Arsip untuk April, 2011

Filsafat Hukum

Posted: 23/04/2011 in semester 8

FILSAFAT HUKUM


       24 Maret 2008


Literatur

1.     Dasar-dasar filsafat hukum (lilarisidi)

2.     Filasafat Hukum (Sutisno)

3.     Dialektika Hukum Dan moral


Filsafat adalah

Phylos =   Cinta

Sofia    =   Kebijaksanaan


Phyloshopya             :           Cinta kebijaksanaan,

Filsafat                       :           mencintai kebijaksanaan,

Filosof                        :           orang yang mencintai kebijaksanaan,

Orang sufi                  :           orang yang bijaksana.


Mengapa Filsafat hukum itu penting dan diletakkan diakhir semester  ?

Karena Filsafat hukum penutuik kaji (bahasa Minang), berarti menutup kaji dari pelajaran hukum yang telah diterima selama ini..


Objek filsafat hukum adalah Ilmu hukum.


Cara berfikir filsafat itu adalah  :

1.    Kritis

2.    Objektif

3.    Mendalam

Oleh sebab itu pertanyaan filsafat tidak bersifat fenomena tapi  mengenai yang bersifat hakekat atau nilai dari sesuatu.

Jadi berbicara tentang filsafat adalah berbicara tentang nilai dari sesuatu.



Dalam Pengertian Ilmu Filsafat Bersifat  :

1.    Metodis

Filsafat mempunyai metode tertentu karena dapat dikaji, dapat diselidiki secara ilmiah

2.    Sistematis

Filsafat punya kerangka – kerangka yang jelas

3.    Koheren

Dia mempunyai keterkaitan- keterkaitan


Dari ketiga sifat filsafat tersebut diatas maka filsafat menjadi ilmu yang universal


Dalam Arti Pandangan hidup Filsafat Adalah  :

Petunjuk arah kegiatan aktifitas manusia dalam segala bidang kehidupan.

Oleh Karena itu filsafat memiliki paling tidak 3 sifat pokok dan 1 sifat tambahan  :

  1. Menyeluruh  (universal)

Ketika berfikir filsafat tidak hanya melihat dari satu sisi tapi melihatnya dari berbagai aspek.

Sifat menyeluruh mengandung arti bahwa cara berfikir filsafat tidaklah sempit dan selalu melihat suatu persoalan atau permasalahan dari tiap sudut yang ada/ segala aspek.

  1. Mendasar

Tidak hanya melihat dari kulit luar tapi juga secara mendasar dan mendalam, setiap aspek dianalisis secara mendalam sampai keakar – akarnya

  1. Spekulatif

Kajian dalam filsafat tidak dapat langsung di temukan dalam sekali kajian tapi melalui beberapa hal seperti  :

      1. eksperimen-eksperimen.
  • Beberapa kesalahan-kesalahan.
  • Beberapa kajian yang dilakukan dengan cara untung – untungan
  • Dan lain sebagainya.

maka baru di dapat kebenaran yang dicari.

Spekulatif yang dilakukan dalam filsafat hukum harus  memiliki dasar-dasar yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah



Sifat atau ciri Tambahan Adalah  :

  1. Refleksi Kritis

Yang Artinya pengendapan dari apa yang dipikirkan secara berulang-ulang dan mendalam (Kontenplasi). Pengendapan itu dilakukan untuk memperoleh pengetahuan atau jawaban atas pertanyaan yang lebih jauh lagi dan ini dilakukan secara terus menerus


Perbedaan filsafat barat dan timur

Terletak pada cara berfikirnya 

Filsafat Timur  :

Cara Berfikirnya bersifat Sekolatif yang artinya Pasrah, terbatas, menerima apa adanya

Filsafat Barat

Cara Berfikirnya bersifat spekulatif yang artinya tiada batasnya dan berani mencoba .


Filsafat Adalah cara berfikir yang kritis dan mendalam

Filsafat hukum dalam pelajaran atau ilmu pengetahuan yang ada sangat di perlukan apalagi disaat timbul suatu pertanyaan dimana teori dari  ilmu pengetahuan tersebut tidak mampu menjawab.


Filsafat Adalah

Ilmu yang akan membantu setiap ilmu pengetahuan untuk menjawab pertanyaan yang tidak terjawab oleh ilmu itu sendiri jadi dapat diartikan filsafat merupakan dewa penyelamat dari ilmu2 yang ada, krn disaat  teori-teori dari ilmu-ilmu yang ada tidak mampu menjawab maka filsafat lah yg akan membantu menjawabnya. Filsafat ada pada setiap ilmu-ilmu yg ada.

                                                                                                

Filsafat hukum dan ilmu-ilmu yang lain merupakan bagian dari ilmu filsafat

Buktinya  :

            Umum

Ada                                          Ada Mutlak

            Ada Khusus                                                     Alam

                                                Ada Nisbi                                             Antropologi

                                                                                    Manusia          Etika= Hukum = Filsafat hukum

                                                                                                      Logika

Cara Berfikir Filosof adalah untuk kebajikan tanpa tedensi, yang ada hanya kebenaran.

Pentingnya ahli hukum mendalami filsafat hukum adalah

Agar seorang ahli hukum nantinya dapat berfikir dengan /secara kritis, objektif, dan mendalam.


Beda Ilmu Pengetahuan yg ada dengan filsafat yaitu

Terletak pada sifatnya

- Ilmu Pengetahuan                    :           Sifatnya fenomena

- Filsafat                           :           bersifat mendasar dan mendalam.


Filsafat hukum mengajar kan orang berfikir secara Prediktif

Yaitu memprediksi, mengkaji apa yang akan terjadi di depan dengan dasar dari  gejala2 yang terjadi pada saat ini.


    31 Maret 2008

Kedudukan Filsafat Hukum dalam ilmu filsafat

Filsafat pada intinya menjelajahi pertanyaan “Apa, Bagaimana, dan darimana” Oleh karena itu dengan pertanyaan ini orang mencari sebab akibat yang di dapat dari  :

Sains

Ilmu pengetahuan hanya berbicara sebatas sesuatu yang dapat diindrakan berarti berbicara secara fenomena maka yang dibicarakan “kenapa”. Kenapa menyatakan sebab.

Yang ada dibalik fenomena adalah : Nilai-nilai atau hakekat,


Jadi filsafat  hukum adalah

Mencari nilai2 sesuatu dibalik fenomena ilmu hukum.


FUNGSI Filsafat  :

1.    Filsafat sebagai ilmu pengetahuan

      Berfungsi membantu ilmu pengetahuan untuk menjawab pertanyaan – pertanyaan yang tidak dapat terjawab dari ilmu pengetahuan tersebut.

2.    Filsafat sebagai pandangan hidup

      Membantu manusia dalam mengarahkan aktifitas – aktivitas kehidupan manusia, berperan sebagai kompas dalam kehidupan manusia


Oleh karena itu banyak yang berpendapat filsafat berfungsi sebagai  : Central Aktifity dimana Filsafat akan mengarahkan aktifitas manusiaAdapun filsafat mencakup pertanyaan mengenai makna – makna kebenaran dan hubungan logis diantara ide – ide dasar yang tidak dapat dipecahkan dengan ilmu empiris karena kadangkala persoalan- persoalan itu membutuhkan pemikiran yang mendalam.


Filsafat hukum akan membangun cara berfikir seorang ahli hukum  untuk tidak berfikir secara empiris tetapi melihat dari berbagai sisi.


FILSAFAT HUKUM


Pengertian Filsafat Hukum

Secara sederhana dapat dikatakan bahwa filsafat hukum adalah cabang dari filsafat yakni   :

1.      Filsafat tingkah laku atau etika

Karena tingkah laku atau etika dinamakan hukum maka disebut filsafat hukum

         Filsafat hukum mengkaji tingkah laku manusia yang berasal dari fenomena2 yang terjadi didalam kehidupan manusia.

         Objek filsafat hukum adalah hukum


Filsafat hukum dengan ilmu hukum

Persamaan

Terletak pada objek materianya yaitu tingkah laku manusia

Perbedaan

Terletak pada Objek forma yaitu nilai-nilai dan hakekat


Ilmu hukum hanya memberikan jawaban sepihak dan hanya melihat gejala – gejala hukum sebatas yang dapat dilihat oleh panca indra mengenai perbuatan – perbuatan manusia dan kebiasaan – kebiasaan manusia sementara itu pertimbangan nilai dari hakekat tsb luput dari penilaian – penilaian.

Norma hukum Tidak termasuk dunia kenyataan tapi masuk ke dalam sains (realita) atau solen (idealita).

Jadi dalam kajian ilmu hukum sain masuk dalam realita ilmu pengetahuan sedangkan Solen masuk dalam realita filsafat.

Sain harus mengacu pada sollin


llmu hukum dapat dibedakan menjadi  :

1.    Ilmu tentang Norma (Norm Wissenchaft)

Ilmu tentang norma antara lain membahas tentang perumusan norma hukum kemudian apa yang dimaksud dengan norma hukum

2.    Ilmu tentang pengertian Hukum (Kampushesyen)

Antara lain membahas tentang Masyarakat hukum, subjek hukum

            Keduanya disebut dengan ilmu Dogmatig

            Ciri dog matig hukum  :   Teoritis rasional dengan mengunakan logika

3.    Ilmu tentang kenyataan Hukum (Tatsachen Wissenschaft)

Ilmu tentang kenyataan ,ilmu ini mempelajari tentang kenyataan – kenyataan yang terjadi dalam masyarakat yaitu sesuatu yang sebenarnya sudah ada dalam masyarakat


Dari perbandingan tersebut tampak bahwa filsafat tidak dimasuk kan dalam cabang dari ilmu hukum tapi masuk dalam teori ilmu hukum (legal Theori) mengapa tidak masuk dalam cabang ilmu hukum karena filsafat mempelajari fenomena – fenomena.


                                                                                                                                         14 April 2008

Batas – batas Filsafat hukum dan ilmu hukum

Filsafat hukum termasuk dalam filsafat

Merupakan bagian dari filsafat bukan bagian dari hukum


Dalam filsafat adalah filsafat hukum adanya merupakan bagian dari Filsafat etika


Filsafat dibagi dalam 2 bagian :

1.    Filsafat yang umum teoritis

2.    Filsafat yang khusus praktis

Filsafat adalah

Induk dari segala ilmu sedangkan ilmu hukum bagian kecil dari ilmu hukum

Filsafat khusus praktis terbagi 2 :

a.    Abstrak

b.    Kongkrit


Ilmu hukum berbicara tentang realita, kenyataan. Ilmu hukum tidak berbicara tentang hal2 yang abstrak

Ex  :

Hukum perjanjian ada karena manusia melakukan perjanjian hukum perkawinan ada karena adanya perkawinan


Filsafat yang khusus praktis

Berbicara yang sesungguhnya ada

a.    Khusus abstrak

-             mempunyai sifat yang umum universal

-             tidak tergantung pada ruang dan waktu

-             tidak melekat pada waktu                  

b.    Khusus konkrit

-   bergantung pada ruang dan waktu (hukum positif)

ex  :

Pembunuh pertama di dunia adalah qabil, dia membunuh habil. Hal ini terjadi karena Qabil tidak mendapat keadilan, jadi keadilan merupakan hak yang disukai oleh masyarakat

-   Norma aturan adil adalah bersifat konkrit

Ilmu hukum

-   Filsafat khusus konkrit

-   Karena norma – konkrit yang dulu sesuai belum tentu sekarang bisa diterima


Filsafat yang kongkrit adalah

Filsafat yang diselenggarakan di dalam setiap ilmu pengetahuan yang terikat atau melekat pada hasil – hasil ilmu pengetahuan oleh karena itu sering disebut sebagai filsafat yang hanya mempunyai sifat konstruksi artinya memberi dasar- dasar yang umum dari setiap ilmu pengetahuan yang bersangkutan


Aspek Filsafat

-   orang takut hukum karena butuh hukum

      Aspek teori ilmu hukum

-   orang takut hukum karena takut dihukum


Batas antara filsafat yang khusus kongkrit dengan filsafat yang khusus abstrak seringkali tidak diingat oleh sarjana yang bersangkutan, terutama oleh para sarjana yang keahliannya terletak di dalam ilmu pengetahuan yang besangkutan saja.


Filsafat hukum yang pada pokoknya didasarkan pada ilmu hukum merupakan filsafat yang hanya bersifat konstruksi


Kajian terhadap ilmu hukum ada 2  :

1.     ilmu hukum ( konstruksi )

-            Basisnya ilmu hukum tapi mengkaji filsafat

-            lmu hukum menyesuaikan filsafat

2.     ilmu filsafat

-      Basicnya filsafat tapi mengkaji ilmu hukum

-      yang sempurna/sebaiknya

orang hukum mengkaji sosiologi hasilnya dangkal

orang sosiologi mengkaji hukum hasilnya dalam


Filsafat yang bersifat praktis konkrit mulai berkembang pada abad 19 dan awal abad 20 Masehi mengenai sistim-sistim modern dan uraian tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa batas antara filsafat hukum dan ilmu hukum ialah  :

Ilmu hukum

Termasuk ilmu pengetahuan mengenai hukum positif atau hukum INGCONGKRITO, jadi objek adalah hukum positif. Oleh karena itu bersifat universal

Filsafat hukum

Mengenai hukum dalam arti abstrak (IN ABSTRACTO) yang termasuk dalam filsafat abstrak khusus praktis, jadi Objek filsafat hukum adalah hukum secara abstrak dimana kajian filsafat hukum sekarang sama dengan masa lalu maka disebut universal


Filsafat hukum dalam arti abstrak dapat dibagi dalam 2 lingkungan

1.        Lingkungan yang merupakan dasar dari hukum Positif atau hukum dalam arti kongkrit dengan demikian hal – hal yang merupakan kesimpulan yang diperoleh melalui abstraksi yaitu abstraksi dari hal- hal sebagai hasil yang umum kolektif maka metoda filsafat hukum disini adalah Induktif

2.        Lingkungan yang tidak melalui Induksi tetapi yang didasarkan atas pokok pangkal yang abstrak umum, Universal yang diambil dari hasil filsafat yang doperoleh dengan jalan deduksi.

         Filsafat hukum yang termasuk dalam lingkungan yang kedua diatas baru berhadapan dengan :

1.    Hukum yang abstrak umum yaitu hukum kodrat

2.    Hukum yang tingkatnya lebih tinggi dari hukum kodrat yaitu keadilan

Oleh Karena itu dapat dikatakan adanya suatu hubungan yang terdapat antara filsafat hukum dan ilmu hukum sebab didalam fikiran kita terdapat hukum positif, hukum kodrat dan asas keadilan

Dengan demikian orang akan menempatkan hukum positif itu dalam rangkaian 2 hal yang abstrak ini yaitu   :

Hukum positif sebagai penjelmaan yang khusus yang terikat pada waktu dan ruang tertentu dan hubungan antara objek ilmu hukum yang positif itu dengan objek filsafat hukum  yang abstrak yaitu hukum kodrat dan asas keadilan maka disini jelas terlihat adanya hubungan antara hukum kodrat dengan hukum positif, antara asas keadilan dengan hukum positif baik melalui hukum kodrat atau tidak dengan demikian secara jelas dapat kita lihat objek filsafat hukum adalah  :

a.      Azaz keadilan

b.      Hukum Kodrat

c.      Dasar- dasar umum hukum positif


                                                                                                                                         21 April 2008

PENDEKATAN FILSAFAT

Pada pokoknya ada 2 macam cara tinjauan atau pendekatan filsafat hukum yaitu :

1.    Pendekatan histories

Sejarah perkembangan filsafat hukum

a.    Zaman Purbakala

·         Masa Yunani

-   Masa Pra socrates Sekitar 500 tahun SM

Di tandai dengan belum adanya pengaruh filsuf socrates. Filsafat hukum belum ada karena para filsuf baru bicara tentang filsafat alam. Objek kajiannya adalah mempertanyakan bagaimana kejadian alam dan berusaha mencari apa yang menjadi inti alam.

a.    Filsuf Thales mengemukakan

Bahwa alam ini terjadi dari air

b.    Anaximandros

Bahwa inti alam ini adalah suatu zat yang tidak tentu sifatnya disebut To apeiron

c.    Anaximenes

Sumber dari alam semesta adalah Udara

d.    Phitagoras (532 SM)

Bilangan adalah dasar dari segala-galanya.

Filsuf yang hanya menyinggung tentang manusia sebagai salah satu sub sistem alam semesta. Hal ini merupakan tonggak sejarah dari filsafat.

Phitagoras berpendapat :

-   Bahwa setiap manusia memiliki jiwa yang selalu berada dalam proses katharsis yaitu : Pembersihan diri.

-   Manusia harus melakukan pembersihan diri agar jiwa tadi dapat masuk ke dalam kebahagiaan.

-   Manusia itu hanya sebagian kecil dari alam dan bukan penguasa alam.

-   Manusia sebagai objek Filsafat, sebab hanya dengan kaitan manusia ini pembicaraan akan sampai kepada masalah filsafat hukum.

-   Tidak mengkaji sampai agama

-   Hukum untuk mengembalikan kebersihan jiwa manusia.

Uraian nya :

alam terjadi dari bilangan misalnya alam terdiri dari wujud yang satu ditambah wujud yang lain maka terjadilah alam, jadi menurutnya manusia terjadi karena bilangan, bilangan nya adalah laki – laki dan perempuan.

jadi Phitagoras  yang meletakkan atau menegakkan tonggak manusia. Jadi dia mengatakan salah satu sub sistim di alam itu adalah manusia jadi manusia adalah sebagian kecil elemen dari alam, dan merupakan sebagian kecil penguasa dari alam jadi manusia tidak bisa semena-mena terhadap alam ini karena ada yang lain selain manusia.

e.    Heraklitos

-   Alam semesta terbentuk dari api

-   Slogan yang terkenal Partarei yang artinya semua mengalir dengan kata lain segala sesuatu di dunia ini tidak henti-hentinya berubah.

Uraiannya :

mengatakan alam semesta terbentuk dari api dengan slogan yang terkenal phantarei yang berarti semua mengalir sesuai dengan keadaan jadi bahwa segala sesuatu di dunia ini tidak henti – henti ada perubahan


-   Masa Socrates, plato, aristoteles

Masa Socrates

-   Manusia sebagai objek filsafat

-   Mengkaji manusia dari berbagai segi aspek kehidupan

-   Tugas utama negara adalah mendidik warga negara agar taat pada hukum.

Uraiannya :

Socrates mengkaji manusia dari berbagai sudut sehingga diperkirakan filsafat hukum lahir pada masa Socrates dan mengalami masa operkembangan di masa plato dan aristoteles.

Masa Plato

-   Orang-orang yang melanggar hukum harus dihukum.

Aristoteles

-   Bahwa manusia tidak bisa hidup sendiri (Zoon Politicon)

-   Hukum terbagi :

a.    Hukum alam

Tidak mengalami perubahan

b.    Hukum Positif

Hukum negara

-   Ibi ius ubi societes

      Dimana ada manusia di situ ada hukum.

Uraiannya :

Yang terkenal hingga sekarang dari Aristoteles adalah Zoon politicon karena menurut aristoteles manusia tidak bias hidup sendiri


-   Masa Stoa

Kaum stoa yakin akan persamaan akan manusia dalam persekutuan universal dan menolak doktrin perbudakan dari aristoteles mereka memandang alam semesta sebagai suatu substansi organic yang tunggal, mereka juga telah menjalankan pengaruh abadi terhadap pemikiran hukum, alam yang memperlihatkan struktur dan ketertiban dan manusia kedua-duanya mengambil bagian dalam intelijensi atau akal budi, akal budi adalah pendorong naluri tindakan – tindakan manusia dapat dievaluasi hanya dalam kerangka alam sebagai suatu keseluruhan hukum alam merupakan standart yang paling dasar bagi aturan2 hukum dan institusi – institusi yang dibuat manusia digabungkan dengan gagasan aristoteles dan Kristen yang diwujudkan dalam tradisi hukum alam dari filsafat hukum pada abad pertengahan

Jadi zaman yunani, merupakan zaman dari kota kecil yang aman, dimana adanya masyarakat filosof dan tidak ada intimidasi sehingga lahir demokrasi


·         Masa Romawi

Pada masa romawi perkembangan filsafat hukum tidak segemilang masa yunani karena ahli fakir atau filosof romawi banyak mencurahkan perhatiannya pada masalah bagaimana hendak mempertahankan ketertiban diseluruh kawasan kekaisaran romawi. Orang romawi berfikir secara diktator.

Pada masa Romawi ini :

a.   Telah mulai adanya klasifikasi hukum

b.   Masa terpenting dalam perkembangan sejarah hukum.

-   Masa cicerio

Adanya konsep tentang persamaan

-   Masa St. Agustine

Kesamaan manusia dibawah hukum alam.

Konsepsi terpenting adalah bahwa manusia itu bebas dari dosa, jika manusia mengalami instrusi/alam yang politik maka manusia akan mengalami masalah.

-   Ius natural

Hukum alam

-   Ius gentium

Hukum yang berlaku pada hukum asing tidak diberlakukan hukum sipil

-   Ius……

Menunjuk pada hukum kota roma, pada dasarnya diberlakukan pada setiap tata hukum pada masyarakat romawi

Jadi manusia pada masa romawi telah mengenal hukum dan dimulainya kodifikasi dengan adanya iustianus.

b.    Abad Pertengahan

-   Masa Gelap

Tidak ada lagi perkembangan filsafat dan perkembangan hukum. Kemudian bangsa dari barat pada umumnya.

Jerman datang membawa agama, waktu itu orang romawi tidak punya agama, akibatnya semua orang romawi menerima agama yang dibawa oleh bangsa barat itu menjadi sebuah kepercayaan. Sehingga sampai sekarang Romawi menjadi pusat Katolik.

-   Masa scholastics

Masa yang semuanya ditujukan pada Tujan, dimana perkembangan filsafat terfokus pada filsafat ketuhanan.

Banyak pemikiran yang lahir tapi corak yang khusus yaitu didasarkan semuanya pada Tuhan sesuai dengan corak pemikiran ketuhanan sehingga dinamakan Scholastics

c.    Zaman Renaisance

Pada abad ini pusat perhatian pemikiran adalah Allah, baru kemudian ciptaannya yaitu manusia sehingga manusia jadi titik tolak pemikiran. Pada Zaman ini sikap hidup religius terpisah dengan kehidupan lainnya, para filsuf umumnya memisahkan urusan yang berkaitan agama dengan non agama yang disebut Adanya dikotomi antara urusan dunia dengan urusan akhirat.

Jean Bodin mengatakan :

Hukum adalah perintah dari penguasa yang berdaulat, namun kekuasaan raja tidak melampaui hukum alam yang didekritkan Tuhan

d.    Zaman Baru

Filsuf zaman ini adalah Thomas Hobes (abad-17 tahun 1588-1679)

Ia menggunakan istilah “hak alamiah” (law of nature) dan “akal benar” (Right Reason)

Yang utama baginya adalah  :

1.    Kemerdekaan yang dimiliki tiap orang untuk menggunakan kekuasaan sendiri menurut kehendaknya sendiri

2.    Asas2 kepentingan sendiri

3.    Kondisi alamiah dari umat manusia adalah peperangan abadi yang didalam nya tidak ada standart perilaku yang berlaku umum.

Selain itu juga muncul paham bahwa manusia tidak mampu mengetahui mana yang adil dan mana yang tidak adil dan juga manusia tidak mampu mengetahui apa yang dikehendaki oleh tuhan dan tuhan di atas segala-segalanya.

e.    Zaman Modern

Pada zaman ini filsafat hukum berdasarkan rasionalitas pemikiran manusia dan empirisme dan kedaulatan berada di tangan rakyat dan nilai manusia pribadi diakui sebagai subjek hukum. Zaman ini melahirkan aspirasi revolusi perancis 1789 yaitu lahirnya pengetahuan manusia tentang kedaulatan rakyat. Kemudian zaman modern lahir pemikiran tentang demokrasi (Kedaulatan rakyat), sehingga lahirlah revolusi Perancis yang menggugat kedaulatan Raja.

Empirisme : melihat kenyataan dulu baru kemudian dirasionalkan


Filsuf di zaman ini yang dikenal adalah  :

1.    Rudolf Von Jhering (1818)

Menolak beberapa teori antara lain :

a.    Teori Hegel

Hukum adalah ekspresi dari kemauan umum (general will)

b.    Teori Von savigny

Hukum adalah ekspresi spontan dari kekuatan bawah sadar serta pendapatnya yang mengatakan mengabaikan secara sadar untuk melindungi kepentingan warga masyarakat.

Aliran2 nya  bercirikan  :

a.    Aliran positivisme

Hukum sebagai sejumlah aturan yang memaksa berlaku dalam suatu negara

b.    Aliran sosiological dan “hukum bebas”

2.    Eugen erich (1862-1922)

Mengungkapkan “ pusat dari bobot perkembangan hukum tidak terletak dalam legalitas dan keputusan yudisial, tetapi dalam masyarakat itu sendiri

3.    Gustav radbruch (1878-1949)

Berpendapat bahwa hukum merupakan suatu gejala kultural yang dapat dipahami melalui hubungan pada  nilai-nilai yang diperjuangkan manusia untuk diwujudkan melalui hukum

4.    Rescoe pound (1870-1964)

Filsuf dari amerika serikat yang beralirkan sosiologi hukum, mengemukakan bahwa hukum itu berbeda antara “law in books” dengan “law in action” selanjutnya mengemukakan bahwa hukum berisi perintah dan unsur ideal.



5.    Joseph W.Bingham (awal abad-20)

Beraliran filsafat hukum realistis mengungkapkan bahwa peraturan hukum seperti kaidah ilmiah tidak mempunyai eksistensi yang independen karena hanya merupakan konstruksi mental yang dengan mudah meringkaskan fakta2 partikular.

6.    H.L.A hart

Karyanya The konsep of Law, ia mengembangkan suatu pandangan tentang hukum sebagai suatu perpaduan aturan sekunder dan aturan primer.

f.    Zaman reformasi

      Filsafat Hukum zaman Reformasi dapat diungkapkan bahwa bangsa Indonesia disatu pihak menginginkan hukum sebagai panglima atau hukum yang mengatur persoalan ekonomi, politik, budaya dan persoalan sosial kemasyarakatan lainnya. Dipihak lainnya tampak dalam perilaku masyarakat terhadap hukum, justru mengfungsikan hukum sebagai alat politik, alat ekonomi, sosial dan budaya kemasyarakatan lainnya.

      Berdasarkan realita hukum dari dua sudut pandang diatas, tampak putusan2 pengadilan pada tingkat pertama, pengadilan pada tingkat banding dan MA yang terkadang simpang siur sehingga disebut hukum mandul.


Kajian tentang asal mula filsafat manusia akan mengantar kita tentang kajian filsafat hukum, karena filsafat hukum ada pada filsafat manusia


Dalam Filsafat ada 4 Mazhab

    1. Mazhab Plato
  • Mazhab Aristoles
  • Mazhab Stoa
  • Mazhab epicurus

Dari ajaran2 tersebut, maka orang berfikir sehungga lahir suatu aliran baru yang merupakan kombinasi dari aliran yang ada yang bernama ecletesisme. Setelah itu muncul masa Neoplatonisme (plato Baru). Ajarannya plato tapi ajaran plato yang telah dikombinasikan dengan ajaran-ajaran yang lain.


Neoplatonisme

Mula-mula membangun suatu tata filsafat yang bersifat ketuhanan. Menurut pendapatnya “ Tuhan itu hakekat satu2nya yang paling utama dan luhur yang merupakan sumber dari segala-galanya”.

Dengan  dasar filsafat plato yang mengajarkan orang harus berusaha mencapai pengetahuan yang sejati. Oleh karena itu maka kita harus berikhtiar melihat Tuhan, sebab melihat tuhan itu tidak dapat hanya berfikir saja, akan tetapi harus dengan jalan beribadah, jadi ajaran neoplatonisme masih dipengaruhi oleh ajaran Ecletesisme.

                                                           

                                                                                                                                                8 Mei 2008

Masa Thomas Aquenas dan Scolastic

-     Adanya perbedaan tentang hukum

Scholastick mengatakan :

-     Bahwa hukum itu berasal dari tuhan

-     Penguasa itu adalah wakil tuhan

Tomas Aquines

Hukum itu harus dapat menjangkau akal budi manusia itu sendiri.

Ex  :

Raja dapat berkuasa karena ia berdaulat, raja berdaulat karena ia diberi kedaulatan oleh rakyat. Oleh karena itu rakyat harus patuh pada penguasa.


Ius Divinum Posituum

Hukum yang didapati dari wahyu disebut hukum positif

Ius Posituum Humanum

Hukum yang diketahui oleh manusia berdasarkan akal budi


Thomas Aquines menyatakan ada 3 hukum :

1.    Hukum yang berasal dari Tuhan (lex devina atau ius devina)

2.    Hukum yang berasal dari kontrak sosial (lex Humana)

Hukum manusia atau yang dibuat oleh manusia, dimana garisan-garisan dari lex naturalis tidak boleh dilanggar

3.    Lex Naturalis yaitu hukum tuhan yang sudah didelegasikan pada alam.

Kemudian muncullah teori dalam hukum yaitu lex superiori derogat legi imperiori  : hukum yang lebih tinggi mengalahkan hukum yang lebih rendah


Kebenaran      :           yang menunjuk pada keadilan Tuhan

Perbedaan antara filsafat timur dan filsafat barat

Filsafat timur                                                             Filsafat Barat

    1. asli                                                          1.   Buatan
  • Suka hidup damai                                  2.   Suka Konflik                                                     
  • Pasif                                                       3.   Aktif
  • Bergantung pada pihak lain                   4.   Mandiri.
  • Lambat                                                   5.   Cepat.
  • Meneruskan                                           6.   Menciptakan.
  • Konservatif                                             7.   Progresif.
  • Intuitif                                                     8.   Rasional.
  • Teoritis                                                   9.   Expremental.
  • Artistik                                                    10. ilmiah.
  • Kerohanian                                             11. Mareialistik.
  • Psikis                                                      12. Fisik
  • Mengutamakan ukrawi                          13. Mengutamakan Duniawi.
  • Manusia alam dan manusia sejajar       14. Alam Dikuasai oleh manusia
  • Kolektifistis atau kesamaan                   15. Individualistis


Orang Barat

-   Berusaha melakukan experimen-experimen (aktif)

-   Melakukan pekerjaan sendiri/mandiri

Orang Timur

-   hanya menerima saja

-   suka minta tolong

Akibatnya  :

Orang barat lebih cepat berkembangnya dari pada orang timur


Beberapa Aliran/Mazhab dalam filsafat hukum

Menurut Northrop

Dalam karyanya Cultural Value mengemukakan tentang adanya beberapa aliran atau mazhab dalam filsafat hukum

1.    Legal Positif Lizem

2.    Pragnatic legal realizm

3.    Neo Kantian, Ano kelsenian, etical jurispruden

4.    Fungsional antropological or sosiological jurisprudence

5.    Naturalistie Jurisprudence

                                                                                                                                                9 Mei 2008

Menurut Lili Rasyidi, Aliran Filsafat Hukum :

1.    Hukum Alam

-     Irrasional         :           diluar jangkauan manusia

-     Rasional          :           Yang bisa dilogikakan

Adanya Absolut Justis      :           Keadilan yang mutlak

Sejarah Hukum alam Adalah :

Sejarah umat manusia dalam usahanya menemukan absolut justice/keadilan yang absolut tersebut.

