Arsip untuk ‘semester 1’ Kategori

Ilmu Negara

Posted: 23/04/2011 in semester 1

Bab I

PENGERTIAN ILMU NEGARA

Ilmu negara adalah

Secara umum ilmu negara adalah ilmu yang mempelajari persoalan serta pengertian-pengetian umum yang biasa terdapat pada setiap negara. Yaitu asal mula, perkembangan, bentuk, tujuan serta lenyapnya suatu negara.

Pengertian ilmu negara menurut beberapa sarjana.

1.     Mr.r.kranenburg.

Ilmu yang mempelajari negara pada umumnya, yaitu mengenai lahir dan timbulnya, sifat dan hakikat,, bentuk dan tujuan serta lenyapnya atau tenggelamnya negara.

2.     C.f strong.

Ilmu yang mempelajari struktur pemerintahan yang merupakan ‘political community’ yaitu suatu pelajaran tentang masyarakat yang dipandang dari sudut tertentu.

Hubungan ilmu negara dengan ilmu-ilmu yang lain yaitu htn (hukum tata negara) dan han (hukum administrasi negara) hal ini disebabkan  :

1.   Mempunyai kesamaan.

Kesamaan dari ketiga ilmu tersebut terletak dari obyeknya yaitu negara.

2. Mempunyai perbedaan.

A.   Perbedaan sifat :

      ilmu negara :  abstrak, umum, universal.

            htn dan han :  kongkrit.

  1. Perbedaan pengertian.

Ilmu Negara       :           tidak terikat  waktu, tempat dan keadaan.

Htn dan han      :           terikat tempat, waktu dan keadaan tertentu.

Bab II

Unsur-unsur negara.

Negara merupakan suatu organisasi dalam masyarakat yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu yang disebut unsur negara.

Unsur-unsur pokok negara ada 3  yaitu :

  1. Rakyat.
  2. Wilayah.
  3. Pemerintah berdaulat.

Menurut konvensi monte vidia tahun 1933 unsur negara menjadi 5 yaitu :

1.     Rakyat.

      sejumlah individu yang hidup di suatu tempat tertentu.

2.     Wilayah.

      tempat dimana rakyat itu berada.

      batasan  wilayah  terdiri  dari :

a.   Darat

Perbatasan wilayah darat bisa berbentuk perbatasan alam atau perbatasan buatan.

b.   Laut.

Wilayah dalam bentuk perairan di indonesia dulu sejauh tembakan meriam  kurang lebih 3 mil, saat ini berubah menjadi 12 mil.

c.   Udara.

Batasannya berada tepat di atas wilayah  darat dan laut dari negara tersebut, tapi perkembangan selanjutnya tergantung kepentingannya.

3.     Pemerintah berdaulat.

Kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi dalam suatu negara untuk menetapkan undang-undang dan peraturan-peraturan tersebut.

Dalam suatu pemerintahan ada 2 kedaulatan yaitu :

a.   Kedaulatan ke dalam.

      mempunyai wibawa untuk mengatur masyarakatnya.

b.   Kedaulatn keluar.

Kedudukan suatu negara di pandang sederajat kedudukan nya dengan negara lain.

Unsur-unsur kedaulatan.

1)   Permanent (tetap).

Kedaulatan tetap ada sepanjang negara itu ada, meski pemegang kekuasaan telah berganti.

2)   Absolut.

Kedaulatan adalah kekuasaan yang paling tinggi di dalam suatu negara.

3)   Tidak terbagi.

      kedaulatan mutlak yang tidak terbagi.                          

      contoh  :   

      walau punya dubes tapi kedaulatan tetap di negara tersebut kecuali, wilayah convensional yaitu wilayah suatu negara dimana diakui sebagai daerah kekuasaan suatu negara meskipun daerah tersebut berada di wilayah negara lain.

4)   Tidak terbatas.

      kedaulatan mencakup semua yang berada dalam wilayah yang bersangkutan.

Pengertian kedaulatan menurut beberapa sarjana :

1.     Friedman.

Dalam bukunya legal theory  mengatakan bahwa kedaulatan adalah kekuasaan tunggal dan merupakan kekuasaan tertinggi yang berhak membuat hukum dalam daerah kekuasaannya.

2.     G.s diponolo.

a.   Arti luas.

pemerintah adalah keseluruhan dari badan pengurus yang menjalankan tugas  negara dari pusat sampai ke pelosik-pelosik daerah.

b.    Arti sempit.

pemerintah dipegang oleh satu orang atau lebih yamg mempunyai peranan pimpinan yang menentukan dalam pelaksanaan tugas negara.

4.   Kesanggupan berhubungan dengan negara lain.

Merupakan suatu tuntutan keharusan untuk bisa berhubungan dengan negara lain.

5.   Pengakuan.

a.   Defakto.

Pengakuan tentang fakta, adanya suatu negara diakui minimal mempunyai  3 unsur pokok.

b.    De yuro.

Pengakuan bersifat yuridis  yaitu  pengakuan secara hukum.

Ad  :

  • Unsur negara no 1 s/d 3 adalah unsur pokok.
  • unsur negara no 1 s/d 4 adalah unsur konstitutif  (mutlak).
  • unsur negara no 5 adalah unsur deklaratif (pengakuan).

Bab III

TUJUAN DAN  FUNGSI NEGARA

Tujuan dan fungsi negara sangat erat kaitannya, tujuan negara akan tercapai  jika negara berfungsi, begitu juga sebaliknya negara akn berfungsi jika mempunyai tujuan.

Tujuan negara menurut beberapa ahli/ sarjana

  1. Roger.h.soltou

Tujuan negara ialah memungkinkan rakyat berkembang serta berkarya sebebas mungkin.

  1. Shang yang / lord sang.

Pertentangan pemerintah dengan rakyat, kalau pemerintah ingin kuat rakyat harus dilemahkan dengan cara rakyat tidak boleh cukup makan serta kebutuhan lainnya, kebudayaan tidak boleh dikembangkan karena berakibat rakyat  jadi cerdik dan hal ini merupakan ancaman bagi pemerintahan.

  1. Immanuel kant.

Negara menjamin kedudukan hukum individ, penguasa tidak dapat bertindak seweng-wenang karena penguasa dan rakyat  sama tunduk pada hukum.

  1. Dante.

Kekuasaan berpusat  pada satu orang , kekuasaan hanya  alat belaka sampai tujuan yang lebih tinggi tercapai yakni ketertiban, keamanan dan kebahagiaan.

Bab IV

Zaman yunani

Beberapa sarjana dari zaman yunani yaitu :

1.     Socrates.

Ajaran socrates ini dianggap membahayakan, karena dianggap merusak alam pikiran manusia. Kemudian socrates dihukum mati dengan dipaksa meminum racun . Socrates tidak meninggalkan apa-apa baik tulisan yang sudah dibukukan maupun yang masih berupa tulisan tangan.

a.   Asal mula negara

      berpangkal pada pekerti manusia, tugas negara menciptakan hukum yang harus di lakukan penguasa, dipilih rakyat. Pemikiran socrates ini di namakan demokrasi.

b.   Bentuk negara

      mula-mula bentuk negara hanya merupakan benteng di sebuah bukit, makin lama makin di perkuat, sebagian orang ikut bergabung untuk mencari perlindungan, dengan makin banyaknya orang yang datang ke benteng itu untuk untuk bergabung hingga terjadilah negara kota atau negara polis.

Dalam masa yunani kuno ini  sudah dapat di laksanakan suatu sistim pemerintahan demokrasi. Yang dimaksud demokrasi disini adalah demokrasi  langsung. Hal ini di sebabkan  :

1)     Negara yunani pada waktu itu masih kecil, masih merupakan negara kota.

2)     Persoalan dalam negara tidak rumit, karena jumlah warga masih sedikit.

3)     Setiap warga negara kecuali (bayi, sakit ingatan, budak belian) adalah negara minded, selalu memikirkan tentang penguasa negara, cara memerintah dan sebagainya.

2.     Plato

Plato adalah murid socrates, yang meneruskan ajaran socrates ditangan platolah ajaran socrates menjadi populer , plato mendirikan sekolah filsafat academia. Plato dikenal sebagai pencipta ajaran alam cita (deenleer) artinya aliran filsafat idealisme yang mengemukakan bahwa hakikatnya kebenaran terdapat dalam ide manusia sebab yang ada diluar manusia adalah  bayangan  yang ada pada ide  manusia.

Buku-buku plato tentang negara dan hukum adalah  :

1.   Politeia                         :           buku ini memuat tentang ajaran negara dan hukum.

2.   Politikos                        :           buku ini memuat tentang ahli-ahli negara.

3.   Nomoi               :           buku ini memuat tentang uu

a.   Tujuan negara

      tujuan negara yang sebenarnya adalah untuk mengetahui  atau mencapai atau mengenal idea yang sesungguhnya, sedang yang dapat mencapai atau mengetahui idea yang sesungguhnya hanyalah ahli filsafat saja.

b.   Asal mula negara

      terciptanya negara karena banyaknya kebutuhan. Manusia saling membutuhkan satu dengan yang lain sehingga timbul kerjasama, dari kerjasama inilah  terbentuklah  masyarakat  negara.

c.   Bentuk negara

      menurut plato bentuk negara tidaklah kekal dan selalu berubah-ubah hal ini karena dipengaruhi oleh  sifat  jiwa manusia.

      bentuk-bentuk  negara menurut plato adalah  “atodat”  yaitu  :

1.     Aristokrasi.

      pemerintah dipegang oleh alim  ulama, kaum cerdik pandai, mereka menjalankan pemerintahan berpedoman pada keadilan dan untuk kepentingan umum. Karena  sifat  jiwa manusianya maka bentuk negara ini jadi tidak aman, keturunan pemegang kekuasaan ini menjadi serakah, suka memperkaya diri sendiri, maka bentuk negara berubah menjadi :

2.     Timokrasi.

      kekuasaan penuh dipegang pemerintahan yaitu hanya orang-orang yang kaya saja yang memegang kekuasaan hingga diumumkannya hal ini masuk  undang-undang.

3.     Oligrasi.

      kekuasaan dipegang oleh orang-orang yang kaya dan hasrat mereka makin tinggi untuk memperkaya diri sendiri, maka timbul kemelaratan dikalangan rakyat,  lalu rakyat bergabung untuk memberontak tujuan utama untuk kemerdekaan dan kebebasan. Hancurnya oligrasi karena mendewa-dewakan harta.

4.     Demokrasi.

      Kebebasan dan kemerdekaan yang tidak terbatas hingga masing-masing individu tidak mau diperintah cenderung masing-masing individu ingin memerintah maka bentuk negara berubah menjadi anarki. Hancurnya demokrasi  karena mendewa-dewakan kebebasan.

5.     Anarki.

Bentuk negara ini tidak ada yang memerintah timbullah hukum rimba siapa yang kuat dia yang menang, maka negara jadi kacau, diperlukanlah pemerintah yang dapat bertindak tegas dan kuat maka lahirlah negara tirani.

6.     Tirani.

Pemegang kekuasaan orang yang kejam  dan bertindak sewenang-wenang. Disebut tiran, lama-kelamaan bentuk negara ini berubah kembali ke aristokrasi.

     

bentuk negara terbaik menurut plato adalah aristokrasi.

3.     Aristoteles.

      aristoteles adalah murid plato, aristoteles berguru sejak berusia 14 tahun, kemudian diminta raja philipus untuk mendidik putranya yaitu zulkarnain, ajaran aristoteles agak berbeda dari plato.

      perbedaannya  :

a.   Dari segi sistim pengajaran

Plato  : 

Dengan tiga bukunya yaitu

1)     Politia berbicara tentang negara dan hukum.

2)     Politicos berbicara tentang ahli-ahli negara.

3)     Nomoi berbicara tentang undang-undang.

Mengenai kukum dan negara, keadilan, undang-undang.

Aristoteles  :

Sudah memisahkan ketiga bahasan tersebut secara sistematis dalam bukunya yaitu  :    

Ethica   :  keadilan

            Polteia  :  negara

Menurut aristoteles sebelum mempelajari politeia harus lebih dulu mempelajari ethica, karena ethica merupakan  pendahuluan dari politeia.

b.   Perbedaan dari segi  pandang.

Plato  :                     

pencipta idealisme, menurut plato benda-benda yang   ada diluar diri manusia hanyalah bayang-bayang dari benda yang sebenarnya. Jadi yang murni disini adalah  ide.

Aristoteles      :        

penerus dari idealisme kepada realisme (kenyataan)

c.   perbedaan dari segi obyek \ materi.

Plato    :       

Berdasar idealisme tadi maka plato mengenal 2 dunia yaitu dunia cita/bayang-bayang dan dunia alam.

Aristiteles     :        

Apa yang dilihat oleh panca indra itulah kenyataan.

Bentuk negara

untuk  membedakan bentuknya ada 2 kriteria  :

a.     Jumlah orang yang memegang kekuasaan (satu orang,  beberapa orang,seluruh rakyat)

b.    menurut sifat atau tujuan pemerintahan.

Dari kedua kriteria tersebut bentuk negara bisa dibedakan menjadi 3 yaitu  :

1. Pemerintahan yang dipegang oleh satu orang

a. Monarki        

      kekuasaan dipegang oleh satu orang untuk   kepentingan umum sifatnya baik.

b. Tirani          

      dipegang oleh satu orang untuk kepentingan pribadi,  sifatnya jelek.

2. Pemerintahan yang dipegang oleh beberapa orang

a. Aristokrasi  

      Pemerintahan dipegang oleh beberapa orang dan ditujukan untuk kepentingan umum.

b.   Aligrasi pemerintah dipegang oleg beberapa orang dan ditujukan untuk kepentingan umum.

3.     Pemerintahan yang dipegang oleh seluruh rakyat.

a.   Republik/republik konstitusional.

               pemerintahan yang dipegang oleg seluruh rakyat dan di tujukan untuk kepentingan rakyat.

b.   Demokasi

               pemerintahan dipegang oleh rakyat tapi dalam prakteknya ditujukan untuk orang-orang tertentu saja.

Asal mula negara

Terciptanya negara adalah penggabungan keluarga dengan keluarga menjadi suatu kelompok yang lebih besar, kelompok itu bergabung dengan kelompok lain hingga menjadi desa dan desa itu digabungkan lagi dan seterusnya hingga timbul negara. Desa yang dimaksud adalah desa geneologis.

Tujuan negara

Tujuan negara untuk kebahagiaan manusia dimana negara sebagai  alat untuk menjadikan hidup manusia lebih baik dalam arti luas dan terkait dengan kepentingan umum (publik interest), dikatakan sebagai alat karena negara mempunyai otoritas tertinggi untuk memaksakan aturan-aturan melalui alat-alat negara.

4.   Epi curus

      ajaran epicurus disebut atomisme artinya elemen yang terpenting dalam susunan masyarakat/negara adalah individu, individu inilah yang di anggap sebagai atom atau elemen terkecil.

      ajaran epi curus mengandung benih-benih pertama tentang perjanjian masyarakat. Latar belakang ajaran epi curus ini disebabkan keadaan negara yang terpecah belah.

A.    Asal mula negara

Asal mula negara adalah merupakan hasil dari perbuatan manusia yang diciptakan untuk melaksanakan kepentingan anggota-anggotanya. Negara tidak mempunyai dasar kehidupan sendiri tetapi individu yang mempunyai dasar kehidupan mandiri.

B.   Tujuan negara

            tujuan negara adalah menyelenggarakan ketertiban dan keamanan serta
            menyelenggarakan kepentingan individu.

5.   Zeno

      zeno adalah tokoh filsafat kaum stoa, sebelum negara yunani ditaklukan oleh romawi. Dinamakan kaum stoa karena zeno memberikan pelajaran-pelajaran di lorong-lorong yang banyak tonggaak temboknya atau stoa. Ajarannya bersifat universalistik, yang tidak hanya meliputi bangsa yunani tetapi meliputi seluruh manusia dan bersifat kejiwaan, seluruh kemanusiaan hingga hilanglah perbedaan antara orang yang merdeka dengan budak. Dengan demikian timbullah moral yang dapat membentuk kerajaan dunia , dimana setiap orang mempunyai kedudukan yang sama sebagai warga dunia.

      ajaran zeno\kaum stoa bersifat 2 hal  :

1.     Manusia yang merasa kosong di dalam masyarakat yang sedangmengalami kebobrokan-sosial-etis.

2.     Menunjukan jalan keluar dari kebobrokan masyarakatserta keruntuhan negara ini dengan syarat etis minimum        

 
Bab V
ZAMAN ROMAWI

Pada zaman romawi ahli pikir / sarjana tentang timbulnya negara adalah  :

1.     Polibius.

2.     Cicero.

3.     Seneca.

Ajaran ahli pikir / sarjana zaman romawi ini masih mengacu pada ajaran sarjana zaman yunani. Tapi ajaran romawi tetap bernilai tinggi karena teori mereka dilakukan dalam  praktek ketata negaraan.

1.     Polibius.

      bentuk negara yang terakhir menjadi bentuk negara yang berikutnya, hinnga bentuk negara itu terulang lagi, atau yang lebih dikenal dengan lingkaran setan. Yang mempengaruhi berubahnya bentuk negara adalah kondisi saat ini.

      bentuk-bentuk negara.

a.   Monarkhi.

     kekuasaan dipegang oleh satu orang, pemerintahan semula berjalan dengan baik menjadi tidak baik oleh karena kekuasaan diganti oleh keturunannya, dari mengutamakan kepentingan umum dan keadilan menjadi mengutamakan kepentingan pribadi penguasa. Bentuk negara berubah menjadi tirani.

b.   Tirani.

     pemerintahan untuk kepentingan  pribadi  penguasa, saat bentuk negara      tirani berkembang, rakyat  jadi  sadar dan beberapa orang memberontak, akhirnya kekuasaan dapat direbut, lahirlah negara aristokrasi.

c.     Aristokrasi.

      kekuasaan dipegang oleh beberapa orang, mulanya  pemerintahan ini baik, saat digantikan oleh keturunannya  dari  penguasa  sebelumnya,                kepentingan umum  dan  keadilan tidak lagi  diperhatikan, bentuk negara berubah menjadi oligrasi.

d.    Oligrasi.

      karena tidak ada keadilan rakyat memberontak, kekuasaan diambil alih oleh rakyat, hingga bentuk negara berubah menjadi demokrasi.

e.     Demokrasi.

     awal mula demokrasi baik, mengutamakan persamaan kebebasan, keadilan  dan kepentingan umum, lama-kelamaan terjadi perubahan, masing-masing mengurus  diri sendiri, bentuk negara berubah  menjadi okhlorasi

f.     Okhlorasi.

      dengan merosotnya demokrasi keadaan negara menjadi kacau, rakyat hidup diluar batas-batas kesusilaan, timbul keinginan segolongan orang untuk mengembalikan keadaan kepada bentuk pemerintahan yang baik, bersamaan dengan munculnya seseorang yang kuat dan berani dengan kekerasan dapat memegang kekuasaan. Bentuk negara berubah kembali ke bentuk monarkhi.

2.   Cicero.

Beberapa hal cicero banyak meniru karya dari sarjana romawi, antara lain dapat dilihat dalam 2 bukunya yaitu:

1. De republica        :           tentang negara

2. De legibus                      :           tentang hukum atau uu

Dalam bentuk negara cicero hanya mengambil bentuk-bentuk negara yang terbaik yang merupakan campuran dari 3 bentuk pemerintah yang baik yaitu

1.     Monarkhi.

2.     Aristokrasi.

3.     Republik.

3.   Seneca.

Pada saat ini romawi mengalami kebobrokan, kekuasaan negara hanya tinggal pada kekuatan bala tentaranya. Yaitu sosial etis, juga politik pemerintahannya yaitu sistim devide et impera (orang dapat menggunakan tipu muslihat asal untuk kepentingan negara). Hal ini yang menyebabkan romawi terpecah belah dan jatuh.

Dalam beberapa hal bangsa romawi mewarisi kebudayaan dan peradapan bangsa yunani, tetapi tetap memiliki perbedaan yaitu  :

perbedaan zaman yunani dan zaman romawi

1.   Romawi       :           tadinya terpecah beah kemudian bersatu

            yunani   :           dari nasionalis menjadi terpecah belah

2.   Romawi     :                         berfikir secara praktis, sarjana filsafatnya masih sedikit.

     Yunani     :                           berfikir secara teoritis, sarjana filsafatnya sudah banyak.

3.   Romawi                   :           negara dan rakyat terpisah, negara mempunyai tujuan

Tersendiri.

     yunani          :           rakyat merupakan bagian dari negara.

Bab VI

Abad pertengahan

Sarjana sarjana abad pertengahan antara lain  :

1.     Augustinus.

2.     Thomas aquini.

3.     Marselius.

Di abad pertengahan masyarakat menjadi bingung karena pihak gereja merasa sebagai penguasa tertinggi, dan pihak negara pun merasa sebagai penguasa tertinggi  timbul pertentangan sehingga timbul / lahir beberapa aliran  :

1.     Aliran legis 

Berprinsip bahwa yang memegang kekuasaan yang tertinggi adalah negara karena keberadaan  negara lebih dulu  dari  pada gereja.

2.     Aliran laconist.

Berprinsip yang memegang kekuasaan tertinggi adalah paus atau gereja, karena paus dapat kekuasaan itu langsung dari tuhan, aliran ini mengibaratkan matahari dan bulan,  paus matahari karena matahari mempunyai sinar, negara bulan karena sinarnya hanya pantulan dari cahaya matahari.

Pertentangan-pertentangan inilah yang akan dijawab oleh sarjana-sarjana abad pertengahan.

