

  1. Merugikan pribadi dan masyarakat terutama generasi penerus/muda
  2. Bisa membahayakan bagi kehidupan dan nilai budaya bangsa.

Kalau telah terjadi ABUSE OF NARCOTICS, maka akan menimbulkan :

  1. Terjadi toleransi yaitu adanya perasaan yang makin menebal terhadap obat/drug.

Toleransi ini akan menyebabkan dosis pemakaian harus di tingkatkan untuk memperoleh efek yang sama.

  1. Dependen/ketergantungan

Artinya seseorang itu merasakan didalam tubuhnya harus ada narkotika. Dependen tersebut dapat secara fisik, artinya dirasakan dalam dirinya tidak sempurna kalau tidak ada obat dalam dirinya.

  1. Secara psikis/kejiwaan.

      Yaitu merasa tidak sehat kalau tidak menggunakan obat

  1. Eforio

      Yaitu suatu perasaan yang berkelebihan kegembiraannya.

  1. Bersifat halusinogen

Yaitu zatyang menimbulkan perasaan tidak real sehingga menimbulkan persepsi yang salah dan kalau kekuatan drug habis, timbul rasa takut atau tidak menyenangkan dirinya.

  1. Bersifat Estalasi

Artinya peningkatan pemakaian dari satu zat kepada zat yang lebih tinggi atau lebih kuat lagi.

Pada tahun 1912 dikenal “Leage of nations” liga bangsa – bangsa pada saat itu diadakan pertemuan yang bernama “The hague convention” untuk mengatasi candu supaya dicekal masuk ke eropa.

Kemudian pertemuan itu dilanjutkan pada tahun 1925 dengan nama “The geneva internasional opium convention”.

Kemudian dilanjutkan dengan pertemuan tahun 1931 dengan nama The g. For limiting manufactures and regulating the distribution of n drugs (Pengaturan dijenewa untuk mengatasi dan mengatasi distribusi dari narkotika).

Kemudian pada tahun 1936 diadakan The convention for the suppressions of the illicitraffic au dangerous drug (Pelarangan secara luas tentang zat – zat berbahaya).

Pada tahun 1961 diadakan United nations tentang single on d  drugs (konvensi tunggal tentang narkotika).

Yang kemudian diubah dan ditambha dengan protokol 1961 yang bernama Protokol amending the ……………….. (Protokol perubahan konvensi tunggal tentang narkotika).

Yang dalam hal ini teah disyahkan oleh pemerintahan indonesia dengan UU No. 8 tahun 1976 dengan nama Pengesahan konvensi tunggal indonesia tahun 1961 beserta protokol yang mengubahnya.

Akibat pengesahan itu, pemerintah mengeluarkan UU No. 9 tahun 1976 tentang narkotika.

Sesudah konvensi tunggal narkotika tahun 1988, diadakan convention on psychotropic substances, di Wina  “disini mulai diadakan perhatian terhadap narkotika.

Kemudian juga tahun 1988 diadakan konvensi diwina yang bernama the convention against ilucit traffic in narcotics drugs and psychotropic substances (konvensi menentang perdagangan gelap tentang narkotika dan xat adiktif).

Konvensi diwina ini diratifikasi oleh pemerintah dengan UU No. 7 tahun 1997 dengan judul tentang pengesahan UU konvensi 1988.

Pengesahan konvensi wina ini menimbulkan UU No. 22 tahun 1997 tentang narkotika dan juga sebelumnya UU No. 5 tahun 1997 tentang psikotropika.

 Di indonesia ada 2 nama narkotika sekarang ini :

  1. Narkoba ——-à narkotika dan obat – obatan terlarang
  2. Nopza ——à narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya.

Keduanya adalah narkotika secara garis besar.

Narkotika sebelumnya belum dikenal di Eropa, tapi setelah perang candu mereka mulai memperhatikan tentang ganja yaitu pada tahun 1912.

Narkotika tersebut adalah relatif berbahaya jika disalahgunakan.

KETENTUAN – KETENTUAN TENTANG MASALAH NARKOTIKA

(BISA DALAM ARTI LUAS DAN DALAM ARTI SEMPIT)

Dalam artian yang luas itu ditemukan didalam KUHP sedangkan artian yang sempit (narkotika saja) atau psikotropika saja ditemukan didalam UU No. 22 tahun 1997 tentang narkotika, dapat dilihat pada lembaran negara No. 67 dan tambahan lembaran negara no. 3698, yang dalam hal ini UU No. 22 tahun 1997 mencabut UU no. 9 tahun 1976 tanggal 01 September 1997.

UU No. 9 tahun 1976 adalah mencabut ordonantie tentang obat bius, tahun 1927 dalam Stb. No. 278 Jo. No. 536 dengan nama VERDOOVENDE MIDELEN ORDONANTIE atau (VMO) atau ordonansi obat bius/UU tentang obat bius.

Sedangkan tentang psikotropika, dapat ditemukan dalam lembaran negara no. 10 dan dalam tambahan lembaran negara No. 3671 dengan nama UU tentang psikotropika.

Mengenai isi dari ordonantie obat bius yang diartikan dengan obat bius itu dilarang menanam, memelihara tanaman papaper atau coca dan ganja / indische hennep.

Disamping melarang, juga ditujukan untuk peraturan lalu lintas perdagangan ganja papaper, juga melarang pemakaian dan pemberian ganja dan coca itu kepada yang tidak berhak dan juga ditemukan sanksi kalau apa yang disebutkan diatas tidak diikuti/dilanggar.

Kemudian pada UU No. 9 tahun 1976 telah ditemukan beberapa zat atau bahan yang pada umumnya lebih luas dan lebih lengkap apabila kita bandingkan dengan PMO, antara lain :

  1. Telah ditemukan adanya pelayanan kesehatan dalam rangka pemyembuhannya.
  2. Ada narkotika sebagai bahan / zat baru, sedangkan sanksinya tergantung kepada bahaya dari narkotika tersebut kalau disalahgunakan.
  3. Pengaturan bukan saja dibidang lalu lintas perdagangan tapi lebih luas lagi, yaitu tentang menanam, meracik narkotika tersebut.
  4. Kalau PMO acaranya bersifat umum, maka UU No. 9 tahun 1976 tidak lagi mengikuti HIR, akan tetapi sudah bersifat khusus.
  5. Adanya insentif terhadap mereka yang mengungkapkan narkotika ini
  6. Mulai adanya kerjasama secara internasional dalam menanggulangi narkotika
  7. Adanya beberapa ketentuan yang menyimpang dari pidana umum antara lain dapat dipidana badan hukum
  8. Ancaman pidananya diperberat, bahkan bisa pidana mati. Dan berikut dend ditingkatkan dari Rp. 1 juta bisa menjadi Rp. 50 juta.

Tetapi oleh karena berkembangnya narkotika itu dan semakin banyaknya jenis – jenis narkotika, maka oleh UU No. 22 tahun 1997 dicabut UU No. 9 tahun 1976 tadi, sehingga UU  No.  22  tahun  1997  melengkapi, menambah  isi UU No. 9 tahun  1976  tadi, antara lain :

  1. Adanya penggolongan narkotika yang bisa kita lihat dalam pasal 2 UU No. 22 tahun 1997 itu.

      Yang dalam hal ini penggolongan narkotika itu didasarkan kepada dapat tidaknya dijadikan obat dan ataupun akibat ketergantungan pemakai terhadap narkotika tersebut. Dalam pasal 2 ayat 2 nya dinyatakan bahwa narkotika ini ada 3 golongannya yaitu :

  1. Narkotika golongan I

Narkotika yang hanya dapat untuk kepentingan ilmu pengetahuan saja tidak boleh digunakan dalan terapi serta mempunyai potensi yang sangat tinggi dalam mengakibatkan ketergantunga.

  1. Narkotika golongan II

Narkotika yang berkhasiat didalam pengobatan dengan catatan sebagai ultimum remedium dan juga digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan mempunyai potensi yang tinggi untuk menimbulkan ketergantungan.

  1. Narkotika golongan III

Narkotika yang berkhasiat oengobatan biasanya digunakan didalam terapi dan ilmu pengetahuan dan potensi ringan untuk ketergantungan.

  1. Mengenai Pengadaan narkotika

      Pasal 6 : 2 UU No. 22 tahun 1997 mengatakan :

      Untuk keperluan tersedianya narkotika demi untuk kepentingan pelayanan ksesehatan atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan meneliti kesehatan harus menyusun rencana kebutuhan narkotika tadi akan dapat dijadikan pedoman dalam pengadaan, pengendalian dan pengawasan narkotika secara nasional.

  1. Adanya harus pencantuman label dari obat narkotika

      Ini dilihat pada pasal 41 dan juga mengenai publikasi dari narkotika yang ditemukan pada pasal 42.

Pasal 41 berbunyi :

Pada kemasan narkotika harus dibuat label/merek.

Pasal 42 berbunyi :

Hanya media tertentu saja yang boleh mengiklankan narkotika, yaitu media cetak ilmu kedokteran dan media cetak ilmu farmasi.

  1. Lebih menegaskan peran serta dari masyarakat

      Yang ditemukan dalam pasal 57 yang berbunyi :

Masyarakat mempunyai kesempatan yang sangat luas dalam rangka membantu pencegahan/pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.

Penyalahgunaan narkotika :

Artinya orang yang menggunakan narkotika tanpa sepengetahuan dan pengawasan dokter

Peredaran gelap :

Adalah setiap kegiatan/serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana narkotikan

Pengertian tanpa hak :

Adalah semua perbuatan syah asal dilegalisir oleh UU kecuali yang tidak boleh

Melawan hukum :

Adalah menunjukkan tidak sah suatu tindakan atau suatu maksud

Pasal 57 ayat 2 :

Wajib melaporkan kepada pejabat yang berwenang, apabila mengetahui adanya penyalahgunaan dan peredaran tersebut.

Pasal 57 ayat 3 :

Pemerintah wajib memberikan jaminan keamanan dan perlindungan kepada pelapor tersebut.

  1. Pemusnahan narkotika sebelum putusan yang incracht :

      Hal ini  terlihat dalam pasal 61 – 66 pemusnahan narkotika ittu dilakukan oleh pemerintah ataupun bisa oleh mereka – mereka yang bertanggung jawab atas produksi/peredaran narkotika ataupun bisa dilakukan oleh sarana kesehatan tertentu ataupun oleh lembaga ilmu pengetahuan yang tertentu oleh karena produksi narkotika itu tidak memenuhi standar atau karena lewat waktu ataupun bisa juga oleh karena tidak memenuhi syarat untuk dipakai sebagai pelayanan kesehatan ataupun narkotika itu berkaitan dengan tindak pidana.

Sedangkan hal – hal yang perlu dilakukan sebelum narkotika itu dimusnahkan, hendaklah dicatat dalam berita acara :

  1. Nama, jenis, merek
  2. Kapan dimusnahkan dan dimana tempatnya
  3. Tandatangan dan identitas yang melaksanakan dan menyaksikan pemusnahan tersebut.

Jika seandainya narkotika itu masih dalam  taraf penyelidikan, penyidikan oleh pejabat penyidik polisi, maka pemusnahannya disamping disaksikan oleh pejabat yang mewakili kejaksaan, begitupun pejabat kesehatan yang ditunjuk oleh menteri ataupun bisa oleh pejabat PNS yang menguasai barang tersebut.

Kalau putusan sudah mempunyai kekuatasn hukum tetap oleh pengadilan, pemusnahannya dilakukan oleh pejabat kejaksaan dan pejabat yangmewakili POLRI dan departemen sosial.

  1. Perpanjangan jangka waktu penangkapan

      Ditemukan dalam pasal 67 ayat 2 dapat diperpanjang 48 jam

  1. Mengenai penyadapan telepon oleh penyidik ataupun alat komunikasi lain yang dilakukan oleh orang yang diduga keras telah melakukan tindak pidana narkotika. Ditemukan dalam pasal 66 ayat 2.
  1. Adanya teknik penyerahan yang diawasi dan pembelian yang terselubung

      Pembelian yang terselubung ———à penyidik dalam hal penyamarannya membeli barang tersebut, dengan catatan teknik pembelian yang terselubung ini hanya diketahui oleh atasannya saja.

PENYIDIKAN MENGENAI NARKOTIKA

Dalam hal ini, pada umumnya, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan disidang pengadilan, itu didasarkan oleh KUHAP kecuali jik aditentukan lain.

Sedangkan persidangan itu diutamakan dari yang lain mengenai penyidik bisa dari POLRI sesuai dengan KUHAP juga petugas penyidik PNS, yang dalam hal ini lebih difokuskan pada petugas BPOM.

Khusus penyidik dari POLRI, disamping dia mempunyai kewenangan dalam KUHP tapi mereka itu juga mempunyai kewenangan dalam hal menyadap telepom dan memeriksa surat – surat juga bisa melakukan teknik penyerangan dan pembelian terselubung tadi.

Sedangkan bagi penyidik PNS itu ditambah kewenangan berdasarkan pasal 65 UU No. 22 tahun 1997 yaitu :

  1. Kewenangan memeriksa lapora dan keterangan tentang TPN
  2. Memeriksa mereka yang diduga melakukan TPN
  3. Meminta keterangan dan barang bukti dari orang / badan hukum sehubungan dengan TPN itu tadi
  4. Memeriksa dan menyita barang bukti tentang TPN tersebut
  5. Memeriksa atas surat – surat dan atau dokumen yang berhubungan dengan narkotika sebagai tindak pidana tadi
  6. Meminta bantuan tenaga ahli untuk tugas penyidikan TPN
  7. Menangkap dan menahan orang yang disangka melakukan TPN

Kemudian dalam persidangan, itu relatif sama dengan KUHAP, yang bermasalah adalah mengenai putusan hakim, putusan hakim yang bermasalah itu adalah relatif bagi mereka pecandu narkotika.

Kemudian yang istimewa, tentang mereka yang disidangkan oleh hakim sebagai pecandu narkotika (orang yang telah menyalahgunakan narkotika) mengenai putusan hakim tadi, itu ditemukan dalam pasal 47.

Pasal 47 menyebutkan :

Ayat 1 : Hakim yang memeriksa perkara pecandu narkotika dapat :

  1. Memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan perawatan apabila pecandu narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan TPN
  2. Menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan, menjalani pengobatan dan atau perawatan apabila pecandu narkotika tersebut tidak terbukti berusaha melakukan TPN.

Penjelasan pasal 47 ini sbb :

v   Penggunaan kota memutuskan bagi pecandu narkotika yang terbukti bersalah, mengandung pengertian bahwa putusan hakim tersebut merupakan vonis/hukuman bagi pecandu

v   Sedangkan kata menetapkan mengandung pengertian bahwa itu bukan vonis / hukuman tapi untuk memberikan suatu penekanan bahwa walau tidak terbukti bersalah tapi tetap wajib menjalani pengobatan dan perawatan yang biayanya selama dalam status tahanan tetap beban negara, kecuali tahanan rumah dan kota.

v   Sedang yang terbukti, beban sepenuhnya tanggung jawab negara karena pengobatan dan perawatan tersebut merupakan bahagian dari masa menjalani pidana.

Kalau di indonesia ada RSKO (Rumah Sakit Ketergantungan Obat) di jakarta.

Bahwa dalam persidangan dan begitupun dalam penyidikan tersangka ataupun terdakwa tadi harus memberikan keterangan mengenai harta bendanya dan ataupun harta anak istinya/suaminya ataupun setiap orang atau badan yang diketahuinya ataupun yang diduganya mempunyai hubungan atau kaitan terhadap TPN dari yang bersangkutan (Pasal 74 UU Narkotika).

Sedangkan pasal 75 UUN adalah merupakan salah satu hal yang dianggap baru yaitu pembalikan beban pembuktian.

Dalam hal tertentu hakim berwenang meminta terdakwa membuktikan bahwa seluruh harta bendanya dan harta benda istri/suami/anak dan setiap orang atau badan bukan berasal dari hasil TPN yang dilakukan terdakwa.

KETENTUAN PIDANA YANG ADA DALAM TPN

Mengenao ketentuan pidana itu ditemukan dalam pasal 78 – 100 yang pada umumnya penjatuhan pidana lebih banyak yang bersifat kumulasi dibanding dengan yang bersifat alternatif, namun disamping pidana bisa juga dijatuhkan sanksi berupa tindakan adminstrasi yang dapat dilihat pada pasal 11 ayat 4 dan pasal 56 ayat 3,

pasal 11 ayat 4 menyatakan :

kalau terjadi pelanggaran terhadap ketentuan mengenai penyimpanan mengenai pelaporan yang telah ditetapkan dalam UU ini oleh menteri kesehatan dapat dikenakan sanksi administratif berupa :

  1. Teguran
  2. Peringatan
  3. Denda administrasi
  4. Penghentian sementara kegiatan ybs
  5. Pencabutan izin usha ybs

Sedangkan pasal 56 ayat 3 menyatakan :

Bahwa apabila ditemukan adanya bukti permulaan yang cukup atau berdasarkan petunjuk permulaan yang patut diduga telah terjadi pelanggaran terhadap adanya pengawasan dalam bidang kegiatan yang berhubungan dengan narkotika maka menteri kesehatan berwenang dalam bentuk seperti yang dimaksud dalam pasal 11 ayat 4 mengenakan sanksi administratif.

Disamping itu juga apabila terjadi kekhilafan pemerintah dalam pemusnahan barang (narkotika) yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap itu sebetunya dimiliki/diperoleh secara syah maka pemerintah memberikan ganti rugi kepada pemilik barang yang syah itu tadi.

Kedua:

Bahwa penjatuhan pidana bisa dalam bentuk kumulasi, kemudian bentuk pidana yang maksimal (pidana mati) ditemukan dalam TPN yaitu dalam pasal 80 ayat 1a dan 2a.

Ayat 1a : memiliki / memproduksi narkotika golongan I

Ayat 2a : Apabila ayat 1a tadi didahului dengan pemufakatan jahat

Sedangkan pidana minimum ditemukan dalam pasal 86 yaitu kurungan paling lama 6 bulan yaitu orangtua/wali dari pecandu yang tidak melaorkan si pecandu kepada yang berwenang.

Sedangkan pidana denda yang paling tinggi bagi orang adalah Rp. 5 M (Pasal 80 : 3a).

Sedangkan bagi korporasi /Badan hukum paling tinggi dendanya Rp. 7 M (Pasal 80 : 4a) paling rendah dendanya Rp. 1 jt.

Ketiga :

Pada umumnya kita bisa menemukan bentuk / klasifikasi dari Tindak pidana ini :

  1. T.P.N ditentukan sendiri oleh pembuat UU, dilihat dalam pasal 78 – 89 dan ditambah pasal 99.
  2. TPN yang ada kaitan/hubungan dengan masalah narkotika ditemukan dalam pasal 92 dan 93.

-       Pasal 92 : mereka – mereka yang tanpa hak dan melawan hukum yang tidak melaksanakan ketentuan tentang penyimpanan harus dalam pembungkusan yang khusus kalau barang tersebut dibawa didalam kapal yang harus disegel oleh nakhoda kapal dengan disaksikan oleh yang mengirim.

-       Pasal 93 : Barang itu dikirim melalui pesawat udara

  1.  T.P yang berhubungan proses peradilan itu ditemukan dalam pasal 94 – 98.

-       Pasal 94 : Pejabat PNS yang secara melawan hukum tidak melaksanakan penyegelan terhadap yang diduga atau mengandung narkotika dan tidak membuat berita acara yang resmi dan ataupun kewajiban – kewajiban lain yang harus dilakukannya maka PNS tersebut bisa dikenakan hukuman kurungan 6 bulan ataupun mereka – mereka yang sebagai penyidik dari POLRI.

-       Pasal 95 : Saksi yang tidak memberikan keterangan yang benar dimuka pengadilan pidananya pidana penjara maksimal 10 tahun dan denda maksimal Rp. 300 juta.

-       Pasal 96 : Tentang Residivis.

      pemidanaannya ditambah 1/3 dari pidana Pokok

-       Pasal 97 : Mereka – mereka yang melakukan tindak pidana diluar wilayah NKRI diberlakukan pula UU ini.

-       Pasal 98 :

Ayat 1 : WNA yang telah selesai menjalani pidana langsung diusir ke luar wilayah RI

      Ayat 2 : Mereka itu tadi tidak boleh lagi memasuki wilayah RI (dilarang)

      Ayat 3 : Mereka yang melakukan TPN diluar negeri dilarang memasuki wilayah RI

  1. Bahwa didalam pemidanaan terutama yang disebutkan pasal 78 – 82 :

a.     Bisa disebut sebagai alasan pemberat dari pidana yang dikarenakan adanya permufakatan jahat sebelum melakukan TPN (Ayat 2) dan dilakukan secara terorganisasi (Ayat 3 )

b.    Pernyataan tentang pemidanaan yang dilakukan oleh korporasi yang dinyatakan sebagai pidana denda saja.

Bentuk perumusan dan bentuk pemidanaan yang bisa dijatuhkan

Sebagaimana telah dikatakan terdahulu bahwa TPN ini dalam hal – hal tertentu bisa ditemukan perumusan tanpa hak dan melawan hukum; antara lain pasal 78 – 82 :

1.     Pasal 78 :

ayat 1 :

Mereka yang tanpa hak dan melawan hukum :

a.         menanam, memelihara, mempunyai dalam persediaan, memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika Golongan I (Bukan dalam bentuk tanaman)

b.        Memiliki, menyimpan untuk dimiliki atau untuk persediaan atau menguasai narkotika golongan I bukan tanaman maksimal pidana penjara 10 tahun dan denda maksimal Rp. 500 juta

Ayat 2 :

Apabila ayat 1 tadi didahului dengan permufakatan jahat dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 tahun dan paling lama 12 tahun dan denda paling sedikit Rp. 25 juta dan paling tinggi Rp. 750 juta

Ayat 3 :

Apabila Tindak pidana ayat 1 dilakukan secara terorganisir dipidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun dan denda paling sedikit Rp. 100 juta dan paling banyak Rp. 2,5 M

Ayat 4 :

Apabila tindak pidana ayat 1 dilakukan oleh korporasi pidana denda paling banyak Rp. 5 M

2.     Pasal 79 :

a: Hanya memiliki dst narkotika golongan 2 pidana penjara paling lama 7 tahun dan denda paling banyak Rp. 250 juta

b : Yang memiliki dst narkotika golongan 3 pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp. 100 juta

a: Dilakukan dengan permufakatan jahat paling lama penjara 10 tahun dan denda paling banyak Rp. 400 juta

Ayat 2b :

Yang dilakukan dengan permufakatan jahat pidana penjara paling lama 7 tahun dan denda paling banyak Rp. 150 juta.

a : Secara terorganisir melakukan tindak pidana narkotika golongan 2 paling lama 12 tahun dan denda paling banyak Rp. 2M

b : Apabila golongan 3 dilakukan secara terorganisir penjara maks. 10 tahun dan denda maks. Rp. 400 jt

Ayat 4 :

Kalau dilakukan korporasi tentang narkotika golongan 2 paling banyak dendanya Rp. 3 M, kalau golongan 3 Rp. 1M

3.     Pasal 80 :

a : Mereka yang tanpak hak dan melawan hukum memproduksi, mengolah, mengekstraksi, mengkonversi, merakit atau menyediakan narkotika golongan 1 dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara maks. 20 tahun dan denda mak. Rp. 1M

b :  Memproduksi dst narkotika golongan 2 dipidana dengan penjara maks 15 tahun dan denda maks Rp. 500 juta

c :   Memproduksi narkotika golongan 3, dipidana penjara maks 7 tahun dan denda maks Rp. 200 juta.

Ayat 2 :

a : Apabila didahului dengan permufakatan jahat dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara min. 4 tahun dan maks. 20 tahun dan denda min. Rp. 200 jt dan maks. Rp. 2M

b : Apabila golongan 2 pidana penjara 18 tahun dan denda paling banyak Rp. 1M

c : Golongan 3 pidana penjara maks, 10 tahun dan denda maks. Rp. 400 jt.

Ayat 3 :

a : Apabila dilakukan secara terorganisir pidananya pidana mati atau penjara seumur hidup atau penjara min. 4 tahun dan maks. 20 tahun dan denda min. Rp. 500 jt dan maks. Rp. 5M

b : Apabila dilakukan secara terorganisir pidana penjara maks. 20 thn dan denda maks. Rp. 3M

c : Bagi golongan III secara terorganisir, pidana penjara maks. 15 tahun dan denda maks. Rp. 2M

Ayat 4 : dilakukan korporasi terhadap :

- golongan I denda maks. Rp. 7M

- golongan II denda maks. Rp. 4M

- golongan III denda maks. Rp. 3M

4.     Pasal 81 :

Ayat 1 : tanpa hak atau melawan hukum

a : Membawa, mengirim, mengangkut atau mentransitokan narkotika golongan I pidana penjara maks. 15 tahun, denda Rp. 750 jt

b : Membawa dst narkotika golongan II pidana penjara maks. 10 tahun dan denda maks Rp. 500 Jt.

c : Membawa dst, narkotika golongan III pidana penjara maks. 7 tahun dan denda maks Rp. 200 juta.

Ayat 2 : bila dengan didahului permufakatan jahat :

a :Tindak pidana gol. I Pidana penjara min. 2 tahun, maks. 12 tahun, denda min. Rp. 100 jt maks Rp. 2M

b :Tindak pidana gol. II Pidana penjara  maks. 12 tahun, denda maks Rp. 1M

c :Tindak pidana gol. III Pidana penjara  maks. 9 tahun, denda maks Rp. 500 jt

Ayat 3 : dilakukan secara terorganisir bagi :

a : Golongan I pidana mati/penjara seumur hidup atau pidana penjara min. 4 thn maks. 20 thn, denda min. Rp. 200 jt dan maks. Rp. 4M

b : Golongan II pidana penjara maks. 15 thn dan denda maks. Rp. 2M

c :  Golongan III pidana penjara maks. 10 thn dan denda maks. Rp. 1M

Ayat 4 : narkotika dilakukan korporasi :

a : Golongan I dikenakan denda maks. Rp. 5M

b : Golongan II dikenakan denda maks. Rp. 3M

c : Golongan III dikenakan denda maks. Rp. 2M

5.     Pasal 82 :

Ayat 1:

a : Mereka yang tanpa hak dan melawan hukum mengimpor, mengekspor, menawarkan untuk dijual, menyalurkan, menjual, membeli, menyerahkan, menerima menjadi perantara dalam jual beli atau menukar narkotika golongan I, pidananya pidana mati/seumur hidup maks. 20 tahun dan denda maks. Rp. 1M

b :   Mengimpor dst golongan II Pidana penjara maks. 15 tahun denda maks rp. 500 juta

c :   Golongan III pidana penjara maks 10 tahun dan denda maks Rp. 300 Juta

Ayat 2 :

a : Apabila didahului dengan permufakatan jahat maks dipidana dengan pidana mati/penjara seumur hidup atau pidana penjara minimal 4 tahun dan maks 20 tahun, denda min Rp. 200 jt maks Rp. 2M

b : Golongan II, penjara maks 18 tahun, denda maks Rp. 1M

c : Golongan III, penjara maks 12 tahun, denda maks Rp. 750 juta

Ayat 3 : secara terorganisir :

a : golongan I, pidana mati/seumur hidup maks. Penjara min. 5 th dan maks 20 tahun, denda min Rp. 500 Jt, maks Rp. 3M

b : Golongan II, pidana penjara maks 20 th, denda maks Rp. 4M

c : Golongan III, pidana penjara maks 15 th, denda maks Rp. 2M

Ayat 4 : Korporasi :

a : golongan I Pidana denda maks Rp. 7M

b : golongan II Pidana denda maks Rp. 4M

c : golongan III Pidana denda maks Rp. 3M

6.     Pasal 83 :

Percobaan atau permufakatan jahat pidananya adalah sama dengan pidana selesai.

7.     Pasal 84 :

a : Mereka yang menggunakan narkotika terhadap orang lain atau memberikan narkotika itu kepada orang lain pidana 15 th maks denda Rp. 750 juta

b : Golongan II, penjara maks 10 thn denda maks Rp. 500 jt

c : Golongan III, penjara maks 5 th, denda maks Rp. 250 juta

8.     Pasal 85 :

Tanpa hak dan melawan hukum menggunakan narkotika:

-       golongan I untuk diri sendiri pidana penjara maks. 4 thn

-       golongan II pidana penjara maks 2 thn

-       golongan III pidana penjara maks 1 thn

9.     Pasal 86 :

Tentang orangtua/wali pecandu yang belum cukup umur tidak melaporkan kepada yang berwajib maksimal 6 bulan denda maks Rp. 1jt

Ayat 2 :

Sedang mereka yang telah melaporkan tidak dituntut pidana

10.  Pasal 87 :

Mereka yang memberi, menjanjikan sesuatu, memberikan kesempatan, menganjurkan, memberikan kemudahan, memaksa dengan ancaman, memaksa dengan kekerasan, melakukan dengan tipu muslihat atau membujuk atau yang belum cukup umur untuk melakukan TPN dipidana penjara seumur hidup atau min. 5 thn dan maks 20 thn, denda min Rp. 20 jt dan maks. Rp. 600 jt.

11.  Pasal 89 :

Mereka yang merupakan pengurus pabrik obat tidak melaksanakan seperti yang disebutkan dalam pemberian label dan publikasi, pidana penjara 7 thn dan denda maks Rp. 200 jt.

12.  Pasal 99 :

Mereka yang baik pimpinan rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, sarana penyimpanan persediaan farmasi milik pemerintah, apotik dan dokter yang mengedarkan narkotika gologan 2, 3 bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan begitupun pimpinan lembaga ilmu pengetahuan yang menanam, memberi, menyimpan atau menguasai tanaman narkotika bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan atau pimpinan pabrik yang memproduksi golongan I, bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan atau pimpinan pedagang besar farmasi yang mengedarkan narkotika golongan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan, narkotika golongan 2,3 untuk kepentingan pelayanan kesehatan dipidana penjara maks 10 thn, denda maks Rp. 200 jt.

13.  Pasal 100 :

Apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam UU ini tidak dapat dibayar oleh pelaku dojatuhkan pidana kurungan pengganti denda sebagaimana diatur dalam peraturan per UU an lain.

TINDAK PIDANA LALU LINTAS JALAN

WEGVERKEER ORDONANTIE

Sebagaimana telah diketahui bahwa adanya kodifikasi hukum pidana belum tentu akan terpenuhi sifat dari kodifikasi tersebut yaitu tuntas dan sudah mencerminkan tindak pidana yang ada dalam masyarakat hal itu terlihat pada KUHP Belanda yang pada abag ke 20 tampak tidak bisa lagi mencerminkan tindak pidana yang ada dalam masyarakat tidak bisa ditemukan didalam KUHP Belanda tersebut. Antara lain mengenai pengaturan dibidang lalu lintas maka dalam tahun 1932 di Belanda dibuat suatu UU pidana yang mengatur masalah lalu lintas yang nama UU itu adalah WEGVERKEER ORDONANTIE (1932) maka untuk Indonesia dalam tahun 1933 yang terlihat dalam Stb. 1933 no. 86 tertanggal 02 februari 1933 dengan nama yang sama dibuat pula peraturan dibidang lalu lintas dengan nama yang sama yaitu WEGVERKEER ORDONANTIE yang dalam hal ini peraturan pelaksanaannya mulai dibuat 1936 baik dengan nama peraturan :

v  Penetapan lalu lintas jalan yang ditemukan dalam stb. No. 452/1936 tertanggal 15 agustus 1936

v  Penetapan lalu lintas jalan perhubungan berdasarkan SK direktur perhubungan dan pengairan tertanggal 20 September 1936

v  Penetapan lalu lintas jalan dalam negeri berdasarkan SK direktur pemerintahan dalam negeri tertanggal 08 Oktober 1936

Setelah indonesia merdeka wegverkeer ordonantie tetap tidak diganggu gugat (masih tetap berlaku) namun karena perkembangan zaman wegverkeer ord. Sudah tidak sesuai lagi dibuat oleh pemerintah RI UU yang baru dengan nama UU tentang lalu lintas dan angkutan jalan raya yaitu UU No. 3 tahun 1965 yang dapat terlihat dalam lembaran negara No. 25 dan tambahan lembaran negara No. 2742 dan dalam hal ini pada tahun 1992 UU No. 3 tahun 1965 diganti dengan UU tentang lalu lintas angkutan jalan yaitu UU no. 14 tahun 1992 yang dinyatakan akan berlaku tanggal 17 September 1992.

Dalam memberlakukan UU ini banyak ditemukan pendapat para ahli / pendapat anggota masyarakat (orang awam) maupun pendapat pengusaha angkutan yang menentang pemberlakuan UU No. 14 tahun 1992 itu.

Alasan mereka – mereka yang menyanggah (orang awam, mahasiswa, pengusaha, ilmuan) adalah :

1.     Masalah UU itu belum dikenal oleh masyarakat awam

2.     Kalau diperlakukan UU itu maka akan menimbulkan kerawanan dalam bidang transportasi pada masyarakat

3.     Masalah sanksi yang ada dalam UU tersebut kalau sebelumnya sanksi UU kalau dilanggar hanya puluhan ribu saja bahkan ribuan saja.

Kemudian mengenai sanksi ini ada upaya yang dilakukan oleh pemerintah yaitu setelah keluarnya Perpu No. 1 tahun 1992 tentang penangguhan mulai berlakunya UU No. 14 tahun 1992 yang Perpu itu dapat ditemukan pada kebakaran negara no. 75 dan dalam tambahan lembaran negara No. 3486, dalam hal ini sanksi yang berat tersebut pengaturannya disesuaikan dengan kondisi dari daerah masing – masing yang dalam hal ini untuk daerah sumbar telah ditetapkan jumlah yang harus dibayar oleh pelanggar UU lalu lintas jalan tadi. Menurut ketua pengadilan tinggi Sumbar uang denda karena melanggar itu adalah berkisar antara Rp. 5000 – Rp. 30.000 dan tergantung kepada jenis pelanggaran dan kenderaan yang melakukan pelanggaran tersebut, kemudian berdasarkan SKB itu yaitu untuk menghindari pungli di jalan raya maka jumlah uang denda itu bisa dibayarkan ke BRI dalam bentuk uang titipan.

Juklak dari UU No. 14 tahun 1992 adalah sbb :

  1. Peraturan pemerintah No. 41 tahun 1993 tentang angkutan jalan yang dapat dilihat pada lembaran negara No. 59 dan tambahanlembaran negara no. 3527
  2. PP no. 42 tahun 1993 tentang pemeriksaan kenderaan bermotor dijalan. Lembaran negara no. 60 tambahan lembaran negara no. 3528
  3. PP no. 43 tahun 1993 tentang prasarana dan lalu lintas jalan ditemukan dalam lembaran negara no. 63 tambahan lembaran negara no. 3529
  4. PP no. 44 tahun 1993 tentang kenderaan dan pengemudi lembaran negara no. 64 tambahan lembaran no. 3530.

Dalam hal ini pengertian terhadap masalah traffic accident/peristiwa lalu lintas jalan menurut M KARYADI dalam bukunya mengurus kejahatan lalu lintas menyebutkan bahwa traffic accident itu ada 3 bentuk :

  1. Kejahatan lalu lintas
  2. Pelanggaran lalu lintas
  3. Kecelakaan lalu lintas

Menurut M. KARYADI kejahatan lalu lintas itu bisa ditemukan dalam pasal 359, 360, 406, 408, 409 dan 410 KUHP.

Sedangkan pelanggaran lalu lintas bisa ditemukan pada pasal 510, 511, 492 KUHP

Sedangkan pelanggaran lalu lintas sendiri itu adalah menurut orang awam melanggar ketentuan – ketentuan lalu lintas jalan sedangkan kecelakaan lalu lintas itu adalah peristiwa dijalan raya yang berada diluar kemampuan manusia, sedangkan pengertian kejahatan lalu lintas adalah apabila suatu kejadian dijalan raya yang disengaja ataupun karena kelalaian manusia.

Mengenai penyidikan dan penuntutan dan persidangan tindak pidana lalu lintas tidak ditemukan didalam UU No. 14 akan tetapi ditemukan dalam KUHAP yaitu dalam Bab ke 16 dengan judul pemeriksaan disidang pengadilan pada bahagian ke 6 dengan judul acara pemeriksaan singkat pada paragraf 2 dengan judul acara pemeriksaan perkara pelanggaran lalu lintas jalan yang dalam pasal – pasal dari paragraf 2 bagian ke 6 dan bab 16 itu terlihat penuntutan pembuktian terhadap pelanggaran lalu lintas jalan sedangkan ketentuan pidana memang ditemukan dalam UU No. 14 yaitu dari pasal 54 – 70 yang bentuk sanksinya bisa berupa pidana baik dalam pidana penjara kurungan ataupun pidana denda.

Dalam bentuk pencabutan hak – hak tertentu yang ditemukan dalam pasal 70 yaitu pencabutan SIM paling lama selama 2 tahun sedangkan bentuk ketentuan pidananya hanya 1 yang bersifat kumulasi yaitu ditemukan dalam pasal 55 karena mengenai masalah memasukkan beberapa merek kenderaan bermotor ataupun jenis kenderaan bermotor yang tidak sesuai penuntutannya di indonesia yaitu pidana kurungan paling lama 1 tahun dan denda setinggi – tingginya Rp. 12 juta sedangkan yang lainnya semuanya bersifat alternatif dan pasal 68 semua hal yang dilarang menurut pasal – pasal sebelumnya itu adalah klasifikasinya adalah pelanggaran.

Sedangkan pasal 69 adalah mengenai mereka yang residiv/residivis dalam hal ini mereka melakukan pelanggaran yang sama dengan pelanggaran yang pertama belum lewat jika waktu 1 tahun maka pelanggaran itu bisa ditambah pidana kurungannya 1/3 dari pidana pokok atau kalau denda ½ nya.

Hukum Agraria

Posted: 23/04/2011 in semester 3

HUKUM AGRARIA

Pembahasan – pembahasan /skedul – skedul mata kuliah hokum agraria.

Pokok pembahasan :

  1. Pengantar
  2. hukum agraria sebelum berlakunya UUPA
  3. usaha-usaha pembahasan dibidang agraria setelah proklamasi kemerdekaan.
  4. sejarah pembentukan UUPA
  5. UUPA sebagai dasar pembentukan hukum agraria nasional
  6. hak-hak agraria
  7. hak atas tanah
  8. ketentuan pokok pengaruh hak-hak atas tanah
  9. ketentuan pokok pendaftaran tanah
  10. ketentuan pokok tata guna tanah
  11. ketentuan pokok land reform.

PENGERTIAN TENTANG HUKUM AGRARIA

Sebelum mempelajari tentang hukum agraria maka perlu kiranya kita melihat sejarah bahwa hukum agraria sangat penting bagi masyarakat untuk pengaturan tentang hukum – hukum kebendaan yang diatur pada buku II BW. Adapun hukum kebendaan yang mengatur tentang hak-hak kebendaan yang merupakan hak-hak absolut. Dengan demikian untuk pengaturan-pengaturan yang lebih optimal maka sangat perlu suatu pengaturan melalui suatu UU yaitu UUPA. UUPA yang diundangkan melalui UU no.5 tahun 1960 telah menghapus sebagian besar ketentuan-ketentuan tentang kebendaan sebagaimana disebut diatas yaitu buku II BW.

Dengan demikian jelas seklai bahwa yang dimaksud hukum agraria adalah suatu aturan yang mengatur tentang hak-hak kebendaan seseorang/masyarakat negara yang menyangkut tentang bumi, air, ruang angkasa serta semuanya ini menyangkut tentang definisi secara umum.

SEJARAH LAHIRNYA UUPA NO. 5 TAHUN 1960 & ZAMAN KOLONIAL

Sebagaimana diundangkannya UUPA no.5 tahun 1960 banyak yang harus kita simak tentang sejarah-sejarah hukum di Indonesia maupun diluar negeri diantaranya adalah zaman Hindia Belanda.

Sebagai negara jajahan belanda di Indonesia berlaku azas corcodanti (penyetaraan) dengan hukum adat di Indonesia yaitu dengan suatu cara yaitu kodifikasi dan unifikasi tahun 1848.

Diantara UU yang telah dikodifikasi adalah sbb :

1.    Wet boek van Strafrecht (KUHP)

2.    Bugerlijk wetboek (BW) kecuali hukum tanah menjadi UU hukum Agraria

3.    wet boek van koop handel (KUHD).

Azas korkodansi, kodifikasi dan unifikasi mewarnai hukum Indonesia sekarang paham liberalisme dan individualisme menjadi jiwa pembentukan hukum belanda.

Misal :

-       negara berhak mengatur tentang hak-hak kebendaan seseorang, menggunakan hak-hak tanpa batas dengan demikian tugas-tugas negara menjaga agar hak-hak individu tidak dirusak orang lain.

-       Toesteming atau perjanjian persetujuan yang diadakan memikat kedua pihak atau persetujuan para pihak didalamnya adalah hak-hak para pihak tersebut (Liberal).

Dalam hukum belanda agama dan adat terletak dibelakang dan tidak disinggung-singgung dalam pembentukan hukum artinya agama dan adat tidak termasuk dalam koridor hukum negara sehingga hukum-hukum yang diproduk lebih mengutamakan kepada unsur-unsur rasio pembuat UU tersebut.

SEMINAR SEJARAH HUKUM PADA TANGGAL 05 APRIL 1975

Menteri kehakiman dalam seminar sejarah hukum pada tanggal 05 April 1975 menyatakan bahwa perbincangan sejarah hukum mempunyai arti penting dalam rangka pembinaan hukum nasional karena usaha pembinaan hukum tidak saja memerlukan bahan-bahan tentang perkembangan hukum masa kininakan tetapi juga bahan-bahan mengenai perkembangan hukum masa lalu.

Melalui sejarah hukum kita akan mampu menjajaki berbagai aspek hukum Indonesia pada masa dulu, hal mana akan dapat memberikan bantuan kepada kita untuk memahami kaedah-kaedah serta institusi hukum yang ada dewasa ini dalam masyarakat bangsa indonesia mulai penelitian sejarah hukum dapat diketahui tentang adanya kemungkinan lembaga-lembaga hukum yang tidak diperlukan lagi atau masih perlu dikembangkan dalam membina hukum nasional.misal dalam hukum agraria kita mengenal domein verklaring artinya semua tanah yang tidak bisa dibuktikan haknya adalah tanah negara.

-eigendom adalah hak milik

-eigenaar adalah si pemilik / orangnya

- HGB adalah opstal

- HGU adalah Erfpacht

Politik hukum agraria berkembang tahun 1960 sampai dengan 1998 pemerintah dalam melaksanakannya ambifalen (mendua) karena dalam UUPA No. 3:

1.    Mengakui tanah ulayat sepanjang menurut kenyataan masih ada kalau tidak bertentangan dengan UU yang lebih tinggi.

2.    UUPA disusun berdasar hukum adat namun tidak dinyatakan hukum mana yang dipakai.

Untuk mengetahui proses perkembangan pengetahuan sistem hukum di Indonesia kiranya perlu dikenal sistem hukum yang lama dan dengan mengetahui sistem hukum yang lama tersebut kita akan dapat menganalisa seberapa jauh sistem ini berpengaruh pada perkembangan hukum baru.

-       Ius constitutum yaitu hukum yang berlaku sekarang (hk. Positif)

-       Ius constituentum yaitu hukum yang dicita-citakan

Prof. DR. Soepomo mengemukakan 13 azas penting dan tatanan hukum yang berlaku di Hindia belanda dulu diantaranya adalah sbb :

1.    azas dari BW dari Hindia Belanda

2.    azas hukum acara perdata eropa

3.    azas wet boek van straaf recht (HAP)

4.    azas hukum acara pidana

5.    azas hukum adat materil

6.    azas perdata laand raad (pengadilan negeri)

7.    acara schap geracht en distrik

8.    acara perdata pengadilan pribumi didaerah luar jawa dan madura

9.    acara perdata pengadilan daerah swapraja

10.  acara pidana laand raad

11.  acara pidana laand gerecht

12.  acara pidana pengadilan pribumi

13.  acara pidana pengadilan swapraja

BW di Indonesia berazaskan kepada azas korkodansi dan BW belanda mencontoh kepada code civil de prancis sedangkan BW Hindia Belanda berlaku tahun 1848 pada mulanya tidak berubah namun perkembangan hukum semenjak satu abad menuju kearah partisipasi masyarakat dan hukum melalui yurisprudensi akhirnya terjadi perubahan.