Pengertian Hukum Alam

Berubah-berubah sesuai dengan kondisi/kehidupan masyarakat dan keadaan politik

Keadilan Masyarakat

Keadilan seperti apa yang ada pada saat itu

Fungsi Hukum

Sebuah alat untuk mencapai keadilan

Filsafat Hukum alam

1.    Dipergunakannya hukum alam untuk merubah peraturan/konsep hukum perdata romawi yang lama menjadi sistim hukum yang baru

Sistim hukum yang lama        :           Code Justianus

Code Justianus diambil dari nilai2 masyarakat romawi yang condong pada hukum agama yaitu nilai2 islam

Sistim hukum umum  yang bersifat universal : Prinsip2 hukum umum yang berlaku sama di dunia/negara2 lain didunia

Ex :

Hukum perjanjian harus ada 2 saksi, maka ini juga ditetapkan oleh negara lain

Prinsip2 hukum perdata yang dibuat itu berdasarkan atau berasal dari hukum agama agama yang mana ? agama Islam

Keadilan yang universal : keadilan yang berdasarkan lex naturalis dan lex devina


2.   Dipergunakan sebagai senjata perebutan kekuasaan antara gereja maupun pihak kerajaan

3.    Dipergunakan sebagai hukum dasar international dan dasar kebebasan pemerintahan

4.    dipakai oleh para hakim AS dalam menafsirkan konstitusi/UUD


2.    ….

3.    Aliran utilitar

4.    …..

5.    ….

6.    …..


Sumber hukum Alam

  1. Irrasional

Adalah hukum yang bersumber dari Tuhan

Dianut oleh kaum Skolastik filsup yang terkenal yaitu Thomas Aquines dalam hukumnya summa Theologika ia membentangkan pemikiran Hukum alamnya yang banyak mempengaruhi gereja dan bahkan menjadi dasar pemikiran gereja sampai sekarang, seperti halnya aristoteles yang membagi hukum itu atas hukum alam dan hukum positif maka Thomas aquines membagi hukum menjadi 4 golongan yaitu :

a.     Lex eterna

Merupakan Ratio tuhan sendiri yang mengatur segala hal dan merupakan sumber dari segala sumber hukum, ratsio ini tidak dapat ditangkap oleh panca indra manusia

b.     Lex Devina

Bagian dari tario Tuhan yang dapat ditangkap oleh manusia berdasarkan wahyu yang diterimanya

c.     LexNaturalis

Yang merupakan hukum alam yaitu merupakan penjelmaan dari lex eterna didalam ratio manusia

d.     Lex positivis

Hukum yang berlaku merupakan pelaksanaan dari hukum alam oleh manusia berhubung dengan syarat khusus yang diperlukan oleh keadaan dunia, hukum positif terdiri dari hukum positif yang diciptakan oleh tuhan seperti yang terdapat dalam kitab suci dan hukum positif buatan manusia

  1. Rasional

Adalah hukum alam yang bersumber dari manusia


Thomas Aquino membagi Asas hukum alam ke dalam 2 jenis yaitu :

  1. Prinsipia Prima

Adalah Asas yang dimiliki oleh manusia semenjak ia lahir dan bersifat mutlak dan tidak dapat dipisahkan dari diri manusia, oleh karena itu prinsipia prima tidak dapat berubah ditempat manapun dan dalam keadaan apapun.

  1. Prinsipia Sekunder 

Merupakan Asas yang diturunkan dari Prinsipia prima tidak berlaku mutlak dan dapat berubah menurut tempat dan waktu oleh karena itu dapat dikatakan bahwa prinsipia itu adalah merupakan penafsiran manusia dengan menggunakan rationya terhadap prinsipia prima.


12 Mei 2008

Hubungan Hukum, Keadilan, Etika dan Moralitas Sosial

            Kita akan menilai interaksi hubungan antara pengertian dan disiplin yang sangat erat hubungannya, analisa tentang hubungan itu telah menjadi pokok pembicaraan yang tiada henti2nya antara ahli filsafat hukum, ahli hukum, ahli agama dll yaitu mengenai hubungan antara hukum, keadilan,etika dan moralitas sosial. Jadi problem atau masalah itu sudah merupakan problem yang sanagt tua umurnya   yang berasal dari para ahli hukum dan ahli filsafat, Selanjutnya pengertian hukum sebagai suatu bentuk kaidah/norma sosial akan dibedakan dengan pengertian sistim hukum kemudian dengan hukum dan etika, dan kemudian dibedakan pula etika sebagai suatu sistim nilai yang mengatur tingkah laku individu dan moralitas sosial sebagai suatu sistim kaedah/norma yang mengatur tingkah laku sosial dari suatu masyarakat tertentu.


Pengertian Hukum

Kalau diperhatikan definisi dan semua uraian tentang hukum maka berkisar antara 2 sikap atau pandangan yang extrim  yaitu  :

1.    Pandangan yang mengutamakan sifat memaksa dari hukum.

Aspek memaksa dari kaedah hukum itu berdasarkan atas sumber kekuasaan yaitu perintah tertinggi atau tata hirarki dan didasarkan atas paksaan melalui sanksi.

2.    Pandangan yang menitik beratkan pada diterimanya oleh masyarakat dan kepatuhan atas hukum. (ket Tgl 19/5)

Jhon Austin dan Hans Kelsen adalah aliran yang beraliran Positivisme.

Austin Membedakan hukum dengan apa yang dinamakan dengan  :

  1. Law of God

Hukum Yang diciptakan oleh Tuhan yang dapat dilihat dalam kitab suci

  1. Human Of law

Hukum yang diciptakan oleh manusia dibagi atas 2 yaitu  :

    1. LawProferly so colled

Hukum yang sesungguhnya yang disebut dengan hukum positif yang terdiri dari 4 unsur yaitu  :

-   Perintah

-   Kewajiban

-   Sanksi

-   Kekuasaan Tertinggi

    1. Law In Proferly So colled

Hukum yang tidak sesungguhnya seperti adat dll.


Aliran Positivisme yang dianut oleh Jhon Austin terkenal dengan Command Theory (teori perintah).Oleh karena hukum adalah merupakan perintah tertinggi maka hukum diciptakan, Hukum yang bukan diciptakan bukan hukum, maka menurut Austin Hukum Internasional Bukanlah hukum karena hukum internasional tidak ada penguasa tertinggi.

            Menurut Hans Kelsen Perintah itu didasarkan tata hirarki, menurutnya hukum itu harus murni terlepas dari nilai2, baik nilai politik, sosial, budaya, dll. Maka dari Hans kelsen ini llahirlah “Free Recht Lehre”. Maka menurut teori Hans kelsen jenis perintah itu tidak berasal dari penguasa seperti Jhon Austin melainkan dari hirarki.


 Dari dalam norma hukum harus ada  :

- Etika

- Moralitas                   Jika hal ini tidak ada, maka keadilan hukum tidak akan pernah ada.

- Keadilan




16 Mei 2008

Hubungan etika dan moralitas sosial

            Walaupun sebagian ahli menyamakan istilah etika, kesusilaan, moralitas sosial, namun sebagian ahli yang lain selalu membedakan kedua istilah tersebut, Misalnya Strawson membedakan 2 arti dari istilah itu, menurutnya Moralitas sosial atau moral etika kedua terminologi itu bukan hanya sekedar masalah terminologi sebab dengan perbedaan itu akan menjelaskan hubungan nilai2 individu dengan nilai2 sosial dan dengan nilai2 hukum.


Catatan  :

-   Norma Hukum yang baik harus mampu mencerminkan nilai2 moralitas dan etika sosial.

-   Hukum itu harus mampu membentuk suatu nilai2 moral yang bersifat universal dalam masyarakat.


Di dalam subuah tulisannya Strawson mengemukakan bahwa lingkungan etika adalah merupakan lingkungan yang beraneka ragam merupakan citra atau gambaran ideal dari kehidupan manusia yang tertentu saja, saling tidak sesuai dan kadangkala bertentangan. Dengan demikian etika merupakan lingkungan aturan hidup yang ideal yang ditetapkan oleh individu bagi dirinya sendiri.

            Selanjutnya etika itu harus dipahami, tentu tidak sama antara individu yang satu dengan individu yang lain, Berbeda dengan lingkungan moralitas atau kesusialaan yang merupakan aturan2 atau prinsip2 yang mengatur tingkah laku manusia yang berlaku universal dalam masyarakat atau golongan tertentu.

Manfaat Perbedaan Etika dan moralitas sosial

Manfaat pendekatan ini adalah bahwa dengan demikian akan melenyapkan hubungan antara  :

    1. Nilai2 yang ditetapkan oleh individu untuk mereka sendiri sebagai manusia yang bertanggung jawab.
  • Norma2 atau kaedah2 moral atau moralitas yang mengatur masyarakat mencerminkan perimbangan sosial dan pilihan antara nilai individu yang bertentangan .
  • Tata Hukum/Norma Hukum yang harus mencerminkan moralitas sosial yang umum diterima walaupun sama sekali tidak identik sama dengan tata hukum.






Teori Tentang etika

Penggolongan teori2 etika banyak sekali terdapat dalam leteratur tetapi pembagian atau penggolongan yang sering diadakan dan terpenting adalah Pembagian berdasarkan sumber darimana nilai2 etika itu di temukan.

Berdasarkan sumbernya maka nilai2 etika dapat digolongkan  :

  1. Teori Naturalis

Berarti setiap pandangan yang berpendapat bahwa sifat etika bisa dijelaskan atau dibatasi dari sudut sifat2 kodrat.

  1. Teori Intuisionistis

Berpendirian bahwa etika adalah disiplin yang bersifat otonom yang berlawanan dengannaturalistis. Penganut Intiuisionistis percaya bahwa ketentua2 pokok dari etika normatif adalah pandangan atau pengertian yang bersifat intiutif yang tidak bisa disimpulkan dari suatu disiplin lainnya.

  1. Teori Non Kognitif

Yaitu suatu teori yang mengganggap nilai2 etika tidak bisa dijelaskan atau diketahui secara objektif sebab nilai2 etika itu semata2 menyangkut emosi atau perasaan sehingga tidak bisa diteliti dengan mudahnya


Dilihat dari nilai tujuan ada 2 teori  :

  1. Teori Teologis

Menurut teori ini bahwa etika itu adalah kebaikan merupakan nilai tujuan, sedangkan kewajiban dan hak merupakan nilai Derivatif atau sekunder. Teori ini dianut oleh aristoteles

  1. Teori Deontis

Hak dan kewajiban itu adalah primer dan kebaikan itu adalah Derevatif/sekunder. Teori ini dianut oleh Immanuel Kant

Hubungan Teori Hukum dengan teori etika

Semua jenis2 teori etika tersebut diatas sangat mempengaruhi terhadap teori hukum, susut tinjauan darimana teori etika itu sebaiknya ditinjau dari sudut teori hukum ialah dari sudut faliditasnya atau kekuatan berlakunya sebagai titik tolak untuk untuk mengambil batasan atau definisi faliditas baik dari teori formil maupun materil yaitu dengan memperoleh faliditas dari tata hukum itu berdasarkan unsur hakekat norma dasrnya.



Teori2 etika dapat dibagi atas 2 golongan  :

    1. Teori2 yang menerima dan mengakui faliditas objektif dari dalil2 etika yaitu  :
  1. Teori etika yang didasarkan atas nilai2 meta positif baik dari ketentuan yang religius maupun non religius
  2. Teori yang mengakui dan menerima nilai2 etika yang mempunyai sifat atau corak objektif dan karena itu bersifat memaksa walaupun dirasakan secara instinktif.
  3. Teiru empiris, ada 3 empirisme yang penting

-   Sistim/Approach yang mencari dalil2 dari etika, dari pengalaman historis dan pengalaman sosial

-   Sistim yang menguji nilai etika itu berdasarkan fakta dan moralitas sosial

-   Positivisme Logika.

    1. Teori2 yang menyangkal atau menolak faliditas objektif dari dalil2 atau nilai etika itu, ada 2 type dari jenis teori ini yaitu  :
  1. Relativisme.
  2. Non Kognitive

19 Mei 2008


Diterimanya hukum itu oleh masyarakat dan kepatuhan atas hukum

Sikap seperti ini adalah pengertian hukum sebagaimana yang dikemukakan oleh teori Savigny dan Eugen Ehrlich yang mengutamakan kepatuhan, kebiasaan dan hukum yang hidup dalam masyarakat sebagai unsur yang menentukan. Hukum yang demikian itu mungkin saja memperoleh penegasan dari penguasa tetapi hukum itu tidak diciptakan oleh penguasa.

Keterangan :

Hukum adalah kebiasaan yang tumbuh dari masyarakat yang kadangkala ada kebiasaan tersebut yang diformalkan, tumbuh dari bawah.


Walaupun demikian menurut Freidmann Perbedaan kedua pandangan di atas tidaklah absolut tetapi hany bersifat relatif sebab perbedaan itu pada hakekatnya ialah masalah titik berat definisi positivisme, sebab definisi pisitivisme dari austin dan kelsen tentu membutuhkan diterima dan dipatuhinya hukum itu oleh masyarakat, sebaliknya definisi dari Von Savigny dan Ehrlich setidaknya di dalam sistim hukum modern tidak ada tingkah laku sosial betapapun berakarnya dalam masyarakat atau mantapnya dan diperkuat oleh golongan yang mematuhi/dipatuhi.

Keterangan :

Kata fredmen hanya perbedaan menafsirkan atau pemahaman mengenai positivisme yaitu  :

1.   austin dan hans kelsen positivisme aturan yang dilegalkan oleh penguasa

2.   erlih dan vonsav menafsirkan positivisme sebagai apa yang lahir dari masyarakat.

Jadi menurut fredmien antara austin dan hans serta erlih dan von tidak ada perbedaan

Contoh  :

Hukum pidana ada penguasa yang menindak secara paksa tapi di hukum adat tidak bisa menindak inilah yang dinamakan positivisme.


Di dalam masyarakat primitif jangkauan hukum masih lemah sebagian perkembangan sistim hukum tidak berkembang.

Keterangan  :

Karena masyarakat primitif kehidupannya sangat lemah dapat dilihat pada ciri masyarakat primitif yaitu kepatuhannya serta kesederhanaannya. Oki dlm masy prim teori hukum tidak berkembang karena dlm masy prim hidupnya sanagt sederhana.


Didalam Masyarakat yang lebih maju dan komplek perkembangan sistim hukum melaju dengan pesat.

Keterangan  :

Pada masyarakat maju hukum harus terus berkembang mengikuti perkembangan sosial masyarakat, karena tehnologi terus berkembang pada masyarakat maju, untuk itu hukum harus mampu mengantisipasi perkembangan ini karena persoalan mekin hari semakin komplek.


Analisa tentang sayart minimum apa yang harus dimiliki oleh suatu sistim hukum

Misalnya menurut  :

Prof Al Hart

1.   Membedakan antara hukum primitif prim legal sistim dengan sistim hukum maju (advance legal systim).

2.   Primary ruler of obligation

Erat hubungannya dengan aturan2 kebiasaan atau adat yang disebut dng costumery rules dan biasanya berlaku pada masy prim dan tidak bisa berlaku pada masy modern karena tidak ada kepastian dan bersifat berubah2 tidak tetap sedangkan prim bersifat tetap jadi di masy dapt diberlakukan costumery rules.

3.    secondary rules of recognation

dalam secondary ror ini hukum nya dibuat oleh lembaga2 tertentu untuk mengantisipasi perkembangan dunia modern. Adanya secon ini untuk mengatasi masalah primary yang tidak mampu mengatasi masalhnya. Hukum seconder tidak boleh melAWAN hukum primer, hanya mengakomodir dari hukum primer dan melengkapi untuk memenuhi kebutuhan dari hukum primer. Tapi jika primari bisa dan sanggup mengatasi persoalan2 maka tidak perlu secondary dipakai.

23 Mei 2008

TEORI-TEORI TENTANG ETIKA

Dari berbagai macam teori dikaitkan dengan teori hukum kita lihat dari sudut atau batasan dari sudut validitasnya artinya dari validitas (tingkat kepatuhan orang pada hukum) dari tata hukum itu berdasarkan unsur hakekat norma dasar, tetapi hal ini tidak mutlak tergantung dimana ahli itu memandangnya sehingga terjadilah keberagaman dari teori2 para ahli.

Kenapa orang patuh pada hukum karena hukum dibuat secara spesifik yang ditentukan oleh norma dasar yang dianggap ada sebelumnya.

Ex :

Suatu norma diformalka misal penghinaan pasal 310,311. kalau kita tidak melakukan berarti kita patuh, tapi kita tidak melakukan bukan karena takut pada ancaman pasalnya hukumnya tapi memangtidak mau berbuat karena memang tidak mau bukan karena pasal, atau aturan hukumnya.

Alf Ross

Sistim keseluruhan dlam masyarakat sehingga dari batas2nya kita dapat meramalkan atau memprediksi kalau hal tersebut dibiarkan akibatnya akan menjadi buruk.

Contoh  :

Mengapa orang dilarang zinah karena akan terjadi kekacauan2 dalam masyarakat

Teori2 validitas objektif etika tersebut ada yang menerima dan ada yang tidak menerima.

1.    Teori2 yang menerima

Yang menerima teori validitas etika adalah kelompok yang bercirikan teologis dan teori yang bercorak rasionalistis, Alasan kedua kelompok ini menerima adalah  : 1. kelompok teologis mengatakan bahwa manusia pada dasarnya baik atau beretika oki segala nilai kebaikan yang ada dalam norma hukum adalah merupakan perwujudan dari nilai2 kabaikan yang ada pada diri manusia., 2.teori rasional menerima karena etika itu merupakan salah satu unsur dari norma hukum

2.    Orang patuh menerima nilai etika sebagai norma hukum secara terpaksa walaupun tidak ada yang memaksa. Berarti dibatasi paksaan dalam diri manusia yang dirasakan secara instingtif atau rasa keadilan yang ada dalam diri manusia itu sendiri.

3.    Dianut oleh kaum empiris, mereka mau menerima karena menurut kenyataan dapat dibuktikan,


30 Mei 2008

Antinomi2 terpenting dalam teori hukum

Freidmen mencba membuat klasifikasi mengenai antinomi yang terpenting dalam filsafat hukum dan teori hukum yaitu  :

    1. Individu dengan universum.
  • Voluntarisme dengan pengetahuan objektif.
  • Intelek dengan intuisi.
  • Stabilitas dengan perubahan.
  • Positivisme dengan idealisme.
  • Kollektifisme dengan individualisme.
  • Demokrasi dengan otokrasi.
  • Nasionalisme dengan internasionalisme.


06 juni 2008

HUKUM – KEKUASAAN

Recht staat not Macht Staat

Hukum tanpa kekuasaan bukan berarti apa2

Kekuasaan tanpa hukum adalah kesewenangan

Hubungan Hukum dan kekuasaan

Kenapa orang patuh pada hukum ?

Karena  :

a.    Hukum itu adalah nilainya sendiri.

b.    Teori kekuasaan, takut akan kekuasaan yang ada dalam hukum.



Hubungan hukum dan kekuasaan dapat dirumuskan dalam sebuah slogan  :

“Hukum tanpa kekuasaan adalah angan2, kekuasaan tanpa hukum adalah kezalima “

Dalam penerapnnya  :

-   Hukum memerlukan kekuasaan untuk penerapannya, ciri utama inilah yang membedakan hukum disatu pihak dengan norma2 sosial lainnya.

-   Kekuasaan diperlukan oleh karena hukum itu bersifat memaksa

Dalam Masyarakat ada terdapat norma2 sosial yang didalamnya tidak ada kekuasaan yang jelas yaitu  :

-   Norma kesusialaan.

-   Norma kesopanan.

-   Norma Agama.

-   Norma Hukum.

Yang membedakan norma hukum dengan norma sosial lainnya adalah  :

Karena sifat memaksa dan mengikat dari hukum tersebut. Kekuasaan itu ada dalam hukum agar hukum itu bersifat memaksa. Jika ada hukum tanpa kekuasaan maka penerapan2 dari hukum itu dalam masyarakat akan mengalami hambatan.

Semakin tertib masyarakat dalam pergaulan hidup maka kekuasaan tidak perlu ada.

EX  :

Diperlukannya kekuasaan orang. Pada lampu merah kenapa masih ada polis ? itu terjadi karena kurangnya kesadaran dari masyarakat tentang hukum dalam lalu lintas.


·         Hukum itu sendiri adalah kekuasaan, karena hukum dapat memberikan kekuasaan pada seseorang.

Contoh  :

Polisi

Sumber hukum adalah  :

-   Kekuasaan (Kharisma) yang legal

-   Kekuatan (fisik dan ekonomi)

·         Disisi lain yang lebih penting adalah

-   Hukum mrupakan pembatas dari kekuasaan agar tidak terjadi kesewenangan atau penyelahgunaan dari kekuasaan itu sendiri (power To corrupt)

-   Kekuasan merupakan sifat yang buruk, karena keinginan untuk mempunyai kekuasaan yang lebih dan disalahgunakan.


·         Baik buruknya sesuatu kekuasaan adalah tergantung dari bagian mana kekuasaan itu dipergunakan atau dengan kata lain baik buruknya kekuasaan senantiasa harus diukur dengan kegunaannya untuk mencapai tujuan yang sudah ditentukan atau disadari oleh masyarakat terlebih dahulu.. Yang menjadi ukurannya adalah apakah kekuasaan di gunakan untuk mencapai apa yang sudah kita rencanakan ? jika berhasil berarti kekuasaan digunakan dan jika gagal berarti kekuasaan tidak dijalankan/kekuasaan disalah  gunakan.

Kekuasaan merupakan sesuatu yang mutlak dalam kehidupan masyarakat karena unsur pemegang kekuasaan adalah merupakan faktor yang penting untuk menggunakan kekuasaan yang dimilikinya yang sesuai dengan kehendak masyarakat, dimana kekuasaan tanpa digunalkan oleh manusia itu sama artinya tidak ada, karena itu disamping keharusan adanya hukum sebagai alat pembatas juga bagi pemegang kekuasaan ini diperlukan sayarat2 lain seperti  :

a.    memiliki watak yang jujur.

b.    Rasa pengabdian terhadap kepentingan masyarakat.

Kesadaran hukum yang tinggi dari masyarakat juga merupakan pembatas yang ampuh bagi pemegang kekuasaan, antara hukum dan kekuasaan terdapat hubungan yang erat.


Cat  :

·         Dalam negara demokrasi

Kekuasaan itu adalah kekuasaan rakyat.

·         Dalam Negara Hukum

Kekuasaan = Autority (kesewenangan).


PEPERZAK,mengemukakan adanya hubungan ini dapat diperlihatkan dengan dua cara yakni :                     

1.   Dengan menelaahnya dari konsep sanksi.

Adanya perilaku yang tidak mematuhi aturan hukum,menyebabkan diperlukannya sanksi untuk menegakkan aturan hukum itu karena sanksi dalam kenyataan merupakan “kekerasan” maka penggunaannya memerlukan legitimasi yuridis(pembenaran hukum) agar menjadikan sebagai kekerasan yang sah.

Arti penting legitimasi yuridis

Untuk membenarkan digunakannya sanksi sebagai kekerasan yang sah.



2    Dengan menelaahnya dari konsep penegakan Konstitusi

      Pembinaan sistim aturan2 hukum dalam suatu negara yang teratur adalah diatur oleh hukum itu sendiri, perihal ini biasanya tercantum dalam konstitusi dari negara yang bersangkutan. Penegakan Konstitusi itu termasuk penegakan prosedur yang benar dalam pembinaan hukum itu, mengasumsikan digunakannya kekuasaan (force) diperlukannya kekuatan sebagai pendukung serta pelindung bagi sistim aturan2 hukum untuk kepentingan penegakkannya berarti hukum pada akhirnya harus didukung serta dilindungi oleh sesuatu unsur yang bukan hukum yaitu oleh kekuasaan.


13 Juni 2008

ETIKA PRIFESI HUKUM

Profesionalisme para penegak hukum amat sangat penting, pembangunan hukum —–Sdm —-Profesionalisme——-Etika.

Etika itu berkaitan dengan 4 hal  :

1.    Nilai

Pengertian nilai dalam etika profesi

Nilai adalah sifat/kualitas dari sesuatu yang bermanfaat bagi kehidupan manusia baik lahir maupun batin.

Bagi manusia nilai dijadikan landasan/motivasi dalam bersikap dan bertingkah laku baik disadarinya atau tidak. Berbeda dengan fakta yang dapat dari observasi secara empiris maka nilai adalah sesuatu yang bersifat abstrak karena nilai sangat berkaitan dengan cita2 keinginan dan harapan dan segala sesuatu pertimbangan internal atau batiniah dan nilai yang abstrak dan subjektif tersebut agar dapat lebih berguna dalam menuntun sikap dan tingkah laku manusia perlu lebih dikongkritkan lagi untuk nilai harus dirumuskan kedalam simbol2 tertentu yang tujuannya agar lebih mudah dipahmi secara interpersonal.

Wujud yang lebih kongkrit dari nilai ini adalah  ;

Norma yang berbagaimacam dari norma yang ada.

2.    Norma

Norma Hukum adalah norma yang paling kuat karena dapat dipaksakan pelaksanaanya oleh kekuasaan eksternal, nilai dan norma selanjutnya berkaitan erat dengan moral dan etika.

Hukum  :

Mempelajari tentang kelakuan manusia


3.    Moral

Beda Moral dan etika

Moral  :

Kepribadian seseorang yang terkandung di dalam dirinya, makna moral yang terkandung dalam kepribadian seseorang itu tercermin dalam sikap dan tingkah lakunya.

Etika

Merupakan cerminan dari moral seseorang

4.    Etika

Merupakan cerminan dari moral seseorang


Filsafat Hukum mempunyai kaitan yaang erat dengan etika karena antara filsafat dengan etika mempunyai tujuan yang sama. Etika sebagai cabang dari filsafat.

Pertama-tama dapat dideteksi secara diskriptif dan normatif karena itu ada yang disebut dengan etika diskritif dan etika normatif. Diluar itu ada pendekatan yang disebut Meta etika.

Etika Deskriptif melukiskan tingkah laku moral dalam arti luas

misalnya :   merupakan adat kebiasaan tentang baik dan buruk, tindakan yang diperbolehkan dan dilarang.

Etika diskriptif mempelajari moralitas yang terdapat pada individu2 tertentu dalam kebudayaan atau Subcultur tertentu dalam suatu periode sejarah dan sebagainya.


Nb  :

Norma sosial

a.    Aturan2 Masyarakat

b.    Dengan Norma ini masyarakat akan dapat saling menghargai/ untuk mempertahankan eksistensi ditambah control sosial.


27 juli 2008

Fungsi2 efektivitas hukum dalam masyarakat

Selalu terjadi permasalahan antara apa yang diharapkan dengan apa yang terjadi.

Lahirnya hukum melihat kenyataan selalu terjadi pertentangan dalam masyarakat. Pertentangan tingkah laku seseorang dengan orang lain sehingga pada akhirnya masyarakat punya standar nilai tersebut.


Fungsi Hukum

a.   Menerapkan mekanisme kontrol sosial yang kan membersihkan masyarakat dari tingkah laku yang menyompang sehingga hukum berfungsi untuk mempertahankan eksistensi kelompok itu. Anggota kelompok akan berhasil mengatasi tuntutan yang menuju ke arah penyimpangan guna menjamin agar kelompok tersebut tetap utuh atau kemungkinan lain hukum akan gagal dalam melaksanakan tugasnya sehingga kelompok itu hancur atau punah.

b.   Hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat (the Law is social engeenering)

Selain dari fungsi hukum sebagai kontrol sosial dan mengubah masyarakat, Rosche Pound beranologi bahwa yang mengemukakan hak yang bagaimanakah seharusnya diatur oleh hukum, hak2 manakah yang bisa dituntut individu dalam masyarakat.

Menurut Rousche Pound yang merupakan hak itu adalah kepentingan/tuntutan yang diakui, diharuskan, dibolehkan secara hukum sehingga tercapai suatu keseimbangan sehingga terwujud apa yang dikatakan ketertiban umum.


Efektivitas hukum berarti mengkaji kaedah hukum yang harus memenuhi syarat yaitu berlaku secara yuridis, sosioligis dan filosofis.

Faktor yang dapat mempengaruhi hukum yang berfungsi dalam masyarakat adalah Sbb :

  1. kaedah hukum / norma hukum.

Dalam teori ilmu hukum dapat dibedakan antara 3 hal mengenai berlakunya hukum sebagai faedah yakni sbb :

a.    Kaedah hukum berlaku secara yuridis, apabila penentuannya berdasarkan kaedah yang lebih tinggi tingkatannya atau dasar yang telah ditetapkan.

b.    Kaedah Hukum berlaku secara sosiologis, apabila kaedah tersebut efektif artinya kaedah itu dapat dipaksakan berlakunya oleh penguasa walaupun tidak diterima oleh warga masyarakat (teori kekuasaan) atau kaedah itu berlaku karena adanya pengakuan dari masyarakat.

c.    Kaedah hukum berlaku secara filosofis yaitu sesuai dengan cita2 hukum sebagai nilai positif yang tertinggi

Oleh karena itu agar hukum berfungsi secara efektif maka terhadap norma hukum harus memenuhi ke 3 unsur kaidah tersebut diatas.

  1. Unsur Penegak hukum/aparatur hukum,

Mencakup ruang lingkup yang sangat luas yakni seluruh strata masyarakat.

  1. Sarana Atau fasilitas

Merupakan sesuatu yang penting dalam rangka menegakkan efektifitas hukum, terutama sarana dalam bentuk fisik

  1. Warga Masyarakat.

Yakni kesadaran masyarakat untuk mematuhi suatu peraturan per-UU-an atau dengan kata lain tingkat kepatuhan oleh kesadaran hukum masyarakat.


Hukum Angkutan

Posted: 23/04/2011 in semester 7

HUKUM ANGKUTAN

HUKUM ANGKUTAN

Adalah suatu aturan yang mengatur tentang pemindahan suatu barang dari suatu tempat ke tempat yang lain

Tujuan Angkutan diantaranya :

Pemindahan suatu barang untuk menambah nilai dari barang tersebut.

Para pihak yang terdapat dalam hukum angkutan :

1.    Adanya pengangkut

2.    Adanya pengirim

Antara pengangkut dengan pengirim harus terjadi perjanjian timbal balik yang bertujuan pengangkutan itu selamat sampai tujuan

Kewajiban Pengangkutan

1.    Pengangkut wajib mengangkut barang di pengirim dengan selamat.

2.    Si pengangkut menerima ongkos/upah.

3.    Kewajiban pengirim mebayar ongkos dan menerima barang dengan selamat

Maksud tidak selamat di sini adalah :

1.    Barang tidak ada sama sekali atau musnah, hilang

2.    Barang ada tetapi tidak sebagaimana mestinya (hancur dan rusak)

Cara Pengangkutan

1.   