1.     Augustinus.

Pertentangan-pertentangan yang terjadi antara pihak gereja dan pihak negara  untuk menentukan siapa penguasa tertinggi menjadikan rakyat bingung terjadilah yang dinamakan dualisme kepemimpinan.  Dalam bukunya  negara tuhan augustinus berpendapat  bahwa pemegang kekuasaan tertinggi adalah gereja atau paus dan fungsi negara hanya sebagai alat untuk melindungi gereja dan paus dari musuh-musuh yang menentang ajaran kristen. Dalam buku negara tuhan  disebut kan 2 macam negara yaitu  :

a.     Civitas dei/ negara tuhan

      karena negara yang diangan-angankan oleh agama.

b.    Civitas terena / dia boli / negara iblis / negara duniawi

      Negara ini  sangat dikecam dan ditolak oleh agustinus.

2.     Thomas aquino.

Cara berfikir thomas aquini  progresif, menempatkan organisasi negara sama kedudukannya dengan organisasi gereja,  gereja tugasnya menyangkut kerohanian, negara tugasnya menyangkut duniawi.  Keduanya setara dan saling bantu.

a.   Tujuan negara

identik dengan tujuan manusia yaitu mencapai  kemulyaan abadi(maksudnya abadi setelah manusia itu mati).

      thomas  aquino mengeluarkan 2 teori yaitu :

1)     Menurut paus

Paus memegang dua pedang, yang satu dipegang gereja untuk pedang rohaniah,  yang satu diberikan kepada kaisar (oleh paus) untuk pedang keduniawian, dapat dilihat kedudukan gereja lebih tinggi, karena kaisar dapat pedang dari  paus.

2)     Menurut kaisar.

        paus menerima pedang rohaniah secara langsung dan kaisar pun menerima pedang duniawi secara langsung, cara menerima pedang sama sehingga kedudukan gereja  dan negara sama derajatnya.

b.   Bentuk negara

1)     Pemerintahan oleh satu orang, yang baik disebut monarkhi, yang jelek disebut tirani

2)     Pemerintahan oleh beberapa orang, yang baik disebut aristokrasi, yang jelek disebut oligrasi.

3)     Pemerintahan oleh seluruh rakyat, yang baik disebut republik konstitusional, yang buruk di sebut demokrasi.

3.   Marselius

Dasar terbentuknya negara dikarenakan individu-individu melalui perjanjian-perjanjian, perjanjian-perjanjian ini dinamakan penundukan diri pada seseorang yang ditunjuk.

Penundukan yang dimaksud terbagi menjadi 2 yaitu  :

a.     Penundukan secara keseluruhan (consensio)

Seorang raja tunduk pada apa yang  diberikan oleh rakyat, rakyat yang dimaksud ialah peraturan, disini penguasa bersifat exekutif menjalankan saja.

b.    Penundukan secara sebagian (translatio).

Dalam menjalankan negara penguasa tidaka hanya terbatas pada apa yang diberikan oleh rakyat saja tapi juga mampu menjadi fungsi legislatif, jadi  sifatnya exekutif dan legislatif

Kesimpulan: 

kedudukan negara lebih  tinggi dari pada kedudukan gereja   karena negara lebih dulu ada dari pada gereja.

                              

yang ditunjuk :

1.     Factum subyectionis (penunjukan langsung)

tanpa gemenshap , pembentukan masyarakat  jadi  kekuasaan mutlak ditangan individu  yang di tunjuk.

2.     Factum unionis.

dibentuk masyarakat dulu baru dibuat perjanjian kemudian baru ditunjuk seorang  penguasa (dipilih) dalam hal ini penguasa tidak dapat kekuasaan                     mutlak. Ini yang dikehendaki  marselius.

Awal berkembang agama kristen

Banyak pertentangan, penyebabnya adalah bertentangan dengan kepercayaan yang ada pada waktu itu yaitu dengan mithologi atau kepercayaan mereka yaitu panthaisme (banyak dewa)

Alasan-alasan agama kristen dilarang

1.     Agama kristen hanya mengajarkan kepercayaan  hanya ada satu tuhan.

2.     Tidak perlu mengikuti perintah raja dalam arti “ikutilah perintah-perintah dari paus karena perintah paus dari tuhan atau boleh mengikuti perintah raja asal tidak bertentangan  dengan  perintah  paus

Setelah pertentangan-pertentangan akhirnya agama kristen diterima negara karena pejabat-pejabat  negara sudah banyak masuk kristen, setelah agama kristen diterima maka paus / gereja membentuk suatu organisasi, yang sama dengan organisasi  negara  pada waktu itu.

Abad pertengahan terbagi atas 2 periode yaitu :

1.     Sebelum perang salib

Apapun yang ada pada waktu itu tidak lain adalah kehendak dari tuhan dapat dilihat sifatnya teokratis (keagamaan) mutlak. Perintah penguasa boleh diikuti asal tidak bertentangan dengan gereja.

2.     Sesudah perang salib

Mulai mengenal unsur ratio, sewaktu terjadi perang salib banyak yang mengungsi ke timur tengah untuk menyelamatkan makam-makam orang kristen, setelah perang usai mereka kembali ke negaranya membawa unsur ratio dari sifatnya teokratis mutlak menjadi teokratis kritis dimana tetap percaya pada tuhan tetapi memakai ratio.

Bab VII

Zaman renaissance

Pada zaman ini kehidupan manusia mulai berkembang dimana dulu sikap menerima dianggap sebagai kebijakan tertinggi, pada zaman ini hasil perseoranganlah yang mendapat penghargaan tertinggi, sehingga orang berlomba-lomba mendapatkan kedudukan meskipun dengan akal yang licik.

Ajaran pada zaman renaissance dipengaruhi oleh beberapa paham  yaitu  :

1.     Kalau zaman abad pertengahan, segala sesuatu tunduk pada kodrat tuhan maka sesudah perang salib, masuklah unsur ratio yang berakibat buruk, dimana norma agama dilepas yang mengakibatkan moral yang merosot dan timbul sifat individualisme

2.     Adanya sistim feodalisme yang membuat kekacauan dan perpecahan daerah.

Hal tersebut diatas yang menyebabkan sarjana kenegaraan berusaha mencari jawaban bagaimana kekacauan dan perebutan kekuasaan dapat diakhiri dengan suatu ketertiban

Sarjana-sarjana zaman renaissance yaitu  :

1.     Niccolo machioveli

Bukunya  tentang negara dan hukum  “ii principe”  merupakan buku yang dijadikan pedoman oleh raja dalam menjalankan pemerintahannya.

Dalam ajarannya niccolo memisahkan 2 hal secara tegas:

a.     Moral dan tatasusila merupakan suatu hal yang diharapkan maka merupakan das sollen

b.    Ketatanegaraan merupakan suatu kenyataan maka merupakan das sein.

           

Tujuan negara

Tujuan negara adalah kekuasaan, penguasa diatas segala yang ada, apapun bentuk perbuatan penguasa adalah halal dan seorang penguasa harus bersikap seperti singa yang ditakuti dan seperti kancil yang cerdik dan licik.

Bentuk negara

Bentuk negara yang paling baik menurut niccolo adalah monarki

2.     Thomas morus

Thomas morus termasyur dengan bukunya de optimo rei publicae statu deque nova insula utopia, yang bersifat roman kenegaraan yaitu tentang susunan pemerintahan yang paling baik, ceritanya hanya bersifat khayalan tapi menggambarkan secara jelas dan gamblang mengenai suatu sistim pemerintahan yang sempurna.

Buku ini di bagi menjadi 2 bagian yaitu

a.   Buku pertama.

Menggambarkan keadaan yang mengilhami penciptaan negara modelnya yaitu mengenai kekejaman penguasa terhadap rakyat yang menyebabkan kesengsaraan rakyat terutama di bidang ekonomi, kejahatan meraja lela, kemerosotan moral,, sedang dilain pihak penguasa hidup mewah, berfoya-foya.

b.   Buku kedua

Menggambarkan negara model khayalan tomas morus yaitu keadaan suatu negara lain dimana seorang penakhluk negara telah membuat penduduk asli yang biadab menjadi suatu bangsa yang beradab, teratur dan sistim pemerintahannya diatur sesuai dengan bidang dan pembagiannya masing-masing

3.   Jean bodin

            pengertiannya tentang negara adalah keseluruhan dari keluarga dengan segala miliknya, yang dipimpin oleh akal dari seorang penguasa yang berdaulat, dalam hal ini penguasa adalah pemimpin militer.

           

            Tujuan negara

Negara itu adalah kekuasaan, kekuasan yang berari kedaulatan tertinggi tanpa batas apapun dari uu

Pengertian kedaulatannya terbagi menjadi 4 yaitu  :

a.     Tunggal

Tidak ada kekuasan lain yang berhak menetukan dan membuat uu

b.    Asli

      Kekuasaan tidak berasal dari kekuasaan lain

c.     Abadi

Kedaulatan tertinggi adalah negar, sedang negara itu abadi.

d.    Tidak dapat dibagi-bagi

Kedaulatan tidak dapat dibagi kepada orang atau badan lain baik sebagian maupun seluruhnya.

Bab VIII

Kaum monarkomaken

Istilah monarchomacen

Dalam pengertian umum adalah anti raja

Tapi kategori dari para sarjana mengenai monarchomacen adalah anti terhadap akses kekuasaan raja atau sisitim pemerintahan yang abolut dimana raja ikut campur tangan dalam soal keagamaan, menentukan kepercayaan apa yang harus dianut oleh warganya.

Tujuan kaum monarchomacen

Untuk membatasi kekuasaan raja yang absolut.

Ajaran kaum monarcomacen

1.     Mencari dasar dan batas kekuasaan raja.

2.     Tindakan apa yang dilakukan bila raja berbuat melampaui batas.

Salah satu sarjana kaum monarcomacen ialah

Johanes althusius dengan ajarannya yang bersifat organistis

Asal mula negara

Negara dalah kesatuan keluarga, yang mempunyai tujuan beraneka macam, secara berangsur keluarga ini membentuk kesatuan yang terus berkembang yang akhirnya membentuk negara

Bab IX

Teori hukum alam

Teori hukum alam abad ke xvii

1. Thomas hobbes

Jalan pikiran nya dimulai sebelum terjadinya negara yaitu manisia hidup dalam alam bebas, tanpa ikatan apapun, dimana setiap orang memperlihatkan keinginannya yang  bersifat egoistis (bellum omnium contra omnes) hal ini terjadi karena :

a.     Competitio (persaingan)

b.    Defentio (mempertahankan\membela diri)

c.     Gloria (keinginan dihormati, dipuji, disegani)

Yang akhirnya menjadikan manusia sebagai homo humini lupus (manusia satu menjadi srigala bagi  manusia yang lain).

2. John locke

Dalam keadaan alamiah manusia itu sudah damai, untuk menjaga hak dasarnya maka manusia mengadakan perjanjian untuk membentuk masyarakat (faktum unionis), masyarakat inilah yang membentukfaktum subyektionis (masyarakat mengadakan perjanjian untuk menyerahkan segala hak kecuali hal dasar

Perjanjian yang dimaksud dengan cara  :

Perjanjian tidak langsung (bertingkat)

dimana raja terikat pada perjanjian masyarakat, dan raja menjalankan pemerintahan sesuai dengan konstitusi

John locke membagi 3 kekuasaan yaitu  :

a.     Legislatif

b.    Exekutif

b.    Federatif (kekuasaan mengatur hubungan dengan negara lain)

Perbedaan dasar thomas hobbes dan john locke

1.   Dasar teori

·         John locke                   

Manusia dalam keadan bebas, keadaan alamiah yang mendahului timbulnya Negara, dalam keadaan alami sudah ada perdamaian dan akal pikiran sepertinya dalam Negara.

·         Thomas hobbes           

      Dalam keadaan alamiah tidak ada aturan atau kacau,       tidak ada perdamaian.

     

2.   Keadaan alamiah

·         John locke                   

Dalam keadaan alamiah manusia sudah memiliki hak/hak asasi manusia

·                       Thomas hobbes    

      Keadaan alamiah manusia setelah hidup bernegara.

3.   Sifat perjanjian

·         John locke       

      Manusia mengadakan perjanjian untuk membentuk          masyarakat (faktum unionis), masyarakat inilah yang      kemudian membentuk faktum subyektionis. Dalam          pengertian masyarakat mengadakan perjanjian untuk      menyerahkan segala hak kecuali hak dasar.

·         Tomas hobbes

Hanya faktum subyektionis, tanpa membentuk gemenshap langsung menunjuk penguasa artinya penguasa si luar perjanjian pembentukan masyarakat.

Penyerahan hak pada raja

1. John locke.

      individu mempunyai hak-hak yang tidak dapat dilepaskan. Dengan ini menghasilkan negara konstitusional.

2.   Thomas hobbes.

      semua hak individu yang dimiliki selama hidup dalam keadaan alamiah (keadaan bebas) diserahkan kepada penguasa. Dengan ini menghasilkan negara yang bersifat absolut.

Teori hukum alam abad XVIII

1.     Jj rouseou

         Dengan keadaan aman tentram nanusia timbul keragu-raguan, manusia mementingkan diri sendiri karena takut kehilangan akan haknya yang aman, maka mereka mengadakan kontrak sosial yaitu  :  manusia menyerahkan seluruh hak alamiah , tetapi hak itu dikembalikan oleh pemerintah dalam bentuk hak warga negara dengan diselenggarakannya perjanjian, bererti tiap-tiap orang menyerahkan semua haknya kepada kesatuannya yaitu masyarakat.

         Ajaran jj. Rouseou yang terpenting adalah kedaulatan rakyat yaitu yang mempunyai kekuasaan dan kedaulatan adalah rakyat melalui kemauan umum (volante generale), jadi penguasa diberi pinjaman kekuasaan dari rakyat, segala yang hendak diperbuat oleh penguasa harus seizin rakyat dengan jalan rakyat mempunyai perwakilan untuk memilih presiden

Perbedaan pandangan antara thomas hobbes dengan jj rouseau

1.   Thomas hobbes                  :           kekuasaan raja bersifat absolut

      Jj rouseou                           :           raja yang berkuasa sebagai wakil rakyat dan       menjalankan kedudukan itu atas nama rakyat.

2.   Thomas hobbes                  :           ajarannya berfungsi membenarkan kekuasaan raja yang absolut. Itu.

      jj rouseau                            :           menentang kekuasaan raja yang absolut, yang tidak dapat diterima oleh ratio, konsekwensi ajarannya yaitu  :   

1.   Lahirnya paham kedaulatan rakyat.

2.   Hak rakyat dapat menggeser penguasa.

Perbedaan dalam keadaan alamiah dari thomas.h, john l, jj rouseou

Thomas hobes  :           semua hak alamiah

John locke                    :           semua kodrat (hak asasi)

Jj rouseou                     :           semua hak alami yang dikembalikan melalui hak warga

2    Imannuel kant

            Awal mula keadaan kacau tidak kenal peraturan apapun hingga siapa yang kuat dia berkuasa, ditambah sifat manusia yang ego ingin menguasai yang lain hingga timbul peperangan diantara mereka

            Imannuel tidak mempercayai pendapat para sarjana mengenai  terbentuknya negara melalui kontrak sosial, menurut imannuel perjanjian itu sesungguhnya hanya sebuah penjelasan atau menolong seseorang dalam menerangkan bagaimana negara itu terjadi, bagaimana negara itu ada, bagaimana kekuasaan, kepada siapa kekuasaan.

     

      Ajaran imannuel kant

      Negara adalah suatu keharusan, karena itu negara harus menjamin warga bebas berbuat yang sesuai dengan hukum jadi harus menurut kemauan rakyat karena hukum merupakan penjelmaan rakyat.

Bab X

Konstitusi

Pengertian konstitusi

Berasal dari kata konstitution artinya hal yang tertulis dan tidak tertulis

Diindonesia dalam pengertian sehari-hari konstitusi adalah uud yaitu hal yang tertulis.

Secara sederhana konstitusi dapat diartikan sejumlah ketentuan hukum yang disusun secara sistematik untuk menata dan mengatur pada pokoknya struktur dan fungsi lembaga pemerintahan termasuk hal ikhwal kewenangan dan batas kewenangan itu.

Uud 45 merupakan uu yang tertulis, namun dalam prakteknya ada tertulis dan ada yang tidak tertulis

Contoh    :       

Tentang hal tata negara (konvensi ketata negaraan)

1.     Mengenai apbn

      Ketentuan ditetapkan apbn minggu pertama awal bulan, dalam uu tidak tertulis kapan ditetapkannya ketentuan apbn

2.     Pidato kenegaraan

      Tiap 16 agustus tiap tahun diadakan pidato kenegaraan, di dalam uu tidak ada ketentuan dari ketetapan itu.

Konstitusi menurut c.f strong
Dalam bukunya modern political konstitusion istilah konstitusi tertulis adalah konstitusi bernaskah (dekomentsary konstitution), sedang konstitusi tidak tertulis adalah konstitusi tidak bernaskah (non dekomentary kontitution). Jadi tidak ada konstitusi yang semuanya tertulis begitu juga sebaliknya tidak ada konstitusi tidak tertulis.

Sejarah lahirnya konstitusi

Dilatar belakangi oleh sistim pemerintahan monarki absolut (kekuasaan raja tak terbatas), hingga uu di bentuk oleh raja yang isinya memuat keinginan raja dan aturan-aturan yang menguntungkan raja, raja mempunyai kekuasaan legislatif, exekutif, yudikatif artinya raja membuat, menjalankan, dan mengadili  dalam hal ini rakyat yang dirugikan, rakyat jadi tersisksa dan tertindas kemudian rakyat bersama-sama mengajukan tuntutan dengan cara mengadakan perjanjian satu pihak raja dan pihak lain rakyat. Dengan tujuan perjanjian melindungi hak-hak rakyat dan bagimana sistim pemerintahannya, perjanjian inilah yang ditetapkan dalam konstitusi.

Sebab adanya konstitusi dalam negara

1.     Negara merupakan organisasi kekuasaan dengan lingkungan kekuasaan terdiri dari :

·         Supra struktur politik

·         Infra struktur politik

            hingga konstitusi dan negara tidak dapat dipisahkan

2.     Penyalah gunaan kekuasaan

Untuk menjamin agar dalam prakteknya pemerintahan tidak menyalah gunakan kekuasaan maka di perlukan konstitusi atau uu

3.     Konstitusi atau uu mencantumkan kepentingan umum.

Tujuan konstitusi

1.     Membatasi kekuasaan agar tidak menyimpang dari pelaksanaan pemerintah.

2.     Melindungi ham, menjaga tidak terjadinya penumpukan kekuasaan pada satu badan  (mengakibatkan terjadinya kekuasaan yang absolut)

Cara agar tidak terjadi penumpukan kekuasaan

Dengan jalan dilakukan pendristribusian kekuasaan yaitu lembaga-lembaga seperti legislatif ,exekutif, yudikatif manjalankan kekuasaannya secara terpisah dengan wewenang penuh tanpa campur tangan dari pihak lain

Pentingkah\perlu diadakan perubahan konstitusi ?

Perlu,  alasannya

Untuk mengikuti perkembangan dinamika masyarakat karena situasi dan kondisi  waktu dibentuk nya uud dengan waktu sekarang sangat berbeda.

Negara indonesia sudah melakukan perubahan konstitusi dengan adanya ammandemen.

Syarat-syarat perubahan konstitusi

1.     Untuk melakukan perubahan tidak boleh terlalu mudah karena dapat menghilangkan arti simbolis dari konstitusi

2.     Tidak boleh terlalul sulit karena akan mengakibatkan generasi yang akan datang merasa terkekang oleh konstitusi

Konstitusi rigit dan fleksibel

Untuk menetukan konstitusi ditentukan oleh  :

1.     Cara merubah.

2.     Mudah\tidak mengikuti perkembangan zaman

Cara merubah konstitusi

1.     Fleksibel (mudah dirubah bersifat baik)

Mudah cara merubahnya, perkembangan masyarakat tidak mempersulit perubahan konstitusi, perubahan tidak perlu dengan cara istimewa, cukup dilakukan oleh badan pembuat uu biasa

2.     Rigit (sulit dirubah bersifat istimewa)

Sulit merubahnya karena tingkatannya lebih tinggi, juga menjadi dasar bagi peraturan hukum lainnya. Cara perubahan dilakukan dengan istimewa dengan maksud agar tidak mudah merubah hukum dasar

Penentu sifat rigit dan fleksibel dari suatu perubahan konstitusi tergantung pada kekuatan politik yang sedang berkuasa.

Bab  XI

Demokrasi

Istilah demokrasi berasal dari kata

Demos             :           rakyat

Cratein     :        memerintah

Menurut tahapan\perkembangannya

Menurut tahapannya terdapat 2 tahapan yaitu  :

1.     Demokrasi langsung.

Rakyat ikut bertpartisipasi secara langsung dalam penyelenggaraan pemerintahan (legislatif, exekutif, yudikatif)

2.     Demokrasi tidak langsung

Rakyat tidak lagi ikut secara langsung penyelenggaraan pemerintah melainkan melalui wakil-akilnya yang ditentukan dalam suatu pemilihan umum.

Perkembangan demokrasi langsung ke demokrasi tak langsung.

Demokrasi langsung pertama kali diselenggarakan pada zaman yunani kuno yaitu pada negara polis dimana demokrasi langsung ini dapat terlaksana karena jumlah rakyat masih sedikit, wilayah belum begitu luas, pemasalahah  belum banyak hingga rakyat bisa secara langsung ikut berpartisipasi dalam menjalankan pemerintahan namun perkembangan selanjutnya rakyat bertambah banyak, wilayah bertambah luas, permasalahan semakin komplek sehingga rakyat tidak lagi bisa ikut dalam urusan pemerintahan secara langsung melainkan melalui wakil-wakil yang dipilih dalam pemilihan umum hal ini yang disebut demokrasi tidak langsung.