Contoh : azas penggunaan kekuasaan sewenang-wenang (a bous of power/ misbruik van recht) diubah menjadi emansipasi wanita di cabut.

Hukum acara perdata di Indonesia pada dasarnya sama dengan hukum acara perdata belanda hukum acara perdata belanda meneladani code prosedur civil tetapi kemudian hukum acara perdata mengalami beberapa kali peninjauan. Perlu kita ketahui azas utama hukum acara perdata adalah sbb :

1.    Terbuka untuk umum,semua keputusan selalu diucapkan dalam sidang terbuka atas dasar ketentuan UU

2.    Hakim harus bersifat pasif

3.    semua acara hampir semuanya tertulis

4.    pakai perantara atau pengacara

untuk azas 1,2,3,4 dipakai pada Hogeraaf recht (MA) dan raad van justitie (Petinggi) sedangkan untuk pribumi resident recht.

Azas-azas beracara adalah :

1.    Beracara dengan lisan

2.    Hakim bersifat aktif

3.    tidak perlu pengacara

KUHP Belanda disusun berdasarkan culture barat Individualisme dan liberalisme. Jiwa KUHP kurang sesuai dengan culture budaya dan agama yang dianut di Indonesia :

Ada 5 azas penting dari KUHP :

1.    Yang menjadi subjek dari tindak pidana adalah orang

2.    tindak pidana yang terdiri dari kejahatan dan pelanggaran.

      Kejahatan diatur dalam Buku II BW sedangkan oelanggaran dalm buku III. Antara kejahatan dan pelanggaran secara kualitatif tidak ada perbedaan sedangkan secara kuantitatif ada perbedaan.

      Misal : tindak pidana ringan digolongkan pelanggaran sedangkan tindak pidana berat digolongkan kejahatan.

3.    Tidak ada suatu hukuman kalau tidak ada UU yang mengaturnya nolum delictum pune sine lege.

4.    dikenal 4 sistem hukum dalam WvS (Wet boek van Straafrecht) KUHP:

a.    Hukuman mati

b.    Hukuman penjara

c.    Hukuman kurungan

d.    Hukuman denda

5.    Khusus untuk Hindia belanda dikenal 3 hukuman tambahan :

a.    Pencabutan hak – hak tertentu

b.    Perampasan barang – barang tertentu

c.    Diumumkan putusan hakim

POLITIK HUKUM PEMERINTAHAN TERHADAP

KEBIJAKSANAAN HUKUM PERTANAHAN

                         

1.    Zaman Belanda

Pengaruh politik pertanahan terlihat dari tindakan / perbuatan yang dilakukan pemerintah. Politik tersebut dimulai pada tahun 1830 (Perang Napoleon di Eropa) diantara politik yang diterapkan oleh bangsa-bangsa Barat antara lain :

a.        Cultuure stelsel

b.        Agrarische Wet

c.        Agrarische Besluit

Dalam perkembangannya antara Agrarische Wet dan Agrarische Besluit ada yang mengatakan domein verklaring.

 yang dikatakan Domein verklaring adalah dijelaskan pada pasal 1 Agrarische wet menyebutkan tanah yang tidak bisa dibuktikan atas kepemilikan (Eigendom/eigenaar).

Oleh karena itu UU atau Agrarische wet yang dikeluarkan oleh bangsa belanda tersebut hukum belanda tersebut berisi ketentuan – ketentuan yang sangat berpihak kepada kepentingan – kepentingan perusahaan swasta swasta. Namun ada juga melindungi kepentingan orang Indonesia asli tapi melalui beberapa cara :

1.    Memberi kesempatan bagi orang Indonesia asli untuk memperoleh hak eigendom agraris atas tanahnya sehingga dapat dihipotikkan.

2.    memperbolehkan rakyat meyewakan tanah kepada orang asing untuk rakyat yang berekonomi lemah mendapat perlindungan terhadap orang yang berekonomi kuat.

Secara global agrarische wet bertujuan memberikan kemungkinan kepada modal asing untuk berkembang di Indonesia dengan hak erfracht (HGU) selama 75 tahun, tanah dengan hak opstal (HGB). Hak sewa, hak pinjam pakai.

Jadi jelas disini pemerintah belanda berwenang memberikan hak tersebut adalah pemilik/eigenaar dan karenanya negara dinyatakan sebagai pemilik tanah.

Overspel = anak diluar nikah

Pasal 21,22,96 —à UUPA ttg orang asing tidak boleh mempunyai hak milik.

Domein verklaring, dirumuskan sedemikian rupa sehingga tidak perlu membuktikan haknya dalam proses perkara sebaliknya pihak lainlah yang selalu membuktikan haknya itu. Jadi nyata ketentuan yang selalu membebankan kewajiban pembuktian kepada rakyat itu, artinya tidak mempunyai keadilan. Oleh karena itu pernyataan domein verklaring tahun 1870 tidak dapat dipertahankan lagi dalm NKRI. Sesungguhnya dalam pembelian hak atas tanah negara, negara tidak perlu bertindak sebagai eigenaar (kepemilikan) cukup bila UU memberi wewenang kepadanya untuk berbuat sesuatu kepada penguasa atau overheid, UUPA berpendapat sama dengan ini terlihat dalam pendirian bahwa untuk mencapai apa yang ditentukan didalam pasal 33 UUD 1945 tidak ada tempatnya negara bertindak sebagai pemilik tanah dan adalah lebih tepat jika negara bertindak sebagao badan penguasa begitu juga dalam larangan pengasingan hak atas tanah ditegaskan dalam Stb. 1875 Jo no. 179 menegaskan segala perjanjian yang bertujuan penyerahan atas tanah maka dilakukan atas kesepakatan para pihak tapi dalam kenyataannya Belanda melakukan pelanggaran (wanprestasi) dengan demikian sangat jelas sekali politik hukum agraria yang pernah diterapkan di indonesia jelas tidak memihak kepada rakyat tetapi sangat menguntungkan kepada perusahaan – perusahaan swasta belanda yang ada di Indonesia pada saat itu. Oleh karena itu setelah 17 Agustus 1945 pemerintah di indonesia berusaha merobah sestem hukum agraria belanda dengan menyesuaikan dari hukum negeri sendiri. Usaha ini baru berhasil dengan keluarnya UU no. 5 tahun 1960 artinya setelah 15 tahun indonesia merdeka dalam pasal 2 dijelaskan bahwa atas dasar ketentuan dalam pasal 33 ayat 3 UUD 1945 sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut bumi, air dan ruang angkasa termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya, pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh negara sebagai organisasi seluruh rakyat indonesia.

Dengan demikian kesimpulan tentang hukum pertanahan :

  1. Tanah-tanah ulayat (rakyat) menimbulkan masalah yang berkepanjangan dengan tanah yang telah di HGU kan.
  2. Maksud yang terkandung dalam pasal 33 ayat 3 banyak yang telah disalah gunakan artinya oleh pemerintah.
  3. Politik pertanahan belanda sampai sekarang ± ¼ abad tidak menjamin hak-hak rakyat atas tanah malah menghilang lenyapkan hak atas tanah.
  4. Kiranya perlu ada suatu politikal will (kebijakan) dari pemerintah terhadap eksistensi tanah adat yang dituangkan dalam peraturan per UU an dan dihilangkan apa yang disebut security approach.
  5. UUPA no.5 tahun 1960 dibandingkan dengan UU kehutanan No. 5 tahun 1967 pada UUPA mengakui adanya hak rakyat sedangkan UU kehutanan tidak megakui yang hanya diakui adalah 2 hutan :

1.        Hutan milik

2.        Hutan negara

Penjabaran UUPA yaitu pada PP no. 10 tahun 1961, PP 24 1997 mengenal adanya pendaftaran tanah sementara UU kehutanan tidak mengakuinya.

  1. Pemerintah daerah sudah saatnya membuat PERDA untuk mempertahankan hak-hak rakyat (Permenag) UU no. 5 tahun 1999 untuk menyelesaikan tanah – tanah ulayat baik ditingkat propinsi maupun ditingkat kota. Oleh karena itu melakukan pendaftaran tanah perlu pedoman umum untuk penggunaan tanah :
    1. PMDN No. 15 tahun 1975 didalamnya termasuk pembebasan hak atas tanah.
    2. Keppres No. 5 tahun 1993 tentang pembebasan tanah dan penyerahan hak atas tanah.

PERKEMBANGAN PASCA KOLONIAL

Pada tahun 1950 arah kebijakan kolonial belanda sudah dikatakan berobah dari tahun sebelumnya karena para ahli hukum kita mulai belajar di negara belanda itu sendiri, itupun berbagai cara dilakukan oleh bangsa belanda untuk menarik ahli-ahli hukum indonesia agar mau menambah ilmu pengetahuan di negara belanda walaupun dengan secara halus dan lain sebagainya, karena politik belanda sebelumnya datang ke Indonesia bukan untuk menjajah namun belanda datang ke Indonesia adalah untuk berdagang, namun pada tahun 1602 terjadi persaingan dagang antara Inggris, perancis dan jepang tapi karena belanda duluan yang menjajah di indonesia maka belandalah menerobos ke dalaam sistem tatanan hidup bermasyarakat. Sehingga VOC yang pada mulanya sebagai serikat dagang akhirnya bermaksud untuk yang lainnya, diantara tugas VOC itu ialah :

1.    Mengurus anak – anak negeri

Untuk itu belanda membuat KUHD yang kita kenal dengan WvK (Wet boek van Kopenhandle). WvK dibentuk tidak lain adalah untuk kepentingan dagang di indonesia, maka politik dagang yang muncul berobah menjadi politik etik, karena:

a.    Balas jasa bertujuan agar dapat mengeruk keuntungan belanda membuat bangunan untuk bumiputra sebagai uang pelicin.

b.    Karena dilihat dari segi politik hukum. Dengan demikian pula dapat kita lihat untuk melancarkan program – program kolonial maka tahun 1929 dibuatlah adat recht oleh Van vollen Hoven. Sedangkan pada tahun 1931 dibuat KUHP berlaku untuk orang eropa daratan, tahun 1938 dibuat KUHP untuk orang belanda sedangkan tahun 1948 dibuat KUHP untuk orang indonesia.

Kalau kita hubungkan Domein verklaring dengan UUD 1945 pasal 33 ayat 3 dan peraturan menteri agraria no. 5 tahun 1999 menjelaskan :

1.    Pelepasan hak atas tanah, UU no. 20 /1961

2.    Penyerahan hak atas tanah, Keppres no. 55 / 1963

3.    Pencabutan hak atas tanah, pasal 18 UUPA sedangkan untuk tanah – tanah rakyat yang dikuasai oleh pemerintah harus di HGU- kan dan tanah – tanah tersebut bisa dikembalikan kepada rakyat berdasarkan pasal 33 ayat 3 UUD 1945.

A.   SISTEMATIKA UU NO. 5 TAHUN 1960

Sistematika UU no. 5 tahun 1960 adalah :

  1. Dasar – dasar dan ketentuan pokok terdiri dari 4 bab, yaitu pasal 1 s/d 58 terdiri dari bagian 1 s/d 12.
  2. Ketentuan – ketentuan konversi pasal I s/d IX.
  3. Tentang perubahan susunan pemerintahan desa yang akan diatur sendiri.
  4. Tentang hak dan wewenang ata bumi dan air dari swa praja dan bekas swa praja. Beralih kepada negara dan diatur dengan peraturan pemerintah.
  5. Nama UUPA, dengan berlakunya UUPA maka hukum tanah secara tertulis sedangkan hukum adat akan menjadi hukum yang melengkapi.

B.   MASA SEJAK PROKLAMASI S/D UU NO. 5 / 1960 DI UNDANGKAN

Terdapat sejumlah UU antara lain :

  1. UU no. 13/1946 yaitu penghapusan hak istimewa dari desa Verdikan di Banyumas.
  2. UU. Bo. 13/1948 yang mencabut VGM yang berlaku di Surakarta dan yogyakarta.
  3. UU. No. 5/1950 yang merupakan pelengkap UU no. 13/1948 menjelaskan hak konversi dihapus secara tuntas :

a.    Tanah untuk perkebunan dataran rendah dikembalikan kepada desa

b.    Tanah untuk perkebunan pegunungan menjadi tanah negara.

  1. UU. No. 1/1958 tentang penghapusan tanah partikulir kepada pemiliknya dikenakan ganti rugi.

Yang dimaksud tanah partikulir adalah tanah eigendom dengan hak istimewa yang bersifat kenegaraan (land heerlijke rechten).

  1. PP no. 18/1958 sebagai pelaksana UU no. 1/1958.
  2. UU no. 6/1952 yang mengganti UU no. 6/1951, tentang sewa tanah untuk menanam tebu.
  3. UU no. 24/1954 tentang perbuatan pemindahan hak atas tanah yang timbul pada hukum eropa harus seizin menteri kehakiman dan UU no. 76/1957 wewenang menteri kehakiman dialihkan ke menteri agraria.
  4. UU no. 28/1956 tentang pengawasan terhadap pemindahan hak atas perkebunan.
  5. UU no. 29/1956 tentang peraturan tindakan atas perkebunan.
  6. UU no. 78/1957 tentang perubahan CANON, CIJSN, yang dimaksud dengan CANON adalah uang yang wajib dibayarkan oleh pemegang Erfprach (HGB) setiap tahun kepada negara., sedangkan CIJSN adalah uang wajib dibayarkan oleh hak pemegang konsensi perkebunan besar.
  7. UU no. 51 PrP 1960 tentang larangan pemakaian tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya ada ancaman tanah yang tidak selalu dibenarkan.

C.   UUPA NO.5/1960 TERTANGGAL 24 SEPTEMBER 1960

  1. Hukum tanah nasional berdasarkan kepada hukum adat
  2. Hukum adat adalah sumber hukum tanah nasional
  3. Hukum adat adalah sumber dari asas – asas konsep serta lembaga hukum tanah nasional
  4. Hukum adat yang dimaksud adalah hukum adat indonesia.

ASAS – ASAS HUKUM ADAT

  1. Asas religius
  2. Asas kebangsaan
  3. Asas demokrasi
  4. Asas kemasyarakatan, pemerataan dan keadilan sosial
  5. Asas pengguna dan pemilihan secara berencana
  6. Asas pemindahan horizontal, antara tanah dengan tanaman serta bangunan diatasnya.

KONSEPSI HUKUM ADAT

a.    Komuna listik religius dengan memungkinkan penguasa tanah secara individual dengan hak-hak atas tanah yang bersifat pribadi sekaligus mengandung unsur-unsur kebersamaan.

b.    Komunalistik hak ulayat dari masyarakat hukum adat

c.    Masyarakat hukum adat bersifat :

-       teritorial

-       geneologis

d.    Individual terhadap penguasaan atas tanah oleh perorangan untuk memenuhi pribadi dan keluarga.

HAK ULAYAT

  1. Bersifat hukum perdata

Artinya hak kepercayaan bersama atas tanah

  1. Beraspek hukum publik artinya mengandung kewajiban mengelola, mengatur dengan memperhatikan penguasaan, pemeliharaan dan peruntukkannya

HAK ULAYAT DALAM UUPA

  1. Eksistensi atau keberadaan hak ulayat diakui sepanjang kenyataan masih ada
  2. Didaerah yang ulayatnya sudah lengkap tidak akan dihidupkan lagi.
  3. Didaerah yang tidak mengenal adanya hak ulayat maka tidak akan diarahkan kepada masyarakat tersebut.

PELAKSANAAN HAK ULAYAT PASAL 3 MENJELASKAN 

  1. Harus sesuai dengan kepentingan nasional dan negara
  2. Berdasarkan atas persatuan bangsa
  3. Pelaksanaannya tidak boleh bertentangan dengan UU yang lebih tinggi.

SISTIM HUKUM ADAT DALAM HUKUM TANAH

Ketentuan hukum tanah tertulis disusun atau sistemnya adalah sistem hukum adat. Sistem hak-hak atas penjualan atas tanah :

  1. Hak-hak bangsa indonesia sebagai hak penguasaan atas tanah yang tertinggi dan beraspek perdata dan publik.
  2. Hak penguasaan dari negara yang beraspek hukum publik, pelaksanaannya dapat dilimpahkan kepada pihak lain dalam bentuk hak pengelolaan.
  3. Hak pengelolaam individual :
    1. Hak-hak atas tanah
    2. Wakaf, artinya hak individual menjadi hak milik.
    3. Hak jaminan atas tanah yang disebut dengan hak tanggungan.

LEMBAGA-LEMBAGA YANG TIDAK DIKENAL DALAM HUKUM ADAT

1.    Pendaftaran tanah, dibuat buku tanah tempat didaftarkannya hak-hak atas tanah.

Adanya setifikat sebagai bukti kepemilikan hak atas tanah.

2.    Prosedur pembuatan sertifikat dari awal sampai akhir.

Alas hak :

-       Surat jual beli

-       Batas sepadan

-       PBB

-       Wakaf

-       Hibah

Alas hak adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang keberadaan tanah yang merupakan surat – surat untuk pendaftaran tanah.

Untuk menjamin kepastian hukum dari hak – hak atas tanah UUPA mengharuskan pemerintah untuk mengadakan pendaftaran tanah diseluruh indonesia. Menurut peraturan pemerintah no. 24 tahun 1997 pendaftaran tanah dilaksanakan berdasarkan azas sederhana, aman, terjangkau, mutakhir dan terbuka (lihat pasal 2 PP no. 24 tahun 1997).

Azas – azas yang dimaksud dari PP no. 24 tahun 1997 adalah sebagai berikut :

1.    Azas sederhana

Dimaksudkan agar ketentuan – ketentuan pokok dan prosedurnya dengan mudah dapat dipahami oleh pihak – pihak yang berkepentingan terutama pemegang hak atas tanah.

2.    Azas aman

Bahwa pendaftaran tanah perlu diselenggarakan secara teliti dan cermat sehingga hasilnya dapat memberikan jaminan kepastian hukum sesuai dengan tujuan.

3.    Azas terjangkau

Dimaksudkan agar pihak – pihak yang memerlukan khususnya dapat memperhatikan kebutuhan da keamanan golongan ekonomi lemah. Pelayanan yang diberikan dalam rangka pendaftaran tanah harus bisa terjangkau oleh pihak – pihak yang memerlukannya.

4.    Azas Mutakhir

Kelengkapan yang memadai dalam melaksanakan dan kesinambungan dalam pemeliharaan datanya yang harus menunjukkan keadaan data – data yang mutakhir sehingga data – data tersebut dapat sebagai bukti apabila terjadi permasalahan – permasalahn dikemudian hari.

5.    Azas terbuka

TUJUAN PENDAFTARAN TANAH

Pasal 19 ayat 1 UUPA sebagaimana dijelaskan diatas tadi bahwa setiap tanah yang ada diseluruh wilayah indonesia diperintahkan untuk didatarkan ke BPN hal ini dipertegas pada pasal 3 PP no. 24 tahun 1997 bahwa pendaftaran tanah bertujuan sbb :

  1. Untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi pemegang hak atas suatu bidang tanah, disamping itu agar dapat membuktikannya sebagai pemegang hak yang bersangkutan.
  2. Untuk menyediakan informasi kepada pihak – pihak yang berkepentingan termasuk pemerintah dengan mudah dapat memperoleh data yang diperlukan, dalam mengadakan perbuatan hukum mengenai tanah – tanah yang ada.
  3. Untuk terselenggaranya tertib administrasi pertanahan

SISTEM PENDAFTARAN TANAH

Untuk mewujudkan tujuan pendaftaran tanah yaitu untuk menjamin kepastian hukum maka didalam penyelenggaraan pendaftaran tanah dikenal 2 sistem pendaftaran tanah :

    1. Sistem Positif
    2. Sistem Negatif

Menurut WANTJIK SALEH K, mengemukakan :

  1. Yang dimaksud dengan sistem positif

Adalah pada sistem ini apa yang tercantum didalam buku pendaftaran tanah dan surat – surat tanda bukti yang dikeluarkan pada pendaftaran tanah merupakan alat pembuktian yang mutlak. Surat – surat tanda bukti hak itu berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat sehingga keterangan – keterangan yang tercantum didalamnya mempunyai kekuatan yang harus diterima oleh hakim sebagai keterangan yang benar sepenjang tidak ada alat pembuktian lain yang membuktikan sebaliknya.

  1. Sistem Negatif

Pada saat ini apa yang tercantum dalam buku pendaftaran tanah dan surat – surat bukti tanah tindakan merupakan alat pembuktian yang mutlak apabila keterangan dari pendaftaran tanah ada yang tidak benar maka dapat diadakan perubahan pembetulan seperlunya oleh karena itu jaminan perlindungan yang diberikan oleh sistem negatif tidaklah bersifat mutlak.

Seperti pada sistem positif, UUPA tidaklah menganut sistem positif karena sistem ini dalam pelaksanaannya memerlukan ketelitian yang sangat tinggi tenaga dan biaya yang banyak. Oleh karena itu memerintahkan agar pendaftaran tanah tidak menggunakan sistem publikasi positif yang kebenaran datanya dijamin ole negara melainkan menggunakan sistem publikasi negatif sedangkan kelemahan sistem publikasi negatif adalah pihak yang namanya tercantum sebagai pemegang hak dalam buku tanah dan sertifikat selalu menghadapi kemungkinan gugatan dari pihak lain yang merasa mempunyai tanah itu.

Menurut keterangan pemerintah no. 24 tahun 1997 terutama pasal 32 ayat 2 sistem publikasi negatif negara tidak menjamin kebenaran data yang disajikan. Namun apabila dihubungkan dengan pasal 19 ayat 2 huruf c UUPA bahwa surat tanda bukti yang diterbitkan berlaku sebagai alat bukti yang kuat hal ini diperkuat lagi oleh pasal 23,32 & 38 UUPA, yang menjelaskan bahwa pendaftaran sebagai peristiwa hukum merupakan alat pembuktian yang kuat.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pendaftaran tanah di indonesia tidak menganut sistem negatif karena hak ini diungkapkan dengan jelas oleh pasal 32 ayat 2 PP no. 24 tahun 1997. menurut pasal 1 angka 20 PP. No. 24 tahun 1997., menjelaskan bahwa sertifikat itu adalah surat tanah bukti hak sebagai alat pembuktian yang kuat untuk hak atas tanah. Hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun dan hak tanggungan yang masing – masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang ersangkutan.

Menurut pasal 32 ayat 1 PP. No. 24 tahun 1997 menjelaskan sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang luas mengenai data – data fisik dan data yuridis yang termuat didalamnya sepanjang data fisik dan data yuridis sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah yang bersangkutan.

MACAM – MACAM SERTIFIKAT

Ada 3 macam yaitu :

1.        Seritifikat hak atas tanah

         Yaitu surat tanda bukti sebagai alat pembuktian yang kuat yang diterbitkan atau dikeluarkan oleh kantor pertanahan kabupaten / kota tempat dimana letak tanah tersebut.

2.        Sertifikat hak tanggungan

         Yaitu suatu surat tanda bukti adanya hak tanggungan yang diterbitkan oleh kantor pertanahan nasional sesuai dengan peraturan per UU an.

         Sertifikat hak tanggungan ini diatur dalam UU no. 4 tahun 1996 tentang hak tanggungan atas tanah beserta benda – benda yang berkaitan dengan tanah. Sertifikat hak tanggungan mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan serta telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan berlaku sebagai GROSSE ACTE. Hipotik sepanjang mengenai hak atas tanah.

3.        Serifikat hak milik atas satuan rumah susun

         Yaitu surat tanda bukti hak pemilikan individual atas satuan rumah susun yang meliputi dan merupakan kesatuan yang tidak terpisahkan dengan hak bersama atas apa disebut bagian bersama benda bersama dan tanah bersama, tempat bangunan itu didirikan yang diterbitkan oleh kantor pertanahan nasional

TANAH YANG DISERTIFIKATKAN

Terdiri dari 2 macam, yaitu :

1.        Tanah negara

         Yaitu tanah yang dikuasai langsung oleh negara yaitu tanah – tanah yang bukan tanah menurut UUPA bukan tanah ulayat, bukan tanah kaum, bukan tanah hak pengelolaan dan bukan tanah kawasan hutan.

2.        Tanah milik adat

            Yaitu tanah milik yang diatur menurut hukum adat atau hak atas tanah yang lahir berdasarkan proses adat setempat.

TANAH NEGARA

Tanah negara yang diatas permohonannya kepada pemohon (Orang atau badan hukum) telah diberikan sesuatu hak berdasarkan SK yang berwenang untuk mendapatkan sertifikat tersebut SK harus didaftarkan ke kantor pertanahan Kabupaten / kota.

PROSES / TATA CARA UNTUK MEMPEROLEH SERTIFIKAT

a.        Penerimaan hak, membawa SK tersebut ke kantor pertanahan dn disana akan dilakukan tahap – tahap :

1.        Pembayaran biaya tercantum dalam SK kebendaharawan khusus penerima.

2.        Pembayaran biaya pendaftaran tanah untuk pertama kali.

3.        Pendaftaran surat pendaftaran tersebut lengkap dengan bukti – bukti pembayaran dan diserahkan diloket yang ditentukan.

b.        Berdasarkan SK dan bukti pembayaran itu kantor pertanahan membuat sertifikat tanah, kemudian menyerahkan e si pemilik atau pemegang haknya.

TANAH MILIK ADAT

Tanah bekas hak milik adat yang lahir berdasarkan proses adat setempat. Misal hak ganggam bauntuak, hak yayasan, andar beni, grand sultan yang sejak tanggal 24 september 1960 di konversikan menjadi hak  milik namun belum terdaftar.

Syarat pendaftarannya mengajukan permohonan keapda kepala BPN dengan melampirkan :

  1. Bukti kepemilikan tanah/penguasaan tanah secara tertulis.
  2. Bukti lain yang dilengkapi persyaratan yang bersangkutan berupa pernyataan dan keterangan 2 orang saksi.
  3. Bukti penguasaan secara fisik atas sebidang tanah yang bersangkutan selam 20 tahun yang dituangkan dalam surat pernyataan penguasaan itu yang dilakukan dengan itikad baik dan tidak perah diganggu gugat atau tidak dalam keadaan sengketa.
  4. Kesaksian dari kepala desa / lurah
  5. Bukti pelunasan surat pemberitahuan pajak bumi dan bangunan terakhir

Berdasarkan permohonan tersebut kepala BPN :

  1. Melakukan pemeriksaan data fisik (Penetapan dan pemasangan tanda batasn, pengukuran, pemetaan) oleh petugas yang ditunjuk.
  2. Melakukan pemeriksaan data yuridis (Riwayat kepemilikan tanah) oleh panitia pemeriksaan tanah yang ditunjuk.
  3. Mengadakan pengumuman data fisik dan yuridis selama 60 hari dikantor pertanahan, kantor wali nagari, kantor lurah dan tempat – tempat umum.
  4. Melaksanakan penegasan konversi atau pengakuan hak
  5. Pembukuan hak
  6. Menerbitkan sertifikat sebagai bukti hak.

Azas dan sistem pendaftaran tanah sebagaimana diterangkan dalam pasal 19 UUPA mengenal beberapa ciri – ciri khusus diantaranya adalah :

  1. TORREN SISTEM

Sistem pendaftaran tanah di indonesia setelah berlakunya UUPA no. 5 tahun 1960ndan PP no. 10 tahun 1961, mempergunakan sistem TORREN. Sistem torren ini juga dipergunakan diluar indonesia khususnya asia tenggara seperti malaysia, singapura, philipana dan juga termasuk australia serta bagian barat USA. Sebelum kita mempergunakan yang dikembangkan oleh Belanda dalam pengeluaran dari bukti – bukti atas tanah. (Sebelum berlakunya UUPA sangat tidak efisien karena disamping adanya kepala kantor juga adanya pejabat balik nama).

Sistem Torren ini selain sederhana, efisien dan murah dan selalu dapat diteliti pada akta pejabatnya dan siapa – siapasaja yang bertanda tangan pada sertifikat haka tas tanahnya apabila terjadi mutasi maka nama yang sebelumnya dicoret dengan tinta halus sehingga masih terbaca dan pada bagian bawahnya tertulis nama pemilik yang baru dan disertai dasar hukumnya.

  1. AZAS NEGATIVE

Pendaftaran menurut PP No. 10 tahun 1961 menganut azas negatif, artinya belum tentu seorang yang tertulis namanya di sertifikat adalah mutlak milik dia sendiri oleh karena itu pasal 23 ayat 2 dan pasal 32 ayat 2 serta pasal 38 ayat 2 bahwa pendaftaran itu merupakan alat pembuktian yang kuat dan tidak tertulis sebagai bukti satu – satunya alat pembuktian.

  1. AZAS PUBLISITAS

Pendaftaran ini bersifat umum dan terbuka dan berbeda dengan perbankan yang terdapat kerahasiaan oleh karena itu setiap orang berhak untuk meminta informasi dari kantor pendaftaran tanah demikian juga berhak untuk meminta, suatu surat keterangan pendaftaran tanah yang berisikan jenis – jenis hak, luas, lokasi dalam keadaan sita dan dalam perkara atau lebih tepat dinamakan surat keterangan informasi tanah.

  1. AZAS SPESIALITAS

Bahwa pendaftaran tanah jelas dan diketahui lokasinya sehingga peranan dari surat ukur adalah memperjelas lokasi dari tanah tersebut.

  1. AZAS RECHTKADESTER

Seperti sudah disebutkan sebelumnya bahwa pendaftaran tanah hanya bertujuan demi untuk pendaftaran saja, bukan sebagai tagihan pajak ataupun untuk keperluan lain – lainnya dengan digalakannya PBB ada tendensi bahwa pendaftaran tanah akanterkait pada PBB.

  1. AZAS KEPASTIAN HUKUM

Maksudnya adalah sebagaimana tersebut ayat 1 pasal 19 UUPA adalah demi kepastian hukum dari hak – hak atas tanah tersebut.

  1. AZAS PEMASTIAN LEMBAGA

Bahwa sesuai dengan PP no. 10 tahun 1961 maka timbullah lembaga pejabat pembuat akte tanah (PPAT), sebagai satu-satunya pejabat yang berwenang untuk membuat akta – akta peralihan, pendirian, hak – hak baru dan pengikatan tanah sebagai jaminan, dan kemudian ada pejabat satu – satunya secara khusus untuk melakukan pendaftaran tanah yaitu BPN.

Pasal 19 ayat 3 UUPA pendaftaran itu mahal sekali anggarannya sehingga tergantung anggaran yang tersedia, pendaftaran kepegawaian dan sarana maupun prasarana yang diperlukan sehingga diprioritaskan didaerah tertentu terutama yang mempunyai lalu lintas perdagangan yang tinggi menurut pertimbangan menteri yang bersangkutan dan organisasi yang ada sungguhpun pada waktu itu diseluruh wilayah indonesia ditiap – tiap daerah, kabupaten / kota sudah ada kantor – kantor  agraria dan pertanahan. Ayat 4 dari pasal 19 UUPA memberikan kejelasan tentang kemungkinan rakyat yang tidak mampu dibebaskan dari pembayaran biaya – biaya tersebut dan kemungkinan dengan pendaftaran yang disubsidi seperti PRONA (Proyek Operasi Nasional Agraria).

HAK MILIK

Pasal 20 UU no. 5 Tahun 1960nmenjelaskan :

Yang dimaksud dengan hak milik adalah hak turun temurun terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah dengan mengingat ketentuan dalam pasal 6 UU No. 5 Tahun 1960. Selanjutnya hak milik dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain sesuai dengan memori penjelasan UU no. 5 tahun 1960 bahwa pemberian sifat terkuat dan terpenuh tidak berarti, bahwa hak itu merupakan hak yang mutlak tidak terbatas dan tidak diganggu gugat sebagai hak eigendom menurut pengertian yang asli. Sifat yang demikian akan bertentangan dengan sifat-sifat hukum adat dan fungsi sosial dari tiap – tiap hak.

Kata – kata terkuat dan terpenuh gunanya untuk membedakan hak guna usaha dan hak guna bangunan dan hak – hak pakai ainnya. Dalam pembicaraan land reform sudah dijelaskan, bahwa GBHN tahun 1983 dan 1988 mengakui bahwa perorangan berhak mempunyai hak milik asalkan tidak bertentangan dengan fungsi sosial. Demikian pula yang dimaksud dengan hak milik yaitu hak turun temurun berarti hak itu dapat diwariskan kepada orang lain.

Bahwa hak milik dalam UUPA tidak sama dengan hak eigendom yang kita kenal dalam UU hukum perdata disini tidak ada kemutlakan dari hak-hak tersebut sebagaimana terlukis pada pasal 570 BW sehingga sangat kelirulah jika kita melihat hak milik itu dari kacamata BW tersebut. Luas hak milik juga meliputi tubuh bumi, air dan ruang angkasa yang ada diatasnya.

Sebagai suatu penjelmaan dari suatu ciri-ciri hukum adat yang menjadi dasar dari hukum agraria nasional. Mengenai pertambangan ditubuh bumi diperlukan surat izin khusus yang dinamakan kuasa pertambangan pasal 15 UU no. 11 tahun 1967 jadi dengn demikian sungguhpun hak milik meliputi tubuh bumi, maupun ruang angkasa, hak milik itu dibatasi tidak meliputi wewenang untuk mengambil dari hasil tubuh bumi tersebut. Yang tidak ada kaitannya dengan penggunaan tanah. Demikian pula penggunaan ruang angkasa harus terkait dengan penggunaan tanahnya. Dari ketentuan dari pasal 20 ini tentang hak milik dapat kita bagi menjadi 4 bagian :

    1. Turun temurun
    2. Terkuat dan terpenuh
    3. Fungsi sosial
    4. Dapat beralih dan dialihkan

Bahwa pembatasan mengenai hak ini, turun temurun, terkuat dan terpenuh dan berfungsi sosial sudah dijelaskan dalam poin tersebut diatas sedangkan masalah keputusan pemerintah untuk pemberian hak ddan luas diatur dalam PMDN (Peraturan menteri dalam negeri) no. 6 tahun 1972 yang mengatur tentang wewenang untuk pemberian hak milik tanah pada umumnya yaitu pada sampai 200 mtr2 adalah kewenangan dari kepala kanwil BPN propinsi. Demikian pula tanah-tanah pertanian yang meliputi luasnya 20.000 m2 merupakan wewnang BPN propinsi dan begitu juga pemberian hak milik kepada transmigrasi sebesar 20.000 m2 juga diberikan kanwil BPN propinsi.

LAND REFORM INDONESIA

  1. dalam arti luas keseluruhan program agraria reform.
  2. Dalam arti sempit meliputi perombakan mengenai pemilikan serta penguasaan tanah serta hubungan – hubungan hukum yang bersangkutan dengan penguasaan tanah sedangkan tujuan land reform adalah mempertinggi taraf hidup dan penghasilan terutama bafi petani kecil dan petani penggarap tanah menuju masyarakat adil dan makmur dalam pemilikan ini juga diatur penguasaan tanah tanpa batas.

1.    Pasal 7 melarang pemilikan/penguasaan tanpa batas menguasai termasuk hak gadai, sewa, usaha bagi hasil dsb.

2.    Pasal 17 ayat 1 dan 2 perlu diatur luas masyarakat dan minimal tanah dimiliki dengan suatu hak oleh suatu keluarga atau badan hukum

3.    pasal 17 ayat 3 tanah kelebihan batas masyarakat akan dialihkan pemerintah dengan ganti rugi kepada rakyat yang membutuhkan dalam hal ini ada 3 hal yang diatur :

v  luas maksimal pemilikan tanah dan penguasaan tanah pertanian.

v  Luas minimal pemilikan tanah pertanian dan larangan pemecah pemilikan tanah menjadi bagian yang kecil.

v  Soal gadai tanah pertanian.

UU no. 6 PRT thn 1960 dijabarkan lebih lanjut dalam :

a.    Kep. Menteri agraria no. SK/978/KA/tahun 1960 tentang penegosan luas tanah maksimal pertanian.

b.    Instruktur bersama menteri dalam negeri dan otonodo dan menteri agraria tahun 1961 No. SEKRA 9/1/12 tanah pertanian itu adalah :

1.        Tanah perkebunan

2.        tanah perikanan

3.        tanah pengembalaan ternak

4.        tanah belukar bekas ladang dan hutan

5.        tanah semua tanah selain tanah pemukiman dan perusahaan.

Hukum Lingkungan

Posted: 23/04/2011 in semester 3

HUKUM LINGKUNGAN

UU tentang lingkunga hidup (UU PLH No 23/ tahun 1997)

Yang membahas lingkungan hidup dengan tujuan atau keinginan dapat diharapkan oleh UU yaitu Pasal 3  tentang pengelolaan lingkungan hidupmaka disini disebutkan pencapaiannya yaitu  :

1.    Manusia seutuhnya

a.    jiwa atau mahkluk tuhan

b.    manusia memiliki tubuh atau jasad

c.    Kepada jiwa diberikan nafsu utnuk mengenal fasik

d.    Kepada jiwa diberikan akal untuk tagwa

e.    Kepada jiwa diberikan roh

2.    Manusia yang beriman

3.    Manusia yang bertaqwa

Lingkungan diatur oleh suatu hukum yaitu  :

1.    Agama

2.    Adat

3.    administrasi

4.    pidana

5.    hukum internasional

Hukum lingkungan merupakan hukum induk yang ada di dalam suatu negara secara internasional, namun di dalam negara Indonesia hukum lingkungan merupakan bagian dari hukum administrasi negara

Lingkungan hidup

Semua ruang, semua benda yang ada disekitar kita dan mempengaruhi kita

Hukum Lingkungan (menurut pasal 1 ayat 1 Uu No 4 Tahun 1982)

“ketentuan yang mengatur kesatuan ruang dengan semua benda dan daya serta keadaan dan mahkluk hidup termasuk didalamnya manusia itu sendiri serta perilaku yang mempengaruhi kelangsungan terhadap kesejahteraan manusia serta mahkluk hiduplainnya (UU ini sama dengan UU No 23 tahun 1997)

Pada lingkungan hidup tersebut mengatur  :

1.    Biotik (mengatur tentang mahkluk hidup)

2.    Abiotik (Mengatur tentang mahkluk tidak hidup)

Pengertian hukum lingkungan dapat kita bagi pengertiannya menjadi 2 bagian yaitu  :

1.    Dalam Arti luas

      Hukum lingkungan (bestuur rechtelijk recht)

      Yaitu mempelajari tentang semua mahkluk hidup

2.    dalam arti sempit

      Hukum lingkungan (milier recht)

      Yaitu hukum hanya terbatas dalam suatu ruang.

Ruang lingkup dalam lingkungan yaitu  :

a.    tata ruang yaitu permukaan bumi yang diatur penggunaannya

b.    tat guna tanah

c.    tata cara ganti rugi

d.    peran serta masyarkat

e.    tata cara upaya pelestarian kemampuan lingkungan hidup

f.     pemulihan lingkungan hidup

g.    tata cara perlindungan lingkungan hidup

h.    keterpaduan, pengelolaan lingkungan hidup

 

Lingkungan manusia (human environment)terdiri atas

1.    Lingkungan fisik

Adalah segala sesuatu disekitar kita yang berbentuk benda mati, tempat berlangsungnya kehidupan

2.    Lingkungan biologis

Ex  :  manusia, hewan

3.    Lingkungan hidup kemasyarakatan

Ex  :  teman, tetangga

4.    Lingkungan kebudayaan (cultural)

Berupa hasil kerja manusia bermasyarakat

Ex  :  sistim kemasyarakatan, perekonomian

Sifat cultural ini ada beberapa unsure  :

Unsur nyata

·         Masyarakat

·         Sistim masyarakat (etika)

·         Tehnologi

Unsur tidak nyata

·         Ilmu pengetahuan

·         Bahasa

·         Kepercayaan

·         Kesenian

Kesadaran tentang pembangunan dan lingkungan

Kesadaran dapat digolongkan menjadi beberapa bagian  :

  1. Transedence

Manusia tidak pernah memikirkan ekosistimnya selain dirinya sendiri

  1. Intra sendence / immonence

Kerusakan lingkungan hidup di sebabkan oleh tingginya tingkat pertumbuhan penduduk dan tingginya tingkat pertumbuhan ekonomi.

Karena adanya perbedaan paham antara kedua paham tersebut diatas maka terjadilah sengketa paham (dikotomi) yang terus berlangsung , namun alam berkembang menolak aliran immonence.

EKOLOGI

Ekologi berasal dari bahasa yunani

Oikos   :           Rumah tangga

Logos  :           Berbicara tentang pengetahuan

Jadi ekologi adalah 

Pengetahuan yang membicarakan tentang rumah tangga mahkluk hidup (cabang khusus biologi) yang mempelajari hubungan serta jalin menjalinnya unsur2 dengan mahkluk hidup

Fungsi ekologi adalah  :

1.    Memperkenalkan apa yang termasuk lingkungan hidup

2.    mengembangkan pengetahuan tentang kehidupan

3.    membina kesadaran hidup yang berwawasan lingkungan

4.    menunjukan cara pengambilan bahan2 dari bumi

Konferensi Stock holm

Pada tahun 1972, timbul goncangan kejiwaan, maka timbullah pemikir2 dari para sarjana2 dengan permasalahan

1.    Population

      Ahli demografi cemas kalau perkembangan berlanjut maka dalam 100 tahun titik maxsimum tercapai

2.    Agricultural production

      Ahli biologi cemas apabila populasi bertambah maka kerusakan alam untuk perumahan akan melahirkan kekurangan pangan nantinya

3.    Natural Recources

      Bahan2 yang didalam tanah atau alam yang telah dihabiskan untuk para pemimpin2/penguasa maka 100 tahun lagi akan musnah

4.    Industrial production

      Ahli ekonomi cemas karena industri besar, maka takunnya nanti akan terjadi pencemaran besar2an.

5.    Polution

      Meluasnya pencemaran dalam lingkungan

Karena adanya 5 permasalahan ini maka para ahli2/sarjana2 mencari jalan keluarnya yaitu  :

“ satu2nya jalan adalah menerapkan hukum”

Deklarasi tentang lingkungan hidup terdiri dari 26 prinsip antara lain  :

1.    Manusia punya hak fundamental terhadap kebebasan, keseimbangan untuk mempergunakan lingkungan demi kesejahteraan rakyat

2.    a.   Masalah keseimbangan untuk masing2 negar memperoleh kesejahteraan melalui lingkungan

hidupnya

      b.   Melarang segala bentuk diskriminasi, penindasan terhadap manusia dan bentuk kolonial apapun

a.                    landasan sustainable development (usaha2 untuk menopang prinsip utama)

3.    Landasan pembangunan baik di tanah air, udara harus dilakukan dengan pemikiran generasi kini yang akan dating melalui perencanaan dan pengelolaan yang benar

7.   tiap negara manapun berkewajiban melarang pencemaran di laut

9.   Tiap negara berkewajiban mentransfer tehnologi ke negara berkembang untuk membantu mencegah terjadinya pencemaran

21. Memberikan kedaulatan kepada negara untuk mengelola lingkungan hidup teritorialnya dan menjamin tidak mengalirnya limbah yang menimbulkan kerugian pada negara atau warga negara lain

materi yang diatur dalam pembukaan UU PLH 23/1997 adalah

1.    Yurisdiksi wilayah indonesia merupakan Karunia oleh Allah

2.    Terpadu

3.    Pembangunan berkelanjutan

Ex  :   mengenai hasil bumi (minyak)  di Indonesia karena masa penjajahan belanda minyak diambil tanpa memikirkan pengembalian (peremajaan), sehingga kini Indonesia harus mengimport minyak, jadi tidak ada kelanjutan pembangunannya.