Di bawah perintah si pengangkut

Langsung oleh pengangkut

2.    Dapat oleh pihak lain

Jenis- Jenis Pengangkutan

Dalam Hukum Angkutan di atur tentang jenis-jenis pengangkutan diantaranya adalah :

1.    Pengangkutan Darat

      Yang diatur pada KUHP Buku I Bab V bagian I, II pasal 96-98 dan dasar hukum yang lain dapat kita lihat pada BW / KUHP Perdata.

      Buku III (Overen Comet) Dalam hal pengangkutan darat sekalian diatur tentang pengangkatan barang, pengangkutan  lain yang diatur :

a.     Pada Stb 1927/262 tentang pengangkatan kereta pai

b.    UU No 3 / 1965 (lembaran negara 1965 No 25) tentang lalu lintas jalan raya)

c.     Stb 1936 No 451 berdasarkan PP No 28 / 1951 (LN 1951 No 2 ) dan PP No 2/1964/LN 1964 no 5 tentang peraturan lalu lintas jalan raya.

d.    Peraturan tentang pos dan telekomunikasi

2.    Pengangkutan laut

      Dalam pengangkutan laut diatur pada :

a.     KUHP Buku II Bab V, tentang perjanjian antara kapal

b.    KUHP Buku II Bab V A, tentang pengangkatan barang

c.     KUHP Buku II Bab V B, tentang pengangkutan orang

d.    Peraturan-peraturan Khusus lainnya.

3.    Pengangkutan Udara

      Diatur pada :

a.     Stb 1939 No. 100 berdasarkan UU No. 83/1958 (LN 1958 No 159)

b.    Tentang peraturan-peraturan lainnya.

4.    Pengangkutan Perairan Pedalaman

Diatur pada ;

a.     Buku I Bab V KUHP bagian 2 dan 3 pasal 90 – 98 misalnya pengangkutan di Sungai dan di selat, danau dsb

 

HUKUM ANGKUTAN

Pengertian Hukum Angkutan

Merupakan kedudukan yang sama antara pengangkut dan pengirim diseberangi dengan perjanjian-perjanjian kemudian perjanjian itu habis/berakhir pada waktu yang tidak pasti.

Ex : apabila pengangkut telah selesai maka perjanjian berakhir dengan sendirinya.

Hukum Perburuhan

Pengertian Hukum Perburuhan

Suatu aturan yang mengatur tentang buruh dan majikan dimana buruh lebih rendah dari majikan dan perjanjian berlangsung terus samapi waktu yang ditentukan dengan kesepakatan terlebih dahulu

Hak-hak Pengirim

Seorang pemilik dapat menolak jasa yang ditawarkan dengan di pengangkut oleh di pengirim itu sendiri.

Ex : Kurangnya keselamatan

Hak Penerima

1.   

Pengadilan Negeri

Menerima barang

2.    Menuntut barang yang tidak sampai

Kedudukan pengangkut dan pengirim tidak terdapat dalam KUHP hanya terdapat dalam pasal 466 dan pasal 521 KUHP yang disebut Cuma tentang definisi Pengangkutan Laut

PENDAPAT PARA AHLI TENTANG HUKUM ANGKUTAN

1.        H. M. M PURWO SUCIPTO SH

Hukum angkutan adalah orang yang mengikatkan dirinya untuk menyelenggarakan pengangkutan/barang ke tempat tujuan dengan selamat

Sedangakn Pengirim adalah orang yang mengikatkan dirinya untuk membayar upah angkutan

Pasal 517 KUHP

Disini terlihat bahwa di pengangkut menawarkan diri pada umumnya bagi orang yang ingin memakai jalannya tetapi pengangkut berhak menolak jika :

1.    Barang yang berbahaya

      Ex : ganja, bom, dll

2.    Barang larangan

      Ex : ganja, heroin dll.

Dalam pengangkutan ada beberapa unsur yang harus diketahui :

1.    Ada pengangkut / orangnya (person)

2.    adanya barang-barang yang menjadi objek angkutan

3.    adanya alat/sarana angkutan/isntrumen

4.    adanya di pengirim

5.    adanya di penerima

Dalam hukum Angkutan dikenal perjanjian timbal balik dimana di pengirim melakukan perjanjian dengan di penerima dengan kewajiban membayar ongkos angkut. Perjanjian timbal balik, baiknya dibuat dengan Akta Autentik

SIFAT-SIFAT PERJANJIAN ANGKUTAN

1.    Bersifat berkala

      Perjanjian antara para pihak akan putus apabila di perjanjian jangka waktu habis.

2.    Bersifat campuran

      Dalam perjanjian angkutan dimana pengangkut barang tersebut apabila terjadi penyimpangan terhadap suatu barang maka dibuat pula perjanjian penyimpangan.

3.    Bersifat konsenvalitas

      Perjanjian yang dilaksanakan kepada kesepakatan para pihak pada dasarnya kesepakatan para pihak telah mengatur perjanjian tetapi masih diperlukan alat bukti, dalam hal ini kita lihat seperti perjanjian Charter Kapal sebagaimana diatur dalam pasal 459 KUHP.

      Dengan perjanjian tersebut diatas, maka lahirlah suatu dokumen yang disebut konosumen → surat biasa

      Yang dimaksud dengan konsumen suatu surat tanda terima barang yang harus diberikan pengangkut pada pengirim sebagaimana yang diatur pada pasal 504 dan 506 KUHP

Dalam praktek jika, terjadi kerusakan atas barang dan mobil angkutan yang menjadi tanggung jawab adalah si pengangkut dan hal ini tidak adil. Dalam teori diatur sedemikian rupa dalam Hukum Angkutan

Dalam barang angkutan barang di darat ada namanya dokumen yang disebut dengan Surat Muatan/Vracht bref yang diatur dalam pasal 90 KUHP. Namun, dokumen ini bukanlah syarat mutlak perjanjian muatan barang. Namun, tanpa dokumen ini perjanjian dianggap ada, sehingga si pengirim tidak punya hak untuk menahan barang/refensi jika Penerima barang tentang pembiayaan barang angkutan.

Dalam hal pelaksanaan perjanjian angkutan seringkali dilaksanakan oleh orang lain dalam hal ini dilaksanakan oleh :

1.    Ekspeditur

Seorang perantara yang bersedia untuk mencarikan pengangkut yang baik bagi seorang pengirim.

Ekspeditur diatur dalam KUHP Bab V Bagian II Pasal 86 – 90 KUHP. Jadi ekspeditur menurut UU hanyalah sekedar perantara yang bersedia mencari pengangkut untuk si pengirim tetapi tidak mengangkut barang yang dipersiapkan kepadanya sendiri.

Oleh karena itu, perjanjian yang terjadi antara ekspeditur dengan si pengirim disebut dengan perjanjian ekspedisi.

Sedangkan perjanjian ekspeditur atas nama pengirim dengan pengangkut disebut perjanjian pengangkutan.

Kadaluarsa mengenai angkutan oleh ekspeditur, diatur dalam pasal 90 KUHP. Daluarsa di Indonesia hanya berlaku 1 tahun, sedangkan di luar negeri daluarsa itu selama 2 tahun.

2.    Bagian kapal

3.    Perusahaan lain.

SIFAT PERJANJIAN EKSPEDISI

1.    Bersifat timbal balik

Kadaluarsa di atur pada buku II BW artinya diantara pengirim dan ekspiditur mengikatkan dirinya untuk mencari pengangkut yang baik untuk si pengirim, sedangkan si pengirim mengikat dirinya untuk membayar komisi pada ekspiditur

2.    Bersifat rangkap

3.    Bersifat berkala

Diatur dalam pasal 1601 – 1702 BW

4.    Bersifat pemberian udara

Jika ekspeditur membuat atas namanya sendiri, maka perjanjian ekspedisi ini mempunyai hubungan perjanjian komisi, dan jika kemungkinan ekspeditur menyimpan barang yang ada padanya, maka perjanjian ekspeditur ditambah dengan perjanjian penyimpangan.

PENGANGKUTAN

Yang dimaksud pengangkutan di sini adalah mengangkat/memindahkan suatu barang dari suatu tempat ke tempat yang lain

Tujuan dari Pengangkutan adalah

Orang ketiga yang tidak tersangkut dalam suatu perjanjian antara di pengangkut dan si pengirim tetapi ia berkepentingan dalam perjanjian itu.

Pada perjanjian ekspedisi dijelaskan disini pengirim tidak bisa menuntut pengangkut jika terjadi wansprestasi

Tanggung Jawab Ekspeditur

1.    Bahwa ekspeditur harus bertanggung jawab dalam pengiriman barang. Barang tersebut harus dalam keadaan rapi dan barang harus sampai kepada alamr sebagaimana yang diperjanjikan

2.    Ekspeditur bertanggung jawab/menghindari gangguan terhadap barang yang diangkut

3.    Tanggung jawab ekspeditur mengangkut lebih lanjut barang yang akan diangkutnya

Pasal 86 dan 87 adalah dasar hukum yang mengatur bagaimana tanggung jawab ekspeditur dan mencarikan pengangkat untuk mengirim suatu barang. Namun, daam praktiknya ekspeditur banyak yang jadi pengangkut dan ini mengalami kesulitan dalam pelaksanaan UU.

Batas-batas Tanggung Jawab Ekspeditur

Tanggung jawab ekspeditur berakhir jika barang telah sampai pada si penerima ( pasal 88 KUHP ) jika terdapat kerugian akibat kesalahan ekspeditur yang tidak dapat dibuktikan maka kerugian tersebut tidak dapat dibebankan kepada ekspeditur itu sendiri.

Dalam praktiknya ada dikenal ekspeditur tidak tetap maksudnya ia bertindak sebagai ekspeditur hanya kadangkala yang diatur pada pasal 86 s/d 90 KUHP

Hubungan Antara Penerima dengan Perjanjian Ekspedisi

Jika penerima telah menerima suatu barang muatan atau menolak karena rusak atau kurang dari yang ditentukan. Maka apabila terjadi masalah ini antara si penerima dan si pengangkut akan berhadapan dengan perjanjian-perjanjian ekspedisi. Sejauh mana dapat dibuktikan dengan dokumen-dokumen yang ada

Pengirim adalah sebagai pemberi kuasa dan pemberi perintah pada ekspeditur untuk mencari pengangkut terhadap barang pengirim umumnya penerima bukan pemberi tetapi pihak pemberi.

Pasal 1357 BW  menyebutkan di penerima berhak memberikan honorarium kepada  atau mengganti uang muka yang telah dikeluarkan oleh ekspeditur dan ekspeditur mempunyai hak retensi (Pasal 1821 BW → hak menahan barang)

USAHA TRANSPORT

Yang dimaksud dengan usaha transport adalah orang-orang yang bersedia menyelenggarakan pengangkutan. Semuanya dengan menerima sejumlah uang tanpa mengikatkan dirinya untuk melakukan pengangkutan itu sendiri.

 

Hukum Angkutan

Dalam hal ini nampak jelas perbedaan antara pengangkutan dengan usaha transport yaitu yang bersedia menyelenggarakan pengangkutan, sedangkan pengangkutan disini adalah orang yang mencari pengangkutan bagi pengirim, pengangku menerima angkutan yang dapat diangkut dalam trayeknya sendiri.

 Usaha Angkutan adalah menerima seluruh angkutan yang dapat diangkut baik dalam trayeknya sendiri maupun trayek orang lain.

Dalam perkapalan juga dapat kita lihat tentang makelar Kapal yaitu : Perantara dalam jual beli kapal atau carter kapal. Disini makelar bertindak atas pengusaha kapal. Makelar mengusahakan kapal ( menyiapkan kapal ) supaya dimuat atau dibongkar suatu barang dan seterusnya menyerahkan barang tersebut kepada pengusaha kapal.

Makelar tidak mengurus dan hanya mempunyai tugas-tugas serta mempunyai sifat-sifat diantaranya adalah :

  1. Pelayanan kandang kala.
  2. Pemegamg kuasa artinya makelar dapat amanat dari pengusaha kapal.

Hal tersebut diatas diatur dalam Pasal 62 KUHP, dalam usaha angkutan ini juga kita mengenal adanya istilah Agenduane artinya orang-orang yang mengatur muatan-muatan kapal sedangkan Juru Padat adalah orang-orang yang ahli atau orang-orang yang berpengalaman dalam menepatkan barang diatas kapal.

PERVEEMAN & EKSPEDISI MUATAN

TUGAS PERVEEMEN

Perveemen dan ekspedisi muatan

Adalah jenis pekerjaan ekspeditur, perhubungan, makelar, dimana semuanya adalah perantara pengangkutan.

Di indonesia dipersatukan dalam perusahaan yang lazim pada pengangkutan laut. Hal ini dipertegas lagi dengan Dasar Hukum PP No 2 / 1969. Perveemen itu bisa juga disebut dengan jenis pekerjaan dipengangkutan laut yang perusahaannya dipersatukan dengan di perusahaan laut itu sendiri. Perveemen dalam melaksanakan pekerjaan tersebut didasari pada PP No 2 th 1969 / lembaran negara th 1969 No 2, disamping itu menurut Pasal 1 PP No 2 th 1969 menjelaskan  bahwa pada penumpukan dan penampungan barang yang dilakukan di gudang kemudian di lapangan gguna tempat barang diterima dari kapal selanjutnya siserahkan kepada perusahaan.

Secara ringkas Perveemen adalah merupakan jenis pekerjaan siapa orangnya : bisa ekspeditur, makelar, agenduane.

1.    Tugas Perveemen yang ditunjukan pada penampungan, penumpukan barang yang dilakukan dengan mengusahakan gudang, lapangan yang gunanya nanti adalah untuk memuat barang – barang, selanjutnya dimasukan ke kapal laut tersebut atau tugas perveemen. Disamping itu juga Perveemen menerima barang – barang yang telah dibongkar dari suatu kapal. Setelah itu Perveemen melakukan pengepakan dan selanjutnya Peveermen memberikan barang tersebut ke pengusaha yang dituju.

2.    Disamping itu tugas Perveemen setelah dia melakukan pengepakan misalnya : Ekspeditur muatan kapal juga berhak untuk melakukan penyimpanan barang dalam waktu yang ditentukan. Sedangkan dalam pengurusan dokumen dan pekerjaan yang bersifat penerimaan dan penyerahan barang yang di angkut melalui laut untuk diserahkan pada perusahaan dan dilanjutkan pada pemilih barang itu sendiri.

Syarat – syarat untuk mendapatkan izin berusaha di bidang Perveermen

1.    Diberikan oleh mentri Perhubungan yang diatur dalam Pasal 28 PP No 2 th 1969.

2.    Adanya tenaga ahli untuk melakukan penyimpanan dan penyusunan, penerimaan, pengepakan untuk pihak ke III

3.    Kelengkapan perusahaan adanya ruang kerja dan lapangan terbuka untuk menempatkan barang – barang yang ada.

4.    Mempunyai modal kerja, adanya pelabuhan laut dan adanya perahu – perahu yang nantinya untuk mendukung aktifitas – aktifitas terhadap pekerjaan – pekerjaan yang telah dilakukan.

SURAT MUATAN

Surat muatan adalah suatu surat yang dibuat untuk menegaskan lagi perjanjian yang dilakukan antara pengirim dengan ekspeditur ( pihak I dengan pihak II )

Surat muatan ini diatur pada Buku I bab II Pasal 90 KUHD. Dalam surat muatan memuat selain apa yang telah disetujui dalam pengangkutan dan selanjutnya mengatur tentang penggantian kerugian, keterlambatan, sebagai mana diatur dalam pasal 30 KUHD.

Dalam hal ini timbul suatu pertanyaan tentang Pasal 90 yang menyatukan bahwa Surat muatan merupakan perjanjian antara si pengirim sebagai pihak I dan si pengangkut sebagai pihak ke II maka apabila surat muatan tidak ada dalam suatu anggkutan. Pekerjaan tersebut dikembalikan pada perusahaan kapal itu sendiri sehingga perjanjian itu tidak dianggap ada.

Menurut Mollengraf :

Yang dimaksud dengan surat muatan itu adalah surat pengantar terbuka yang mengangkut tentang barang-barang yang ditunjuk kepada si alamat sebagai mana yang telah disepakati sebelumnya.

Menurut Polok

Apabila surat muatan itu telah dibubuhi dengan tanda tangan kedua belah pihak ( pengangkut dan pengirim ) baru adanya perjanjian angkutan.

Faedah dari surat muatan.

Si pengangkut berhak memuat surat muatan seperti yang dimaksud dalam pasal 90 KUHD supaya ia dapat memperlihatkan :

a.         Barang yang diangkutnya

b.        Apakah barangnya telah dibungkus dengan baik/ tidak

c.         Dalam surat muatan dapat diminta pada sipengirim dan pengangkut menuliskan diakhir muatan tersebut bahwa telah diterima barang dengan baik

Isi Surat Muatan

1.    Mengenai barang apa, jumlah barang, bentuk dan nama barang

Barang – legal atau tidak

Jumlah barang – Untuk menentukan jangan sampai kelebihan muatan dijalan raya

2.    Alat sipengirim dan penerima barang

Penting, Jelas alamatnya, supaya jangan terjadi kesalahan error in objectif

3.    Adanya tertera  mengenai uang angkutan

Penting, Jelas alamatnya, supaya jangan terjadi kesalahan error in objectif

4.    Tanggal perjanjian kapan angkutan itu dibuat

Perjanjian pada pasal 1320

5.    Tanda tangan pengirim

Tanda tangan berguna apabila terjadi permasalahan

Yang menarik dari kelima hal tersebut diatas adalah pada no 4 karena kita tidak Over mach (Keadaan terpaksa)

Unsur – unsur Over Mach

Seketika / reflek

 

FUNGSI SURAT MUATAN

Didalam surat muatan biasanya dikeluarkan atas nama pengangkut dan akibatnya tidak dapat pindah tangan kepada orang lain.  Surat muatan termasuk pada surat berharga yakni sebagai surat konosemen pada pasal 504 KUHP.

KEWAJIBAN PENGANGKUT

Dalam perjanjian pengangkutan dimana si pengirim  dengan sipengangkut saling terkait dengan yang lainnya. Kewajiban pengangkutan sesuai dengan isi perjanjian mereka. Jika terjadi perselisihan artinya jika penerima menolak menerima barangnya maka si penerima boleh mengajukan ke pengadilan  negeri. Bila cukup aturan untuk dituntut maka hakim dapat memerintahkan untuk melakukan pemeriksaan dan mengenai barang tersebut dapat disimpan dalam gudang dengan baik, atas permohonan pengangkut setelah mendengar pendapat penerima hakim dapat memerintahkan untuk menjual barang itu agar jangan lekas rusak, busuk.

TUJUAN HAKIM MEMERINTAHKAN UNTUK MELAKUKAN PELELANGAN SUPAYA:

-          Si pengangkut atau sipengirim dapat melunasi uang berhubungan dengan masalah angkutan tersebut.

-          Apabila para pihak tidak memenuhi kewajibannya maka ia dapat di bebani ganti rugi

TANGGUNG JAWAB PENGANGKUT ADALAH

Melakukan pengangkutan dengan baik, mulai barang yang dimuat sampai ketempat penerima. Jika tidak selamat maka si pengangkut bertangung jawab terhadap barang yang rusak tersebut.

Dengan demikian pengangkutan berarti dapat dituntut ganti rugi dari rusaknya barang kecuali 4 hal yang harus diperhatikan sebagaimana pasal 91 KUHP

1.    Keadaan memaksa Overmach

2.    Cacat barang itu sendiri

3.    Kesalahan si pengirim

4.    Terlambat barang sampai tujuan karena rusak

Sebaliknya Pengangkut Dapat Mendapat Tuntutan Dalam Pasal dimana  pengangkut mempunyai beberapa alasan :

1.    Tidak dapat dilaksanakannya

2.    Tidak sempurna

3.    Tidak tepat waktu dilaksanakannya perikatan itu disebabkan karena suatu peristiwa yang tidak dapat diduga lebih dahulu dan tidak dapat dipertanggung jawabkan dan tida ada itikat buruk dalam hal ini dapat diberikan dalam pengangkut

JALAN DAN PEMAKAI JALAN

Mengenai UU Lalu Lintas (LLAJR)

Peraturan zaman kolonial  Belanda telah dicabut dan diganti dengan Stb 1933 No 86 diganti dengan UU No 7 tahun 1951 (LN 1951 No 42) selanjutnya dikeluarkan lagi UU No 14/1992.

Sesuai dengan keadaan lalu lintas di Indonesia ditegaskan lagi oleh UU No 3 tahun 1965 ayat 1 menentukan :

1.        Kendaraan bermotor

Setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang ada pada kendaraan itu biasanya digunakan untuk pengangkutan orang-orang/barang selain yang berjalan di rel kereta api

2.        Mobil Penumpang

Setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak 8 tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi dan bagasi

3.        Mobil Bis

Setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 tempat duduk dan tidak termasuk tempat duduk pengemudi dan yang tidak dilengkapi dengan tempat barang

4.        Mobil Barang

Kendaraan bermotor selain dari mobil yang terdapat pada no 1, 2, 3 diatas bukan pula motor roda 2

5.        Kendaraan Umum

Kendaraan yang biasanya di pergunakan oleh umum dengan melakukan pembayaran

6.        Pengemudi

Orang-orang yang mengemudikan kendaraan/orang-orang yang langsung mengawasi orang lain yang mengemudi

KEWAJIBAN DI PEMAKAI JALAN

Dilarang menggunakan jalan, dengan cara yang dapat merugikan, menghalagi, membahayakan kebebasan, keamanan lalu lintas/menimbulkan kerusakan pada jalan.

Menurut UU Lalu Lintas/Angkutan Jalan Raya karena jalan raya itu di buat dengan biaya yang banyak, maksudnya agar dapat dipakai oleh semua orang dalam jangka waktu yang lama maka setiap pemakai jalan dapat memakai sebaik-baiknya, dimana sebagai pemakai jalan perlu ada tata tertib lalu lintas yang harus dipenuhi oleh setiap pemkai jalan dan bagi pelanggarnya harus diberi sanksi.

Syarat-syarat Seorang Pengemudi (UU No. 33/1964)

1.    Harus dapat memperlihatkan SIM

2.    Harus dapat memperlihatkan pendataan yang lengkap

3.    Harus mengerti tentang rambu-rambu lalu lintas

4.    harus mampu mengemudi dengan lancar

5.    Pengemudi tidak dalam keadaan mabuk, sakit/terganggu jiwanya

KETENTUAN UMUM UU NO 14

PASAL 92

Pasal 1 dari ketentuan Umum UU No 14 Pasal 92 mengatur Hal-hal sebagai berikut :

1.        Lalu lintas

               Kendaraan/gerak kendaraan orang atau hewan-hewan yang ada di jalan

2.        Angkutan 

Perpindahan barang-barang dari suatu tempat ke tempat yang lain

3.        Jaringan transport

…………………………………dan atau ruang kegiatan yang dihubungkan dengan lalu lintas sehingga membentuk satu kesatuan jaringan untuk keperluan

4.        Jalan

Suatu lokasi atau tempat yang diperuntukkan atau dipergunakan untuk keperluan lalu lintas secara umum

5.        Terminal

Prasarana transportasi jalan untuk keperluan memuat dan menurunkan barang/orang serta mengatur kepulangan dan keberangkatan kendaraan umum

Yang                                                       dari transportasi

6.        Kendaraan

Suatu alat yang dapat bergerak di jalan raya, kendaraan itu terdiri dari kendaraan bermotor maupun kendaraan tidak bermotor

7.        Kendaraan bermotor

Kendaraan bermotor yang digerakkan oleh krakter teknik yang berada pada kendaraan itu sendiri.

8.        Perusahaan Angkutan Umum

Perusahaan yang menyediakan jasa angkutan orang/barang dengan kendaraan umum di jalan

9.        Kendaraan Umum

Setiap kendaraan bermotor yang disediakan oleh kendaraan angkutan umum dengan dipungut bayaran

10.      Pengguna Jasa

Setiap orang/badan hukum yang menggunakan jasa angkutan baik angkutan orang maupun barang

PENGANGKUTAN FERY

Menurut lampiran surat keputusan menteri perhubungan tanggal 22 Januari 1971 dengan Sk No 20/P/1971 mengenai lintasan, jalan, jalur yang dilalui dari sebuah deri adalah perairan laut, sungai, danau, selat dan lain sebagainya.

Adalah kata yang diperjelas yang lalu mengenai fery yang terlampir dalam lampiran SK No 20/P/1971 yang menyatakan pengangkutan fery ini dilakukan dengan kapal tambang yang mana mengangkat orang-orang, barang, mobil, truk

Mengenai perjanjian pengangkutan, hak dan kewajiban para pihak bertanggung jawab. Perikatan yang timbul dalam perjanjian sudah termasuk pada perjanjian pengangkutan yang mendahuluinya.

Oleh karena itu perlu kiranya diketahui bahwa pengaturan tentang angkutan pada fery itu baik di sungai, danau diantaranya adalah sebagai berikut :

1.    UU kapal pedalaman Stb 1927 No 289 dan Stb 1929 No III

2.    Peraturan pedalaman stb 1914 No 226 dan Stb 1947 No 50

3.    Ordonantie dari dinas kapal pedalaman Stb 1928 No 254

4.    Melindungi bangunan air Stb 1854 No 95 jo 1954 No 202

      Disamping itu pengaturan juga dapat dilihat dalam ordonanti menteri perhubungan

- Wewenang pengaturan pengawasan di atas kapal, dibanda, sungai, selat, danau

a.     Menteri perhubungan

b.    Daerah-daerah yang belum diatur oleh menteri perhubungan maka peraturan-peraturan tersebut diatur oleh DPRD propinsi

c.     Apabila aturan tersebut belum ada maka DPRD propinsi harus membuat aturan-aturan baru terhadap perhubungan ini.


Diklat HTN

Posted: 23/04/2011 in semester 7

DIKLAT HTN

Diklat HTN

-          Ilmu perundang-undangan

-          Di dalam praktek membuat UU yang jangka waktunya lama sehingga orang menyebutkan bahwa pembentukan suatu produk UU berkelanjutan.

Produk pe UU-an yang berkelanjutan :

-          Undang-undang yang bisa tahan lama

-          Undang-undang yang sesuai dengan kondisi apa saja

3 landasan dalam membuat UU:

1.    Filosofis

-          cita-cita dalam rangka membentuk per-UU-an

-          Diletakkan dalam konsidern “menimbang”

-          Isinya harus berhubungan dengan judul/UU yang dibuat dan harus saling berhubungan

2.    Yuridis

-          Dasar hukum (hirarki) membentuk produk per-UU-an

-          Diletakkan dalam konsidern “mengingat”

-          Berisi pasal-pasal

-          Tidak memakai kata “bahwa”

3.    Sosiologis

-          Nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat dalam rangka membentuk produk per-UU-an

Suatu negara diatur oleh UU, pemerintah yang baik yang berdasarkan pada UU. Dalam UU banyak terjadi masalah

-          tidak partisipatif

-          tidak efektif

-          dirubah-rubah

Produk per-UU-an

·         Responsif : U yang berasal dari bawah

·         Represif : UU yang berasal dari atas/oleh negara

Langkah-langkah membentuk UU :

a.    Penamaan

-    Jenis peraturan

-    Tahun

Ex :

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR……TAHUN…..

TENTANG

………………

Dalam membuat RUU tidak dipakai nomor dan tahun

Harus ditulis dengan huruf kapital

b.    Pembukaan

c.    Batang tubuh

d.    Penutup

Tujuan pembukaan per-UU-an yang transparan dan partisipatif

à Agar per-UU-an menjadi baik, efektif dan berlaku ditengah masyarakat.

Sebelum pembentukan peraturan per-UU-an

Harus diawali dengan naskah akademik (ini sangat penting keberadaannya dalam penyusunan peraturan) akan tetapi ini tidak merupakan hal yang wajib. NA à RUU à UU/Peraturan. Naskah  akademik ini dibuat oleh pembentuk UU dengan cara melihat dilapangan, diperpustakaan, dll. Kemudian mereka melakukan tinjauan dengan cara :

-          Mandiri

-          Observasi

-          Wawancara

Kemudian naskah ini mengecil menjadi RUU. Yang didalam RUU ini hanya terdapat inti sari saja. Kemudian intisari ini diperkecil lagi menjadi UU. Dalam UU ini terdapat intisari yang benar-benar tepat.

Substansi dari setiap pelaksanaan itu (isi dari batang tubuh)

1.    Ketentuan umum

2.   

Tidak selalu ada dalam setiap per-UU-an hal ini ada kalau materi/ruang lingkup aturannya itu menghendaki adanya ketentuan tersebut

Ketentuan materi yang diatur.

3.    Ketentuan pidana      

4.    Ketentuan peralihan 

5.    Ketentuan penutup   

PROSES PEMBENTUKAN PERUNDANG-UNDANGAN

1.    Penamaan

Harus dengan huruf besar (kapital)

Ex

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 52 TAHUN 2004

TENTANG

PEMERINTAHAN DAERAH

Hal-hal yang menentukan suatu produk per-UU-an akan lebih baik :

-          Bahasa

-          Sistematik

-          Teknik

-          Penghubung antara penamaan dengan pembukaan yaitu :

DENGAH RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

2.    Pembukaan

Pada pembukaan terdapat konsideren yaitu :

1.    Konsideren menimbang

-          Alasan orang membuat suatu produk per-UU-an

-          Dasar filosofis

a.   

Antara a, b, c harus sinkronisasi

Bahwa

b.    Bahwa

c.    Bahwa

d.    Bahwa berdasarkan  pertimbangan huruf a,b,c perlu dibentuknya undang-undang tentang pemerintah daerah.

Ex : menimbang bahwa……….

à apabila menimbangnya hanya satu maka tidak perlu pakai huruf/nomor urutan tapi langsung saja dibuat bahwa………….

Dalam membuat menimbang langsung disampingnya dibuat

Ex : menimbang : a. Bahwa……

à Memakai huruf.

2.    Konsideren mengingat

-          Memakai angka

Ex : Mengingat : 1. Pasal 25 UUD 1945….

                              2. UU No………..

Dalam membuat UU, maka pada konsideren mengingat kita harus mengacu pada peraturan diantaranya seperti pada UUD 1945 & UU bukan PERDA ataupun PERNA.

·         Dikaitkan dengan teori Hans Kelsen.

            Dalam pembentukan produk Per-UU-an harus disesuaikan dengan aturan-aturan yang berlaku dimana peraturan-peraturan yang dibuat tidak boleh  bertentangan dengan aturan diatasnya.

·         Hirarki Per-UU-an

-          UUD 45

-          TAP MPR

-          UU

-          PERPU

-          PERDA

Jika peraturan-peraturan yang dibuat itu bertentangan dengan peraturan diatasnya maka peraturan itu batal

Yang harus dibuat dalam Dasar hukum “Mengingat” yaitu :

à Penulisan

      ex : Mengingat :        1…….

                                          2……..           

à Memakai angka

      ex : Pembentukan UU No.22 Tahun 1999

             Mengingat :  1. Pasal 18 Undang-undang Dasar 1945

                                    2. TAP MPR/XV/98 MPR…..

                                    3………..