Demokrasi menurut bentuk dan isi

1.     Bentuk

Pemerintahan yang dilakukan oleh banyak orang

2.     Isi

Pemerintah yang dilakukan untuk kepentingan orang banyak.

Kriteria yang menetukan jenis demokrasi

Berdasarkan sifat hubungan antara badan legislatif dan badan exekutif sesuai dengan ajaran montesque dalam ajaran nya trias politica yaitu  :

1.     Kekuasaan yang bersifat mengatur (legislatif)

2.     Kekausaan yang bersifat melaksanakan peraturan (exekutif)

3.     Kekuasaan yang bersifat mengawasi pelaksanaan peraturan (yudikatif)

Dalam pelaksanaanya terdapat perbedaan penafsiran mengenai trias politica khususnya mengenai hubungan badan yang satu dengan yang lain.

Tiga perbedaan penafsiran adalah  :

1.     Perbedaan yang menimbulkan sistim preidensial

di amerika serikat trias politica ditafsirkan sebagai pemisahan kekuasaan yang tegas, bahkan juga pemisahan badan-badannya

2.     Perbedaan yang menimbulkan sistim parlementer

Di eropah barat khususnya di inggris badan yang satu dengan badan yang lain mempunyai hubungan timbal balik, seperti legislatif dengan exekutif

3.     Perbedaan yang menimbulkan sistim referendum

Di swiss badan exekutif hanyalah sebagai badan pelaksana dari apa yang telah digariskan oleh badan legislatif

Dari perbedaan penafsiran maka lahirlah tiga tipe demokrasi modern yaitu  :

1.     Demokrasi modern dengan sistim presidentil

Dalam sistim ini terdapat pemisahan yang tegas yaitu :

Þ      Pemisahan  yang tegas antara fungsi legislati dan exekutif

Þ      Pemisahan yang tegas antara badan legislatif dengan badan exekutif      badan legislatif sebagai badan yang memegang kuasa pe-uu-an adalah badan perwakilan rakyat, maka secara prinsipal badan-badan tersebut bebas dari pengaruh yang satu terhadap yang lain.

            ciri-ciri presidentil

a.     Susunan badan exekutif terdiri dari seorang presiden sebagai kepala pemerintahan, dibantu seorang wakil presiden.

b.    Dalam manjalankan pemerintahan sehari-hari presiden dibantu oleh para menteri yang harus bertanggung jawab kepada presiden.

c.     Para mentri diangkat dan diberhentikan oleh presiden.

d.    Para mentri tidak punya hubungan pertanggung jawaban dengan badan perwakilan rakyat

e.     Yang bertanggung jawab atas tugas yang dijalankan para mentripresiden sebagai pemberi tugas

f.     Presiden tidak dapat dijatuhkan oleh bada perwakilan rakyat sehubungan dengan tindakan politik negara yang menyimpang kecuali jika presiden melakukan kejahatan dalam empeachment.

2.     Demokrasi modern dengan sistim parlementer

Ciri-cirinya  :

a.     Kekuasaan legislatif diserahkan pada parlemen

b.    Kekuasaan exsekutif diserahkan pada suatu badan yang disebut kabinet ( dewan mentri )

c.     Kabinet bertanggung jawqab pada parlemen

d.    Prokram kabinet harus sesuai dengan tujuan politik sebahagian besar anggota parlemen

Bila kebijaksanaan tidak sesuai dengan tujuan dari parlemen kabinet dapat dijatuhkan dengan membentuk mosi tidak percaya terhadap kebijaksanaan kabinet untuk itu kabinet harus mengundur diri dengan demikian

e.     Kedudukan kepala negara hanya sebagian lambang sidang yang menjalankan pemerintahan adalah perdana mentri

3.     Demokrasi modren dengan sistem referendum.

Ciri cirinya:

a.     Badan eksekutif nya merupakan dewan  yang di sebut bundesrat.

b.    Dewan tersebut adalah bagian dari legislatif yang disebut bundesversammlung,yang terdiri  atas:

1)     Nationalrat

      Adalah badan perwakilan nasional

2)     Stadenrat         

Adalah  perwakilan dari negara negara bagian ,negara bagian itu disebut kanton.

c.     Presiden dan wakil  dipilih oleh bundesversammlung dari anggota-anggota bundesrat untuk masa jabatan 1 tahun, tidak boleh 2 tahun berturut-turut.

d.    Kedudukan presiden dan wakil sekedar sebagai kordinator bagi anggota-anggota bundesrat

e.     Kedudukan bundesrat sebagi pelaksana peraturan yang telah ditentukan oleh bundesversammlung.

            mekanisme  pelaksanaan  pemerintah

1.     Mula mula yang terbentuk adalah bundesversammlung,yang terdiri atas nationalrat dan standerat

2.     Nationalrat dipilih secara langsung oleh rakyat  melalui pemili dengan masa jabatan 4 tahun

3.     Setiap kanton mengirim 2 orang wakil untuk duduk  dalam standerat dengan carapemilihan dan masa jabatannya  di tentukan oleh kanton masing-masing.

4.     Setelah bunderversammlung terbentuk, badan inilah yang berfungsi sebagai badan legislatif yang membuat uu termasuk uud.

5.     Setelah uu terbentuk, bundesversammlung memilih 7 orang anggotanya untuk duduk dalam bundesrat guna melaksanakan uu. Sebelum uu dilaksanakan lebih dulu diminta pendapat rakyat melalui referendum.

           

            ada 3 bentuk referendum yaitu  :

1.     Referendum obligator (wajib)

Untuk berlaku suatu uu yang terpenting, uud, uu lain yang menyangkut hak rakyat, terlebih dulu bundesrat harus meminta pendapat rakyat dengan mengisi formulir. Lebih banyak suara yang menyetujui maka uu dapat berlaku.

2.     Referendum fakultatif (tidak wajib)

Terhadap uu tertentu bundesrat tidak meminta pendapat rakyat, langsung diumumkan, jika dalam kurun waktu tertentu tidak ada reaksi dari sejumlah orang, maka uu tersebut langsung mempunyai kekuatan mengikat, sebaliknya jika sebagian rakyat mengajukan keberatan agar diadakan referendum maka dimintakan pendapat rakyat sebelum diberlakukan

3.     Referendum konsultatif

Yaitu referendum mengenai soal-soal teknis, yang biasanya wakil rakyat sendiri kurang mengerti tentang uu yang dimintakan persetujuannya.

Teori kedaulatan

Kedaulatan

Kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi dalam suatu negara untuk menetapkan undang-undang dan peraturan-peraturan tersebut.

             

Lahirnya teori kedaulatan

Lahirnya teori kedaulatan karena timbulnya persoalan atau masalah mengenai  :

  1. Siapa pemilik kekuasaan.
  2. Siapa pemegang kekuasaan.

Terhadap permasalahan tersebut ada beberapa paham atau teori yang akan memeberikan jawaban  yang terbagi menjadi 4 bagian yaitu  :

1.     Teori kedaulatan tuhan.

Teori kedaulatan tuhan yaitu yang mengatakan bahwa kekuasaan tertinggi itu adalah tuhan . Teori ini berkembang pada zaman abad pertengahan yang berhubungan erat dengan perkembangan agama kristen  yang baru timbul pada saat itu , yang dikepalai oleh seorang paus. Dengan demikian dalam satu negara terdapat dua kekuasaan yaitu :

a.     Kekuasaan negara dipimpin oleh raja.

b.    Kekuasaan gereja di pimpin oleh paus.

Kedua kelompok organisasi ini percaya dan mengakui bahwa kekuasaan tertinggi berada di tangan tuhan,  disinilah timbul persoalan “siapakah” yang menjadi wakil tuhan didunia , maka lahirlah ajaran-ajaran itu oleh sarjana-sarjana abad pertengahan

1)     Augustinus

Mengatakan bahwa yang menjadi wakil tuhan didunia adalah paus

2)     Thomas aquino.

Mengatakan bahwa raja dan paus mempunyai kekuasaan yang sama , paus dalam bidang kerohanian dan raja dalam bidang keduniawian.            

3)     Marselius.

Mengajarka bahwa yang menjadi wakil tuhan didunia adalah raja.

Ajaran marselius tersebut sangat terasa pada zaman renaissance, yakni raja merasa tidak bertanggung jawab kepada siapapun selain kepada tuhan. Raja juga merasa berkuasa untuk menetapkan agama yang harus dianut warganya. Hal ini sangat mengubah pandangan masyarakat yang semula mengatakan hukum yang harus ditaati adalah hukum tuhan , kini menjadi terbalik justru hukum negarlah yang harus di taati . Dengan demikian timbullah ajaran baru tentang kedaulatan yaitu kedaulatan negara.

2.     Teori kedaulatan negara.

Teori kedaulatan negara menyatakan bahwa kedaulatan itu tidak ada pada tuhan, negarlah yang menciptakan hukum, jadi segala sesuatu harus tunduk kepada negara, negara dianggap sebagai satu keutuhan yang menciptakan peraturan-peraturan hukum, jadi adanya hukum karena adanya negara, tidak ada suatu hukumpun yang berlaku jika tidak dikehendaki oleh negara.

Penganut teori kedaulatan negara ini adalah jean bodin dan geoer jellinek.

a.   Jean bodin.

Jean bodin mengatakan  bahwa kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi untuk membuat hukum di dalam suatu negara, yang sifatnya  :

·         Tunggal

Dalam negara tidak ada kekuasaan lain yang berhak menentukan dan membuat undang-undang atau hukum.

·         Asli

Kekuasaan tidak berasal atau diturunkan, diberikan oleh kekuasaan lain.

·         Abadi

Yang mempunyai kekuasaan atau kedaulatan tertinggi adalah negara karena menurut jean bodin adanya negara itu abadi.

·         Tidak dapat di bagi-bagi

Kedaulatan tidak dapat diserahkan kepada orang lain atau badan lain baik sebagian maupun seluruhnya.

Untuk (adat kebiasaan), yang bukan dikeluarkan atau dibuat oleh negara , tetapi berlaku dalam masyarakat, tapi tidak merupakan hukum.

b.   Georg jellinek.

Mengatakan bahwa hukum itu adalah penjelmaan dari pada kehendak atau kemauan hukum negara. Jadi negaralah yang menciptakan hukum , maka negara dianggap satu-satunya sumber hukum , dan negaralah yang mempunyai kekuasaan tertinggi atau kedaulatan , sedang untuk hukum tidak tertulis (adat kebiasaan) dapat menjadi hukum apabila sudah ditetapkan negara sebagai hukum.

           

Terhadap teori kedaulatan negara tersebut diatas terdapat  keberatan dari beberapa sarjana  yaitu  pendapat leon duguit dan krabbe  yang berpendapat “dalam kenyataannya negara itu sendiri tunduk kepada hukum”.

Keberatan ini ditanggapi oleh georg jellinek dengan teori selbstbindung yaitu suatu ajaran yang menyatakan bahwa negara dengan sukarela mengikatkan diri atau mengharuskan dirinya tunduk kepada hukum sebagai penjelmaan dari kehendaknya sendiri.

Dengan adanya pertentangan tersebut  timbullah ajaran baru tentang kedaulatan yaitu teori kedaulatan hukum.

3.     Teori kedaulatan hukum.

Menurut teori kedaulatan hukum dari krabbe bahwa yang memiliki kekuasaan tertinggi adalah hukum. Karena baik raja (penguasa), rakyat maupun negara semuanya tunduk kepada hukum. Berdasarkan teorinya tersebut krabbe mengatakan tiap-tiap individu mempunyai rasa hukum dan bila rasa hukum itu telah berkembang maka menjadi yang dinamakan kesadaran hukum. 

Penentangan dan pembelaan terhadap teori krabbe.

a.     Penentangan teori krrabe oleh struycken.

      Mengatakan bahwa rasa hukum individu tidak dapat dijadikan sebagai sumber hukum hal ini disebabkan karena :

1)     Karena rasa hukum berubah setiap waktu.

2)     Berbeda  antara golongan yang satu dengan golongan yang lain.

3)     Rasa hukum individu satu berbeda dengan rasa hukum individu yang lain.

b.    Pembelaan teori krabbe oleh kranenburg.

      Mengatakan bahwa dalam masyarakat memamg ada ketentuan yang bersifat tetap dalam reaksi kesadaran hukum manusia

Contoh :

·         Setiap anggota masyarakat merasa berkesamaan hakuntuk menerima keuntungan atau kerugian.

·         Perlakuan sama terhadap keadilan dan ketidakadilan.

Kecuali ada syarat khusus yang menentukan lain. Hal ini yang disebut hukum keseimbangan (postulat keseimbangan). Jadi walau rasa hukum setiap individu adalah tidak sama dan selalu berubah, akan tetapi diantara rasa hukum itu ada unsur-unsur yang sama dalam reaksi kesadaran hukum yang bersifat tetap.

4.   Teori kedaulatan rayat.

Teori kedaulatan rayat dipelopori  atau bisa juga disebut diciptakan oleh jean jaques rousseau, yang mengajarkan bahwa dalam keadaan alamiah setiap manusia menyerahkan hak alamiahnya tetapi kemudian hak tersebut dikembalikan kepada manusia dalam bentuk hak warga dengan diselenggarakannya perjanjian berarti tiap-tiap orang menyerahkan semua haknya kepada kesatuannya yaitu masyarakat. Dalam hal ini kekuasaan tertinggi tetap pada rakyat yang diselenggarakan melalui perwakilan berdasarkan suara terbanyak (valote generale)

           

Gagasan bahwa rakyat yang berdaulat dapat disimpulkan dari kenyataan bahwa yang terbaik dalam masyarakat ialah apa yang dianggap baik oleh semua orang yang merupakan rakyat.

                       

Note

1.         Hukum tata negara adalah  kumpulan peraturan yang mengatur alat-alat perlengkapan negara

2.         Hukum administrasi negara adalahhukum yang didalamnya melihat kepada tindakan-tindakan penguasa.

3.         Istilah staat digunakan sejak abad 15 di eropah barat

4.         Secara umum negara sama dengan organisasi, negara adalah organisasi politik mempunyai kekuasaan untuk  mengatur anggota masyarakat, menertibkan gejala-gejala yang ada dalam masyarakat sifatnya memaksa dan harus ditaati.

5.         Politik adalah suatu cara atau kebijaksanaan untuk mewujudkan cita-cita yang diinginkan.

6.         Negara lebih dulu dari ilmu negara hal ini dapat dilihat dari negara babilonia, asyiria, mesopotamia

7.         Van savinsay mengatakan peraturan harus di buat dari bawah

8.         Hans k`elsen mengatakan peraturan dibuat bertahap, berjenjang, yang di bawah tidak boleh bertentangan dengan yang di atas, hingga sampai tingkat yang paling atas—- groun nourum

         Ex           :           pancasila

9.         Menurut sarjana kedaulatan tidak merupakan unsur mutlak negara

         Ex           :           hongkong walaupun mempunyai kedaulatan setengah tapi tetap bentuk nya sebuah negara.

10.      Praktek ketatanegaraan menurut konvensi : apbn

11.      Apakah uu dikatakan konstitusi  ? Ya alasannya karena isi pokok konstitusi ada dalam uu yaitu  : perlindungan ham, susunan ketatanegaran\lembaga, pemisahan dan pembagian kekuasaan.

12.      Ajaran lois xiv malahirkan kekuasaan absolut karena ajarannya itaat ces moi (negara adalah saya) saya yang dimaksud adalah penguasa.


Pancasila

Posted: 23/04/2011 in semester 1

PANCASILA

Bab I

LANDASAN MEMPELAJARI PANCASILA

Landasan mempelajari pancasila di dasari atau bertitik tolak pada salah satu sifat asasi manusia, yaitu sifat atau hasrat “ingin tahu” sifat asasi ini bukan hanya “ingin tahu” saja, melainkan ingin tahu yang benar. Setelah mengetahuinya maka manusia itu cenderung menghubungkan manfaatnya dengan dirinya.

Beberapa landasan untuk istilah pancasila yaitu  :

1.    Landasan historis (sejarah)

Istilah pancasila ada pada mulanya di kitab budha yaitu :

a.    Kitab tripitaka.

b.    Zaman majapahit pancasila ditemukan pada buku negara kertagama yang dibuat oleh mpu prapanca yang artinya lima dasar/pedoman.

c.    BPUPKI 1 juni 1945

Nilai pancasila lahir dari nenek moyang, buktinya dari zaman dulu nenek moyang kita sudah yakin bahwa tuhan itu ada.

2.    Landasan kulturan (budaya)

Digali dari nilai kebudayaan dan agama yang kemudian dikonsep.

3.    Landasan yurudis (hukum)

Pancasila dasar negara dan sumber dari segala hukum Indonesia.

4.    Landasan filosofis

Dari hasil perenungan didapat hasil yang palin benar untuk mencapai cita-cita.

Bab II

TUJUAN MEMPELAJARI PANCASILA

           

Tujuan mempelajari pancasila ialah ingin mengetahui  pancasila yang benar, yang bisa dipertanggung jawabkan.

Tujuan secara umum ada 2 yaitu  :

  1. Yuridis konstitusional

Pancasila merupakan dasar negara yang dipergunakan sebagai dasar mengatur pemerintahan negara, karena itu tidak setiap orang boleh memberikan pengertian atau tafsiran menurut pendapatnya sendiri.

  1. Obyektif ilmiah

Pancasila suatu paham filsafat, sehingga uraiannya harus logis dan dapat diterima oleh akal sehat.

Bab III

PENGERTIAN PANCASILA

Secara etimologi (bahasa)

Pancasila                    :           lima dasar

Dari buku negara kertagama karangan mpu prapanca di kitab negara kertagama 5 dasar yang dimaksud adalah 5 larangan yaitu :

1. Membunuh  :           mateni.

2. Mencuri                   :           maling.

3. Berjudi                     :           main.

4. Berzina                    :           madon.

5. Minum2 keras         :           mabok.

Secara terminologi

Pancasila adalah perumusan dasar negara sebagaimana yang tertuang dalam pembukaan uud’45

Dari segi perumusan isi pancasila mengalami perubahan sesuai denganperubahan zaman yaitu antara lain  :

1.   BPUPKI – PPKI (29 mei – 12 juni 1945)

A.               Menurut moch. Yamin.

1.    Pri kebangsaan

2.    Pri kemanusiaan.

3.    Pri ketuhanan.

4.    Pri kerakyatan

5.    Pri kesejahteraan rakyat.

B.   Menurut soekarno

1.    Nasionalisme\kebangsaan.

2.    Internasionalisme\pri kemanusiaan.

3.    Mufakat demokrasi.

4.    Kesejahteraan sosial.

5.    Ketuhanan yang berkebudayaan.

            dari 5 dasar kemudian di pangkas menjadi 3 dasar

           

yang disebut trisila yaitu  :

1.    Sosionasional.

2.    Sosiodemokrasi.

3.    Ketuhanan yang maha esa.

            dari 3 dasar dipangkas lagi menjadi 1 dasar yang

            disebut ekasila yaitu  : Gotong royong.

C.    menurut supomo.

1.    Negara integralistik.

2.    Agama diserahkan kepada golongan masing-masing.

3.    Pembentukan badan permusyawaratan.

4.    Ekonomi kekeluargaan.

5.    Hubungan antar bangsa.

D.   Piagam jakarta.

1.    Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat islam bagi pemeluk-pemeluknya.

2.    Idem sila ke II dari pancasila

3.    Idem sila ke III

4.    Idem sila ke IV

5.    Idem sila ke V

2.    Undang undang dasar 1945.

Terdapat pada pembukan  alenia – 4 yang berbunyi sebagai berikut  :

1.    Ketuhanan yang maha esa.

2.    Kemanusiaan yang adil dan beradab.

3.    Persatuan indonesia.

4.    Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.

5.    Keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia.

3.    Ris 29 des ’49 – 5 juli ‘59

1.    Ketuhanan yang maha esa.

2.    Pri kemanusiaan.

3.    Kebangsaan.

4.    Kerakyatan.

5.    Keadilan sosial.

4.    UUD sementara 1950 – 1959

Sama dengan ris.

5.    Kembali ke UUD’45

Sila pancasila kembali pada rumusan yang terdapat dalam pembukaan uud’45 pada alenia-4.

Bab IV

FUNGSI PANCASILA

1.    Dasar negara.

Pancasila digunakan sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraan negara.

2.    Sumber hukum tertinggi

Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum atau sumber tertib hukum bagi negara republik indonesia. Yang terdapat pada ketetapan mpr no. V/mpr/1973 dan ketetapan mpr no. Ix/mpr/1978.

3.    Falsafah negara.

Mengandung nilai-nilai  dan norma-norma yang oleh bangsa indonesia diyakini paling benar, adil, bijaksana, baik, sesuai bagi bangsa indonesia hingga berfungsi mempersatukan bangsa indonesia.

·         Sumber falsafah :

Akal fikiran manusia yang menuju kebenaran dan kesempurnaan.

·         Sifat falsafah negara

Dapat diubah sesuai dengan kesepakatan bersama.

4.    Ideologi bangsa.

Ide/gagasan/pandangan hidup bangsa dalam mencapai tujuan hidup.

Tujuannya  :

Ide/gagasan dari beberapa orang yang disetujui dan disepakati bersama terutama dalam bidang ekonomo dan politik.

·         Beda dengan ideologi komunis, sosialis dll yang merupakan ide segelintir orang.

Ex : karl mark, lenin dll.

5.    Pandangan hidup bangsa.

Pancasila digunakan sebagai penunjuk arah semua aktivitas hidup dan kehidupan didalam segala bidang dan harus dijiwai dan merupakan pancaran dari sila pancasila.

6.    Jiwa bangsa/kepribadian hidup bangsa.

Jiwa bangsa : pancasila sebagai jiwa bangsa karena lahirnya bersamaan dengan adanya bangsa indonesia.