4.    Ekosistim dan ekologi

5.    pelestarian fungsi suatu lingkungan hidup

dalam rangka asas tanggung jawab lingkungan

Aspek tanggung jawab negara mengenai lingkungan hidup mulai dari presiden s/d kepala desa mengenai apa dan bagaimana lingkungan di daerahnya masing2

1.    Asas preplay

Asas yang fair dari suatu administrasi

2.    Berkenaan dengan suatu pembangunan, proyek dll dalam suatu daerah yang mempunyai dampak penting menurut UUP pengelolaan lingkungan no 23 tahun 1997  “ setiap rencana usaha atau kegiatan yang kemungkinan dapat menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup, wajib memiliki analisis mengenai dampak lingkungan hidup “

Kriteria mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan terhadap lingkungan hidup antara lain  (PP No 27 Tahun 1999 pada Pasal 5 ayat 1)  :

1.    Jumlah manusia yang akan terkena dampak

      Kalau 1 orang tidak jadi masalah, kalau seluruh manusia/sekelompok manusia berarti sudah menimbulkan dampak

2.    Luas wilayah bersebaran dampak

      Ex  :  Lumpur lapindo, wilayah dampak makin bersebaran

3.    Intensitas dan lamanya dmpak berlangsung

      Dampak yang berlangsung terus menerus dan cukup menjadikannya lama

4.    Banyaknya komponen lingkungan lainnya yang terkena dampak

      Ex  :  Lumpur lapindo  =  150 m3 perhari yang dikeluarkan, berarti terlalu banyak dengan bertambahnya hitungan hari

5.    Sifat komulatif dampak

      Berapa banyak zat yang bisa menjadi membahayakan dengan timbulnya pemicu baru.

6.    Berbalik (revesible) atau tidak berbaliknya (irevesible dampak)

      Ex  : 

·         Lumpur lapindo terdiri dari Lumpur bisa dipisahkan untuk di salurkan ke masing2 tempat (reversible)

·         Lumpur lapindo apabila terdiri dari Lumpur dan zat yang lain dan tidak bisa dipisahkan disebut (irreversible).

Dampak lingkungan dilihat pada amdal

Pasal 18 amdal PP no 27 Tahun 1999

Ayat 1

“analisis dampak lingkungan hidup, rencana pengelolaan lingkungan hidup, dan rencana pemantauan lingkungan hidup, diajukan oleh pemrakarsa kepada  :

a.    Ditingkat pusat

Kepala instansi yang ditugasi mengendalikan dampak lingkungan melalui komisi penilaian pusat

b.    Ditingkat daerah

Gubernur melalui komisi penilaian daerah tingkat I.

Antara Pasal 1 ayat 1 berkaitan dengan pasal 18 ayat 1 mengenai analisis dapat kita lihat pada pasal 1 ayat 1  “Analisis mengenai dampak lingkungan hidup (AMDAL) adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang di rencanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/ atau kegiatan

Jadi gunanya amdal adalah untuk memperoleh izin

Pasal 18 ayat 2

Izin diberikan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Pasal 18 ayat 1 a dan b

-  Pusat         Bapedal

-  Tingkat I        Bapedal daerah melalui tahap

1.    Komisi Amdal

Mempunyai tim penilai untuk dilaporkan ke

2.    Komisi penilaian

Melapor ke gubernur, bahwa dapat/tidak dapat diterima

Perusahaan dapat mengajukan sekaligus 3 rancangan

1. Andal           (Analisis dampak lingkungan)

2. RKL             (rencana pengelolaan lingkungan)

3. RPL             (Rencana pemantauan lingkungan)

Dalam mewujudkan Andal, RKL, RPL terjalin kerjasama antara pemarkasa dan pejabat pemerintah

Kejahatan lingkungan

Ex  :  tidak memenuhi standar tapi tetap mendapat izin hal inilah yang dinamakan kejahatan lingkungan yang dilakukan oleh pemrakarsa dengan pejabat lingkungan

Masalah izin merupakan peran utama dari pemerintah, izin dikeluarkan dengan hak dan kewajiban tertentu, kalau tidak dipenuhi berarti pemerintah menjalankan tindak prefentif

Macam2 tindakan dari pejabat negara mengenai Andal

1.    Pasal 10 huruf E  LH UP No 23/1997

a.    Preemtif

      Adalah tindakan yang dilakukan pada tingakat pengambilan keputusan dan perencanaan. Seperti tata ruang dan analisis dampak lingkungan hidup

b.    Preventif

      Adalah tindakan tingkatan pelaksanaan melalui penataan baku mutu limbah dan/atau instrumen ekonomi

c.    Proaktif

Adalah tindakan pada tingkatan produksi yang menerapkan standarisasi lingkungan hidup, seperti iso 14.000

Bentuk proaktif ada 2 yaitu  :

1.   Proaktif insentif

Bonus atau penghargaan bagi pihak yang melestarikan LH baik di udara, air, tanah

2.   Proaktif disentif

      kemudahan baik bentuk peraturan yang diberikan oleh pemerintah kepada orang2 yang dimaksudkan untuk melestarikan lingkungan hidup

2.    Pasal 34 UU No 23 tahun 1997

“barang siapa yang melakukan perbuatan yang melanggar hukum”

Melanggar hukum           :          

Melakukan pencemaran yang menimbulkan kerugian bagi orang lain. Kerugian ini dibuktikan oleh si penderita, maka harus dibayar ganti ruginya.

Dalam hukum lingkungan, sipenderita tidak perlu mengadukan perbuatan yang melanggar hukum dan berapa kerugiannya. Tapi ia hanya menjelaskan fakta dan datanya

Yang dapat dilaksanakan dalam masyarkat timur dari dasar ganti rugi adalah  :

Siapa yang berbuat, itulah yang bertanggung jawab untuk membayar ganti rugi bagi pelanggar hukum.

Aspek Perdata dari hukum lingkungan

1.    Perbuatan melawan hukum (on Rech matig Daad) Pasal 3 ayat 1 UU 23/97

      Penderita berada pada kedudukan yang lemah, sedang pembuat pencemaran (pengusaha) berada pada kedudukan atas untuk itu penderita cukup melaporkan data dan fakta yang ada

2.    Ganti rugi (PLLUTER PAY PRINCIPLE) Pasal 3 ayai 1UU 23/97

      Pencemar membayar ganti rugi kepada penderita, penetapan besarnya ganti rugi dapat melalui penyelesaian

a.    Non litigasi (penyelesaian diluar pengadilan)

-          Mediasi

-          Konsiliasi

-          Arbitrase

b.    Letigasi (penyelesaian pengadilan)

3.    Melakukan tindakan

      Pasal 34 ayat 1 UU 23/97

      Selain diharuskan membayar ganti rugi, pencemar/perusak LH dapat dibebani hakim untuk melakukan tindakan hukum seperti  :

o   Memasang/memperbaiki unit pengolahan limbah

o   Memuluhkan fungsi lingkungan hidup

o   Memusnahkan penyebab timbulnya pencemaran lingkungan hidup

4.    Uang Paksa

Pasal 34 ayat 2

Agar pencemaran tidak berlanjut, hakim dapat menetapkan uang paksa atas setiap hari keterbatasan penyelesaian tindakan tertentu tersebut

5.    tanggung jawab mutlak (strict liability)

Pasal 35.

Tidak perlu dibuktikan oleh pihak penggugat, ini merupakan lex spesialis/hukum khusus

6.    Dana resiko

Pasal 35 dan surat ar-rum ayat 41

“siapa yang merusak, allah akan mengembalikan kerusakan itu kepadanya”

Perusahaan mengurus resiko salah satunya dengan jaminan asuransi, yang dapat menjamin semua resiko yang terjadi sekurang2nya dana resiko/dana cadangan perusahaan.

7.    Hukum yang bersifat khusus

Beruntunnya kejahatan yang dilakukannya yang terdiri dari beberapa perbuatan, maka diambil alih  :  Hukum yang terberat

Specialis  :  Bagi hukum lingkungan, bagi seseorang, bagi pelanggar yang melakukan kejahatan, maka ia dihukum

a.    secara adat

b.    secara administrasi

8.    Kehendak tuhan/act of god

            Pasal 35 ayat 2

            Adanya bencana alam atas keadaan terpaksa di luar kemampuan manusia

PEMBAHASAN SOAL UJIAN MID SEMESTER

1.   Pasal 3 uu no 23 / 97

      Berisi 6 asas sebutkan keenamnya & jelaskan satu diantaranya            :

      6 asas dalam pasal 3 uu no 23 / 97 dibagi menjadi 2 bagian

      1.   Bersifat administratif

            a.   asas tanggung jawab negara

            b.   asas berkelanjutan

            c.   asas manfaat

      2.   Bersifat agama

            a.   Pembentukan manusia yang beriman

            b.   Pembentukan manusia yang bertaqwa

            c.   Pembentukan manusia seutuhnya

      Penjelasan            :

            a.   Pembentukan manusia yang beriman

      Jika disebut nama allah bergetar hatinya, dibicarakan ayat2 al quran bertambah keimananya

b.   Pembentukan manusia yang bertaqwa

      -     Membenarkan

            Yang dibenarkan adalah

            1.   Rasul

                  Selalu beriman / berhubungan dengan tuhan

            2.   Al quran

      al quran untuk dikerjakan, artinya yang sebenarnya adalah alquran = ucapan = perkataan

      Terdapat 4 unsur yaiu       :

      a.   Zikrullah

      b.   Tasbih

      c.   Istiqfar

      d.   salawat

c.   pembentukan manusia seutuhnya

      -     Jiwa / makhluk allah

      -     Manusia memiliki tubuh / jasad

      -     Kepada jiwa nafsu untuk mengenal fisik

      -     Kepada jiwa diberikan akal untuk taqwa

      -     Kepada jiwa diberi roh

2.   Sebutkan Macam lingkungan hidup

      Jelaskan 1 yang terbanyak terjadi di Indonesia

      Kerusakan yang terbanyak adalah kerusakan kebudayaan yang berdampak kerusakan fisik

      Ex  :  di konferensi stock kolm adanya kerusakan fisik di zaman

            -     Zionisme

            -     apartied

            -     liberalisme

      Kebudayaan mempunyai 7 sisi    :

      1.   Ekonomi = mata pencaharian

      2.   Kemasyarakatan / kelompok sosial

      3.   alat tekhnologi

  1. bahasa
  2. seni
  3. religi
  4. ilmu pengetahuan

salah satu rusak berarti rusak kebudayaan

3.   Hubungan kasus lapindo brantas dengan aspek perdata dari hukum lingkungan

Dapat ditinjau dari berbagai segi antara lain

1.   perbuatan melawan hukum

2.   perbuatan ganti rugi

3.   pelaksanaan act of god

q  ASPEK HUKUM ADAT DARI HUKUM LINGKUNGAN

Adat itu aktif bila telah terjadi sesuatu kaidah2 dapat diatur dalam hukum adat adalah

1.   Perdamaian

2.   pemulihan lingkungan hidup

  1. kebersamaan

Adat Dianggap Adil Karena

-     Orang / masyarakat

-     Keja / kebudayan

-     Lingkungan / sosial alam

Ketiganya merupakan satu kesatuan yang utuh ( komunal )

     

      Timbulnya Kesatuan Tsb Akibat dari

      “ Hubungan kejiwaan rasa ( mengabdi kepada tuhan ) “

      rasa itulah yang melakukan keharmonisan hubungan

      Sifat Dari Hukum adat

      1.   Relegius

            Beda relegius dengan agama

            Relegius adalah pengalaman hidup dari budaya sebelumnya

            Agama  langsung dari tuhan

      2.   Serasi

      3.   Komunal

            adalah satu kesatuan yang utuh

  1. Interaksi
  2. integrasi
  3. Etnis

Cirri Berlakunya Hukum Adat

1.   Tindakan itu ilegal

2.   Akibat delih tampak ( real )

3.   Orang / masyarakat yang merasa dirugikan menggugat

4.   Lembaga adat desa memaksa pelaku agar memulihkan keseimbangan

5.   hukum untuk mempertahankan masyarakat dari pengaruh perbuatan jahat

6.   Siapa yang melakukan wajib bertanggung jawab

  1. jangankan bezit orang lain bezit milik sendiripun tidak boleh dirusak

1.   PERDAMAIAN DARI SEGI SENGKETA LINGKUNGAN

      Untuk perdamaian dari sengketa lingkungan dilakukan negosiasi

      Macam – macam negosiasi

      1.   Mediasi

Musyawarah dalam mencari penyelesaian masalah dengan memakai mediator yang netral

2.   Konsiliasi

      Kalau medisiasi gagal beralih ke cara yang lebih formal diantara pihak2 terdapat komite konsiliasi yatitu badan resmiyang menyusun rencana persetujuan pihak2 setelah 30 hari persetujuan itu mempunyai efek hukum

3.   Arbitrase

      Penyelesaian permasalahan oleh pihak yang lebih tinggi kedudukannya

Kebaikan Negosiasi

-     Dapat menyelesaikan masalah diluar pengadilan

-     Tidak memerlukan biaya yang banyak

-     Tidak memakan waktu yang lama

-     Dapat dijadikan pendidikan / pelajaran bagi semua pihak

Keburukan Negosiasi

Salah satu pihak dapat memonopoli atau menguasai pihak lain, jalan keluarnya terdapat pada pasal 31 pp 27 / 1999 amdal

“ Mereka yang berkedudukan ekonomi lemah dapat dibantu pemerintah “

Pemerintah = LSM

2.   Pemulihan Lingkungan hidup Yang Camar / Rusak

      -     UU 4 / 1982 pasal 20

            Terhukum pencemaran / perusak LH menyerahkan biaya pemulihan LH kepada negara

      -     UU 23 / 1997 pasal 34

Terhukum pencemaran / perusak LH bertanggung jawab memulihkan LH & negara memantaunya

3.   Kebersamaan

      Semua tatanan kehidupan saling pengaruh mempengaruhi kesatu tujuan mencapai kelestarian lingkungan

q  Aspek Hukum Internasional Dari Hukum Lingkungan

Deklarasi dijadikan hukum / hukum internasional dijadikan hukum nasional bagi negara yang mengikutinya dengan proses rativikasi dirativikasi hukum international menjadi hukum nasional

q  Aspek hukum Agama Dari Hukum Lingkungan

Indonesia berkembang 5 agama dengan kitab sucinya masing2 yang memerintahkan untuk memelihara lingkungan hidup

Keutamaan berlakunya hukum agama sebagai hk lingkungan

-     Di Indonesia = UUD 45 alenia III & UUD 45 pasal 29 ayat 1

      “ Negara berdasarkan tuhan yang maha esa “

-     Al quran = 14 / 52, 6 / 114

      Petunjuk lengkap & rinci untuk hidup berketuhanan yang maha esa

Lanjutan aspek hukum agama dari hukum lingkungan

Dimana yang terbanyak hukum agama berlaku di hukum lingkungan

1.   Preemtif

2.   Preventif

3.   Proaktif

4.   Kepresif

5.   Perbaikan dengan perbaikan manusia

6.   Pemberlakuan Act of god = kehendak tuhan

dibagi 2 yaitu

      -     Murni               :           Tsunami aceh Des 2004

      -     Polotis             :           kasus asap 1997

Aspek Pidana

Ada 4 hal

1.   Hak atas lingkungan hidup yang baik & sehat

      Hak seimbang dengan kewajiban

2.   Hak untuk berperan serta dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup

      Pasal 41 ayat 2 UU No 23 / 1997

      Barang siapa yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran & atau perusakan lingkungan hidup diancam dengan pidana penjara paling lama 10 tahun & denda paling banyak Rp 500.000.000 ( lima ratus juta )

3.   sanksi komulatif

      adalah sanksi yang diperhitungan dari keseluruhan kejahatan

4.   Upaya hukum ketimum remedium

      Aspek pidana merupakan benteng terakhir dari hukum lingkungan

Peranan pemerintah dalam pelestarian LH

1.    Dari sudut administrasi negara

Pemerintah adalah badan exekutif dari tingkat atas s/d tingkat bawah, pemerintah adalah pelaksana dari UU yang berlaku pada suatu wilayah/yuridiksi terhadaporang dan lingkungan dari wilayah hukum pemerintah itu.

2.    Peran pemerintah dalam pelestarian LH antara lain adalah

a.    Yuridiksi

Ex  :  Pasal 21 ayat 2 pada prinsip Stock holm “suatu negara menerapkan hukum diwilayah yuridiksinya”.

Untuk itu hasil konferensi stock holm dirativikasi oleh negara2 yang mengikuti konferensi.

Misal  :

Indonesia membawa prinsip stock holm ke DPR untuk dapat pengesahan sebagai UU NKRI

b.    Izin

Untuk mendirikan suatu perusahaan wajib membuat kerangka acuan yang ditujukan kepadsa pemerintah daerah setempat yang diajukan yaitu AMDAL, RPL, RKL kalau disetujui keluar izin. Untuk itu lahirlah apa yang disebut dengan KOORPORASI baik hukum, pelaksanaan hukum, evaluasi hukum dll ada kerjasama dngan badan2 resmi negara.

c.    Mentri

Mentri mengepalai sebuah departemen , apa2 yang diatur dalam departemen yang terkait dengan lingkungan hidup maka wewenangnya dilimpahkan ke mentri LH. Mentri Lh selain sebagai kordinator/unsure terpadu

Kekuasaan yang demikian luas terbagi menjadi 2 yaitu  :

1.   Terpadu horizontal

Menjamin keserasian antar sector agar hasil yang dicapai merupakan upaya bersama yang memperhitungkan banyak kepentingan

2.   Terpadu Vertikal

Semua tingkatan ikut melaksanakan kebijakan program LH

d.    Terbuka

Sesuai dengan Pasal 5 yaitu keterbukaan informasi. Setiap warga negara berhak tahu tentang segala hal informasi mengenai lingkungan hidup

e.    Kesadaran Hukum Pasal 6 dan 7

Sejak UU PPLH No 4/1998 Kesadaran hukum lingkungan masyarakat Indonesia meningkat dengan cepat sekali, pada saat itu mulai tampak berbagai bencana alam, karena di dorong oleh pola hidup konsumtif

f.                     Perselisihan

Apabila terjadi perselisihan di wilayah Indonesia pemerintah harus segera mengetahui dan penyelesaian dengan cara mediasi, konsiliasi, abitrase

g.    Substainabel development (pembangunan berkelanjutan)

Generasi yang akan dating tidak bisa menikmati Sumber daya alam kalau generasi saat ini merusaknya.

UU Konservasi sumber daya alam hayati

UU No 5 tahun 1990

-          Sumber daya alam hayati merupakan pengembalian fungsi alam

-          Sumber daya alam hayati dan ekosistemnya merupakan bagian terpenting dari sumber daya alam yang terdiri dari alam hewani, alam nabati, beberapa fenomena alam.

Lingkungan hidup sebagai penyangga

Menjamin terpeliharanya proses ekologis yang menunjang sistim penyangga kehidupan bagi kelangsungan pembangunan dan kesejahteraan manusia

Pembedaan Diversi Jat

Menjamin terpeliharanya keaneka ragaman sumber genetic dan tipe2ekosistim

SDM dan SDA berjalan seimbang

Mengendalikan cara2 pemanfaatan SDA hayati hingga terjamin kelestariannya, yang berhadapan dengan sain dan tehnologi yang kurang bijaksana

-          Cultural Lag (ketinggalan kebudayaan)

Adanya kesengajaan kebudayaan antara masyarakat perkotaan dengan masyarakat perdesaan/ masyarakat kelas atas dengan masyarakat kelas bawah

-          Economic gab

Adanya kesenjangan ekonomi yang dapat menyebabkan terjadinya tindak kriminal.

HUTAN

Sumber daya alam hayati Indonesia terbesar adalah hutan dan laut yang berfungsi ekologis dan ekonomis

Macam2 hutan

1.    Hutan Lindung

Hutan yang mempunyai kemiringan 45, sehingga dapat mengatur/menyerap air sehingga fungsinya sebagai pencegahan bencana dan erosi pemeliharaan kesuburan tanah

2.    Hutan produksi

Keadaan tanah dan struktur tanah yang bisa dipakai. Fungsi/Gunanya produksi hasil hutan untuk memenuhi keperluan masyarakat pada umumnya dan pada pembangunan industri dan eksport pada khususnya

3.    Hutan suaka

Dibagi 2 yaitu  :

a.    Hutan suaka alam

Hutan dimana alamnya dipelihara

b.    Hutan suaka alam

Hutan yang ditetapkan sebagai suatu tempat hidup marga satwa yang mempunyai nilai khas bagi ilmu pengetahuan dan kebudayaan serta merupakan kekayaan dan kebanggaan nasional

4.    Taman Raya

Hutan yang dipergunakan untuk pelestarian tumbuh2an yang langka

5.    Hutan Wisata

a.   Taman Wisata

Hutan yang memiliki keindahan alam, baik keindahan nabati, hewani, maupun keindahan alamnya sendiri, mempunyai contoh khas untuk dimanfaatkan bagi kepentingan rekreasi dan kebudayaan

b.   taman Buru

Hutan wisata yang didalamnya terdapat satwa buru yang memungkinkan diselenggarakannya perburuan yang teratur bagi kepentingan rekreasi.

Contoh kasus pencemaran lingkungan hidup

Kasus Pidana

Limbah tahu sidoarjo (punya amdal)

PN Sidoarjo No 121/PID/B/1988 tanggal 6 mei 1989

MA 1479 / K / 1989  - 20-3-1993

Laporan

BOD    (Biological oxygen demand)   =          17.43 mg/l

COD    (Chemical Oxigen Demend)  =          68.58 mg/l

Kasus posisi

Oeiling Gwat/Bambang chandra gunawan

Direktur perusahan makanan tahu PT sido makmur dan perusahaan peternakan babi PT sido mulyo dikrian, sidoarjo

Baku mutu lingkungan jatim

30 Mg/l

80 Mg/l

Hasil Laporan resmi

BOD    =          3095.4 mg/l

COD    =          12293 mg/l

Tuduhan dakwaan

1.    Pasal22 UU LH tahun 1992

2.    SK No 43 Tahun 1978 gubernur jatim, tentang pengturan standar kwalitas air buangan industri

3.    SK gubernur Jatim No 48 1978 tentang standar kwalitas air buuangan industri

4.    SK mentri perindustrian No 20 tahun 1986 tentang nilai batas ambang industri

5.    PP 29 tahun 1986 Tentang Amdal

Vonis PN

1.    Hakim mengesampingkan hasil penelitian labor atassample air limbah yang diambil sendiri oleh pabrik dan pejabat.

2.    Hakim menunjuk hasil penelitian labor atas sample air limbah yang dilakukan atas permintaan penyidik khusus untuk keperluanpembuktian dalam perkara pidana pencemaran LH

3.    Karena kelalaian yang menyebabkan tercemarnya LH direktur di hukum kurungan 3 bulan dengan hukuman percobaan selama 6 bulan, menghukum terdakwa dengan pidana denda Rp. 1.000.000

Catatan

1.    hukum Lingkungan dapat ditegakkan berdasarkan delik formal atau suatu keadaan yang dapat menimbulkan akibat cemar atau rusaknya LH

2.    Diterapkan / liabeliti dan voluter pays principle

      “Siapa yang mencemarkan dia yang membayar” dengan asas pembuktian terbalik (kalau terdakwa merasa tidak mencemarkan LH diperintahkan untuk membuktikan kalau tidak mencemari)

Pembelaan terdakwa

1.    Tidak ada air limbah yang langsung dibuang ke kali

2.    Labor resmi pemda dan pejabat resmi telah menguji air limbah yang masuk ke kali dengan kadarnya dibawah baku mutu lingkungan.

3.    Pengembalian sample di sungai tidak adil, karena sudah penjumlahan dari zat2 dan limbah pabrik2 sebelumnya.


Kriminologi

Posted: 23/04/2011 in semester 3

KRIMINOLOGI

Pengertian Kriminologi Menurut Bahasa

Menurut bahasa kriminologi terdiri dari 2 kata           :

-          Krimino

-          Logis

Kriminologi berasal dari bahasa yunani = Crimen / Crime ( ilmu pengetahuan ). Dari dua kata diatas maka kita dapat mengartikan kata kriminologi sebagai ilmu kejahatan

Kriminologi berapa ilmu pengetahuan / kejahatan yang berisi sebab akibat perbaikan dan pencegahan dapat kita pecah menjadi ilmu kriminalistik, Vitimologi

Kriminologi Terbagi Atas 2 jenis    :

1.      dalam arti sempit

         kriminologi yang mempelajari sebab perbuatan kejahatan, perbaikan, ( statistik kriminal, pencegahan dalam arti prepentif)

2.      Dalam arti luas

         kriminologi dalam arti sempit ditambah dengan viktimologi, kriminakistik dan penology

         Contoh

Seperti tulisan-tulisan yang ada dikoran / artikel kriminal

Status Kriminologi dalam Pandangan Sarjana

1.   Kriminologi bukan ilmu pengetahuan tetapi hanya sebagai pengetahuan saja

2.   sesuai dengan perkembangan sarjana mengatakan bahwa kriminologi merupakan ilmu pengetahuan / Science Tipologi

Baru dikatakan ilmu pengetahuan apabila mempunyai                     : 

-     Objek

      Khusus mengenai kejahatan dan penjahat

-     Tujuan

      Untuk menangulangi / mengatasi kejahatan / penjahat dalam masyarakat

-     Metode

      Dalam mencapai tujuan = deduktif dan induktif

1.    Sebagian para sarjana berpendapat bahwa kriminologi, ilmu pengetahuan.

2.    sebagian mengatakan ia sebagai pengetahuan,

alasan kriminologi bukan muncul dari filsafat ( induk pengetahuan ) tapi dia muncul secara tiba-tiba = seorang ahli statistik ( A Quetelet )

Pengertian Kriminologi ada 2 Pendapat Yaitu      :

1.    Pengertian kriminologi menurut sarjana

2.    Pengertian kriminologi menurut masyarakat awam

Pengertian menurut Sarjana

v  Michael dan Adler

Kriminologi adalah Keseluruhan keterangan mengenai perbuatan dan sifat dari penjahat, lingkungan mereka dan cara mereka secara resmi diperlukan oleh lembaga-lembaga penertiban masyarakat dan oleh para anggota masyarakat

Dari Pengertian Diatas Kita Ambil Unsur-Unsur kriminologi

  1. kumpulan informasi / keterangan tentang perbuatan ( kejahatan )
  2. kumpulan keterangan sifat kejahatan dan kumpulan dari sifat para pelaku kejahatan

Komentar yang dikemukakan oleh Michael itu adalah kriminologi itu masih dianggap bukan ilmu pengetahuan

v  Pengertian kriminologi Menurut SOEDJONO DIRJOSISWORO

Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari sebab akibat, perbaikan, kejahatan sebagai gejala manusia dengan menghimpun sumbangan berbagai ilmu pengetahuan .

Unsur – Unsur kriminologi Menurut Soedjono Dirdjosisworo

  1. kriminologi itu merupakan ilmu pengetahuan
  2. yang mempelajari sebab akibat kejahatan
  3. Dengan adanya sebab akibat kejahatan tersebut maka timbul kesadaran untuk melakukan perbaikan dan pencegahan

Dengan adanya pengertian dari soedjono ini seakan akan di dalam kriminologi ini terdapat     

-     sebab akibat ( namun akibat ini sudah tidak termasuk dari kriminologi karena sudah berdiri sendiri (viktimologi )

-     Perbaikan dan pencegahan

     

pencegahan terbagi atas 2        :

  1. preventif ( sebelum terjadi perbuatan tersebut )
  2. Represif ( Setelah terjadinya )

Represif terbagi menjadi 2 yaitu           :

a.   Kriminalitastik

      ilmu yang berusaha menemukan orang yang melakukan kesalahan / kejahatan

b.   Penologi

      Ilmu tentang bagaimana agar menghukum seprang naraidana namun bukan menyiksa agar tidak melakukan kejahatan lagi

v   Pengertian Kriminologi menurut Edwin H Suterland

Sekumpulan ilmu yang membicarakan masalah kejahatan sebagai gejala sosial yang dalam istilah CriminologyIs A Body Knowledges that Regarding A Crime As social Phenomenom yang menerangkan yang mana saja yang merupakan ilmu yang membicarakan kejahatan

Menurut Sutherland Ilmu yang membantu kriminlogi dalam memerangi kejahatan

A.  Biologi yang Terdiri Atas

1.    Psikiatri ( Ilmu jiwa Yang sehat )

2.    Endokrinologi ( Ilmu yang mempelajari tentang kelenjar )

3.    psikologi ( ilmu jiwa yang sehat )

B.  Sekumpulan Ilmu sosial

1.    Ekonomi

2.    Antro

3.    Sosiologi

4.    Politik

C.  Sekumpulan Ilmu yang Normatif ( Mempunyai Sanksi /hukum )

1.    Ilmu hukum

2.    Ilmu agama

3.    Ilmu etika

4.    ilmu estetika

v  Pendapat Frello “ Structure Of Personality “ merupakan bagian dari struktur manusia dibagi 3 bagian:

  1. bagian terbesar yaitu ‘ IT 

Merupakan kumpulan dari seluruh dari keinginan atau nafsu manusia

  1. bagian yang agak besar ‘ EGO 

Pelaksana dari keinginan kita atau IT

  1. Bagian yang paling kecil Fersonality = Super Ego

Merupakan kumpulan dari segala pengeahuan dan pangalaman manusia dalam kehidupanya

Super ego merupakan Alat penilaian tugasnya untuk menilai baik atau buruk keinginan nafsu ‘ IT ‘

Tujuan sering disebut objektif dan manfaat ( benetips ) bagi orang yang mempelajari kriminologi dengan apa kegunaan dan apa yang diingini dan dicapai oleh kriminologi sendiri      :

1.   Untuk menangulangi kejahatan yang ada dalam masyarakat

      Mengikis habis menghilangkan secara tuntas,mencabut keakar akarnya secara tuntas dalam msyarakat

      Menurut Para Ahli Tidak Mungkin tercapai karena kejahatan itu adalah sebagai sosial penomenan, kejahatan itu adalah abadi seabadinya masyarakat

-     Menekan sekecil mungkin / kwantinta kejahatan yang ada pada masyarakat

-                      Membatasi dampak /akibat kejahatan yang ada dalam masyarakat

3.    untuk membantu dalam pembuatan rencana UU. ( Hukum Pidana ) oleh para legislator

4.    Kriminologi hukum dilakukan penelitian maka akan ditambah cakrawala hukum pidana sendiri yang dalam hal ini akan dikenal nantinya dalam hukum pidana istilah kriminalisasi, dekriminalisasi, penalisasi, depenalisasi

Kriminalisasi

Suatu perbuatan yang pada mulanya diatur oleh disiplin ilmu hukum lain yang bukan hukum pidana tapi karena sesuatu dan lain hal dia menjadi diatur oleh hukum pidana

Contoh   :  sebelum Tahun 1964 ada perbuatan membuat cek kosong dalam hal ini pengusaha yang dirugikan dan pengusaha mengadu ke pengadilan, untuk mengatasi dibuat per UU an oleh negara perbuatan membuat cek kosong dinamakan tindak pidana setelah tahun 1964 UU No 17 / 1964

Dekriminalisasi

Merupakan lawan kata kriminalisasi suatu perbuatan yang semula diatur oleh hukum pidana, tetapi karena sesuatu dan lain hal dia menjadi tidak merupakan tindak pidana

Penalisasi

Penal = pidana ( dapat dipidana ) perbuatan yang pada mulanya tidak bisa di hukum dan pada suatu waktu bisa menjadi di hukum oleh UU

Contoh   :  Keadaan sebelum tahun 1974 apabila terjadi penjudian maka yang    hanya bisa dihukum adalah mereka yang menyediakan tempat berjudi itu yang dipidana dan orang yang berjudi tidak bisa dipidana pasal 303 ( 8 ) KUHP

Depenalisasi

Suatu perbuatan kebaikan

5.    untuk memperbaharui hukum pidana kejahatan untuk mempelajari memperhatikan kejahatan umum pada hukum adat  kriminolografi

6.    konsep hukum pidana nasionl ( Bakbin Humnas )

Kejahatan itu sangat mahal sekali

Ronal R mengatakan kejahatan itu bila mengakibatkan kerugian tidak bisa dinilai dengan uang walaupun ada juga kejahatan yang bisa dinlai dengan uang tapi mahal harganya

7.    untuk mengindarkan perasaan yang negatif ataupun untuk mengindarkan rasa simpati yang tidak sehat dan tidak positif  terhadap pelaku kejahatan

Add            Harus menghindarkan rasa benci dan simpati terhadap pelaku kejahatan

Rasa benci yang negatif

Adanya perasaan tidak senang atau benci terhadap sesuatu ( orang ) dan dia menghindarkan atau mengucilkan dalam pergaulan

Rasa benci yang positif

Orang itu perbuatanya harus kita benci dan tidak kita senangi tapi orangnya kita tarik untuk disadarkan ke hal yang positif

Manfaat kriminologi

1.    Sebagai salah satu dasar atau latar belakang ilmu untuk suatu profesi dan suatu kesempatan yang baik bagi para pekerja sosial dalam menangani pekerjaannya dalam masyarakat nantinya

2.    Soedjono Dirjo Sisworo

Manfaat kriminalogi dapat dilihat dari 3 sudut

A.     Kepentingan Pribadi

         Soedjono mengutip pendapat  salah seoarang Ex Kapolri Hoegeng “ Walau kita mengetahui liku-liku dari perbuatan kejahatan namun diharapakan pengerahuan itu tidak akan digunakan untuk kepentingan pribadi

B.     Untuk kepentingan masyarakat

         Kejahatan itu adalah produk atau hasil dari anggota masyarakat yang berinteraksi didalam

C.     Untuk kepentingan ilmu pengetahuan

         Pada umumnya setiap ilmu pengetahuan itu tidak mungkin mencapai tujuanya berdasarkan ilmu pengetahuan itu sendiri

         Ilmu kriminologi tidak bisa mencapai tujuan apabila tidak dibantu oleh ilmu lainya.

Perkembangan Kriminologi / Sejarah Kriminologi

Secara ringkas kriminologi terbagi atas 2 era / masa

1.    Masa pra 1830 an atau disebut dengan masa yunani kuno

2.    Masa 1830 an

Yang dibagi pula atas era            :

a.   Era 1830 an s/d 1960an

-          ada yang menyebutnya sebagai kriminologi klasik

Masa ini orang tidak lagi melihat pada perbuatanya tapi dari pelakunya hal ini sumbangan dari ilmu psikologi kepada ilmu kriminologi yang mengatakan bahwa pribadi setiap manusia atau orang itu berbeda-beda.

-          ada yang menyebutnya sebagai kriminologi positif

Masa ini diutamakan mencarai sebab musabab adanya kejahatan sehingga dapat ditemukan jalan keluar.

Oleh para ahli pada masa itu dibuatkan beberapa teori yang didukung oleh ilmu-ilmu pengetahuan yang berkembang tadi maka munculah suatu identitas atau ciri dari masa itu menyatakan bahwa kejahatan itu dilakukan oleh orang atau sekelompok orang kerena kondisi yang ada padanya serta lingkungan yang mempengaruhinya

Pendapat ini diterima sampai tahun 1912 yaitu suatu pandangan baru dari kelompok ilmu sosialogi yaitu yang dikemukakan oleh sosiolog amerika Edwin H suterlano yang menyatakan kejahatan itu dipelajari bukan karena  diiahirkan atau keturunan, bahwa semua orang itu mempunyai kesempatan untuk melakukan perbuatan kejahatan. karena ini merupakan pendapat baru yang relatif bertentangan dengan pendapat sebelumnya maka saturland oleh para ahli dinobatkan sebagai Bapak kriminologi modern

Teori suterland mengatakan bahwa penyebab dari kejahatan adalah selain dari diri senidiri juga termasuk lingkungan diluar dirinya

contohnya  : ada 2 sahabat hendak melakukan pencurian dan ketahuan kemudian dikejar polisi yang satu tertangkap yang lainya lolos Yang dapat lolos kemudian bergaul denagn orang baik-baik dan yang tertangkap masuk penjara dan bergaul dengan para penjahat

5 tahun kemudian mereka bertemu yang lolos menjadi pendeta sedangkan napi jadi penjahat besar.

      -     ada yang menyebutnya sebagai etiologi kriminal

b.   Era 1960 an s/d sekarang kriminologi kritis

      Dalam Era ini  orang mulai memperhatikan mengapa ada kejahatan dari  berbagai segi  :

1.    Segi proses peradilan pidana

dari segi proses peradilan pidana orang mjulai mengenal istilah kejahatan terhadap adanya perbuatan negara yang dapat di klarifikasikan sebagai kejahatan terutama dalam peradilan pidana

2.    Segi struktur sosial atau struktur masyarakat  RAL ( structural )

q  Kalau masyarakat sentralisasi berarti mengacu pada teori…….

q  Kalau masyarakat disentralisasi berarti teori hubungan perbuatan atau interaksi

Era / masa ini disebut kritikal kriminologi ( pandanagn baru tentang kejahatan )

Upaya yang dilakukan pada masing-masing era tersebut adalah untuk menemukan penyebab atau mengapa orang melakukan perbuatan-perbuatan kejahatan, upaya itu ada yang secara Non ilmiah atau subjektif dan ada pula yang bersifat ilmiah atau objektif

·         Subjektif ( Non Ilmiah ) biasa terjadi pada masa yunani kuno

mencari penyebab kejadian dari apa yang dilihat itu yang terjadi

·         Objektif ( Ilmiah ) biasa terjadi pada masa 1830 an s/d sekarang

mencari penyebab kejadian bukan dilihat dari dirinya sendiri tapi melihat dari luar dirinya,dapat dipertanggung jawaban

Ex  :  ali umar akan melakukan pandangan terhadap kelas ini yang terlihat kadang banyak yang hadir kadang sedikit yang hadir ali umar mengambil kesimpulan bahwa kelas ini acak-acakan lasan mengatakan kelas ini acak-acakan adalah keadaan kelas ini berubah-rubah dan bersifta apatis

Pada masa era 1830 an terdapat para filosof yang dikenal dalam rangka mencari penyebab kejahatan adalah  :

1.    Filosof Plato

2.    filosof aristoteles

yang secara umum menyebut bahwa

“ penyebab kejahatan itu adalah emas dan manusia “

Emas disini diartikan sebagai harta yang terbagi sebagai harta positif dan harta negatif

q  Menurut Plato

1.    Adanya perbuatan kejahatan adalah sangat tergantung kepada pandangan orang terhadap harta dan didukung oleh sifat manusia yang tidak baik atau bersifat amoral.

2.    Anggota masyarakat lebih mementingkan kedudukan seorang didasarkan kepada harta yang dimilikinya.

3.    Dalam upaya memiliki harta itu  manusia  yang A moral atau tidak beretika akan mengumpulkan harta dengan segala cara

sehingga menurut plato akan banyak para anggota masyarakat  yang melecehkan agama     ( pendurhaka dan penajahat-penjahat yang brutal )

Cara penangulangan menurut Plato

Masyarakat harus menjadi masyarakat komunal ( kebersamaan )

pendapat plato ini ditentang oleh bonger

Menurut Bonger

upaya komunal dalam rangka menangulangi kejahatan bersifat utopia ( khayalan ) yang tidak mungkin terlaksana, Alasannya karena sampai sekarang ini masyarakat yang idealis tidak pernah ada karena sifat masyarakat yang homogen

q  Menurut Aristoteles

Pendapat dari aristoteles juga kepada manusia yang tidak bermoral tidak berbudi baik dan kemiskinan

Kemiskinan yang dimaksud identik dengan emas yang dimaksud oleh plato yaitu yang menyangkut harta karena menurut  plato kemiskinan akan menimbulkan kejahatan

Berdasarkan keadan diatas oleh Aristoteles maka bonger menyatakan  bahwa mengenai masalah kemiskinan dan moral yang ditampilkan oleh aristoteks pada masa sekarang berpengaruh artinya hukuman dijatuhkan bukan lagi karena telah berbuat jahat tetapi agar jangan berbuat jahat

o   Tujuan Penghukuman

  1. Untuk membuat jera
  2. Untuk melindngi masyarakat atau orang pribadii

Terdapat 3 teori dalam pemidanaan (penghukuman)

a.   Teori absolut ( pembalasan )

b.   Teori relatif ( tujuan )

1.    Tujuan umum

2.    Tujuan kusus

      Ex.  A miskin = mencuri karena lapar

Dipidana dengan tujuan khusus untuk dibina

B kaya = kurupsi untuk menuntut kekayaan      

Dipidana dengan tujuan umum pidana maksimal

c.   Gabungan ( Gemengde )

      Negara Indonesia menganut teori gabungan

Kejahatan

Pengertian kejahatan dapat dilihat dari pendapat

  1. Gerson W Bawengar dan B Simanjutak

Yang menyatakan kejahatan dapat dilihat dari 3 segi yaitu  :

a.   Segi sosial / naif

      Untuk kemudahan saja ( sederhana )

b.   Segi religi / Kepercayaan / Agama

c.   Segi Yuridis ( Hukum )

2.   Soeryono Soekanto yang dikutip buku karangan Topo Santoso yang menyebutkan bahwa kejahatan itu berdasarkan pendapat para sarjana ada 3 yaitu        :

a.    Dari segi Hukum

Sesuai asas legelitas/nulum delictum pasal 1 ayat 1 “ tiada suatu perbuatan dapat dipidana, kecualiada UU yang mengaturnya.

Dengan Alasan yang diberikan oleh Hasskel dan yablonsky

    1. Statistik kriminologi

Catatan pelaku kejahatan dari polisi hingga proses pidana di pengadilan, disinilah nama pelaku masuk dalam daftar statistik.

    1. Hanya orang2 yang dijatuhi pidana oleh hakim itu yang dibina oleh pemerintah.

b.   Pendapat dari para ahli kemasyarakatan sosiologi

1.    Perkembangan sosial masyarakat bersifat tidak statis sehingga berkembang cepat.

2.    Perkembangan hukum bersifat statis dan lambat berkembang

Sehingga perkembangan hukum tidak bisa menjangkau perkembangan sosial masyarakat.