                                    4……….

UNSUR SOSIOLOGIS

Maksud dari unsur sosiologis

à nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat dalam rangka membentuk peraturan per-UU-an yang terdapat dalam pembukaan & batang tubuh.

PENGELOMPOKAN Sbb:

a.    Bab dengan bagian dan pasal

b.    Bab dengan pasal

c.    Bab dengan bagian-bagian dan paragraf beserta pasal.

Penulisan BAB atau buku dengan huruf kapital / huruf besar.

Contoh :

a.                                                                BAB I

                                         Ketentuan UMUM

                                                  Pasal 1

b.                                                                BAB II

                          TUGAS DAN WEWENANG DPRD

                                           Bagian Ke Satu

                                                    Tugas

                                                 Pasal…..

c.                                                                BAB III

                          TUGAS DAN WEWENANG DPRD

                                           Bagian Ke Satu

                                                    Tugas

                                                     

Dalam ketentuan umum berisi tentang :

1.    Pengertian.

2.    Ada kata-kata adalah .

Ex : dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan

1.    Walikota adalah…..

2.    Sampah adalah………

3.    Pengelola sampah adalah…….

Ketentuan Umum Berisi :

Batasan-batasan pengertian-pengertian/defenisi-defenisi, singkatan/akronim yang digunakan dalam peraturan hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku untuk pasal-pasal berikutnya antara lain ketentuan yang mencerminkan :

-          Asas

-          Maksud

-          Tujuan

Frase Pembukaan Ketentuan Umum Sbb :

“Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan……….

Frase pembuka bagi ketentuan umum peraturan Per-UU-an dibawah undang-undang disesuaikan dengan jenis peraturan.

-          Jika ketentuan umum berisi batasan pengertian, defenisi/akronim lebih dari satu maka masing-masingnya diberi dengan nomor huruf angka arab.

-          Kata/istilah yang dimuat dalam ketentuan umum adalah yang terdapat dalam pasal-pasal selanjutnya

Contoh :

JUDUL

PEMBUKAAN :

            Menimbang  :           Bahwa…….

            Mengingat     :           1. ………..

                                                2. ………..

                                                3. …………

DENGAN PERSETUJUAN BERSAMA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

DAN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1.    …………..

2.    …………..

ILUSTRASI

            Kota bukittinggi adalah kota wisata yang banyak dikunjungi oleh baik tourist domestik maupun luar negeri tentu banyak membawa pengaruh terhadap kebiasaan cara-cara berpakaian di kota Bukittinggi dan juga banyak bertentangan dengan adat yang berlaku, berlandaskan hukum Islam, di SUMBAR terkenal dengan Adat Basandi Sarak, Sarak basandi Kitabullah. Melihat dari falsafah itu maka wanita diharuskan memakai pakaian yang sopan dan sesuai dengan yang dianjurkan oleh Agama Islam.

            Sebelumnya belum ada aturan yang mengatur tentang berpakaian sesuai dengan tradisi yang berlaku di Minangkabau, sebagai dasar yuridis UUD 1945 dijadikan sebagai konsideren mengingat termasuk UU peraturan daerah.

            Untuk itu DPRD bersama pemerintah mengusulkan RANPERDA tentang pakaian dengan ketentuan umum

-          Pakaian

-          Aurat

-          Kerudung

-          Jilbab

-          Pemerintah daerah

-          DPRD

-          Dinas Pariwisata

-          Turis asing/turis lokal

Tugas :

à Membuatu suatu RANPERDA sesuai dengan ilustrasi tersebut;

Cara-caranya

RANCANGAN

PERATURAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI

NOMOR…….TAHUN………

TENTANG

KETENTUAN BERPAKAIAN MUSLIMAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BUKITTINGGI

Menimbang :            a. Bahwa…..

                        b. Bahwa…..

                        c. Bahwa…..

Mengingat :   1. Pasal 29 Undang-undang Dasar Tahun 1945

                        2. Undang-undang nomor 16 tahun 2004 tentang pemerintah Daerah

                        3. Peraturan Daerah Nomor 16 tahun 2006 tentang pakaian.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BUKITTINGGI

Dan

WALI KOTA BUKITTINGGI

MEMUTUSKAN

Menetapkan :            PERATURAN DAERAH TENTANG KETENTUAN BERPAKAIAN MUSLIMAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan :

1…………

2………………

3………………

BAB II

Asas dan Tujuan

Bagian Kesatu

Asas

Pasal 2

…………………………………

Bagian kedua

Tujuan

Pasal 3

Ketentuan Pidana

Ex :

BAB VIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 15

Isi Pasal

Harus menyebutkan sanksi terhadap pasal sebelumnya

Ex :

(1)  melanggar pasal 5 ayat (1) dikenakan sanksi administrasi pidana

                                               atau

(2)  Melanggar pasal 5 /1/9 dikenakan sanksi administrasi pidana

Ketentuan Peralihan

Tidak selalu ada dalam setiap produk per-UU-an tetapi diperlukan kalau ruang lingkup materi yang diatur akan menghendakinya.

Isi dari ketentuan peralihan

Berisikan ketentuan-ketentuan yang ada sebelum peraturan itu dibuat.

Norma Horizontal

Norma hukum yang tidak memunculkan norma-norma yang baru.

-          Jika dihubungkan dengan horizontal ini maka tidak akan melahirkan UU/peraturan yang baru tetapi hanya secara analogi

-          Jika dihubungkan dengan vertikal maka akan melahirkan UU/peraturan yang baru.

Dalam Horizontal ini

Kita tidak perlu menyebutkan bahwa dalam UU dikenal sesuatu yang baru.

Ex: tentang benda berwujud

Didalam peraturan itu hal-hal yang dimaksudkan didalamnya akan dianalogkan  / dianonimkan dengan Benda berwujud,  seperti : aliran listrik (isi dari peraturan tersebut )

Ketentuan penutup

-          Kapan peraturan / UU itu diundangkan

·         bisa pada saat diundangkan

·         bisa berlaku surut

-          Menentukan kewenangan.

Dalam ketentuan penutup

1.    teknis-teknis penulisannya perlu diperhatikan

2.    Gelar orang yang mengundangkannya.

Ketentuan penutup berbeda dengan penutup.

Pada penutup :

-          Rangka dari peraturan itu.

-          Tidak mempunyai pasal

Didalam suatu produk per-UU-an dikenal :

·         penjelasan umum

·         Penjelasan per pasal

Tugas Kelompok :

Ilustrasinya :

            Kota Bukittinggi adalah tujuan utama bagi para pengunjung untuk berekreasi, baik yang datang dari dalam maupun dari luar negeri. Kota Bukittinggi terkenal dengan kota wisat, disamping pertumbuhan penduduk semakin banyak dan juga banyaknya pengunjung datang ke Bukittinggi dalam hal ini untuk memenuhi kebutuhan baik itu makanan dan minuman semakin bertambah pula dan tentu ini berakibat semakin banyak produksi sampah dengan berbagai jenisnya. Sementara PEMKOT belum begitu serius untuk mengantisipasi persoalan sampah. Semakin hari sampah semakin bertumpuk. Ini akan mengurangi keindahan , ketertiban dan bahkan akan menimbulkan bau yang tidak sedap dan akhirnya menimbulkan pengelolaan sampah. Oleh karena itu, pemerintah melalui prakarsanya mengusulkan RAPERDA PENGELOLAAN SAMPAH.

            Item-item yang perlu dibuatkan dalam membuat produk sesuai dengan ilustrasi tersebut diatas :

1.    Jenis sampah

2.    Ruang lingkup termasuk tujuan dan manfaat

3.    Dinas-dinas terkait

4.    Pengelola

5.    Pengelolaan

6.    Tempat pembuatan sampah

7.    Larangan membunagn sampah

8.    Sampah berkuasa

9.    Sampah pasar

10. Ketentuan pidana

11. Dst

12. Pengangkutan

Diklat Hukum Pidana

Posted: 23/04/2011 in semester 7
DIKLAT PIDANA

PENYIDIKAN TINDAK PIDANA

Penyidikan diartikan sebagai serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur alam UU, untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terangnya tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. (Pasal 1 butir 2 KUHP)

Penyidikan tindak pidana adalah suatu kegiatan atau upaya yang dimaksudkan untuk mengungkapkan suatu peristiwa yang juga merupakan tindak pidana, dengan kata lain penyidikan tindak pidana adalah merupakan suatu upaya penegakan hukum dalam rangka memulihkan terganggunya ketertiban dan ketertiban masyarakat.

Tindakan-tindakan yang perlu dalam penyidikan tindak pidana adakalanya bersifat membatasi/mengekang hak-hak asasi seseorang. Oleh sebab itu penyidikan tindak pidana harus dilakukan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Secara procedural penyidikan tindak pidana proses/tahapan proyurikasi yakni

sebagai proses pemeriksaan pendahuluan guna untuk persiapan penangkapan dan penuntutan dan pemeriksaan sidang pengadilan.

Dengan demikian pemeriksaan tindak pidana pada tahap penyidikan sangat penting artinya dan menentukan sebagai penuntutan dan perencanaan sidang pengadilan. Jadi penyidikan tindak pidana harus dilakukan secara cermat dan harus menurut ketentuan perundangan.

Suatu kegiatan penyidikan dilakukan setelah penyidik mengetahui terjadinya peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana.

Juga terjadinya suatu tindak pidana bisa diketahui penyidik antara lain :

1.      Laporan

Yaitu pemberitahuan yang disampaikan oleh saksi/saksi korban.

2.      Pengaduan

Yaitu pemberitahuan yang disampaikan oleh orang yang dirugikan/dimalukan dalam delik aduan.

3.      Tertangkap tangan

Yaitu peristiwa yang berupa

-      Tertangkap seseorang pada saat sedang melakukan tindak pidana, atau

-      Dengan segera tertangkap tangan setelah melakukan tindak pidana

-      Sesaat kemudian diserahkan kepada khalayak ramai sebagai seorang yang melakukannya

-      Sebagai seorang yang melakukannya

-      Sesaat kemudian padanya ditemukan tanda yang diduga itu menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya

-      Diketahui sendiri melalui orang atau media

-      Dari mulut ke mulut

-      Kegiatan-kegiatan pokok dalam penyidikan tindak pidana antara lain adalah penyelidikan, pemeriksaan, penyelesaian berkas perkara dan pelimpahan berkas-berkas.

1.      Penyelidikan

Diartikan sebagai serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya penyidikan.

Dengan demikian penyelidikan tidak dapat dipisahkan dari penyidikan. Penyelidikan bagian dari penyidikan dan penyelidikan adalah awal dari penyidikan.

Yang berwenang melakukan penyelidikan adalah pejabat polisi negara yang khusus ditugaskan dalam penyelidikan.

Tugas penyelidikan dilaksanakan dengan surat perintah penyelidikan setelah dimulai penyelidikan itu.

Penyidik memberitahukan kepada penuntut umum dengan melampirkan

a.      Laporan polisi

b.      Berita acara pemeriksaan

Penyelidikan dimaksud untuk mencari keterangan, petunjuk, bukti, identitas tersangka/saksi, apakah peristiwa yang terjadi benar tindak pidana sehingga dapat dilakukan penindakan.

Hasil penyelidikan kemudian dituangkan dalam bentuk laporan polisi.

Laporan polisi adalah sebagai dasar pertimbangan setiap tindakan selanjutnya. Oleh sebab itu harus diberisikan keterangan mengenai identitas orang yang melapor, peristiwa yang dilaporkan, tempat dan waktu terjadinya, orang yang melakukan, serta orang yang menjadi korbannya, jalannya kejadian waktu peristiwa itu dilaporkan, keterangan tentang barang bukti, tindakan yang telah diambil oleh petugas dan kemudian laporan ditandatangani oleh petugas penerima laporan dan si pelapor serta diketahui oleh pejabat penyidik selanjutnya kepada pelapor oleh petugas diberikan surat tanda penerimaan laporan.

2.      Penindakan

Adalah tindakan hukum yang dilakukan oleh penyidik atau penyidik pembantu terhadap orang atau barang yang ada kaitannya dengan suatu tindak pidana.

Tindakan-tindakan tersebut antara lain berupa :

a.          Pemanggilan tersangka/saksi

Yang berwenang mengeluarkan surat perintah adalah

komando kesatuan atau pejabat yang ditunjuk.

Setelah penyidik atau penyidik pembantu dan penyampaian kepada yang bersangkutan dilakukan oleh anggota polisi negara dalam hal yang dipanggil tidak berada di tempat, surat panggilan dapat diterima :

    1. Keluarganya,
    2. Ketua lingkungan atau kepala desa,
    3. Orang lain yang dapat jaminan bahwa surat panggilan tersebut akan disampaikan kepada yang bersangkutan

Tersangka/saksi yang tidak memenuhi panggilan pertama dengan tidak memberikan alasan yang jelas dan wajar dapat dipanggil lagi untuk kedua kali dan bila perlu dapat disertai surat perintah. Membawa surat perintah harus mencantumkan identitas.

Orang yang dipanggil dalam kapasitas apakah seseorang dipanggil dalam hubungan tindak pidana apa yang dipanggil ………………… dan kepada siapa…………

b.          Penangkapan

Yang berwenang melakukan penangkapan adalah

petugas kepolisian negara.

Penangkapan dapat dilakukan terhadap seseorang yang dengan bukti permulaan yang cukup, diduga keras telah melakukan tindak pidana kejahatan.

Pelaku tindak pidana pelanggaran tidak dilakukan penangkapan kecuali sudah dipanggil 2 x tidak menghadap tanpa alasan yang jelas dan wajar.

Bagi petugas kepolisian yang melaksanakan penangkapan harus dilengkapi

dengan surat perintah tugas dan surat penangkapan yang sah, kecuali penangkapan dilaksanakan sendiri oleh penyidik, cukup dengan surat perintah penangkapan saja. Pelaksanaan tindakan penangkapan ditulis dalam surat berita acara yang disebut berita acara penangkapan.

Berita acara penangkapan ditandatangani oleh petugas yang melaksanakannya dan orang yang dikenakan penangkapan.

Setelah penangkapan dilakukan, lembaran surat penangkapan segera diberikan

kepada orang yang dikenakan penangkapan dan/kepada keluarganya.

Lama masa penangkapan dibatasi yaitu 1 x 24 jam.

Oleh sebab itu terhadap seseorang yang dikenakan penangkapan segera dilakukan pemeriksaan.

Dalam berita acara harus disebutkan identitas orang yang ditangkap, tindak pidana yang dipersangkakan saat penangkapan dilaksanakan.

c.          Penahanan

Diartikan penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hukum menurut perundangan yang berlaku.

Orang yang dapat dikenakan tindakan penahanan adalah

Diduga keras berdasarkan bukti yang cukup melakukan atau percobaan melalui cara atau membantu tindakan pidana.

Tersangka yang dapat dikenakan tindakan penahanan adalah

yang melakukan tindak pidana yang diancam pidana maksimal 5 tahun dan tindak pidana tertentu sebagai mana ditentukan dalam KUHP pasal :

-          Pasal 283 ayat 3

-          Pasal 296

-          Pasal 335 ayat 1

-          Pasal 372

-          Pasal 351 ayat 1

-          Pasal 378

-          Pasal 453

-          Pasal 454

-          Pasal 455

-          Pasal 459

-          Pasal 480

-          Pasal 506

Tindak pidana terhadap seorang tersangka dilakukan dengan pertimbangan atau alasan sebagai berikut :

v   Tersangka akan melarikan diri

v   Tersangka dapat merusak/menghilangkan barang bukti

v   Tersangka yang dikecualikan mengulangi suatu tindak pidana

Jenis/bentuk penahanan yang dilakukan adalah :

v   Penahanan rumah

v   Tahanan negara

v   Tahanan kota

Setiap tindakan penahanan yang dilakukan harus dilengkapi dengan

surat perintah penahanan dan berita acara pelaksanaan.

Demikian juga dengan pengalihan jenis tahanan penangguhan penahanan dan pengeluaran tahanan.

Penahanan untuk kepentingan penyelidikan dapat dilakukan oleh penyidik selama

20 hari dan dapat diperpanjang untuk paling lama 40 hari atas izin penuntut umum jika penyidikan belum selesai.

Surat perintah penahanan berisikan keterangan mengenai pertimbangan :

    1. Dasar tindakan,
    2. Identitas orang yang diperintah untuk menjalankan tahanan serta,
    3. Tindak pidana yang disangkakan,
    4. Jenis tahanan yang digunakan,
    5. Lamanya masa tahanan, kemudian
    6. Ditandatangani oleh penyidik.

Berita acara penahanan harus berisikan keterangan tentang :

    1. Waktu berita acara dibuat,
    2. Identitas pejabat yang melakukan,
    3. Identitas orang yang dikenakan tindakan penahanan,
    4. Lamanya pelaksanaan penahanan,
    5. Ditandatangani oleh orang yang dikenakan tindakan penahanan dan petugas pelaksana.

d.      Penggeledahan dan penyitaan

Penggeledahan dapat dilakukan terhadap :

1. Rumah,

2. Tempat tertutup lainnya 

3. Pakaian

4. Badan

Khusus Penggeledahan Rumah hanya bisa dilakukan oleh

Petugas kepolisian dengan surat perintah penggeledahan. Setelah mendapat izin Ketua PN setempat

Pada waktu pelaksanaan penggeledahan rumah harus disaksikan oleh

kepala desa dan 2 orang saksi kecuali dalam keadaan mendesak dan sangat perlu didahului penggeledahan.

Dalam waktu 2 hari sesudah penggeledahan dilakukan harus dibuatkan berita acara penggeledahan yang salinannya disampaikan kepada pemilik atau penghuni rumah yang bersangkutan.

Dalam kasus tertangkap tangan, penggeledahan tidak harus

dengan surat perintah penggeledahan serta surat izin Ketua Pengadilan Negeri.

e.     Penyitaan

Penyitaan dilaksanakan dengan surat perintah penyitaan.

Setelah mendapat izin dari Ketua Pengadilan setempat kecuali dalam keadaan sangat terdesak dan perlu penyitaan terhadap benda bergerak, dapat dilakukan tanpa surat perintah penyitaan dan surat izin dari Ketua Pengadilan Negeri.

Akan tetapi setelah penyitaan dilakukan harus

Dilaporkan kepada Pengadilan Negeri setempat untuk mendapatkan persetujuan. Setiap pelaksanaan tindakan penyitaan harus dibuatkan berita acaranya yang ditandatangani oleh petugas dan orang dari siapa barang sitaan itu disita serta saksi dan salinannya disampaikan pada orang yang bersangkutan dan keluarganya.

3.      Pemeriksaan Tersangka

Secara umum pemeriksaan dapat diartikan

Suatu kegiatan untuk mendapatkan keterangan atau penjelasan identitas tersangka/saksi dan barang bukti maupun mengenai unsur-unsur tempat pidana telah terjadi.

Pemeriksaan terhadap tersangka dan saksi adalah

untuk memperoleh keterangan yang diperlukan dalam kaitannya dengan tindak pidana yang terjadi.

Pada pemeriksaan tersangkanya terlebih dahulu wajib diberitahukan akan hak-hak terutama sekali hak untuk didampingi oleh penasehat hukum. Terdakwa pada pemeriksaan penyidikan itu sedang berlangsung hanya boleh mengikuti jalannya pemeriksaan secara pasif.

Pada tingkat penyidikan saksi diperiksa tanpa sumpah kecuali cukup alasan bahwa saksi yang bersangkutan tidak dapat hadir pada saat dilangsungkannya sidang pengadilan jika yang diperiksa adalah saksi ahli yang memiliki keahlian khusus pada bidang tertentu maka yang bersangkutan harus disumpah keterangan yang diberikan orang ahli bisa diwujudkan dalam bentuk berita acara ataupun keterangan secara tertulis berupa visum et repertum.

Tugas

Apabila penggeledahan yang dilakukan oleh 2 orang polisi apakah itu sah atau tidak sah ? Sah atau tidak sah berikan komentar saudara !!

Jawab :

 Tidak sah. Sesuai dengan pasal 33 !

Hasil pemeriksaan tersangka dan saksi oleh penyidik dalam bentuk berita acara yang dinamakan Berita acara tersangka/saksi.

Berita acara tersangka/saksi adalah

Merupakan bagian dari berkas yang disampaikan kepada penuntut umum untuk kepentingan peradilan.

Berita acara ini merupakan catatan/tulisan yang bersifat otentik dibuat dalam bentuk tertentu oleh penyidik atau penyidik pembantu dan tersangka dan saksi ahli (orang yang diperiksa) menurut uraian tindak pidana yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang disangkakan dengan menyebut waktu, tempat dan keadaan. Pada waktu tindak pidana dilakukan, identitas pemeriksa dan yang diperiksa, keterangan yang diperiksa, catatan mengenai akta dan atau benda atau segala, serta segala sesuatu yang dianggap perlu untuk kepentingan penyelesaian satu perkara.

Pembuatan BAP terhadap tersangka dan saksi ahli adalah

Merupakan kewajiban penyidik/penyidik pembantu sebagai akibat hukum dari dilakukannya pemeriksaan terhadap tersangka dan saksi ahli dalam rangka penyidikan tindak pidana. Berita acara ini harus memenuhi unsur-unsur formal dan materil yang merupakan salah satu upaya yang sah menurut UU.

Syarat-syarat formal :

v  Pada halaman pertama sebelah sudut kiri atas disebutkan nama dan komando kesatuan, dibawahnya nama kesatuan ditulis kata-kata PRO JUSTITIA.

v  Pada tengah-tengah pertama atas halaman ditulis kata-kata BAP dan dibawahnya antara (dituliskan tersangka/saksi) isinya dimulai dibawahnya.

v  Di sebelah kiri dari setiap lembaran BAP dikosongkan selembar ¼ halaman yang maksudnya untuk tempat perbaikan apabila terjadi kekeliruan dalam penulisan materinya.

v  Pada pendahuluan BAP dicantumkan

Ø  Hari, tanggal, bulan dan tahun pembuatan

Ø  Nama, pangkat, NRP, jabatan dan kesatuan dari pada pemeriksa

Ø  Nama (nama lengkap) termasuk nama kecil, alias dan nama panggilan, tempat tinggal dan tanggal lahir (umur, agama, kewarganegaraan, tempat tinggal atau kediaman dan pekerjaan dari tersangka/saksi berdasarkan keterangannya dan kontrol dengan KTP/Paspor/kartu pengenal lainnya.

Ø  Diperiksa sebagai tersangka/saksi

Ø  Alasan pemeriksaan (dalam hubungan dengan tindak pidana yang terjadi dengan menyebutkan no dan tanggal laporan polisinya.

v  Pada akhir BAP terdapat kolom tanda tangan yang diperiksa dan penutup BAP dengan kolom tanda tangan pemeriksa. Bila yang diperiksa tidak dapat membuat tanda tangan, maka kolom tanda tangan diberi cap jempol/ 3 jari tangan telunjuk, jari tengah, jari manis kiri tangan sesuai dengan keadaan yang memungkinkan diperiksa.

v  Setiap halaman kecuali halaman terakhir yang memuat tanda tangan yang diperiksa harus diberi paraf yang diperiksa di pojok kanan bawah.

v  Dalam hal pemeriksaan belum dapat diselesaikan maka pemeriksaan maupun pembuat BAP dapat dihentikan tersebut oleh yang diperiksa dan yang memeriksa.

Syarat-syarat Material

Keseluruhan isi/materi BAP agar memenuhi jawaban atas :

v  “Siapakah” yang mengandung pengertian agar dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan antara lain sebagai berikut :

Ø  Siapa yang melaporkan/mengadukan

Ø  Siapa yang pertama-tama mengetahui

Ø  Siapa korban/yang dirugikan

Ø  Siapa yang terlibat

Ø  Siapa yang dapat menambah keterangan

v  “Apakah” mengandung pengertian agar dapat menjawab pertanyaan antara lain sebagai berikut :

Ø  Apa yang telah terjadi

Ø  Apakah perbuatan tersebut menimbulkan kerugian baik jiwa/harta benda

Ø  Apakah yang telah dilakukan oleh petugas, oleh khususnya di tempat kejadian peristiwa

Ø  Apakah perbuatan tersebut merupakan tindak pidana atau bukan

v  “Dimanakah” mengandung pengertian agar dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan antara lain :

Ø  Dimanakah tempat kejadian itu

Ø  Dimanakah korban berada pada waktu kejadian

Ø  Dimanakah letak benda-benda yang mempunyai nilai pembuktian

Ø  Dimanakah saksi-saksi ketika tindak pidana terjadi

Ø  Dimanakah tersangka pada waktu tindak pidana terjadi

v  “Dengan apakah” mengandung pengertian agar dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan antara lain :

Ø  Dengan alat apakah tersangka melakukan tindak pidana

v  “Mengapakah” mengandung pengertian agar dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan antara lain :

Ø  Mengapakah perbuatan itu dilakukan

Ø  Mengapa menggunakan cara-cara demikian

v  “Bagaimanakah” mengandung pengertian agar dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan antara lain :

Ø  Bagaimanakah  cara melakukan perbuatan itu

Ø  Bagaimanakah perbuatan itu terjadi

Ø  Bagaimanakah kebiasaan tersangka

Ø  Bagaimanakah akibat yang ditimbulkan

v  “Bilamanakah” mengandung pengertian agar dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan antara lain :

Ø  Bilamanakah perbuatan/tindak pidana dilakukan/terjadi

Ø  Bilamanakah kejadian tersebut dilaporkan

Keseluruhannya agar memuat uraian keterangan yang memenuhi unsur-unsur pada    tindak pidana yang dipersangkakan.

BENTUK-BENTUK BAP

BAP baik tersangka maupun saksi pada dasarnya berisikan gambaran/ konstruksi suatu tindak pidana dapat digolongkan menjadi 3 macam :

a.      Bentuk cerita/pernyataan berita acara

Dalam bentuk cerita/pernyataan adalah serangkaian jawaban atas pernyataan lisan yang diajukan oleh pemeriksa terhadap yang diperiksa. Disusun dalam kalimat sehingga merupakan suatu jawaban atas pertanyaan “Tujuh (7) kah di atas” serta memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang terjadi.

b.      Bentuk tanya jawab

BAP tanya jawab disusun dalam bentuk tanya jawab antara pemeriksa dengan yang diperiksa sehingga memberikan gambaran kejadiannya secara jelas dan memenuhi jawaban-jawaban atas pertanyaan.

c.      Bentuk gabungan cerita dan tanya jawab

BAP dalam bentuk gabungan cerita dan tanya jawab merupakan gabungan antara bentuk huruf a dan b di atas yang pada hakekatnya disusun dalam bentuk tanya jawab dan dalam hal tertentu diselingi dengan bentuk cerita/pertanyaan.

4.      Penyelesaian dan Pelimpahan Berkas Perkara

Penyelesaian perkara dan pelimpahan berkas perkara kepada penuntut umum merupakan bagian terakhir kegiatan proses penyidikan tindak pidana.

Hal-hal yang menjadi pertimbangan dalam penyelesaian perkara dan pelimpahan perkara pidana kepada penuntut antara lain adalah :

a.      Hasil pemeriksaan tersangka dan saksi

b.      Apakah unsur-unsur tindak pidana yang disangkakan sudah terpenuhi

c.      Apakah bukti-bukti cukup dan memenuhi syarat kegiatan yang tercakup dalam penyelesaian perkara.

Antara lain terdiri atas :

a.        Pembuatan resume

Yaitu kegiatan penyidik membuat/menyusun kesimpulan dari hasil penyidikan suatu tindak pidana. Pembuatan resume disusun dan berisikan antara lain :

1)    Dasar pembuatan

2)    Ringkasan perkara yang disangkakan

3)    Fakta-fakta yang berupa hasil penindakan dan pemeriksaan yang dilakukan

4)    Pembahasan dan kesimpulan

b.        Pemberkasan

Adalah merupakan kegiatan berkas segala surat-surat atau berita acara yang berhubungan dengan perkara tersebut.

Menurut syarat-syarat dan penyelesaian tersebut susunan berkas perkara yang lengkap adalah sebagai berikut :

1)        Sampul berkas perkara

2)        Isi berkas perkara

3)        Resume

4)        Laporan polisi

5)        BAP di tempat kejadian perkara (TKP)

6)        Surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP)

7)        Berita acara sesuai dengan pasal 75 KUHP

8)        Berita acara dibuat untuk tindakan lihat pasal 75 KUHAP

9)        Surat panggilan

10)     Surat perintah membawa

11)     Surat izin/penggeledahan/penyitaan dari Ketua Pengadilan setempat

12)     Surat perintah penangkapan (Sprinkap)

13)     Surat perintah penggeledahan

14)     Surat perintah penyitaan

15)     Keterangan ahli (visum et repertum)

16)     Dokumen-dokumen bukti

17)     Daftar tersangka

18)     Daftar saksi

19)     Daftar barang bukti (BB)

20)     Petikan surat putusan pemidanaan

c.        Pelimpahan berkas perkara

Adalah kegiatan penyerahan berkas perkara hasil berita acara pemeriksaan tersangka dan saksi serta barang bukti kepada penyidik. Pelimpahan perkara dilakukan dalam 2 tahap

1)        Penyidik menyerahkan berkas perkara saja (dalam hal ini perlu diperhatikan pada pasal 109; pasal 138 KUHAP)

2)        Penyidik menyerahkan tersangka dan BB

Pelimpahan perkara dilakukan dengan penyidikan melalui surat pengiriman berkas perkara yang berisikan no perkara, identitas tersangka, tindak pidana yang disangkakan, status tersangka, dan barang bukti.

Penuntutan

Apakah yang dimaksud dengan tindakan penuntutan.

KUHAP dalam pasal 1 butir ke 7 menyatakan sebagai berikut :

“Tindakan penuntutan adalah melimpahkan perkara pidana ke PN yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam KUHAP dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus hakim di sidang pengadilan”.

Cara Pelimpahan Perkara di Pengadilan

Untuk dapat mendalami dan memahami cara pelimpahan perkara di pengadilan perlu dilihat dalam pasal 139 KUHP.

Setelah menerima kembali hasil penyidikan yang lengkap dari penyidik dia segera menentukan apakah berkas perkara itu sudah memenuhi persyaratan untuk dapat atau tidak dilimpahkan di pengadilan. Bilamana memenuhi syarat maka dalam waktu secepatnya membuat surat dakwaan. Bilamana tidak cukup bukti segera membuat surat ketetapan penghentian penuntutan.

Dengan demikian penyelesaian perkara yang diterima dari penyidik ada 2 macam yaitu :

1)     Melimpahkan perkara dengan membuat surat dakwaan

Dalam penyusunan surat dakwaan dapat dibagi atas :

a)     Fungsi surat dakwaan

Menyusul surat dakwaan adalah suatu pekerjaan yang mudah karena mempunyai seni dan teknik sendiri.

Pada saat menyusun surat dakwaan harus terlebih dahulu dapat membayangkan meja persidangan di pengadilan yang dihadiri terdakwa dan dengan penasehat hukumnya, para saksi dan hakim. Dengan demikian pembuat surat dakwaan (jaksa penuntut umum) harus memahami betul bahwa fungsi surat dakwaan mempunyai tujuan yang prinsip.