Kepribadian hidup bangsa : diwujudkan dalam sikap mental, dan tingkah laku serta amal/perbuatan dari bangsa indonesia yang mempunyai ciri-ciri khas yang berbeda dengan bangsa lain , ciri khas inilah yang kita maksud dengan kepribadian, kepribadian bangsa indonesia adalah pancasila.

7.    Perjanjian luhur bangsa indonesia.

Pancasila dicetuskan oleh wakil-wakil rakyat indonesia yang ada pada waktu itu. Yang mengandung cita-cita yang murni untuk memajukan bangsa, pancasila yang disepakati oleh wakil-wakil rakyat indonesia tertuang dalam pembukaan uud’45 alenia-4.

Bab V

SISTEM PEMERINTAHAN.

Pengertian sistim pemerintahan

Sistim pemerintahan adalah cara atau susunan pemerintahan dalam suatu negara yang didalamnya terdapat struktur pembagian kekuasaan dan dibatasi oleh undang-undang dari negara tersebut.

Dari segi pembagian kekuasaan organisasi pemerintahan dibagi menjadi 2 yaitu  :

  1. Kekuasaan secara horizon.

Didasarkan atas sifat tugas yang berbeda-beda jenisnya yang menimbulkan berbagai macam lembaga didalam suatu negara.

  1. Kekuasaan secara vertikal.

Melahirkan dua garis hubungan antara pusat dan daerah dalam sistim desentralisasi dan dekonsentrasi.

Sistim pemerintahan parlementer 

Ciri-cirinya  :

  1. Raj\ratu atau presiden adalah sebagai kepala negara  dan tidak bertanggung jawab atas segala kebijaksanaan yang diambil oleh kabinet.
  2. Eksekutif (kabinet) bertanggung jawab kepada legislatif (dpr)
  3. Eksekutif (kabinet) harus mendapat kepercayaan (mosi) dari parlemen.
  4. Program eksekutif (kabinet) harus sesuai dengan tujuan politik sebagian besar anggota parlemen, bila kebijaksanaan tidak sesuai dengan tujuan dari parlemen kabinet dapat dijatuhkan dengan membentuk mosi tidak percaya pada pemerintahan.
  5. Dalam  menjalankan pemerintahan adalah perdana mentri.

Sistim pemerintahan presidentil

Ciri-cirinya  :

  1. Dikepalai oleh seorang presiden selaku pemegang kekuasaan exekutif (kepala negara dn kepala pemerintahan)
  2. Kekuasaan exekutif dijalankan berdasarkan kedaulatan rakyat yang dipilih dari, dan oleh rakyat.
  3. Presiden punya hak prerogatif untuk mengangkat, memberhentikan para mentri baik dalam departemen maupun non departemen.
  4. Mentri-mentri bertanggung jawab kepada presiden.
  5. Presiden tidak bertanggung jawab kepada dpr.

Sebab-sebab timbulnya perbedaan dari 2 sistim pemerintahan tersebut adalah  :

Karena latar belakang sejarah politik yang dialami oleh negara masing-masing itu berlainan

sistim pemerintahan parlementer

Timbul dari bentuk negara monarqi yang kemudian mendapat pengaruh dari pertanggung jawaban mentri, sedang fungsi dari raja merupakan faktor stabilisasi jika terjadi perselisihan antara exekutif dengan legislatif

 

Sistim pemerintahan presidentil

Dilatar belakangi oleh negara amerika yang lebih suka menganut ajaran montesqui yaitu mengadakan pemisahan kekuasaan dimana kekuasaan yang satu tidak melebihi kekuasaan yang lain karena sistim ini terdapat sistim check dan balance.

Keuntungan dan kelemahan sistim pemerintahan

  1. Sisitim parlementer

Keuntungan :         penyesuaian pihak exekutif dan legislatif    mudah Dicapai.

Kelemahan  :         pertentangan keduanya sewaktu-waktu bisa terjadi Yang menyebabkan kabinet harus mengundurkan diri Dan akibatnya pemerintahan tidak stabil.

  1. Sistim presidentil

Keuntungan   :             pemerintahan untuk jangka waktu yang   ditentukan itu Stabil.

Kelemahan    :             apa yang ditetapkan sebagai tujuan negara menurut Exekutif bisa berbeda dari pendapat legislatif.

Sistim pemerintahan indonesia.

Sistim pemerintahan di indonesia dapat dikatakan memakai sistim presidentil tidak murni hal ini dapat dilihat dari UUD 45 yaitu :

  1. Dari pasal 4 dan 17 uud 45 (prtesiden menjadi kepala exekutif, dan mengangkat serta memberhentikan para mentri yang bertanggung jawab kepadanya)  dalam uu ini indonesia menganut sistim pemerintahan presidentil
  2. Namun dilihat dari pasal 5 ayat (1) dalam hubungannya dengan pasal 21 ayat (2) uud 45 dapat dipastikan indonesia tidak menganut sistim pemerintahan presidentil sepenuhnya, karena menurut pasal-pasal tersebut presiden dan dewan perwakilan rakyat bersama-sama membuat undang-undang.

Menurut UUD 45 pemerintahan negara indonesia dijelaskan secara terang dan sistimatis yang dikenal dengan 7 buah kunci pokok yaitu  :

  1. Indonesia negara yang bedasarkan hukum.

Pemerintah dan lembaga-lembaga negara dalam melaksanakan tinadakan   dilandasi dan mempertanggung jawabkannya secara hukum.

  1. Sistim konstutional

Pemerintah berdasar atas sistim konstitusi (hukum dasar) tidak bersifat absolutisme (kekuasaan yang tidak terbatas). Sistim ini memberi ketegasan bahwa cara menjalankan pemerintahan di batasi oleh uud 45

  1. MPR merupakan kekuasaan tertinggi yang mempunyai tugas dan wewenang berupa       :           

1.   Menetapkan uud

2.   Menetapkan gbhn.

3.   Mengangkat presiden dan wakil presiden.

4.    Presiden penyelenggara pemerintah negara tertinggi dibawah MPR,Presiden bertanggung jawab kepada MPR, presiden merupakan mandataris dari MPR.

5.    Presiden tidak bertanggung jawab pada dpr.

Presiden harus mendapat persetujuan dan bekerja sama dengan dpr dalam membentuk uu dan menetapkan anggaran pendapatan dan belanja negara, tapi presiden tidak bertanggung jawab kepada dpr.

6.    Mentri negara adalah pembantu presiden

Mentri-mentri negara diangkat dan diberhentikan oleh presiden, serta mentri bertanggung jawab kepada presiden

7.    Kekuasaan kepala negara tidak tak- terbatas.

Meskipun kepala negara tidak bertanggung jawab kepada dpr tapi  ia bukan “diktator” artinya kekuasaannya tidak tak-terbatas.

Bab VI

NILAI, NORMA DAN MORAL

A.   Nilai.

Hasil penilaian/pertimbangan “baik/tidak” terhadap sesuatu yang kemudian dipergunakan sebagai dasar alasan melakukan atau tidak melakukan sesuatu.

Nilai terbagi menjadi 3 kelompok yaitu  :

1.    Nilai material

Yaitu segala sesuatu yang berguna bagi manusia , nilai ini dapat diukur dengan mudah.

Ex        :           alat pengukur berat (kilogram)

                              alat pengukur panjang (meter)

                              alat pengukur isi (liter)

                              dan lain-lain.

2.    Nilai vital

Yaitu segala sesuatu yang berguna bagi manusia untuk dapat mengadakan kegiatan\aktivitas.

3.    Nilai kerohanian

Yaitu segala sesuatu yang berguna bagi rohani manusia. Nilai ini dapat Dibedakan atas 4 macam yaitu

A.    Nilai kebenaran/kenyataan yang bersumber pada unsur akal manusia (ratio, budi, cipta)

B.    Nilai keindahan, yang bersumber pada unsur rasa manusia (perasaan)

C.   Nilai kebaikan atau nilai moral yang bersumber pada unsur kehendak/kemauan manusia (karsa)

D.   Nilai relegius yang merupakan nilai ketuhanan, kerohanian yang tertinggi dan mutlak. Nilai ini bersumber pada kepercayaan/keyakinan manusia.

Nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila pancasila

1.    Sila I ketuhanan yang maha esa

·         Keyakinan terhadap tuhan yme dengan sifat-sifatnya yaitu maha sempurna, kasih, adil, bijaksana,kuasa dll

·         Ketakwaan kepada tuhan yme yaitu mematuhi perintah-nya dan menjauhi larangan-nya.

2.    Sila II kemanusiaan yang adil dan beradab

·         Pengakuan terhadap adanya martabat manusia.

·         Pengakuan yang adil terhadap sesama manusia.

·         Pengertian manusia yang beradab yaitu manusia itu berakal, mempunyai perasaan dsbnya, yang membedakan antara manusia dengan makhluk lainnya.

3.    Sila III persatuan indonesia

·         Persatuan indonesia adalah persatuan bangsa yang mendiami wilayah indonesia.

·         Bangsa indonesia adalah persatuan suku-suku bangsa yang mendiami wilayah indonesia.

·         Pengakuan terhadap bhineka tunggal ika yang berarti  pengakuan terhadap kebudayaan, suku yang berbeda-beda tetapi satu jiwa.

4.    Sila IV kerakyatan yang di pimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.

·         Kedaulatan negara adalah di tangan rakyat.

·         Pemimpin kerakyatan adalah hikmat kebijaksanaan yang dilandasi akal sehat.

·         Manusia indonesia sebagai warga negara serta masyarakat indonesia mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama.

·         Musyawarah untuk mufakatdicapai dalam permusyawartan wakil-wakil rakyat.

5.    Sila v keadilan sosial bagi seluh rakyat indonesia.

·         Perwujudan keadilan sosial dalam kehidupan sosial meliputi seluruh rakyat indonesia.

·         Keadilan dalam kehidupan sosial terutama meliputi bidang-bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, kebudayaan, pertahanan keamanan.

·         Cita-cita masyarakat adil dan makmur yang merata bagi seluruh rakyat indonesia.

·         Keseimbangan antara hak dan kewajiban, dan menghormati hak orang lain.

·         Cinta akan kemajuan dan pembangunan.

B.   Norma

Norma disebut juga kaidah adalah petunjuk tingkah laku yang harus dilakukan dan tidak boleh dilakukan dalam kehidupan berdasarkan suatu alasan tertentu dengan disertai sangksi.

c.   Sanksi

Sanksi adalah akibat yang akan diterima apabila norma tidak dilakukan.

Hubungan nilai, norma, sanksi.

Hubungan nilai, norma, sanksi sangat penting karena penjelasan nilai menjadi norma akan mempengaruhi pelaksanaan dari nilai-nilai itu.

Dari hubungan nilai, norma dan sanksi timbullah macam-macam norma dengan sanksinya misalnya :

1.    Norma agama, dengan sanksi agama.

2.    Norma kesusilaan, dengan sanksi rasa susila

3.    Norma sopan santun dengan sanksi sosial dari masyarakat

4.    Norma hukum, dengan sanksi hukum dari pemerintahan (alat-alat negara)

Bab VII

HAK ASASI MANUSIA (HAM)

 

Hak asasi manusia

Adalah hak dasar\hak kodrat yang dimiliki manusia sejak lahir sebagai anugerah tuhan yang maha esa dan merupakan hakekat diri sebagai manusia.

 

Sejarah lahirnya ham

Ham lahir semenjak manusia itu ada.

  1. Magna charta tahun 1215

Dicetuskan oleh john locke dari inggris yang merupakan awal lahirnya ham di dunia.

  1. Revolusi amerika tahun 1776

Tahun 1776 america merdeka dari perancis.

America menuntut adanya hak bagi setiap orang untuk hidup merdeka (independence —- semua negara berhak untuk merdeka)

  1. Revolusi perancis 1789

Bertujuan membebaskan manusia warga negara perancis dari kekangan kekuasaan mutlak dari seorang raja penguasa tunggal negara (absolut monarki) dengan istilah “droit de i home” artinya hak manusia.

Perkembangan ham
  1. Duham

Deklarasi universal of human right , merupakan pengakuan bangsa dunia tentang ham. Yang dideklarasikan oleh pbb pada  10 des 1948. Latar belakang lahirnya ham karena waktu pd i dan setelah pd ii banyak terjadi pelanggaran ham.

Ex        :           pembunuhan massal.

  1. Tahun 1976 konvenen civil, politik
  2. Convenen sosial budaya.

Hak ekonomi sosial budaya dapat terpenuhi apabila hak civil dan politik terpenuhi.

  1. Akhir abad 20

Tidak ada lagi pertentangan convenan civil politik dengan konvenan ekonomi sosial budaya

 
Yang Mempengaruhi Perkembangan Ham

yang mempengaruhi perkembangan ham karena ada 2 blok kekuasaan yaitu  :

  1. Liberal

Lebih menitik beratkan pada ham individual.

Keuntungan   :           hak asasi terjamin.

Kelemahan     :           keenjangan\pemisahan masyarakat.

  1. Sosialis\komunis.

Ham berbentuk komonal yaitu batasan ham negara yang mengatur.

Keuntungan  :           kesamaan/kesinambungan terutama dalam bidang Materi

Kelemahan     :           negara bersifat tirani (tirani berkembang).

Pembagian ham

Menurut rosevelt ham terbagi menjadi 4 kebebasan yaitu  :

  1. Kebebasan berbicara.
  2. Kebebasan untuk memeluk agama.
  3. Kebebasan dari rasa takut/ketakutan.
  4. Kebebasan dari rasa lapar.
 
Secara umum pembagian /macam-macam ham

Dari keempat pembagian ham maka secara umum ham dibagi menjadi  :

  1. Personal right (hak asasi pribadi)

Meliputi kebebasan menyatakan pendapat, kebebasan memeluk agama, kebebasan bergerak dan sebagainya.

  1. Property right (hak asasi ekonomi)

Yaitu hak untuk memiliki sesuatu, membeli, menjualnya, serta memanfaatkannya.

  1. Right of legal equality

Hak asasi untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan.

  1. Political right (hak asasi politik)

Hak untuk ikut serta dalam pemerintahan, hak pilih (memilih dan dipilih dalam pemilihan umum), hak mendirikan partai politik, dan sebagainya.

  1. Procedural right

Hak asasi untuk mendapatkan perlakuan tata cara peradilan dan perlindungan, misalnya peraturan dalam hal penangkapan, penggeledahan, peradilan, dan sebagainya.

  1. Social and culture right (hak asasi kebudayaan dan sosial)

Misalnya hak untuk memilih pendidikan, mengembangkan kebudayaan dan sebagainya.

Ham dalam pancasila
  1. Sila i (ketuhanan yang maha esa)
    • Hak pribani untuk menganut suatu agama dan beribadah.
  1. Sila ii (kemanusiaan yang adil dan beradab
    • Hak untuk hidup damai dan tidak ditindas.
    • Kebebasan dari rasa takut, tidak diperbudak, diskriminasi.
    • Kebebasan mengembangkan diri bidang sosial budaya.
    • Hak untuk mendapat pendidikan, informasi
    • Adanya jaminan sosial, ex : jaminan hari tua.
  1. Sila iii (persatuan dan kesatuan)
    • Hak untuk membela negara.
    • Hak menjaga integritas negara.
    • Hak untuk memilih kewarganegaraan.
  1. Sila iv (kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan)
    • Hak politik untuk mengeluarkan pendapat, berkumpul (berorganisasi)
    • Hak untuk dipilih dan memilih.
  1. Sila v (keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia.
    • Hak untuk diperlakukan sama didepan umum.
    • Hak untuk diperlakukan sama dalam tata peradilan.
    • Hak untuk dianggap tidak bersalah sampai ada putusan hakim yang tetap.
    • Hak untuk diperlakukan/hak sebagai tersangka

Ex ; hak untuk didampingi pengacara.

Bab VIII

DEMOKRASI PANCASILA

Demokrasi berasal dari bahasa yunani yang artinya  :

Demos                        :           rakyat

Kratos  :           pemerintahan

Di zaman yunani yang dimaksud demokrasi asalnya dari negara polis dimana rakyat  dan wilayah masih sedikit hingga sistim demokrasi langsung dapat dijalankan dimana rakyat secara langsung dapat menentukan sikap serta kebijakan untuk dapat menentukan siapa yang bisa ditunjuk sebagai pemimpin.

Makin lama rakyat serta wilayah makin banyak sehingga demokrasi langsung tidak dapat dipakai lagi maka lahirlah demokrasi tak langsung dimana tiap-tiap wilayah , rakyat mempunyai wakilmasing masing.

Demokrasi menurut abraham lincoln 1863 (amerika)

Pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat.

  

Macam-macam demokrasi

1.    Demokrasi liberal

·         Lebih condong ke arah politik.

·         Rakyat lebih bebas berkreasi dan berpendapat.

2.    Demokrasi sosialis

·         Rakyat tidak bisa bergerak leluasa dibidang politik

·         Demokrasi dititik beratkan pada tujuan negara saja yaitu kekejahteraan

·         Kebenaran ada pada negara bukan individu.

Jalan atau tidak nya sebuah demokrasi (disebut pilar-pilar demokrasi) dapat dilihat dari  :

Pilar-pilar demokrasi

1.    Adanya exekutif yang bertanggung jawab

2.    Legislatif yang dipilih dalam sebuah pemilihan yang jujur dan adil yang tugasnya mengontrol pemerintahan.

3.    Lembaga peradilannya bersifat bebas dan merdeka intervensinya.

4.    Hidupnya organisasi-organisasi polotik.

5.    Kebebasab pers.

Faktor-faktor agar pilar-pilar demokrasi terlaksana  :

1.    Ada perlindungan dalam konstitusi terutama perlindungan hak asasi manusia

2.    Penegakan hukum terutama untuk negara hukum.

3.    Adanya pemisahan kekuasaan yang jelas antara lembaga-lembaga (sistim)

4.    Pemilu yang bebas.

 

Sejarah demokrasi pancasila di indonesia

1.    1945-1959

Dari masa setelah merdeka sampai masa dekrit presiden (masa ini adalah masa yang paling demokratis di indonesia)1953 Sudah ada uu umum 1955 Pemilu dan parpol banyak

2.    1959-1966

Demokrasi sudah banyak disalah gunakan, pada masa ini demokrasi berbentuk demokrasi terpimpin.

3.    1966-1998

Lahirnya demokrasi pancasila 1966-1968

·               Sistim demokrasi pancasila dapat dilihat pada sila iv

pancasila tentang sistim pemerintahan dalam arti kebenaran untuk kepentingan \ bermanfaat untuk kepentingan umum

·         Demokrasi pancasila merupakan perpaduan kepercayaan kepada tuhan yme dan unsur ratio.

Bab IX

IDEOLOGI

Pengertian ideologi.

adalah ilmu yang mempelajari ide dan pemikiran.

Pengertian secara umum

Adalah ilmu yang mempelajari tentang pemikiran atau gagasan tentang sebuah cita-cita yang disusun secara sistematis baik dari bidang sosial, politik, ekonomi,dalam suatu negara atau bangsa.

pengertian ideologi menurut beberapa ahli  :

1.    Padmo wahyono.

Ideologi adalah suatu kesatuan yang bulat dan utuh dari ide dasar.

2.    Mubyarto.

Ideologi adalah sejumlah laten atau kepercayaan dan simbol-simbol dari kelompok masyarakat \ bangsa yang menjadi pegangan atau ayoman untuk mencapai tujuan bangsa.

3.    Soeryanto poepowardoyo.

Ideologi adalah kompleks pengetahuan dan nilai yang secara keseluruhan menjadi landasan bagi seseorang atau masyarakat untuk memahami jagat raya dan bumi serta menetukan sikap dasar untuk mengolahnya.

Fungsi ideologi

1.    Memotifasi seseorang untuk mencapai cita-cita.

2.    Penunjuk arah/jalan karena berisi visi atau gagasan mencapai cita-cita.

3.    Mempersatukan gagasan-gagasan untuk mencapai satu kesatuan ide.

Sifat ideologi. 

1.    Tertutup dengan ciri  :

·         Bersifat statis karena dibuat oleh sekelompok orang/orang tertentu yang berasal dari penguasa.

2.    Terbuka dengan ciri  :

·         Bersifat dinamis karena tidak dibuat oleh sekelompok\orang, tapi hanya dirumuskan oleh sekelompok\orang yang berasal dari nilai bengsa tersebut.

Ideologi besar dunia

1.   Liberal (hadir ketika konserfatif dimana kekuasaan raja absolut)

·         Politik  :           demokrasi (montesqui).

Masyarakat diberi kebebasan berpolitik.

·         Ekonomi          :           kebebasan pasar (adam smith)

Kebebasan pangsa pasar

·         Sosial  :           agama

Bebas dalam beragama dalam arti bebas untuk memeluk atau tidak memeluk suatu agama.

2.   Sosialis.

·                                                                                 Politi     :          tidak demokrasi, tidak ada kebebasan,                             asas politik bersifat totaliter (segalanya Tergantung pada negara).

·                                                                                 Ekonomi    :     persamaan di bidang meteri, menerapkan   sistim monopoli

·         Sosial  :           anti tuhan.

Ideologi pancasila

Adalah ide atau gagasan yang terdapat dalam pengertian serta nilai-nilai yang terkandung dalam pancasila untuk mewujudkan cita-cita bangsa berdasarkan pancasila.

    • Politik  :           musyawarah dan mufakat – demokrasi.
    • Ekonomi          :           asas kekeluargaan.
    • Sosial  :           kebiasaan beribadah.

Sumber ideologi pancasila

  1. Secara langsung (segi pembuatan) yaitu bpupki, pppki.
  2. Secara tidak langsung

Dari nilai-nilai yang hidup pada jiwa bandsa indonesia yang sudah ada sejak dulu yaitu nilai kebiasaan, nilai adat istiadat, nilai relegius.