Contoh  :

Dulu Narkotika  :  Ganja, heroin

Sekarang narkotika  :  Shabu2, inex dll

c.   Pendapat kritikal kriminologi     

Disamping Yuridis dan sosiologis diperluas lagi yaitu yang didasarkan pada SOBURAL

Pengulangan dan pelengkapan materi “Kejahatan”

Ilmu kejahatan ini berdasarkan pada pendapat para ahli

1.   Adanya tentang pengertian kejahatan yang dapat dilihat dari beberapa segi yaitu          :

      a.   Segi sosial / naïf / sederhana / kemudahan saja

      adalah segala tindakan / tingkah laku yang bertentangan dengan norma sosial ( semua norma yang ada dalam masyarakat )

b.   Segi religi / keagamaan

      Kejahatan yang dilihat dari segi agama dan dianggap suato dosa, zaman dulu sebuah kejahatan dilihat dari segi keagamaan yaitu suatu perbuatan yang dilakukan yang tidak mengenakan bagi orang lain sehingga menurut kepercayaan kelak kalau yang jahat tersebut mati maka menjadi binatang

c.   Segi yuridis

      Asas legelitas / Nulum Delectum  : pasal 1 ayat 1

Pendapat dari B Simanjuntak dalam bukunya pengantar kriminologi dan patologi kriminal

Pendapat dari Gerson W Bawengar dalam bukunya patologi kriminal

2.   Kejahatan yang mana yang sebaiknya dipelajari dalam kriminologi yaitu    :

      a.   Dari segi hukum

            Pendapat Soeryono Soekanto yang dikutip Topo Santosa

      Kejahatan itu sebaiknya dilihat dari segi hukum artinya kejahatan dalam kriminologi sebaiknya berdasarkan            :

      Menurut Paul W Lepan

      Kejahatan adalah suata yang dikatakan oleh kriminolog hukum pidana yang berhubungan dengan suatu peristiwa kejahatan dimana peristiwa itu tidak mungkin di maafkan dan diancam oleh negara sebagai tindakan kejahatan yang berat dan kejahatan yang ringan

            Mengapa hal ini diperlukan                 :

            Aslasan itu dikemukakan oleh Yablonsky & Hasskel yaitu

q  Karena salah satu topik yang dipelajari dalam rangka menanggulangi kejahatan                                                                 adalah statistik kriminologi yang materinya adalah pelaku kejahatan yang telah diproses oleh kepolisian ( penyidik ) maka sebaiknya kita konsisten / tetap dalam melihat kejahatan itu dari segi yuridis

q  Bahwa juga dalam menangulangi kejahatan yang diupayakan untuk perbaikan adalah hanya kepada para pelaku perbuatan pidana yang telah dijatuhi pidana penjara, baik yang ada diluar penjara maupun didalam penjara, sedangkan mereka2 yang disebut sebagai penjahat oleh masyarakat tidak dilakukan pembinaanya / perbaikan dirinya oleh pemerintah secara formil namun ada lagi pendapat bahwa             :

Memang ada pelaku kejahatan pidana dalam masyarakat tapi kalau kita terlalu mengagungkan dari segi yuridis tadi maka pengertian kejahatan itu akan bersifat kaku ( regid ) tidak akan pernah berubah

b.   Sebaliknya didalam masyarakat tersebut ada lagi yang melihat kejahatan dari segi non yuridis ( sosiologis ) dimana dikatakan bahwa      :

apa yang oleh sebagian besar anggota masyarakat sebagai suatu ketentuan yang sepintasnya diikuti karena ketentuan tersebut akan merupakan pedoman hidup ( kebudayaan ) uang akan mengatur tingkah laku manusia. Kebudayaan ini akan selalu berkembang  mengikuti perkembangan masyarakat sehinga dapat saja terjadi penciptaan kriminalisasi / perluasan, pengertian kejahatan, maka keuntunganya pengertian kejahatan selalu berkembang mengikuti perkembangan masyarakat 

C.  Disamping yuridis dan sosiologis di perluas lagi yaitu yang didasarkan pada sobural / yang dikarenakan bentuk dari pemerintahan yang sekarang

Pendapat V Bemmelen tentang apa itu kejahatan

Kejahatan adalah kelakuan tidak bersusila dan merugikan yang menimbulkan banyak ketidak tenangan dalam suatu masyarakat tertentu hingga masyarakat itu berhak untuk mencelanya dan menyatakan penolakanya atas kelakuan itu dalam bentuk nestapa dengan sengaja diberikan karena kelakuan tersebut   :

q  Tidak bersusila

Dari segi agama

q  Merugikan

Dari segi sosial

q  Dengan sengaja

Dari segu yuridis

Pendapat Soeyono mengenai pengertian kejahatan

Adalah suatu perbuatan jahat ditanyakan oleh Soeyono apakah setiap perbuatan kejahatan itu kelihatan.

Soejono tidak menjawab pertanyaan tersebut dengan jelas tetapi memberikan unsur dari perbuatan jahat dan kejahatan unsure perbuatan jahat adalah       :

1.   Menjengkelkan

2.   Merugikan

3.   Tidak boleh dibiarkan oleh masyarakat

Kenakalan remaja

Pengertian Remaja adalah

Pengertian yang menunjukan proses usia perkembangan seseorang dalam batas atas kategori anak2 dan dibawah kategori dewasa.

Pengertian kenakalan remaja adalah  :

Para remaja yang sudah melakukan perbuatan yang tidak diingini yang dapat menimbulkan kerusakan pada masyarakat dan juga pada diri sendiri.

Unsur2 kenakalan remaja

1.    Tindakan/tingkah laku/perbuatan yang bersifat aktif

2.    Melanggar norma2  yang ada

Norma ini ada 2 macam yaitu  :

a.    Norma yang sudah mapan (Dominant value) 

Adalah Sebagian besar anggota masyarakat mengakui tentang kebaikan tersebut hingga dipertahankan oleh masyarakat tersebut

b.   Norma Subkultur

Suatu norma yang ada dalam masyarakat tapi hanya dipertahankan oleh sebagian kecil masyarakat, namun kultur ini tidak semuanya jelek dalam masyarakat ada juga yang baik.

3.   Melanggar norma sosial

      melanggar norma a moral / a sosial (anti sosial)

      amoral/asosial adalah

      dia mengakui norma2 tersebut tapi melanggarnya

      Anti sosial

      Dia sama sekali tidak mengakui norma2 yang ada dalam masyarakat

4.   Semua dilakukan oleh remaja (istilah ini bukan dari kriminologi )

      Remaja adalah suatu proses usia seseorang baik laki2 maupun perempuan

      Remaja berumur 13 s/d 17 tahun (menurut kriminologi)

      Remaja berumur < 16 tahun (menurut pasal 45 KUHP)

Menurut UU no 3 / 1997  pasal 45 tidak diberlakukan lagi, jadi remaja adalah anak nakal yang berumur 8 s/d 18 tahun.

5.   Apabila dilakukan oleh orang dewasa (point 1, 2, 3) maka akan di proses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Menurut UU No 23/1997

Remaja dapat dijatuhi   :

a.   tindakan

      adalah suatu penjatuhan sangsi oleh hakim tanpa ada maksud untuk menyakiti (matrigel) atau memberikan penderitaan tapi hanya menolong

b.   Dipidana dengan catatan dikurangi 1/2

      adalah maksud/tujuan hakim dengan memberikan penderitaan dengan ketentuan dijatuhi pidana harus dikurangi ½

Bentuk tindakan itu  :

a.   dikembalikan kepada orang tua

b.   dididik oleh negara

Tindakan adalah

Suatu penjatuhan sangsi oleh hakim tanpa ada maksud untuk menyakiti (matrigel) atau menberikan penderitaan tapi hanya menolong

Pidana

Ada maksud/tujuan hakim dengan memberikan penderitaan dengan…….. ……dijatuhi pidana harus dikurangi 1/3 (UU No 45 KUHP)

Bentuk2 kenakalan remaja

a.    Dalam bentuk norma sosial

Apabila remaja tersebut melakukan kenakalan remaja

Ex  :  berkata-kata kotor, berada di tempat yang tidak semestinya.

b.    Melanggar dalam norma pidana

Apabila remaja tersebut melanggar norma2 pada BAB II & III KUHP

Ex  :  Mencuri, merampok, dll

c.    Norma hukum lain

Melanggar norma lain yang telah diatur

Ex  :  Melanggar UU lalu lintas

Penyebab dari kenakalan remaja

1.    Faktor

Dapat dilihat dari berbagai segi yaitu  :

a.    Faktor sospol

Faktor dimana remaja tersebut melanggar norma dengan maksud untuk bidang politik

b.    Faktor ekonomi

Dimana remaja tersebut melanggar dalam hal ekonomi

Ex  :  mencuri untuk memenuhi kebutuhan

c.    Faktor tehnologi

Dimana remaja tersebut melakukan pelanggaran dengan menggunakan tehnologi

Ex  :  Hp

2.    Sebab

Adalah keadaan2 yang secara langsung maupun secara tidak langsung  menyebabkan kenakalan remaja.

Sebab terbagi menjadi 2 yaitu  :

1.   Berasal dari diri sendiri para remaja tersebut

      ex  :  broken home

2.   Berasal dari luar diri remaja

      ex  :  pengaruh lingkungan

Benanggulangan

1.    Preventif

      Suatu cara dimana melakukan upaya sebelum terjadinya sesuatu

2.    Represif

      Suatu cara penanggulangan setelah semua terjadi

3.    Non letigasi

NOTE

q  Kriminalistik = bagaimana untuk menemukan orang yang melakukan kejahatan bila sudah terjadi kejahatan

q  Hukum Percobaan

Hukum pidana penjara dimana orang tersebut tidak masuk penjara tapi dalam masa 2 tahun tidak boleh malakukan perbuatan pidana

q  lembaga penegak hukum itu dapat kita lihat dalam berbagai bentuk

-     Dalam arti sempit

      polisi, jaksa, hakim, pegawai lp

-     dalam arti luas

      Polisi, jaksa, hakim ditambah dengan pengacara

Quis

Mengapa pada masa peralihan tersebut orang telah berusaha mencari penyebab terjadinya perbuatan kejahatan ?

Untuk menagulangi kejahatan karena kejahatan yang timbul mengakibatkan kerugian yang sangat besar

RESUME DARI TASRIF ALI UMAR

KEJAHATAN

Pengertian

Menurut Soejono D Kejahatan adalah perbuatan jahat

Unsur Perbuatan jahat                     :           Merugikan dan menjengkelkan

Unsur Kejahatan                   :           merugikan,menjengkelkan dan tidak boleh dibiarkan oleh masyarakat / negara

Kesimpulan

Kejahatan adalah perilaku yang bertentangan dengan nilai-nilai /norma yang berlaku dalam masyarakat dan dilarang oleh masyarakat

Jenis Kejahatan

Menurut B. Simandjuntak dan G. W. Bawengan       :

1.   dipilh dari segi sosial artinya untuk kemudahan saja / naïf / sederhana

2.   dari segi religi / agama  (dosa).

3.   yuridis / hukum (disebutkan oleh hal yang berlaku)

Menurut Topo santoso C.S kejahatan yang dipelajari dalam kriminologi pendapat Sarjono Soekato adalah

1.    Juridis (pendapat .P.W Tappow )

menyebut bahwa dalam hukum pidana ada pembuatan yang tidak dapat dibenarkan dan harus diberi saksi oleh negara.

      Huqe D Barlow kejahatan adalah perbuatan manusia yang melanggar hukum pidana.

      Alasan  Hasskel  &  yablonski

a.   Statistik kriminal yang menjadi objeknya adalah mereka yang ada hanya pada kepolisian sebagai telah melangar hak pidana

b.   yang dibina oleh pemerintah ( formal ) mereka yang ada dalam dipenjara

2.    Non juridis / non hak            tidak setuju dengan pendapat .

      ad. 1 diatas             alasan

a.   kejahatan pengertianya kaku        sulit dirubah ada anggota masyarakat yang tidak suka dengan tingkah laku tertentu, tetapi tidak ditemui dalam hak pidana

3.   berdasarakan pandangan Zannal Kriminologi / kriminologi kritis, artinya adanya kejahatan karena struktur masyarakat / negara.

Jadi Mana yang disebut kejahatan dalam kriminologi yaitu semua pandangan diatas adalah kejahatan dalam arti kriminologi  atau ……….. kejahatan dikriminologi lebih luas dari arti juridis

Van Bemmelen

Kejahatan adalah tiap kelakuan yang tidak bersusila dan merugikan, yang menimbulkan begitu banyak menimbulkan ketidak tenangan dalam suatu masyarakat tertentu. Hinga masyarakat itu berhak untuk mencelanya dan menyatakan penolakanya atas kelakuan itu dalam bentuk nestapa dengan sengaja diberikan karena kelakuan tersebut.

Klasifikasi Kejahatan

Klasifikasi        :

penyusunan bersistim yang dikelompokan/digolongkan menurut kaidah/noram tertentu yang telah ditetapkan

Sutherlan telah mengelompokan kejahatan sbb     :    ( berdasarkan )

1.   Menyolok / garangnya kejahatan tersebut yaitu kejahatan dan kesalahan kecil  

kejahatan dibagi atas

b.    Fezony

kejahatan yang serius

c.    Damisdeamenor

kejahatan yang kurang serius

klafikasi dasarnya kepada pidana yang dapat dijatuhkan……………………..Pasal 10 KUHP untuk kejahatan  dan tindakan untuk kesalahan kecil

2.    Menurut Bonger

didasarkan pada motif yaitu  kejahatan kerena ekonomi, sosial, politik dsb

Kenakalan Remaja / Juvenile Delin Quen C Y mengapa perlu dipelajari             Dasar

1.   menjadi perhatian pemerintah ( lihat Inpres No 6 / 1971 ) sebagai salah satu bentuk kejahatan yang senius yaitu, kenakalan remaja, uang palsau, narkotika, subversi, pengawasan orang asing , penyelundupan .

2.   Remaja sebagai aset bangsa

3.   K.riminologi sudah sampai ke desa

4.   Perbuatan nya sudah sangat  merugikan bagi negara, masyarakat dan remaja itu sendiri

Pengertian

Kriminologi sebagai kelainan dalam tingkah laku / perbuatan / tindakan remaja yang bersifat anti sosial dalam bentuk pelangaran norma yang sudah mapan dalam masyarakat ( dominant Value),  yang apabila dilakukan oleh orang dewasa disebut sebagai pelangaran / kejahatan yang dapat diproses sesuai dengan hukum yang berlaku

 

Bentuk Kriminologi

a.   melangar norma sosial

b.   melangar norma hukum pidana

c.   melangar norma hukum lainya

Penyebab Kriminologi

1.    Fakltor penyebab tidak langsung

 

Penangulangan

1.   Prevetif

2.   Represif

3.   Non legitasi

Pengertian

Sutharland       :           Who is Criminal                      a person who commits a crime .

Istilah penjahat tidak di dikenal dalam hukum pidana hanya dikenal di ilmu sosial dan kriminologi

H. Hari Saherodji menyebut penjahat  :

-          Menurut lombroso

adalah seorang yang dapat dilihat dari penelitian bagian badan dengan pengukuran antro pomentris  (para ahli banyak yang menolak).

-          menurut Vollmer

orang yang dilahirkan tolol dan tidak mempunyai kesempatan untuk merubah tingkah laku anti sosialnya (para ahli banyak yang menolak)

-          Talcott Parson 

orang yang mengancam kehidupan dan kebahagian orang lain dan membebankan kepentingan ekonominya pada masyarakat sekelilingnya               

-          Mabel Elliot 

orang – orang yang gagal dalam menyesuaikan dirinya dengan norma-norma yang ada dalam masyarakat ,sehingga tingkah lakunya tidak dapat dibenarkan oleh masyarakat .

Saherodji  :

orang yang berkelakuan anti sosial bertentangan dengan norma-norma kemasyarakatan dan agama serta merugikan dan mengangu ketertiban umum

Klasifikasi Penjahat

Ruth sonle Cavan

1.    The casual offender ,

Orang-orang yang melakukan pelangaran kecil-kecil, belum dapat disebut kriminal / penjahat

2.    The Occasional Kriminal

mereka2 yang melakukan kejahatan enteng dengan menabrak orang hanya luka enteng / ringan

3.    The Episodic Kriminal 

orang melakukan kejahatan karena emosi yang tidak  tertahankan

4.    The White Collan Kriminal

kejahatan yang dilakukan oleh pengausa / pengusaha, karena wewenang dan kekuatan yang dimilikinya

ex              :           koropsi

5.    The Habitual Kriminal 

orang yang melakukan keajahatan yang berulang ulang

Ex              :           Residifis

6.    The Professional Crminal  

Kejahatan adalah merupakan profesinya, kejahtan ini biasanaya dalam bentuk delik ekonomi atau yang berhubungan dengan masalah ekonomi atau yang berlatar ekonomi .

Ex              :           bank gelap, pemalsuan buku kas atau menyediakan tempat berjudi

7.    Organized Crime

Kejahatan yang terorganisasi yang hanya ada pemilkir / pengatur kejahatan yang akan dilakukan dan pelaksana anggota

8.    The Mentally Abnormal Crime

Yaitu orang-orang  yang melakukan kejahatan karena mental yang tadi normal

9.    The Won – MaliCions Crime 

Yaitu orang yang melakukan kejahatan tapi tetap merasa tidak bersalah

Delinkwen

Adalah para remaja yang sudah melakukan perbuatan yang tidak di ingini yang dapat menimbulakan kerusakan pada masyarakat dan juga pada diri sendiri .

Remaja adalah pengertian yang menunjukan proses usia perkembangan seseorang ( …………) dalam batas atas kategori anak-anak dan dibawah kategori dewasa. umur mencapai usia 8 tahun,  tapi belum mencapai umur 18 tahun (pasal 1 angka 1 UU tentang Pengadilan anak dan uu no 3 / 1997 ………………………)

Oleh uu ini pengertian delinkwen ini disebut sebagai anak nakal yang melakukan tindak pidana atau anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan  terlarang bagi anak, baik menurut peraturan per undang-undangan yang berlaku maupun menurut peraturan lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.                 

Sebelumnya keluarnya uu ini bentuk sanksi yang dijatuhkan terlihat dalam pasal 45 KUHP                :           -      dikembalikan pada orang tua / wali

-          dididik oleh negara

-          dipidana  dikurangi 1/3 nya

……………………………UU ini Pasal 45 KUHP dinyatakan tidak berlaku lagi (pasal 67 UU No 3 Tahun 1997) sanksinya (pasal 22) yaitu dipidana (dikurangi setengahnya) dan tindakan dikembalikan pada orang tua/ dididik oleh negara.

Kausa Kejahatan

Kausa   :

sebab yang merupakan suatu kejadian dari kriminologi. kausa kejahatan ini penting dalam rangka menangulangi kejahatan, untuk sejak fase 1830-an telah diupayakan untuk mencari penyebabnya maka kausa itu dapat dikelompokan atas 4 kelompok besar yang disebut dengan nama aliran / mazhab / school,  yaitu  :

NO

SCHOOL IMAZHAB

ORIGIN

CONTENT OF

METHOD

PIONEER

EXPLANATION

1

Klasik

1775

Hedonisme

ARM – Chair

Be Ccaria

2

kartograpik

1830

Ecology Cukure

Maps Statis-fies  .

Bentham

Composition Of

Sta

Quetelet

Population

3

Sosialis

1850

Economic De 

Sta

Marx Engels

Ter Mination

4

Tipologi

a

Lombrosian

1875

MorphoLogiCal   

Clinical Dan

Lombroso

Types dan 

Sta

 Born Criminal

b

Test Mental

1905

Feeble Minded

Idem + Test

Goddard

Nes

c

Psikiatrik

1905

Psikopat

Clinical + Sta

Pengaruh Freud

5

Sosiologi

1915

Groups +

Social Process

Sta

Suther Land Tarde

Yang penting di kausa ini adalah  :

GVIL CAUS – EVIL FALLACY adalah merupakan pemikiran yang keliru bila kejahatan dianggap sebagai hasil dari keadaan yang buruk dan sebaliknya suatu kesalahan pula bila keadaan yang buruk dianggap pula hanya dapat menghasilkan kejahatan

Pengertian

Statistik

q  dalam arti sempit

kumpulan fakta  yang merupakan data  ringkasan yang berbentuk angka/ kuantitatif

Fakta

hal  (keadaan , peristiwa yang merupakan kenyataan,  sesuatu yang benar-benar terjadi / itu ada

Data

keterangan yang benar dan nyata.

q  Dalam arti luas

suata Ilmu yang mempelajari cara pengumpulan , pengelolahan , penyajian dan analisa data serta penarikan kesimpulan berdasarkan fakta dan penganalisaan yang dilakukan

Jadi Statistik Kriminal adalah

Sekumpulan fakta yang berbentuk angka yang mengenai masalah kejahatan yang  terjadi  dan tercatat dalam suatu daerah dan waktu tertentu

.

TUJUAN

umumnya untuk  penegakan hukum pidana sebagai upaya  dalam menanggulangi  masalah Kejahatan.

BENTUK

1      Statistik Kriminologi…………/ offieial criminal statisties yaitu  :

Statistik kriminal yang dikumpulkan oleh penegak hukum dapat ditemui pada………………….

2.   Statistik Kriminil yang di peroleh untuk maksud – maksud tertentu  Melalui penelitian dan Jarang di publikasi  secara  tersendiri , sebab biasanya  merupakan  bagian dari laporan tertentu.

      dikumpulkan oleh penegak hukum (Polri , kejaksanaan, pengadilan dan LP/ rutan ).

Statistik Kriminal yang dibuat  LP/ rutan  paling lemah penafsiranya terhadap gejala  kniminalitas , hanya laporan administrative  saja

Kelemahan statistik kriminil    

1      adanya angka gelap / dark number/ hidden  criminality

2      Adanya kematian aangka Statistik kriminal/crime mortality  rate

hilangnya data kejahatan dalam setiap proses penyerahan  perkara  dari polri, Jaksa, Hakim, Lp

Penangulangan Kejahatan

Para ahli berpendapat bahwa kejahatan terjadi                     :

1. Ketidak serasian kepada individu khususnya dibidang hubungan timbal balik antara faktor ekspresif ( psikologis dan biologis ) dengan kekuatan normative ( agama, keluarga, sosio – cultural ) dalam memenuhi kebutuhannya ( kebutuhan dasar guna memenuhi norma dan perilaku yang berlaku atau tidak)

2    Faktor bio – psikogenik  yaitu yang berupa          :

a.   mesomorpik pisik

keadaan pisik yang dikaitkan dengan sifat / temparement tertentu hingga berperilaku jahat

b.   gangguan psikologis

c    akses dan kebutuhan tetentu

( e.g alkoholik, penyalah gunaan narkotika )

3.    faktor sosiogenik

frustasi tekanan karena takut kemiskinan atau ancaman

Jadi secara umum sebab terjadinya kejahatan dapat dikembalikan kepada manusia, masyarakat dan kebudayaan manusia sendiri, akibat dalam rangka menangulangi kejahatan tidak saja ditujukan kepada masalah kejahatan itu sendiri tapi juga kepada manusia / pelakunya sendiri

Maka crime preventionya dapat dilakukan berupa    :

1.    Cara moralistic yaitu

Upaya untuk dapat mengekang / meng……….nafsu untuk membuat kejahatan,

Ex        :                 Membuat peraturan perundang-undangan yang baik,  menyebar luaskan ajaran moral dan agama, pembuatan sarana2 yang bermanfaat dalam waktu senggang.

2.    Cara abolisiontik

yaitu dengan jalan untuk mengetahui penyebab dari perbuatan kejahatan,  dicarikan upaya untuk menangulanginya 

khusus untuk 1 dan 2 walter reckless mengemukakan beberapa syarat agar dapat berhasil dengan baik :

1.    system dan organisasi kepolisian yang baik

2.    Pelaksanaan peradilan yang efektif

3.    hukum yang berwibawa

4.    pengawasan dan pencegahan kejahatan yang terkoordinasi

5.    partisipasi masyarakat dalam menangulangi kejahatan


Hukum Dagang

Posted: 23/04/2011 in semester 3

HUKUM DAGANG

SILABUS

- PENDAHULUAN

  1. Istilah, Pengertian, pedagang, hukum dagang
  2. sumber – sumber hukum dagang
  3. hubungan antara pengaturan hukum dagang dengan KUHD dengan KUHPer.
  4. perkembangan hukum dagang di Indonesia

- PERUSAHAAN

  1. Pengertian, Perusahaan
  2. Pengertian Pengusaha
  3. Macan-macam pembantu-pembantu pengusaha
  4. Urusan perusahaan, dokumen perusahaan, rahasia perusahaan

- BENTUK – BENTUK PERUSAHAAN

  1. Perusahaan tidak berbadan hukum
    1. Perusahaan perorangan
    2. Firma
    3. CV

2.Bentuk perusahaan berbadan hukum

            a. PT

            b. Koperasi

3. Perusahaan Negara

4.Pengembangan perusahaan :

            a. Merger

            b. Konsolidasi

            c. Akuisisi

            d. Hoging company

- SURAT-SURAT BERHARGA

- KEPAILITAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN

- PERLINDUNGAN KONSUMEN

a. Istilah dan pengertian konsumen, jenis konsumen, pengaturan perlindungan konsumen.

b. Aspek-aspek hukum perlindungan konsumen

c. Hak dan kewajiban konsumen serta pelaku usaha

d. Penyelesaian sengketa konsumen

- MONOPOLI

1. Istilah dan pengertian monopoli

2. Bentuk-bentuk perjanjian yang dilarang dalam persaingan usaha secara sehat

3. Kegiatan-kegiatan yang dilarang dalam persaingan usaha yang sehat

- Tentang HAKI

- PASAR MODAL

   1. Istilah dan pengertian pasar modal

   2. Fungsi pasar modal

   3. Bentuk-bentuk penawaran yang dikenal dengan permodalan

   4. Fungsi BAPEPAM

   5. Go Public perusahaan dan syarat-syarat go public perusahaan.

- LEMBAGA PEMBIAYAAN

- PERBANKAN SEBAGAI LEMBAGA KEUANGAN

- HUKUM PENGANGKUTAN

- HUKUM ASURANSI DAN PERTANGGUNGAN

- KONTRAK PERJANJIAN DALAM DUNIA PERDATA INTERNATIONAL

ISTILAH HUKUM DAGANG

Pengertian hukum dagang menurut :

  1. Ahmad Ihsan

Hukum dagang adalah hukum yang mengatur masalah perdagangan yaitu masalah yang timbul karena tingkah laku manusia dalam perdagangan / perniagaan.

  1. Purwo Sucipto

Hukumperikatan yang timbul dalam lapangan perusahaan.

  1. CST. Kansil

Hukum perusahaan adalah hukum yang mengatur tingkah laku manusia yang turut melakukan perdagangan dalam usahanya memperoleh keuntungan.

  1. Sunaryati Hartono

Hukum ekonomi, keseluruhan peraturan putusan pengadilan dan hukum kebiasaan yang menyangkut pengembangan kehidupan ekonomi.

  1. Munir Fuadi

Hukum Bisnis, suatu perangkat kaedah hukum yang mengatur tentang tata cara pelaksanaan urusan kegiatan dagang, industri atau keuangan yang dihubungkan dengan produksi atau pertukaran barang atau jasa dengan menempatkan uang dalam resiko tertentu dengan usaha tertentu dengan optik adalah untuk mendapatkan keuntungan tertentu.

SUMBER – SUMBER HUKUM DAGANG

  1. Yang tertulis dan dikodifikasi yaitu KUHD dan KUHPerdata
  2. Yang tertulis dan tidak dikodifikasi yaitu seluruh perundang-undangan tentang perdagangan.
  3. tidak tertulis yaitu kebiasaan.

SEJARAH KUHD

Berasal dari zaman Romawi melalui BW

PERUSAHAAN

Dengan dicabutnya pasal 2 – 5 KUHD stablat 1938, 276.

Pengertian Perusahaan menurut para ahli :

  1. MOLEGRAF

Perusahaan adalah keseluruhan perbuatan yang dilakukan secara terus menerus, bertindak keluar untuk mendapatkan penghasilan dengan cara memperniagakan barang – barang atau mengadakan perjanjian perdagangan.

Molegraf sama dengan pendapat Sukardono.

  1. POLAK

Baru ada perusahaan jika diperlukan adanya perhitungan laba rugi yang dapat diperkirakan dan segala sesuatunya dicatat dalam pembukuan.

Pendapat Polak ini merupakan tambahan dari perumusan Molegraf.

  1. Menister van Justity Neterland (Menkeh).

Perusahaan keseluruhan perbuatan yang di lakukan secara terus menerus dengan terang – terangan dalam keadaan tertentu untuk mencari laba terhadap dirinya.

Undang – Undang No. 8, tahun 1987 tentang DOKUMEN.

Perusahaan yaitu suatu bentuk usaha yang melakukan kegiatan tetap, terus menerus mencari untung/laba, baik dilakukan oleh orang perorangan maupun Badan usaha yang berbentuk badan hokum atau bukan badan hokum yang didirikan dan berkedudukan diwilayah RI.

UNSUR – UNSUR PERUSAHAAN

1.     Badan Usaha / Perseorangan

2.     kegiatan terus menerus , tetap, terang-terangan

3.     tujuan dari untung

4.     dicatat / pembukuan

PEKERJAAN TETAP

1.     Merupakan professional / kondisi tertentu

2.     Tujuan bukan untuk cari untung

PEMBUKUAN

Dasar hukum pasal 6 – 12 KUHD.

Setiap perusahaan – perusahaan harus dan wajib membuat pencatatan / pembukuan dalam perusahaannya. Kalau tidak dilaksanakan akan ada sanksi berupa :

1. Uang paksa         ————à sanksi yang tidak jelas batasnya

2. Sanksi Badan

PERUBAHAN KUHD

1.     STB. 1927, 146:

-       Perusahaan harus membuat buku harian dan buku copy (catatan arus barang/uang).

-       Tehnis diserahkan pada perusahaan tetapi harus mengikuti perkembangan.

2.     PERUBAHAN – PERUBAHAN,STB. 1938, 276:

Setiap orang yang melakukan kegiatan perusahaan harus membuat kegiatan pembukuan.

TUJUAN / FUNGSI PEMBUKUAN :

1.     Untuk melihat perkembangan harta kekayaan perusahaan.

2.     Untuk dapat melihat hak dan kewajiban / kepentingan, seperti hak : piutang, kewajiban : Hutang.

3.     sebagai alat bukti.

Setiap perusahaan harus membuat neraca perusahaan.

Sebuah pembukuan merupakan rahasia perusahaan dan dapat dibuka dengan cara / azas-asaz pembukuan.

Pembukuan :

1.     Azas Reprentation (Oleh hakim)

a.     Pihak yang bersengketa, antara penggugat/tergugat

b.    Dengan permohonan ke pengadilan

2.     Dengan jalan communication

Oleh orang yang berkepentingan langsung dengan perusahaan.

a.     Direksi/dirktur

b.    Komisaris, pengawas

c.     Pemegang saham

d.    Akuntan public

e.     Ahli waris

f.     Karyawan dengan beban tetap perusahaan.

Lamanya penyimpanan Pembukuan.

Berdasar pasal 6 – 12 KUHD, pembukuan dibagi :

1.     Pembukuan keuangan ——————-à 30 Tahun

2.     Pembukuan surat – surat yang dimiliki ————à 10 Tahun

Undang – Undang Dokumen Perusahaan No. 8/ 1997

Latar belakang lahirnya adalah karena masa :

1.     Daluwarsa 30 Tahun dan 10 Tahun terlalu lama, tidak sesuai dengan kedinamisan perkembangan perekonomian.

2.     lama waktu tersebut akan menjadi beban ekonomi dan administrasi bagi perusahaan.

3.     perkembangan tehnologi (elektronik) dalam penyimpanan data.

Sementara untuk dokumentasi keuangan harus dicantumkan dalam media kertas disamping media lainnya.

DOKUMEN PERUSAHAAN

Pasal 1 butir 2 UU. No. 8/1997, dokumen perusahaan yaitu data, catatan dan keterangan yang dibuat atau diterima oleh perusajaan dalam rangaka pekajsanaan kegiatannya baik yang terulis diatas kertas atau media lain yang dpat dilihat, dibaca dan didengar.

Dokumen Perusahan dapat dibagi atas:

1.     Dokumen Keuangan

a.     Catatan – catatan keuangan, neraca dan lain –lain (harus dalam bentuk kertas)

b.    Bukti penunjang keuangan, warkat – warkat, transaksi sperti kwitansi, cek dll

c.     Surat penunjang lainnya yang mendukung laporan keuangan. Seperti SPK, kontrak, dll.

2.     Surat – surat lain (tergantung pada nilainya), yang tidak ada hubungan dengan dokumen keuangan tetapi ada nilai guna. Seperti tanda bukti pengiriman surat , harus disimpan 10 tahun saja.

Semua dokumen keuangan:

- pada point 1, harus disimpan dalam bentuk kertas dan dapat dipindahkan ke bentuk      media lain dengan adanya legalitas oleh Notaris.

- Sementara untuk point 2 dan 3, bisa disimpan dalam bentuk media lainnya.

URUSAN PERUSAHAAN / HANDLE ZAAK

Menurut PROWO SUCIPTO, perusahaan – perusahaan adalah :

1.     Segala macam urusan yang bersifat materil maupun in materil yang termasuk dalam lingkungan oerusahaan.

2.     Segala sesuatu yang menunjuk benda dalam lingkungan perusahaan seperti perwatan antor, mesin, nama perusahaan, piutang

3.     Dari segi ekonomi perusahaan – perusahaan, segala harta kekayaan dan usaha yang terdapat dalam lingkungan perusahaan sebagai satu kesatuan yang bulat dengan perusahaan yang digunakan untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya dengan pengorbanan yang sekecil-kecilnya.

4.     Dari segi hokum, urusan perusahaan yang merupakan harta kekayaan adalah segala benda yang dapat diperalihkan kepada pihak lain baik sendiri-sendiri terpisah di perusahaan maupun secara bersama – sama dengan perusahaan sebagai satu kesatuan.

Menurut ABDUL KADIR MUHAMMAD, urusan perusahaan yaitu perbuatan hukum dan produk yang dihasilkannya bukan benda.

ASSET adalah aktiva atau kekayaan yaitu semua harta piutang biaya yang dibayar terlebih dahulu pendapatan yang masih harus diterima, property atau harta benda yang dimiliki oleh perusahaan.

LIABILITIES perusahaan/Passiva, semua sisi kredit neraca yang terdiri dari hutang, modal saham, pendapatan yang diterima lebih dahulu dan ongkos-ongkos yang meski dibayar.

GOODWILL (Keistimewaan yang dimiliki oleh perusahaan), didapat dari :

1.     Kwalitas

2.     modal

3.     pekerja yang loyal

4.     tempat strategis

5.     Produk berkualitas

6.     mampu bersaing dengan perusahaan lain

7.     Ciri khas perusahaan

8.     memberi pelayanan terhadap konsumen

9.     iklan ———-à tidak boleh membuai

benda bergerak berwujud :

1.     Hak Cipta

2.     hak paten

3.     hak merek

4.     goodwill

5.     nama perusahaan

HAK RETENSI

Hak retensi adalah hak menahan barang, alasannya adalah untuk menumpuk barang menunggu harga yang lebih tinggi.

PENGUSAHA DAN PEMBANTU – PEMBANTU PENGUSAHA

Pengusaha adalah setiap orang atau perseorangan (orang pribadi) atau persekutuan atau badan hukum yang menjalankan suatu jenis perusahaan.

Usaha adalah setiap tindakan, perbuatan atau kegiatan apapun dalam bidang perekonomian yang dilakukan oleh setiap pengusaha untuk tujuan memperoleh keuntungan atau laba.

Pengusaha dapat dibagi atas berbagai macam :

1.     Pengusaha tanpa pembantu pengusaha

2.     Pengusaha dengan pembantu pengusaha

3.     Pengusaha tidak ikut dalam perusahaan tapi memberikan kuasa kepad apembantu pengusaha.

Pembantu pengusaha terbagi atas 2 yaitu :

1.     Pembantu pengusaha didalam perusahaan. Yaitu pembantu pengusaha yang masuk ke dalam struktur perusahaan.

2.     Pembantu pengusaha diluar perusahaan yang berfungsi untuk membantu, seperti :

a.     Agen Perniagaan (commercial agent)

b.    Makelar (Broker)

c.     Komisioner (Factor)

d.    Pengusaha bank

Pekerja – pekerja didalam lingkungan perusahaan adalah :

1.     Pimpinan perusahaan

2.     Pemegang prokurasi

3.     Pedagang keliling

Ad.1. Pimpinan perusahaan

            Seorang pimpinan perusahaan adalah seorang kuasa dari pemilik perusahaan (Pengusaha), ia menggantikan pengusaha dalam segala hal dan oleh karena itu ia menjadi kepala seluruh perusahaan itu, ia merangkap sebagai pekerja pada si pengusaha dan wakilnya. Kedudukannya adalah sama dengan kedudukan seorang direktur PT. Ia pun memimpin perusahaan itu atas nama pengusaha, ia dianggap berkuasa untuk semua tindakan yang timbul dari perusahaan itu kecuali jika kekuasaannya dibatasi.

Ad.2. Pemegang Prokurasi

            Pemegang prokurasi adalah juga seorang kuasa dari sipengusaha yang menolong dan meringankan pengusaha seperti mewakili perusahaan itu dimuka hakim, meminjam uang, menarik dan mengakseptir surat wesel, mewakili pengusaha dalam hal mendandatangani perjanjian dagang, mendandatangani surat keluar dan lain-lain.

Ad.3. Pedagang keliling

            Pedang keliling ini erat kaitannya dengan majikannya karena pedagang berkeliling adalah perantara untuk mendistribusikan barang-barang produksi.

PEKERJA – PEKERJA DILUAR LINGKUNGAN PERUSAHAAN

1.     Agen perniagaan (Commercial agent)

      Menurut pasal 1601 KUHS, agen perniagaan orang yang mempunyai perusahaan untuk memberikan perantara pada pembuatan persejawatan tertentu dan perusahaan yang diwakilinya. Agen ini tidak terikat karena perburuhan, melainkan perjanjian untuk melakukan pekerjaan.

      Agen perniagaan berdiri sendiri dan tidak berkedudukan sebagai pekera secara prinsipnya agen sebagai perantara juga berdagang untuk kepentingan sendiri.

2.     Makelar (Broker)

      Menurut pasal 62 KUHD, makelar adalah seorang pedagang  perantara yang diangkat oleh gubernur jenderal (sekarang president) atau pembesar yang oleh gubernur jenderal dinyatakan berwenang untuk itu.

      Seorang makelar dapat diangkat oleh pembesar laindaripada gubernur jendral yang menurut L.N. 1986 / 479 adalah kepala pemerintahan daerah.

       Tentang pekerjaan makelar diatas pada pasal 64 KUHD yang tujuannya adalah memperoleh upah tertentu atau provisi.

      Kesimpulan makelar adalah seorang yang mempunyai perusahaan dengan tugas menutup persetujuan – persetujuan atas pemerintah dan atas nama orang – orang dengan siapa ia tidak mempunyai pekerjaan tetap.

3.     Komisioner (Factory).

      Diatur dalam pasal 76 s/d 86 KUHD. Komisioner adalah seoranag yang menyelenggarakan perusahaannya dengan melakukan perbuatan – perbuatan menutup persetujuan atas nama firma dia sendiri,tetapi atas amanat dan tanggunggan orang lain dan dengan menerima upah provisi (komisi) tertentu.

      Berlainan dengan makelar, maka seorang komisioner tidaklah disyaratkan pengangkatan resmi dan penyumpahan oleh pejabat tertentu dalam menjalankan pekerjaannya ia menghubungkan pihak pembantu kuasanya (komiten) dengan pihak – pihak ketiga dengan namanya sendiri.

AGEN

Agen perdagangan adalah seorang atau suatu perusahaan yang bertindak sebagai penyalur untuk menjualkan barang-barang keluaran perusahaan lain. Umumnya perusahaan dari luar negeri dengan siapa atau perusahaan itu ia mempunyai hubungan tetap.

Hubungannya dapat berupa :

  1. Perusahaan itu memberli barang – barang itu untuk perhitungannya sendiri dengan mendapatkan komisi dan kemudian menjualnya kembali.
  2. Perusahaan itu merupakan wakil dari perusahaan yang memprodusir atau memproduksi barang – barang itu.
  3. Perusahaan itu bertindak sebagai penyalur untuk menemui pembelinya dan mengusahakan suatu penawaran pembelian.

ARTI PENTING KEDUDUKAN AGEN

Arti penting dari kedudukan agen perdagangan adalah adanya hubungan tetap dengan perusahaan – perusahaan yang memproduksi barang – barang itu sehingga perusahaan – perusahaan itu tidak akan menjual barang – barang itu melalui perusahaan lain, disini dijumlai dalam praktek dikenal dengan agen tunggal.

Agen tunggal disebut Sole Agent

Agen dan distributor memiliki perbedaan – perbedaan principal dalam hal – hal sbb :

1.     Hubungan dengan prinsipal

Seorang agen akan menjual barang / jasa untuk dan atas nama pihak prinsipalnya, sementara seorang distributor bertindak untuk dan atas namanya sendiri (independent tender).

2.     Pendapatan perantara

Pendapatan seorang agen adalah berupa komisi dari hasil penjualan barang / jasa kepada konsumen dan distributor pendapatnya adalah berupa laba dari selisih harga beli (dari prinsipal) dengan harga jual kepada konsumen.

3.     Pengiriman barang

Agen dikirim langsung dari prinsipal kepada konsumen dan distributor langsung dikirim ke konsumen jadi dalam hal distribusi pihak pinsipal bahkan tidak mengetaui siapa konsumen itu.

4.     Pembayaran harga barang

Pihak prinsipal akan langsung menerima pembayaran harga dari pihak konsumen tanpa melalui agen, sedangkan dalam hal distribusi pihak distributorlah yang menerima harga bayaran dari konsumen.

Hubungan kedudukan agen dengan prinsipalnya diatur dalam suatu kontrak agency, dimana diatur antara lain :

  1. Daerah perwakilannya
  2. Lamanya kontrak itu berlaku
  3. Berkuasa tidaknya menutup perjanjian
  4. Jumlah provisi dalam penggantian ongkos

MAKELAR

makelar adalah seorang perantara yang menghubungkan pengusaha dengan pihak ketiga untuk mengadakan perjanjian.

Beberapa macam perjanjian menurut pasal 64 :

  1. Perjanjian jual beli barang dagangan
  2. Kapal-kapal
  3. Obligasi
  4. Efek-efek
  5. Wesel
  6. Aksep
  7. Surat-surat berharga lainnya.

Makelar sebagai pedagang perantara yang dalam melakukan pekerjaannya memperoleh izin dari pemerintah dan disumpah oleh pengadilan negeri yang tugasnya berupa menyelenggarakan perusahaan dengan jalan membuat transaksi bagi pihak pemberi kuasa dengan cara menjual, membeli barang, saham, serta mengusahakan asuransi dengan menerima upah atau provisi.

Pengangkatan makelar menurut pasal 65 ayat 1 KUHD ada s macam yaitu:

1.     Pengangkatan yang bersifat umum, yaitu untuk segala jenis lapangan atau cabang perniagaan.

2.     Pengangkatan yang bersifat terbatas, yaitu bahwa dalam aktanya ditentukan untuk jenis atau jenis – jenis lapangan/cabang perniagaan apa mereka perolehkan menyelenggarakan pemakelaran mereka misal, wesel, efek-efek, asuransi., dll.

Makelar berbuat atas nama dan tanggungan yang memberi kuasa. Ia tidak mempunyai ikatan yang tetap. Mengenai pemberian kuasa diatur oleh pasal 1792 KUHPerdata. Dimana dalam pemberian kuasa ia bertindak sebgai wakil dengan batas yang ditentukan oleh undang-undang atau kebiasaan. Apabila seorang makelar yang melanggar maka diatur dalam pasal 71 KUHD, setiap makelar yang ersalah atau melanggar hanya berlaku baginya. Semuanya tergantung dari pejabat umum yang mengangkatnya, ahrus dibebaskan dari tugasnya atau dilepaskan dari jabatannya. Dengan mengganti biaya, rugi, bunga sebagai si penerima kuasa (last hebber).

Tugas – tugas pokok makelar

Adapun tugas – tugas pokok makelar adalah sbb:

1.     Memberi perantara dalam jual beli

2.     Menyelenggarakan lelang terbuka dan lelang tertutup.

      Lelang terbuka adalah penjualan kepada umum dimuka pegawai yang diwajibkan untuk itu (notaris atau juru sita)

      Lelang tertutup adalah tawaran dilakukan dengan rahasia.

3.     Menaksir untuk bank hipotik dan maskapai asuransi.

4.     Mengadakan monster – monster (contoh)barang yang akan diperjualbelikan

5.     Menyortir party – party yang akan diperjual belikan

6.     Memberikan keahlian dalam hal kerusakan dan kerugian

7.     Menjadi wasit dan arbiter dalam hal perselisihan tentang kwalitet

KEWAJIBAN SEORANG MAKELAR

Kewajiban seorang  makelar antara lain :

1.     Mengadakan buku catatan mengenai tindakannya sebagai makelar, setiap hari catatan itu disalin dalam buku dengan keterangan yang jelas tentang pihak-pihak yang mengadakan transaksi, penyelelenggaraan, penyerahan, kwalitet jumlah dan harga serta syarat-syarat yang dijanjikan (Pasal 66 KUHD).

2.     Siap sedia tiap saat untuk memberikan kutipan / ikhtisar dari buku itu kepada pihak-pihak yang ersangkutan mengenai pembicaraan dan tindakan yang dilakukan dalam hubungan dengan transaksi yang diadakan (Pasal 67 KUHD).

3.     Menyimpan contoh sampai penyerahan barang itu dilakukan. Menjamin kebenaran tanda-tanda dari penjual dalam perdagangan surat wesel atau surat-surat berharga lainnya yang tercantum dalam surat –surat tersebut (Pasal 69 KUHD).