Fungsi surat dakwaan bagi terdakwa adalah

untuk mengetahui sejauhmana terdakwa dilibatkan dalam persidangan dengan memahami surat dakwaan yang dibuat jaksa penuntut umum atas dakwaan tersebut adalah dasar pembelaan bagi dirinya.

Karena surat dakwaan adalah

Dasar pembelaan dari terdakwa sudah barang tentu surat dakwaan akan mendapat sorotan dari terdakwa/penasehat hukumnya. Bilamana ada ditemukan sedikit saja kelemahan dalam surat dakwaan.

Fungsi surat dakwaan bagi hakim adalah

Bahan atau objek pemeriksaan di persidangan yang akan memberi corak dan warna terhadap keputusan pengadilan yang akan dijatuhkan.

Fungsi surat dakwaan bagi jaksa penuntut umum adalah

Bahwa surat dakwaan menjadi dasar surat tuntutan (requisotoir).

Sesudah pemeriksaan di sidang pengadilan dinyatakan selesai (ditutup) oleh hakim, maka penuntut umum membuat kesimpulan bagian-bagian mana dan pasal-pasal mana dari dakwaan yang dinyatakan terbukti dan berdasarkan hal tersebut jaksa penuntut umum meminta tuntutan luar kepada hakim, juga surat dakwaan dasar pemeriksaan sidang/dasar tuntutan sidang.

b)     Dasar dari suatu dakwaan

Syarat-syarat dari surat dakwaan

Dalam pasal 143 (2) a, b KUHP

di……. Apa yang menjadi syarat-syarat surat dakwaan dalam pasal 143 (3) KUHP menyatakan bilamana surat dakwaan seperti tercantum dalam pasal 143 (2) huruf b KUHP tidak dipenuhi maka surat dakwaan batal demi hukum.

Syarat-syarat surat dakwaan ada 2 macam yaitu :

(1)  Syarat formal diatur dalam pasal 143 (2) a KUHP

Syarat formal diberi tanggal dan ditandatangani oleh jaksa penuntut umum serta berisi :

(a)   Nama lengkap

(b)  Umur/tanggal lahir

(c)   Jenis kelamin

(d)  Kebangsaan/kewarganegaraan

(e)  Tempat tinggal

(f)   Agama

(g)  Pekerjaan

(2)  Syarat materil diatur dalam pasal 143 (2) b KUHP

Uraian secara cermat tindak pidana yang didakwakan pembuat UU dalam penjelasan pasal 143 KUHP tidak menjelaskan hanya Namun

(a)  Sebagai pegangan bahwa kecermatan itu meliputi

Keseluruhan surat dakwaan mengenai syarat formal, kecermatan dalam syarat formal dan batang tubuh surat dakwaan. Jadi jaksa penuntut umum dalam membuat surat dakwaan bersikap cermat, kreatif dan teliti.

(b)  Uraian secara jelas

Adalah penguraian atau penempatan uraian kejadian atas fakta kejadian dan cara pembuatan dilakukan harus jelas. Dalam surat dakwaan sebagai terdakwa dengan mudah memahami apa yang didambakan terhadap dirinya.

(c)  Uraian secara lengkap

Dari isi dakwaan yang menguraikan tindak pidana melukiskan fakta kejadian didalamnya sudah tertulis semua unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan.

(d)  Waktu

-      Pentingnya mengetahui waktu apakah pada waktu terjadinya perbuatan telah ada peraturan itu yang menghukumnya atau sesuatu peraturan yang telah diatur sebelumnya.

-      Untuk menentukan umur terdakwa apakah masih anak-anak atau dewasa.

-      Pentingnya waktu untuk kadaluarsa atau veerjarig terhadap perbuatan pidana tersebut.

-      Pentingnya waktu untuk menentukan dapat dihukumnya suatu perbuatan disyaratkan misalnya dilakukan pada waktu perang

-      Untuk menentukan penentuan adanya resedive

-      Apakah tindak pidana pada waktu melakukan perbuatan mengalami gangguan ingatan

-      Apakah pencurian pada waktu malam menurut pasal 33 KUHP

(e)  Tempat kejahatan

Bahwa tempat kejadian kejahatan adalah penting untuk menentukan hal-hal sebagai berikut :

-      Kompetensi relatif oleh hakim

-      Penentuan berlakunya hukum pidana di Indonesia

-      Penentuan sesuatu kejahatan harus dilakukan di tempat yang terlarang

-      Penentuan bahwa suatu kejahatan itu harus dilakukan di muka umum

-      Untuk dapat menghukum sesuatu disyaratkan pada suatu tempat.

-       

c)     Bentuk-bentuk surat dakwaan

Dalam praktek perkembangan dewasa ini dikenal bentuk surat dakwaan yaitu :

(1)  Tunggal

(a)   Perbuatan yang dilakukan terdakwa hanya merupakan satu tindak pidana saja

(b)   Terdakwa melakukan/perbuatan tetapi termasuk dalam beberapa ketentuan-ketentuan pidana pasal 63 (1) KUHP

(c)   Terdakwa melakukan perbuatan yang berlanjut, pasal 64 (1) KUHP

(2)  Komulatif

Dalam surat dakwaan beberapa tindak pidana yang masing-masing berdiri sendiri artinya tidak ada hubungan antara ….. yang satu terhadap yang lain didakwakan secara…… juga penting dalam hal ini bahwa subjek pelaku…… adalah terdakwa yang sama. Konsekuensi pembuktiannya adalah masing-masing dakwaan harus dibuktikan, sedangkan bagi yang tidak terbukti secara tegas harus dituntut bebas atau lepas dari tuntutan dan sebaliknya apabila semua surat dakwaan oleh jaksa penuntut umum dianggap terbukti maka tuntutan pidananya sejalan dengan ketentuan pasal 65 KUHP. Di antara dakwaan yang satu dengan yang lainnya dihubungkan dengan kata-kata “Dan”

Ex : Pertama pasal 340 KUHP dan pasal 365 KUHP.

(3)  Subsider

Dalam surat dakwaan perlu beberapa tindak pidana dan perumusan ini disusun sedemikiannya secara bertingkat dari dakwaan yang berat s/d dakwaan yang paling ringan.

Jadi pada hakekatnya dalam bentuk surat dakwaan subsider ini hanya tindak pidana saja yang sebenarnya akan dibuktikan kepada terdakwa, konsekuensi pembuktiannya pertama-tama harus diperiksa lebih dahulu dakwaan primer apabila tidak terbukti baru beralih kepada dakwaan subsider dan demikian seterusnya. Tetapi sebaliknya apabila dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu.

Contoh : Primer pasal 338 KUHP

               Subsider pasal 353 KUHP

(4)  Alternatif

Dalam surat dakwaan beberapa perumusan tindak pidana tetapi pada hakekatnya yang merupakan tujuan utama hanya ingin membuktikan satu tindak pidana saja.

Konsekuensi pembuktiannya adalah apabila dakwaan yang ke I terbukti maka yang lain tidak dapat ditunda lagi. Jadi jaksa langsung dapat membuktikan bahwa dakwaan dianggap terbukti tanpa terkait oleh urutan dakwaan yang tercantum dalam surat dakwaan.

Apabila dakwaan ke I terbukti maka yang lain tidak dapat ditunda lagi.

Jadi jaksa langsung dapat membuktikan bahwa dakwaan dianggap terbukti tanpa terkait oleh urutan dakwaan yang tercantum dalam surat dakwaan. Jadi disini ada faktor memilih dakwaan yang mana yang dapat dibuktikan.

(5)  Kombinasi

Bentuk surat dakwaan yang disusun secara kombinasi yang didalamnya mengandung bentuk dakwaan kumulatif yang masing-masing dapat terdiri dari dakwaan subsider dan atau alternatif atau dapat juga antara bentuk subsider dan kumulatif.

Misal :  Ke Satu Primer pasal 338 KUHP

                          Subsider pasal 351 ayat 3 KUHP

            Ke Dua   Primer pasal 363 KUHP

                          Subsider pasal 352 ayat 1 KUHP

Kejaksaan Negeri

       Bukittinggi                   SURAT DAKWAAN

   Untuk Keadilan            No. Reg. Perkara. PDM

A.    Terdakwa                       Ket :   Harus lengkap identitas

Nama Lengkap                         terdakwa, ini termasuk

Tanggal Lahir                           syarat formal

Kewarganegaraan

dll

B.    Penahanan                     Ket :   – Penahanan terdakwa sejak

-                                                 tanggal……..

-                                               – Perpanjangan penahanan

C.    Surat dakwaan                           oleh Kepala Kejaksaan

                                                        Negeri sejak tanggal…..

                                                      – Penahanan oleh jaksa penuntut umum sejak tanggal…….

Contoh Surat Dakwaan (contoh c)

Bahwa ia terdakwa Amir pada hari Sabtu tanggal 29/12/07 sekitar pukul 09.00 WIB atau pada suatu hari dalam bulan Desember atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2007 bertempat di teras rumah Aur Birugo Tigo Baleh Bukittinggi atau setidak-tidaknya di tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bukittinggi telah mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) unit kendaraan roda empat Merk Kijang No Pol BA 4763 L warna hitam yang ditaksir harganya sekitar 50 juta atau setidak-tidaknya lebih dari 250 yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan JONO atau kepunyaan orang lain selain terdakwa dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara terdakwa setelah melihat kendaraan kijang di parkir di teras rumah dalam suasana sepi, lalu terdakwa mendekati kendaraan tersebut dengan membawa obeng. Pelan-pelan membuka kunci stir. Obeng mana yang tidak biasa dipergunakan oleh yang berhak/punya untuk membuka stir kendaraan tersebut lalu terdakwa mendorong ke jalan umum. Setelah kira-kira 10 meter jauhnya barulah terdakwa menghidupkan mesin dengan menggunakan obeng tadi. Setelah mesin hidup terus mengendarainya keluar Kota Bukittinggi. Perbuatan terdakwa adalah kejahatan pencurian dengan memakai anak kunci palsu sebagaimana diatur atau diancam pidana dalam pasal 363 : I ke 5 KUHP.

2)     Menghentikan penyidikan

Dengan membuat Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan


EKSEPSI

Surat Perlawanan Atas

Apabila di sidang pengadilan dalam perkara pidana setelah penuntut umum membacakan surat dakwaan, maka terdakwa mempunyai hak menyatakan keberatan atau tidak menyetujui isi surat dakwaan. Inilah yang dinamakan eksepsi.

Dasar hukum bagi terdakwa mengajukan eksepsi adalah pasal 156 : 1 KUHP yang berbunyi

 “Dalam hal terdakwa atau penasehat hukum mengajukan keberatan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya atau dakwaan tidak dapat diterima atau surat dakwaan harus dibatalkan maka setelah diberi kesempatan kepada penuntut umum untuk menyatakan pendapatnya. Hakim mempertimbangkan keberatan untuk selanjutnya mengambil keputusan”. Kesimpulan dari pasal 156 : 1 KUHP

yang dapat dimintakan eksepsi adalah yang merupakan isi eksepsi adalah :

1.      Pengadilan tersebut tidak berhak mengadili perkara tersebut untuk pembakaran ini sedang dikembangkan dengan hak pengadilan secara absolut dan relatif.

2.      Surat dakwaan tidak dapat diterima, hal ini dihubungkan dengan keadaan daluarsa dan tidak memenuhi syarat formil

3.      Surat dakwaan harus dibatalkan, hal ini dihubungkan bila tidak memenuhi syarat materil.

Sesuai dengan kalimat terakhir pasal 156 : 1 KUHP hakim harus memberikan keputusan terhadap eksepsi tersebut.

Hakim bisa mengambil salah satu dari ketiga keputusan mengenai eksepsi yaitu :

1.      Eksepsi diterima akibat dari keputusan ini persidangan tidak dapat dilanjutkan lagi dan berkas perkara dikembalikan kepada penyidik. Penuntut umum juga boleh mengajukan perlawanan kepada Pengadilan Tinggi mengenai keputusan eksepsi diterima.

2.      Eksepsi ditolak, jika eksepsi ditolak persidangan dilanjutkan dalam arti kata dilakukan pemeriksaan oleh hakim dan diberi keputusan akhir.

3.      Eksepsi diputuskan untuk diberi keputusan bersamaan dengan pokok perkara maka persidangan dilanjutkan dengan melakukan pemeriksaan kemudian baru hakim menjatuhkan keputusan mengenai eksepsi tersebut. Jadi dalam putusan yang ketiga ini sebelum hakim memberikan keputusan akhir dari perkara yang disidangkan, hakim terlebih dahulu harus memutuskan mengenai eksepsi yang diajukan oleh penasehat hukum.

TUNTUTAN PIDANA

Dasar hukum dari penuntut umum mengajukan tuntutan requisitoir adalah pasal 182 : 1 huruf a KUHAP yang berbunyi

“Setelah pemeriksaan dinyatakan selesai penuntut umum mengajukan tuntutan pidana (requisitoir)”.

Bagaimana cara membuat requisitoir tuntutan tidak diatur dalam KUHP hanya berlaku ketentuan-ketentuan dalam praktek sehari-hari. Hal ini sama dengan cara bagaimana menyusun surat dakwaan yakni Lahirnya dari ilmu pengetahuan hukum dan kemudian berkembang dalam praktek dengan mempunyai sistematika sebagai berikut :

1.      Pendahuluan

Dalam pengetahuan harus dimasukkan

a.      Identitas dari jaksa penuntut umum

b.      Identitas terdakwa

c.      Isi surat dakwaan

2.      Fakta yang terungkap di persidangan, disini harus dimasukkan :

a.      Keterangan saksi/saksi korban/saksi biasa/saksi ahli

b.      Keterangan terdakwa

c.      Pemeriksaan barang bukti

3.      Pembahasan yuridis dari pasal-pasal yang di dapat, maksudnya bagian ini harus dibahas secara harfiah/menurut hukum pidana mengenai unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwa. Dalam pembahasan unsur ini harus dimasukkan pendapat para sarjana dan yurisprudensi mengenai unsur tersebut.

4.      Pembahasan pokok-pokok dan yuridis

Maksudnya adalah pembahasan disini diurutkan dengan pembahasan no 2 dan 3 sehingga tergambar dari bukti-bukti yang disampaikan di sidang pengadilan terhadap unsur tindak pidana yang didakwakan terbukti.

5.      Kesimpulan

Dalam penutup ini dicantumkan ucapan terima kasih kepada majelis hakim dan ditutup dengan kata-kata ‘dengan pengharapan kiranya hakim ketua dan majelis hakim atas pendapat sependapat dengan kami’.

PEMBELAAN : PLEDOI

Dasar hukum bagi penasehat hukum terdakwa untuk menyampaikan pembelaan adalah pasal 182 ayat 1 huruf b.

Yang berbunyi :

“Tuntutan seseorang atas pembelaan dilakukan secara teknis dan setelah dibacakan segera diserahkan kepada Ketua Sidang dan turunannya kepada pihak yang berkepentingan”

ISI POKOK DARI PEMBELAAN

Adalah melemahkan isi dari tuntutan (requisitoir) penuntut umum dengan kata lain jika isi requisitoir berusaha membuktikan kesalahan terdakwa dengan alat bukti yang diajukan di sidang pengadilan dengan melihat isi pledoi/pembelaan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana karena bukti-bukti yang diajukan ke sidang pengadilan tidak cukup.

Bahan untuk membuat pembelaan bagi penasehat hukum adalah :

1.      Berkas perkara/berita acara

2.      Surat dakwaan

3.      Berita acara persidangan

4.      Requisitoir

Sistematik pembelaan adalah sebagai berikut :

1.      Pendahuluan

Dalam pendahuluan ini harus dimasukkan

a.      Identitas yang jelas

b.      No surat kuasa dari terdakwa

c.      Ucapan terima kasih

d.      Nomor perkara

e.      Identitas perkara

f.       Ulasan surat dakwaan

2.      Fakta yang terungkap di persidangan yang harus dimasukkan :

a.      Keterangan-keterangan saksi korban dan ahli

b.      Keterangan terdakwa

c.      Pengesahan barang bukti di persidangan

3.      Pembahasan yuridis

Disini dibahas mengenai unsur tindak pidana yang didakwakan

4.      Pembahasan fakta-fakta dan yuridis

Untuk pembahasan no 2 dan dihubungkan dengan no 3 di akhir ditutup menyimpulkan bahwa di persidangan ini tidak terbukti dengan syah unsur-unsurnya tindak pidana yang didakwakan.

5.      Kesimpulan

Harus dimasukkan

a.      Pernyataan dengan tegas bahwa dakwaan tidak terbukti sama sekali

b.      Apa yang dimohonkan

c.      Putusan pembebasan dari surat dakwaan

d.      Putusan pelepasan dari tuntutan hukum

6.      Penutup

Dalam penutup dicantumkan kata-kata : ‘Jika hakim ketua dan majelis hakim berpendapat lain dengan kami maka kami mohonkan hukuman yang seringan-ringannya’.

PUTUSAN

Setelah pembacaan tuntutan dan penyampaian pledoi dari terdakwa adalah penasehat hukum dan replik jaksa penuntut umum serta duplik dari penasehat hukum maka hakim mengatakan pemeriksaan-pemeriksaan telah dianggap selesai. Dengan demikian hakim akan memberikan keputusan.

Bahan-bahan untuk membuat keputusan adalah :

1.      Berkas hasil perkara penyidikan

2.      Surat dakwaan

3.      Berita acara sidang

4.      Tuntutan/requisitoir

5.      Pembelaan/pledoi

6.      Replik/duplik

Hakim akan membuat keputusan harus memperhatikan pasal 191, 192, 193, 196, 197, 199.

TATA CARA SIDANG

1.      Panitera

2.      JPU (Jaksa Penuntut Umum)

3.      PH (Penasehat Hukum)

4.      Pengunjung

Hakim membuka Sidang dengan kata :

“Sidang PN Bukittinggi yang memeriksa perkara no…… pada hari ini tanggal…. Bulan…… tahun…… dinyatakan terbukti terbuka untuk umum” dan ketukan palu 3 x

Hakim bertanya pada Jaksa Penuntut Umum (JPU)

JPU memerintahkan pada petugas untuk membawa terdakwa, setelah terdakwa duduk hakim bertanya

1.      Apakah terdakwa alam keadaan sehat-sehat dan siap diperiksa.

2.      Ditanya semua identitas terdakwa oleh hakim.

3.      Ditanyai apakah terdakwa didampingi oleh penasehat hukum atau tidak.

4.      Kalau iya maka hakim menanyakan pada penasehat hukum apakah benar dalam sidang ini mendampingi terdakwa atau tidak.

5.      Hakim menyuruh penasehat hukum untuk menunjukkan surat kuasa khusus dan kartu praktek pengacara.

6.      Setelah diperiksa, penasehat hukum menunjukkan pula pada JPU

7.      Kemudian JPU membacakan surat dakwaan

8.      Hakim ketua mengisyaratkan pada terdakwa untuk mendengar surat dakwaan dengan seksama.

Cara Membaca Surat Dakwaan

1.      JPU sembari duduk boleh juga

2.      JPU sembari berdiri

Hakim bertanya pada terdakwa

“Apakah sudah paham/mengerti jika tidak, JPU mengulang dan memperjelas apa yang didakwakan padanya”.

Isi Eksepsi

1.      PN tidak berwenang

2.      Surat dakwaan tidak dapat diterima karena kabur

3.      Surat dakwaan harus dibatalkan karena keliru

4.      Jika penasehat hukum tidak mengajukan tanggapan maka sidang dilanjutkan

5.      Jika ia, akan ditanggapi oleh JPU tentang eksepsi yang diajukan tadi

6.      Setelah jaksa menanggapi, hakim memberikan kesempatan apakah eksepsi diterima/ditolak

7.      Setelah itu hakim menyatakan eksepsi ditolak maka sidang dilanjutkan dengan pembuktian.

Pembuktian

Saksi, alat bukti lainnya seperti barang bukti/surat

Saksi Korban

1.      Apakah diperiksa sekaligus/one by one.

2.      Jika terdakwa tidak keberatan diperiksa sekaligus diperbolehkan, kalau tidak dinyatakan maka berbunyi di memori.

3.      Sebelum saksi memberikan keterangan dia disumpah.

Materi yang diajukan

1.      Unsur-unsur yang tercantum dalam surat dakwaan

2.      Unsur-unsur yang relevan

3.      Jika ada barang bukti, diperlihatkan

Setelah pemeriksaan selesai

Hakim memerintahkan pada JPU untuk membacakan tuntutan pidana

1.      Boleh duduk

2.      Boleh berdiri

3.      Yang lebih baik berdiri

Kemudian penasehat hukum dipersilahkan untuk membacakan pledoinya terhadap apa yang disampaikan oleh JPU dalam tuntutannya.

1.      Setelah penasehat hukum membacakan pembelaan JPU mengajukan replik dan menanggapi tentang pledoi.

2.      Penasehat hukum menyampaikan duplik menanggapi replik.

3.      Setelah ini selesai baru hakim menyusun surat putusan dengan mengaduk surat dakwaan, tuntutan, pembelaan, replik, duplik maka hakim memberikan putusan.

Hakim mengetuk palu 3 x sembari menyatakan

1.      Menerima

2.      Banding

Sekilas Proses Persidangan

1.      Tindak pidana diproses oleh penyidik, dalam proses harus membuat SPDP sesuai pasal 109 KUHAP ke JPU.

2.      Kemudian JPU memantau SPDP dari penyidik.

3.      Jika berita acara selesai/lengkap, penyidik wajib memberitahu JPU bahwa ia sudah mulai melakukan penyidikan.          

4.      Setelah itu berkas tersebut diserahkan kepada JPU dan JPU mempelajari berkas tersebut. Apakah sudah lengkap atau belum. Kalau lengkap dilanjutkan dengan penyerahan tersangka dan BB. Kalau tidak lengkap JPU memberitahu penyidik kembali.

5.      Kemudian JPU membuat surat dakwaan

6.      Lalu dikirim berkas bersama surat dakwaan ke PN dan oleh pengadilan mempelajari berkas tersebut apakah masih masuk wewenangnya atau tidak dan kemudian menetapkan hari sidang.

Diklat Hukum Perdata

Posted: 23/04/2011 in semester 7

DIKLAT HUKUM PERDATA

Tujuan belajar Diklat dan kemahiran hukum perdata adalah :

Untuk mempelajari hukum acara perdata secara empiris atau mendalam

Contoh :

-          Case Position (kasus posisi) tentang masalah tanah

Ada 3 orang

·         Nurlela

·         Nurlis

·         Nuraida

Datang pada seorang lawyer untuk menyatakan permasalahannya.

Kata mereka

-          Saya mempunyai sebidang tanah yang terletak di Jirek Mandiangin Koto Salayan kota Bukittinggi

-          Tanah tersebut kami perdapat dari pembelian orang tua kami lebih kurang tahun 1986 dan ada bukti-bukti  dibawah tangan (akta dibawah tangan)

-          Selanjutnya tanah itu dibeli kepada Ani Seharga 50 Juta.

-          Selanjutnya  tanah tersebut berbatasan

-          Utara dengan jalan raya

-          Selatan dengan jalan setapak

-          Timur dengan kali

-          Barat dengan rumah Arman

-          Semenjak tahun 1986 tersebut tanah yang dibeli orang tua saya yang bernama Cahaya kami gunakan untuk berkebun disana dan pada kebun tersebut ditanami tanaman muda seperti keladi, ubi jalar.

-          Pada tahun 1995 tanpa sepengetahuan kami tanah tersebut dikuasai langsung oleh si Andi dan langsung mengurus sertifikat ke kantor pertanahan Nasional kota Bukittinggi, oleh karena itu, karena hak-hak saya diambil oleh orang lain maka saya minta konsultasi hukum dan langsung menunjuk Bapak sebagai pengacara saya.

Tugas : dari contoh kasus diatas buatlah suatu surat kuasa.

SURAT KUASA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama       :

Umur        :

Pekerjaan      :

Alamat     :

            Dalam hal ini memilih domisili hukum di kantor kuasanya tersebut, dibawah ini mengaku dan menerangkan telah memberi kuasa kepada :

1.    LOLA MUCHTAR SH

2.    DELWISKA SH

Advokat pada kantor advokat Zuhril Amal,SH, MH & Associaties, beralamat di Jln. Tanjung Alam No.33B Bukittinggi Sumatera Barat, bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama

KHUSUS

Untuk dan atas nama pemberi kuasa bertindak sebagai penggugat yang berlawanan dengan Saudara  Andi terhadap sebidang tanah yang terletak di Jirik Mandiangin Koto Salayan kota Bukittinggi dengan bukti-bukti akta dibawah tangan yang luasnya …..

Untuk membuat, menandatangani sekaligus mendaftarkan surat gugatan dalam perkara tersebut kepengadilan negeri yang berwenang.

Untuk menghadiri segala proses persidangan pengadilan negeri dalam perkara tersebut dan bertindak selaku kuasa dari pemberi kuasa, untuk membuat sekaligus menandatangani segala surat-surat yang diperlukan dalam perkara tersebut.

            Mengenai hal tersebut diatas, untuk dan atas nama pemberi kuasa menghadap dimuka pengadilan negeri serta badan-badan kehakiman lain atau pembesar-pembesar lainnya.

Mengajukan permohonan-permohonan yang perlu menjalankan perbuatan-perbuatan, atau memberikan keterangan-keterangan yang menurut  hukum harus dijalankan atau diberikan oleh seorang kuasa, menerima uang dan menandatangani kwitansi-kwitansi, menerima dan melakukan pembayaran dalam perkara itu, mempertahankan kepentingan pemberi kuasa, naik banding, kasasi, minta eksekusi membela segala perlawanan, mengadakan perdamaian dengan persetujuan terlebih dahulu dari pemberi kuasa dan pada umumnya membuat segala sesuatu yang  dianggap perlu oleh penerima kuasa.

            Surat kuasa ini diberikan dengan hak substitusi dan tunduk kepada pasal 1821 KUH Perdata.

Bukittingi,………………

Penerima Kuasa

1.    LOLA MUCHTA, SH

2.    DELWISKA,SH

Pemberi Kuasa

Materai

……………………

Dari kasus tersebut yang dapa disimpulkan :

1.    Subjek (pemberi kuasa) 3 orang

2.    Yang menguasai tanah tanpa hak 1 orang

3.    Locus Delictie

4.    Rempur Delictie

Sebagai seorang lawyer yang harus kita pertanyakan

1.    Status dari orang yang melapor

2.    Harus memahami apa betul terjadi jual beli dengan si Ani dengan akta dibawah tangan.

3.    batas tanah tersebut harus kita ketahui betul.

Kasus Posisi

Seorang pengusa Nasional yang bernama  Kadarisman, jabatan direktur CV.Setia Budi Jakarta. Bahwa pada bulan Nopember 1976 mengadakan dan menutup perjanjian dengan pemerintah RI Cq.Departemen Transmigrasi Indonesia yang dituangkan dalam akta perjanjian tentang pelepasan hak penghunian No. 32/SP3/trans/1976 tanggal 24 Nopember 1976 bahwa akta perjanjian tentang pelepasan hak penghunian tersebut berisikan kesepakatan kedua belah pihak yang pada pokoknya berisikan sebagai berikut:

-          CV.Setia Budi akan membuat gedung kantor berlantai 4 yang terletak di Jalan MT.Haryono Jakarta guna untuk kepentingan pihak pemerintah untuk pembangunan gedung tersebut seluruh biaya pembangunan gedung akan dibayar oleh CV. Setia Budi.

-          Bahwa CV.Setia Budi bersedia mengadakan perjanjian dengan perhitungan ekonomi bahwa Persil jalan veteran raya 4 karta pusat tersebut nantinya akan dibangun perkantoran swasta.

-          Bahwa setelah perjanjian dibuat maka CV.Setia Budi membangun gedung yang telah diperjanjikan tersebut diberikan kepada pemerintah

-          Namun dalam proses pembangunan gedung tersebut CV.Setia Budi mendapat masalah dari Gubernur DKI Jakarta. Sehingga dalam pembangunan tersebut CV.Setia Budi tidak mendapat izin dari Gubernur DKI Jakarta waktu itu.

Untuk menyelesaikan masalah ini Departemen Transmigrasi mengusulkan kepada menteri keuangan RI bahwa untuk membangun gedung yang terletak di Jln.MT Haryono memang betul-betul diserahkan pembiayaannya kepada CV.Setia Budi.

Selanjutnya menteri keuangan menolak usulan dari departemen transmigrasi, oleh karena tidak selesainya permasalahan yang terjadi maka CV.Setia Budi mendatangi atau menunjuk seorang pengacara atau advokat dalam menyelesaikan perkara yang ia alami.

Tugas

-          Jelaskan locus terjadinya kasus ini.

-          Siapa yang berhak untuk mengeluarkan akte perjanjian

-          Apakah penolakan yang dilakukan oleh Gubernur DKI Jakarta menolak pembangunan gedung untuk departemen transmigrasi adalah perbuatan melawan hukum.

-          Jelaskan kompetensi apa yang berlaku dalam kasus ini.

Dalam pembuatan suatu surat kuasa yang harus diperhatikan adalah :

1.    Identitas pemberi kuasa

2.    Identitas penerima kuasa

3.    Materi.

SURAT GUGATAN

Yang perlu diperhatikan dalam pembuatan surat gugatan adalah :

1.    Apa-apa saja yang harus dimasukkan dalam gugatan tersebut.

2.    Kompetensi apa yang harus digunakan.

Dalam gugatan terdapat :

1.    Posita

Uraian tentang kronologis dari permaslahan tersebut itu semua karena jelas berawal dari “Identitas penggugat dan tergugat”

Penggugat

Sebaiknya dalam mengajukan suatu perkara  ada 2 orang penggugatnya atau lebih, ini dimaksudkan jika salah satu dari penggugat tersebut telah tua/uzur ataupun meninggal maka perkara tersebut masih dapat dilanjutkan proses persidangannya.

Dalam hal ini mengajukan gugatan pusaka tinggi harus dilakukan oleh mamak kepala waris karena ini telah diatur dalam yurisprudensi Adat Minang Kabau.

Tergugat.

Identitas tergugat kita peroleh dari kronologis kejadian atau perkara tergugat adalah orang-orang yang turun langsung/terlibat tetapi ia ada mempunyai pimpinan.

Turut tergugat

Menurut Retno Wulan turut tergugat adalah ikut serta sedangkan menurut Yahya harahap tergugat adalah orang yang diperintahkan oleh atasan

Menurut Abdul Kadir Muhammad

·         Beracara dalam arti yang sempit.

Adalah dimulai semenjak gugatasn dibuat sampai kepengadilan

·         Beracara dalam arti Oliveral (umum)

Adalah dimulai semenjak orang yang membutuhkan ahli hukum untuk menyelesaikan perkara itu sampai mempunyai putusan inkrah.

Dalam gugatas posita adalah

Uraian tentang kejadian-kejadian sebagaimana proses, kronologis, jalan cerita dalam suatu kasus yang mana satu sama lain mempunyai hubungan (tactual grounded)

Dalam posita ini juga diuraikan tentang dasar hukum apakah perbuatan itu :

-          melawan hukum

-          wan prestasi

-          perbuatan lain.