Bab x

UNDANG-UNDANG

 
Pengertian undang-undang

Aturan tertulis yang berisikan tentang susunan ketata negaraan sebuah negara, bagaimana badan atau lembaga tersebut menjalankan fungsi, tugas dan wewenang

Sifat\ciri-ciri  UUD

1.    Tertulis (rumusan yang terstruktur)

2.    Berisikan aturan-aturan atau norma yang berlaku pada negara

3.   Merupakan hukum positif tertinggi

4.   Memberikan batasan wewenang badan-badan negara

5. Jaminan pelaksanaan ham

Isi pokok konstitusi \ UUD

  1. Pelaksanaan ham
  2. Merupakan susunan ketata negaraan
  3. Fungsi, tugas wewenang badan-badan negara

 

Hubungan negara hukum dengan uud

Menurut bambang  :

Sistim hukum yang ada harus bisa memberikan batasan atau wewenang badan-badan negara (legislatif, exekutif, yudikatif) dan pelaksanaan hukum harus berjalan

Uud 45

Lahirnya tanggal 18 agustus 1945 yang terdiri dari :

  1. Pembukaan
  2. Batang tubuh.

Kemudian setelah indonesia merdeka uud 45 terjadi perubahan menjadi  :

  1. Pembukaan.
  2. Batang tubuh.
  3. Penjelasan

Setelah era reformasi terjadi perubahan, penambahan, aturan per uud 45 yang disebut amandemen, yang diamandem adalah batang tubuh.

 

Alasan pembukaan dan penjelasan tidak dimandemen adalah  :

  1. Adanya tap mpr no xx/66  (zaman soeharto)

Pembukaan uud 45 jika dirubah sama saja membubarkan negara, karena uud 45 merupakan staats fundamental norm (pokok-pokok kaidah suatu negara) sesuai dengan filosof

            bantahan mahfud m.d mengenai tap mpr noxx/66

q  Menurutnya tap mpr ini a historis 

q  Merubah pembukaan uud 45 tidak membubarkan negara.

Ex        :           waktu uuds, uud ris dirubah ke uud 45 lagi

                      Negara tidak jadi bubar.

Pendapat mahfud m.d mengenai pembukaan

q  Uud 45 itu merupakan kesepakatan terbaik yang telah menampung sifat prular bangsa indonesia

contoh :           sila i pancasila

q  Hancurnya negara itu bukan karena pembukaan uud tapi karena batang tubuh yang salah.

  1. Karena pembukaan uud 45 merupakan pernyataan kemerdekaan yang terperinci
  2. Karena pembukaan itu sifatnya sebagai motifasi terhadap cita-cita hukum rakyat indonesia.
  3. Bersifat universal dan lestari

Universal  :                  apa yang dicita-citakan uud 45 sama dengan     cita-cita

Bangsa lain.

            lestari   :           pembukaan itu cocok untuk segala

Zaman.

 
Alasan batang tubuh di amandemen

1.    Sejarah pembuatan.

Pidato soekarno mengatakan uud 45 itu bersifat sementara dan tidak sempurna.

2.   Batang tubuh membuka peluang yang besar untuk membentuk negara yang totaliter dan korup dengan bukti  :

A.        Pasal-pasal dalam batang tubuh mempunyai multi tafsir yaitu Penafsiran yang salah terhadap pasal-pasal batang tubuh sesuai dengan kebutuhan dan keinginan penguasa.

Contoh  :            pasal 7 tentang pengangkatan presiden

B.      Exekutif heavy yaitu kekuasaan exekutif yang besar sehingga menjadikan pimpinan negara bersifat totaliter

C.     Uud 45 terlalu percaya pada semangat pemimpin bangsa yaitu seseorang yang bersemangat akan mengakibatkan ia berkuasa dan dapat mengakibatkan ia korup, semangat saja tidak cukup tapi harus diimbangi dengan sistim yang baik.

  1. Tidak memberikan jaminan terhadap pelaksanaan ham diindonesia karena dalam batang tubuh condong mengatakan………… diatur menurut uu

Contoh            :           pasal 28

Dan uu  di buat sesuai dengan kepentingan penguasa

  1. Pemilihan/kedaulatan rakyat tidak langsung diberikan pada rakyat karena dalam memilih presiden hak tersebut di berikan mpr (kecuali untuk masa pemilu sekarang mulai 2004)

Bab XI

FALSAFAH PANCASILA

 
Pengertian falsafah

Falsafah berasal dari kata philosophi

Philein :           mencari/mencintai

Sophia :           kebenaran/kebijaksanaan

Pengertian philosophi adalah hasil dari daya fikir manusia untuk mencari kebenaran atau mencari hakekat kebenaran secara : mendalam, radikal, sistematis.

hakekat kebenaran dapat dilihat dari  :

  1. Logika.

Mencari benar dan salah.

  1. Metafisika.

Tentang apa yang kita ketahui

  1. Retorika

Ilmu tentang berbicara mencari sesuatu dengan kalimat yang berbeda

  1. Estetika

Tentang keindahan.

  1. Etika

Tentang hal yang baik.

Hakekat yang dihasilkan oleh orang filsafat bersifat relatif dalam arti terhadang ruang dan waktu.

Falsafah pancasila

  1. Sila i ketuhanan yang maha esa.
    1. Menyatakan bahwa kita mempercayai adanya tuhan, yang dijawab oleh adanya agama yaitu mengenai keinginan manusia yang tidak bertepi.
    2. Mengakui ada sesuatu yang mengatur diluar kehendak kita.

     

  1. Sila ii kemanusiaan yang adil dan beradab

Batasannya

Yang adil        :          sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Beradab     :               nilai manusia\beradab sesuai dengan nilai  manusia yang Batasannya nurani.

  1. Sila iii pancasila persatuan indonesia

Asas persatuan di indonesia adalah bhineka tunggal ika dimana menjadikan suatu perbedaan menjadi perekat dari kesatuan

Nilai persatuan          :           nasionalisme  yang dicerminkan sikap

Patriotisme(mempertahankan).

Batasan nasionalisme boleh membanggakan Negara kita tanpa merendahkan NegaraLain\harus menghargainegara lain.

  1. Sila iv pancasila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan perwakilan.
    1. Mengakui kedaulatan negara di tangan rakyat.
    2. Hikmah kebijaksanaan                    

mengambil keputusan harus Berdasarkan ratio namun tetap mengacu pada tuhan.

    1. musyawarah untuk mufakat           

untuk menyatukan pendapat Dengan mengambil kebaikan-kebaikan.

  1. Sila v keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia.
    1. Keadilan sosial

            persamaan ekonomi :            

            yang mengakui hak pribadi (bersifat sosial) seseorang.

Persamaan dalam bidang hukum  

Semua warga negara mempunyai hak dan kedudukan yang sama di mata hukum.

    1. Kesejahteraan masyarakat

Note 

  1. Terjadi perbedaan konsepsi antara penguasa indonesia terdahulu  setelah merdeka antara lain yaitu  :

Soekarno, supomo  vs  hatta, yamin

    • Versi soekarno, supomo                    

ham yang diatur dalam uu adalah sistim Komonal.

    • Versi hatta, yamin                              

adanya hak kontra dari rakyat,Tertuang dalam pasal 28 (merupakan perjuangan hatta, yamin)

  1. Tiap-tipa warga negara berhak mendapatkan hak asasi manusia tertuang dalam pasal 27 (2), 28, 31.
  2. Penelitian unesco mengatakan bahwa sistim demokrasi adalah sistim pemerintahan yang terbaik didunia.
  3. Semakin demokrasi suatu negara maka kepastian hukum bisa tercapai dan bisa disebut negara itu negara hukum
  4. Demokrasi pancasila dapat dilihat secara textual pada tap mpr noxxvii/68.
  5. Mengapa demokrasi pancasila melenceng  ?

Karena dasar berpijak\konstitusi tidak kokoh.

  1. Tap mpr no 37\38

Mengatakan demokrasi pancasila adalah demokrasi indonesia yang bertujuan memelihara kesatuan masyarakat, anti hidup berpartai-partai, pro hidup rukun dan damai berpendirian sama tinggi dan sama rendah.

  1. Yang di pakai zaman orde baru 1968 adalah demokrasi sosialis.

Selesai 02 januari 2004

Pengantar Hukum Indonesia

Posted: 23/04/2011 in semester 1

Bab I

Sejarah Hukum Indonesia

1.     Voc 1602 – 1799

      Voc adalah serikat dagang dari negeri belanda, tujuan datang ke indonesia untuk berdagang.

      Voc diberi hak oktroi (hak istimewa\hak monopoli) yaitu hak untuk :

a.     Perdagangan                b. Pelayaran

c.     Mengadakan peperangan      d. Mengadakan perdamaian

e.     Membuat uang               f. Dan lain-lain

Dalam pelaksanaan dagang nya voc bertindak se olah-olah pemerintahan yang sering memaksakan  peraturannya sendiri.

Setiap peraturan-peraturan yang diumumkan tidak pernah  tersimpan, hingga sulit menentukan mana peraturan yang berlaku dan peraturan yang tidak berlaku lagi, akhirnya voc sadar dan mulai mengumpulkan kembali peraturan yang pernah diumumkannya  dan disusun secara rapi dan diumumkan pada statuta batavia tahun 1642.

Pada tahun 1766 diulang penataannya dan lahirlah statuta batavia baru. Hukum positif yang berlaku zaman voc adalah statuta batavia lama dan statuta batavia baru., hingga voc berakhir 1799.

2.     Br (bestuiten regelings) 1814 -1855

Setelah voc bubar, datang pemerintah belanda .

Sebutan pemerintahan belanda untuk indonesia saat itu adalah hindia belanda. Pemerintahan belanda dipimpin oleh seorang raja yang mempunyai kekuasaan mutlak  atas negara jajahannya.                                                    Pemerintah belanda menyamakan hukum di daerah jajahannya dengan hukum negaranya hal ini  disebut asas konkordasi (asas persamaan).

Keputusan raja mutlak (koningklijk besluit) dipergunakan dalam peraturan-peraturan umum (algemine verordining) / peraturan pusat.

Keputusan raja dibagi 2 yaitu  :

1.     Keputusan raja untuk mengangkat gubernur / bupati

2.     Keputusan raja bertindak sebagai legislatif

      pemerintahan belanda hendak mengadakan kodifikasi (membukukan) hukum, Dan terlaksana tahun 1830 (yang dikodifikasikan hukum perdata) , tapi Belum bisa diterapkan karena ada perang, tahun 1848 baru dapat diterapkan, Kesulitan penerapannya di hindia belanda karena banyaknya orang asing.

3.   Rr (reginijk regelemenie) tahun 1855 – 1926

      Kekuasaan raja tidak lagi mutlak karena parlemen sudah ikut campur dalam pemerintahan, peraturan ditetapkan oleh raja dan parlemen dengan demikian terjadi perubahan tata hukum dari monarkhi konstitusional menjadi monarkhi konstitusional parlemen.

      Untuk mengatur daerah jajahannya belanda membuat peraturan, rr yang diundangkan dalam stablat no 1855 no 2 rr

      Dimasa rr peraturan / tata hukum negara jajahan diatur dalam pasal 55 rr / sama dengan pasal iiab. Dalam menyelesaikan perkara perdata hakim diperintahkan menggunakan  :

·         Hukum eropah bagi orang eropah

·         Hukum perdata adat bagi non eropah

Tahun 1920  terjadi perubahan undang-undang dasar dari rr 75 lama ke rr 75 baru yaitu :

·         Rr 75 lama, masyarakat hindia belanda digolongkan menjadi

1.     Kelompok eropah

2.     Kelompok non eropah

·         Rr 75 baru

1.     Kelompok eropah

2.     Kelompok timur asing.

3.     Bumi putera

Sebelum rr baru tahun 1818 telah berlaku kuhp (wet book van traf richt berlaku untuk semua golongan yang ada di indonesia.

4.     Is (indische statdeling) tahun 1926 – 1942

Perubahan mendasar pada undang-undang dasar negara belanda terletak pada  pasal 61 ayat 1 dan 2  menyatakan  :  susunan pemerintahan belanda yang ada di hindia belanda di tentukan berdasarkan undang-undang dasar dengan kata lain  :  raja tidak dapat sewenang-wenang menetapkan undang-undang kecuali itu sudah wewenangnya.

   kesimpulan  : 

      Zaman is berlaku hukum hindia belanda  :

1.     Hukum tertulis, hukum yang telah dikodifikasikan (dibukukan).

2.     Hukum tak tertulis  :  hukum adat.

      Jadi hukum di indonesia terjadi pluralisme.

Untuk penggolongan masyarakat is menggunakan pasal 131 dan 163 yaitu  :

1.     Hukum eropah bagi orang eropah

2.     Hukum timur asing bagi orang timur asing

3.     Hukum bumi putera bagi orang bumi putera (hukum adat yang ada)

5.   Zaman jepang 1942

pada masa ini indonesia dibagi menjadi 2 bagian wilayah  yaitu 

1.     Indonesia bagian timur berkedudukan di makasar dan dikuasai oleh angkatan laut jepang.

2.     Indonesia bagian barat berkedudukan di jakarta dan dikuasai angkatan darat jepang.

Undang-undang yang diberlakukan oleh orang jepang di indonesia adalah osamu serai uu no 1 tahun 1942 menyatakan bahwa hukum-hukum yang ada sebelumnya diberlakukan tetap asal tdak bertentangan peraturan bala tentara jepang, hukumi ni dsebut hukum peralihan karena dalam kentyatan nya yang  dipakai hukum lama yaitu i s.

6.     Zaman  pra kemerdekaan

Aturan peralihan uud 1945 pasal 2 menyatakan bahwa segala undang-undang tetap dipakai baik zaman belanda dan jepang, selama belum ada uu yang baru.

Undang-undang dari                        1945 –1949       uud

(dekrit)                                            1949 –1959       uuds

                                                1959 ——          uud 1945

Uud

Tap mpr

Uu

Perpu (peraturan pusat)

Permen(peraturan pemerintahan)

Kepres

Instruksi menteri dan lain-lain

7.     Politik hukum masa orba 1967 dan gbhn sampai sekarang

Poliuk hukum sudah mengarah  pada kodiikasi (dibukukan) dan unifikasi (hukumberlaku untuk semua wara negara, dalam jangka panjang pemerintah indonesia menghendaki tata hukum baru yang benar-benar produk indonesia yang sesuai dengan kebutuhan rakyat indonesia.

Bab II

Politik ketetapan hukum sekarang diatur dalam

1.     Pembangunan hukum ditujukan untuk menegakkan keadilan dan ketertiban dalam menjalankan hukum

2.     Pembangunan hukum ditujukan untuk pengamanan pelaksanaan pembangunan dan hasil-hasilnya, supaya anggota masyarakat menikmati kepastian hukum.

3.     Pembangunan hukum perlu ditingkatkan pembaharuan hukum secara kodifikasi dan unufikasi dalam hukum tertentu

4.     Kedudukan dan peranan badan penegak hukum sesuai dengan tugas dan peranannya

5.     Pengakuan hukum perlu dimantabkan untuk mencapai kesadaran hukum yang tinggi hingga masyarakat menyadari hak dan kewajibannya.

6.     Untuk menunjang hukum perlu ditingkatkan sarana dan prasarana.

7.     Menunjang pembangunan perlu diusahakan untuk menegakkan hak dan kewajiban hak asasi warga negara dalam menegakkan pancasila dan uud 45

Bab III

SISTIM HUKUM

Adalah keseluruhan hukum yang terdiri dari bagian hukum, yang disebut sub sistim hukum dimana antar sub-sub itu saling berhubungan, tidak bertentangan.

Bentuk hukum dari bermacam-macam sistim hukum

1.     Eropah kontinental

Sistim hukum yang berkembang di eropah daratan yaitu di negara :

·         Belanda

·         Perancis

·         Jerman

·         Inggris

Di indonesia menganut sistim hukum eropah kontinental karena indonesia negara bekas jajahan belanda.

Eropah kontinental bersumber  pada agama katolik, sistim hukum ini dikenal civil law , mula berlaku di roma abad vi masa pemerintahan kaisar yustini angus yang terkenal dengan korpus yuris civilis.

Ciri civil law :

Hukum bersifat mengikat umum karena bersumber pada uu karena uu sudah dikodifikasikan sehingga sulit untuk diubah-ubah, hakim hanya boleh menafsirkan peraturan-peraturan yang ada.

     Menurut civil law hukum dibagi menjadi 2  :

1.   Hukum publik

hukum yang menyangkut orang banyak

ex               :           hukum pidana

                  hukum tata negara

                  hukum administrasi negara

2.   Hukum privat.

      hubungan hukum seseorang dengan orang lain secara pribadi.

 ex  :           hukum perdata

                  hukum dagang

2.   Anglo saxon / anglo america

Mulai berkembang di inggris abad xi sering disebut common law (kebiasaan) atau hukum tidak tertulis (an written law) yang bersumber pada hukum yurisprudensi (suatu keputusan yang diambil hakim untuk suatu perkara berdasarkan keputusan hakim yang terdahulu terhadap perkara yang sama, sumbernya dari kebiasaan

Sistim anglo saxon berlaku di  :

    1. Amerika serikat
    2. Canada
    3. Amerika utara

Kesimpulan      :

Walau dia tidak tertulis tapi dia tertulis, ini yang dinamakan statutes

Perbedaan eropah kontinental dan anglo saxon

Terletak pada peranan yang diberikan pada hakim

·         Eropah kontinental

Hakim harus banyak mengikuti uu yang ada

·         Anglo saxon

Peranan hakim besar, hakim tidak saja mempunyai wewenang secara luas menafsirkan peraturan hukum yang ada tapi juga bertugas menciptakan kondisi  hukum-hukum yang baru yang menjadi pegangan hakim-hakim lain dalam memutuskan perkara sejenis. Keputusan pengadilan mengikuti perkembangan zaman

       

3. Sistim hukum adat

Hukum adat berdasarkan kebiasaan , karena hukum adat ini hidup di tengah masyarakat dan diterima berdasarkan kesadaran untuk menjadi hukum.

Hukum adat mengalami perubahan sesuai dengan perubahan kehidupan manusia.

Hukum adat dibuat langsung oleh masyarakat yang bersangkutan dimana di mulai dengan membuat kebiasaan

Hukum ini terdapat di masyarakat negara-negara asia termasuk indonesia, adat recht dikemukakan snouch hogrange.

Perbandingan hukum adat dengan hukum modern

1.     Hukum modern

Peraturan dibuat oleh suatu lembaga yaitu legislatif dan exekutif dan dikodifikasikan (sulit berubah-ubah), keputusan berdasarkan uu yang telah ditetapkan.

2.     Hukum adat

Peraturan dibuat masyarakat berdasarkan kebiasaan, peraturan itu dilaksanakan fungsionaris (tetua adat, tetua kampung), keputusan diambil berdasarkan kepentingan masyarakat saat itu (seketika)

            Sistim hukum adat ada 3

1.     Hukum adat mengenai tata negara

Sejumlah peraturan-peraturan yang berhubungan dengan lembaga hukum dalam hukum adat, baik mengenai susunan dari lembaga-lembaga, jabatan-jabatan dan orang-orang yang menjabatnya.

2.     Hukum adat mengenai warga yang terdiri dari  :

·         Hukum sanak / kerabat, hukum-hukum kekeluargaan, siapa yang kandung dan tidak kandung

·         Hukum tanah, hukum yang menentukan mana tanah wulayat, pusako tinggi dll

·         Hukum perhutangan hukum yang mengatur hubungan seseorang dengan orang lain dalam hal pinjam meminjam.

3.     Hukum adat mengenai delik

Suatu hukum yang disebut pidana adat adalah orang yang mengatur adat mengenai penyamun, rampok dll

   sistim hukum adat di minangkabau

1.     Kebiasaan

      Adalah sesuatu yang sringkali / berulangkali dilakukan dalam masyarakat terhadap perbuatan yang sama, maka ia naik derajatnya menjadi adat teradat

2.     Adat teradat

      Tidak sengaja  /  belum sengaja diadakan setelah adat yang teradat  ini telah cukup lama diterapkan di masyarakat maka ia naik derajatnya menjadi adat yang diadatkan

3.     Adat yang diadatkan

      Pada saat adat yang diadatkan ini berlaku di masyarakat maka mulailah ada sanksi hukum adat yang dilakukan tapi sanksinya ringan

4.     Adat istdat

      Dari adat yang diadatkan lama-lama naik menjadi adat istiadat, dari sinilah adat yang sebenarnya yang dilakukan turun-temurun.

5. Adat

   adat inilah yang tidak mengalami perubahan dari dulu hingga sekarang.

adat  no 1 s/d 4 mengalami perubahan mengikuti perubahan zaman.

Bab IV

HUKUM TATA NEGARA

Pengertian hukum tata negara menurut beberapa sarjana

1.   Vanderpoot

      suatu peraturan yang menentukan badan-badan yang diperlukan wewenang masing-masing badan, serta hubungan antara badan yang satu dengan yanglain serta dengan individu-individu lain dalam suatu negara.

2Van valen hoden

Hukum yang mengatur semua masyarakat hukum atasan dan masyarakat hukum bawahan menurut tingkatnya, dan masing-masing masyarakat hukum itu menentukan wilayah lingkungan rakyatnya dan menentukan badan-badan dan fungsinya masing-masing yang berkuasa dalam masyarakat hukum itu serta menentukan susunan dari badan-badan tersebut.

3. Van apel dorn

Dalam arti sempit

Artinya peraturan-peraturan yang menunjukan yakni tugas dari setiap badan pemerintahan.