Pasal 68 KUHD menyebutkan :

Pembukuan seorang makelar sebagai mempunyai kekuatan pembuktian khusus yang menyatakan bahwa catatan dalam bukunya merupakan bukti yang sempurna, apabila tidak disangkal. Sebagai seorang makelar mempunyai hak retensi yaitu jumlah upah atau provisi ditetapkan sebelumnya atau menurut kebiasaan.

KOMISIONER

Pengertian komisioner menurut pasal 76 KUHD adalah :

Orang yang menyelenggarakan perusahaan untuk mengadakan atas perintah dan perhitungan orang lain yang disebut komiten, akan tetapi persetujuan tidk dilakukan atas nama komitennya melainkan atas nama sendiri atau firmanya dan dengan ini menerima upah yang disebut provisi atau komisi.

Komisioner diatur dalam dalam Bab V, bagian pertama pasal 76 sampai dengan pasal 85 butir a buku 1 KUHD.

Ciri khas komisioner diantaranya adalah :

1.     Tidak ada syarat pengangkatan resmi dan penyumpahan sebagai halnya makelar

2.     Komisioner menghubungakan komiten dengan pihak ketiga atas namanya sendiri (Pasal 76)

3.     Komisioner tidak berkewajiban untuk menyebut namanya komiten, disini dia hanya menjadi pihak dalam perjanjian.

4.     Tetapi komisioner juga dapat bertindak atas nama pemberi kuasa

5.     Berdasarkan Bab XVI, buku III KUHPerdata tentang pemberian kuasa.

Berakhirnya pemberian kuasa perjanjian komisioner :

1.     Meninggal si pemberi / penerima

2.     Dicabutnya pemberian kuasa

3.     Pengembalian pemberi kuasa oleh pemegang kuasa

4.     Pengampuan, failit tidak mampu

Hubungan pihak ketiga dengan komisioner adalah hubungan para pihak dalam perjanjian dimana komiten tidak dapat menggugat pihak ketiga sedangkan pihak ketiga tidak perlu tahu untuk siapa komisioner bertindak, begitu pula komiten tidak perlu tahu dengan siapa komisioner bertindak, tetapi semua biaya yang dikeluarkan oleh komisioner untuk melaksanakan perjanjian harus ditanggung oleh komiten (Pasal 76&77).

Hak – hak yang dimiliki komisioner :

1.     Hak retensi, hak komisioner untuk menahan barang komiten, bila provisi dan biaya yang lain belum dibayar

2.     Hak istimewa, hak isitimewa komisioner terhadap barang komiten, yaitu :

a.     Hak untuk jual

b.    Hak untuk ditahan bagi kepentingan lain yang akan datang

c.     Hak untuk dibeli dan diterimanya untuk kepentingan lain

Tugas pekerjaan komisioner dalam hal jual beli :

1.     Menerima, menyimpan, mengasuransikan barng-barang milik prinsipalnya.

2.     Membayar ongkos-ongkos yang dikeluarkan untuk kepentingan barang-barang tersebut.

3.     Menjual barang-barang tersebut dengan harga setinggi-tingginya

4.     Menagih pendapatan penjual dan mengirimkan perhitungan kepad prinsipalnya.

5.     Membayar kepada prinsipalnya yaitu pendapatan kotor setelah barang dan komisi.

SIFAT HUKUM PERJANJIAN KOMISI

Perjanjian komisi adalah perjanjian antara komisioner dengan komiten, yakni perjanjian pemberi kuasa. Dari perjanjian ini timbul hubungan hukum yang bersifat tidak tetap dan sifat ini tidk diatur dalam undang – undang.

Mengenai persoalan ini ada beberapa pendapat, yaitu :

1.     Polak

      Menurut polak, KUHD sendiri menganggap hubungan komisioner dan komitennya sebagai pemberi kuasa (last giving) yang diatur dalam kitab ketiga KUHS, pendapatnya ini didasarkan pada pasal 25 KUHD yang menegaskan :”pemberian hak-hak dalam pasal 81,82 dan 83 sama sekali tidak mengurangi hak menahan (retensi) yang diberikan kepada komisioner oleh pasal 1812 KUHS”.

      Menurut polak, perjanjian last giving antara komisioner dan komitennya suatu perjanjian last giving yang bersifat khusus.

Adapun kekhususannya terdapat dalam:

v  Seorang pemegang kuasa bertindak pada umumnya atas nama pemberi kuasa, seorang komisioner pada umumnya bertindak atas nama diri sendiri.

v  Pemegang kuasa bertindak tanpa upah, kecuali kalau diperjanjikan dengan upah (pasal 1794 KUHD). Komisoner mendapat provisi bila pekerjaannya sudah selesai (Pasal 76).

v  Akibat hukum perjanjian komisi ini banyak yang tidak diatur dalam undang – undang.

2.     Molegraaff

      Ia berpendapat bahwa hubungan komisioner dengan komitennya adalah suatu perjanjian campuran antara perjanjian last giving (Bab XVI kitab ke III KUHS) dan perjanjian untuk melakukan pekerjaan (Overeenkomst tot het verrichten van enkele hensten) yang diatur dalam pasal 1601 KUHS.

      Menurut Molegraff, perjanjian khususnya mengandung unsur perjanjian untuk melakukan pekerjaan (Pasal 1601 KUHS) dan pada umumnya dapat pula digunakan (takluk) peraturan – peraturan tentang pemberian kuasa. Kalau ada pertentangan antara mereka maka diutamakan melakukan perjanjian pekerjaan (Pasal 1601 KUHS).

                

3.     Sukardono

      Dengan mendasarkan pada pasal 79 dan 85 KUHD, Prof. Sukardono menyetujui pendapat polak, yang mana dilihatnya didalam pasal 79 yang menyebutkan bahwa seseorang komisioner bertindak atas nama pengamatnya, maka segala hal dan kewajibannya pun terhadap pihak ketiga dikuasai oleh ketentuan – ketentuan tentang KUHS pada bab tentang pemberian kuasa.

Pendapat ini diperkuat dengan hak retensi yang diberikan kepada komisioner (pasal 85), hak retensi diberikan kepada pemegang kuasa (Pasal 1812 KUHP) dan hak retensi tidak diberikan kepada pemberi pelayanan berkala.

Hubungan antara komisioner dan komiten adalah sebagai pemegang kuasa dan pemberi kuasa. Komisioner bertanggung jawab atas pelaksanaan perintah kepada pemberi kuasa dan pemberi kuasa bertanggung jawab atas biaya pelaksanaan perintah dan pembayaran provisi.

PERBEDAAN AGEN, MAKELAR dan KOMISIONER

v  AGEN :

1.   Sifat hubungan hukum tetap

2.   Pengangkatan tidak dapat disumpah

3.   Berkewajiban menjual barang sesuai yang ditentukan oleh prinsipalnya

4.   Kebiasaan (dasar hukumnya)

5.   Hak provisi

6.   Aturan kebiasaan, KUHPerdata

v  MAKELAR

1.     Hubungan hukum pemberian kuasa

2.     Sifat hubungan hukum tidak tetap

3.     Pengangkatan diangkat dan disumpah

4.     Resiko ditanggung prinsipal

5.     Hak komisi dan retensi

6.     Aturan dalam KUHD

7.     Menyimpan contoh barang, membuat pembukuan

v  KOMISIONER

1.     Hubungan hukum pemberian kuasa khusus

2.     Sifat hubungan hukum tidak tetap

3.     Pengangkatan tidak ada

4.     Bertindak atas nama sendiri

5.     Resiko ditanggung komisioner

6.     Hak berupa komisi, retensi, privillege

7.     Aturan dalam KUHD, KUHPerdata

PERSAMAAN AGEN DAN MAKELAR

1.     Sama – sama pemegang kuasa, bertindak atas nama pemberi kuasanya tapi tanggungjawab masih berada ditangan si pemberi kuasa (Prinsipal), karena pemberi kuasa merupakan para pihak dalam perjanjian

2.     Sama- sama perantara

BEDA AGEN DAN DISTRIBUTOR

AGEN                                                               DISTRIBUTOR

1. Jadi perantara dalam perjanjian tertentu          1. Pengusaha –à distributorà konsumen

2. Harga jual ditentukan oleh prinsipal     2. Harga ditentukan oleh distributor, keun-

                                                                            Tungan selisih antara harga jual dengan

                                                                             Harga beli

Wajib daftar perusahaan (UU no. 3 tahun 1982).

Didaftarkan pada departemen perindustrian dan perdagangan (Depperindag).

Hal – hal yang wajib didaftarkan :

v  Identitas :

  1. Nama merek perusahaan
  2. Tempat kedudukan perusahaan
  3. Pemilik                                                 
  4. Pengurus
  5. Pengawas

v  Data-data perusahaan :

  1. Kegiatan perusahaan
  2. Modal perusahaan
  3. Kegiatan lain para pemilik dan pengurus

v  Keterangan :

  1. Tanggal pendirian perusahaan (Akta)
  2. Tanggal izin perdagangan
  3. Tanggal izin tertulis

Daftar perusahaan ———-à informasi resmi tentang perusahaan :

  1. Bentuk perusahaan
  2. Milik siapa
  3. Solvabilitas

Hal penting daftar perusahaan :

  1. Pemerintah :

-       Pembinaan dan pengawasan

-       Pajak

  1. Dunia usaha :

-       Persaingan usaha yang sehat

-       Kepastian berusaha

Izin usaha perdagangan harus diurus paling lambat 30 hari setelah pendirian.

Setiap perusahaan harus didaftarkan kecuali PERJAN dan PO yang menjalankan sendiri usahanya, atau dijalan sendiri dibantu oleh anggota keluarga sampai derajat ke tiga.

PO yang laba yang dihasilkan Cuma untuk memenuhi kebutuhan.

Alasan PERJAN tidak difartarkan adalah :

-       Usahanya Cuma untuk publik service (Pelayanan masyarakat)

-       Tidak mencari keuntunan

BENTUK – BENTUK PERUSAHAAN

  1. Anggota/sekutu :
    1. Perusahaan Perseorangan
    2. Perusahaan Persekutuan
  1. Pemilik modal :
    1. Perusahaan Negara
    2. Perusahaan Swasta (Nasional)
    3. Perusahaan asing
    4. Campuran (Joint venture)
  1. Dari badan usahanya :
    1. Berbadan hukum
    2. Non bantuan hukum ——à Fa. CV

BADAN HUKUM

Syarat materil :

  1. Didirikan oleh minimal 2 orang
  2. Punya struktur
  3. Punya tujuan
  4. Harta kekayaan terpisah dari kekayaan pengurus

Syarat Formil :

  1. Pengesahan oleh Menteri hukum dan HAM

SUMBER HUKUM

  1. KUHPerdata  ———–à Maatschap
  2. KUHD ——————–à Fa, CV
  3. Diluar UU —————-à PT, CV, Koperasi, BUMN

PERUSAHAN PERORANGAN

Ciri-cirinya adalah :

  1. Modalnya Dimiliki oleh 1 orang
  2. Tidak berbadan hukum
  3. Umumnya kegiatan usaha dagang
  4. Tujuan cari untung, umumnya untuk kebutuhan hidup sehari-hari
  5. Tidak seluruhnya harus didaftarkan dalam daftar perusahaan.

Perusahaan perorangan yang ingin mengembangkan usahanya dan memerlukan syarat-syarat tehnis maka usaha perorangan harus di daftar perusahaan.

Seperti usaha transportasi, industri yang ingin menambah modal usaha., dll.

Keuntungan usaha perorangan :

-       Laba untuk sendiri

-       Mudah mengatur usaha

-       Mudah dalam mengambil keputusan

Kelemahan :

-       Sulit mengembangkan usaha

-       Modal kecil dalam memperluas usaha agak lambat

-       Kurang dalam relasi

-       Segi manajemen, dari sege pemasaran agak lemah

-       Sulit mengatur personalianya

MAATSCHAAP (PERSEKUTUAN PERDATA)

Isi perjanjian maatschaap :

  1. Bagian yang harus dimasukkan oleh tiap-tiap peserta dalam perseroan
  2. Cara bekerja
  3. Pembagian keuntungan
  4. Tujuan bekerja sama
  5. Lamanya (waktu)
  6. Hal lain yang dirasa perlu

Sekutu perseroan :

  1. Struktur (Yang tertera dalam anggaran dasar)
  2. Mandatir (sekutu yang menggabungkan diri kemudian)

Bentuk – bentuk maatschaap:

  1. yang melakukan kerja tetap

contoh : LBH, guru-guru les, dokter praktek bersama.

  1. Benar-benar melakukan kegiatan perusahaan, asal tidak atas nama bersama

Contoh : Toko B yang dimiliki oleh beberapa orang, atau bengkel yang dimiliki seseorang dan bergabung dengan bengkel lain.

  1. Kerjasama untuk cari untung

Contoh : Pembajak dengan pemilik bajak

Berakhirnya sebuah perjanjian maatschaap :

-       Batas waktu

-       Musnah objek

-       Tujuan tercapai

FIRMA (VENNOT SCHAP ONDER FIRMA)

Pasal 16 – 35 KUHD

Pengertian firma menurut pasal 16 KUHD:

Firma yaitu tiap – tiap perseroan yang didirikan untuk menjalankan suatu perusahaan dibawah satu nama bersama dimana anggota –anggotanya langsung dan sendiri – sendiri bertanggungjawab sepenuhnya terhadap orang – orang pihak ketiga.

Unsur – unsur firma :

  1. Menjalankan perusahaan
  2. Dengan pemakaian firma (nama) bersama
  3. Pertanggungjawaban tiap – tiap sekutu untuk seluruhnya mengenai perikatan dengan firma. Perjanjian bersifat solider yaitu tanggung menanggung.

Syarat – syarat perusahaan berbadan hukum :

Syarat materil :

  1. Harus didirikan berdasarkan perjanjian
  2. mempunyai tujuan
  3. struktur organ
  4. harta kekayaan yang terpisah

syarat formil :

  1. mendapatkan pengesahan dari kehakiman dan HAM

ex. PT. Koperasi

pendirian firma :

  1. Didirikan minimum 2 orang
  2. harus dibuat akta otentik pendirian yaitu adanya anggaran dasar
  3. Didaftarkan pada Pengadilan negeri dimana firma itu berkedudukan
  4. Diumumkan tambahan berita negara

Menurut pasal 22 KUHD :

  1. Tidak mesti didukung oleh akta otentik

Akta pendirian didalm anggaran dasar isinya :

  1. Ada sekutu – sekutu yang dikecualikan, misalnya didalam perusahaan itu si A tidak boleh berhubungan dengan pihak ketiga
  2. Firma bersifat personlijk

Apabila salah satu sekutu firma meninggal atau failit maka sekutu firma itu langsung bubar, terkecuali dianggaran dasar dikecualikan.

  1. Pembahagian keuntungan ————–à terdapat pada pasal 1630 KUHD

Pembubaran firma :

  1. Batas waktu
  2. salah satu sekutu failit
  3. Bubar atas keputusan pengadilan, biasanya perusahaan dinyataan failit, permohonan karena permintaan jaksa harus perusahaan dianggap bertentangan dengan kepentingan umum.
  4. Tujuan perusahaan sudah tercapai

C V

CV adalah            :

 -   sekutu komplementer bersifat aktif pengurus yang solider yaitu harta private.

 -  sekutu komanditer bersifat pasif dan tanggung jawab sebatas inbreng/saham yang disetorkannya.

SEKUTU KOMPLEMENTER

Kalau lebih dari satu menunjuk salah satu untuk menjadi pengawas tetapi tidak boleh mencampuri kegiatan perusahaan.

Bertindak keluar dan ke dalam

Kalau lebih dari satu bertanggung jawab secara solider, tanggung renten (tanggung menanggung).

SEKUTU KOMANDITER

-       kalau dia keluar hanya sebatas sebatas sahamnya saja

-       hampir sama dengan pemegang saham

-       mengawas saja.

CV merupakan perpaduan antara firma dengan PT.

CV dapat dibagi 3 yaitu :

  1. CV diam – diam ————–à Firma
  2. CV teranga-terangan ——–à
  3. CV atas saham —————à transisi antara CV ke PT yang melepaskan sahamnya.

Perbedaan CV dengan firma

Firma                                                               CV

1. dasar hukum:                                     1. dasar hukum:

    Pasal 16 – 35                                                    pasal 19 – 35

2. Sekutu :                                                        2. Sekutu :

    Sekutu Perseroan                                              Sekutu komanditer&komplementer

3. Tugas & kewenangan :                                   3. Tugas & wewenang :

     - Pengurus perusahaan                                      - S. Koman : memasukkan modal

     - Mengurusi/mewakili perush.                  - S. Komple : s d a firma

     - memasukkan modal                                         - S. Koman: hny sebats modal yg disetor

                                                                             - S. Komple : s d a firma

4. Tanggung jawab:                                           4. Tanggungjawab:

    Sampai ke harta Pribadi                                

    Tgg jwb bersifat solider

Persamaan CV dengan firma

  1. Tekhnis pendirian sama yaitu :

-       Membuat akta

-       Didaftarkan ke Pengadilan negeri

-       Diumumkan dalam tambahan berita negara

  1. Tidak berbadan hukum
  2. Pembubaran

Kebaikan firma :

Lebih dipercaya oleh pihak bank, karena firma bersifat persoonlijk yaitu bersifat tanggung renten.

Keburukan firma :

Kelangsungan hidup tidak terjamin

Keuntungan CV:

Modal lebih banyak daripada firma karena membuka kesempatan kepada orang lain

Keburukan CV :

Sekutu komplementer mempertanggungjawabkan seluruh hartanya sampai ke harta pribadinya.

Perbedaan maatschaap dengan firma

Maatschaap                                                      firma

1. Segi nama:                                                    1. Segi nama :

    Persekutuan perdata biasa                                 Persekutuan perdata nama bersama

2. Segi Pendirian :                                             2. Segi Pendirian :

    Lisan                                                                Akta otentik (Pasal 22)

3. Hubungan keluar :                                          3. Hubungan keluar :

    Pihak III tahu maatschap perush.                        Pihak III atas nama bersama

4. Tanggung jawab:                                           4. Tanggungjawab:

    Pribadi                                                              Solider (Bersama)

5.Seluruh sekutu bisa mewakili  Slrh                     5. sekutu bisa mewakili firma

    Maatschapp                                          Tetapi bisa dikecualikan asalkan

    dijelaskan dalam anggaran dasar.

Delcrederer adalah keajiban untuk menjamin terlaksananya perjanjian menguntungkan pemberi kuasa.

PERSEROAN TERBATAS (PT)

Dasar hukumnya UU No. 1 tahun 1995

PT diatur dalam dalam pasal 36

PT dalam bidang perkapalan berdasarkan UU Perkapalan, maka terjadi dualisme hukum maka lahir UU No. 1 tahun 1995 tentang PT.

PT adalah badan hukum yang didirikan berdsarkan perjanjian yang melakukan kegiatan usaha dengan modal tertentu yang seluruhnya terbagi dalam saham – saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam UU ini serta peraturan pelaksananya.

Ciri – ciri PT :

  1. Berbadan hukum

Punya harta kekayaan yang terpisah

  1. Dua orang perjanjian
  2. Modal terdiri dari saham – saham sehingga tanggung jawab pemegang saham terbatas pada sejumlah saham yang dimasukkannya.
  3. Sistem tertutup ———–à segala tehnis pengoperasian, pembubaran dan aturan lainnya diatur berdasarkan UU.

Pendiriannya :

  1. Akta pendirian dari notaris ——à anggaran Dasar
  2. Disyahkan oleh menteri kehakiman dan HAM
  3. Didaftarkan ke Departemen Perindustrian dan perdagangan
  4. Diumumkan dalam Tambahan Berita Negara

Lamanya pengesahan :

  1. 60 Hari lamanya ——————–à kalau menggunakan sistem manual
  2. 30 Hari lamanya ——————–à kalau menggunakan sistem komputerisasi

PT spesifikasinya :

  1. Nama PT tidak boleh sama dengan atau mirip dengan perusahaan lain atau sama dengan nama Perusahaan – perusahaan terkenal.
  2. Tidak boleh nama itu bertentangan dengan ketertiban

Modalnya :

  1. Modal dasar —————à minimal 20 juta
  2. Modal ditempatkan ——à 25 % dari modal dasar -à 25% x 20 juta
  3. Modal disetor ————-à 50% x modal ditempatkan

Bukti dari setoran modal ke bank tersebut harus ada.

Pertanggungjawaban atas PT yang belum bendapat pengesahan :

Pribadi sampai ke harta pribadinya kecuali dinyatakan secara terang atau tegas bahwa segala hal yang dilakukan oleh pendiri sebelum PT menjadi Badan hukum dinyatakan menerima mengambil alih dan mengukuhkan secara tertulis.

kalau belum mendapat pengesahan maka sama saja dengan maatschaap.

Kewajiban mendaftarkan / mengumumkan berada dipundak direksi. Seandainya tidak diumumkan setelah pengesahan maka menjadi tanggung jawab renten.

Kapan tanggung jawab pemegang saham itu berakhir :

Apabila secara terang dibuktikan bahwa pemegang saham ikut melakukan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh PT

Pemegang saham itu dengan etiket buruk memanfaatkan PT untuk kepentingan pribadinya.

Pemegang saham itu secara melawan hukum menggunakan kekayaan PT yang mengakibatkan PT tidak dapat melunasi hutang – hutangnya.

Persyaratan Badan Hukum belum terpenuhi.

Organ – organ PT :

  1. RUPS ————-à pemegang kekuasaan tertinggi dalam PT
  2. Direksi
  3. Komisaris

Kewenangannya dan tugas :

  1. Menerima, menolak, membahas dan mengesahkan laporan – laporan dilakukan oleh direksi dan komisaris.
  2. Mengangkat dan memberhentikan direksi dan komisaris
  3. Menetapkan anggaran dasar
  4. Menetapkan tata tertib, syarat – syarat pengajuan dan pengangkatan direksi dan komisaris.
  5. Menetapkan Pembubaran
  6. Menetapkan penggabungan, peleburan serta pengambilalihan perusahaan

RUPS dilakukan, ditempatkan kedudukan perusahaan.

Macam – macam RUPS :

  1. RUPS tahunan ——–à tujuan untuk mendengar laporan pertanggungjawaban komisaris dan direksi selama 1 tahun.
  2. RUPSLB

Dilakukan pada saat – saat penting, misalnya meninggalnya direksi, direksi melakukan penyimpangan – penyimpangan.

Direksi

Tugasnya :

  1. Mengurus perusahaan
  2. Mewakili perusahaan diluar maupun didalam perusahaan

Direksi hubungannya dengan perusahaan :

  1. hubungan perjanjian kerja/perburuhan mendapat gaji tetap
  1. Adanya kasus didalam perusahaan
  2. Apabila konflik interest antarankepentingan direksi dengan PT

Syarat jadi direksi :

  1. Mampu melakukan perbuatan hukum
  2. Tidak pernah dinyatakan failit
  3. Tidak pernah menjadi direksi/komisaris yang perusahaannya dinyatakan failit oleh ulahnya
  4. Diancam dengan hukuman 5 tahun penjara

Komisaris

Tugasnya :

  1. Mengawasi seluruh kebijakan yang dilakukan oleh direksi
  2. memberikan nasehat kepada direksi

macam – macam PT

1.     PT Tertutup                                     3. PT. Umum

2.     PT Terbuka                                      4. PT. Perseorangan

Ad.1. PT. Tertutup

PT Tertutup ialah perseoran dimana tidak setiap orang dapat ikut serta dalam modalnya dengan memberi satu atau beberapa saham. Suatu kriteria untuk dapat mengatakan adanya perseroan tertutup ialah bahwa surat sahamnya seluruhnya dikeluarkan atas nama PT. Dalam akta pendirian sering dimuat ketentuannya yang mengatur siapa – siap yang diperkenankan ikut dalam modal. Yang sering terjadi ialah bahwa yang diperkenankan membeli surat saham ialah hanya orang – orang yang mempunyai hubungan tertentu, misalnya hubungan keluarga.

Ad.2. PT Terbuka

PT Terbuka ialah perseroan yang terbuka untuk setiap orang. Seseorang dapat ikut serta dalam modalnya denganmembeli satu/lebih surat saham lazimnya tidak tertulis atas nama.

Ad.3. PT. Umum

Perseroan umum adalah perseroan terbuka,yang kebutuhan modalnya didapat dari umum dgn jalan dijual sahamnya dalam bursa.Pada perseroan umum orang yang ikut serta dalam modal perseroan hanyalah memp. perhatian pada kurs saham.

Ad.4. PT. Perseorangan

PT tidak mungkin didirikan oleh satu orang saja, karena perseoran merupakan suatu perjanjian, dan perjanjian hanya mungkin dilakukan oleh paling sedikit atas dua orang. Akan tetapi setelah PT berdiri mungkin sekli semua saham jatuh disatu tangan sehingga hanya ada seorang pemegang saham saja yang menjadi direkturnya.

Bubarnya PT

1.     Keputusan RUPS ————à karena sudah tidak mampu

      Karena waktu

      Bergabung dengan perusahaan lain

2.     Keputusan hakim

      Yaitu dengan failit, kejaksaan apabila dianggap perusahaan kegiatan usahanya bertentangan dengan UU, atas permintaan 1/10 pemegang saham, permintaan masyarakat.

Pembubaran harus didaftarkan dan diumumkan karena akan berakhirnya kewajiban kita.

Perbedaan CV dengan PT

CV                                                                    PT

1.     Sekutu komanditer, tugasnya mengawas, 1. Pemegang saham. Hanya pny hak

Modal                                                               suara pada RUPS

 2. Sekutu komplementer, memp. Hak kewe-  2. RUPS                  

     Nangan tertinggi.                                                                  

3. Kalau meninggal, sekutu komple berakhir,  3. Direksi bisa digonta ganti berdasarkan

   Mengundurkan diri                                               Anggaran dasar                 

FAILIT

( FAILISSEMENT / BANKRUPACY)

Diatur dalam UU No. 4 tahun 1998 tentang kefailitan baik materil maupun formil

Failit adalah suatu keadaan dimana seseorang tidak mampu membayar hutang atau kreditur tidak dapat memaksa debitur untuk membayar hutang-hutngnya atas dasar keputusan hakim.

Unsur – unsur failit :

  1. Harus ada debitur dan kreditur
  2. Harus ada kreditur minimal 2 orang
  3. Ada hutang yang telah jatuh tempo/dapat ditagih

Dasar hukumnya adalah :

Pasal 1131 BW dan pasal 1132 BW

Pasal 1131 BW :

Seluruh harta benda seseorang dari yang sekarang maupun yang akan datang baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak menjadi jaminan bagi seluruh perikatan.

Pasal 1132 BW:

Memerintahkan agar seluruh harta debitur tersebut dijual, dijual lelang dimuka umum atau dasar putusan hakim dan hasil-hasilnya dibagikan kepada para kreditur secara seimbang kecuali apabila diantara para krediturnya ada kreditur previlege atau kreditur istimewa.

Kreditur ada 2 :

  1. Konkuren
  2. Preferen

Konkuren adalah kreditur biasa yang pembahagian hak atas piutangnya dibagi secara proporsional (adil)

Contoh : hutang – hutang biasa

Preferen adalah kreditur yang mempunyai hak istimewa (Privilege) dimana pemenuhan haknya itu harus lebih didahulukan pemenuhannya.

Contoh : mempunyai hak jaminan ——à gadai, hipotik, komisioner

Permohonan pengajuan kefailitan:

  1. Oleh debitur
  2. Minimal 2 kreditur yang punya hutang yang bisa ditagih
  3. Jaksa
  4. BI kalau perusahaan itu bergerak dibidang perbankan
  5. BAPEPAM kalau perusahaan bergerak dibidang penjualan efek dipasar modal

Siapa yang bisa dimohonkan failit :

  1. Orang perseorangan
  2. Firma
  3. CV
  4. Perusahaan yang berbadan hukum seperti PT, koperasi, PT persero dan Perum

Tehnik beracara pada pengadilan niaga untuk permohonan failit:

  1. 1 x 24 jam, permohonan pendaftaran melalui panitera disampaikan kepada keuta pengadilan
  2. 2 x 24 jam, dipelajari dan ditetapkan hari sidangnya
  3. 20 hari untuk bersidang maksimum 30 hari sudah harus ada keputusan

Upaya hukum :

Hanya kasasi, waktunya hampir sama dengan Pengadilan Negeri noaga ± 55 hari.

Akibat hukum dijatuhkannya failit :

  1. Debitur kehilangan hak – hak untuk berbuat bebas atas pengurusan dan pemutusan harta kekayaannya.
  2. Si failit (debitur) masih punya kewenangan melakukan perbuatan dalam bidang harta kekayaan sepanjang perbuatan – perbuatan tersebut membawa keuntungan bagi harta failit tersebut.

Kalau permohonan failit dikabulkan maka hakim akan menunjuk :

  1. Hakim pengawas

Adalah hakim yang ditugasi mengurus dan pemberesan harta failit

  1. Curator

Tugasnya melakukan pengurusan dan pemberesan harta failit

Curator :

-       Balai harta peninggalan (BHP) ——à kantor pengurusan hutang negara

-       Perseorangan atau persekutuan lain yang memenuhi syarat-syarat seperti pengacara, konsultan., dll.

Proses pengurusan harta failit :

  1. Panitia kreditur
  2. Dibuat rapat para kreditur yang diawasi oleh hakim pengawas dan diketahui curator.

Rapatnya :

    1. Rapat verifikasi
    2. Rapat yang membicarakan accord (Perdamaian)
    3. – Kalau diterima accord di homologasi oleh hakim

-   tidak diterima accord maka debitur dinyatakan didalam keadaan insolvensi yaitu suatu keadaan tidak mampu lagi

-   melakukan pelelangan dimuka umum

  1. Pemberesan yang dilakukan oleh hakim atau curator.

Didaftarkan, diumumkan hasil kefailitan.

KOPERASI

1. Dasar hukumnya :

-       UU no. 79  tahun 1958

-       UU no. 12 tahun 1967

-       UU no. 25 tahun 1992

2.Unsur – unsurnya :

       - Badan usaha

 - Beranggotakan :

         a. Orang ——-à koperasi primer ——-à minimal 20 orang

         b. Badan hukum —–à koperasi sekunder, terdiri dari :

                                    1. Induk ———–à min. 3 gabungan

                                    2. Gabungan —–à min. 3 kop. pusar

                                    3. Pusat ———–à min. 3 kop. Primer

            - Prinsip – prinsip koperasi :

              a. Sukarela

              b. Demokratis

              c. SHU —–à jasa masing – masing anggota

              d. Kemandirian

- Asas kekeluargaan

- Tujuan kesejahteraan anggota

3. Pendiri :

            - Akta pendirian ———-à Anggaran Dasar

            - Pengesahan ————à kantor departemen koperasi —-à Domisli

            - Didaftarkan di Depperindag ———–à TDP

            - Diumumkan Tambahan berita negara

4. Organ Koperasi :

            - Rapat anggota

            - Pengurus

            - Pengawas

MODAL KOPERASI

  1. Dari anggota :
    1. Simpanan pokok
    2. Simpanan wajib
  2. Hibah
  3. Dana cadangan ———à Dari SHU (Sisa hasil usaha)
  4. Pinjaman – pinjaman lainnya

TANGGUNG JAWAB :

  1. Anggota : sejumlah simpanan yang dimasukan pada koperasi

Tugas : Pengurus ——-à mengurus dan dan mewakili

             Pengawas ——à mengontrol dan memberi nasehat

BUBARNYA KOPERASI :

  1. Rapat anggota : Waktu dan kesempatan
  2. Pemerintahan (pejabat koperasi):

-       tidak sesuai lagi dengan UU

-       Bertentangan dengan ketertiban umum ole pejabat koperasi

-       Failit

Perbedaan PT dengan KOPERASI

PT :

  1. Dasar hukumya : UU no. 1 tahun 1995
  2. Modalnnya : Pemegang saham yang tdd dari lembaran saham – saham dan bukti kepemilikan saham., baik saham atas nama (namanya tercantum ) maupun saham atas unjuk (sertifikat saham).
  3. Tujuannya : Provit oriented dan deviden
  4. Pendirian : Pengesaham oleh Menteri Hukum dan HAM
  5. Organ :- RUPS, – Direksi dan komisaris
  6. Kumpulan modal
  7. Kegiatan usaha bervariasi, karena :

-       modal besar

-       Target pasar masyarakat

-       Produknya tergantung pada ketentuan masyarakat

  1. Pembubaran : perusahaan bertentangan dengan umum, UU, bisa juga di tentukan oleh jaksa dan masyarakan.
  2. Likuidator / pemberes

KOPERASI :

  1. Dasar hukumnya : UU no. 12 tahun 1992
  2. Modalnya : simpanan dari anggota
  3. Tujuan : kesejahteraan anggota
  4. Pendirian : Pejabat koperasi dimana ia berdomisili

-       Rapat anggota              - harus anggota

-       Direksi/pengurus                       - Direksi boleh mengangkat pengelola tapi

-       Komisaris/pengawas                   hrs diperilakukan pada rapat anggota.

5.

6. Diutamakan kumpulan orang/badan hukum

7. Tidak bervariasi :

      - Modal terbatas

      - Pengguna jasa —–à anggota

8. Pejabat koperasi

9. Penyelesaiannya

Persamaan PT dengan KOPERASI

  1. Sama – sama berbadan hukum
  2. sama – sama bertanggung jawab sebatas pada modal yang disetorkannya
  3. tugas dan kewenangan pada organ – organ itu hampir sama.

B U M N

Dasar hukumnya :

-  UU No. 19 tahun 2003 tentang BUMN

-  PP no. 41 tahun 2003

Bentuk – bentuk BUMN :

  1. Perjan
  2. Perum
  3. Persero

Perbedaan Perum dengan Persero

Perum :

1. Modal berasal dari negara                              1. Modal min. 51% milik negara

2. Tujuan :                                                         2. Tujuan :

    a. Keputusan  umum, barang bermutu,               a. Keuntungan

    b. Keuntungan                                                   b. Kepentingan umum, brg bermutu,

                                                                                berdaya saing

3. Organ :                                                         3. Organ :

    a. Menteri                                                          a. RUPS

    b. Pengurus                                                      b. Direksi

    c. Pengawas                                         c. Komisaris

4. Pendirian :                                                     4. Pendirian :

    a. Atas usulan menteri BUMN, keuangan             Usulan menteri untuk cari untung
tehnisnya :                                                   tehnisnya = PT

5. Pegawai PNS tersendiri                                  5. Swasta

    Tidak dibagi atas saham                                     atas saham


SOSIOLOGI & ANTROPOLOGI HUKUM

ISTILAH DAN PENGERTIAN

1.   Sosiologi berasal dari kata   :

      Socius        :           orang banyak

      Logos         :           ilmu pengetahuan / berbicata tentang.

      Jadi Sosiologi adalah ilmu pengetahuan tentang kemasyarakatan.

      UNSUR-UNSUR MASYARAKAT  :

  1. Individu.
  2. Kelompok.

UNSUR-UNSUR HUKUM  :

  1. Individu dengan individu.                                  
  2. Individu dengan kelompok.
  3. Kelompok dengan kelompok

Hubungan interaksinya merupakan hukum

Dari keduan unsure masyarakat dan unsure hukum dapat ditarik kesimpulan mengenai apa yang dimaksud dengan pengertian dari “Sosiologi hukum” adalah      :

Ilmu pengetahuan bagaimana hukum itu di tengah masyarakat.

2.   Antropologi berasal dari kata :

      Antrophus   :           manusia.

      Logos         :           ilmu

      Jadi Antropologi adalah ilmu pengetahuan tentang manusia.

      Hasil kerja Antrophus (manusia) disebut “Budi daya”

      Kerjanya merupakan hasil kerja jiwanya dan tubuhnya.

  • Budi kepunyaan jiwa.
  • Daya kepunyaan tubuh.

Penggabungannya disebut “kebudayaan” dan dari hasil penggabungannya disebut “kerja”.

      Kreteria “kerja” disini bersifat   :

      1.   Kongkrit yaitu    :

·         Sistim kemasyarakatan.

·         Penggabungan akal dan tehnologi.

·         Penggabungan proses pencarian ekonomi.

2.   Abstrak yaitu     :

·         Religi (kepercayaan) berasal dari tuhan.

·         Ilmu pengetahuan.

·         Bahasa.

·         Seni.

KESIMPULAN

Unsur mempelajari Sosiologi Antropologi hukum adalah  :

  1. Mempelajari pada suatu kelompok masyarakat terhadap suatu hukum.
  2. Mempelajari pada suatu kelompok budaya terhadap suatu hukum.

Jadi mempelajari Sosiologi Antropologi hukum adalah    :

Belajar tentang pandangan sekelompok masyarakat budaya terhadap hukum.

OBYEK SOSIOLOGI ANTROPOLOGI HUKUM

1.     Hukum secara sosiologi obyeknya adalah masyarakat.

Hukum secara antropologi obyeknya adalah budaya

      Contoh       :           Minamg            :           Petatah petitih

                                    jawa      :           Ratu adil

      Petatah petitih minang tidak dapat diterapkan di jawa begitu pula sebaliknya ratu adil tidak dapat diterapkan di minang.

      Jadi tiap masyarakat dan budaya dari tiap daerah berbeda.

2.   SUBSTANTIF-EFEKTIVITAS

      Hukum harus digali dari nilai-nilai masyarakat untuk bisa menjaga keefektivitasannya.

      Contoh       :           Di Agam

                                    Potong hewan qurban kena retrebusi, kalau dikaji dari segi sosial

masyarakat dan budaya hal ini tidaklah adil. Inilah yang disebut hukum tidak EFEKTIV

3.   Hukum membentuk POLA PERILAKU.

      Sejauh manakah hukum dapat membentuk pola perilaku dari suatu masyarakatnya.

      Contoh       :           Selama era reformasi apakah KKN berhenti ?

                                    Tidak ! inilah yang dikatakan hukum tidak membentuk pola perilaku

dan hukum tidak efektiv.

ASAL HUKUM

1.   AGAMA

2.   FILSAFAT

      a.   TEORI FORMALITAS.

            Austin

            Hukum lahir dari kenyataan yang ada dalam masyarakat

            Hans kelsen

            Hukum merupakan suatu jenjang kebaikan yang disusun masyarakat.

            Contohl :           Pasal 29 ayat 1 dari isi pasal ini menurunkan “kemanusiaan yang adil

dan beradab” dan kemanusiaan yang adil dan beradab menurunkan kesatuan Indonesia demikian seterusnya.

b.   ALIRAN SEJARAH (HISTORI).

      Von savigny mengatakan hukum itu berasal dari sejarah.

      Contoh :           Inggris untuk Yurisprudensinya.

3.   SEJARAH

      a.   ALIRAN UTILITY (JEREMI BETHAM)

            Hukum itu berdasarkamn manfaat/guna.

      b.   ALIRAN PRAGMATIS (ROSCOU POUND)

            Hukum itu berguna untuk pembaharuan masyarakat.

4.   ALIARAN ADAT (SOEPOMO)

      Hukum di Indonesia dulunya adalah hukum adat dengan beberapa sifat         :

  1. Terjadi perbuatan Ilegal.
  2. Akibat hukum tampak.
  3. Kebersamaan.
  4. Selalu mendahulukan damai.

·         Bisa juga asal hukum dibuat oleh kegislatif.

MASYARAKAT HUKUM ADAT DI INDONESIA

Ada 4 macam yaitu  :

  1. TERITORIAL (KESATUAN DAERAH)

Contoh :           Gampong         :           Aceh

                        Desa                :           Jawa/Bali          keorangtuaan (parental)

                        Banua               :           Makasar

                        Kampung          :           Melayu

  1. GENEOLOGIS (MAYARAKAT KESATUAN DAERAH) KETURUNAN

Dari prosesnya keturunan maka terbentuklah suatu masyarakat.

Contoh :           Kebo senja       :           Sakai

                        Barae                :           Dayak.

                        Fam                  :           Irian

Ex :      Sambas menganggap anggota hukum mereka adalah anggota keturunan mereka.

  1. TERITORIAL GENEOLOGIS (MASYARAKAT KESATUAN DAERAH)

Merupakan masyarakat yang sempurna karena mampunyai unsure-unsur :

    • Daerah sendiri.
    • Hukum sendiri
    • Harta benda sendiri.
    • Kebudayaan sendiri.

SKEMA

KETERANGAN  :

1.     Garis Ibu —– Minangkabau (Matrilinial)

Masyarakat Minang membedakan orang dari fungsinya dalam masyarakat (Differensiasi)

yaitu  : Ninik mamak, Alim ulama, cadiak pandai, Bundo kanduang. Keempatnya mempunyai kedudukan yang sama tapi beda tugas dan fungsinya.

Contoh

Ninik mamak bertugas membimbing kemenakan.

Bundo kanduang, kalau orang laki-laki tidak ada atau sedang tidak ada di tempat maka fungsi ketiga orang tersebut digantikan oleh Bundo kandung.

2.   garis Bapak —- Ambon (Patrilinial)

ex  :   Bali Aga —- memakai sistim kasta yaitu  :

1.     Kasta Brahmana (penguasa agama, pandai kitab weda)

2.     Kasta Satria (Raja, Satria, Pimpinan atasan sampai Pimpinan bawahan dalam pemerintahan) ilmunya Ilmu pemerintah

3.     Kasta Waisa (tukang, padagang) ilmunya Ekonomi.

4.     Kasta Sudra (petani, nelayan yang bermodal tenaga mereka)

Mobilitas sosialnya bersifat tertutup (close social). Dimana masyarakat tertinggi tidak dapat dimasuki dengan golongan yang rendah, jadi antara kasta satu dengan kasta lainnya berbeda hukumnya. Hal ini yang disebut Strativikasi sosial dan budaya.

4.   MUFAKAT

      Contoh :           Subak   :           Bali

                              Julo-julo            :           Minangkabau

      Masyarakat dibentuk dengan mufakat, Segala sesuatu yang menyangkut aspek kehidupan bermasyarakat selalu dengan mufakat.

CIRI-CIRI dari suatu hukum adat di Indonesia

1.     Pendapat Soepomo

a.     Tindakan itu Ilegal.

b.    Akibat delik tampak.

c.     Orang atau masyarakat yang dirugikan menggugat.

d.    Lembaga adat desa memaksa pelaku agar memulihkan keseimbangan.

e.     Hukum untuk mempertahankan masyarakat dari pengaruh perbuatan jahat.

f.     Siapa saja yang ikut melakukan wajib mempertanggung jawabkan pemulihan keseimbangan yang rusak.

g.    Jangankan milik orang lain, milik sendiri pun tidak boleh dirusak.

2.     Prof GIBBS-JR

Terhadap penelitiannya  : K.Pelle, Liberia tengah, Afrika.

1.     Proses peradilan secara informal berlangsung setelah ada pelanggaran, untuk mencegah meningkatnya persengketaan antara para pihak.

2.     Proses peradilan informal terjadi dalam suatu lingkungan sosial yang sama sekali tidak asing bagai para pihak.

3.     Proses peradilan Formal sepenuhnya ditangan hakim resmi, yang memberi kebebasan mengemukakan haknya bagi para pihak.

4.     Dalam peradilan Informal yang dikemukakan dianggap penting hingga merupakan suatu tempat penyaluran tenggang rasa yang wajar.

5.     Pada proses peradilan informal penyelesaiannya bersifat KONSESNSUAL artinya  :

a.     Adanya kesalahan dapat menjadi sebab para pihak menuntut.

b.    Mediator nya adalah orang yang dipercaya

c.     Sanksi tidak berat dan tidak menimbulkan dendam.

d.    Proses peradilan informal ditutup dengan upacara makan minum bersama untuk melambangkan pemulihan keadaan.

STRUKTUR DAN DINAMIKA SOCIAL CULTURE HUKUM

STRUKTUR       :           merupakan jalinan-jalinan unsure pokok seperti kaidah, norma, lembaga,

kelompok, dll.

DINAMIKA        :           Yaitu proses atau perubahan yang tidak berdiri sendiri.

1.     MAX WEBER dan PROF HART

Intisari suatu sistim hukum terletak pada kesatuan antara aturan-aturan utama (primary rulers = hukum materil) dengan aturan tambahan (secondary rulers = hukum formil) untuk memenuhi kebutuhan hidup bersama.