           

2.    Petitum (Tuntutan)

Antara posita dengan petitum harus singkron.

Petitum atau tuntutan itu ada 2 macam yaitu :

1.    Tuntutan pokok yang langsung berhubungan dengan pokok perkara.

2.    tuntutan tambahan yakni suatu tuntutan yang bukan merupakan tuntutan pokok yakni atau merupakan tuntutan penambahan tetapi masih ada hubungannya dengan pokok perkara.

Misalnya : tuntutan tambahan berwujud.

a.    Tuntutan agar tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara.

b.    Tuntutan agar  putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan, banding, kasasi dan tuntutan lainnya.

NB :

Dalam masalah partai setelah gugat menggugat dan ada putusan dari Pengadilan Negeri tidak mengenal lagi upaya hukum banding dan langsung ke upaya hukum kasasi, 6 bulan di Pengadilan Negeri dan 4 bulan dalam Mahkamah Agung

Contoh kasus :

Penggugat adalah Rahman Kasim, umur 50 tahun, pekerjaan wiraswasta negeri asal Aur Kuning Bukittinggi, Alamat jl. Diponegoro No.10 Aur Kuning Bukittinggi.

Tergugat (1) adalah Hajir, umur 30 tahun, pekerjaan jualan, alamat Jl. Hamka No. 30 Bukittinggi.

Kronologis

            Bahwa penggugat mempunyai 2 bidang tanah yang diterima dari orang tua penggugat (Berasal dari pembelian) pada tanggal 12 Oktober 1989, tanah tersebut digadaikan kepada Umar, selanjutnya batas dari tanah tersebut adalah :

Bidang 1

Sebelah utara berbatas dengan tanah S.St.Panduko

Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Intan Batuah

Sebelah timur berbatas dengan tanah Intan Batuah

Sebelah Barat berbatas dengan tanah kaum suku pisang

Bidang 2

Sebelah utara berbatas dengan tanah Moh. Ali.

Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Kaum suku koto

Sebelah timur berbatas dengan jalan raya

Sebelah Barat berbatas dengan tanah Rang Kayo Basa.

Bahwa sepengetahuan  penggugat tanah tersebut selalu dikuasai oleh anggota kaum penggugat, dan tidak ada orang lain yang menguasai terhadap tanah tersebut.

Bahwa pada tahun 1992-1994 adanya kebijakan dari pemerintah kota Bukittinggi untuk proyek jalan Bukittinggi-By Pass maka dilakukanlah sistem konsolidasi dalam hal ini tanah objek perkara diikutsertakan dalam proyek tersebut. Namun pihak pemerintah kota Bukittinggi tidak melibatkan penggugat  terhadap proses konsolidasi tanah itu, namun yang diikutsertakan adalah Hajir.

Selanjutnya Hajir mengajukan sertifikat ke Badan Pertanahan Bukittinggi dan selanjutnya tanah hasil konsilidasi adalah milik Hajir sesuai dengan sertifikat yang dikeluarkan oleh pihak Badan Pertanahan selanjutnya Hajir menjual sebagian tanah yang telah ia sertifikatkan itu kepada Amir sehingga penggugat merasa dirugikan oleh para tergugat dengan demikian penggugat mengajukan gugatannya ke Pengadilan Negeri Bukittinggi.

NB :

1.    Volunteir.

Gugatan yang bersifat permohonan hasilnya berupa penetapan.

Ex: pengangkutan anak (adopsi), perwalian, Isbath nikah.

2.    Conten Kosa.

Gugatan terhadap suatu perkara yang hasilnya berupa putusan.

Tata cara pengajuan gugatas

1.    Si penggugat mempersiapkan materi yang akan dia ajukan atau dibuat dalam suatu surat gugatan.

2.    Si Penggugat menuju atau mengajukan gugatannya ke pengadilan negeri sesuai dengan domisili hukumnya.

3.    Setelah sampai di PN Penggugat menuju ke ruangan panitera keperdataan

4.    Pada ruangan panitera keperdataan terdapat

-    Meja I

Bertugas menerima gugatasn si penggugat, petugas pada meja I menyuruh si penggugat untuk menyerahkan surat kuasanya pada ruangan bagian hukum setelah itu dikembalikan kemeja I untuk pembuatan No.Registase.

-    Meja II petugas  pada meja ini menghitung para tergugatnya untuk menentukan berapa biaya-biayanya.

-    Meja III petugas pada meja ini menentukan berapa banyak perkara yang harus dikeluarkan.

5.    Setelah selesai pada meja-meja dalam ruangan Panitera perdata kemudian diserahkan kepada Panitera Kepala untuk membuat No.Gugatan

Ex: No.I/PDI-6/PN Bukittinggi/2007

6.    Setelah itu diserahkan ke Ketua Pengadilan Negeri, kemudian selama 3 hari Ketua Pengadilan Negeri menunjuk Majelis hakim untuk menyidangkan gugatan perdata tersebut.

NB: Pada persidangan perdata, jumlah hakim majelisnya adalah ganjil (3,5,7,9,11) sesuai dengan sema.

7.    Setelah itu para pihak menunggu Relai (surat panggilan untuk melakukan sidang)

8.    Relai itu diberikan kepada para pihak, untuk mengikuti persidangan sesuai dengan yang telah ditentukan oleh majelis hakim.

Posisi Majelis Hakim

-          Sebelah kanan hakim majelis harus lebih senior dari yang sebelah kirinya.

-          Penggugat duduknya sebelah kanan hakim

-          Pada kasus pidana, sebelah kanan hakim, jaksa penuntut umum dan sebelah kirinya terdakwa.

9.    Dalam persidangan, para tergugat, penggugat dan kuasa hukumnya masing-masing harus lebih dahulu memasuki ruang sidang untuk menunggu Majelis Hakim memasuki  ruang sidang tersebut.

10. Setelah itu hakim membuka persidangan, apakah terbuka atau tertutup untuk umum.

NB  :Dalam hukum acara perdata

-          Seseorang saksi dan yang memberikan keterangan dan ia disumpah maka dinamakan dengan saksi.

-          Jika seseorang memberikan keterangan tanpa sumpah maka ia bukanlah saksi.

Tugas : Buat Eksepsi

Jawaban :

Tangkisan yang diajukan oleh tergugat yang mana tangkisan itu terfokus pada pokok materi gugatasn yaitu posita dan petitum.

Eksepsi :

Adalah bantahan yang difokuskan kepada hal-hal di luar posita dan petitum

Ex:      kewenangan absolut

Kewenangan relabit.

NB

·         Luas objek perkara menurut Yahya Harahap itu  mutlak disebutkan.

·         Masalah tempat objek perkara perlu disebutkan secara jelas

·         Konvensi : pokok perkara (gugatan)

Rekonvensi : gugat balik

            Sebagaimana dijelaskan majelis hakim menawarkan kepada para pihak untuk melakukan perdamaian namun apabila perdamaian tidak tercapai maka penggugat diperintahkan oleh hakim untuk membacakan gugatan atau dianggap telah dibacakan.

            Yang dimaksud dengan eksepsi adalah suatu tangkisan yang tidak menyangkut pokok perkara, di dalam HIR hanya mengenal satu macam eksepsi yaitu eksepsi mengenai kewenangan hakim atau kompetensi.

Kompetensi atau Kewenangan terdiri atas 2 macam

1.    Eksepsi Kompetensi Absolut

Adalah bahwa pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili  perkara tertentu di karenakan persoalan yang menjadi dasar gugatan tidak termasuk kewenangan pengadilan negeri.

2.    Eksepsi Kompetensi Relatif

Acara  yang diatur oleh HIR dan RBE

1.    Replik diajukan oleh penggugat

2.    Eksepsi diajukan oleh tergugat

3.    Gugatan diajukan oleh penggugat

4.    Duplik diajukan oleh tergugat

5.    Pengantar bukti

6.    saksi

7.    sidang lapangan

8.    kesimpulan

9.    putusan

Replik

Bantahan yang dilakukan oleh penggugat terhadap jawaban dari penggugat

Eksepsi

Tangkisan yang diajukan tergugat diluar pokok perkara.

Yang dibantah oleh penggugat adalah :

1.    Eksepsi tergugat

2.    Pokok perkara

Isi dari Replik

-          Membantah eksepsi dari tergugat

-          Jawaban terhadap pokok perkara

Duplik

Adalah tangkisan terhadap replik penggugat yang ditangkis adalah hal-hal yang tidak benar menurut versi tergugat  apa yang telah diajukan penggugat

Ex:   a. kompetensi absolut dan relatif

         b. Meteri gugatan

Isi dari Duplik

-          Kata pengantar

-          Dalam eksepsi

-          Materi gugatan

Putusan Sela

         Adalah putusan sementara dari hakim menyangkut tentang kewenangan pengadilan untuk mengadili suatu perkara (Kompetensi absolut)

Ex :     permohonan dalam pengangkatan anak bagi orang Islam kewenangan mengadili mengenai adopsi anak terletak pada pengadilan agama.

Apabila dalam putusan sela berisi

à sidang perkara dilanjutkan, maka langsung ke pengantar bukti

Pengantar Bukti

            Dalam pengantar bukti, bukti surat dan saksi harus disiapkan oleh penggugat dan tergugat

-          Surat

Yang asli di fotocopy dan diberi materai, kemudian di legalisasi ke cap pos

Ex : fotocopy surat jual beli mengantarkan bahwa fotocopy ini sama dengan yang asli dengan syarat harus diberi materai 6000 dan legalisasi + cap pos.

SAKSI

Para pihak atau biasanya penggugat yang diminta untuk membawa saksi

Jika saksi

1.    Islam

Panitera mengambil/angkat Al-Qur’an dan hakim membacakan sumpah

-          Sumpah bisa satu-satu atau secara bersama.

-          Yang membacakan sumpah hakim anggota/ketua majelis

Lafal sumpah

Wallahi, tallahi,ballahi.

Demi Allah saya bersumpah akan memberikan keterangan yang sebenarnya bukan keterangan yang bohong, kalau saya bohong saya dikutuk Tuhan.

·         sebelum hakim menanyai saksi selalu mengatakan/bertanya “apakah saksi ada hubungan saudara, semenda dengan tergugat”

·         Dibenarkan seorang hakim yang lupa menyumpah saksi setelah diminta keterangan maka menyampah saksi disusulkan.

Alat bukti di hukum perdata

1.    Surat

2.    saksi

3.    persangkaan

4.    pengakuan

5.    sumpah

Alat bukti di hukum pidana

1.    saksi

2.    saksi ahli

3.    surat

4.    petunjuk

5.    keterangan terdakwa

Secara etika tata tertib sidang ada beberapa hal yang diperhatikan

1.    sebelum sidang dimulai ada juru bicara yang mengatakan “para hadirin dimohon berdiri hakim akan memasuki ruang sidang”

2.    Setelah duduk hakim maka hakim membuka sidang

“Sidang perkara No……….dibuka dan terbuka untuk umum”

Note

·         Secara etika tata tertib sidang

-          Jangan sekali-kali hakim datang lebih dahulu dari pada pengacara

-          Sewaktu hakim memasuki ruang sidang semua hadirin berdiri sebelum hakim duduk hadirin tidak boleh duduk dulu.

-          Sewaktu sidang sebagai pengacara harus mengucapkan bahwa untuk kliennya bisa dimintakan untuk lepas borgolya

-          Polisi di dalam ruang sidang dilarang membawa senjata api.

·         Sebagai pengacara yang harus diketahui adalah (dalam perdata)

1.    Isi gugatan / materi gugatan

2.    batas-batas

HK

Anggota

HK

Anggota

HK

Anggota

SKEMA SIDANG SEMU

P

Hukum

 

Orang yang tidak boleh menjadi saksi

1.    Mempunyai pertalian darah

2.    Hubungan semenda

3.    Dibawah umur

Beda keterangan dengan kesaksian

-          Kesaksian adalah

Orang-orang yang telah memenuhi syarat-syarat menjadi saksi menurut hukum kesaksian lebih sah dari keterangan

-          Keterangan adalah

Suatu pernyataan oleh seseorang yang disampaikan dalam sidang tapi yang memberikan keterangan tidak memenuhi syarat-syarat menjadi saksi

Yang dikatakan dewasa

-BW

Perempuan 16 tahun

Laki-laki 18 tahun

Kecuali yang telah menikah

-Sema

21 tahun ke atas

-UU No.1 tahun 74

Perempuan 17 tahun

Laki-laki 19 tahun

Kecuali yang telah menikah

Kesimpulan

Point-point yang harus dibuat

1.    Jawaban, eksepsi tergugat terhadap gugatan penggugat

2.    Tentang fakta-fakta  dipersidangan

3.    Contoh : saksi, surat dari tergugat dan penggugat

4.    Kalau ada bukti sidang lapangan/plat opname

5.    Kesimpulan

Putusan Hakim

-    Putusan menimal dibacakan setelah 15 hari.

NB : Hakim tidak boleh memberikan putusan melebihi apa yang dituntut oleh penggugat (plurium litis consorium)

-    Dwang sum(Uang paksa)

-    Putusan berisi tentang

1.    Identitas para pihak

2.    Gugatan/jawaban eksepsi

3.    Fakta dilapangan

4.    pertimbangan

5.    Amar (isi putusan)

Putusan tidak sama dengan amar (mengadili)

Yang dibacakan dalam Amar

1.    Menerima gugatan seluruhnya

2.    Menolak eksepsi tergugat

3.    Perbuatan melawan hukum

4.    Membayar uang paksa kepada penggugat

5.    Membayar uang untuk membayar biaya perkara.

Selama 14 hari sebelum putusan dibacakan maka yang perlu dilakukan :

1.    pikir-pikir

2.    menerima

3.    banding

14 hari ini dihitung sejak putusan baru dibacakan namun belum diputuskan oleh pengadilan tinggi (PT)

INZAGE

Pemeriksaan bukti-bukti surat yang dilakukan oleh penggugat atas tergugat jika tergugat yang kalah maka dibuat pembanding.

Note

-          Kasasi wajib bagi yang kalah

-          Jika diajukan tanah sebagai yang disita maka disebut Nomer Island (tanah tak bertuan)

Beda upaya hukum biasa dengan upaya hukum luar biasa.

Luar biasa

-          Upaya hukum yang dilakukan setelah putusan itu sudah mempunyai kekuatan hukum tetap. Exsekusi tidak menghalangi PK

-          Hakim mengadili ulang kembali.

Biasa

-          Upaya hukum yang dilakukan sebelum incrah

-          Hakim memperbaiki kesalahan jika hakim salah

-          Hakim memperbaiki kelalaian hakim

-          Hakim memperbaiki kewenangan hakim

-          Tidak dibenarkan melakukan exekusi.

Peninjauan kembali (Reques civil)

PK termasuk dalam upaya hukum luar biasa.

Yang dapat mengajukan PK adalah jaksa penuntut umum

Ex : kasus policarpus

         Diadili dan dinyatakan bebas atas  tuduhan pembunuhan tapi dinyatakan salah dalam pemalsuan surat.

PK diajukan oleh pihak yang kalah, tapi eksekusi  jalan terus, PK diajukan kalau ada incrah.

Eksekutor dari hukum perdata adalah juru sita (pihak-pihak pengadilan) Eksekutor dari hukum pidana adalah jaksa.

Syarat-syarat sidang PK

- Bukti diajukan dalam waktu dekat

  Para pihak itu harus benar-benar memberikan bukti-bukti secepatnya

-  PK disidangkan = MA

  Jika putusan telah diputus oleh MA maka putusan telah incrah

HUKUM KEUANGAN NEGARA DAERAH

UU Mengatur Hak dan Kewajiban

UU no.17/2003 (Keuangan Negara)

Pasal 1 (1) : Keuangan Negara

Semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu jbaik berupa uang/barang yang dpat dijadikan milik negara berkembang dengan laksana hak dan kewajiban tersebut”.

Didalam UUD 1945 mengenai keuangan diatur. Bab 8 Pasal :

-       Pasal 23

Ditetapkan tiap tahun untuk kemakmuran rakyat

Ex :          Adanya APBN dan APBD ditetapkan dalam UU (1 tahun) bertujuan untuk kemakmuran à                 Presiden + DPR.

-       Pasal 23.A

Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan UU.

Ex  : PBB, Retribusi

-       Pasal 23.B

Macam d an harga mat uang ditetapkan dengan UU

-       Pasal 23.C

Hal2  lain mengenai keuangan negara diatur dengan UU

-       Pasal 23.D

Negara mewakili suatu Bank, sentral susunan, kedudukan, kewenagnan, tanggung jawab dan indenpedensinya diatur dengan UU.

PENGERTIAN ADMINISTRASI KEUANGAN NEGARA

Dapat dibagi menjadi 2 bagian :

1.    Dalam arti sempit (tata usaha) Clerical Word

Dalam arti sempit ada beberapa persyaratan :

a.    Jelas tujuannya

b.    Dilakukan secara kronologis

c.    Secara sistematis

d.    Adanya kontinuitas (berkelanjutan)

e.    Harus ada registrasi.

2.    Dalam arti luas

      Peranan, pelaksanaan, pelaporan, pengawasan, pertanggung jawaban, administrasi tersebut dimaksudkan sebagai pengendalian, pengurusan serta pengeluaran.

Pengertian anggaran negara menrut M. Marsono.

Suatu rencana pekerjaan keuangan yang pada satu pihak mengandung jumlah pengeluaran yang setinggi-tngginya yang mungkin perlu dilakukan untuk membiayai kepentingan pada suatu masa depan akan datang dan pada pihak lain merupakan perkiraan pendapatan yang mungkin dapat di terima dalam masa tersebut.

Jadi anggaran negara merupakan

1.    Kebijaksanaan Pemerintah yang tercermin dalam angka 2

2.    rencana pemasukan untuk membiayai pengeluaran

3.    Didukung dengan data pelaksanaan anggaran tahunan yang lalu.

Fungsi anggaran menurut Simon.

1.    Fungsi HTN

2.    Fungsi pengurusan

3.    Fungsi makro ekonomis

SEJARAH KEUANGAN NEGARA

Sejarah keuangan negara, kita tidak akan terlepas dari ICW (Indische Compititiet Wet) yang ditetapkan pada tahun 1864. sedangkan untu Indonesia dinyatakan berlakunya 01 Januari 1967 secara singkat sejarah dari ICW ini dapat diuraikan sebagai berikut :

a.    Rancangan ICW yang memuat antara lain :

1.    Adanya pemisahan yang tegas antara keuangan negara Belanda dengan Negeri Jajahan.

2.    Anggaran ditetapkan sekali setahun oleh Raja, rancangan ini dicabut oleh Raja.

b.    Rancangan ICW yang kedua :

      Dalam rancangan yang kedua ini dimuat hal sebagai berikut :

1.    Anggaran rutin ditetapkan 1 x 5 tahun.

2.    Sedangkan untuk anggaran pembangunan ditetapkan 1 x 1 tahun

3.    masing-masing anggaran tadi secara formal ditetapkan dengan UU

      Rancangan kedua ini juga dicabut oleh Raja.

c.    Rancangan ICW yang ketiga :

      Konsep yang ketiga ini dinyatakan mulai berlaku 01 Januari 1967 yang diatur :

1.    Anggaran rutin dan anggaran pembangunan ditetapkan 1 x 1 tahun.

2.    sisa anggaran tiap akhir tahun ditetapkan oleh UU.

3.    Gubernur Jendral adalah penguasa tentang Keuangan Negara.

4.    Pengawasan dilakukan oleh BPK yang diangkat oleh Raja.

5.    Dukungan-dukungan terhadap Hindia belanda untuk negeri Belanda tetap diteruskan.

6.    Pertanggung jawaban pengurusan keuangan negara disampaikan kepada BPK.

7.    Dalam rancangan ketiga ini memuat TGR (tuntutan Ganti Rugi) terhadap pegawai negeri.

MASA SEBELUM KEDAULATAN

1.    Pada tahun 1895 mulai diberlakukan TGR terhadap bendaharawan dan bukan bendaharawan.

2.    1903 dicabutnya pasal yang mengatur tentang golongan terhadap negeri Belanda.

3.    Pada tahun 1912 Hindia Belanda dinyatakan terpisah dsari negeri Belanda.

4.    1917 Gubernur Jendral kembali mempunyai wewenang untuk menetapkan perhitungan  anggaran serta wewenangnya menggunakan sisa lebih anggaran.

5.    1925 ditetapkan Gubernur Jendral harus bekerja sama dengan Volkstraat untuk penetapannya.

MASA SESUDAH KEDAULATAN

1.    Pada tahun 1954 berdasarkan UU darurat No.3 tahun 1954 yang disyahkan dengan UU No.12/1954, maka perubahan dan sistem stetsel diganti dengan kas stetsel.

2.    1968 dengan UU No.9/1968 dinyatakan berlakunya tahun anggaran yang sebelumnya 01 Januari (01/01) diganti menjadi 01 Maret (01/02).

DASAR HUKUM KEUANGAN NEGARA RI

Dasar hukum keuangan Negara RI pada pokoknya dalam UUD 1945, yakni pasal 23. pada pasal tersebut jelas bahwa tata cara pengaturan keuangan negara harus diatur dengan Undang-undang.

Keuangan negara di luar APBN yang tidak dimasukkan dalam lingkup pengabdian negara (Non Buggetter).

BUDGET CYCLUS

Adalah suatu atau jangka waktu mulai saat anggaran disusun sampai dengan saat perhitungan anggaran.

Tahapan nya adalah sebagai berikut :

1.    Penyusunan RUU APBN/APBD

2.    Pembahasan rancangan APBD atau APBN di DPR/DPRD

3.    Pelaksanaan APBN oleh aparatur pemerintah atu lembaga masa 1 tahun.

4.    Pengawasan atas realisasi anggaran oleh BPK atau badan pengawas lain.

5.    Pertanggung jawaban sampai saat ini pengesahannya dengan Undang-undang perhitungan anggaran.

Ada 2 aspek dalam masalah tekhnik anggaran.

  1. Prosedur anggaran

Dalam arti luas disebut juga dnegan siklus anggaran.

  1. Susunan anggaran.

Menurut pendapat Drs. Soedarmin didalam prosedur anggaran ada 3 asas :

  1. Asas Terbuka

Dalam pembahasan dan perhitungan anggaran, bebas dari pengaruh kekuasaan excutif.

  1. Asas Berkala

Suatu azaz yang dimiliki oleh DPR/DPRD dan pendapat umum mengenai kebijakan Pemerintah (Executif).

  1. Asas Flexibilitas

Adalah suatu ketentuan yang menghendaki ketelitian.

Beberapa macam asas exibilitas.

a.    Asas Flexibilitas legitatif

b.    Asas Flexibilitas administratif

c.    Asas Flexibilitas tertanam

LANGKAH-LANGKAH PENYUSUNAN ANGGARAN OLEH PEMERINTAH

Untuk memperjelas tiap-tiap siklus dalam penyusunan anggaran ada beberapa langkah yang ditempuh :

I.      Penyusunan rencana nasional (RN) dilakukan oleh BAPPENAS dan Departemen-departemen.

II.    Staf Penasehat Presiden melakukan pengkajian dan penelaahan terhadap Rencana Nasional I.

III.   Mengeluarkan bimbingan keuangan sementara (BKS) dari Presiden dan dibagikan kepada semua Departemen/Lembaga.

IV.  Tanggapan dan usul dari departemen dan lembaga yang diserahkan kepada Bappenas/Departemen Keuangan.

V.    Bappenas membahas tanggapan dari Departemen (pada dasarnya dianggap sebagai Rencana Nasional II).

VI.  Setelah Presiden mendapatkan Rencana Nasional Idari Bappenas maka dikeluarkan bimbingan keuangan Presiden (BKP) dan BKP ini kembali diserahkan kepada Menteri Keuangan dan Bappenas.

VII. Berdasarkan rencana Nasional II BKP Bappenas menyusun rancangan program Pemerintahan (RPP).

VIII.        Berdasarkan dokumen yang dihasilkan dari langkah I s/d VII, maka para Menteri dan Ketua-ketua Lembaga mengajukan rancangan program (RP), RP ini selanjutnya disampaikan kepada Presiden, Bappenas dan departemen keuangan.

IX.  Berdasarkan Rencana Nasional I dan II. RP Presiden mengeluarkan nota keuangan (NK) beserta lampiran-lampirannya, didalam langkah ini rapat kabinet menghasilkan NK yang final.

X.    Perkiraan anggaran belanja yang dibuat oleh para Menteri dan kedua Lembaga diajukan ke Bappenas dan Departemen Keuangan.

XI.  Berdsasarkan hasil telaahnya Perkiraan Anggaran Belanja (PAB) oleh Bappenas dan Departemen Keuangan.

XII. Mengeluarkan rancangan anggaran belanja negara untuk disampaikan kepada DPR.

INTERN DEPARTEMEN / INTERNAL

Beberapa langkah secara generalis/umum.

1.          masing-masing Sekjen membagi-bagikan Rencana Nasional I kepada Dirjen yang ada pada Departemen.

 

Hasilnya ada rencana Departemen (RD.I) merupakan hasil dari RN.I

2.          Masing-masing menteri (Staf)) menelaah dan mengkaji RD.I yang selanjutnya Petunjuk Sementara Menteri (PSM) tadi disampaikan kepada Sekjen masing-masing untuk ditanggapi. Kemudian Menteri menerbitkan petunjuk Menteri (PM) untuk perencanaan program dan anggaran (PPA).

3.          Masing-masing Menteri mengeluarkan bimbingan keangan sementara (BKS) yagn isinya tentang pembatasan keuangan dan perkiraan besarnya dana yang tersedia.

4.          Kemudian Sekjen menyusun Buku II dan RD. II, yang berisikan program serta kegiatan dari masing-masing Departemen.

5.          Maka Menteri mengeluarkan bimbingan keuangan Menteri.

6.          Sekjen mengeluarkan rencana program Departemen (RPD) yang isinya usulan Departemen yang merupakan program utama dari Departemen dan program penunjang.

7.          Masing-masing Menteri  bersama stafnya mengeluarkan rancangan program.

8.          Diterbitkannya Nota Keuangan (NK).

9.          Setelah Nota Keuangan tadi ditelaah/dipelajari, maka selanjutnya disampaikan kepada Bappenas dan selanjutnya diteliti untuk disampaikan kepada Presiden, lalu keluar NK Negara.

PENGELOLAAN ANGGARAN DI DPR

 

Pembahasan RUU/Lemperda beserta NK diatur dalam peraturan tata tertib di DPR/DPRD antara lain sebagai berikut :

1.    Rapat Paripurna

2.    Rapat Komisi APBN/APBD atau Komisi anggaran

3.    Rapat Komisi (Rapat gabungan komisi, ex komisi A, B, C, D).

4.    Rapat Paripurna (Pengesahan).

PELAKSANAAN ANGGARAN  NEGARA / DAERAH

Setiap pelaksanaan anggaran Negara/Daerah harus dibuat dengan suatu keputusan Presiden/Pejabat Daerah yang berwenang.

Pelaksanaan anggaran adalah untuk merealisasikan angka-angka atau rencana yang telah dicantumkan dalam APBN/APBD dalam pelaksanaan ini dapat dibagi atas :

a.    Pendapat

b.    Belanja (Pengeluaran).

Dalam pelaksanaan anggaran yang dimulai 1 Januari tahun yang bersangkutan, sisa anggaran tahun yang lalu 1 tahun sebelumnya menjadi penerimaan awal tahun berjalan.

Badan legislatif mempunyai wewenang dalam melakukan pengawasan apa-apa yang dilaksanakan oleh pihak executif.

Pihak executif setelah merealisasikan seluruh anggaran wajib menyampaikan pertanggung jawaban dari pelaksanaan anggaran tersebut jika terjadi ketidak cocokan anggaran dalam pertanggung jawaban, maka diambil kembali kepada dasar pelaksanaan anggaran tadi (Kepres/Putusan Gubernur/Bupati).

PEGAWASAN

Pengawasan dalam aplikasinya dapat dibedakan beberapa macam.

1.    Dari segi objeknya (Penerimaan = Pengeluaran).

2.    Dari segi sifatnya, yaitu

Melakukan penelitian terhadap dokumen. Atau bukti terhadap penerimaan dan pengeluaran.

Dari segi sifat ini dapat dibedakan :

a.    Pengawasan yang bersifat pasif.

      Penerimaan dokumen, data.

b.    Pengawasan yang bersifat pemeriksaan setempat/on the  spot atau pemeriksaan lapangan.

3.    Dari segi jangka waktu, yang bersifat preventif dan represiv mengenai jangka waktu ini :

a.    Ada yang bersifat preventif

Yaitu pencegahan supaya tidak terjadi kesalahan dikemudian hari.

b.    Bersifat refrensive yaitu memperbaiki kesalahan yang sudah terjadi agar tidak terulang lagi.

4.    Dari segi ruang lingkup terdiri dari.

a.    Pengawasan Internal

Antara pengawas dengan yang di awasi mempunyai hubungan hirarki (atasan dan bawahan).

b.    Pengawasan External.

Jika antara pengawas dan diawasi tidak punya hubungan hirarki.

Unsur-unsur utama dalam pemeriksaan harus mencerminkan

a.    Unsur pemeriksaan kewenangan dan ketaatan terhadap peraturan keuangan.

b.    Unsur pemeriksaan hemat serta berdaya guna dn berhasil guna

c.    Unsur Pemeriksaan hsil program.

Dasar Hukum Pengawasan

Mengenai pengawasan dalam UUD 1945 diatas pada pasal 23.E

Lembaga-lembaga Pengawasan

Dalam meningkatkan pengawasan ada bermmacam-macam lembaga pengawasan antara lain

a.Wakil Presiden

      Bertugas sebagai pengawasan umum

b.BPK (Badan Pemeriksaan Keuangan)

c.BPKP (Badan Pemeriksaan keuangan dan Pembangunan)

d.Inspektorat Jendral

e.Inspektorat Jendral Departemen.

Norma Pengawasan

Didalam UUD 1945 ada beberapa norma pengawasan.

a.    Norma objektif

Artinya bebas tidak memihak.

b.    Norma Murni

Artinya tidak ada unsur-unsur subjektif.

c.    Terlepas dari pengaruh/kekuasaan.

d.    Mandiri, dalam arti bukan merupakan bagian dari Pemerintah.

e.    Wajar dan tidak berlebihan (tidak mencari-cari kesalahan orang lain).

f.     Setiap melakukan pengawasan hendaklah ada tindak lanjut hasil pemeriksan/pengawasan keuangan Negara dan Daerah.

Sangat diperlukan dalam pengawasan dengan tugas pokok masing-masing dan fungsi lembaga yang diawasi.

PENGESAHAN PERHITUNGAN ANGGARAN DENGAN UNDANG-UNDANG

Mengenai penggerakan perhitungan anggaran dengan Undang-undang ini, bersumber dari perhitungan anggaran dari semua instansi/lembaga yang terkait dengan pelaksanaan anggaran.

Maksudnya adalah :

-    Anggaran itu pusatnya adalah Pemda à 14 Daerah.