Dalam arti luas

Atau cara pelaksanaan badan-badan pemerintahan dalam bidangnya masing-masing.

A.    Pengertian Negara Menurut Para sarjana

1.     Niccolo machioveli.

Negara sangat kuat, harus ada kekuasaan.

2.     Jean bodin

Kekuasaan melekat pada negara itu sendiri sehingga penguasa tidak boleh semena-mena, suatu pandangan yang mengarah pada kedaulatan

Jean bodin merupakan pencipta atau ajarannya melahirkan teori kedaulatan.

3.     Thomas hobbes

Manusia dilahirkan bebas dan mempunyai kebebasan dan masing-masing mempunyai kekuasaan penuh untuk selamatkan diri.

Unsur-unsur negara

1.     Rakyat.

2.     Wilayah.

3.     Tujuan.

Ad  no 2  :        wilayah terbagi menjadi 3 yaitu  :

1.     Darat.

2.     Laut.

      Batas laut dulu 3 mil sekarang 5 mil.

3.     Udara

      Perjanjian paris 1919 dan perjanjian chicago 1944

B.   sistim pemerintahan di indonesia

      Susunan dari lembaga-lembaga pemerintahan

1.     Parlemen kabinet

2.     Presidentil kabinet

3.     Pengawasan langsung dari rakyat

Bentuk referendum

1.      Referendum obligator

Parlemen akan membekukan uu yang bersangkutan dengan hak rakyat.

2.      Referendum fakultatif

Referendum yang diberlakukan oleh masyarakat tertentu tentang uu yang dibuat oleh parlemen.

3.      Referendum konsultatif

Dibuat untuk soal-soal tertentu.

ISTILAH HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

Han berasal dari bahasa belanda yaitu :           administratif recht.

Pendapat sebagian orang mengatakan bahwa han sama dengan htp (hukum tata pemerintahan), htun (hukum tata usaha negara.)

Perbedaan htn dan htun ditinjau secara logika

1.      Htun

Hukum yang mengelola bagian tertentu dari han

2.      Htp

Struktur pemerintahan tidak menyangkut tugasnya.

Htp mempunyai 2 pengertian

1.   Arti luas     :           sebagai pembuat uu

2.   Arti sempit             :           kegiatan pemerintah yang tidak termasuk              

                                                Dalam pembuatan uu.

Pengertian han menurut beberapa sarjana       :

1.     Abdul jalil

Adalah hukum yang mengatur administrasi yaitu hubungan antara warga negara dengan pemerintahannya yang menjadi sebab sehingga negara itu berfungsi.

2.     Kusmadi rojo suwejo

Adalah hukum yang mengatur bagaimana negara sebagai penguasa menjalankan usaha-usahanya untuk memenuhu tugasnya

3.     Van apel dorn

Adalah keseluruhan aturan yang harus diperhatikan oleh para penguasa yang diserahkan tugas pemerintahan dengan menjalankan tugasnya.

4.     Joko sutono

Adalah hukum yang mengaturtentang hubungan hukum antara jabatan-jabatan dalam negara dengan para warga masyarakat.

Perbedaan dan kesamaan han dan htn dalam tujuannya

Kesamaannya   :           obyeknya sama-sama negara

Perbedaannya             

Htn :        kondisi negara dalam keadaan diam.

Han         :        kondisi negara sudah bergerak

Sebab han belum dikodifikasikan

1.     Yang diatur dalam han sangat banyak dan sering mengalami perubahan-perubahan yang mendadak, hingga jika dikodifikasikan sangatlah sulit menerobos cepatnya perubahan masyarakat.

2.     Han di bentuk dari banyak bidang dan masing-masing mempunyai wewenang.

Obyek dari han

Sejauh mana han\alat-alat negara berhubungan dengan masyarakatnya baik secara pribadi maupun kelompok.

Bentuk tindakan han dibagi menjadi 2 yaitu     :

1.     Perbuatan pemerintahan menurut tindakan (hukum privat).

2.     Adanya perbuatan administrasi negara antara pribadi dengan negara. ex        :           jual beli.

Hukum privat terbagi menjadi 3 yaitu   :

1.   Bersegi satu

      suatu perbuatan yang dilakukan oleh aparat administrasi negara berdasarkan wewenang istimewa. Dalam hal membuat ketetapan yang mengatur antara sesama administrasi negara, maupun sesama administrasi negara dengan masyarakat.

2.   Bersegi dua atau banyak

Adalah suatu perbuatan aparat administrasi negara yang dilakukan oleh 2 pihak atau lebih secara sukarela.

Ex     :        perjanjian pembuatan gedung antara pemerintah dengan kontraktor.

Sumber han dibagi menjadi 2 yaitu      :

1.     Hukum materil

Peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam masyarakat yang mempunyai pengaruh besar pada masyarakat, sehingga peristiwa itu menjadi penunjuk hidup (norma\kaidah) bagi masyarakat.

2.     Hukum formil

Suatu ketentuan yang menertibkan suatu hukum berdasarkan hukum meteril.

Sumber hukum formil dari han (menurut utrech adalah           :          

1.     Uu (han secara tertulis)

2.     Praktek han (han yang merupakan kebiasaan)

3.     Yurisprudensi.

4.     Doktrin.

5.     Traktat.

Bentuk pemerintahan

Bentuk pemerintahan menurut sarjana dilihat dari 2 sudut yaitu    

1.     Dalam arti luas.

A.    Montesqiu

Terkenal dengan ajarannya trias politica yaitu pemerintahan terdiri dari 3 kekuasaan.

3.     Kekuasaan legislatif (pembuat uu)

4.     Kekuasaan exekutif (yang menjalankan uu)

5.     Kekuasaan yudikatif (yang mengadili pelanggaran uu)

B.    Van volen nopen

Memberi bentuk pemerintahan menjadi 4 yaitu           :

1.     Tindakan pemerintah dalam arti sempit (bestuur\mangatur)

2.     Kegiatan peradilan (recht praak)    >  yudikatif

3.     Kegiatan polisi                          >      -  “  -

4.     Kegiatan pembuatan uu\aturan (regeling wet geving)

C.   Lemaire

Membagi bentuk pemerintahan menjadi 5 yaitu          :

1.   Kegiatan menyelenggarakan kesejahteraan umum.

2.   Kegiatan pemerintahan dalam arti sempit (exekutif)

3.   Kegiatan polisi  >  yudikatif

4.   Kegiatan peradilan         >      -  “  -

5.   Kegiatan pembuat peraturan\uu (legislatif)

D.   Donner

                  kegiatan\bentukpemerintahan dibagi menjadi 2 yaitu  :

1.     Alat-alat pemerintahan yang menentukan hukum negara\politik negara sama dengan exekutif dan legislatif.

2.     Alat-alat perlengkapan negara yang menjalankan politik negara yang telah ditentukan. Dama dengan exekutif dan yudikatif

2.   Dalam arti sempit

A.   Montesqiu

        adalah semata-mata membahas kekuasaan exekutif saja.

B.    Van valen nopen
membahas kekuasaan mengenai bentuk pemerintahan dalam tindakan atau  kegiatan pemerintahan dalam arti sempit (bestuur\mengatur)
C.   Lemaire

        membahas kekuasaan mengenai bentuk pemerintahan.

1.                             Kegiatan menyelenggarakan kegiatan umum.

2.                             Kegiatan pemerintahan dalam arti sempit.

                  keduanya merupakan kekuasaan exekutif

Ketetapan

Menurut van derpoot suatu ketetapan harus memenuhi 4 syarat          :

1.     Dibuat oleh perlengkapan negara yang berwenang.

2.     Ketetapan tidak mengandung cacat (cacat yuridis), prosedurnya harus mengandung hukum.

3.     Ketetapan yang diberi bentuk yang ditetapkan dalam peraturan yang menjadi dasar dan harus melalui prosedur.

4.     Isi dari tujuan ketetapan harus sesuai dengan isis tujuan dari ketetapan dasar.

Suatu ketetapan batal apabila tidak memenuhi ke 4 syarat tersebut

Macam-macam ketetapan batal

1.     Batal mutlak.

      perbuatan oleh hukum dianggap tidak pernah ada ( batal demi hak)

2.   Batal karena hukum

Akibat dari suatu perbuatan tersebut dianggap hukum tidak ada baik sebagian maupun keseluruhan.

3. Dapat dibatalkan

Suatu perbuatan dianggap ada sampai ada pembatalan dari pihak lain.

Bentuk ketetapan

1.     Ketetapan lisan

Adalah suatu ketetapan yang dikeluarkan aparat administrasi negara secara lisan, ketetapan tersebut dikehendaki oleh sipembuat dan bersifat kekal.

2.     Ketetapan tulisan

Adalah suatu ketentuan yang dikeluarkan aparat administrasi negara secara tertulis. Ketetapan tersebut dikehendaki oleh si pembuatnya, yang mempunyai akibat hukum yang kekal seperti uud.

Macam-macam ketetapan.

1.     Ketetapan positif

      suatu ketetapan yang menimbulkan hak dan kewajiban.

2.     Ketetapan negatif

Tidak menimbulkan hukum baru yang tidak mengalami perubahan akan sesuatu yang pernah ada

3.     Ketetapan deklanatur

Adalah ketetapan yang menyatakan bahwa seseorang mendapat hak sesuai yang diatur dalam ketentuan (tidak otomatis) tapi harus ada permohonan sebelumnya.

Peradilan dalam han

Pengertian peradilan administrasi negara (an)

Badan yang mengatur perselisihan intern an dan persengketaan an.

Menurut beberapa sarjana

1.     Apel dorn

Suatu badan yang berada diatas mereka mereka yang berselisih, maka peradilan yang semacam ini adalah peradilan negara.

  1. Van vrace

Peradilan an pemutusan berlakunya suatu aturan hukum pada peristiwa yang kongkrit berkaitan dengan adanya suatu perselisihan

  1. Jelinnek

Peradilan an adalah pemasukan perkara-perkara yang kongkrit dalam norma-norma yang abstrak.

Syarat-syarat peradilan umum.

  1. Adanya aturan hukum yang abstrak yang mengikat umum dan dapat diterapkan pada suatu masalah.
  2. Adanya peristiwa hukum kongkrit.
  3. Minimal adanya 2 orang yang kongkrit.
  4. Adanya aparatur peradilan yang berwenang mengadili.

Proses peradilan an adalah peradilan khusus, oleh karenanya di samping ada syarat peradilan umum yang harus dipenuhi, syarat-syarat khusus harus dipenuhi.

Kegunaan peradilan Han

  1. Adalah untuk melindungi pihak-pihak yang dirugikan akibat adanya kesalahan pihak an
  2. Akibat pelanggaran hukum yang dilakukan oleh warga masyarakat
  3. Dapat juga akibat adanya keputusan an yang merugikan masyarakat.

Untuk mencegah hal-hal yang timbul, peradilan Han perlu diadakan pengawasan.

Syarat Han terletak pada fundamentum petendi (hukum publik)

Fundamentum petendi adalah mengenai gugatan dalam perkara dimana gugatan timbul dibagi atas 3 perkara  :

  1. Identitas tergugat harus jelas.
  2. Duduk kejadian perkara dan kedudukan hukum
  3. Petitum (tuntutan dari perkara)

Bab V

HUKUM PIDANA

Pengertian hukum pidana

Secara sederhana adalah hukum yang mengatur tentang bagaimana menghukum (hukum tentang penghukuman).hukum pidana termasuk hukum publik

Hukum pidana yang ada di indonesia berasal dari belanda (wvs) yang berdasarkan asas concordantie

Asas concordantie adalah

Hukum yang berlaku dinegara penjajah dilaksanakan di negara jajahannya.

Sejarah lahirnya concordantie

  1. Banyak ajaran dari berbagai sarjana di romawi khususnya di cardova yang dicetuskan oleh kaisar yustianus, inilah yang disebut curpus yuris yustianus. (code civil)
  2. Dari curpus yuris yustianus di tambah unsur-unsur dari perancis maka dipakai oleh perancis yaitu menjadi (code penal), kemudian perancis menjajah belanda dan belanda mengikuti hukum penjajahnya di belanda menjadi wvs, kemudian belanda menjajah indonesia maka indonesia memakai sistim hukum belanda, di indonesia di sebut wvsni)

Isi hukum pidana

  1. Siapa yang dihukum
  2. Perbuatan apa yang dihuku.

Fungsi hukum perdata

  1. Hukum pidana materil

Dilihat dari segi isi yaitu  :

Peraturan yang mengatur tentang segala sesuatu yang boleh atau tidak boleh dilakukan serta sanksi yang diberikan jika melanggar.

Ex        :           kuhpidana umum

            dalam pidana meteril terdapat delic

           

Delic adalah    

Tindakan manusia yang memenuhi rumusan uu bersifat melawan hukum dan dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggung jawabkan

·         Omnisst delicher

Melanggar peraturan yang dilanggar.

·         Commissi delicher

Tidak melakukan yang semestinya dilaksanakan.

·         Clacht delich

Delik yang dapat ditarik atau dicabut

Contoh       :           pidana dalam keluarga.

·         Delik aduan

Pengaduan yang baru bisa dilaksanakan setelah diadukan atau dilaporkan.

  1. Hukum pidana formil

Ketentuan bagaimana cara menegakkan hukum pidana materil (proses seseorang untuk dihukum)

Kuh apidana

Mengapa hukum pidana ada sanksi (arti penting)

  1. Teori absolut

Bahwa orang yang berbuat jahat harus dibuat jera dengan cara dia harus disiksa. Contohnya di penjara.

Latar belakang orang berbuat jahat.

    1. Terpaksa.
    2. Sejak lahir (genetika)
    3. Lingkungan.

2.   Teori relatif

Apabila ia berbuat kejahatan karena terpaksa, keadaan atau ketidak inginan melakukan itu, maka orang yang berbuat jahat bukan selalu penjahat tapi ia dalam keadaan sakit

Tujuan hukum pidana

Manusia itu zoon politicon (tidak dapat hidup sendiri), dalam bersama itu ia melakukan kejahatan, karena a sosial (tidak punya rasa kebersamaan). Dalam pidana orang itu disebut sakit a sosial, ia harus diobati atau diajari maka dari itu ada sanksi.

Jadi tujuan hukum pidana untuk  :

  1. Untuk dibina mentalnya

Contoh :           lembaga pemasyarakatan.

  1. Agar terjamin ketentraman dalam masyarakat, adanya perlindungan fisik dan moralitas.

Proses acara

  1. Membuat surat gugatan isinya  :
    1. Identitas para pihak

·         Pihak penggugat (yang dirugikan)

·         Pihak tergugat (yang menyebabkan)

B.   Penggugat dan tergugat itu ada (para pihak yang beracara

1.   Penggugat materil (partij materil)

Orang yang benar-benar mempunyai kepentingan\ia sendiri.

2.   Penggugat formil (partij formil)

                              orang yang bertindak untuk orang lain.

                              contoh        :           seorang ayah untuk anaknya

                                                            pengacara untuk kliennya.

                           keduanya bisa untuk penggugat dan tergugat

3. Tusentkomst

   pihak yang berdiri ditengah-tengah pihak penggugat dan tergugat dan ia juga memperjuangkan haknya sendiri.

4.   Voeging

      pihak yang memihak pada salah satu antara penggugat dan tergugat

2      Posita / peristiwa hokum dan dasar hokum

Dasar untuk menggugat

3      Petitum / tuntutan

“apa tuntutannya”

Segala hal2 yang diinginkan agar diputuskan, ditetapkan dan atau diperuntukkan oleh hakim dan dilaksanakan oleh tergugat.

Note

1.   Tujuan hukum               

mengatur manusia  agar ada kedamaian, ketentram dalam  kehidupannya

2.   Hukum yang ditata secara sistematis dan sebaik-baiknya disebut recht orde (susunan hukum)

3.   Tujuan manusia untuk mengerti hukum supaya manusia tahu hak dan kewajibannya.

4.      Pengertian hukum adalah serangkaian aturan yang mengatur hubungan manusia satu dengan manusia lainnya. Sifatnya memaksa.

5.      Mempelajari  phi ini  untuk mengetahui hukum apa saja yang berlaku di indonesia

6.      Sifat hukum tidak statis tapi terus bergerak mengikuti perkembanga masyarakat maka hukum dapat disebut hukum struktur terbuka yaitu susunan hukum yang selalu berubah sesuai dengan perkembangan zaman dan perkembangan manusia

7.      Hukum ada 2 macam yaitu  :

8.      Hukum positif (ius konstitutum)

9.      Hukum yang dapat menyesuaikan segala permasalahan dalam kehidupan manusia pada saat itu (hukum yang berlaku saat itu),  di indonesia hukum positif lahir tahun 1945

10.   Hukum / ius konstituendum

11.   Suatu hukum yang berlaku untuk saat mendatang atau yang dicita-citakan, hukum ini kalau sudah berjalan otomatis menjadi hukum positif.

12.   Hugo grotus adalah bapak hukum internasional

13.   Tujuan negara untuk menyelenggarakan dan mensejahterakan kepentingan masyarakatnya.

14.   Parlemen kabinet di indonesia terjadi pada awal kemerdekaan.

15.   Bpk      :           badan pengawas keuangan pasal 23 ayat 1

16.   Han merupakan sub sistim hukum.

17.   Hubungan antara han dan htn adalah han melengkapi htn.

18.   Mengapa hukum pidana disebut hukum publik  ?

Karena mengatur tentang orang (individu) dengan negara yang dimaksud negara disini merupakan wujud dari kesatuan orang banyak (publik)

19.   Hukum pidana mengatur antara hak dan kewajiban untuk melindungi masyarakat dan individu, yang dilindungi bukan saja korban tapi juga masyarakat.

Pengantar Ilmu Hukum

Posted: 23/04/2011 in semester 1

Pengantar Ilmu Hukum

Bab I

Pengertian hukum.

Hukum adalah

Kumpulan dari aturan-aturan yang mengatur masyarakat dalam bertingkah laku yang bersifat memaksa dan didalamnya ada perintah dan larangan.

Arti penting hukum

Ketika manusia hidup bersama, salah satu bentuk sifat manusia yaitu zoon politicon (manusia makhluk sosial) dimana saling membutuhkan, dan sifat yang lebih kontradiktif adalah homo humini lupus dimana manusia adalah srigala bagi manusia yang lain, agar tidak terjadi yang demikian maka di bentuklah hukum (ubi sosiates ubius)

Pengertian hukum menurut beberapa ahli :

  1. Von apeldorn.

Kumpulan peraturan yang berisi  perintah, larangan yang harus ditaati oleh masyarakat yang bersifat memaksa

  1. Leon duqint.

Aturan yang mengatur tingkah laku anggota masyarakat, mempunyai daya guna sebagai  jaminan untuk kepentingan bersama.

  1. E. Uthech.

Himpunan petunjuk hidup yang mengatur tata tertib yang harus ditaati oleh anggota masyarakat, yang pelanggarannya dapat tindakan tegas dari penguasa.

Bab II

Tujuan hukum

  1. Teori  ettis (aristoteles)

Tujuan hukum adalah untuk keadilan, ada 2 keadilan menurut aristoteles

    1. Keadilan distributif (profesional)

Keadilan yang diberikan kepada seseorang sesuai dengan kebutuhannya, bisa diartikan seseorang dihukum sesuai dengan kesalahan yang di perbuat.

2.   Keadilan komulatif (sama rata)

Keadilan yang diberikan oleh hukum tidak mengenal ras, keturunan, dengan kata lain keadilan, hukum, undang-undang itu berlaku untuk semua orang.

  1. Teori utility (jeremy bertham)

Tujuan hukum memberikan manfaat dengan kata lain tujuan hukum bermanfaat bagi yang menggunakan  hukum.

Contoh  :  seorang anak mencuri  uang bapaknya

                  berzina

  1. Teori campuran (muchtar kusuma admaja)

Tujuan hukum untuk mencapai perdamaian.

Bab III

Sifat hukum

  1. Mengatur (imperatif)

Sifatnya hanya mengatur, tanpa ada sanksi kalau kita tidak menjalankannya.

Contoh  : 

Saat seorang anak sudah bekerja dan tidak menafkahi orang tuanya yang sudah tua, tidak ada sanksinya

  1. Memaksa (fakultatif)

Mau tidak mau harus mematuhi, kalau tidak ada sansinya.

Contoh  :  bayar pajak, membunuh dsbnya.

Bab IV

Subyek dan obyek hukum

I. Subyek hukum

Adalah  pelaku hukum atau pendukung hak dan kewajiban

Subyek hukum terdiri dari  :

  1. Manusia (naturlijk persoon)

q  Kapan manusia menjadi pendukung hak dan kewajiban ?

Di pasal 2 bw / kuhaper

Anak yang didalam kandungan sudah mempunyai hak atas harta bapaknya

Kesimpulan  : 

Manusia sudah mempunyai  hak sejak dalam kandungan.

q  Apa semua manusia bisa punya pendukung hak dan kewajiban ?

Ada kalanya pendukung hak saja atau kewajiban saja atau keduanya. Itu makanya di sebut cakap hukum

Cakap hukum adalah 

sah atau tidaknya manusia melakukan  perbuatan hukum

Unsur cakap hukum  :

A.   Usia                            

§  Menurut pidana 15 tahun

§  Menurut bw 21 tahun

§  Menurut uu  perkawinan 17 tahun ke atas.    

§  Usia secara hukum adalah 21 tahun

Contoh  :

Anak dibawah 15 tahun melakukan jual beli (jual beli = hukum) apakah sah ? Sah saja kalau walinya merasa tidak keberatan.