Secondary rulers terdiri dari  :

a.     Rulers of recognition

Yang menjelaskan perlunya cara menyusun hukum untuk kepentingan masyarakat.

b.    Rulers of change

Aturan yang menegakkan adanya aturan utama yang baru.

c.     Rulers of adjudication

Yang memberikan hak-hak kepada orang atau badan hukum atau badan atau lembaga yang berhak menentukan suatu peristiwa melanggar aturan utama.

2.     ADAM SON HOBEL dan KARL LLEWELLYN

Yang mengadakan pendekatan arti hukum dan fungsi hukum

1.     Menetapkan hubungan antara para warga masyarakat dengan perilaku yang diperbolehkan dan yang dilarang.

Apa yang boleh dan apa yang tidak boleh, apa hal dan kewajiban.

Contoh       :           dalam hal dagang

                              Apa tujuan dagang

                              Apa fungsi dagang

                              Apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam dagang.

2.   menentukan pihak yang secara sah dapat melakukan paksaan atau memilih sanksi untuk suatu peristiwa hukum

3.   Disposisi masalah sengketa.

      Mengkelompokkan masalah apa yang disengketakan

4.   menyesuaikan pola hubungan dengan perubahan kondisi kehidupan.

3.   L.PESPISIL

Kaidah-kaidah masyarakat dan kebudayaan yang diangankan menjadi hukum harus memenuhi 4 ciri atau ATRIBUTES yaitu  :

a.     Atributes of outhority

Hukum merupakan keputusan dari pihak yang berkuasa sah dan berwenang.

b.    Atributes of intention of universal application

Keputusan yang mempunyai jangka yang panjang dan menyeluruh

c.     Atributes of obligation

Yang mengatur hak dan kewajiban dari pihak yang sedang hidup.

d.    Atributes of sanction

Ditetapkan dengan sanksi yang didasarkan pada kekuasaan dalam masyarakat yang nyata.

Dari keempat cirri tersebut dapat dibentuk hukum.

HUBUNGAN ANTARA LEMBAGA DENGAN HUKUM

Terbentuknya suatu masyarakat dan masyarakat itu berbudaya sebenarnya menjadi modal pertama adalah NILAI. Contoh Terbentuknya masyarakat ada 3 macam nilai yaitu  :

1.     Zoon politicon (manusia makhluk sosial)

2.     Rasa Gregorius

Dalam diri manusia ada easa kebersamaan, rasa sosial, karena itulah mereka mencari orang lain dan mereka berkumpul untuk membentuk suatu masyarakat, dari masyarakat dibentuklah suatu kebudayaan.

3.     Homo humunu lupus

Manusia satu menjadi srigala manusia lain, masing-masing membuat kelompok setelah itu mereka saling menghancurkan satu dengan lainnya.

NILAI
adalah sesuatu yang dianggap paling tinggi oleh manusia.

NILAI terbagi menjadi 2 yaitu  :

1.     VALUE (spiritual)

Contoh :           Ditilatang kamang tukar tando hanya sebuah cincin kalau tidak jadi maka nyawa

taruhannya.

2.   COST (material)

Contoh :           Dipariaman perempuan membeli laki-laki dengan sebuah ex  :  sedan, kalau

tidak jadi maka taruhannya hanya bersifat materi yaitu ex  :  menjadi 2 buah

sedan.

SUSUNAN/TINGKATAN NORMA (dari rendah sampai yang tinggi)

1.     Usage atau cara.

2.     Folkwags atau kebiasaan.

3.     Mores atau tingkah kelakuan.

4.     Customs atau adat.

5.     Law atau hukum

Norma-norma tersebut dikelompokkan, dengan alat yang terdiri dari 3 macam yaitu  :

1.     Kebutuhan

Contoh  :  Makan yang bergizi, makan nasi

2.     Kerja

Contoh  :  Makan sambil duduk dll.

3.     Hal/keadaan

Contoh  :  makan pada waktunya dll

Norma-norma yang telah dikelompokkan dinamakan PRANATA (institution), untuk melaksanakannya dibentuklah suatu lembaga-lembaga (institute) atau orang-orang yang terdiri dari  :

1.     Organisasi

2.     Badan,

3.     Tujuan kerja, alat, siapa. Contoh  :  lembaga.

Pembentukan hukum dapat ditinjau dari lembaganya.

PENDAPAT TENTANG LEMBAGA KEMASYARAKATAN DENGAN LEMBAGA KEBUDAYAAN
1.   DANIEL S.LEV

      Hukum itu merupakan resultan (garis gerak) dari

a.   Integrition interconnection

      dapat disimpulkan sebagai sistim perekonomian

b.   Interdependencies potention of social controle

      dapat disimpulkan sebagai sistim politik

SKEMA  :

Pendapat di Indonesia

“negara berdasarkan ketuhanan yang maha esa (pasal 29 ayat 1) UUD’$%” berarti baik sistim politik dan sistim perekonomian tidak boleh melepaskan relegius yang dutunjukan oleh tuhan yang maha esa.

Hukum Di Indonesia ditentukan 3 hal yang sangat penting

1.     Relegius (berdasarkan ketuhanan yang maha esa)

2.     politik.

3.     ekonomi.

Pendapat Rusia, Korea utara, Cina

“yang pokok dari mereka adalah politik sebab politik bagi mereka merupakan panglima bagi kehidupan masyarakat”.

2.     HARJONO TJITRO SOEBONO

Hukum menjadi Institution bila dipenuhi 7 syarat yaitu  :

1.     Sumber hukum mempunyai kekuasaan (power), wewenang (authority), dan berwibawa (frestigeful).

Contoh :  DiIndonesia

Power —– Pembuat UU

Outhority ——  Ada 2 badan yait  : DPR dan Presiden

Frestigeful —— Apakah Presiden berwibawa, apakah seluruh rakyat memilihnya

2.     Hukum jelas dan syah secara yuridis (adil), filosofis (cinta) dan sosiologis (kemasyarakatan).

Contoh :  Di Indonesia

Sah secara yuridis (adil) —– ditinjau dari UUD 45

Sah secara Filosofis (cinta) —- Ditinjau dari PANCASILA

Sah secara Sosiologis (kemasyarakatan) —— Ditinjau dari Bhineka Tunggal Ika

3.     Penegak hukum dapat dijadikan teladan bagi kapatuhan terhadap hukum.

Ex        :           Polisi menyuruh memakai helm, polisi harus memberi teladan dengan

memakai helm.

4.   diperhatikannya factor pengendapan hukum didalam jiwa warga masyarakat.

5.   penegak atau pelaksana hukum merasa dirinya terikat pada hukum yang diterapkannya dan membuktikan didalam pola perilakunya.

6.   Sanksi yang positif dari negara efektif untuk menunjang pelaksanaan hukum

7.   Perlindungan yang efektif terhadap mereka yang terkena oleh aturan hukum.

SYARAT EFEKTIFNYA SUATU HUKUM

Menurut M. FRIEDMANN

1.     INTRUDUCTION, sosialisasi hukum hingga rakyat mengerti, menghormati, mentaati secara ikhlas.

Apakah masyarakat tahu cara pembuatan dan seluk beluk mengenai terjadinya hukum.

2.     APPLICATION

Penerapan atau pelaksanaan memenuhi rasa keadilan dan kepastian hukum. Apakah memang diterapkan dan penerapannya apakah sudah sesuai dengan yang diinginkan

3.     SANCTION

Sanksi yang diberikan hukum sesuai dengan kesadaran dan kepatuhan masyarakat. Apakah sanksi sesuai dengan yang diperbuatnya.

HUBUNGAN KELOMPOK SOSIAL/CULTURAL DENGAN HUKUM.

1. Pendapat R.D SCHWARTZ

KVUTZA/Petani/Pedesaan

MOSHAV/Industri/perkotaan

1.     Dasar pembentukan adalah relegius, kolektifis, ekonomis.

2.     Tidak diperlukan peradilan karena rapat desa menangani segala masalah.

3.     Interaksi bersifat tetap, sistim sosial yang rinci dan kongkrit

4.     tidak diperlukan hukum yang rinci karena pengendalian sosial kuat

ad

1.     segala bentuk hidup dan kehidupan adalah berdasarkan agama.

2.     contoh  :  pemuda suku jambak berantem dengan pemuda suku piliang, untuk penyelesaiannya masing-masing kepala suku yang dipanggil.

3.     Berdasarkan materialis, individualis, pragmatis.

4.     sangat perlu peradilan khusus untuk menangani masalah-masalah yang khusus.

5.     Interaksi dangkal tidak ada kesatuan pendapat tentang kaidah

6.     Hukum sangat diperlukan demikian pula alat penegak hukum yang formal

Ad.

1.     segala sesuatu dinilai dengan materi

2.     Diperlukannya alat negara untuk penyelesaiaan, tanpa ada alat maka masalah tidak bisa cepat terselesaikan.

2.  Pendapat MM.DJOJODIGUNO

KVUTZA/Petani/pedesaan

MOSHAV/Industri/perkotaan

1.     Masyarakatnya-paguyuban.

Gemeinshaff yang dilihat dengan rasa kebersamaan yang bersifat langgeng

1.     Masyarakat-patembayan

Geselshaff, diikat oleh kepentingan sesaat terutama politik dan ekonomi.

Masyarakat tersebut diatas ada 2 macam yaitu  :

1.     Masyarakat yang dijalankan dengan HIRARKI/Bertingkat (Strativikasi)

2.     Masyarakat yang dijalankan dengan pembagian tugas (Differensiasi)

STRATIVIKASI

DIFFERENSIASI

Nilai

Yaitu yang dianggap paling berharga dari masyarakat tadi hingga dalam masyarakat terdapat class yaitu  :

1.     Upper —- High class

2.     Midlle class —- Clas p[ertengahan.

3.     Power Class

Masyarakat yang tidak bertingkat, mengambil tugas dalam kehidupan masyarakat contoh di Minang.

4 Ninik mamak dengan masing-masing tugas dan   fungsinya.

RULE OF LAW

1.     Dalam arti materil

a.     Raussa

Yaitu terlindunginya warga masyarakat terhadap tindakan sewenang-wenang dari penguasa, sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya. Rasa keadilan dan terlindunginya golongan yang lemah dalam masyarakat.

b.    Donal Black

Rule of law dapat diterapkan dalam masyarakat modern, negara kesejahteraan (WELFARE STATE), dimana terjadi stratum sosial terbuka (open stratum social)

2.     Dalam arti formal

Berarti berjalannya hukum, sekalipun dengan tirani (paksaan, kesewenang-wenangan)

KESADARAN HUKUM DAN WIBAWA HUKUM

1.     BERL KUTCHINSKY dan O. NOTO HAMIDJOYO

Kesadaran hukum merupakan konsepsi keadilan abstrak di dalam diri manusia tentang keserasian, ketertiban dan ketentraman yang dikehendaki.

Faktor-faktor yang mempengaruhi  :

1.     Pengetahuan terhadap hukum yang berlaku

2.     Pengetahuan tentang isis hukum

3.     Sikap hukum dan politik hukum.

4.     Pola perikelakuan masyarakat hukum.

MELEMAHNYA WIBAWA ATAU KESADARAN HUKUM KARENA  :

1.     Hukum tidak memperoleh dukungan yang semestinya dari norma sosial bukan hukum.

2.     Norma hukum tidak sesuai dengan norma sosial lainnya.

3.     Kesadaran politik dan ekonomi lebih tinggi dari kesadaran hukum.

4.     Pejabat hukum tidak sadar akan kewajibannya  menegakkan hukum

5.     Pemerintah membongkar hukum yang berlaku untuk maksud-maksud tertentu,.

CIRI-CIRI HUKUM MODERN

1.     Terdiri dari peraturan yang isis dan pelaksanaannya seragam.

2.     Transeleksional dimana haka dan kewajiban seimbang dengan tidak memandang usia, kelas, agama, jenis kelamin dll.

3.     Bersifat universal, dan dilaksanakan secara umum.

4.     Adanya hirarci bertingkat.

5.     Rasional yang diterima oleh akal.

6.     Dilaksanakan oleh orang-orang yang berpengalaman.

7.     Spesialisasi dan diadakan penghubung diantara bagian dengan bagian.

8.     hukum berubah sesuai dengan perkembangan masyarakat dan budaya.

9.     penegak hukum dan lembaga pelaksana hukum adalah lembaga negara.

10.  Perbedaan yang tegas antara exekutif, legislative, yudikatif.

Apa yang dimaksud dengan perubahan itu ?

Adalah perubahan lembaga dan sistim (nilai, kaidah, pola perilaku, organisasi, susunan lembaga. Sistim pelapisan interaksi, kekuasaan, wewenang dan kewibawaan)

Apa yang dimaksud dengan dwi tunggal ?

Masyarakat adalah wadah tempat tumbuhnya kebudayaan (isi) dengan berubahnya unsure masyarakat dan kebudayaan berubah pula nilai kaidah/norma yang baru dan lembaga yang baru dengan demikian fungsi dari instution (Hukum) dan institut atau lembaga turut berubah

Bentuk-bentuk perubahan

1.     keguncangan atau gangguan keseimbangan yang melahirkan tidak adanya keserasian antara unsure lama dan unsure yang baru

2.     ada perubahan secara lambat dan cepat atau revolusi

3.     yang berpengaruh besar dan yang berpengaruh kecil

4.     yang progresif dan regresif

5.     ada perubahan yang tiba-tiba , ada yang direncanakan

6.     perubahan bergelombang yang terbuka dan tertutup

7.     bersifat spiritual atau material

8.     bersifat komulatif dan reformis

Factor penyebab perubahan dari dalam

1.     bertambah atau berkurang nya penduduk

2.     penemuan baru

3.     pertentangan dalam masyarakat

4.     pemberontak atau revolusi

Factor penyebab perubahan dari luar

1.     perubahan alam (fisik)

2.     perang

3.     pengaruh kebudayaan lain, mungkin diffusi —- asimilasi

4.     globalisasi

Faktor2 pendorong perubahan

1.     kontak dengan budaya yang lain

2.     sistim pendidikan yang maju

3.     menghargai hasil karya baru

4.     toleransi terhadap…..

5.     pelapisan masyarakat secara…..

6.     penduduk teterogi (bercampur-campur)

7.     rasa tidak puas

Faktor2 penghambat perubahan

1.     terisolir (terpencil0

2.     kurang berimbang pengetahuan dan tehnologi

3.     tradisionalis

4.     vested interest (rasa tergantungan dengan lembaga yang lam)

5.     takut integrasi (persatuan) yang lama

6.     berprasangka yang buruk

7.     antinomy (berpendirian)

a.     MODERNISASI vs WESTERNISASI

Modernisasi (dari tradisionil ke modern)

yang disebut manusia modern adalah  :

·         agent of change (aktivis pembaharu)

·         opini (menguasai penghubungan)

·         problem solving (dalam waktu sesingkat-singkatnya memecahkan masalah)

·         Planning (menghargai akan martabat manusia dalam pelaksanaan)

Syarat-syarat modernisasi  :

·         Cara berfikir ilmiah

·         Sistim administrasi negara yang lain

·         Kata yang baik akurat dan teratur

·         Ilkim yang menguntungkan

·         Tingkat organisasi yang tinggisentralisasi, kekuasaan, kewenangan, dan pendelegasian

Dampak perubahan  :

·         Dislakralisasi (hilang kesucian

·         Disintegrasi (hilang kesatuan)

·         Dis organisasi

·         Cultural lag (terjadi kantong-kantong kebudayaan)

·         Ekonomi gap (terjadi jurang pencaharian)

Westernisasi (dari sederhana ke lengkap)

b.    INDIVIDUALISTIS vs UNIVERSUM

·         Individualistis

berpendirian bagaimana kita bisa maju, apa gunanya untuk diri pribadi, faedah dll

·         Universum

Berpendirian kebersamaan

c.     VAKENTARIS vs OBYEKTIVE KNOWLEDGE

·         Volkentaris (siapa yang telah ditakdirkan sebelumnya)

Pendiriannya apa yang telah ditakdirkan oleh moyangnya

·         Obyekctive knowledge (mengenai ilmu dan pengetahuan)

Sesuai dengan pengetahuannya

d.    INTELEKTUALIS/RATIO vs FENOMENOLOGI INTUISI

·         Intelektualis/ratio

Pendiriannya hanya berorientasikan pada ratio/pemikiran

Tajaman perasaan, segala sesuatu masukan ke otak

·         Fenomenalogi intuisi

Pendiriannya lebih meggunakan perasaan

e.     STABILITY vs SHANGE

·         Stability

Pendiriannya yang hanya itu-itu saja, menggunakan keadaan yang apa adanya

·         Change

Pendiriannya selalu didasari oleh perubahan-perubahan

f.     POSITIFIST vs IDEALISME

·         Positifst

Pendiriannya yang membuat ide-ide,apa yang ada dimasyarakat itulah yang dipikirkan

·         Idealisme

Pendiriannya selalu dengan berkhayal mengenai masyarakat seperti disurga, membuat hukum yang indah-indah

g.    DEMOKRASI vs AUTUKRASI

·         Demokrtasi

Pendiriannya yang mampu yang menjalankan pemerintahan

·         Autokrasi

Walau tidak sanggup tetap memaksakan untuk menjalankan

h.     NASIONALIS vs INTERNASIONALIS

·         Internasionalis—-ex  : komunis

i.      TRADISIONAL vs PRAGMATIS

Kesemuanya ada di tengah masyarakat, dimana tiap suku, tiap golongan, tiap bangsa mempunyai pendirian masing-masing.

Kalau kita menjadi orang yang penuh perubahan harus VESTED INTEREST

·         Agent of house

·         Problem saving

Apa masalah, bagaimana menyelesaikan dan berapa lama

·         Planning (perencanaan)

·         Sain-tehnologi (dipergunakan ilmu dan pengetahuan)

·         Fafourable

·         Cultural lag (kantong-kantong budaya yang lebih rendah dari masyarakat)

·         Ekonomi cap (perbedaan secara ekonomi)

Kesadaran hukum

Proses penanaman Hukum

1.     proses institusionalisasi (pelembagaan)

dimana Hukum itu diperkenalkan dan dicobakan penerapannya pada satu lembaga khusus

2.     Proses sosialisasi (memasyarakatkan)

Dimana anggota masyarakat memahami seluk beluk Hukum yang akan berlaku

3.     Proses internalisasi (pemantaban)

Memantabkan untuk tiap golongan

4.     Proses akulturasi (pembudayaan)

Hukum yang dilaksanakan diyakini manfaatnya oleh warga

5.     Proses equelibrium (Hukum itu serasi)

Hukum itu serasi, seimbang dalam masyarakat, hingga dirasa sebagai milik sendiri yang perlu dipertahankan

Pendapat para ahli

1.     ADAM PODGORECKI dan BERL KUTHINSKY

Kesadaran Hukum merupakan konsepsi abstrak di dalam diri manusia, hukum dipandang seimbang antara ketertiban, ketentraman dan keadilan, proses ini dipengaruhi oleh  :

·         Pengetahuan terhadap hukum yang berlaku

·         Pemahaman tentang isi hukum yang berlaku

·         Keteladanan pejabat hukum dan mekanisme pengawasan

·         Sikap hukum terhadap pelanggaran atau pertentangan konflik atau kontra pola peri kelakuan terhadap kepatuhan masyarakat.

2.     O.NOTO HAMIDJOYO

Wibawa hukum melemah karena

·         Hukum tidak memperoleh dukungan dari norma-norma sosial budaya

·         Norma hukum tidak sesuai dengan norma sosial budaya

·         Tidak adanya kesadaran hukum dan kesadaran norma dari masyarakat.

·         Pejabat hukum tidak sadar akan kewajibannya yang mulia untuk memelihara hukum negara lalu merusaknya

·         Pemerintah pusat atau daerah berusaha membongkar dasar-dasar hukum untuk maksud tertentu.

Catatan

1.     Di Indonesia masih berlaku hukum Belanda disamping hukum yang berdasarkan Pancasila, dan hukum internasional yang baru

2.     ADAGIUM (ketetapan bersama)

Warga negara Indonesia dewasa dianggap tahu hukum

3.     demokrasi dalam pengertian barat dan hukum adat Indonesia

4.     penyakit masyarakat (ethiologie social)

budaya induvidualismekan KKN itu  ?

5.     Sanksi negatif

Dilakukan kemudian dihukum dan menjadi jera untuk melakukannya lagi, berhadapan dengan upaya hukum yang relegius.

6.     Fungsi hukum

·         Social enginerring

Fungsi hukum sebagai sarana untuk merubah masyarakat

·         Social controle

Fungsi hukum sebagai sarana untuk mengontrol, mengawasi, memeriksa tingkah laku masyarakat

·         Genetic social cultural of law

Fungsi hukum sebagai dasar kemasyarakatan dan kebudayaan dari pada hukum—-hukum diambil difungsikan dari budaya serta masyarakatnya

·         Operasional social dan cultural of law

Sejauh manakah hukum dapat mempengaruhi tingkah laku

Masyarakat selalu berubah, karena itu hukum wajib dapat mengayomi dinamika social budaya. Masalah karena perkembangan sains dan tehnologi sangat cepat, sering hukum ketinggalan, akibatnya terdapat economi gap vs cultural lah = ketinggalan kebudayaan

1.   Pendapat Sir henri maine

      kerabat matrilineal berubah menjadi patrilinial (parental = keorang tuaan). Masyarakat GENEOLOGIS (kesatuan darah) berubah menjadi territorial (kesatuan daerah), pada perubahan itu muncullah kekuasaan atau politik yang mengatur hukum sehingga hukum berubah dari status atau kedudukan ke kontrak atau perjanjian.

2.   Pendapat Emile Durkheim

      masyarakat sederhana yang Homogen berubah ke masyarakat komplek (heterogen), solidaritas mekanik (hukum publik) berubah menjadi solidaritas organis (hukum privat). Masyarakat menjadi spesialisasi sehingga mempunyai pembagian kerja atau fungsi, hukum formal yang represif (segera ditindak) berubah menjadi restitutif mengembalikan situasi si korban

      Pendapat schawratz

      Menentang teori durheim karena pada masyarakat sederhanapun mediasi dan polisi telah ada

3.   Pendapat Max weber

      perubahan hukum dan penegakan hukum adalah dari

·         Penampilan kharismatik—kewibawaan

·         Penemuan hukum secara empiris

·         Penguasaan oleh penguasa kerohanian atau agama

·         Munculnya formalistis professional dalam bidang politik dan ekonomi

Masyarakat primitif hukum bersifat magis atau relegius, sedang pada masyarakat modern bersifat rasional formal

4.   Pendapat karl mark

      hukum merupakan STRUGGLE FOR LIFE (perjuangan untuk hidup) karena kaum konserfatif direvolusi oleh kaum borjuis lalu terjadilah pengisapan dari manusia terhadap manusia (lavie par lavie) dan penghisapan dari bangsa terhadap bangsa lain (nation far nation). Pertemputan antara THESA dengan ANTITHESA namun  SYNTHESA segera berubah menjadi THESA baru. Kedamaian hanya terjadi kalau revolusi yang dipimpin oleh ditaktor proletar sehingga hancurnya kaum HAVE dan terjadinya sama rata sama rasa. Karena itu hukum dilahirkan oleh masyarakat yang berevolusi itu (komune)

Hukum sebagai sarana perubahan masyarakat

1.   Pendapat Rescoepond (law as a fool of social).

      Hukum merupakan sarana merubah masyarakat dan kebudayaan dari sederhanan ke komplek, dari tradisional ke modern, hukum berperan sebagai  :

·         Alat pemagar, jangan sampai orang secara semaunya berperilaku hingga mengakibatkan orang lain menderita

·         Memberikan pimpinan bagaimana melaksanakan yang wajib dilakukan dan mementingkan yang dilarang dalam masyarakat dan kebudayaan

·         Hukum sebagai alat evaluasi dari fakta terhadap cita-cita masyarakat

2.   Andi Amarullah SH

      pembangunan hukum itu dapat dilakukan disela-sela pembangunan fisik dan mental dengan terlebih dahulu menentukan tujuan hukum, perkembangannya . Menentukan tujuan hukum tidaklah sulit tetapi menetapkan masyarakat dapat menerima hingga taat pada hukum adalah sangat susah, ketaatan dipengaruhi 2 faktor  :

·         Tujuan hukum identik dengan tujuan aspirasi masyarakat

·         Kekuasaan imperatif dengan pelaksanaan dan sanksi yang masih diterapkan

3.   Pendapat Soejono soekanto

      pembangunan hukum bergantung pada kemauan untuk menerapkan hukum, untuk kesempurnaannya diperlukan syarat  :

·         Hukum tidak merupakan aturan yang bersifat elpah…. Tetapi merupakan aturan hukum yang tetap

·         Hukum harus diketahui dan jelas bagi warga masyarakat yang kepentingannya diatur tersebut

·         Hukum harus dimengerti oleh umum

·         Tidak ada aturan yang saling bertentangan

·         Pembentukan hukum harus memperhatikan kemampuan masyarakat untuk mematuhinya

·         Perlu dihiondari terlalu banyak perubahan dari hukum karena masyarakat dapat kehilangan pedoman

·         Adanya….aturan hukum dengan pelaksanaan itu

·         Hukum itu sah yuridis di filosofis, sosiologis, dan antropologis

·         Dihindari penetapan yang bersifat rektroaktif

·         Perlu diusahakan agar hukum itu diberi bentuk tertulis

Perubahan hukum untuk pembangunan

1.     pandangan tradisional

hukum dipandang sebagai norma normative yang bersifat mutlak dan tetap.

2.     bagaimana pembaharuan memandang hukum lama sebagai lambing STATUS QUO untuk mempertahankan ketertiban (THE EXITING STATE OF)

3.     Van Appel dorn mengatakan HET RECHT ACHTER DEFELERANN, hukum itu selalu mengikuti perubahan masyarakat hingga mengatur kehidupan manusia dimana ia berada

4.   Pendapat Drubbek

      hukum merupakan masukan kemasyarakat sosial budaya (planning input) kemudian berjalan bersama masyarakat (proses) selanjutnya menghasilkan apakah sesuai dengan cita-cita hukum (output).

Penggunaan hukum secara sadar untuk mencapai suatu ketertiban dan keadilan hanya dapat diterapkan pada konsep negara modern atau negara kesejahteraan (wel fare state). Pada tiap tingkatan diperlukan tenaga pembaharu (agent of change/agent of mobilinazation) yang dalam gerakannya bersifat interproncur (mampu atau mau)

1.     Pendapat Hark

Dalam penyelenggaraan hukum ada 2 macam cara

·         Pada masyarakat sederhana dengan sistim kontrol yang kurang jelas, hukum mendekatkan diri pada tingkah laku skandal

·         Pada masyarakat modern kita jumpai suatu bentuk penyelenggaraan hukum yang jelas dan rinci

Adanya proyeksi terhadap kehidupan social secara efektif.

Perubahan masyarakat itu melalui

·         Pembuatan peraturan

·         Merubah peraturan

·         Menentukan hukumnya untuk suatu sengketa

Konsep social dan control engeenerine

·         Suatu pengambaran tentang situasi masyarakat

·         Buat suatu analisa mengenai penilaian yang ada dan menempatkan perkiraan yang memperburuk keadaan

·         Melakukan ferifikasi apakah suatu cara akan membawa ketujuan yang hendak dicapai

·         Pengukuran terhadap peraturan yang ada baik keberhasilannya maupun kegagalannya

Minang kabau—–sabana urang

    • Jiwa mmamikul
    • Jiwa bertubuh yang berasal dari sari tanah
    • Kepada jiwa diilhamkan nafsu dan akal

Kesemuanya dicampurkan, ditiupkan roh dengan diberi penglihatan,pendengaran dan hati

            Falsafah Indonesia (pancasila) diwujudkan pada kebudayaan minang kabau

·         Sila 1, orientasinya, mewujudkannya adalah Khitabullah

·         Sila 2, orientasinya, mewujudkannya adalah syarah

·         Sila 3, orientasinya, mewujudkannya diatur dalam adat

·         Sila 4, orientasinya, mewujudkannya diatur dalam syarak mengatur adat memakai

·         Sila 5, orientasinya, mewujudkannya diatur dalam alam takambang jadi guru.

Penelitian masyarakat, kebudayaan dikaitkan dengan penelitian hukum

Kegunaan penelitian

1.     penelitian dasar, bertujuan meningkatkan nilai ilmiah dari hukum yang berlaku

2.     penelitian terapan, teoritis, nilai praktis tertentu bagi perkembangan kehidupan

Penelitian hukum normative telah dilakukan oleh beberapa ahli dengan caranya sendiri

1.   CERELLEWELLYN (pendekatan biologis).

      Usaha penelitian diawali dengan suatu penilaian, tujuan untuk menyoroti kaidah-kaidah ideal yang dianggap pencerminan dari hukum, kemudian diklasifikasi sistimatik konpilasi dan kaidah-kaidah yang mantap, kemungkinan besar dijumpai kaidah yang didalam kehidupan tidak begitu berperan kecuali terjadi pelanggaran yang serius dengan penelitian didapatkan petunjuk dalam kegiatan masyarakat dan kebudayaan

2.   C.V.V Hoven (pendekatan praktis)

      penelitian lapangan oleh lawyer ahli hukum, antropolog ahli budaya, etnolog ahli…. Bekerjasama dengan pamong praja dan zending. Hasilnya adalah 10 buku tentang adat yaitu ADAT RECHT BUNDELS  :

·         hak wilayah atas tanah air

·         hak utama atas tanah dan hukum memungut hasil

·         hak milik petani atas tanah

·         

·         

·         

·         

·         

·         

·         

Re

Hubungan sosiologi dengan hukum

1.   Perhatian    yuris     :           quid yuris

                        sosiolog           :           quid factum

      menurut sosiolog (filosof) yang menjadi hukum itu adalah norma, kebiasaan

      menurut antropolog yang menjadi hukum ditengah masyarakat adalah kenyataan yang ada ditengah masyarakat

2.   unsure masyarakat

·         orang-orang

·         orang-orang yang berinteraksi dengan aturan

·         disuatu tempat tertentu, yang hidup bersama saling berhubungan

contoh        :

pedagang kaki 5 hukum itu adalah aparat penertiban

kaum pelajar hukum itu adalah ilmu pengetahuan

seniman hukum itu adalah seni

3.   yang dapat diambil dari mempelajari sosiologi antropologi hukum  :

·         mengetahiu dan mengerti mengenai hukum secara keseluruhan (cara pandang)

·         pedoman dalam membuat hukum

·         menerapkan/cara (mengevaluasi hukum tersebut)

4.   hukum itu menghubungkan antara satu dengan yang lain

      paradigma yang dipelajari dalam sosiologi hukum

·         hubungan hukum dengan kelompok sosial (masyarakat)

·         hubungan hukum dengan kelompok budaya

·         hubungan hukum dengan stratum sosial (differentsiasi)

·         hubungan hukum dengan kekuasaan

·         hubungan hukum dengan organisasi

·         hubungan hukum dengan cara berinteraksi

·         hubungan hukum dengan perubahan sosial

·         hubungan hukum dengan hak-hak dan kewajiban

5.   penegakan hukum dan rule of law

      masyarakat minang kabau

·         dipandang sama menegakkan HAM lebih dipandang

·         penegakan hukum secara formal kurang dapat ditegakkan

·         penegakkan hukum secara materil lebih mudah

masyarakat bali

·         dipandang berbeda berdasarkan kasta-penegakkan HAM kurang

·         penegakkan hukum formal dapat terlaksana

·         penegakkan hukum secara materil jadi sulit

·         subak (mufakat) merupakan satu kesatuan yang baik karena musyawarah

6.   bagaimana cara melahirkan hukum dari masyarakat menurut posipil

·         Atributes of outhority

Hukum merupakan keputusan dari pihak yang berkuasa sah dan berwenang.

·         Atributes of intention of universal application

Keputusan yang mempunyai jangka yang panjang dan menyeluruh

·         Atributes of obligation

Yang mengatur hak dan kewajiban dari pihak yang sedang hidup.

·         Atributes of sanction

Ditetapkan dengan sanksi yang didasarkan pada kekuasaan dalam masyarakat yang nyata.

7.   Adagium “setyiap warga masyarakat Indonesia tahu hukum”

·         dijawab iya

Yang membuat hukum adalah wakil rakyat yang berasal dari rakyat sehingga sudah tau keinginan rakyat

·         dijawab tidak

karena yang duduk sebagai pembuat hukum tadi bukan wakil rakyat karena keinginan sekelompok orang saja.

Menurunnya kesadaran hukum dan bagimana menaikan

1.     uu tidak mengatur masyarakat tapi dalam kelompok

2.     pembuat UU tidak mempunyai wewenang

3.     aturan-aturan tidak sesuai dengan budaya masyarakat

NOTE

  1. Filsafat Tiongkon (konghucu)

Waktu negara itu negara dalam keadaan kacau, datanglah sekelompok pemuda berkunjung pada konghucu dan terjadilah dialog :

Sekelompok pemuda     :

“kalau bapak terpilih sebagai penguasa tertinggi, apa yang akan Bapak lakukan ? “.

Konghucu         :

“Saya akan tertibkan ISTILAH (Kongfusius Kongfutse)

Sekelompok pemuda     :

“mengapa harus ISTILAH yang ditertibkan ? “

Konghucu         :

“Kalau suatu ISTILAH mulai dari pemimpin tertinggi sampai rakyat jelata mempunyai satu pengertian dari ISTILAH tersebut maka negara tidak akan kacau”.

  1. Tahun 1948 seorang fungsionaris Kristen, orang Minang adalah kelompok suku pengembara yang dianggap tidak suka bergaul dan dianggap hukum orang Minang rendah, Orang luar berusaha mengahancurkan, tapi terbukti hingga kini adat Minang masih tetap ada hal ini adat minangkabau mempunyai kekuatan yang tidak dapat diketahui oleh orang luar dan hukum minang bersifat universal, umum, terbuka, (open social dan cultur dan mobilitas dinamika.
  2. Hukum adat lahir dari budaya masyarakat itu sendiri
  3. Tujuan hukum adat adalah tidak berlanjutnya sengketa yang ada.
  4. Hukum adalah aturan utama dari lembaga masyarakat.
  5. sifat sosiologi antropologi adalah Prkatis bukan teoritis
  6. Beda sistim dengan system

Sistim   :           bagian yang saling terkait sehingga menjadi sebuah keseluruhan

Sistem  :           Cara bagaimana melaksanakan.

  1. Rule of law tergantung pada kesadaran dan wibawa hukum.
  2. Minang kabau—–sabana urang
    • Jiwa mmamikul
    • Jiwa bertubuh yang berasal dari sari tanah
    • Kepada jiwa diilhamkan nafsu dan akal
    • Kesemuanya dicampurkan, ditiupkan roh dengan diberi penglihatan,pendengaran dan hati
QUIS

Apa tujuan mempelajari sosiologi Hukum

Untuk mengenali suku bangsa untuk menerapkan bagaimana hukum itu lahir, bagaimana operasional, bagaimana perjalanan (evaluasi) dll


Hukum Islam

Posted: 23/04/2011 in semester 3

HUKUM ISLAM

TUJUAN HI MENJADI MATA KULIAH DIFAKULTAS HUKUM

Tujuan nya adalah untuk menjadikan mahasiswa mengerti dengan ajaran-ajaran dasar HI

Mengapa mahasiswa hukum harus menherti dasr-dasar HI ?

Karena untuk menjadi sarjana Hukum dasarnya harus mempelajari HI karena mayoritas bangsa Indonesia beragama Islam

PENGERTIAN HI

·         SYARIAH

·         FIQIH

·         QANUN

Istilah HI adalah istilah yang dipakai oleh bahasa Indonesia dalam bahasa arabnya “al hukum islami” atau “Islamic yurisprudence”, terjemahan inggrisnya “Islamic law”atau “Muhammad law”.

HI terjemahannya dalam bahas arab adalah syuariah,fiqih,qanun

Keterangan skema  :

  1. Al-quran dan sunnah adalah kitab ajaran yang mencakup seluruh askep kehidupan baik menyangkut mengenai aqidah, baik syariah sendiri atau menyangkut masalah moral atau akhlaq inilah yang terdapat dalam struktur I yang disebut sumber HI
  2. Dari Al-quran yang terdiri dari  6000 ayat, sekita 300 – 500 ayat yang berisi tentang hukum inilah yang dinamakan Hukum syar,I, jadi yang dimaksud dari hukum syar’I adalah ayat-ayat al-quran yang berbicara tentang hukum, struktur II

Contoh            :

“kutiba alaikum musyiam” diwajibkan atas kamu puasa (masuk kedalam hukum syar,I

  1. Hasil kajian atau penggalian-penggalian dari ahli-ahli ilmu syar’I terhadap ayat-ayat yang bernuansa hukum didalam Al-quran dan sunnah disebut fiqh

Fiqh berkembang — struktur III

  1. Dalam hukum yang berhubungan dengan manusia kalau dibiarkan terjadi perbedaan maka tidak akan ada kepastian hukum, kecuali dalam ibadah. Kalau harus ada kepastian hukum maka harus ada rumusan yang diambil dari kajian para ulama yaitu fiqh, yang disepakati dan dilaksanakan, hal ini yang di sebut qanun atau dengan nama lain UU . stuktur IV.

KUNCI POKOK hi DALAM SUPREMASI ADA 3 YAITU  :

  1. Supremasi aqidah
  2. Supremasi syariah
  3. Supremasi akhlaq

PROSES TERBENTUKNYA HI

  1. HI terbentuk berlandaskan Al-quran dan Sunnah

Al-quran dan sunnah digali dan dikaji untuk proses terbentuknya HI proses penggalian ini yang berkaitan dengan hukum disebut IJTIHAD (pengerahan segenap kemampuan intelektual untuk menggali HI dari sumbernya)

Jadi pekerjaan menggali HI adalah IJTIHAD, sedaang kan orang atau subyek yang menggalinya disebut MUJTAHID.

      SKEMA           :

     

      KET SKEMA   :

Mujtahid menggali Al-quran dengan melakukan IJTIHAD dengan menggunakan ilmu atau alat yang disebut USHUL FIQH yang merupakan cabang ilmu fiqh.

Dengan kata lain USHUL FIQH adalah suatu ilmu yang digunakan untuk menggali Al-quran dan sunnah dengan cara IJTIHAD.

      Contoh            :

      Ayat tentang sholat —-  akhimus sholat …….. “dirikanlah sholat” ——- sudah nampakkah hukumnya ? belum karena dalam berbicara HI terkait dalam 5 hal yaitu  :

    1. wajib
    2. Sunnah
    3. Makruh
    4. Haram
    5. Mubah

Kata “dirikanlah bersifat wajib —- berarti masuk dalam kategori HI inilah yang digali oleh para MUJTAHID

  1. HI ada yang terbentuk dengan menggali sumber secara langsung
    • Kalau No 1 langsung ke Al-quran dan hadist baru dikaji dan digali —– disebut IJTIHAD ISTIMBATI. Yang langsung dihadapkan pada penggalian terhadap sumber langsung dilakukan oleh penulis dibelakang meja
    • Kalau No 2 berhadapan dengan suatu masalah dulu baru dikaji, diteliti berdasarkan Al-quran —- IJTIHAD TATHBIQI dilakukan turun kelapangan langsung.

OBYEK PEMBAHASAN DALAM HI

  1. Hukum syar’I itu sendiri

Ayat-ayat Al-quran dan sabda rasul yang menyangkut hukum. Kalau membicarakan HI pasti membicarakan hukum syar’i.

  1. Hakim/pembuat hukum yaitu dengan tujuan kemaslahatan umat yang bernilai absolut (tetap), pembuat hukum yaitu allah dan rasul, kalau Mujtahid  :

·         Mengembangkan dan penggali dari hukum syar’I

·         Mendekati maksud tuhan itu, bagaimana funfsinya dan sebagainya

·         Kalau ada kasus bagaimana pembahasannya dalam agama Islam berdasarkan al hadist

Jadi yang absolut itu berasal; dari Tuhan, dan Mujtahid tidak bersifat absolut

  1. Hukum itu sendiri

Ini yang dibuat dan dirumuskan oleh Mujtahid

  1. Subyek hukum

Manusia yang Mukallaf yaitu orang yang punya tanggung jawab hukum (baliq), orang yang mengerti dan paham terhadap hukum, yang dibebaskan oleh hukum  :

    • Orang tertidur
    • Orang yang tidak waras (gila)
    • Anak-anak
    • Orang yang terpaksa dan dipaksa

ATURAN ALLAH

SKEMA           :

KET     :

  1. Wajib

Aturan allah (khitabullah) ada yang berbentuk perintah ada yang berbentuk larangan —- perintah untuk melakukan sedang larangan adalah perintah untuk meninggalkan.

Contoh            :

Jangan lakukan riba — berarti harus meninggalkan riba

Dalam perintah terdapat perintah yang mempunyai tuntutan yang kuat, yang tidak bisa ditawar-tawar, bersifat kuat dan tegas inilah yang disebut hukum “wajib”, kalau tidak dilaksanakan maka sanki fisik dan dosa

  1. Sunat

Perintah yang lebih lunak, dilakukan mendapat pahala (bonus) ditinggalkan tidak dosa, pahala tidak dapat.

Sunat termasuk perintah juga tapi muatan hukumnya lebih ringan.

  1. Haram

Suatu larangan yang bersifat tegas dan kuat

Contoh            :           dalam Al-quran tidak ada tertulis secara nyata tentang zina, tapi

larangan untuk “mendekati” ada.

Jadi yang terlarang tidak ada, yang ada hanya mendekati, maka para Mujtahid berpendapat kalau mendekati saja tidak boleh apalagi berbuat lebih dari tidak boleh bererti larangan ini tidak dapat ditawar-tawar

Contoh            :           minuman keras —- tadinya tidak pernah minum —– tidak berpahala

tapi ketika dihadapkan dan menolak disinilah dapat pahal.

  1. Makruh

Tuntutan hukum ini bila terlanggar tidak mendapat sanksi atau dosa, dihindari dapat pahala (bonus)

Contoh            :           merokok —- makruh

  1. Mubah

Aturan yang ada dilakukan boleh, tidak dilakukan boleh ex : kebiasaan sehari-hari.

Tapi dalam situasi tertentu bisa masuk haram dan bisa masuk wajib, bisa jadi sunat.

Contoh            :

·         Jadi sunat — mandi — pekerjaan manusia

·         Mubah jadi sunat ketika dilakukan mencari keridhoan Allah

·         Mubah menjadi haram ketika menimbulkan bahaya

Contoh      :           makan (mubah), berlebihan (haram)

RUANG LINGKUP HI

Ruang lingkup HI dengan

  1. Hablum munallah (hubungan dengan allah) —– ibadah

Dalam ibadah ada perintah dan larangan, dalam ibadah kita tidak diperintahkan tyerhadap sesuatu yang tidak jelas aturannya.

Ibadah yang tata caranya sudah ditentukan langsung oleh Allah dan rasul yang bersifat permanen dan absolut.

·         Ibadah yang tertinggi dalam ibadah khusus yaitu sholat, sehingga dikatakan “solat itu tiang agama”, meninggalkan sholat termasuk ke dalam dosa besar.