Pemda itu terdiri dari Dinas-dinas, disamping itu ada Sekretariat Daerah. Yang terkait didalamnya adalah :

¬  Pemda

¬  Dinas-dinas

¬  Lembaga-lembaga

¬  Badan-badan

-    Anggaran itu pusatnya adalah Pusat à Exekutif

 

¬  Yang akan dipertanggung jawabkan disini adalah uang masuk.

-    Politik adalah cara-cara untuk mencapai tujuan tertentu.

Yang termasuk dalam satu tahun anggaran adalah  :

a.    Perhitungan antara bagian-bagian anggaran.

b.    Perhitungan-perhitungan tertentu yang ditentukan oleh Menteri Keuangan untuk Pusat Kepala bagian Daerah.

c.    Uang/anggaran yang dikeluarkan dan diterima perwakilan RI di Luar Negeri.

Harus ada pertanggung jawaban keuangan dari wakil RI di luar negeri atas masuk dan keluarnya anggaran untuk wakil luar negeri.

PENGURUSAN ADMINISTRASI KEUANGAN NEGARA RI

A.   Stetsel Administrasi Keuangan Negara RI

Dalam pengurusan atau penguasaan terhadap keuangan negara di Indonesia tidaklah secara langsung, melainkan dengan 2 cara :

a.            Pengurusan secara umum (Administration).

      Pengurusan Umum adalah administrator dan ordonator

b.            Pengurusan secara khusus (Compitable).

Pengurusan Khusus sekarang disebut/diganti namanya dengan bendaharawan. Kewajiban suatu departemen/lembaga maupun non departemen adalah menyusun angka-angka pengeluaran/penerimaan didalam pertanggung jawaban atas realisasi dari bagian anggarannya masing-masing selama waktu 1 tahun.

Otorisator

adalah pejabat yang mempunyai wewenang untuk mengambil tindakan/keputusan yang dapat mengakibatkan uang negara keluar. Sehingga menjadi berkurang atau bertambah dari pungutan masyarakat.

-       Wewenang untuk mengambil keputusan sebagaimana tersebut diatas disebut Otorisasi.

-       Tindakan atau keputusan yang diambil oleh otorisasi tdak boleh dilakukan secara lisan, akan tetapi harus tertulis berupa suatu surat keputusan, yakni disebut dengan surat Keputusan Otorisas (SKO).

-       Ordonatur adalah pejabat yang melakukan pengawasan otorisator, agar otorisator tersebut dalam melaksanakan keputusannya selalu demi untuk kepentingan umum.

Tugas-tugas Ordonatur

Ordonatur dapat dibagi atas 2 bagian :

a.    Ordonatur Pengeluaran Negara

Tugas-tugasnya,

1). Melakukan penelitian dan pengujian tentang

-   SKO (Surat Keputusan Otorisasi)

-   Bukti-bukti penagihan

-   Apakah bukti-bukti itu kadaluarsa/tidak

2). Membukukan pada setiap pos mata anggaran yang tepat, artinya : agar pengeluatan tersebut benar-benar sesuai dengan masa anggaran yang terdapat di APBD atau APBN.

3).  Memerintahkan membayar uang dengan menerbitkan SPMU (Surat Perintah Membayar Uang) atau mandat.

b.    Ordonatur Penerimaan Negara

Sebagai seorang pelaksana dalam melakukan penerimaan pendapatan negara yang sangat penting adalah melakukan pengawasan.

Apakah penerimaan tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku atau tidak.

Pengurusan Khusus

Dalam melaksanakan pengurusan khusus adalah :

-       Pejabat yang ditunjuk untuk menjalankan tugas kepengurusan khusus ini dengan kata lain bendaharawan.

-       Bendaharawan diberi tugas  untuk mengurus dan menyimpan sebagai dan kekayaan negara/daerah berupa uang dan barang (Jabatan kepercayaan).

Pengertian tentang barang milik Pemerintah

-       Penerimaan

-       Pengeluaran

-       Penyimpanan

-       Pemeliharaan

Apa yang disebut istilah bendaharawan tadi menurut ICW (Indische Comtability Wet) pasal 77.

Bendaharawan adalah : “orang atau badan yang karena negara ditugaskan untuk menerima, menyimpan, mengeluarkan atau menyerahkan uang atau kertas berharga dan barang-barang didalam gudang atau pada tempat penyimpanan lain”.

Dibahas dari segi objeknya, maka bendaharawan dapat dibedakan, antara lain :

a.    Bendaharawan uang, yaitu :

Objek yang diurusnya adalah uang negara.

b.    Bendaharawan Barang, yaitu :

Yang diurus adalah uang atau benda milik negara.

c.    Bendaharawan uang atau barang, yaitu :

d.    Yang objeknya berupa uang atau barang.

Kalau dilihat dari sudut tugasnya Bendaharawan dapat dibedakan atas :

1.    Bendeharawan  Umum, yaitu :

Bendaharawan yang mempunyai tugas untuk mengumpulkan dana dari masyarakat yang selanjutnya disimpan sebagai persediaan.

2.    Bendaharawan Khusus, yaitu :

Bendaharawan yang bertugas mengurus pengeluaran-pengeluaran negara atau daerah dari persediaan uang yang ada padanya, yang dikirimnya dari bendaharawan umum.

DIPA  ( DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN)

Sebelum ORBA, nama DIPA adalah :

-       DIK (Daftar Isian Kerja/Kegiatan)

-       DIP (Daptar Isian Proyek).

Daftar Isian Proyek Mencakup :

1). Nama Proyek

2). Lokasi

3). Pimpro (Pimpinan Proyek)

4). Waktu Pelaksanaan

5). Biaya

6). Pengawas

Kegiatan DIPA

a.    Persiapan

b.    Administrasi

c.    Tahap Permintaan Uang

d.    Tahap Pembayaran

e.    Dsb.

Tujuan DIPA

Untuk mencapai sasaran dari pekerjaan yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat/Daerah dengan keuangan negara dan daerah.

Pengertian Perencanaan Pembiayaan proyek.

a.    Perencanaan mempunyai pengertian dalam arti luas.

Suatu mempersiapkan secara sistematis kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai suatu tujuan tertentu.

b.    Proses penentuan tujuan, kegiatan dan aparat pelaksana

c.    Adalah suatu usaha yang di organisir berdasarkan perhitungan untuk memajukkan perkembangan tertentu.

Didalam perencanaan ada beberapa hal yang perlu diketahui, yaitu :

1.    Kaitan tujuan dengan sumber daya.

2.    Cara mencapai tujuan (sebaiknya memakai alternatif)

3.    Menterjemahkan rencana program komplit

4.    Pendapatan jangka waktu mencapai tujuan.

Mengapa timbul perencanaan

Dilakukan perencanaan untuk

1.    Sebagai alat efisiensi (menghindari pemborosan)

2.    Sebagai alat ukur dalam prospek perkembangan

3.    Sebagai alat dalam melakukan pengawasan dan penilaian

Forcasting : Perkiraan/ramalan

Suatu yang diperlukan dilokasi lebih dahulu sesuatu yang akan terjadi pada masa yang akan datang.

Penilaian hasil walaupun perencanaan sudah diperhitungkan secara matang dan sudah direalisasikan seefektif mungkin, namun masih diperlukan unsur pengawasan.

TGR ( TUNTUTAN GANTI RUGI )

Tuntutan ganti rugi

Adalah tuntutan yang dilakukan terhadap bendaharawan maupun pegawai negeri.

Yang melakukan tuntutan

Adalah badan pemerintahan atau pejabat yang ditunjuk untuk itu.

Tujuan ganti rugi

1.    Untuk uang negara yang telah hilang, dapat dikembalikan kalau tidak akan menjadi kebiasaan yang tidak baik.

2.    Si pelaku tidak berniat untuk mengulangi perbuatannya lagi.

Beberapa sebab terjadinya kerugian negara adalah :

1.    Kebocoran

Pada umumnya kebocoran tersebut terjadi akibat dari suatu keadaan atau suatu proses kerja yang kurang tertib.

Kebocoran dapat terjadi karena akibat dari.

a.    hilangnya uang Negara/Daerah

b.    Rusak

c.    Berkurang

2.    Pemborosan

Pada umumnya pemborosan terjadi penggunaan sumber daya tidak hemat, tidak tepat guna, tidak tepat ssaran. Bai kesengajaan, maupun kelalaian yang akibatnya adalah sebagai berikut

a.    Tidak terpakai

b.    Boros/bertahan

c.    Terlalu mahal

d.    Kurang berguna.

3.    Penyimpangan

Dapat terjadi apabila tidak ditaati suatu ketentuan yang berlaku terhadap suatu kegiatan tertentu.

Namun demikian dapat pula dikemukakan bahwa semua penyimpangan itu salah atau menimbulkan kerugian negara.

Oleh karena itu kepada setiap pemeriksa jika ditemui adanya penyimpangan mutlak diperlukan meneliti lebih lanjut tentang :

a.    Apa

b.    Apakah penyimpangan tersebut perlu dimintakan negosiasi sehingga dikemudian hari hal seperti itu tidak lagi menjadi penyimpangan yang tidak sah.

4.    Penyelewengan

Penyelewengan selalu mengandung unsur perbuatan melawan hukum atu itikad buruk, sehingga merupakan tindak pidana (delik) yang selalu mengakibatkan kebocoran atau pemborosan.

Setiap pengawasan itu sangat siperlukan tindak lanjut.

Tindak lanjut pengawasan fungsional antara lain  sebagai berikut :

1.    Tindakan administratif

2.    Tindakan penuntutan/gugatan perdata

3.    Tindakan pengaduan tindak pidana

4.    tindakan penyempurnaan aparatur pemerintah.

Kearsipan keuangan

Segala kegiatan yang berhubung dnegan perkantoran tidak dapat dilepaskan dari kegiatan tata persuratan.

Ada beberapa istilah tentang kearsipan :

a.    Arsip

Naskah-naskah yang dibuat dan diterima oleh lembaga-lembaga negara dan badan-badan pemerintah dalam bentuk apapun, baik dalam keadaan tunggal maupun berkelompok.

b.    Arsip Dinamis

Arsip yang dipergunakan secara langsung dalam proses penyelenggaraan tugas.

c.    Arsip Aktif

      Arsip dinamis yang masih sering dipergunakan bagi kelangsungan kegiatan administrasi sehari-hari

d.    Arsip In’aktif (semi dinamis)

      Arsip dinamis yang frekuensi penggunaannya sudah mulai menurun, akan tetapi  belum bisa dipisahkan.

e.    Arsip Statis

      Adalah arsip yang tidak dipergunakan langsung dalam proses penyelenggaraan tugas.

f.     Dokumen

      Adalah sesuatu yang mengandung informasi yang maksudnya dapat berupa tulisan, cetakan, gambar, rekaman, dsb.

g.    Jadwal Retensi

      Unsur arsip yang didaratkan kepada penggunaannya bagi kepentingan kegunaan arsip.

Soal-Soal

1.        Coba saudara jelaskan mengenai kekuasaan Presiden tentang keuangan negara dalam sistem Pemerintahan menurut UUD 45!

2.        Anggaran pendapatan dan anggaran belanja ditetapkan setiap tahun dengan Undang-undang. Dimanakah hal tersebut didalam UUD 45?

3.        Di dalam UUD 45 mengenai keuangan negara dimana diatur, coba saudara jelaskan isinya!

4.        Badan pemeriksaan keuangan (BPK) adalah lembaga fungsi negara yang dalam pelaksanaan tugasnya terlepas dari pengaruh-pengaruh pemerintah. Coba saudara jelaskan maksudnya!

5.        Coba saudara jelaskan mengenai pengertian keuangan negara menurut M. Marsono!

6.        Coba saudara sebutkan dan jelaskan macam-macam rapat dalam pengolahan anggaran di DPR/DPRD!

7.        Coba saudara jelaskan fungsi DPR/Presiden dalam menyusun dan melaksanakan APBN

8.        Coba saudara sebutkan fungsi anggaran menurut Prof. D. Simons!

9.        Coba saudara sebutkan dan jelaskan mengenai materi/isi dari anggaran negara/daerah!

10.      Coba saudara Sebutkan dan jelaskan macam-macam pengawasan menurut sifatnya!

11.      Coba saudara sebutkan pengertian keuangan Negara/Daerah!

12.      Sebutkanlah beberapa bidang yang masuk administrasi sosial!

13.      Dalam UUD 45 dijelaskan  bahwa Presiden adalah penyelenggara pemerintahan yang tertinggi di bawah MPR. Jelaskan maksudnya!

14.      Jelaskan pengertian administrasi secara luas dan sempit!

15.      Sebutkan beberapa fungsi anggaran menurut Prof. D. Simons!

16.      Fungsi anggaran tersebut diatas apa pula hubungannya dengan masalah teknis anggaran?

17.      Coba saudara jelaskan pengertian keuangan Negara/Daerah!

18.      Dalam UUD 45 mengenai keuangan Negara/Daerah diatur dalam brapa pasal?

19.      Apakah yang saudara ketahui tentang tugas-tugas DPR?

20.      Sebutkanlah beberapa Fungsi anggaran yang saudara ketahui!

21.      Sebutkanlah masalah teknis anggaran yang mempunyai 2 aspek!

22.      Sebutkanlah pengertian anggaran menurut M. Marsono!

23.      Sebutkanlah beberapa penerimaan negara yang bukan pajak!

24.      Sebutkanlah beberapa pengeluaran rutin dari Negara/Daerah!

25.      Sebutkanlah macam-macam tentang negara!

26.      Sebutkanlah beberapa materi isi anggaran yang saudara ketahui!

27.      Coba saudara sebutkan macam-macam pendapatan negara!

28.      Bedakanlah antara penerimaan pembangunan dengan penerimaan isi dan ril!

29.      Apakah yang dimaksud dengan asas terbuka (open baa) dalam prosedur anggaran. Jelaskan jawaban saudara!

30.      Coba saudara jelaskan pengertian otorisator!

31.      Apakah yang dimaksud dengan ordonator. Coba jelaskan?

32.      Apakah yang dimaksud dnegan budget siklus anggaran. Jelaskan jawaban saudara!

33.      Dalam prosedur anggaran ada beberapa azas yang kita ketahui. Coba saudara jelaskan!

34.      Coba sebutkan beberpa macam rpat DPR/DPRD!

35.      Coba saudara jelaskan pengertian tentang kebocoran terhadap keuangan negara/Daerah!

36.      Sebutkanlah beberapa tindak lanjut dari pengawasan fungsional!

37.      Sebutkanlah tentang arsip dinamis, arsip statis dalam kearsipan keuangan!

38.      Sebutkanlah beberapa keuangan yang menimbulkan kerugian terhadap penggunaan keuangan Negara/Daerah!

39.      Coba saudara jelaskan pengertian penyelewengan terhadap penggunaan keuangan Negara/Daerah!

40.      Coba saudara jelaskan pengertian kearsipan keuangan!.


Hukum Acara PTUN

Posted: 23/04/2011 in semester 7

SILABUS

BAB  I PENDAHULUAN

  1. Kedudukan PTUN di Negara hukum
  2. fungsi dan tujuan
  3. pengertian hukum acara PTUN
  4. karakteristik hukum acara PTUN
  5. azas-azas atau prinsip-prinsip hukum acara PTUN
  6. Kompetensi PTUN

BAB  II

  1. Para pihak :
    1. Penggugat
    2. Tergugat

BAB   III

Gugatan :

  1. Alur penyelesaian sengketa PTUN
  2. Tenggang waktu untuk mengajukan gugatan
  3. Surat Kuasa
  4. Elemen – elemen gugatan
  5. Alasan atau dasar gugatan

BAB  IV

Penundaan Pelaksanaan keputusan TUN:

  1. Kriteria penundaan keputusan TUN
  2. Penetapan penundaan Keputusan TUN

BAB  V

Pemeriksaan Administratif:

  1. Prosedur pemeriksaan administrative
  2. Kriteria pemeriksaan administrative

BAB  VI

Pemeriksaan persiapan:

  1. Hal-hal yang perlu diperiksa dalam pemeriksaan persiapan
  2. Penasehatan yang dilakukan oleh hakim dalam pemeriksaan perisapan

BAB  VII

Pemeriksaan secara singkat cepat :

  1. Pemeriksaan secara singkat
  2. Pemeriksaan secara cepat

BAB  IX

  1. Luas Pembuktian
  2. Alat-alat bukti
  3. Penilaian hasil pembuktian

BAB X

Keputusan :

  1. Macam-macam keputusan PTUN
  2. Elemen-elemen keputusan TUN

BAB  XI

Upaya Hukum:

  1. Banding
  2. Kasasi
  3. PK

BAB  XII

Pelaksanaan Putusan PTUN :

  1. Pengertian eksekusi
  2. Hambatan-hambatan dalam eksekusi dalam putusan PTUN
  3. Eksekusi dengan bantuan peradilan perdata

NEGARA HUKUM DAN PERADILAN ADMINISTRASI

Ada beberapa teori tentang kedaulatan, antara lain yaitu sbb :

  1. Teori Kedaulatan Tuhan (Raja)

Ahlinya AGUSTINUS dan THOMAS AQUINO.

Teori kedaulatan tertinggi kekuasaan terletak pada Tuhan dan kekuasaan raja diletakkan berdasarkan legitimasi religius, anak tuhan, wakil tuhan.

  1. Teori kedaulatan Negara

Kekuasaan tertinggi terletak pada Negara-negara merupakan sumber kekuasaan dan sumber hukum serta pencipta hukum. Hak rakyat tidak dikenal dan tidak diakui eksistensinya sebab seluruh hak rakyat sudah diserahkan pada Negara.

Ahlinya:  – Jhoen Bodin                         – Paul Laband

               – Thomas Hobbes                               – G. Jellineck

3.  Teori Kedaulatan Rakyat

      Ini cikal bakal lahirnya adalah dari social kontrak dari JHON LUCKE. Teorinya mengatakan bahwa kekuasaan Negara harus dibatasi dan harus dikontrol oleh rakyat karena pada dasarnya kekuasaan tertinggi berada ditangan rakyat pembatasan kekuasaan rakyat itu dibuat oleh MONTESQUI tentang TRIAS POLITICA.

  1. Kedaulatan Hukum

Ahlinya :           – Immanuel Kant

-  Hans Kelsen

Teori kedaulatan hukum itu menempatkan Negara berdasarkan atas hukum atau recht staat hukum yang baik, adil dan demokratis.hukum yang baik adalah hukum yang demokratis yang didasarkan atas kehendak rakyat sesuai dengan kesadaran hukum rakyat, sedangkan hukum yang adil adalah hukum yang sesuai dan memenuhi maksud dan tujuan setiap hukum, yakni keadilan. Hukum yang baik dan adil perlu dikedepankan, utamanya guna menghindari kemungkinan hukum dijadikan alat oleh penguasa untuk melegitimasi kepentingan tertentu, baik kepentingan penguasa sendiri maupun kepentingan tertentu, baik kepentingan penguasa sendiri maupun kepentingan kelompok tertentu yang dapat merugikankepentingan rakyat.

* Eropa Continental (Recht Staat)  ——à F.J. Stahl

Unsur – unsurnya :

1. Perlindungan HAM

2. Pemisahan kekuasaan

3. Pemerintah/peraturan

4. Peradilan administrasi/TUN

* Anglo saxon (Rue of Law) ——à A.V. Picey

Unsur – unsurnya :

1. Adanya supremasi aturan – aturan hukum

2. Persamaan didepan pengadilan

3. Adanya pengakuan dan perlindungan HAM

Unsur – unsur yang terdapat dalam kedua macam negara hukum tersebut diatas, baik rechtstaat maupun rule of law mempunyai perbedaan dan persamaan.

Persamaan pokok antara rechtsstaat dan rule of law adalah adanya keinginan untuk memberikan perlindungan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia yang telah diimpikan sejak berabad – abad lamanya dengan perjuangan dan pengorbanan yang besar. Faktor utama penyebab timbulnya penindasan dan pelanggaran terhadap hak asasi manusia itu, karena terpusatnya kekuasaan negara secara mutlak pasa satu tangan, yakni raja atau negara (absolut). Karena itu adanya keinginan untuk memisahkan atau membagikan kekuasaan negara kepada beberapa badan atau lembaga negara lainnya, merupakan salah satu cara untuk menghindari terjadinya pelanggaran terhadap hak asasi manusia dan sekaligus memberikan jaminan serta perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia.

Perbedaan pokoknya adalah ditemukan pada unsur peradilan administrasi. Dinegara anglo saxon  penekanan terhadap prinsip persamaan di hadapan hukum lebih ditonjolkan sehingga dipandang tidak perlu menyediakan sebuah peradilan khusus untuk pejabat administrasi negara. Prinsip equality before the law menghendaki agar prinsip  persamaan antara rakyat dengan pejabat administrasi negara harus juga tercermin dalam lapangan peradilan. Pejabat administrasi atau pemerintah atau rakyat harus sama – sama tunduk kepada hukum dan bersamaan kedudukannya dihadapan hukum.

UUD 1945 merupakan manifestasi dari konsep – konsep dan alam pikiran bangsa indonesia yang lazim disebut hukum dasar tertulis. UUD 1945 sebagai hukum dasar tertulis hanya memuat dan mengatur hal – hal yang prinsip dan garis – garis besar saja. Karena itu sebelum dilakukan amandemen ketiga UUD 1945 pada 19 nopember 2001, dalam pembukaan dan batang tubuh atau pasal – pasal UUD 1945 tidak ditemukan ketentuan yang secara tegas memuat pernyataan, bahwa indonesia adalah negara hukum. Namun demikian ketentuan yang menyatakan bahwa indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (rechtsstaat) dan tidak berdasarkan kekuasaan semata (maachtstaat) ditemukan pada penjelasan UUD 1945, demikian pula ketentuan mengenai sistem pemerintahan indonesia menganut sistem konstitusional. Artinya, pemerintah berdasarkan atas sistem konstitusi (Hukum dasar), tidak berdasar absolutisme. Tetapi, setelah amandemen ketiga UUD 1945 pada 19 Nopember 2001 baru ditemukan dalam pasal 1 ayat 3 UUD 1945 pernyataan yang secara tegas menyatakan Negara RI adalah negara hukum.

Sebelum amandemen UUD 1945 pada 19 Nopember 2001, dalam UUD 1945 baik dalam pembukaan, batang tubuh maupun penjelasan, ditemukan beberapa ketentuan yang merupakan indikator negara RI sebagai negara hukum, yakni :

  1. Dalam penjelasan UUD 1945 mengenai sistem pemerintahan negara indonesia, ditemukan penekanan pada hukum yang dihadapkan dengan kekuasaan. Artinya UUD 1945 menempatkan penolakan terhadap faham absolutisme sebagai langkah terdepan untuk menghindari dan menolak kemungkinan penindasan terhadap hak-hak kemanusiaan.
  1. Penegasan penolakan terhadap kekuasaan yang bersifat absolutisme itu, kemudian dipagar dan dikunci secara ketat dengan perumusan sistem pemerintahan yang berdasarkan atas konstitusi (hukum dasar).dengan demikian negara hukum menurut UUD 1945 adalah negara hukum dengan sistem konstitusional.
  1. Negara hukum yang dimaksud dalam penjelasam UUD 1945 bukanlah negara hukum dalam arti formal atau negara penjaga malam, tetapi negara hukum dalam arti luas yakni negara hukum arti materil.
  1. Negara hukum yang dimaksud dalam penjelasan UUD 1945 harus sejalan dengan negara demokrasi, sehingga keduanya merupakan dua pilar yang tegak lurus dan saling menopang.
  2. Dalam negara hukum indonesia menurut UUD 1945, kekuasaan kepala negara harus terbatas dan bukan tak terbatas. Artinya kepala negara bukan diktator. Meskipun kepala negara tidak bertanggung jawab kepada DPR, tetapi kepala negara harus memperhatikan sungguh – sungguh suara DPR. Untuk menghindari presiden bersifat absolut, kedudukan dan peranan DPR diletakkan pada posisi yang kuat sehingga DPR tidak dapat dibubarkan oleh presiden.

           

Istilah :

Pengadilan : – Tempatnya/wadahnya                   untuk mencari/ mendapatkan

    1. Badan                                       keadilan

Peradilan : –     cara                   untuk mendapatkan keadilan                  

-     proses             

Perdebatan :

  1. Peradilan Administrasi Negara
  2. Peradilan TUN
  3. Peradilan Tata  Pemerintahan

Menurut Prof. Marbun, pengertian yang tepat adalah peradilan Administrasi Negara karena pengertian TUN yang terdapat dalam UU pasal 1 (1) no. 5 tahun 1986 tentang peradilan yang lebih selaras dengan pengertian administrasi Negara yang mana didalamnya terdapat :

  1. Aparatur Negara / aparatur pemerintahan
  2. adanya menjalankan fungsi melakukan kegiatan pemerintahan dalam rangka mengurus keputusan Negara
  3. adanya proses tehnis penyelenggaraan UU

TUN adalah administrasi Negara yang melaksanakan fungsi untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan baik dipusat maupun daerah dalam penjelasan pasal ini yang dimaksud urusan pemerintahan adalah kegiatan yang bersifat eksekutif.

PENGERTIAN  PTUN

Ada beberapa unsure didalam peradilan administrasi Negara :

  1. Adanya peraturan yang mengikat masyarakat secara umum
  2. adanya suatu instansi atau badan yang netral dan dibentuk berdasarkan per undang-undangan. Mempunyai kewenangan untuk mengambil keputusan
  3. terdapatnya suatu peristiwa hukum konkrit yang memerlukan kepastian hukum
  4. adanya sekurang-kurangnya 2 pihak
  5. adanya hukum formal yang bisa menegakkan terlaksananya ketentuan hukumm yang bersifat abstrak dan mengikat hukum

Azas-azas peradilan TUN

  1. Praduga recht matige, anggapan bahwa keputusan TUN itu adalah benar menurut hukum
  2. Azas gugatan pada dasarnya tidak dapat menunda pelaksanaan keputusan TUN
  3. Azas para pihak harud didengan audie et alteran partem
  4. Azas kesatuan beracara dalam perkara sejenis
  5. Azas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka dan bebas dari segala campur tangan kekuasaan yang lain baik secara langsung maupun tidak langsung.
  6. Azas peradilan dilakukan dengan sederhana cepat dan biaya ringan
  7. Azas hakim bersifat aktif
  8. Azas sidang terbuka untuk umum
  9. Azas peradilan berjenjang
  10. Azas pengadilan sebagai upaya terakhir untuk mendapatkan keadilan (Ultimum remedium)
  11. Azas objektivitas hakim

BESCHIKKING

Pengertian Beschikking menurut beberapa ahli :

  1. E-UTRECHT

Ketetapan, ialah suatu perbuatan hukum public yang bersegi satu yang dilakukan oleh alat-alat pertahanan berdasarkan suatu kekuasaan istimewa.

  1. W.F.Prins

Keputusan, suatu tindakan hukum sepihak dalam lapangan pemerintahan yang dilakukan oleh alat pemerintahan berdasarkan kewenangan yang ada pada alat atau organ tersebut.

  1. Van Der Pot

Keputusan, perbuatan hukum yang dilakukan alat pemerintahan dan pernyataan – pernyataan alat-alat pemerintahan dalam menyelenggarakan hal istimewa dengan maksud mengadakan perubahan dalam perbuatan hukum.

UNSUR – UNSUR BESCHIKKING

  1. Perbuatan hukum public (Sepihak)
  2. Dilakukan oleh Pejabat TUN
  3. Kewenangan
  4. Hubungan hukum

 Ad.1. Sepihak

      Hanya bisa dilakukan oleh pejabat TUN dan yang bisa menggugat tanpa ada persetujuan dari pihak yang terkena perdata.

Ad.2. Dilakukan oleh Pejabat TUN

            Pejabat atau badan administrasi TUN yang melakukan urusan pemerintahan baik dipusat maupun didaerah.

- Pemerintah pusat yaitu : Presiden, menteri

-Desentralisasi  (OTODA) yaitu Kota / Bupati : walikota, bupati, Kadinas

- Dekonsentrasi, Pembantuan : Gubernur, camat, lurah

- lembaga swasta yang tujuannya menyelenggarakan tujuan Negara, misalnya yayasan

Ad.3. Kewenangan

Didapat dari :

-       Atribusi ——à Pemberian kewenangan kepada pejabat TUN oleh UU

-       Delegasi —-à Pelimpahan kewenangan dari satu organ ke organ lainnya

-       Mandat ——à Pemberian izin untuk melaksanakan kewenangan tertentu atas nama si pemberi mandate, si pemberi mandate yang tetap bertanggungjawab

ad.4. Hubungan Hukum

1.     keputusan positif, yaitu : Keputusan positif adalah sebuah keputusan pemberian hak-hak tertentu yang sebenarnya hak itu sudah ada untuk mendapatkannya dia harus memenuhi syarat-syarat tertentu.

            keputusan positif dapat dibagi dalam 4 golongan yaitu :

a.     Keputusan yang umumnya melahirkan / menimbulkan keadaan hukum baru, misalnya pemberian keputusan ijin suatu PT, pemberian ijazah pada seseorang sarjana PTN atau PTS.

b.    Keputusan mendirikan/membubarkan suatu badan hukum.

c.     Keputusan yang melahirkan sebuah hak baru yang menguntungkan.

d.    Keputusan yang membebankan kewajiban baru.

2.     Keputusan Negatif, yaitu keputusan untuk tidak melakukan suatu perbuatan dalam suatu hubungan hukum atau penolakan terhadap suatu permohonan untuk melakukan atau engubah suatu keadaan hukum tertentu yang telah ada. Bentuk keputusan negatif adalah :

a.             Suatu pernyataan tidak berwenang

b.            Suatu pernyataan tidak diterima

c.             Suatu penolakan.

Contoh : Izin IMB ditolak dengan dasar-dasar tertentu

PEMBAGIAN KEPUTUSAN :

  1. Tertulis
  2. Tidak tertulis

KEPUTUSAN TUN :

  1. Absolut, konsekwensinya batal demi hukum
  2. Relatif,
  3. Daluwarsa, melewati batas waktu tertentu

SYARAT – SYARAT :

  1. Dibuat oleh pejabat yang berwenang, Pejabat TUN berwenang
  2. Harus menurut bentuk dan harus menurut prosedur pembuatannya, harus jelas bentuk
  3. Keputusan tidak boleh memuat kekurangan yuridis karena paksaan, kekhilafan dan penipuan
  4. Isi dan tujuan harus sesuai dengan isi dan tujuan peraturan dsarnya doel matige heid.

Kalau keputusan tidak syah akibatnya :

1. Batal demi hukum

  1. Dapat dibatalkan

PERBEDAAN KEDUANYA :

  1. Batal demi hukum, maka keputusan dianggap tidak ada konsekwensinya semua hak dan kewajiban yang menyangkut keputusan itu dianggap tidak pernah ada
  2. Dapat dibatalkan, maka seluruh hak dan kewajibannya berdasarkan keputusan TUN dianggap masih ada., kecuali dicabut secara terang.