B.   Cakap atau tidak gila.

C.   Tidak berada di bawah pengampuan

Yang berada di bawah  pengampuan ialah  :

1.  Sakit ingatan.

2.  Boros.

3.  Pemabuk berat.

Yang mewakili orang yang dibawah pengampuan adalah seseorang yang ditunjuk pengadilan untuk mewakili melakukan kegiatan hukum,orang gila segala kegiatan nya diwakili oleh pengampunya sedang orang boros dan pemabuk berat pengampuannya terbatas pada kegiatan harta kekayaan.

      beda pengampuan dengan wali  : 

Pengampuan di tunjuk pengadilan

  1. Badan hukum (recht persoon)

Badan hukum ialah organisasi atau kelompok manusia yang mempunyai tujuan yang dapat menyandang hak dan kewajiban.

Contoh :           negara dan pt.

Syarat-syarat badan hukum      :

1.     Memiliki kekayaan terpisah dari kekayaan anggotanya.

2.     Hak\kewajiban badan hukum terpisah dari hak\kewajiban anggota.

Mengapa badan hukum masuk dalam kategori person  ?

Dapat kita lihat dari beberapa teori dari badan hukum yaitu  :

1.     Fiksi (khayalan kita).

2.     Struktur / menyamakan struktur organisasi dengan organ manusia.

3.     Kekayaan bertujuan.

4.     Milik kolektif (harta kekayaan milik beberapa orang dalam satu badan).

 

II.Obyek hukum

Obyek hukum adalah segala sesuatu yang dapat digunakan, dimiliki oleh subyek hukum.

Obyek hukum di bagi 2  :

  1. Benda (zaak)

Benda menurut bw 503 di bagi 2 yaitu  :

1.     Benda berwujud

Segala sesuatu yang dapat dilihat dan diraba dengan indera manusia.

Contoh       :           rumah, tanah, meja, kursi, dsn-nya

2.     Benda tidak berwujud

Yaitu semua hak, contoh      :           hak cipta, hak atas merek, dsb

           

            benda menurut bw 504 dibagi menjadi 2 yaitu :

1.     Benda bergerak dilihat dari sifatnya  :

Alamiah

Benda yang dapat dipindahkan dan dapt bergerak sendiri

Contoh       :           hewan.

Yuridis

Benda yang dapat dipindahkan cukup dari tangan ke tangan

Contoh       :           meja, kursi, pena

Uu

Benda bergerak karena penetapan undang-undang

Contoh       :           hak pakai, sero, bunga yang dijanjikan dsbnya

2.     Benda tidak bergerak dilihat dari sifatnya

Alamiah

Benda tidak bergerak karena sifatnya/tidak bisa dipindahkan

Contoh       :           tanah, rumah.

Yuridis

Kalau benda itu berpindah hak ada tata caranya yang telah diatur dalam hukum

Contoh       :           tanah, rumah.

Tujuan

Benda tidak bergerak karena tujuannya

Contoh       :           gambar, kaca, alat percetakan yang

Ditempatkan di gedung

Uu

Benda tidak bergerak karena penetapan uu

Contoh       :           hak pakai, hak usaha, dll

2.   Hak.

Hak adalah  kewenangan untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu atas suatu benda.

Macam-macam hak yaitu  :

1.     Hak absolut

Hak memberi wewenang mutlak bagi pemegangnya untuk berbuat atau tidak berbuat yang tidak bisa diganggu gugat oleh siapa pun.

2.     Hak relatif

Hak yang berisi wewenang untuk menuntut hak yang dimiliki seseorang terhadap orang-orang tertentu

Contoh       :           perjanjian jual beli

Macam-macam hak menurut bw

1.     Hak besit

Adalah hak untuk siapa yang memegang atau menguasai (benda bergerak)

2.     Hak eigendon

Adalah hak mutlak keperdataan, hak yang tidak bisa diambil orang

Ex  :  hak kepemilikan tanah, buku, pena dll (benda tidak bergerak) jadi siapa yang memegamh belum tentu mempunyai hak milik.

3.     Hak hipotik.

Suatu hak yang dimiliki hak eigendon untuk menjaminkan benda (benda tidak bergerak) benda tersebut tidak perlu dialih tangan kan kepada pihak hipotiknya.

4.     Hak pand

Suatu hak kalau kita mau menjaminkan benda tapi benda tersebut berpindah tangan selama di buat jaminan

5.     Hak credit verbal

Hak gadai  adat.

Bab  V

Pembagian/penggolongan hukum

Isi / kepentingan yang diatur dalam hukum

  1. Privat

Hukum yang mengatur kepentingan pribadi antara subyek hukum satu dengan subyek hukum lainnya, dimana kewenangannya diserahkan pada pribadi dari tiap-tiap individu.

Contoh hukumnya  :  hukum perdata

  1. Publik.

Hukum yang mengatur kepentingan umum atau hubungan hukum antara negara dengan masyarakat

Contoh hukumnya  :  hukum  pidana, hukum tata negara.

     contoh         :

·         Seorang polisi berhak menangkap dan memasukkan pelanggar hukum, sedangkan masyarakat sipil tidak berhak, hal ini di sebabkan karena polisi sudah kontrak dengan negara (imperatif)

·         Seseorang camat dapat memerintah masyarakat untuk memasang bendera sedangkan masyarakat biasa tidak bisa, hal ini karena camat dapat kewenangan dari pemerintah untuk mengatur (fakultatif).

 

Segi fungsi pengaturan hukum

  1. Hukum materiil

Sekelompok  peraturan hukum yang mengatur tentang suatu bidang tertentu yang pada dasarnya menggariskan  :

    1. Pengertian yuridis tentang seluk beluk yang diatur dalam bidang tersebut.
    2. Masalah apa saja yang pasti dan akan timbul dari bidang tersebut
    3. Apa saja yang wajib dan dilarang serta diperbolehkan orang untuk dilakukan dalam bidang tersebut.
    4. Sanksi hukum apa saja yang dapat diganjarkan bagi pelanggaran dari ketentuan hukum dalam bidang tersebut.

Hukum materiil  :  kuhp ( kitap undang-undang  hukum pidana)

Contoh :          

Membunuh  dihukum mati, dalam hukum materiil tidak ada proses mulai membunuh sampai  di hukum mati.

  1. Hukum formil.

Sekelompok peraturan hukum yang mengatur mengenai bagaimana cara pelaksanaan dan penerapan hukum dalam  praktek pengadilan sehari-hari.

            hukum formil : kuhap (pidata / pidana)

Berdasarkan tingkatan hukum digolonggkan menjadi 2

  1. Hukum umum.

Adalah ketentuan hukum yang berlaku bagi setiap orang dalam masyarakat tanpa membedakan antara satu dengan yang lainnya.

  1. Hukum khusus

Adalah ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku hanya bagi golongan-golongan tertentu saja.

Contoh :          

Kuhpt (pengadilan tinggi) ketentuan hukum untuk tentara pp 10 ketentuan hukum untuk pegawai  negeri sipil.

Berdasarkan bentuk hukum terdiri dari  :

  1. Hukum tertulis written law – lex generalist — eropah continental

Peraturan-peraturan hukum yang secara nyata sudah tertuang dalam bentuk tulisan dan secara resmi telah diumumkan berlkaunya oleh pemerintah

Contoh :           kuhapidana

  1. Hukum tak tertulis an written law — lex specialist — anglo saxon

Peraturan hukum yang ada tetapi tidak dalam wujud peraturan yang tertulis, melainkan adanya dalam pengetahuan dan kesadaran hati sanibari warga masyarakat yang diaturnya

Contoh :           hukum adat.

Tempat berlakunya hukum

  1. Hukum lokal.

Hukum yang hanya berlaku secara intern dalam suatu wilayah atau lingkungan tertentu saja.

Contoh :           hukum adat mentawai hanya berlaku secara lokal

Untuk daerah mentawai saja.

  1. Hukum nasional

Hukum yang hanya berlaku di seluruh wilayah suatu negara tertentu bagi seluruh rakyat negara tersebut.

Contoh :           hukum pidana indonesia berlaku diseluruh wilayah

Republik indonesia.

  1. Hukum antar negara.

Hukum yang berlaku antara beberapa negara tertentu mengenai hal-hal tertentu.

Contoh :           hukum dagang negara-negara asean.

  1. Hukum international

Hukum yang berlaku bagi segala bangsa\negara di seluruh dunia menenai hal-hal tertentu yang telah disepakati.

Contoh :           hukum publik international di dalamnya terdapat

Hukum laut, hukum damai, hukum perang dsb-nya.

Hukum berlaku untuk negara lain.

Waktu berlakunya

  1. Hukum  ius constitutum (hukum positif)

Yaitu hukum yang berlaku untuk saat ini di suatu wilayah tertentu tentang hal-hal tertentu

Contoh :           uud 45merupakan hukum positif di negara indonesia.

  1. Hukum ius constituendum

Adalah hukum yang baru diharapkan akan berlaku pada masa yang akan datang / hukum yang dicita-citakan.

Contoh    :                    saat ini sedang 2003 sedang dibahas kuhap nasional                                                untuk mengganti kuhap peninggalan belanda

Bab VI

Peristiwa hukum

·         Segala sesuatu yang terjadi pada sosial masyarakat yang membawa akibat yang diatur oleh hukum.

·         Suatu peristiwa yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi subyek hukum

Peristiwa hukum di bagi menjadi 2 :

Perbuatan subyek hukum

Yaitu peristiwa hukum yang terjadi karena sesuatu tindakan yang dilakukan oleh subyek hukum.

Ex        :           peristiwa tentang pembuatan surat wasiat, hibah dsbnya.

Perbuatan subyek hukum terbagi atas 2 bagian               

A.   Perbuatan hukum

·         Bersegi satu yang di sebut hak 

Ex  :  hibah.

·         Bersegi dua yang disebut hak dan kewajiban 

      ex  :  terjadi jual beli

·         Bersegi banyak yang disebut saling 

Ex  :  pt, cv, subyek hukum yang terlibat banyak.

B.   Perbuatan yang bukan perbuatan hukum

Dilakukannya suatu perbuatan baru timbul kewajiban (dilakukan secara sukarela tapi harus dikerjakan secara tuntas)

q     Zaakwarneming

Ex        : menolong orang kecelakaan sifatnya sukarela tapi sampai tuntas,maksudnya minimal sampai pertolongan pertama

q     Pmh on rechmatigedaad (perbuatan melawan hukum)

Kalau peristiwa hukum itu terjadi maka ada kewajiban

Ex        :           melawan hukum tapi tidak sengaja yang ada                                 kelalaian  (mobil menyalip, supir tahu berisiko tapi dilakukan  juga, namanya lalai)

Bukan perbuatan subyek hukum

Suatu peristiwa hukum terjadi dalam masyarakat yang bukan merupakan akibat dari perbuatan subyek hukum.

Ex        :           peristiwa kelahiran, kematian, kadaluarsa

Kadaluarsa yang di maksud dibagi menjadi 2 yaitu :

1.    Kadaluarsa aquicitief

Yaitu kadaluarsa yang menimbulkan hak

Ex           :          

Dalam kurun 30 tahun seseorang yang telah menguasai tanah dan tidak ada yang komplain maka tanah tersebut telah menjadi hak orang tersebut.

2.    Kadaluarsa exentief

         yaitu kadaluarsa yang menghilangkan kewajiban

         ex            :          

         seorang istri yang ditinggal suaminya selama 2 tahun tanpa memberi kabar berita sama sekali maka syah dia untuk memutuskan ikatan suami istri

Bab VII

Norma-norma / kaidah

Unsur-unsur norma/kaidah
  1. Aturan
  2. Boleh\tidak boleh
  3. Sanksi

Dari unsur-unsur tersebut,  dapat disimpulkan secara sederhana tentang pengertian norma\kaidah yaitu  :

Norma adalah aturan yang melarang atau membolehkan manusia untuk berbuat atau tidak berbuat terhadap sesuatu

Macam-macam norma

  1. Norma agama

Sumbernya tuhan, bersifat pribadi, sanksinya pahala dan dosa

  1. Norma kesusilaan

Sumbernya nurani bersifat pribadi sanksinya secara pribadi merasa bersalah, sanksi dalam masyarakat dikucilkan.

  1. Norma kesopanan

Sumbernya  lingkup masyarakat, sanksi dari masyarakat

  1. Norma hukum

Sumbernya lembaga tertentu dalam suatu negara, terbatas pada negara tertentu, isinya :  aturan-aturan yang bersifat memaksa serta mengikat, tegas dan nyata.

 
Perbedaan norma hukum dengan norma lainnya norma agama, susila, kesopanan norma hukum

Tujuan         

1. Umat manusia.                                              1. Pelaku yang kongkrit.

2. Penyempurnaan manusia                   2. Ketertiban masyarakat.

3. Mencegah manusia menjadi-  3. Menghindari jatuhnya korban.

Jahat                                                              

Sasaran        

1.   Aturan yang ditujukan-                     1. Aturan yang ditujukan kepada-

  kepada sikap batin.                                Perbuatan kongkrit (lahiriah).

Asal-usul      

1. Dari tuhan                             1. Kekuasaan luar yang memaksa.

2. Dari diri sendiri.

Sanksi          

1. Dari tuhan                             1. Dari masyarakat secara resmi

2. Dari diri sendiri

3. Dari masyarakat secara tidak-            

   resmi

Isi                    

1. Memberi kewajiban                            1. Memberi kewajiban dan hak

2. Memberi kewajiban                           

3. Memberi kewajiban

Bab VIII

Hak dalam hukum

Hak adalah segala sesuatu kewenangan yang diberikan hukum obyektif kepada subyek hukum

Hak dapat dibedakan menjadi 2 macam  :

  1. Hak mutlak

Kewenangan atau kekuasaan yang penuh yang diberikan oleh hukum kepada subyek hukum.

Pemegang hak mutlak bisa mempertahankannya terhadap siapapun juga.

Hak mutlak terbagi menjadi 3 bagian  :

A.        Hak dasar (hak asasi manusia)

Hk yang dibawa sejak lahir (hak untuk hidup, hak untuk memeluk agama dll)

B.      Hak publik mutlak.

Segala kewenangan yang dimiliki oleh publik yang diberikan                           oleh hukum obyektif untuk kepentingan publik (hak negara untuk   memunggut pajak)

C.      Hak keperdataan.

Kewenangan yang dimiliki oleh individu yang diberikan oleh hukum obyektif dan merupakan sesuatu yang pasti dan tidak dapat dihindarkan (kekuasaan orang tua terhadap anak)

  1. Hak relatif.

Ialah segala sesuatu yang memberikan kewenangan kepada subyek hukum untuk menuntut subyek hukum lainnya agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Hak ini timbul karena perjanjian yang diadakan oleh subyek hukum.

Hak relatif ada apabila diberi kewenangan dan kekuasaan out noring power.

Bab IX

Asas-asas hukum

Nilai-nilai yang mendasari dari lahirnya peraturan hukum.

A.    Pendapat sarjana mengenai asas

  1. Bellefroit (belanda)

Asas hukum merupakan intisari dari  hukum  positif dan norma-norma hukum.

Ex        :          

Asas kesamaan didepan hukum, merupakan asas yang mendasar        dalam hukum.

  1. Paul sculten

Asas adalah suatu pandangan kesusilaan pada hukum, ada kecenderungan asas hukum dilihat dari  nilai-nilai  kesusilaan

     ex    :          

Mengapa kesamaan di depan hukum dijadikan asas  ?  Karena itu             yang dianggap adil dalam nilai-nilai kesusilaan/ nilai-nilai                                                masyarakat.

  1. Sicipto raharjo

Asas hukum merupakan unsur pokok dari peraturan hukum, jika unsur pokok peraturan hukum tidak lagi dipakai maka hukum tidak ada asasnya lagi. Sucipto menyebutkan asas hukum sebagai ratio legis dari peraturan hukum, atau jantungnya  peraturan hukum.

Kesimpulan :

·                     Asas hukum adalah

Dasar-dasar umum yang terkandung dalam peraturan hukum yang merupakan sesuatu yang mengandung nilai-nilai etis

·                     Peraturan hukum

Adalah  ketentuan kongkrit tentang cara berperilaku manusia di dalam masyarakat, oleh karena itu norma hukum merupakan kongkritisasi atau perwujudan dari asas hukum.

Perbedaan antara asas dan norma hukum

  1. Asas merupakan dasar pemikiran yang umum dan abstrak, yang mengandung nilai-nilai  etis

Norma merupakan aturan yang riil

  1. Asas adalah suatu ide atau konsep

Norma adalah  penjabarannya

  1. Asas hukum tidak mempunyai sanksi

Norma mempunyai sanksi

Asas-asas hukum antara lain  :

  1. Asas legelitas

Berdasarkan kuhp seseorang dapat di kenakan hukuman setelah ada peraturannya.

  1. Pacta sunt servanda

Setiap janji berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya.

  1. Asas fictie

Setiap orang dianggap tahu akan undang-undang

  1. Prensumption of innocence

Asas praduga tidak bersalah

  1. Similia similibus

Bahwa perkara yang sama harus diputus sama

  1. Geen strafz zonder

Tiada hukuman tanpa kesalahan.

  1. To goede trouw

Asas itikat baik.

  1. Contrac vrijheid

Kebebasab berkontrak.

Bab X

Sistim hukum

Menurut beberapa sarjana  :

  1. Sudikno

Sistim hukum merupakan satu kesatuan dari berbagai unsur yang ada dalam hukum dan sangat menentukan oleh sebab itu hukum merupakan mata rantai, jika terputus maka hukum tidak ada artinya . Sistim hukum bersifat abstrak dan terbuka.

Adanya kerjasama antara unsur-unsur itu dalam satu sistim untuk menuju keadilan.

  1. Paul sculten

Hukum tidak mempunyai unsur yang lengkap, maka sifat hukum terbuka dan bisa dipengaruhi oleh norma dari luar

  1. Fuller

Hukum sebagai sebuah sistem dapat di atur dengan 8 asas, yang terkenal dengan principal of legality

    1. Suatu  sistem hukum harus mengandung peraturan-peraturan (bukan keputusan ad hoc / sementara)
    2. Peraturan yang sudah  dibuat harus di umumkan.
    3. Peraturan tidak boleh berlaku surut.
    4. Peraturan harus dirumuskan dengan kata-kata yang mudah dimengerti.
    5. Suatu sistim hukum tidak boleh bertentangan satu dengan yang lain.
    6. Peraturan hukum tidak boleh melebihi dari  apa yang dapat dilakukan.
    7. Tidak boleh terlalu sering merubah peraturan sehingga orang kehilangan orientasi
    8. Harus ada kesesuaian peraturan dengan pelaksanaannya (dan seins, dan sollier).

Sistim hukum ada 2 yaitu  :

  1. Sistim hukum eropah kontinental

Cirinya written law menganut asas legalitas, unsur-unsurnya rule of law

  1. Sistim hukum anglo saxon

Sistimnya an written law.

Kesimpulan  : 

Keduannya memiliki paham yang berbeda, bedanya terletak pada tata caranya.

Bab XI

Alat pendekatan dalam kajian hukum / studi hukum

1.   Masyarakat hukum adalah :

Masyarakat hukum (society of law) adalah sekelompok masyarakat yang hidup berkelompok dan membuat / membentuk aturan dan norma sendiri. Terjadi kelompok disebabkan kodrat alam karena sifat manusia adalah sebagai makhluk sosial (zoon politicon).

Lahirnya hukum karena :

  1. Kesepakatan

Dibuat perjanjian dan di sepakati bersama untuk dilaksanakan

  1. Kebiasaan

Dari kebiasaan suatu kelompok lama-kelamaan menjadi sebuah hukum bagi kelompok tersebut

Adanya norma yang mereka buat, menentukan taraf kehidupan kelompok yang bersangkutan.

2.   Subyek hukum

3.   Obyek hukm.

4.   Peristiwa hukum.

                                                                                     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Bab XII

Ilmu-ilmu pendamping dari ilmu hukum

1.     Sosiologi hukum

Ilmu pengetahuan mengenai hukum di tengah masyarakat. Yang dipelajari adalah  :

q  Secara umum

Tingkah laku      hubungan timbal balik.

q  Bagaimana hukum itu di tengah masyarakat

Subyek

1.     Badan pelaksana dalam tingkat empiris yaitu  :

Hakim, jaksa, pengacara, polisi, dll

2.     Masyarakat pelaksana

Obyek

1.     Latar  belakang, pengalaman, wawasan dll dari subyek.

2.     Apakah masyarakat menerima atau menolaknya.

Keuntungan mempelajari sosiologi hukum

1.     Kita akan bersifat kritis.

2.     Memahami lebih dalam.

3.     Kreatif.

2.   Antropologi hukum

      ilmu yang mempelajari hukum yang bersumber dari nilai-nilai yang terdapat dalam masyarakat.

      subernya antara lain dari budaya, adat, kebiasaan dll

      yang dipelajari oleh antropologi hukum adalah  :

  1. Bagaimana tipe badan yang menjalankan pengadilan dalam masyarakat.
  2. Apa yang menjadi landasan kekuasaan dari badan-badan itu untuk menyelesaikan sengketa.
  3. Sengketa yang bagaimana yang bisa diselesaikan melalui perundingan atau melalui pengadilan.
  4. Prosedur mana yang dipakai untuk masing-masing jenis sengketa.
  5. Bagaimana keputusan dijalankan
  6. Bagaimana hukum berubah.

3.   Perbandingan hukum.

      perkembangan hukum dilihat dari perbandingan hukum, dimana perubahan

Hukum tidak terlepas dari suatu sistim hukum lain sebagai perbandingan.