·         Ibadah selanjutnya adalah puasa, kewajibannya 1 bulan dalam 1 tahun

·         Zakat, khusus zakat boleh pemerintah memaksa seseorang untuk mengeluarkan zakat. UU zakat di Indonesia uu No 38/1999. kelemahannya tidak ada sanksi bagi orang yang membayar zakat, yang ditur hanya tata cara dan pengelola zakat

·         Haji, kewajiban untuk naik haji itu terbatas

  1. Hablum minannas (hubungan manusia dengan manusia) — mu’amalah

a.   Muamalah dalam arti sempit (khusus)

      adalah hukum-hukum yang mengatur masalah ekonomi

contoh       :           perdagangan

                                    penyewaan

                                    penanaman modal

                                    mudharabah

                                    mudaraa

      prinsip-prinsip dasar yang harus ada dalam hukum yang mengatur masalah ekonomi 

1.    kerelaan hati (ridha) penjual dan pembeli dsama-sama ridha

2.    Taawaz prinsip tolong menolong

3.    amanat prinsip jujur

4.    keadilan (keseimbangan)

5.    terhindar dari spekulasi (gharar)

6.    terhindar dari unsure riba

7.    terhindar dari unsure judi

8.    benda yang ditransaksikan adalah benda halal

2.   Muamalah dalam arti luas

contoh       :

·         pidana, perdata, selain dari ekonomi

PIDANA DALAM ISLAM

1.    UDUT

Larangan dan sanksi yang sudah ditentukan dalam Al-quran atau ditetapkan oleh Allah dan rasul

Bagian dari UDUT  :

a.    zina

saksi ada 4 contoh   :           hukumannya cambuk 100 kali tidak

lebih, tidak kurang.

b.    QAZAF (menuduh orang berzina)

Contoh         :           menuduh orang berzina terbukti, hukumannya

80 kali cambuk

c.    Pencurian hukumannya potong tangan

d.    Penyamun dan perampok

Hukumannya setinggi-tingginya hukuman mati, potong tangan seringan-ringannya

e.    Peminum hukumanya didera 80 kali

f.     Murtad hukumnnya mati

g.    Qisas balasannya jelas contoh membunuh dihukum membunuh

2.   TA’JIR

      larangan ada tapi sanksi tidak ada ditentukan dalam al-quran, ditetapkan oleh penguasa, hakim, pemerintah, dalam arti selain atau diluar hukum UDUT masuk dalam TA’JIR

      contoh pencuri unsurnya 4 saksi, sedang saksi ada 2 maka masuk ke hukum TA’JIR.

·         hukum politik dan tata negara

·         hukum internasional

·         hukum perang dan damai

·         hukum acara.

CIRI-CIRI HUKUM ISLAM

  1. HI merupakan bagian dari agam itu sendiri
  2. mempunyai hubungan yang erat dengan aqidah dan akhlaq
  3. Mempunyai 2 istilah kunci yaitu  :
    1. istilah syariat
    2. istiolah fiqih
  4. terdiri dari 2 bidang utama  :

1.    ibadah

2.    muamalah

  1. Struktur HI itu berlapis artinya terjaga lapisannya antara lain :

1.    tex al-quran, tidak ada HI yang tidak mengacu pada Al-quran

2.    sunnah nabi

3.    Hasil Ijtihad para ulama

4.    Praktek lapangan —- pelaksanaan — hasil bisa dibawa ke UU — bentuk dari pelaksanaan bisa berbentuk putusan hakim atau amalan-amalan orang terdahulu

  1. Mendahulukan kewajiban dari hak
  2. Dapat dibagi menjadi hukum TAQLIFI (hukum yang lima), dan hukum WADH’I —- hukum yang mengandung sebab, syarat, halangan-halangan

Ex        :           sahnya sesuatu dengan rumus

                        R  +  SY  +  MAN’I      R         :           Rukun

                                                            SY       :           syarat

                                                            Man’I   :           halangan

Contoh            :           saya membunuh bapak supaya dapat warisan

                        Saya    :           rukun

                        Anak    :           syarat

                        Membunuh      :           halangan

                        Saya tidak sholat karena haid

                        Saya    :           rukun

                        Sudah baliq     :           syarat

                        Haid     :           man’I

  1. Bersifat Universal

Dalam hal yang paling universal adalah hukum syar’I

  1. HI menghormati martabat manusia sebagai kesatuan jiwa dan raga, jasmani dan rohani, kalau dalam Islam tidak hanya fisik tapi rohani juga menentukan

Sanksi ada 2 sifat yaitu  :

Jasa    :           balasan

Takdid :           pelajaran

  1. pelaksanaan hukum Islam itu digerakkan oleh iman — hal ini tidak dimiliki oleh hukum positif

Tujuan HI

Yaitu mewujudkan kemaslahatan umat manusia artinya kalau hukum jalan maka kemaslahatan hidup manusia akan muncul

·         tujuan hukum positif adalah untuk ketertiban, keadilan

Tujuan HI dapat dilihat dari 2 sisi yaitu  :

  1. Pembuat hukum —- Allah dan rasul

Tujuannya untuk memenuhi kebutuhan primer, sekunder dan tertier artinya kalau tidak ada hukum maka semua kebutuhan tersebut tidak akan terwujud

Skema            :

  1. Pelaku hukum

Tujuan hukum adalah untuk dilaksanakan atau ditaati

Skema Tujuan HI

Ada lima aspek untuk terpeliharanya kemaslahatan hidup, intinya kemaslahatan hukum diciptakan untuk tegaknya kemaslahatan agama, kemaslahatan jiwa, kemaslahatan akal, kemaslahatan keturunan, memelihara harta kelimanya disebut dhururiyah khamsah —- pedoman bagi pembuat hukum

Tingkatan kemaslahatan dalam mencapai tujuan HI mulai dari yang tertinggi adalah

1.   Dharwiyah :           primer

2.   Hajjiyah     :           sekunder

3.   Taksiniyah :           pelengkap artinya ada lebih baik, tidak ada tidak apa-apa.

Dari sisi lain pembuatan HI dapat dilihat dari asas2nya atau prinsip

  1. tidak menyulitkan

dalam arti HI bersifat ADAMAL TURAJ

ex        :           Sholat sehari lima waktu — kalau melakukan perjalanan ada kemudahan

                                    puasa — ramadhon wajib ada kemudahan dengan unsure hamil, sakit,

uzur

  1. Sedikitnya beban

“manusia tidak dibebani di luar kemampuannya” dalam hal ini dibuat bertahap

  1. Turunnya HI bersifat berangsur-angsur, hal ini dapat dilihat dari zaman nabi

Ex        :           mengenai minuman keras

Tahap I                        :           hindari minuman keras karena banyak bahayanya

Tahap II           :           jangan sholat waktu keadaan mabuk

Tahap III          :           dilarang dengan tegas

  1. keadilan dalam arti kalau berhubungan dengan proses hukum diperadilan

Sumber HI

  1. Al-quran

Dapat dilihat dari 3 pengertian

    1. dari segi bahasa —- qiraat (bacaan) —- segi fungsi
    2. dari segi defenisi

Al-quran ialah khalamullah (perkataan Allah) yang berbahasa arab, diturunkan kepada nabi Muhammad melalui malaikat jibril, diriwayatkan secara mutawatir dan beribadah membacanya

Kesimpulan     :          

Ada beberapa unsure dari segi defenisi

1.   Khalamullah

      harus ada keyakinan bahwa khalam Allah adalah pasti

2.   Bahasa Arab

karena nabi Muhammad orang Arab, rahasianya dimanapun disudut dunia pun pasti kita bisa membacanya karena bahasa Al-quran sama

3.   Jibril

perantara perintah Allah kepada nabi Muhammad

4.   Muhammad

yang membedakan dengan taurat dan injil atau kitab-kitab terdahulu

5.   Mutawatir

      sangat popular dengan arti tidak ada perbedaan pendapat itulah populernya,

6.   membacanya ibadah

      dalam arti ibadahnya ibadah khusus

      ex           :           berwudu dulu, diawali basmalah dsbnya

    1. Dari segi isi Al-quran mengandung prinsip  :

§  Aqidah

§  Syariah

§  Moral

§  Kisah 2

§  Dasar-dasar ilmu pengetahuan

Fungsi Al-quran

1.   Hudan       :           petunjuk

2.   Furqan       :           pembeda antara yang hak dan batil

3.   Basyiran    :           memberi kabar gembira

4.   naziran      :           memberi peringatan atau ancaman

5.   Rahmatan :           sebagai tanda kasih saying Tuhan

6.   Syifa          :           obat penawar penyakit baru

  1. Sunnah/hadist

·         Secara harafiah    :           arti sunnah adalah jalan

                                                            Arti hadist adalah berita

·         Secara arti kata    :           sunnah adalah kebiasaan

Hadist adalah informasi

            Jadi sunnah adalah jalan yang biasa ditempuh rasul, kebiasaan yang dilakukan rasul

                  Hadist adalah berita apa yang dibawa rasul, informasi apa yang diberi rasul

·         Pengertian sunnah dan hadist secara defenisi adalah     :

Sesuatu yang dihubungkan kepada rasullulah saw dalam bentuk perkataan, perbuatan dan persetujuan

1.    Perkataan (23 tahun selama menjadi rasul)

Apa yang diucapkan oleh rasul itu adalah peraturan atau ajaran dalam arti tiap kata selalu bermakna serta bermanfaat.

Sunnah ini disebut SUNNAH QAULIYAH

2.    Perbuatan

Dalam hal ini rasul diam, orang lain yang mengatakan, sikap rasul termasuk juga sunah rasul ex dalam hadist terdapat  “aku melihat rasul …..” disebut SUNNAH FI’LIYAH dalam sunnah ini ada yang spesifik

3.    Persetujuan

Rasul tidak berbicara dan tidak berbuat, tapi ada yang berbuat tapi tidak dibantah disebut SUNNAH TAQRIRIYAH

Ketiga unsure tersebut merupakan juga pembagian sunnah ditinjau dari munculnya sunnah tersebut

Pembagian hadist ditinjau dari perawinya

1.    Hadist Mutawatir

Adalah rasul berbicara dan didengar orang banyak minimal 4 orang kemudian empat orang tersebut menceritakan kembali pada orang banyak minimal 4 orang begitu seterusnya sampai dibukukan menjadi hadist, hadist ini lebih kuat kebenarannya.

Skema            :

2.    Hadist masyhur

Sama dengan yang mutawatir Cuma rantainya tidak komplit, sedikit dibawah hadist mutawatir.

Skema            :

3.    Hadist ahad

Nabi/rasul bercerita pada satu orang, satu orang tersebut bercerita pada satu orang lagi dan seterusnya

Skema            :

Hadist ahad terbagi  :

    • Hadist shahih
    • Hadist hasan
    • Hadist da’if (terputus rantai hadist ahad)

4.    hadist madlu/palsu

      dengan cirri     :           tidak ditemukan di kitab-kitab hadist manapun

                                          sinya terlalu berlebihan

Fungsi hadist terhadap Al-quran
    1. hadist berfungsi memperkuat dan mempertegas Al-quran
    2. Hadist bertugas merinci yang global
    3. Membatasi yang mutlak

Ex        :           zaman nabi mencuri —- potong tangan batas pergelangan,

berarti pergelangan merupakan batas mutlak

    1. Hadist bisa mengecualikan yang umum

Ex        :           perhiasan—boleh ada pengecualian—laki-laki tidak boleh

    1. Hadist yang berfungsi menciptakan hukum baru

Kelima fungsi tersebut dinamakan BAYAN (menjelaskan)

  1. Ijma

Kesepakatan dari Mujtahid, disepakati bersama —- dinamakan IJMA ada pula perbedaan pendapat dari para ulama tapi tetap menjadi sumber hukum dinamakan IHTILAH

IJMA DAN IHTILAH sama-sama menggunakan IJTIHAD

  1. Qiyas (proses)

Adalah menyamakan hukum terhadap permasalahan yang belum ada ketentuan hukumnya terhadap masalah yang sudah ada hukumnya karena ada persamaan

Ex        :           zakat padi tidak ada hukumnya dalam Al-quran dan hadist, disamakan dengan zakat gandum yang ada hukumnya dalam Al-quran dan hadist karena sama-sama kebutuhan pokok

Asas sebagai landasan pembentukan HI

Terbagi menjadi 2 yaitu  :

  1. asas umum

melingkupi semua hukum yang ada

ex        :           -  asas keadilan

                        -  kepastian hukum (tidak ada terabaikan oleh hukum mulai zaman nabi

   hingga sekarang

-    asas manfaat

  1. asas khusus

asas yang terdapat dalam hukum-hukum itu

    1. dalam hukum Pidana

1.    asas legelitas

2.    asas memindahkan kesalahan pada orang lain

3.    asas praduga tidak bersalah artinya manusia tetap ditempatkan pada posisi terbaik selagi belum ada keputusan

ketiganya masih belum bisa disebut suatu tindak pidana kalau tidak ada sanksinya dalam Al-quran

    1. Dalam hukum perdata Islam

1.   asas kebolehan (mubah)

2.   asas kemaslahatan hidup

3.   asas kebebasan dan kesukarelaan

      kebebasan —- karena tidak mempunyai wewenang

      terikat —- harus dengan aturan yang ada

4.   asas menolak mudharot (kerusakan), mengambil manfaat

5.   asas kebajikan — berbuat baik

6.   asas kekeluargaan

7.   asas adil dan berimbang

      adil             :           meletakkan pada tempatnya

      berimbang :           merata

8.   asas mendahulukan kewajiban daripada hak

9.   asas melarang merugikan diri sendiri dan orang lain

10. asas kemapuan berbuat dalam arti yang dikenai beban hukum itu siapa

      * baliq dan berakal

      * orang yang sudah mengetahui hukum

11. asas kebebasan berusaha

12. asas mendapatkan hak karena jasa dan usaha

13.  asas perlindungan hak

14.  asas hak milik berfungsi sosial

15.  asas yang beritikad baik dilindungi

16.  asas resiko dibebankan pada benda atau harta tidak pada tenaga atau pekerja

17.  asas mengatur sebagai petunjuk

18.  asas perjanjian tertulis atau diucapkan dihadapan saksi

    1. Hukum Islam dalam bidang perkawinan

1.   asas kesukarelaan

2.   asas persetujuan kedua belah pihak

3.   asas kebebasan memilih

4.   asas kemitraan suami istri

5.   asas untuk selama-lamanya

6.   asas monogamy terbuka atau poligami dipersulit

    1. Hukum Islam dalam bidang kewarisan

1.   asas IJ’BARI 9wajib dilaksanakan)

2.   asas bilateral (dari kedua belah pihak ibu, bapak)

3.   asas Individual (ahli waris yang sudah ditentukan)

4.   asas keadilan yang berimbang

5.   asas kematian

Mazhab (dahaba = pergi)

Dari dahaba diproses jadi kata mazhab (tempat orang pergi) kemudian diartikan menjadi pendapat.

Jadi arti popular dari mazhab adalah pendapat tapi kemudian arti mazhab ini bergeser menjadi aliran — ketika pendapat itu diikuti oleh muridnya atau pengikutnya dalam hukum Islam disebut mazhab Fiqih

Mazhab-mazhab yang popular

1.    mazhab hanafi —- hanafiah — dengan tokoh awalnya imam abu hanifah— tadinya pendapat hanifah kemudian diikuti oleh murid dan diikuti oleh murid dari muridnya demikian seterusnya hingga menjadi aliran hanafi/ hanafiah

  1. Mazhab maliki —– malikiyah —- malik bin ans
  2. Mazhab Syafi’I—syafiiyah—- asy syafi’I

Imam syafiu’I tidak bertemu dengan imam hanafi, tapi beliau merupakan murid dari imam malik dan beliau tidak menjadi pengikut imam malik

  1. Mazhab hambali— hambaliyah—-ahman bin hambali
Mazhab yang pernah popular tapi tidak berkembang
  1. mazhab zakiri —- zakiriyah—- daud az zukiri

kesemua mazhab diatas disebut Suni, dan Islam suni merupakan islam mayoritas didubnia

Mazhab syiah
  1. mazhab Ja’fari—- ja’far ash—–shadiq

Hukum perkawinan

Perjanjian        :

Bersetubuh      :

Perjanjian yang berat  :

Perkawinan itu adalah akad yang memberikan faedah hukum, kebolehan melakukan hubungan suami istri dan mengadakan tolong menolong memberi batas hak bagi pemiliknya serta pemenuhan kewajiban masing-masing

Rukun nikah

  1. calon suami
  2. calon istri
  3. wali
  4. 2 orang saksi yang adil
  5. akad

syarat-syarat suami

  1. beragama islam
  2. terang bahwa dia laki-laki
  3. orangnya diketahui
  4. jelas halal kawin dengan istri
  5. mengetahui calon istri halal bagi suami
  6.  calon suami tidak dipaksa atau rela
  7. tidak sedang melakukan ikram
  8. tiodak mempunyai istri yang haram dimadu
  9. tidak sedang beristri 4

Syarat-syarat Istri

1.    beragama islam, ahli kitab

2.    terang bahwa dia wanita

3.    tertentu orangnya

4.    halal bagi suami

5.    tidak dalam ikatan perkawinan

6.    tidak dalam masa iddah

7.    tidak dipaksa

8.    tidak dalam keadaan ikram

Hukum nikah pada mulanya sunat dan dia dapat berubah apabila  :

1.    punya kemampuan , kecukupan, kalau tidak nikah takut akan tercebur pada hal yang terlarang maka nikah menjadi wajib

2.    kalau orangnya sudah mampu dan dia bisa untuk menjalankan kewajibannya dirumah tangga maka hukumnya sunat

3.    kalau menikah untuk menzalimi orang maka hukumnya menjadi haram

4.    kalau seseorang itu kemampuan biasa-biasa dan kwatir akan menelantarkan maka hukumnya akan makruh

Tujuan perkawinan

Tujuan utama dari perkawinan adalah memenuhi kehendak nabi,

Kedua  :           memenuhi kebutuhan naluri biologis,

Ketiga  :           melanjutkan keturunan

Keempat:        membangun keluarga yang sakinah

Prinsip-prinsip perkawinan dalam islam

1.    melaksanakan perintah agama

2.    persetujuan atau kerelaan

3.    perkawinan untuk selamanya

4.    monogamy dan pologami

5.    suami sebagai penanggung jawab dalam rumah tangga

Wanita yang haram dinikahi

1.    haram untuk selama-lamanya

a.    karena hubungan nazab (famili)

1.    ibu ke atas

2.    anak perempuan kebawah

3.    saudara perempuan seibu sebapak, sebapak saja/seibu saja

4.    bibi (saudara perempuan ayah/ibu yang kandung, bibi seayah atau bibi seibu sampai keatas)

5.    keponakan perempuan (anak saudara laki-laki atau saudara perempuan sampai kebawah)

b.    karena sepersusuan.

1.    ibu susuan

2.    nenek susuan

3.    bibi sepersusuan

4.    keponakan sepersusuan

5.    saudara sepersusuan, sekandung seayah atau seibu

c.    Karena sumanda

1.    mertua perempuan

2.    anak tiri

3.    menantu

4.    ibu tiri

5.    wanita yang dicerai karena sumpah lian

2.    wanita yang haram dinikahi tidak selama-lamanya,memadu dua orang yang bersaudara dalam waktu yang sama

·         wanita yang terikat perkawinan dengan laki-laki lain

·         wanita yang sedang masa idah

·         wanita yang ditalak 3 bagi yang menalak

·         wanita yang sedang melakukan ikhram

·         wanita kafir

·         wanita yang jadi istri kelima

Wali nikah

1.    bapak (ayah kandung)/ayah biologis

2.    kakek (bapak dari bapak)

3.    saudara laki-laki kandung

4.    saudara laki-laki seayah

5.    anak laki-laki saudara laki-laki kandung

6.    anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah.

7.    saudara laki-laki ayah

8.    anak laki-laki dari saudara laki-laki ayah.

Talaq

Talaq artinya melepaskan tali perkawinan, talaq dimiliki laki-laki

1.    Talaq ditinjau dari segi dijatuhkan

a.    talaq SUNIi

talaq yang sesuai dengan tuntutan sunah (aturan sunah)

b.   talaq BID’I

            talaq yang tidak sesuai dengan tuntutan sunah

c.   talaq bukan BID’I bukan SUNI

      ex        :           talaq terhadap istri yang belum digauli

                              talaq istri yang belum pernah haid

                              talaq yang dijatuhi ketika istri sedang hamil

2.    Talaq yang ditinjau dari kata-kata yang diucapkan

a.   talaq sirih

                  diucapkan dengan kata-kata yang tegas dan jelas

b.   talaq kinayah

      diucapkan dengan kata-kata sindiran atau tidak langsung

3.    talaq ditinjau dari segi dapat atau tidaknya kembali

a.    talaq RAJ’IN dapat dirujuk kembali

b.    Talaq BA’IN tidak dapat rujuk kembali

Ex        :           Talaq tiga, talaq sebelum istri digauli, talaq karena sumpah (lian)

Tahapan menghadapi masalah

1.    dinasehati

2.    pisah ranjang

3.    ketegasan

4.    lepas dengan baik-baik

Hukum warisan

Dalam islam dibagi menjadi  :

1.    FARA’IDH = ilmu FARA’IDH

2.    FIQIH adalah mawaris

Keduanya termasuk dalam ilmu fiqih atau hukum yang terkait dengan pembagian harta pusaka.

Rukun /unsure unsure hukum kewarisan

1.    Muwaris

Orang yang mewariskan (orang yang meninggal dunia), kategori meninggal ada 2 yaitu

a.    meninggal secara hakiki

benar-benar meninggal, jasad sudah dikebumikan

b.    meninggal secara hukum

meninggal karena ditetapkan oleh pengadilan, ex seseorang yang tidak pulang-pulang/menghilang 20 tahun dan meninggalkan harta

2.    Maurus

Harta yang diwariskan

3.    waris

NOTE

·         Negara Indonesia mempelajari HI hanya sampai fiqh

·         Dari hukum syar’I yang dikaji dan digali oleh ahli-ahli atau ulama-ulama menimbulkan perbedaan yang disebut mazhab

·         Fiqh terbentuk dari kajian atau galian dari Al-quran yang dilakukan oleh ahli hukum Islam, jadi Fiqh termasuk buatan manusia

·         Sekularisme — pemisahan

·         Maslahat   :           kebahagiaan hidup dunia dan akhirat, jasmani dan rohani yang terdiri

dari ketertiban, keadilan dan sebagainya

·         Orang yang menerima hadist disebut sanad

·         Kalau dari Al-quran belum jelas bagi kita, hadist pun belum jelas maka peranan mujtahid yang berperan dalam memperkuat dan memperjelas

·         Produk HI yang jadi UU di Indonesia

UU No. 1 tahun 1974— perkawinan

PP 28/1977                       —- wakaf

UU No 7/1989         —- Pengadilan agama

Inpres No 1/1991    —- kompilasi HI

UU No.38/1999       —-pengelola zakat

QUIS

Mengapa HI di studi difakultas hukum diseluruh Indonesia ?

Beberapa dasar dan argumennya

  1. sejarah (historisnya)

HI sejak abad 7 hidup di Indonesia dengan penelitiannya  :

·         Masuk Islam sejak abad ke 7

Samudra pasai pada abad 13

·         Agama Kristen ke Indonesia abad ke 13 (oleh penjajah)

Karena sekian lama Islam dating dan berakar di nusantara, hingga wajar HI dijadikan studi di fakultas hukum di Indonesia

  1. Yuridis (Hukum)

Agama Islam diakui secara yuridis di Indonesia

  1. Komunitas

Mayoritas bangsa Indonesia beragama Islam, kembali kepada teori van den berg “hukum yang akan berlaku disuatu daerah adalah hukum agama yang mayoritas dianut oleh masyarakat didaerah tersebut.

  1. Ilmiah (alasan keilmuan)

HI sejak zaman klasik sudah menjadi disiplin ilmu , dalam bahasa arabnya ilmu fiqih artinya semenjak Islam berkembang dan dipelajari oleh pemikir-pemikir Islam maka lahirlah disiplin ilmu HI (ilmu Fiqih). Secara ilmiah semenjak Islam berkembang telah diadakan studi Islam oleh orang diluar Islam

Apa beda Hukum umu dengan HI ?

Bedanya terletak dari pedoman atau landasannya

HI                    :           Berpedoman atau berlandaskan Al-quran dan sunnah sifatnya

Absolut atau mutlak.

Hukum umum :           landasannya adalah perkembangan yang terjadi dalam masyarakat

sifatnya bisa berubah atau tidak tetap

Mengapa MUJTAHID tidak disebut ulama ?

Karena  :

·         Mujtahid    :           ahli atau pakar dalam bidang HI disebut juga FUQAHA

·         Ulama       :           Ahli dalam semua bidang agama Islam

Dari sudut kwalitas yang membedakan yang dihasilkan FUQAHA dengan hukum umum adalah  :

·         HI 

1.    Nilai yang dihasilkan adalah nilai spiritual

      Tidak hanya sebagai hukum saja (hukum yang kering) tetapi mempunyai nilai spiritual yang tinggi, hal ini disebabkan apabila seorang Mujtahid untuk Berijtihad sebelumnya sholat sunat untuk memohon petunjuk.

2.    HI tidak terlepas dari nilai Moralitas

      Hukum itu bukan hanya sekedar hukum belaka tapi disertai juga dengan nilai moralitas

·         Hukum umum

Kebalikan dari HI atau apa yang ada di HI tidak ada di hukum umum

Apa kunci hukum tuhan bersifat absolut dan abadi ?

Karena hukum tuhan bersifat luwes —- bisa dikembangkan dan digali sehingga bisa mengikuti perkembangan zaman. Yang dimaksud absolut disini adalah yang turun dari Tuhan langsung yaitu bersifat lugas, tegas, dan tidak ganda

Contoh            :           akhimus sholata —- tidak bisa diubah-ubah

Apa beda aturan dalam HI dan Hukum umum ?

HI        :           aturannya langsung berhadapan dengan akhmul khamsah yaitu yang lima hal,

wajib, sunat, makruh, haram, mubah.

HU       :           berhadapan dengan larangan dan perintah

Apa beda akibat hukum dalam HI dan HU ?

HI        :           Hukum terdiri dari sansi fisik dan dosa

HU       :           Hukum fisik.

Mengapa dalam HI ada hukum sunat/lunak ?

Karena tidak semua manusia mempunyai kemampuan yang sama.

Apa rahasia aturan Allah baik perintah maupun larangan  ?

Sesuatu yang diperintahkan Allah pasti ada baiknya dan sesuatu yang dilarang oleh Allah pasti ada bahayanya

Apa perbedaan mendasar HI dengan Hukum positif  ?

Hk.positif         :           separuh dari hukum Islam —- hanya hablum minnannas

HI                    :           menyangkut hablum minannas dan hablum minallah

Mengapa timbul mazhab  ?

  1. karena nabi Muhammad saw telah meninggal
  2. Al-quran dan sunnah berpeluang memberi perbedaan

Contoh            :

“wanita yang ditalaq suaminya menuggu mereka (3 kali)—–ada 2 arti yaitu  : suci,haid—- suci dan haid jika digabung dengan kata-kata ayat diatas maka msing-masing mempunyai pengertian yang berbeda

  1. karena perbedaan kedalaman ilmu orang yang menggali Al-quran dan hadist

ex        :           tamatan SD dengan tamatan sarjana mempunyai perbedaan pendapat

  1. perbedaan latar belakang secara khusus latar belakang kehidupan keluarga, sosial, budaya

ex        :           abu hanifah seorang pedagang termasuk kalangan atas

                        syafi’I dari keluarga sederhana

                        keduanya mempunyai cara pandang dan cara berfikir yang berbeda

  1. perbedaan sudut pandang

ex        :           gunung singgalang dilihat dari padang panjang dan dari BKT tentu

berbeda tapi kesimpulan tetap satu yaitu gunung singgalang

sejak kapan HI eksis di Indonesia  ?

abad kapanpun yang jelas sejak islam itu dating pada mulanya pendakwah2 yang dating ke Indonesia adalah dari mazhab syafi’I

Hukum Islam sudah ada sebelum hukum-hukum lain

  • pendapat tentang HI

receptio in compleso (kranenburg)

hukum yang berlaku dalam suatu negara sesuai dengan agama terbesar yang dianut masyarakatnya

pendapat ini dibantah oleh  :

  • ….. dari teori receptio yaitu HI berlaku jika diterima oleh hukum adat
  • sejarah berjalan timbul lagi pendapat yaitu receptio in a contrario

Hukum Adat

Posted: 23/04/2011 in semester 3

HUKUM ADAT

Adat Adalah merupakan dari pada kepribadian sesuatu bangsa, merupakan salah satu penjelmaan dari pada jiwa bangsa yang bersangkutan dari abad kea bad.

Tiap bangsa di Dunia ini memiliki adapt kebiasaan sendiri yang satu dengan yang lain tidak sama.  Oleh karena itu ketidaksamaan inilah yang menyebabkan adapt tersebut merupakan unsure yang terpenting yang memberikan identitas kepada bangsa yang bersangkutan. Didalam Negara RI adapt yang dimiliki oleh suku-suku bangsa adalah berbeda2 meskipun dasar serta sifat nya adalah satu yaitu  : ke Indonesiaannya.

Adat istiadat yang hidup serta yang berhubungan dengan tradisi rakyat inilah yang merupakan sumber yang mengagumkan bagi hokum adapt kita.

Hukum adapt Menurut beberapa sarjana adalah  :

  1. NM Joyo Diguno SH.

Hukum tidak bersumber pada peraturan2

  1. Suroyo

Suatu complex norma2 yang bersumber pada perasaan keadilan rakyat yang selalu berkembang serta meliputi peraturan2 tingkah laku manusia dalam kehidupan sehari2 dalam masyarakat, sebagian besar tidak tertulis, senantiasa di taati dan dihormati oleh rakyat, karena mempunyai akibat hokum.

Prof. Dr Soepomo SH mengatakan  :

Hukum adapt terus menerus dalam keadaan tumbuh dan berkembang seperti hidup  itu sendiri.

Van Volen Hoven mengatakan  :

Hukum adapt berkembang dan maju terus. Keputusan2 adat menimbulkan hokum adapt

Hukum adapt pada waktu yang lalu agak berbeda isinya, hokum adapt menunjukkan perkembangan jadi hokum adapt itu tidak statis.

HUKUM ADAT ADA 2 UNSUR

  1. Unsur Kenyataan

Adapt itu dalam keadaan yang sama selalu diindahkan oleh rakyat.

  1. Unsur Psikologis

Terdapat adanya keyakinan pada rakyat bahwa adapt itu di maksud mempunyai kekuatan hokum. Unsur psikologis inilah yang menimbulkan adanya “kewajiban hokum” (opinion Juris Neccesitatis).

BIDANG-BIDANG HUKUM ADAT

  1. Hukum Negara
  2. Hukum Tata Usaha Negara
  3. Hukum Pidana (Soepomo menyebutkan Hukum Adat Delik)
  4. Hukum Perdata.
  5. Hukum antar bangsa adapt.

Dari semua macam hokum tersebut diatas hanya hokum perdata adapt materillah yang tidak terdesak oleh zaman penjajahan sehingga sampai hari ini masih berlaku dengan mengalami pengaruh-pengaruh yang tidak sedikit.

Timbulnya Hukum Adat

Apabila sesuatu peraturan adapt istiadat yang hidup dalam masyarakat menjadi tradisi dapat diakui sebagai peraturan hokum.

   Menurut beberapa sarjana timbulnya hokum adapt adalah  :

-      Van Vollen Hoven

Apabila hakim menemui bahwa ada peraturan2 adat, tindakan2 atau tingkah laku yang oleh adapt dan yang oleh masyarakat dianggap patut dan mengikat para penduduk serta ada perasaan  umum yang menyatakan bahwa peraturan2 itu harus ditetapkan oleh para kepala adapt dan petugas hokum lainnya maka peraturan2 adat itu terang bersifat hokum.

-      Teer Haar

Menyatakan bahwa hokum adapt yang berlaku hanya dapat diketahui dari penetapan2 petugas hokum seperti  :

·         Kepala adapt

·         Hakim

·         Rapat adapt

·         Perangkat (perabot)

·         Dsbnya.

Yang dinyatakan di dalam atau di luar persengketaan

-      Logemann

Menyatakan bahwa norma2 yang hidup adalah norma pergaulan hidup bersama yaitu  :

Peraturan2 tingkah laku yang harus diturut oleh segenap warga pergaulan hidup bersama itu’.

Maka apabila ternyata bahwa ada suatu norma yang berlaku, norma itu tentu mempunyai sanksi, sanksi apapun dari yang paling ringan sampai yang berat.

Orang dapat menganggap segala norma yang mempunyai sanksi itu semuanya adalah norma hokum.

-      Soepomo

Menyatakan bahwa suatu peraturan mengenai tingkah laku manusia pada suatu waktu mendapat sifat hokum pada ketika petugas hokum yang bersangkutan mempertahankannya terhadap orang yang melanggar peraturan itu atau pada ketika petugas hokum bertindak untuk mencegah pelanggaran itu.

            Tiap peraturan hokum adapt adalah timbul berkembang dan selanjutnya lenyap, dengan lahirnya peraturan baru, sedang peraturan baru itu berkembang juga akan tetapi kemudian akan lenyap, dengan perubahan perasaan keadilan akan hidup di hati nurani rakyat yang menimbulkan perubahan peraturan begitulah seterusnya, keadaannya seperti jalannya ombak di pesisir Sumatera.

Wujud Hukum Adat

Di dalam masyarakat hokum adapt terlihat dalam 3 wujud yaitu  :

  1. Hukum yang tidak tertulis (Ius Non Scriptum).

Inilah yang merupakan bagian terbesar.

  1. Hukum yang tertulis (ius Scriptum).

Ini sebagian kecil saja.

Misalnya  :

Perturan perundang-undangan yang dikeluar kan raja2 atau sultan2 dahulu di jawa, Bali, dan di Aceh.

  1. Uraian2 Hukum secara tertulis lazimnya.

Uraian2 ini adalah  :

Merupakan suatu hasil penelitian yang dibukukan seperti antara lain  :

Buku hasil penelitian Soepomo yang berjudul “Hukum Perdata Adat Jawa Barat” dan buku hasil penelitian Jaya Diguno/Tirta winata yang diberi judul “Perdata Adat Jawa Tengah”.

Kekuatan materil Peraturan Hukum Adat

            Kekuatan materil dari pada peraturan hokum adapt itu tidaklah sama, apabila penetapan itu di dalam kenyataan social sehari2 diturut oleh masyarakat maka kekuatan materil penetapan itu adalah 100 %, sebaliknya sesuatu penetapan yang tidak diturut di dalam kehidupan sehari2 oleh rakyat meskipun secara formal (resmi atau lahiriah) mengandung peraturan hokum kekuatan materilnya adalah nihil.

            Tebal atau tipisnya kekuatan materil sesuatu peraturan hokum adapt adalah tergantung pada faktor2 sebagai berikut  :

  1. Lebih atau kurang banyaknya penetapan2 yang serupa yang memberikan stabilitas kepada peraturan hokum yang diwujudkan oleh penetapan2 itu.
  2. Seberapa Jauh keadaan social di dalam masyarakat yang bersangkutan mengalami perubahan
  3. Seberapa jauh peraturan yang diwujudkan itu selaras dengan sistim hokum adapt yang berlaku
  4. Seberapa jauh peraturan itu selaras dengan syarat2 kemanusiaan.

Teori Reseption Complexu (Mr. L.W.C van Den Berg)

Seorang SH yang pernah menjabat berbagai jabatan penting sebagai penasehat bahasa timur dan hokum islam pada pemerintah colonial Belanda sebagai Guru besar di Derpt dan sebagai penasehat departemen jajahan di Negeri Belanda ia mengemukakan suatu teori

Inti dari pada teori yang dikemukakan Van Den Berg ini adalah  :

Hukum Pribumi ikut agamanya, karena jika memeluk agama harus juga mengikuti hukum2 agama itu dengan setia.

Contoh  :

  • Harta selama perkawinan       :           Hukum Agama
  • Harta Pusaka                          :           Hukum Adat

Minang            :           Hukum Adat dulu baru hokum Islam.

Van Vollen Hoven Sangat menentang Teori Van Den Berg.

Van Vollen Hoven menyatakan hokum adapt itu hokum asli masyarakatnya dengan di tambah di sana sini dengan ketentuan2 hukum agama.

Faktor2 yang mempengaruhi proses perkembangan hokum adapt  :

Disamping iklim dan juga watak bangsa yang bersangkutan maka faktor2 penting yang mempengaruhi hokum adapt ialah  :

  1. Faktor Magic/Animisme

Pengaruh Magic dan Animisme ini khususnya terlihat dalam 4 hal yaitu  :

    1. Pemujaan roh2 leluhur sehingga hokum adapt oleh bangsa barat disebut sebagai adapt leluhur.

Ex        :           China

    1. Percaya adanya roh2 jahat dan gaib

Ex        :           Jepang

    1. Takut kepada hukuman atau pembalasan oleh kekuatan2 gaib.
    2. Dijumpainya dimana2 orang2 yang oleh rakyat (masyarakat, penduduk) dianggap dapat melakukan hubungan dengan roh2 jahat dan kekuatan gaib tersebut diatas.
  1. Faktor agama.

Agama di Indonesia yang mempengaruhi hokum adapt adalah agama  :

-      Hindu

Pengaruh agama Hindu yang terbesar terdapat di Bali khususnya dalam soal pemerintahan Raja dan pembagian kasta, sedangkan dalam hokum adapt Bali agama Hindu sedikit sekali mempengaruhinya.

-      Islam

Agama Islam Sangat mempengaruhi hokum Adat di Indonesia terutama dalam Proses perkawinan dan lembaga Wakaf

-      Kristen

Agama Kristen juga mempengaruhi hokum adapt asli masyarakat pemeluk agama Kristen khusunya dalam perkawinan. Dan dalam perkawinan masyarakat Kristen dilaksanakan menurut agama Kristen dan juga hokum adapt, hal ini terlihat pada suku bangsa Batak.

  1. Kekuasaan2 yang lebih tinggi dari penguasa tinggi adat

Misalnya kekuasaan raja2, kepala nagari. Pengaruh kekuatan ini ada yang positif ada pula yang negative. Yang positif sesuai dengan masyarakat yang bersangkutan, sedangkan yang negative biasanya menginjak2 persekutuan hokum yang bersangkutan, hal ini terjadi karena masyarakat tersebut dibawah kekuasaan yang mengeluarkan peraturan

  1. Hubungan Dengan Orang2 barat (kekuasaan Asing)

Faktor ini sangat besar pengaruhnya, hal inilah yang menyebabkan hokum adapt terdesak dari beberapa bidang kehidupan hokum. Hukum Adat yang semula sudah meliputi segala bidang kehidupan hokum oleh kekuasaan asing (Belanda) menjadi terdesak sedemikian rupa sehingg Praktis akhirnya tinggal hanya bidang perdata materil saja.

Alam pikiran Barat yang dibawa oleh orang2 asing ke dalam pergaulan hukumnya, sehingga mempengaruhi cara berfikir orang Indonesia. Yang utama lhirnya sifat individualistis terutama di kota2 besar.

Nilai2 yang universal dalam hokum adapt.

Hukum adapt yang tradisional itu menunjukkan juga adanya nilai2 yang universal yaitu  :

  1. Azas2 Gotong Royong.
  2. Fungsi social manusia dan milik dalam masyarakat
  3. Asas Persetujuan sebagai dasar kekuasaan Umum
  4. Asas perwakilan dan permusyawaratan dan sistim pemerintahan.

Nilai2 Universal tersebut diatas tercermin atau di laksanakan oleh masyarakat desa dan memberikan corak hidup bagi mereka.

Misal  :

  1. Azas gotong royong.

Azas ini jelas nampak dengan adanya kebiasaan untuk bekerja bersama-sama untuk kepentingan bersama.

Ex  :

-     Membangun dan memelihara saluran2 air guna mengairi sawah2

-     Membangun dan memelihara Majid desa.

-     Membangun dan memelihara tanggul desa.

  1. Asas fungsi sosial dan milik masyarakat

Dicerminkan juga dalam kebiasaan azas gotong royong tersebut diatas (fungsi sosial manusia), sedangkan fungsi sosial milik nampak juga dalam kebiasaan si pemilik mengizinkan warga2 sedesnya dalam keadaan2 tertentu menggunakan hak miliknya

  1. Asas Persetujuan sebagai dasar kekuasaan Umum

Nampak dalam pelaksanaan Pamong Desa, dimana kebiasaan kepala desa dalam mengambil keputusan2 untuk /menyangkut kepantingan bersama mengenai kehidupan desanya selalu dibicarakan di balai desa untuk mencari mufakat.

  1. Asas perwakilan dan permusyawaratan dan sistim pemerintahan.

Penuangannya dalam kehidupan sehari2 di desa berwujud dalam Lembaga Balai Desa (yang dimaksud diatas)

Hal ini terlihat dalam pelaksanaan pemerintahan desa dimana sudah jadi kebiasaan bahwa kepala desa dalam mengambil keputusan yang penting yang menyangkut kehidupan desanya selalu lebih dahulu membicarakannya dibalai desa untuk mendapatkan pemufakatan.

Sumber-sumber hokum adapt Adalah  :

Kebiasaan dan adapt istiadat yang berhubungan dengan tradisi rakyat :

  • Kebudayaan tradisional rakyat,
  • Perasaan keadilan yang hidup di dalam hati nurani Rakyat.
  • Rasa keadilan di dalam berhubungan tanpa pamrih.

Sumber untuk mengenal hokum adapt itu adalah  :

-      Pepatah2 adat

-      Yurisprudensi.

-      Laporan2 Penelitian.

-      Dokumen2 bersejarah yang memuat tentang hokum adapt.

-      Buku2 ataupun peraturan2 yang dikeluarkan oleh raja2.

-      Buku2 karangan para ahli hokum Adat.

Sistim Hukum Adat

Tiap hokum merupakan suatu sistim artinya Komplek atau kumpulan norma2nya. Itu merupakan suatu kebulatan sebagai wujud dari kesatuan alam pikiran yang hidup di dalam masyarakat.

Sistim hokum adapt bersendi atas dasar dalam fikiran bangsa Indonesia. Hukum adapt memiliki corak2sebagai berikut  :

  1. Mempunyai sifat kebersamaan atau communal yang kuat, Artinya : manusia menurut hokum adapt merupakan mahkluk dalam ikatan kemasyarakatan yang erat, rasa kebersamaan ini meliputi seluruh lapangan hokum adapt.
  2. Mempunyai Corak religius/Magic yang berhubungan dengan pandangan hidup alam Indonesia
  3. Hukum adapt diliputi oleh pikiran penataan serta kongkrit tapi nyata artinya  : hokum adapt sangat memperhatikan banyaknya dan berulang-ulangnya perhubungan hidup yang kongkrit.

d.   Hukum adapt mempunyai sifat yang fisual artinya perhubungan hokum dianggap hanya terjadi oleh karena ditetapkan dengan suatu ikatan yang dapat dilihat.

Misalnya fisualnya dalam kehidupan sehari-hari ada tandanya ex tunagan tandanya tukar cincin.

PEPATAH ADAT

Kecuali istilah2 hukum adapt diberbagai lingkungan hokum adapt terdapat pula pepatah adapt yang sangat berguna sebagai petunjuk tentang adanya sesuatu peraturan hokum adapt, pepatah adapt memberikan/memberi lukisan tentang adanya aliran hokum yang tertentu, pepatah adapt baik untuk diketahui dan disebut akan tetapi pepatah itu tidak boleh dipandang sebagai pasal2 kitab UU. Pepatah adapt tidak memuat peraturan Hukum Positif. Pepatah adapt hanya mengandung aliran Hukum dalam bentuk yang menyolok saja.Pepatah aAdat bukan merupakan sumber hokum adapt melainkan mencerminkan dasar hokum yang tidak tegas

1.   Contoh Dari daerah Tapanuli Yaitu  :

Togu Urat Nibolu, Toguan Urat nipadang, Togu Penanidok ni uhum, Toguan na nidok ni padan.

Artinya  :

Akar bamboo kuat, akan tetapi akar rumput lebih kuat lagi

Maksud dari pada pepatah adapt ini mengandung dasar hokum bahwa Peraturan2 hukum Positif adalah kuat akan tetapi sesuatu persetujuan adalah lebih kuat daripada peraturan hokum secara ringkasnya yang diutamakan musyawarahnya.

2.   Contoh Pepatah Dari minangkabau

Sakali aia gadang, sakali tapian baranjak sakali rajo baganti sakali adapt berubah

Artinya  :

Apabila air meluap tempat pemandian bergeser, apabila raja diganti atau ditukar maka adapt akan berganti pula.

Maksud dari pepatah itu adalah bahwa adapt itu tidak statis melainkan berubah menurut perubahan yang berlaku dengan penggantian kepala adapt.

PERSEKUTUAN HUKUM

Di dalam Hukum Adat ada kelompok bersama yang terdiri dari banyak orang mereka hidup berkumpul tinggal bersama2 di dalam satu daerah serta mempunyai cara hidup dan peraturan yang sama, menikmati kekayaan alam seperti tanah dan air dari wilayah yang mereka tempati .

            Mereka merupakan satu kesatuan yang bertindak dalam satu kesatuan hokum. Bukan saja segala kekayaan alam di sekitarnya kepunyaan bersama, malahan tempat tinggalnya pun kepunyaan bersama merupaka satu rumah besar yang dapat ditempati oleh seluruh keluarga. Rumah keluarga tersebut dapat diperbesar menurut keperluan penghuninya. Seluruh anggota persekutuan ini merasa terikat satu sama lain dan berasal dari keturunan yang satu.

            Perasaan mempunyai ikatan kekeluargaan ini menimbulkan rasa tanggung jawab setiap anggotanya terhadap seluruh kepentingan bersama.

Kumpulan manusia yang merupakan kesatuan seperti tersebut diatas dinamakan Persekutuan Hukum (Recht Gemenchaapen). Faktor yang mengikat persekutuan itu mungkin satu benda suci yang sama2 dipelihara dan dipuja sejak zaman nenek moyang karena mempunyai kekuatan magic yang dianggap menyelamatkan seluruh masyarakat, mungkin juga karena keturunan dan daerah tempat tinggal, mungkin juga gabungan keduanya yang banyak dipakai menjadi dasar pokok kesatuan ialah factor keturunan dan daerah.

Benda Suci di Sulawesi Selatan terkenal dengan sebutan ARAJANG, GAUKANG dan KALOMPOAN Biarpun merupakan benda yang tidak berarti bagi orang lain tetapi bagi masyarakatnya dianggap sebagai suatu pengikat yang dapat menyelamatkan anggota persekutuannya yang mempunyai kekuatan gaib /Magic.

1.   Factor Genologi(Keturunan)                                                                            

Persekutuan yang berdasarkan satu keturunan sedarah berasal dari satu nenek moyang yang satu kemudian berkembang menjadi satu keluarga yang seketurunan. Jumlahnya bertambah dan daerah yang ditempati meluas tetapi tetap dalam satu ikatan kekeluargaan yang sedarah.

Faktor genelogi mempunyai beberapa corak yang berlainan karena perubahan mengambil keturunan. Garis keturunan diambil secara sepihak (unilateral) yang mungkin menurut ibu (matrilineal) atau menurut bapak (patrilinial) ada juga yang menentukan garis keturunan kedua pihaknya yaitu ibu dan bapak (bilateral) yang berdasarkan kedua orang tua (parental).

Sedangkan ada pula yang disebut dengan ‘Double unilateral’ mengenai garis keturunan yang lain dari itu. Sesudah bapak garis keturunan diambil dari kakek (bapak dari bapak saya) nenek tidak termasuk sedang dari pihak ibu garis keturunan diambil dari nenek (ibu dari ibu saya) kakek tidak termasuk ke dalamnya.

a.   Patriliniar (pertalian Darah menurut garis keturunan Bapak)

Garis keturunan melalui orang laki2 saja. Anak mengikuti keturunan bapak menjadi anggota clan bapaknya, Bapak mengikuti kakek dan seterusnya. Kesemuanya berpusat pada satu Bapak asal kedudukan bapak lebih tinggi dari pada Ibu baik ke dalam maupun keluar, bapaklah yang menentukan segala sesuatunya.Keturunan laki-laki sangat diperlukan karena dialah yang akan meneruskan keturunan.

Contoh  :

-      Batak

-      Nias

-      Sumba

b.   Matreliniar (pertalian darah meneurut garis ibu )

Garis keturunan melalui orang perempuan saja, anak menjadi anggota clan ibunya. Yang menjadi atau yang memegang peranan di dalam masyarakat adalah “Mamak” saudara laki2 dari ibu. Dialah yang menentukan segala sesuatunya. Laki2 yang tertua menjadi kepala keluarga yang dinamakan “mamak kepala waris”. Bapak tidak memegang peranan/berkuasa di dalam rumah dan dia disebut ‘urang sumando’. Keturunan dari ibu asal merupakan keluarga yang rapat, saudara seibu kedudukannya lebih tinggi atau lebih rapat dari pada saudara sebapak.

Contoh  :

-      Minangkabau.

c.   Parental (mengambil garis keturunan kepada kedua orang tua)

Kedudukan kedua orang tua di dalam bentuk ini sama tinggi. Terhadap keluarga ibu dan keluarga bapak sama kedudukannya. Terhadapke dua belah pihak (Bapak-Ibu) anak2 memiliki hubungan hokum yang sama, pertalian kekeluargaan yang sama.

Contoh           :

-      Jawa

-      Aceh

-      Bali

-      Kalimantan

2.   Faktor Teritorial

Persekutuan Hukum berdasarkan kepada hubungan hidup bersama di dalam suatu daerah yang menjadi persoalan bukan perhubungan darah tetapi lingkungan daerahnya dimana para anggotanya tinggal, para anggota bergabung didalam satu ikatan dengan tata susunan kedalam. Dan bertindak sebagai satu kesatuan keluar, meninggalkan daerah untuk sementara tidak berarti keluar dari persekutuan. Bagi mereka sebagai pendatang hendak memasuki persekutuan diperlukan jangka waktu tertentu dan memenuhi syarat2 yang ditentukan oleh adapt.

Didalam factor territorial ini factor genelogi sering memegang peranan di dalam tata susunan.

a.    Persekutuan Desa

Para Penduduk diikat bersama karena mempunyai satu tempat kediaman mungkin ada tempat lain yang agak kedalam ditempati oleh anggotanya. Tetapi para kepala2 persekutuan sama2 tinggal di pusat dari persekutuan itu.

Contohnya  :

Desa di jawa Dan di Bali.

b.    Persekutuan Daerah

Apabila di dalam suatu daerah yang telah mempunyai beberapa desa walaupun masing2 desa itu mempunyai tata susunan tersendiri, tetapi masih termasuk sebagian dari persekutuan daerah yang mempunyai wilayah dan harta kekayaan, Tanah2, hutan Rimba baik yang telah dikerjakan ataupun yang belum

Contoh nya  :

Kuria di anggola dan mandailing dengan huta2nya, marga di sumsel dengan dusun2nya, daerah datuk kaya di Riau beserta kampung2nya.

c.    Perserikatan Desa

Beberapa Desa yang letaknya berdekatan menggabungkan diri mengadakan perjanjian untuk sama2 memelihara kepentingan bersama.

Seperti  :  mengurus pengairan

Para kepala dari desa2 itu mengadakan kerja sama (mengurus pengairan) sebagai anggota keluarga yang sama dan dengan kedudukan yang sama pula, perserikatan yang seperti ini terdapat di Batak dengan HUTA2 nya.

LINGKUNGAN HUKUM (Lingkaran Hukum)

Menurut Van Vollen Hoven

Hindia Belanda (Indonesia Sekarang) dibaginya ke dalam 19 lingkungan hokum (lingkaran Hukum) yang dapat di bagi lagi di dalam beberapa daerah yang lebih kecil yang diberinya nama Rechtskringan yang terdiri dari beberapa Rechtsgouwen, ke 19 itu adalah  :

  1. Aceh
    • Aceh Besar
    • Pidi Utara, Pidi Timur, Pidi Barat
    • Semeulue
    • Singkel

2.    -     Tanah Gayo, alas, dan batak

·         Tanah Gayo (Gayo Luas)

·         Tanah Alas

·         Tanah Batak (Tapnuli)

-     Tapanuli Utara

a.   Pak-Pak (barus), Dairi

b.   Karo

c.   Simalungun.

d.   Toba (samosir), Balige, Laguboti, Lumban, Julu

-     Tapanuli Selatan

a.   Padang Lawas

b.   Angkola

c.   Mandailing ( Sayur Motinggi )

d.   Toba (samosir, Balige, Laguboti, lumban)

-     Nias (Nias Selatan)

3.-        Minangkabau

-      agam,

-      Tanah datar,

-      50 Kota,

-      Padang pariaman,

-      Kurinci,   

-      Daerah kampar

-     Mentawai (pagai)

  1. Sumatera Selatan

a.    Bengkulu

-      Rejang

b.    Lampung

-     Abung,

-     Paminggir,

-     Pubian,

-     Rebang,

-     Gedung tatakan,

-     Tulang bawang

c.    Palembang

-                                      Anak Lakican,

-                                      Jelma daya,

-                                      Pasemah,

-                                      Semendo

d.    Jambi

Penduduk batin, dan pengulu

  1. Daerah Melayu ( Lingga Riau, indragiri, sumatera timur dan banjar)
  2. Bangka Belitung
  3. Kalimantan, dayak, Kalbar, kapuas hulu, Kalimantan Tenggara, mahakam Hulu, Pasir, Dayak Kenya, Dayak kelemanten, Dayak Landak, Dan Tayan, Dayak lawangan, Lepo Alim, Lepo Time, Longgla, dayak Makanyanpatai, Dayak Makanyan Siung, Dayak Ngaju, Dayak od Danun dan dayak Penyambung punan.
  4. Minahasa (menado)
  5. Gorontalo (Goalemo dan Bolangmongondo)
  6. Daerah toraja (sulawesi tengah, toraja, Toraja barih, toraja barat, sigi,khaili, tawaili, toraja sadan, tomori, tolainang dan kapulauan banggai)
  7. Sulawesi Selatang (Bugis, Bone, Goa, Laikang, Ponre, Mandar, Makassar, salajar dan Muna).
  8. Kepulauan ternate (ternate, Tidore, Halmahera)
  9. Maluku (Ambon, Hitu, Banda, uliasa,saparua, Buru, Seram, Kepulauan Kai, Kepulauan Haru dan Kisar)
  10. Irian
  11. Kepulauan Timor (Timor, Timor Tengah, Molo, Sumba, Karang Asem, Buleleng, Jembrana, Lombok,Sumbawa)
  12. Bali dan Lombo (Bali, Kastala, Karang Asem, Buleleng. Jembrana, Lombok, Sumbawa)
  13. Jawa Tengah dan Jawa Timur Serta Madura (Jawa tengah, kedu, purworwjo, tulungagung, jawa timur, Surabaya, dan madura)
  14. Swapraja solo dan jogja
  15. Jawa Barat (Sunda, Jakarta, Banten, Dan Preanger)

Lingkungan Hukum Ada yang bersamaan letaknya dengan pembagian daerah2 tetapi tidak jarang juga dari Batas2 daerah seperti  :  Karo dan simalungun berada di sumatera Timur Bukan di tapanuli begitupula gayo dan alas diaceh.

Perpindahan penduduk secara berkelompok membawa adapt kebiasaannya ketempat kediaman yang baru, perpindahan ini ada karena kehendak sendiri dan ada pula karena diatur oleh Pemerintah dengan cara seperti Transmigrasi sedang dengan kemauan sendiri contohnya  :

·         Danau Toba ke Tapanuli Selatan di Sayur matingge dan

·         Dari Minang kabau ke Aceh Barat

·         Dari Bugis ke Bali, Lombok.

·         Dari Banjar ke Indra giri.

Yang diatur oleh pemerintah orang jawa ke sumsel, sumbar. Di tempat yang baru mereka meneruskan adatnya dan dapat mempengaruhi tempat tinggal yang baru tersebut, kebudayaan lama hilang atau tercampur.

PERKAWINAN

Perkawinan terdiri dari  :

1.    Menurut Jumlah

a.                    Monogami

b.                    Bigami

c.                    Poligami

d.                    Poliandry

2.    Menurut Kekeluargaan

a.    Exogami

Calon berasal dari luar kampung

b.    Endogami

Calon berasal dari dalam kampung

c.    Elektrogami

Bebas mencari jodoh, tidak terikat

Ex  :  masyarakat modern

3.    Menurut terlaksananya

a.    Peminangan

Umumnya setelah ada calon yang cocok diadakan pengiriman utusan untuk menyampaikan hasrat yakni melakukan lamaran.

Tugas peminangan ini di bebankan kepada beberapa orang yang berpengalaman biasanya dikalangan famili yang bersangkutan. Kalau tidak ada, dengan meminta bantuan dengan keluarga yang lain yang mengerti dan paham dengan adapt istiadat, orang dimaksud dinamakan Telangkai.

Telangkai Adalah  :

Utusan resmi dari pihak orang tua yang meminang ditujukan kepada orang tua yang dipinang, sebab di dalam perkawinan, orang tua dan keluargalah yang berwenang.

Setelah dijumpai kata sepakat diantara kedua belah pihak, dibuatkan janji sebagai tanda telah bertunangan.

Ikatan ini dinyatakan dengan menyerahkan benda dan benda itu dinilai/mempunyai nilai yang tinggi.

-     Nias                       :           Bobo nibu

-     Jawa                     :           Panjer, peningset

-     Sunda                    :           Panacane

-     Aceh                      :           Tanda Kongnarik

-     sulawesi selatan    :           Passikkob

Diwaktu perkawinan dilangsungkan, pihak laki2 menyerahkan pemberian lagi untuk mempelai wanita, ada yang berupa uang/barang. Kalau pada masyarakat islam disebut mas kawin.

b.    Kawin kerja

Bagi pemuda yang tidak sanggup untuk membayar mahar/mas kawin/uang jujur sekaligus dapat mengasurnya dan bekerja pada mertuanya (kawin kerja/kawin jasa). Anak yang lahir di dalam masa hutang yang belum dilunasi berada dibawah kekuasaan mertua sampai hutang lunas sesuai janji.

Ex  :

Pada zaman nabi Musa, di batak disebut mandinding, di bali disebut numngunt.

Suami tidak mempunyai hak untuk membawa istrinya ke tempat keluarganya, jadi mereka tinggal di rumah orang tua istrinya.

c.    Kawin darurat

Untuk menjaga jangan sampai mendapat malu/agar anak dalam kandungan dari seorang wanita yang tidak bersuami ada laki2 yang mau mengaku sebagai ayahnya, maka dikawinkanlah mereka.

Laki2 tadi dipergunakan untukmenjaga nama baik keluarga yang bersangkutan dan tidak mempunyai hubungan gelap dengan calon istrinya yang telah hamil itu

Ex  :  di jawa disebut nikah tambel atau tambelan

d.    Kawin meminjam jago

Dalam masyarakat patrilineal, anak laki2 diperlukan untuk meneruskan keturunan dll. Keluarga dalam kalangan ini kalau tidak punya keturunan laki2 akan berusaha untuk memperolehnya.

Anaknya perempuan, dikawinkan dengan seorang pemuda dengan perjanjian bahwa nanti anak yang akan lahir bukan masuk klen bapak anak itu, tapi masuk klen neneknya yang mengingini keturunan laki2

Perkawinan pemasukan ini, menantu memasuki klen istrinya berbagai ragam caranya. Dengan meminjam jago, di sumsel suami tidak memasuki klen istrinya hanya anak yang lahir guna meneruskan keturunan.

Pada perkawinan ini, anak, menantu menjadi anggota family mendapat harta pusaka yang nantinya akan meneruskan kepada anaknya.

Pada perkawinan ini, dimana menantu punya tugas untuk mengurusnharta untuk istri dan anak walaupun ia dimasukkan ke dalam famili mertuanya.

-     Sumsel      :           semendo ambol anak, nangkon, campur sumbai

-     Ambon      :           kawin ambil piara

-     Gayo         :           Anggam

-     Bali                        :           Nyeburin

Perkawinan ini sama dengan kawin kerja dimana menantu tinggal dirumah istrinya dan uang jujur tidak diperlukan.

e.    Kawin Lari

Sebelum perkawinan terjadi, pemuda melarikan calon istrinya yang sebelumnya antara kedua calon telah ada permufakatan. Halini dilakukan biasanya untuk menghindarkan aturan2 adat yang tidak mungkin terpenuhi

Ex  :

Uang jemputan

Setelah calon istri yang dilarikan itu diserahkan kepada keluarga secara baik, maka pemuda itu melaporkan perbuatannya ke calon mertuannya dan calon mertua telah lebih dahulu memperkirakan hal ini akan terjadi.

f.     Kawin Gantung

Perkawinan dengan upacar peresmiannya tidak serentak, ditunggu suatu masa yang telah ditentukan terlebih dahulu.

Setelah perkawinan dilaksanakan secara agam islam, kedua suami istri belum tinggal serumah, baru mereka tinggal serumah setelah perkawinan diresmikan menurut adapt.

g.    Kawin Paksa

Perkawinan berlangsung dengan memaksa calon suami yang telah melakukan perbuatan yang tidak senonoh yang melakukan anak keluarga.

Perkawinan ini dilangsungkan dengan memberikan tekanan pada pihak pemuda.

h.    Kawin Ganti tikar

Jika salah seorang dari suami istri meninggal dunia, yang masih hidup mencari penggantinya di kalangan keluarga yang meninggal, biasanya saudara dari yang meninggal.

MAMAK KEPALA WARIS

Di Minang kabau sesuatu lingkungan kekeluargaan (sapariuk), yang terdiri dari beberapa cabang (jurai) merupakan organisasi tersendiri dengan kepalanya sendiri.

Kepala tersebut diambil dari keluarga itu sendiri. Kepala dari suatu jurai dinamakan mamak kepala waris/tungganal (seseorang laki2 tertua dalam jurai itu)

Segala sesuatunya dikalangan jurai berjalan dengan pimpinan mamak kepala waris Misal nya  :

-      Mendirikan rumah gadang.

-      Mencarikan jodoh untuk kemenakannya

-      Dll

Keluarga yang tidak mempunyai laki2 yang dapat dijadikan mamak kepala waris tugas itu dilaksanakan oleh pengulu andika.

Pengadilan Padang tanggal 1 juli 1933 didaerah hokum Batusangkar dan Sawahlunto berlaku peraturan orang laki2 tertua jadi mamak kepala waris.

ADOPSI

            Memasukkan seseorang dalam lingkungan kelurga serta memperlakukan dia serupa dengan anggota keluarga sendiri, jadi sama/serupa dengan yang berhubungan darah. Kedudukannya dalam keluarga dari segi hak dan kewajiban tidak ada bedanya dengan keluarga lain.

Dalam adapt pengambilan anak tersebut biasanya dilakukan upacara adapt dan dibayar sejumlah uang atau benda berharga dan sejak saat itu anak yang bersangkuat masuk menjadi anak dari orang yang mengangkatnya. Serta anak tersebut punya kedudukan sebagai anak kandung dari orang tersebut.

           

ANAK ANGKAT

            Dalam keluarga jawa/sunda kedudukan anak angkat berbeda dari kedudukaan anak angkat dari keluarga lain. Di jawa pengangkatan anak tidak memutuskan pertalian keluarga antara anak yang diangkat dan orang tuanya sendiri. Dia hidup ditengah2 keluarga orang tua angkatnya tidak berkedudukan sebagai anak kandung

Di jawa biasanya anak yang akan diangkat diambil dari lingkungan keluarganya dan alas an untuk mengangkat anak adalah  :

  1. Untuk memperkuat pertalian kekeluargaan dengan orang tuanya anak yang diangkat.
  2. Dilandasi oleh rasa belas kasihan terhadap anak yang diangkat.
  3. Adanya kepercayaan apabila kita mengangkat anak (bagi yang belum punya anak/sulit punya anak) maka nanti akan mudah mendapat anak.
  4. Untuk membantu dirumah.

PERCERAIAN

Adalah suatu hal yang tidak diinginkan tai terjadi, dengan terjadinya perceraian maka hubungan kekeluargaan yang selama ini baik menjadi rusak.

Alasan-alasan perceraian itu antara lain  :

  1. Tidak memperoleh keturunan.
  2. Salah seorang melakukan perzinahan
  3. Suami bertindak kasar kepada istri
  4. Adanya unsure ketidaksenangan dari salah satu keluarga
  5. dll

Pemeliharaan Anak

DI Minang kabau apabila terjadi perceraian maka pemeliharaan terhadap anak diberikan pada ibunya. Sebaliknya di daerah patrilineal, pemeliharaan anak diserahkan kepada keluarga laki2/suami.

HARTA PERKAWINAN

Hidup bersama yang ditimbulkan oleh perkawinan membawa mereka kea rah pencarian harta, harta yang didapat selama dalam perkawinan dinamakan harta perkawinan.

Harta yang timbul selama dalam perkawinan dinamakan harta perkawinan, ke dalam harta perkawinan tidak dapat dimasukkan harta pembawaan diwaktu perkawinan mungkin merupakan pemberian dari pihak keluarga pada anggota keluarga yang akan kawin tersebut

Selama dalam perkawinan harta dapat bertambah karena ada keluarga yang meninggal dan kita sebagai ahli warisnya

Harta pusaka tetap menjadi harta pribadi dari istri/suami yang mendapat warisan itu biarpun hasilnya sama2 dinikamati.

Selain dari itu kemungkinan masing2 mempunyai pencarian, suami bekerja, istri mempunyai pekerjaan yang hsilnya menjadi milik pribadi yang berusaha.

Harta perkawinan adalah seluruh harta yang diperoleh selama dalam perkawinan sebagai hasil usaha mereka bersama.

Sekiranya terjadi perceraian, seluruh harta yang ada dikelompokkan menurut yang tersebut diatas agar dapat ditentukan siapa yang berhak memiliki dan menguasainya

Harta pusaka tetap menjadi harta yang pribadi bagi yang berhak dan tidak dibagi kalau ada perceraian.

Pembagian harta Pusako/perkawinan

  1. Harta Pusaka
  2. Harta perkawinan
  3. Harta pencarian
  4. Harta Bersama

Dengan kematianpun harta warisan tidak bisa dibagi tapi dikembalikan kepada keluarga si mati.

Harta pembawaan tetap menjadi kepunyaannya diwaktu perkawinan begitu juga pemberian dari keluarganya kecuali benda2 hadiah yang nilainya biasa saja dianggap sebagai pemberian untuk kedua pengantin

Tanah pauseang, pemberian untuk anak perempuan di Batak menjadi kepunyaan suami istri tetapi dalam pemindahan hak tetap mengadakan pemufakatan terlebih dahulu denga keluarga pihak istri. Jadi pihak keluarga istri tetap berhak untuk memperhatikan penggunaan tanah itu dan akan diteruskan oleh keturunan suami isteri itu.

Harta pencarian, kekayaan yang diperoleh sendiri oleh suami istri dan menjadi milik mereka masing2 yang dapat mereka gunakan secara bebas. Sekiranya pemilik meninggal dunia, harta ini menjadi warisan dan akan dibagi setelah utang dilunaskan. Harta pencarian ini hasilnya dapat dinikmati bersama.

Ex  :

Pada masyaraklat sunda yang dikenal dengan sebutan kawin nyalindung ka gelung (berselindung di balik konde) yaitu seorang wanita kaya bersuami pria miskin. Suami istri dapat menikmatinya tapi pemiliknya tetap istri.

            Hukum adapt hakekatnya menghendaki terpisahnya kekayaan suami dan istri tapi di berbagai daerah ada kemungkinan sebagian kekayaan itu tercampur jadi kekayaan bersama. Barang2 semacam ini dinamakan  :

-     Harta Suarang                              :           Minang kabau

-     Barang perpanjangan                   :           Kalimantan

-     Cap Kara                                       :           sulsel, Minahasa, Makasar

-     Gono gini                                       :           Jawa tengah, jawa timur

-     Guna Kaya                                                :           Jawa Barat.

SAPIKUL SAGENDANG

Pembagian harta perkawinan oleh karena terjadinya perceraian di berbagai daerah Hindia Belanda (Indonesia) seolah2 mengikuti peraturan dalam hokum Islam, dikatakan seolah2 karena para sarjana (ahli hokum) tidak sependapat tentang itu, karena fakta dilapangan memang tidak mengikuti peraturan di dalam hokum Islam khususnya yang beragama non Islam. Diantaranya adalah Lerhant yang mengungkapkan bahwa anggapan pembagian harta warisan tersebut berasal dari hokum Islam harus ditolak karena ada daerah yang Islam tidak berpengaruh. Pelaksanaan perkawinan dengan istilah sapikul sagendang laki2 nanggung anak asuhan, sasuhun serambat (suami 2X mendapat bagian Istri).

Harta di bagi 3 yaitu  :

-      2/3 untuk suami.

-      1/3 untuk istri

-…………………….

Suami mendapat sepikulan sedangkan istri segendangan, hasil karya suami melebihi hasil kerja istri.

Ketentuan ini sudah mulai ditinggalkan seperti kasus bok sodro alias sarifah  :

  1. Putusan PN Bojonegoro ( 5 Maret 1951 )

Menurut hokum adapt di jawa, istri bukanlah ahli waris dari mendiang suaminya. Istri berhak atas 1/3 dari harta gono gini.

Menetapkan bahwa barang2 tersebut dalam surat gugat menjadi harta gono gini peninggalannya mendiang Sudomo alias wagio yang belum dibagi oleh ahli waris dan yang diperoleh dari perkawinan tergugat I (bok sodro alias sarifah)

Pengadilan memutuskan bahwa dari barang2 tersebut diatas 1/3 jatuh ke tergugat I, bagiannya sendiri di dalam harta gono gini.

  1. Keputusan PT.Surabaya ( 27 Desember 1955 )

Menuatkan putusan PN Bojonegoro yakni menetapkan bagian bagi tergugat I adalah 1/3 bagian.

  1. Keputusan MA ( 11 Februari 1959 )

Tidak lah tepat pertimbangan Yudex Facti (PN dan PT) bahwa seorang janda harus menerima hanya 1/3 bagian dari harta gono gini, oleh karena kalangan masyarakat di Jawa Tengah sudah lama makin meresap perasaan yang dipandang adil berdasarkan sama2 ikut sertanya para wanita dalam perjuangan2 nasional bahwa seorang janda wajar mendapat ½ bagian dari harta gono gini

Hal ini telah menjadi pertumbuhan hokum adapt di Jawa Tengah

HARTA WARISAN

            Hokum warisan mempunyai hubungan yang erat dengan susunan kekeluargaan serta benda yang akan diwariskan.

            Pada masyarakat Parental, semua harta kepunyaan orang tua diwariskan kepada anak dengan bagian yang sama tanpa ada perbedaan antara anak laki2 dan perempuan, begitu juga pembagian anak sulung dngan anak bungsu sama jumlahnya.

            Kesulitan tentang pembagian harta warisan tidak akan timbul kalau sepasang suami istri yang salah seorang telah meninggal itu punya keturunan. Orang tua yang masih hidup menjaga dan menikmati hasil harta warisan yang akan diteruskan oleh keturunan.

            Persengketaan tentang pembagian harta warisan akan muncul antar anak dengan ibu tirinya. Dalam hal ini diperlukan memisahkan harta benda ke dalam golongan tertentu

            Menurut putusan MA tadi, harta pencarian bersama (gono gini) sebagian diserahkan kepada yang masih hidup dan sisanya menjadi hak milik ahli waris.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

  1. ……………….
  2. Seorang waris tidak wajib untuk mempertahankan harta warisan itu apa adanya (tidak dibagi) dan setiap waris berhak menuntut setiap waktu agar harta warisan itu dibagi.
  3. Apabila orang yang meninggal itu memberikan sesuatu barang dari hartanya semasa hidupnya kepada seorang/beberapa orang anaknya maka pemberian itu akan diperhitungkan sewaktu harta warisan akan dibagi oleh para ahli waris

END Catatan surya

Star Catatan Lola

  1. Harta warisan tidak di bagi2 selama masih perlu untuk penghidupannya (janda dan anak2nya)

KEPUTUSAN MA

            Keputusan MA 24 Juni 1959 menurut hokum adapt seorang janda yang memegang barang2 yang merupakan gono gini dari janda itu dan almarhum suaminya tidak dapat diganggu gugat tentang barang2 itu oleh ahli waris almarhum suaminya, selama janda itu masih hidup dan tidak kawin lagi.

KEPUTUSAN MA 29 OCT 1958 (HUKUM ADAT WARISAN)

            Dalam hal seorang suami meninggal dunia dengan meninggalkan seorang janda tanpa anak, sedang ada barang gono gini maka janda itu berhak menguasai barang-barang itu seluruhnya, tanpa perlu mempertimbangkan tentang cukup atau tidak cukup nya barang2 itu untuk hidup janda.

            Pada masyarakat Ptrilineal harta tetap berada di kalangan keluarga pihak laki2. Anak laki2 yang dapat menjadi ahli waris. Anak perempuan dan janda tidak mendapat pembagian di dalam warisan.

            Supaya anak perempuan mendapat bagian juga dari harta warisan maka di waktu dia dikawinkan diberilah dia sebidang tanah sebagai harta bawaan atau barang2 lain, harta bawaan disebut Pauseng, setelah dia dikaruniai anak oleh Allah oleh orang tua diserahkan lagi sebidang tanah kepada anak perempuannya itu namun sekarang telah terjadi perubahan anak dan janda mendapat harta warisan.

KEPUTUSAN PT MEDAN 23 APRIL 1957 TENTANG HUKUM ADAT WARISAN DI DAERAH BATAK.

            Menurut hokum adapt di daerah batak seorang janda perempuan tidak dapat mewarisi tanah2 yang ditinggalkan suaminya tetapi dapat menuntut tetap dapat menikmati tanah2 yang ditinggalkan suaminya itu selama harta itu diperlukan buat penghidupan nya yang melebihi keperluan hidupnya tidak dapat dituntut. Putusan PT Medan ini di kuatkan oleh MA dengan putusan tgl 15 Oct 1958.

            Pada masyarakat Matrilineal orang laki2 tidak mendapat bagian di dalam warisan, untuk mengatasi hal ini atas kemufakatan pihak keluarga yang laki2 diberikan harta/sebidang tanah dan pemberian itu waktunya tidak ditentukan.

Di Minangkabau harta pusaka dibagi atas 3 bagian  :

  1. Harta pusaka

Yang terbagi dalam 2 bagian  :

    1. Pusako tinggi (tambilang Basi)

Merupakan harta pusaka keluarga yang turun temurun dari generasi ke generasi berasal dari nenek moyang, harta ini tetap kepunyaan bersama dari keluarga, setiap anggota mempunyai hak pakai

    1. Pusako Randah (tambilang ameh)

Merupakan harta pencarian satu generasi lebih dahulu dari yang menjadi ahli waris juga menjadi harta keluarga.

  1. Harta Pencarian

Yaitu kekayaan yang diperoleh karena usaha sendiri

Seperti  :  berdagang, bertani

Dan menjadikan milik perseorangan, pemilik bebas menggunakannya, setelah dia meninggal jadi pusako rendah

  1. Harta Suatang

Yaitu harta pencarian bersama selama menjadi suami istri. Jika terjadi perceraian di bagi 2 dan jika salah seorang meninggal bagian si mati diserahkan pada keluarganya (dibagi menurut hokum islam).

Harta pencarian sesudah meninggal suami jatuh kepada anak dan istri hal ini ditegaskan dalam kasus harta peninggalan dr.Muchtar (pegawai KPM).

Kejadian nya sbb :

Diwaktu menjalani cutinya dr.Ahmad Muchtar meninggal dunia dikampungnya koto gadang (Bukittinggi) pada tgl 29 sept 1926, sebagai dr yang bekerja pada perusahaan minyak BPM dia meninggalkan dana persediaan berupa sejumlah uang dan yang disimpan oleh perusahaan tersebut, berdasarkan hokum matrelinial yang berlaku mahmud gelar sampono sutan dan pasha sebagai keluarga yang terdekat di dalam jurainya menuntut supaya uang tersebut diserahkan kepada mereka (sebagai ahli waris yang berhak menerima )

Janda dr A.muchtar berpendapat bahwa dia beserta ke 7 anaknya yang dibawah umur itulah yang menjadi ahli waris dengan mengemukakan alas an  :

  1. Hukum keibuan hanya berlaku terhadap harta pusaka yang diterima dari generasi terdahulu.
  2. Harta pencarian jatuh kepada janda kepada ank2 karena diperoleh dimasa perkawinan
  3. mahmud adalah keluarga yang terlalu jauh (derajat ke 7 ) untuk dapat harta itu
  4. dr. A muchtar pada amanahnya hari selasa tgl 14 sep 1926 telah menentukan bahwa semua hartanya diserahkan kepada dia (istri, sebagai ibu dari anak2nya).

Terhar dalam suratnya tgl 14 april 1927 kepada perusahaan minyak BPM di jatinegara menegaskan pendiriannya sebagai berikut  :

Berdasarkan keterangan diatas saja tidak disangsikan lagi (dapat diterima) menjelaskan pendirian saya  :

Bahwa tidak ada yang lain berhak dari anak2 dr. Mochtar dan istrinya atas uang yang disimpan pada perusahaan tuan itu dan bahwa setiap hakim yang mempunyai tugas melaksanakan hokum adapt dan dengan sungguh2 memperhatikan perkembangan masyarakat dan istimewa berkenaan persoalan pribadi, keseluruhan harta pencarian dari dr muchtar itu diserahkan kepada anak2 dan istrinya.

HUKUM TANAH

Perbedaan tanah pada UUPA dengan Hukum adapt terletak pada   :

“Hukum adapt tanah digadaikan dalam UUPA gadai hanya boleh untuk benda bergerak”.

Kedudukan dalam hokum adapt sangat penting

Ada 2 hal yang menyebabkan tanah itu memiliki kdeududkan yang sangat penting dalam hokum adapt yaitu  :

  1. Karena sifatnya

Hal ini dilihat dengan kenyataan tanah itu bersifat tetap tidak pernah berobah bahkan nilainya lebih menguntungkan dari sebelumnya.

  1. Karena Fakta
    1. sudah merupakan kenyataan bahwa tanah itu : merupakan tempat tinggal persekutuan
    2. Memberikan penghidupan kepada persekutuan

Ex  :  ladang, sawah dll

    1. Merupakan tempat dimana warga persekutuan yang meninggal dunia dikebumikan
    2. Merupakan tempat tinggal pula bagi roh para leluhur persekutuan sebagai pelindung.

Hak persekutuan atas tanah

Mengingat fakta tersebut diatas (fakta dan sifat) hubungan persekutuan terhadap tanah yang didudukinya adalah sangat erat sekali dan bersifat religius megic, hubungan yang erat dan bersifat religius magic ini menyebabkan persekutuan memperoleh hak untuk menguasai tanah dimaksud, memanfaatkan tanah itu, memungut hasil dari tumbuh2an yang hidup diatas tanah itu juga berburu terhadap binatang2 yang hidup di sana. Hak persekutuan atas tanah ini disebut Hak pertuanan atau hak ulayat. Menurut van volen hoven ini yang disebut beschikking recht. antara hak persekutuan ini (hak ulayat) dan hak para warganya masing2 (hak individu) ada hubungan timbale balik yang saling mengisi. Hubungan timbale balik ini di umpamakan dengan istilah mengembang dan megempis maksudnya kalau pada hak ulayat itu terlihat kekuasaan persekutuan lebih dominant maka tetap lah dia merupakan hak ulayat tetapi sebaliknya apabila hubungan individu dengan tanah ulayat itu dari hari ke hari makin erat maka hilanglah hak persekutuan atas tanah ulayat tadi.

Yang menjadi objek hak ulayat adalah  :

  1. Tanah atau daratan
  2. Air
  3. Tumbuh2an yang hidup secara liar
  4. Binatang yang hidup secara liar

Cara persekutuan dan mempertahankan Hak ulayatnya

  1. Persekutuan berusaha meletakkan batas2 disekeliling wilayah kekuasaan ituu.
  2. Menunjuk pejabat tertentu yang khusus bertugas mengawasi hak ulayat tadi pejabat ini disebut Janning (minangkabau), tete nusah (minahasa), kepala kewang (ambon), lelimpis lembukit (………..Bali).

Dan dalam perkembangannya dimintakan surat kepada ketua kampong atau kepada pemerintahan daerah. Hak ulayat dalam bentuk dasarnya adalah suatu hak daripada persekutuan atas tanah yang didiami, sedangkan pelaksanaannya di lakukan oleh persekutuan itu sendiri atas nama persekutuan.

Hak perseorangan atas tanah

Hak perseorangan atas tanah dibatasi oleh hak ulayat, sebagai seorang warga persekutuan maka tiap individu mempunyai hak untuk  :

1.                                        mengumpulkan hasil2 hutan seperti dammar dan lain sebagainya.

2.                                        memburu binatang liar yang hidup diwilayah persekutuan

3.                                        mengambil hasil dari pohon2 yang tumbuh liar

4.                                        membuka……. Dan kemudian mengerjakan …..terus menerus

5.                                        mengusahakan pengurus selanjutnya suatu………………

Transaksi2 tanah

Untuk sekedar mengadakan pemisah yang tegas maka hak ulayat dan berbagai hak perseorangan atas tanah yang biasanya disebut pula hokum tanah yang tidak bergerak, sedangkan transaksi2 tanah dimasukkan dalam golongan hokum tanah yang bergerak dalam hokum adapt dikenal 2 macam transaksi tanah yaitu  :

  1. perbuatan hokum sepihak

Contoh  :

a.   Pendirian suatu desa.

b.   Pembukaan tanah oleh warga persekutuan

  1. Perbuatan hokum 2 pihak

Inti dari pada transaksi ini adalah penyerahan tanah dengan disertai dengan pembayaran kontan dari pihak lain pada saat itu juga dalam hokum tanah perbuatan hokum ini disebut transaksi jual, dijawa disebut adol atau sade

Transaksi jual ini menurut isinya dapat dibedakan dalam 3 macam  :

a.   Penyerahan tanah dengan pembayaran kontan disertai ketentuan bahwa yang menyerahkan tanah mempunyai hak mengambil kembali tanah itu dengan pembayaran uang yang sama jumlahnya. Hal ini disebut menggadai (Minangkabau), ngajual gade (Sunda) dan menjual gadai (riau dan jambi).

b.    Penyerahan tanah dan pembayaran kontan tanpa syarat bahasa jawanya adol plas, menjual jada (Kalimantan).

c.    Penyerahan tanah dengan pembayaran kontan disertai perjanjian bahwa apabila kemudian tidak ada perbuatan hokum lain sesudah 1, 2,3 atau beberapa kali panen tanah itu kembali lagi kepada pemilik tanah semula disebut menjual tahunan atau Adol oyodan.

Transaksi ini supaya merupakan perbuatan hokum yang syah artinya agar mendapat perlindungan hokum wajib dilakukan dengan bantuan kepala persekutuan.

Dengan demikian perbuatan tersebut menjadi terang. Kepala persekutuan biasanya menerima uang saksi atau Pago2 kalau transaksi tersebut dilakukan tanpa sepengatuan kepala persekutuan maka transaksi dimaksud tidak diakui oleh hokum adapt dan oleh karenanya pihak ketiga tidak terikat olehnya dan oleh umum (masyarakat) sipenerima tanah (hak baru) tidak diakui haknya atas tanah yang bersangkutan, dan perbuatan tersebut dianggap perbuatan yang tidak terang.

Jenis2 Hak atas tanah  :

Istilah yang dipergunakan 1 daerah dengan daerah lain mungkin saja berbeda dan ada yang sama yaitu  :

  1. Hak milik

Yang menjadi pemilik dari tanah dapat melakukan transaksi seperti menggadaikan, menjual, meariskan dll di dalam hal2 yang telah ditentukan yang mungkin :

    1. Hak milik terkekang.

Dimana kekuasaan persekutuan masih kuat, pemilik dapat melaksanakan haknya di dalam wbatas2 yang diizinkan saja.

    1. Hak milik bebas

Pemilik lebih leluasa menggunakan haknya karena kekuasaan persekutuan telah lemah sedangkan pemilik lebih kuat jadi lebih berkuasa menentukan kehendak atas tanahnya

  1. Tanah bengkok

Adalah tanah pertanian yang jumlahnya Cuma sebidang yang dikhususkan untuk seseorang yang memegang jabatan pada persekutuan sebagai penghargaan kepadanya, di batak dinamakan Saba nan bolak, galung arajang (Sulawesi selatan), dudun dati raja (Ambon), Bukti (Bali), tegal jabatan (jabatan), tanah abuan (Minangkabau) tanah itu tetap diuntukkan kepadanya selama dia memegang jabatannya biasanya yang mengerjakan tanah itu adalah anggota persekutuan secara gotong royong dan hasil pengolahan tanah tadi di antarkan ke lumbung penyimpanannya.

  1. Hak mengolah

Ialah hak untuk membuka tanah, mengolah dan menanaminya dan mempergunakan hasilnya guna keperluan sendiri atau keluarga, hak ini tidak sama bermacam ragam seperti

  1. Hak menikmati

Yaitu mengambil hasil hutan, hasil buruan, hasil sungai tau laut. Hak ini dapat diserahkan kepada orang lain yang bukan termasuk ke dalam anggota persekutuan tetapi bagi mereka hak ini tidak dapat menimbulkan hak milik.

  1. Hak wewenang pilih

Yaitu hak untuk meneruskan pengusahaan sebidang tanah yang telah diolah sendiri.

Jika tanah itu ditinggalkan atau ditelantarkan sehingga tanda2 atau bekas2 pengolahan tidak kelihatan lagi sudah menjadi hutan belukar haknya lepas dan tanah dapat dikerjakan oleh anggota lain.

           

  1. Hak wenang beli

Yaitu memberikan keistimewaan kepada pemilik tanah yang bersebelahan atau famili terdekat untuk memberi tanah yang akan dijual, kalau hak ini tidak dipergunakan barulah pemilik tanah diperkenankan menjual ke pihak lain

  1. Hak pakai

Ialah untuk menggunakan harta kepunyaan bersama oleh anggota persekutuan. Harta pusaka (harta ini tidak boleh dibagi2 tetapi anggotanya mempunyai hak pakai.         

  1. Jual gadai

Istilah jual gadai antara lain  :

-     Minang kabau       :           menggadai

-     Jawa                     :           adol sende

-     Sunda                    :           Ngade/ngajual akad

-     Tapanuli                :           Dondon

Jual gadai maksudnya memindahkan hak atas tanah dimana yang menerima gadai (yang meminjamkan uang), berhak mengolah, mengambil hasil, menguasai tanah yang digadaikan, sampai ditebusi kembali oleh pemberi gadai, bahkan penerima gadai berhak memindahkan gadainya kepada pihak lain dan biasanya atas seizin pemberi gadai.

Pemegang gadai/penerima gadai tidak boleh menjual tanah itu, dan juga si pemberi gadai setiap waktu boleh menebusi tanah yang digadaikannya. Tapi minimal gadai itu boleh ditebusi setelah satu kali panen.

  1. Jual lepas

Yaitu perpindahan tanah untuk selama2nya biasanya di dalam jual lepas ini diperlukan bantuan dari pamong desa dan pamong desa itu kadang kalanya bertindak sebagai saksi dan dia pun menerima uang.

  1. Jual Tahunan

Yaitu perpindahan tanah dari si pemilik untuk sementara waktu untuk mana dia menerima sejumlah uang setelah waktu yang ditentukan tersebut, habis tanah dikembalikan kepada pemiliknya dan pemilik tidak perlu mengembalikan uang jualannya.

  1. Hibbah

Hal ini biasanya dilakukan diwaktu terjadinya perkawinan anak perempuan sebagai hadiah sebab anak perempuan menurut sistim patrilinial setelah menikah meninggalkan rumah orang tuanya dan berpindah ke rumah suaminya.

  1. Wakaf

Ini adalah istilah yang diambil dari hukum Islam dan hal ini baru timbul/ada setelah Islam masuk ke Minangkabau. Wakaf adalah sebagian dari tanah yang dipergunakan untuk keperluan bersama dimana dilakukan upacara keagamaan atau usaha lain yang sehubungan dengan itu.

Misal  :  rumah ibadat

  1. Belah Pinang

Suatu perjanjian di mana pemilik menyerahkan tanahnya untuk dikerjakan oleh orang lain dan hasilnya akan dibagi bersama .

  1. Jaminan

Yaitu suatu persetujuan atas hutang piutang atau akibat dari itu dimana ditunjukkan tanah tertentu sebagai jaminan.

·         Bali                        :           Mukantah

·         Batak                     :           Tahan

·         Jawa                     :           tanggungan