4.   Sejarah hukum.

      unsur-unsurnya  :

1.     Kejadian masa lalu (tertulis)

2.     Peristiwam penting, factual.

3.     Peristiwa yang berguna untuk masa datang (dalam kategori bangsa)

4.     Keaslian, obyektifitasnya terjaga.

Secara ringkas sejarah hukum adalah  :

Kejadian atau peristiwa masa lalu yang faktual dalam bidang hukum yang keaslian dan obyektifitasnya terjaga.

      obyek sejarah hukum

q  Sistim hukum lama

      fungsi mempelajari sejarah hukum

q  Pedoman

q  Perbandingan

Lahirnya sejarah hukum 

      karena hukum bersifat dinamis, yang selalu berubah mengikuti perkembangan zaman, faktor yang mempengaruhunya adalahmanusia dalam lingkungannya.

      keuntungan mempelajari sejarah hukum

  1. Memperkaya pengetahuan.
  2. Memperkaya analisa kita.

Materi dalam sejarah hukum.

  1. Faktor pembentuk (lembaga hukum)
  2. Fungsi (apa dapat melaksanakan tugasnya)
  3. Interaksi dengan lembaga hukum lainnya.
  4. Adaptasi terhadap lembaga hukum lainnya.
  5. Hapusnya
  6. Pola rumusan lembaga hukum.

5.   Politik hukum

Ilmu politik adalah bagaimana proses atau cara dalam mencapai tujuan tertentu.

Politik hukum dari segi bentuk

  1. Tertulis.
  2. Tidak tertulis

Politik hukum dari segi corak.

  1. Pluralisme

Tunggal—-hukum diberlakukan untuk 1 orang, 1 hukum.

  1. Dualisme

Dua golongan untuk satu hukum.

  1. Univikasi

Umum—-banyak orang hukum nya satu.

      yang dipelajari dalam politik hukum

  1. Tujuan hukum—–tujuan hukum itu dibuat.
  2. Cara—–cara yang bagaimana agar individu terlindungi.
  3. Kapan waktu—–kapan saatnya mengeluarkan peraturan, yaitu saat orang membutuhkan.
  4. Rumusan pola.

6.   Psikologi hukum

      suatu ilmu pendamping dari ilmu hukum yang melihat hukum dari aspek kajian, karena penerapan hukum juga ditentukan dari psikologi hukum.

Ex  :          

Dalam penerapan hukum suatu kasus salah, tapi dipandang dari psikologi benar, hal ini penjabarannya ada pada hak pembenaran.

7.   Filsafat hukum

      dasarnya adalah pemikiran yang melahirkan teori hukum, sedangkan peranannya membantu pertanyaan-pertanyaan yang tidak mampu di jawab oleh ilmu hukum.

     

      pertanyaan dasar dari hukum

  1. Mengapa.
  2. Siapa.
  3. Bagaimana.

Bab XIII

Sumber hukum

A.    Pengertian sumber hukum

Adalah segala sesuatu yang menimbulkan atau melahirkan hukum, bisa juga di sebut sebagai asal mulanya hukum.

B.    Lahirnya sumber hukum

  1. Sumber hukum ada karena di bentuk.
  2. Sumber hukum ada seiring adanya manusia.

Sumber hukum secara umum terbagi menjadi 2 yaitu  :

  1. Sumber hukum materil

Adalah sumber yang melahirkan isi dari nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, yang dapat di lihat dari 2 faktor yaitu faktor idial dan faktor kemasyarakatan. Yang sudah menjadi peristiwa atau belum menjadi peristiwa.

Faktor idial

Patokan yang tetap mengenai keadilan yang harus ditaati oleh para pembentuk uu / pembentuk hukum yang lain dalam melaksanakan tugasnya.

Faktor kemasyarakatan

1.     Struktur ekonomi dan kebutuhan masyarakat.

2.     Kebiasaan dan adat istiadat  yang diterima kebenarannya oleh masyarakat.

3.     Hukum yang berlaku dan tumbuh berkembang serta mengalami perubahan sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang bersangkutan.

4.     Tata hukum negara lain.

5.     Keyakinan tentang agama dan kesusilaan.

2.   Sumber hukum formil

Sumber hukum yang mempunyai bentuk (forma) tersendiri yang secara yuridis telah diketahui dan berlaku umum. Yang disebut juga kausa efisien dari hukum.

Sumber hukum formil antara lain  :

1.     Undang-undang

Peraturan hukum yang disusun dan ditetapkan oleh negara untuk berlaku serta bersifat mengikat bagi masyarakat hukum yang bersangkutan

                       

            undang-undang dibedakan menjadi 2 yaitu  :

1.     Uu dalam arti materil

Adalah setiap peraturan per uu-an yang isinya mengikat langsung masyarakatnya secara umum

2.     Uu dalam arti formil

Peraturan hukum yang diakui atau diterima kedudukannya sebagai uu berdasarkan prosedur pembuatannya.

                       

                        perebedaannya terletak dari sudut peninjauannya.

                        secara formil     :           ditinjau dari segi pembuatan dan

Bentuknya

                        secara materil    :           ditinjau dari sudut isinya  yang mengikat

Umum.

Masa berlakunya uu

1.   Ditentukan penetapan berlakunya dalam uu itu sendiri.

2.   Kalau dalam uu tersebut tidak ada ditentukan berlakunya maka uu       berlaku 30 hari setelah diundangkan pasal 3 uu no 2 th 1995

Masa berakhirnya uu

1.     Dinyatakan oleh uu kapan ia berakhir.

2.     Uu baru yang membatalkan uu lama.

3.     Tujuan dari uu sudah tercapai.

4.     Uu akan berakhir karena kebiasaan yang tumbuh dalam masyarakat yang bertentangan dengan uu dan masyarakat pengguna uu sepakat

Ex  :
dalam hal asuransi, kuhap menyatakan bahwa perjanjian polis dibuat oleh si penanggung bukan pihak asuransi tapi dalam prakteknya pihak asuransi yang membuat perjanjian tapi masyarakat tidak keberatan hingga aturan uu tentang asuransi tersebut menjadi berakhir.

Asas penting dalam penerapan hukum dalam uu

1.  Asas fictie

Tahu tidak tahu subyek hukum terhadap uu yang dikeluarkan di anggap tahu

2.  Lex specialis derogat lex generali

uu yang khusus mengenyampingkan berlakunya uu yang umum.

3.  Lex posteriori derogat lex priori

uu yang baru mengenyampingkan uu yang lama

4.  Lex superior derogat lex inferior

Uu yang lebih tinggi mengenyampingkan uu yang lebih rendah.

5.         Asas khusus di indonesia

Uu tidak dapat diganggu gugat , karena indonesia tidak punya hak uji materil terhadap uu yang ada , yang ada hanya hak uji materil terhadap peraturan yang dibawah uu.

2.   Pengertian kebiasaan

Sebuah hukum kebiasaan bermula dari :

1.  Ulang-ulang.

2.  Diakui, dipatuhi.

3.  Timbul sanksi.

Secara ringkas pengertian kebiasaan adalah  :

Perbuatan yang berulang-ulang yang kemudia diakui serta dipatuhi        sehingga jadi mengikat bagi sipelakunya.

                       

                        beda kebiasaan dengan uu

1.  Lahir dan timbulnya.

2.  Bentuk         :           uu—–tertulis

                                    kebiasaan—–tidak tertulis

3.  Sifat            :           uu—–memaksa lebih kuat

                                          kebiasaan——tidak memaksa hanya mengatur

      perbedaan kebiasaan dan adat

      1.    Kebiasaan  :           lebih bersifat universal

             adat           :           lebih bersifat khusus

      2.    Kebiasaan  :           tidak sepenunya mempunyai fungsionaris dan

Umumnya bersifat tidak tertulis.

             adat           :           mempunyai fungsionaris.

3.   Traktat

Suatu perjanjian yang diadakan oleh dua negara atau lebih yang isinya mengatur mengenai masalah\persoalan tertentu yang berkenaan dengan kepentingan negara tersebut.

      ex         :           tentang batas wilayah, hubungan diplomatik, pertahan

Bersama,masalah perekonomian dsb-nya.

     

      macam-macam traktat

1.      Traktat bilateral.

perjanjian yang diadakan oleh dua negara yang berlaku bagi

kedua negara tersebut.

ex            :           perjajian antara ri dengan rrc mengenai masalah

Dwikenegaraan indonesia-cina tahun 1955.

2.  Traktat multilateral

Perjanjian yang diadakan yang melibatkan lebih dari 2 negara, mengenai masalah tertentu yang mereka hadapi

ex            :           perjanjian mengenai masalah perminyakan

Antar negara opec dsb-nya.

      traktat adalah suatu perjanjian yang didasari oleh asas facta sunt

Survanda.

4.   Yurisprudensi.

      suatu putusan hakim atau suatu perkara yang belum ada pengaturannya dal;am uu, yang untuk selanjutnya menjadi pedoman bagi hakim-hakim lainnya yang mengadili perkara yang serupa.

5.   Doktrin

      pendapat para ahli hukum yang kemudian diterima sebagai dasar atau asas penting dalam hukum dan penerapannya.

      ex         :           doktrin trias politika

Bab XIV

Mazhab dan teori hukum

Dalam mazhab kita mencoba menjawab beberapa pertanyaan

1.     Berasal darimana hukum itu sehingga harus di taati dan tunduk kepadanya ?

2.     Bagaimana daya pengikat hukum didalam penerapannya ?

Macamnya mazhab di dalam ilmu pengetahuan hukum.

1.  Teori teokrasi (mazhab ketuhanan)

Mengapa orang taat kepada hukum ? Karena hukum itu dari tuhan. Teori ini menilai bahwa berlakunya hukum didasarkan kepada kehendak tuhan.

2.  Mazhab hukum alam

q  Aristoteles

Teori hukum alam adalah merupakan hukum kodrat, sumber hukum alam berasal dari akal pikiran manusia yang sehat yang dirasakan selaras dengan alam.

q  Thoman van aquino

Hukum itu berasal dari tuhan yang disebut uu yang abadi, yang dijabarkan oleh akal manusia, yaitu :

1.   Lex eterna (abadi)

Adalah hukum dari keseluruhan yang berakar dalam jiwa tuhan.

2.   Lex naturalis (alami)

Manusia adalah sebagai makhluk yang berfikir, maka ia merupakan bagian daripadanya.

q  Hogo de groow

Sebuah kebenaran bahwa hukum itu bersumber dari akal manusia.

3.   Mazhab sejarah.

      van savigny

      secara empiris ada hal-hal yang berbeda sehingga sumber hukum bukanlah akal manusia, akan tetapi jiwa bangsa yang merupakan kepribadian bangsa dan dia ingin memperlihatkan kepribadiannya itu sehingga membedakan dengan yang lain.

4.   Teori kedaulatan rakyat.

Jj rousseau (sosial kontrak)

Hukum dipatuhi karena peraturan di buat oleh rakyat dan di serahkan kepada raja dan rakyatlah yang akan mematuhi aturan tersebut “dari rakyat, untuk rakyat.

5.   Teori kedaulatan negara

      hans kalsen

      orang taat kepada hukum bukan karena negara menghendakinya, tetapi orang merasa wajibmentaatinya sebagai perintah negara.

6.   Teori kedaulatan hukum

      krabbe

Sumber hukum adalah rasa keadilan, hukum itu ada karena orang membutuhkannya.

7.   Asas keseimbangan

      kranenburg

      rasa hukum setiap individu tidaklah sama dan selalu berubah, akan tetapi diantara rasa hukum itu ada unsur yang sama dalam reaksi kesadaran hukumyang bersifat tetap.

Bab XV

Sistim tata hukum

Menurut kepentingannya hukum terbagi menjadi 2 yaitu :

I.    Hukum publik dibagi menjadi 3 yaitu  :

  1. Hukum tantra

Hukum yang mengatur tentang segala kegiatan dalam bidang kenegaraan atau bidang penyelengaraan negara, yang secara garis besar terbagi atas :

q  Hukum tata negara (htn)

Segenap peraturan hukum yang mengatur susunan kedudukan lembaga-lembaga negara, fungsi dan wewenangnya serta cara-cara dan dasar-dasar mereka bertindak dalam melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan kedudukannya.

q  Hukum administrasi negara (han)

Peraturan hukum yang mengatur perihal cara kerja dan pelaksanaan wewenang yang langsung dari lembaga-lembaga negara serta aparatur-aparaturnya dalam melaksanakan tugasnya secara administratif.

  1. Hukum pidana

Hukum yang mengatur tentang pelanggaran-pelanggaran terhadap kepentingan umum, yang mempunyai sanksi berupa hukuman.

Dalam hukum pidana yang berusaha dilindungi adalah  :

q  Kepentingan masyarakat.

q  Kepentingan umum.

  1. Hukum acara

Hukum yang mengatur bagaimana cara mempertahankan hukum materil melalui beracara di pengadilan.

Hukum acara terbagi atas  :

q  Hukum acara pidana

Merupakan tata cara pelaksanaan dari hukum pidana.

q  Hukum acara tata usaha negara.

Bagaimana menggugat pejabat negara yang diberi wewenang oleh negara membuat keputusan dimana keputusan itu merugikan seseorang.

q  Hukum acara perdata

Mengatur tata cara pelaksanaan dari hukum perdata

q  Hukum acara peradilan agama

Bagaimana melaksanakan hukum agama.

q  Hukum acara militer

Menegak kan tata cara hukum dalam militer.

II     Hukum privat

1.   Hukum perdata

q  Adalah hukum yang mengatur tentang pribadi dan harta kekayaan.

q  Bagaimana cara manusia secara individu atau badan hukum saling berinteraksi

q  Hukum perdata lebih cenderung kepada kesepakatan.

Kuhperdata yang berlaku di indonesia adalah  :

q  Bw (burgelijke wet boek)

q  Sebelum bw, adalah ab (algeninul befaligeen)

Dalam bw\kuhaperdata terdapat 4 buku

1.     Van personen tentang orang.

2.     Van zaken tentang benda

3.     Van verbentenessen tentang perikatan

4.     Van bewitsen verjaring tentang pembuktian dan kadaluarsa.

2.   Hukum adat

Hukum yang didasari oleh kebiasaan di mana dalam hukum adat ini mempunyai fungsionaris

Bab XVI

Penafsiran hukum

Salah satu metode penemuan hukum adalah penafsiran hukum yang terdiri dari

1.   Penafsiran gramatikal (bahasa)

Penafsiran uu dengan berpatokan pada kata-kata atau kalimat yang    digunakan dalam uu

   contoh           :           pasal 1 (ketentuan umum)

2.   Penafsiran historis (sejarah)

Penafsiran yang dilakukan oleh hakim dengan melihat sejarah pembentukan uu baik itu sejarah pembuatan nya maupun maksud dan tujuan.

3    Penafsiran sistematis

      penafsiran untuk menilik susunan kata yang berhubungan dengan bunyi pasal- pasal lainya baik dalam uu itu sendiri maupun uu yang lainnya.

4.   Penafsiran teologis (sosiologi)

      penafsiran yang memperhatikan tentang tujuan uu tersebut, mengingat kebutuhan masyarakatberubah menurut waktu, sedang bunyi uu itu tetap.

5.   Penafsiran autentik

      penafsiran yang tegas dan lugas serta jelas, jadi merupakan suatu penafsiran yang dinilai untuk suatu kepastian arti yang dimaksud oleh uu

6.   Penafsiran ekstensif

      penafsiran dengan memperluas arti kata dalam peraturan

      ex   :           apakah aliran listrik termasuk kata benda  ?

7.   Penafsiran restriktif

      penafsiran dengan membatasi atau mempersempit arti kata dalam peraturan

      ex   :           kerugian ditafsirkan tidak kerugian imateril

8.   Penafsiran analogis

      penafsiran dengan diberi kias\ibarat pada kata-kata tertentu tetapi sesuai dengan asas hukumnya sehingga suatu peristiwa yang sebenarnya tidak dapat di masukkan, lalu dianggap sesuai dengan bunyi peraturan tersebut.

      ex   :           perampasan keperawanan.

9.   Penafsiran contrario

      penafsiran dengan cara melawankan pengertian antara soal yang dihadapi dengan masalah yang diatur dalam pasal uu

      ex   :           pasal 34 uu perkawinan yang melarang janda kawin lagi sebelum

                        lewat masa idahnya, pasal ini tidak berlaku bagi duda karena tidak

                        menyebut tentang laki-laki.

10   Penafsiran nasional

      penafsiran…………….tidaknya dengan sistim hukum yang berlaku di negara tertentu.

Bab XVII

Das sollen dan das sein

Das sollen

Merupakan sebuah cita-cita bagaimana seharusnya orang bertingkah laku dalam pergaulan hidup bermasyarakat.

Contoh :           barang siapa mencuri harus dihukum, dalam kalimat tersebut

                                    tidak berarti telah ada pencurian.

Das sein

Ketika aturan-aturan itu sudah ada obyek dan subyek tertentu yang melanggar aturan tersebut.

Contoh dari hubungan keduanya

Hukum pidana sifatnya das sollen kalau sudah terjadi baru menjadi das sein.

Note

  1. Obyek dari hukum adalah manusia.
  2. Kenapa harus ada aturan  ? 

q  Homo humini lupus  :     Manusia srigala dari manusia lain.

q  Zoon politicon     :         Manusia makhluk sosial.

3.     Hukum itu merupakan kontrak sosial  :

·         Law is sisial contrak.

·         Fakta sum sir fanda.

Hukum yang telah disepakati, menjadi hukum bagi yang menyepakati.

  1. Beda  pih dan phi

Pih hukum yang bersifat universal yang tidak terbatas ruang dan waktu

Phi hukum yang dibatasi oleh wilayah.

  1. Isi hukum mencakup 3 hal

q  Suruhan (bedon)

q  Larangan (verbar)

q  Kebolehan (nogen)

  1. Tugas hukum  :

q  Keadilan

q  Ditaati

q  Kepastian hukum.

  1. Unsur hukum  :

q  Peraturan yang ada sanksi

q  Memaksa

q  Negara / masyarakat

  1. Suatu pelanggaran hukum pada hukum perdata dapat di ajukan :
    1. Di luar pengadilan yaitu dengan upaya damai, atau melakukan mediator melalui pengacara, dapat dilakukan gugatan apabila kedua hal tersebut tidak dapat dilakukan lagi.
    2. Di dalam pengadilan yaitu  jaksa dapat melakukan penutupan perkara, contohnya  :  membocorkan rahasia negara

Menurut uu, hukum berhak memutuskan suatu perkara sesuai keyakinan pada hakim.

9.                  Kewajiban adalah beban yang diberikan oleh hukum obyektif kepada subyek hokum

10      Adanya hukum karena adanya hak dan kewajiban.

11      Hukum ada 2 bagian

1.     Hukum obyektif yaitu aturan atau norma yang tertulis tentang segala sesuatu dalam kehidupan masyarakat, hukum obyektif memberikan jaminan kepada subyek hukum atas suatu benda.

2.     Hukum subyektif

12      ciri khas kehidupan masyarakat tradisional adalah amat sederhana.

Ciri masyarakat berkembang lebih sedikit tinggi derjatnya dari masyarakat tradisional.

10.  Teori agustin melahirkan bentuk hukum eropah kontinental

Teori resque pound melahirkan sistim hukum anglo saxon dengan asasnya sicial contrac.

11.  Ketika kita ingin memahami dan melihat hukum, maka kita harus berani keluar dari hukum-hukum secara normatif dengan kata lain kita harus melihat hukum yang tumbuh dalam masyarakat tertentu.

12.  Hukum normatif

Kaidah atau aturan yang mengatur masyarakat secara umum dan bersifat abstrak (bukan dilaksanakan secara kongkrit), prakteknya masih angan-angan

Ex     :           uu mengenai lalu lintas—–pemakaian helm.

13.  Hukum empiris

Hukum normatif yang dijalankan dalam kehidupan sehari-hari, praktek empiris masih melihat hukum dalam kenyataan.

14.  Teori lahirnya ilmu dari  :

1.         Ketidaktahuan.

2.         Ragu-ragu

3.         Kesalahan.

15.  Uu no urutnya dibuat tiap tahun (indonesia)

Ex     :           uu no 12 tahun 1978.

Lain dengan lembar negara, no urutnya dibuat berurutan mulai sejak lembar negara ada sampai negara itu musnah.

16.  Tambahan lembar negara berisi penjelasan-penjelasan pasal dari uu, dan mempunyai no urut sendiri.

17.      Pohon hukum terbagi atas 2 dahan besar yaitu :

    1. Publik.
    2. Privat.

18.      Dalam hukum privat tidak ada hak atributif yang diserahkan kepada pemerintah.

19.      Riwayat “curpus yuris yustianus” (hukum yang di buat yustianus) yang hubungan nya dengan pengertian asas concordasi

Banyak ajaran dari berbagai sarjana di romawi khususnya di cardova yang di cetuskan oleh yustianus inilah yang di sebut curpus yuris yustianus (code civil).

Curpus yuris yustianus di tambah unsur-unsur dari perancis maka dipakailah oleh perancis, kemudian perancis menjajah belanda dan belanda mengikuti hukum penjajahnya,, namanya dibelanda jadi bw,, kemudian belanda menjajah indonesia maka indonesia memakai sistim hukum belanda hingga kini. Itulah yang dinamakan asas concordasi (hukum daerah jajahan memakai hukum negara penjajah)

20.      Kode civil perancis dibagi 2 oleh belanda

q  Code civil bw

q  Code de contmerce wvk (wet boek van hoop han del)

      Wvk memuat peraturan mengenai perdagangan yang dikodivikasikan dalam 2 buku yaitu  :

1.     Tentang perniagaan pada umumnya van hoop handel in het al gemen

2.     Tentang hak dan kewajiban yang ditimbulkan oleh perkapalan van de rechten en verligtingen vit scheepvart voorts ruitende.

21.  Beda hukum pidana dan hukum perdata

Pidana                                                  perdata

1.   Sanksi kuat                                      1.   Sanksi tidak kuat

2.   Dipaksakan oleh negara                   2.   Tidak dipaksakan oleh negara