KEPUTUSAN TUN menurut UU. No. 5/ 1986 tentang PTUN pasal 1 butir 3 :

Keputusan TUN adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan pejabat TUN yang berisikan tindakan-tindakan hukum TUN yang berdasarkan peraturan per undang-undangan yang berlaku yang bersifat konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.

Unsur-unsurnya adalah :

  1. Penetapan tertulis yang dibuat oleh pejabat TUN
  2. Berisi tindakan hukum  TUN
  3. Berdasarkan UU
  4. Bersifat konkrit individual dan final
  5. Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum

Ad.1. Penetapan tertulis yang dibuat oleh pejabat TUN

FRIES ERMERSEN (Kebijaksanaan ) adalah sebuah kebebasan atau kekuasaan bertindak atas inisiatif sendiri yang dimungkinkan oleh hukum untuk menyelesaikan persoalan-persoalan penting yang mendesak yang muncul tiba-tiba yang pengaturannya belum ada atau kewenangannya yang tidak jelas atas samar-samar yang ahrus dipertanggungjawabkan secara hukum maupun moral.

Kebijaksanaan :

a.   SK

b.   Surat edaran

c.   Pengumuman

d.   Pedoman., dll

ad.4. bersifat konkrit, individual dan final

Konkrit adalah objek yang diputuskan dalam keputusan TUN itu tidak abstrak tetapi berwujud, tertentu atau dapat ditentukan. Kemudian, dalam hal apa dan epada siapa KTUN itu dikeluarkan, harus secara jelas disebutkan dalam keputusan tersebut. Artinya objek dan subjeknya harus disebutkan secara tegas dan jelas dalam keputusan itu.

Individual, artinya KTUN itu tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju. Jika yang dituju lebih dari seorang maka tiap-tiap orang yang terena keputusan harus disebutkan namanya satu persatu. Sebaliknya, apabila keputusan itu tidak bersifat individual tetapi bersifat umum (abstrak) dapat disebut sebagai peraturan (regeling).

Final/definitif adalah keputusan itu tidak memerlukan persetujuan badan lain, sehingga yang bukan termasuk keputusan TUN adalah keputusan:

1.   Keputusan yang bersifat keperdataan

  1. Bersifat umum
  2. Keputusan yang masih memerlukan persetujuan’Keputusan TUN yang dibuat berdasarkan KUHP dan KUHPerdata
  3. Keputusan yang dibuat oleh KPU

KOMPETENSI PERADILAN

Kompetensi peradilan ada 2 yaitu :

1.             Kompetensi absolut

2.             Kompetensi relatif

Kompetensi absolut adalah kewenangan peradilan baik itu peradilan agama, TUN, Militer, umum untuk mengadili suatu perkara berdasarkan jenis perkara

Kompetensi relatif adalah kewenangan pengadilan untuk mengadili perkara berdasarkan wilayah perkara.

Tingkatan pengadilan :

1.     Pengadilan tingkat Pertama (Pengadilan Negeri)

2.     Pengadilan tingkat Kedua (Pengadilan Tinggi/Banding)

3.     MA/Kasasi

Pengadilan tingkat I dan Tingkat II masih mencari fakta hukum, sedangkan pada MA/Kasasi sudah pada penetapan hukum.

Kompetensi relatif adalah kewenangan suatu pengadilan ditentukan berdasarkan wilayah hukum yang menjadi wilayah kewenangannya.

Tugas pejabat TUN :

1.     Regeling, yaitu membuat peraturan dan mengawasinya melalui MA dalam bentuk judisial review.

2.     Beschikking, yaitu membuat suatu keputusan yang bersifat konkrit, final dan individual.

Beda :

Vonis (Putusan ) adalah hasil akhir dari sebuah proses dalam suatu persidangan.

Keputusan adalah hasil akhir dari sebuah proses administrasi tata usaha negara.

Pejabat TUN :         

a.   Regeling ————–à Membuat peraturan ——————-à MA

    1. Beschikking ———-à Membuat keputusan ——————à PTUN
    2. Material daad ——–à Melakukan perbuatan hk. Biasa —à P.U   

Beschikking pengawasannya ada pada PTUN.

Material daad adalah pejabat yang melakukan perbuatan hukum biasa.

Terhadap perbuatan diatas ada control/pengawasan yang dinamakan judisial control (Pengawasan hukum/eksternal control).

 Kompetensi absolut dari peradilan TUN berguna untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan sengketa yang timbul dalam bidang TUN. Antara seseorang/badan hukum perdata dengan badan/pejabat TUN akibat dikeluarkannya suatu keputusan TUN (Pasal 1 ayat 3 UU PTUN) termasuk sengketa kepegawaian (Pasal 1 angka 4) dan karena tidak dikeluarkannya suatu keputusan yang dimohonkan seseorang sampai batas waktu yang ditentukan dalam suatu peraturan per undang-undangan, sedangkan hal itu telah merupakan kewajiban badan/pejabat TUN yang berwenang (Pasal 3 UU PTUN).

Fiktif negatif yaitu suatu keputusan yang seharusnya dikeluarkan tetapi tidak dikeluarkan.

Komisi delicten, tidak berbuat apa-apa

PEMBATASAN K-TUN ada 2 yaitu :

  1. KTUN yang dibuat dalam kondisi overmacht (terpaksa) yaitu kepentingan umum, pasal 49 KTUN yang dibuat dalam keadaam bahaya/bencana alam, keadaan luar biasa yang membahayakan berdasarkan peraturan per UU an.
  2. KTUN yang dalam kedaan mendesak untuk kepentingan tujuan umum.

Pembatasan tidak langsung :

Terdapat pada pasal 48, setiap gugatan yang masuk ke PTUN sudah melakukan upaya administrasi.

  1. keberatan
  2. Banding administrasi.

Sengketa TUN objeknya adalah KTUN

UPAYA ADMINISTRASI

Upaya administrasi merupakan pengawasan terhadap KTUN

Upaya : – Keberatan —–à diajukan pada instansi yang mengeluarkan KTUN

            – Banding Adm.

Upaya administratif adalah segala upaya yang bisa dilakukan oleh penggugat badan hukum perdata, individu yang dikenakan KTUN baik dalam bentuk tertulis maupun fiktif negatif pada instansi yang menyalurkan KTUN tersebut maupun instansi dengan hirarki yang lebih tinggi atau panitia penyelesaian sengketa KTUN.

Upaya ADM :

1. Keberatan ——-à instansi – instansi

2. Banding ADM :          – Instansi atasannya

                                    – Panitia penyelesaian sengketa yang ada

                                    – MPP (Majlis pertimbangan pajak) —-à Peradilan

                                    – BPK (Badan Pemeriksa kepegawaian)

                                    – P4D (Panitia penyelesaian perselisihan perburuhan daerah)

                                    – Biro – biro hukum instansi

MPP (majlis pertimbangan pajak) ——–à Peradilan fiskal

Kekurangan dan kelemahan :

1. Hukum Acara ——-à – Unifikasi

                                                – Tidak jelas

2. Informasi

3. Fasilitas

4. Tehnik penilaian kebijaksanaan

5. Batas waktu penyelesaian waktu administrasi negara tidak ada

6. Objektivitas, instansi – instansi yang akan menyelesaikan sengketa TUN

Memo judex indoneus in propia causa yaitu tidak seorang pun yang akan menjadi hakim yang baik dalam perkaranya sendiri.

Keanggotaan tim yang akan menyelesaikan banding administrasi itu lebih luas dan bervariasi :

  1. Keanggotaan tim
  2. Objektivitas
  3. Tehnis penilaian KTUN —–à tidak hanya melihat recht matige tetapi juga doel matige.
  4. Bisa menghasilkan sebuah keputusan baru.

Gugatan ——à dirugikan secara langsung oleh KTUN

Tidak Langsung ——à lembaga – lembaga yang punya legal standing.

Syarat – syarat legal standing :

  1. Yayasan
  2. Sebuah lembaga yang anggaran dasarnya merupakan sebuah lembaga mempunyai bidang tertentu.

ASPEK – ASPEK GUGATAN

Gugatan adalah suatu permohonan berisi tuntutan terhadap badan / pejabat tata usaha negara yang diajukan ke pengadilan administrasi untuk mendapatkan putusan.

Gugatan harus dibuat dalam bentuk tertulis. Persyaratan tertulis merupakan hal penting untuk dijadikan pegangan para pihak dan hakim dalam memeriksa sengketa selama proses pemeriksaan berlangsung. Bagi mereka yang tidak pandai membaca dan menulis, dapat memintakan bantuan panitera merumuskan gugatannya dalam bentuk tertulis.

Mereka yang dapat mengajukan gugatan adalah orang atau badan hukum perdata, yang merasa kepentingannya dirugikan akibat dikeluarkannya suatu keputusan (beschikking) oleh badan / pejabat tata usaha negara baik dipusat maupun didaerah. Kepentingan penggugat yang dirugikan harus bersifat langsung terkena, artinya kepentingan tersebut tidak boleh terselubung dibalik kepentingan orang lain.

Dasar dan materi gugatan

Dasar gugatan PTUN :

  1. KTUN yang bertentangan dengan peraturan per UU an
  2. KTUN yang dikeluarkan atas penyalahgunaan wewenang
  3. Dikeluarkan atas perbuatan sewenang-wenang.

Hal – hal yang dituntut pada PTUN adalah yang membatalkan KTUN pada tuntutan pokoknya :      – Ganti rugi

- kompensasi

ganti rugi pada PTUN hanya pada yang materilnya saja sedang in materil di perdata.

Rehabilitasi nama ——-à khusus pada PNS saja

Gugatan PTUN harus terdatas 90 hari setelah KTUN diterima atau diumumkan di media.

PENYELESAIAN SENGKETA TUN

  1. Upaya Administrasi
  2. Pemeriksaan permulaan
  3. Pemeriksaan biasa
  4. Pemeriksaan cepat

Ad.1. Upaya Administrasi

Gugatan :         

v  Identitas para pihak

v  Posita

v  Petitum

Dasar / alasan gugatan :

1.     Bertentangan dengan per undang-undangan :

- Cacat prosedural

- Cacat materil

- Tidak dikeluarkan oleh badan atau pejabat yang berwenang baik berwenang secara absolut maupun berwenang secara relatif atau yang sudah lewat waktu.

2.     KTUN yang dibuat oleh pejabat TUN yang menggunakan wewenang untuk tujuan kain dari maksud diberikannya kewenangan tersebut.

·         Penyalahgunaan wewenang (detour nament de pouvoir)

·         Sewenang-wenang (willekeur)

Sewenang-wenang ——-à tanpa melakukan pertimbangan

Penyalahgunaan ———-à diberikan kepentingan untuk kepentingan masyarakat tetapi digunakan untuk kepentingan pribadi. Sulit untuk melakukan pembuktian perlu analisa yang kuat bagi hakim.

Sewenang-wenang ——-à indikatornya yang sulit, apakah doel matige heid sudah benar atau tidak.

3.     KTUN fiktif negatif

Tambahan :

  1. Rehabilitasi ————à khusus untuk kepegawaian
  2. Ganti rugi bersifat materil yang nyata batasnya 50 rb – 5juta.
  3. Kompensasi dalam batas angka

Yang penting dalam gugatan adalah batas waktu pengajuan gugatan.

Pasal 55 ——–à 90 hari

KTUN :

1. Diterima/tidak diumumkan

2. Diumumkan

3. Sejak lewatnya jangka waktu penolakan permohonan prosedur

Jika diinstansi tidak dijelaskan batas waktu penolakan maka waktu yang diberikan adalah 4 bulan.

Permeriksaan permulaan ada 2 yaitu ;

1.             Rapat permusyawaratan atau desmissal prosedur

2.             Pemeriksaan pendahuluan

Ad.1. Rapat permusyawaratan atau desmissal prosedur

Ketua pengadilan akan melakukan rapat permusyawaratan massal, ketua pengadilan bisa melihat materi gugatan untuk mengetahui apakah gugatan diterima atau ditolak.

Menurut pasal 62, Apabila tidak diterima karena :

1.     Pokok sengketa PTUN tidak berwenang mengadilinya

2.     Tidak dipenuhinya syarat-syarat gugatan

3.     Gugatan menurut nalar tidak masuk akal tidak didasarkan pada alasan-alasan yang layak

4.     Yang dituntut sudah terpenuhinya oleh KTUN yang dijadikan objek gugatan

5.     Gugatan daluwarsa atau prematur

Berdasarkan SEMA no. 2 tahun 1991 bahwa penggunaan pasal 62 itu gugatan tidak diterima hakim harus benar – benar menilai, menimbang dan memperhatikan hal-hal yang terdapat pada point – point pasal diatas, terutama pada  point 1 dan 5.

Kalau kita keberatan oleh ketetapan hakim, kita hanya boleh verzet (perlawanan).

Verzet ————–à 14 hari setelah surat dikeluarkan, maksimum 28 hari

Ad.2. Pemeriksaan pendahuluan

            Hakim bisa menilai pokok gugatan, kalau gugatan tidak lengkap boleh dilengkapi, hakim wajib memberi nasehat kepada penggugat untuk memperbaiki gugatannya selama 30 hari (Pasal 63)

Kelebihan:

1.     Pada proses penggugat ini penggugat bileh melakukan perbaikan – perbaikan kepada gugatannya.

2.     Dapat mengatasi arus masuknya perkara-perkara yang sebenarnya tidak memenuhi syarat.

3.     Dapat dihindarkan pemeriksaan perkara menurut acara biasa yang tidak perlu dan yang akan memakan banyak waktu dan biaya.

Kelemahan :

  1. Jangka waktu 14 hari mengajukan perlawanan sejak ditetapkannya desmissal menjadi tidak realistis karena kemungkinan pada rapat permusyawaratan para pihak ada yang tidak hadir.
  2. Tidak adanya upaya hukum banding dan kasasi terhadap perlawanan maupun pada pemeriksaan pendahuluan.

Kekuasaan adalah kemampuan untuk mempengaruhi pihak lain agar mengikuti kehendak pemegang kekuasaan, baik dengan sukarela maupun dengan terpaksa. Kekuasaan senantiasa ada pada setiap kehidupan masyarakat, baik masyarakat yang masih sangat sederhana maupun masyarakat yang sudah maju dan sangat kompleks susunannya.

Kewenangan adalah kekuasaan yang diformalkan baik terhadap segolongan orang tertentu maupun terhadap sesuatu bidang pemerintahan tertentu secara bulat. Kekuasaan tersebut dapat berasal dari kekuasaan legislatif ataupun dari kekuasaan eksekutif, sedangkan wewenanf hanya mengenai sesuatu onderdil atau bidang tertentu saja.

Wewenang adalah kemampuan untuk melakukan suatu tindakan hukum publik atau kemampuan bertindak yang diberikan oleh UU untuk melakukan hubungan – hubungan hukum.

KEKHUSUSAN HUKUM ACARA PERADILAN ADMINISTRASI

 Yaitu :

1.     Dikenalnya tenggang waktu gugat

      Yaitu batas waktu kesempatan yang diberikan oleh UU kepada seseorang atau badan hukum perdata, untuk memperjuangkan haknya dengan cara mengajukan gugatan melalui peradilan administrasi. Apabila tenggang waktu gugat itu tidak dipergunakan berarti kesempatan untuk mengajukan gugatan menjadi hilang dan gugatan akan dinyatakan oleh hakim tidak diterima.

2.     Peranan hakim aktif (Dominis litis)

      Timbulnya peranan hakim aktif dalam proses persidangan didasarkan pertimbangan antara lain karena hakim dibebani tugas untuk mencari kebenaran material.

3.     Dikenal prosedur penolakan (Dismisal prosedure)

      Merupakan suatu kekhususan dari hukum acara peradilan administrasi, karena prosedur seperti ini tidak dikenal dalam proses hukum acara perdata. Dalam prosedur penolakan ini ketua pengadilan melakukan pemeriksaan dalam rapat permusyarawaratan. Ketua tersebut berwenang menyatakan suatu gugatan tidak diterima dengan alasan gugatan tidak mempunyai dasar karena :

a.     Gugatan menurut nalar tidak masuk akal

b.    Gugatan tidak memenuhi syarat-syarat

c.     Gugatan tidak termasuk wewenang PTUN

d.    Hal yang dituntut dalam gugatan telah terpenuhi oleh keputusan yang digugat

e.     Gugatan diajukan sebelum atau setelah lewat waktunya.

4.     Gugatan tidak menunda pelaksanaan KTUN

      Setiap keputusan badan /pejabat tata usaha negara harus dianggap benar (rechmatig) dan karenanya dapat dilaksanakan sampai ada pembatalannya oleh hakim. Sesuai dengan asas ini berarti meskipun ada gugatan terhadap suatu keputusan TUN, gugatan tersebut tidak akan berakibat ditundanya pelaksanaan keputusan TUN.

5.     Tidak mengenal rekovensi

      Alasannya adalah :

a.         Negara memiliki exorbitante rechten atau hak – hak istimewa, sdangkan penggugat tidak memilikinya.

b.        Negara memiliki monopoli van het physiche geweld atau monopoli paksaan fisik, sedangkan penggugat tidak memilikinya.

c.         Perkara administrasi pada hakekatnya tidak menunda kegiatan pelaksanaan administrasi negara yang tindakannya dipersoalkan.

Gugatan tidak diterima (Niet onvankelijk)

Suatu gugatan dinyatakan tidak dapat diterima dapat terjadi karena keputusan yang digugat tidak termasuk pengertian keputusan TUN menurut hukum positif. Atau karena keputusan TUN tersebut dikeluarkan dalam waktu perang, keadaan bahaya keadan bencana alam, keadaan luar biasa, atau keadaan mendesak untuk kepentingan umum sebagaimana ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Atau karena syarat-syarat gugatan tidak terpenuhi. Atau karena gugatan tidak berdasar.

Gugatan ditolak, suatu gugatan dinyatakan ditolak berarti keputusan badan/pejabat TUN dikuatkan atau dibenarkan, sehingga gugatan tidak dapat diajukan kembali.

Gugatan diterima, yaitu berarti gugatan dapat dikabulkan dapat berarti hakim peradilan TUN menetapkan :

a.         Mencabut keputusan badan/pejabat TUN yang disengketakan dan menetapkan agar tergugat melaksanakan kewajibannya.

b.        Mencabut keputusan badan/pejabat TUN yang disengketakan dan menertbitkan keputusan TUN yang baru.

c.         Menerbitkan keputusan TUN dalam hal gugatan didasarkan pasal 3.

d.        Membayar ganti rugi

e.         Melakukan rehabilisasi dalam sengketa kepegawaian.

PEMBUKTIAN

Pasal 100 s/d 106 UU PTUN

Alat bukti :

  1. Surat / tulisan
  2. Keterangan ahli
  3. Keterangan saksi
  4. Pengakuan para pihak
  5. Pengakuan hakim

1.     Pembuktian bebas (Vrijk bewijsleer)

a.         Dimana hakim bisa menentukan siapa yang harus membuktikan dan apa yang harus dibuktikan

b.        Hal mana yang harus dibuktikan oleh para pihak dan hal mana yang harus dibuktikan oleh hakim

c.         Hakim bisa menentukan alat bukti mana yang harus ditambahkan

d.        Hakim bisa menentukan kekuatan pembuktian

2.     Pembuktian terbatas :

      Baru bukti itu punya kekuatan atau menjadi alat bukti apabila mempunyai minimal 2 alat bukti

3.     Keuntungan pembuktian secara bebas oleh hakim :

a.         Kebenaran materil lebih mudah dicapai karena hakim bisa meminta kepada tergugat untuk menyerahkan alat – alat bukti (surat) yang diperlukan oleh penggugat untuk pembuktiannya.

b.        Posisi para pihak yang pada dasarnya tidak seimbang bisa diminimalisasi.

4.     Kelemahannya :

a.         Sering mempertanyakan ke objektivitasan hakim dalam menggali hukum atas peristiwa – peristiwa hukum yang menjadi dasar gugatan penggugat.

PUTUSAN (VONIS)

  1. Putusan sela (tussen vonis)
  2. Putusan akhir (link vonis)

Putusan sela berbentuk :

  1. Penundaan KTUN
  2. Permohonan acara Cuma-Cuma (Perdata)
  3. Kematian kuasa hukum

Putusan akhir berbentuk :

  1. Gugatan tidak diterima atau NO waktu dessmisal prosedur
  2. Gugatan gugur apabila penggugat tidak datang berturut – turut pada waktu sidang ke satu dan kedua
  3. Gugatan ditolak karena penggugat tidak bisa membuktikan dalil – dalil gugatan atau bukti orang lengkap dari bukti kita.
  4. Gugatan dikabulkan.

Kewajiban tergugat :

  1. Mencabut KTUN dan menetapkan agar tergugat melaksanakan kewajibannya
  2. Mencabut KTUN dan menerbitkan KTUN yang baru
  3. Menerbitkan KTUN atas gugatan fiktif dan negatif
  4. Membayar ganti rugi
  5. Melakukan rehabilitasi.

UPAYA HUKUM

upaya hukum adalah suatu upaya yang dapat kita tempuh untuk mendapatkan keadilan setelah mendapat keputusan dari badan peradilan.

Upaya hukum :

  1. biasa :
    1. Perlawanan /verzet ——-à desmissal prosedur
    2. Banding
    3. Kasasi
  2. Luas biasa :
    1. PK

Pasal 48 : kalau ada upaya administrasi :

-       Keberatan —–à Biasa ———-à P.N TUN

-       banding administrasi —–à Keberatan & banding ———à PT. TUN

ALASAN MENGAJUKAN BANDING :

Gugatan kita tidak dikabulkan dan kita merasa keputusan hakim tingkat I itu tidak sesuai dengan rasa keadilan dari pencari keadilan, hingga diperlukan pemeriksaan ulang atas pokok sengketa di Pengadilan Tinggi.

Pada Kasasi tidak diperiksa lagi sengketanya tetapi yang diperiksa adalah prosedur beracaranya, apakah hakim lalai dalam form putusan.

ALASAN PK :

  1. Novum baru yang berkaitan dengan keputusan
  2. yang dituntut lain dari, diputus juga lain
  3. ada yang kita tuntut tapi tidak diputus
  4. kita mampu membuktikan kebohongan yang nyata terbongkar setelah ada keputusan.
  5. bila antara pihak yang sama, PN sama, soal yang sama, dasar yang sama tapi bertentangan dengan keputusannya.
  6. Terdapatnya kekhilafan hakim atau segala sesuatu kekeliruan yang nyata.

BEDA  HUKUM DENGAN PT TUN

  1. Pada pasal 48
  2. Upaya adm.

Perbedaan eksekusi yang baru dengan yang lama :

Ketika gugatan dikabulkan kewajiban pihak pejabat TUN:

- KTUN yang salah dicabut lalu dilakukan kewajiban – kewajiban

- dibuat KTUN yang baru

Pasal 116, isinya :

  1. 14 hari diputuskan dilaporkan ke pejabat TUN
  2. KTUN dibatalkan, kalau tidak 30 hari setelah itu KTUN tidak mempunyai kekuatan hukum.
  3. Dikeluarkan KTUN atas permohonan, kalau tidak dikeluarkannya diberitahukan selama 3 bulan, kalau tidak juga diberitahukan kepada ketua pengadilan.
  4. yang lama :

ketua PN TUN memberikan surat peringatan agar tergugat melakukan putusan pengadilan selama 2 bulan ditunggu, lalu diajukan kepada presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan tertinggi.

Yang baru :

1.             14 hari diputuskan dilaporkan ke pejabat TUN

2.              KTUN dibatalkan, kalau tidak 30 hari setelah itu KTUN tidak mempunyai kekuatan hukum.

3.             Dikeluarkan KTUN atas permohonan, kalau tidak dikeluarkannya diberitahukan selama 4 bulan, kalau tidak juga diberitahukan kepada ketua pengadilan.

4.             bila tidak bersedia untuk mengeluarkan keputusan maka dikenakan uang paksa berupa pembayaran sejumlah uang paksa dan atau sanksi administratif.

5.             Pejabat tersebut diumumkan kepada media massa setempat oleh panitera.

PERBEDAAN PTUN DENGAN PERDATA

PTUN :

  1. hakim bersifat aktif
  2. adanya upaya hukum administrasi pada peradilan TUN dan keputusan dari upaya administrasi mempunyai kekuatan hukum yang dianggap sama dengan keputusan pengadilan hingga berlaku ketentuan pasal 48
  3. Kita mengenal adanya pemeriksaan cepat
  4. Ada pemeriksaan pendahuluan desmissal prosedur
  5. Proses acara : upaya hukum disesuaikan dengan pasal 48 yakni tergantung kepada bentuk administratif yang ada instansi tersebut
  6. Verzet
  7. eksekusi :
    1. Bisa dilakukan dengan mengandalkan etiket baik dari Pejabat TUN saja.
    2. Kalau tidak bisa pejabat TUN tidak mengindahkan hasil keputusan pengadilan maka bisa dikenakan upaya paksa.
  8. Objeknya :
    1. KTUN
    2. Kedudukan para pihak TUN tidak seimbang karena tergugat pejabat TUN
    3. Konsekwensi : maka tidak ada rekovensi (Gugat balik)
    4. Adanya tenggang waktu pengajuan gugatan 90 hari.
    5. Gugatan TUN tidak menunda pelaksanaan KTUN sampai dianggap KTUN itu dibatalkan oleh hakim.

PERDATA :

  1. Hakim bersifat pasif, mencari kebenaran formil
  2. beracara : upaya hukum di perdata seperti perdamaian atau mencari keadilan dengan tehnis penyelesaian sengketa yang lain setelah di P.N hanya bisa digunakan sebagai bukti.
  3. tidak dikenal pemeriksaan cepat
  4. tidak ada pemeriksaan pendahuluan desmissal prosedur
  5. upaya administrasi mengacu pada tingkat peradilan yang ada di indonesia
  6. verzet, verstek
  7. Eksekusi harus riil (nyata)
  8. kalau para pihak yang kalah tidak mau melaksanakan eksekusi, eksekusi tetap dilakukan.

-               Perjanjian dan perbuatan melawan hukum

-               Kedudukan para pihak seimbang

-               Dikenal hanya tenggang waktu kalau sudah kadaluwarsa

-               Kita mengenal sita jaminan

CAPITA SELEKTA

1.     Konsep negara hukum.

Pengertian negara hukum.

Unsur – unsur negara :

    1. Pengakuan HAM
    2. Pemisahan kekuasaan                F.J. STAIHL
    3. Berdasarkan peraturan
    4. Peradilan administrasi TUN

Unsur – unsur negara :

d.    Pengakuan HAM

e.     Supremasi hukum

f.     Azas equality before the law

Kalau unsur – unsur tersebut lsudah dipenuhi maka akita sudah dapat dikatakan sebagai negara hukum.

Mengapa peradilan adm. TUN merupakan syarat negara hukum ?

Karena merupakan sebagai penyeimbang antara lembaga negara PTUN dengan masyarakat.

Tujuan TUN :

a.         untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat terhadap perbuatan – perbuatan pejabat TUN yang melawan hukum dan merugikan masyarakat.

b.        Melindungi pejabat TUN sendiri dari tindakan – tindakan main hakim sendiri (engerechting).

c.         Mengontrol pejabat TUN agar mengikuti kewenangan sesuai dengan peraturan per UU an

3.     Jelaskan Pejabat TUN itu siapa?

Pejabat TUN adalah mereka yang ikut menyelenggarakan kegiatan pemerintahan.

(pakai contoh).

3.     Jelaskan kewenangan :( pakai contoh)

a.     Regerring ——–à membuat peraturan

b.    Material daad —à melakukan perbuatan 2 pihak

c.     Bestuur daad —à menjalankan pertahanan

4.     Lembaga kontrol terhadap pejabat TUN :

Intern ——à dari atasannya /instansi yang ditunjuk

Ex. : BPK : Badan perselisihan kepegawaian

        BKD : Badan kepegawaian daerah

        MPK : Majlis penyelesaian sengketa kepegawaian

        MPP : Majlis pertimbangan pajak

        P4D :

        PHI : Penyelesaian hubungan internasional

     

Extern —–à politik, median, peradilan TUN, LSM

5.             Kenapa pejabat TUN harus dikontrol ?

6.             Jelaskan azas – azas peradilan TUN ?

- Praduga recht matige

- Ultimum remedium

- Auditum …….

- hakim bertindak aktif

  1. Beda hukum acara TUN dengan Acara Perdata ?
  1. Rekopensi tidak ada di PTUN, mengapa ?

1.     tergugat adalah pejabat TUN

2.     Pejabat TUN lebih kuat karena untuk menyeleggarakan pekerjaan negara

3.     hak untuk memaksa

4.     gugatan itu tidak memuat …………..

ASAS – ASAS PEMERINTAHAN YANG BAIK

Dasar hukum :

1.     Ketetapan MPR RI No. XI/MPR/1998 tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

2.     UU 28/1999, penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Penyelenggaraan negara adalah pejabat negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan per undang – undangan yang berlaku.

Penyelengaraan negara mempunyai peran penting dalam mewujudkan cita – cita perjuangan bangsa. Hal ini secara tegas dinyatakan dalam penjelasan UUD 1945 yang menyatakan bahwa yang sangat penting dalam pemerintahan dan dalam hal hidupnya negara ialah semangat para penyelenggara negara dan pemimpin pemerintahan. Dalam waktu lebih dari 30 (tiga puluh) tahun, penyelenggara negara tidak dapat menjalankan tugas dan fungsinya secara optimal, sehingga penyelenggaraan negara tidak berjalan sebagaimana mestinya. Hal itu terjadi karena adanya pemusatan kekuasaan, wewenang dan tanggung jawab pada presiden / mandataris MPR RI. Disamping itu, masyarakat pun belum sepenuhnya berperan serta dalam menjalankan fungsi kontrol sosial yang efetif terhadap penyelenggaraan negara. Pemusatan kekuasaan, wewenang  dan tanggung jawab tersebut tidak hanya berdampak negatif dibidang politik, namun juga dibidang ekonomi dan moneter, antara lain terjadinya praktek penyelenggaraan negara yang lebih menguntungkan kelompok tertentu dan memberi peluang terhadap tumbuhnya korupsi, kolusi dan nepotisme. Tindak pidana korupsi, kolusi dan nepotisme tersebut tidak hanya dilakukan oleh penyelenggara negar, antar penyelenggara negara, melainkan juga penyelenggara negara dengan pihak lain seperti keluarga, kroni dan para pengusaha, sehingga merusak sendi – sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara serta membahayakan eksistensi negara. Dalam rangka penyelamatan dan normalisasi kehidupan nasional sesuai tuntutan reformasi diperlukan kesamaan visi, persepsi dan misi dari seluruh penyelenggara negara dan masyarakat. Kesamaan visi, persepsi dan misi tersebut harus sejalam dengan tuntutan hati nurani rakyat yang menghendaki terwujudnya penyelenggara negara yang mampu menjalankan tudas dan fungsinya secara sungguh – sungguh, penuh rasa tanggung jawab, yang dilaksanakan secara efektif, efisien, bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme sebagaimana diamanatkan oleh ketetapan MPR RI no. XI/MPR/1998 tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas KKN.

Penyelenggara negara yang bersih adalah penyelenggara negara yang mentaati asas –asas umum penyelenggaraan negara dan bebas dari praktek KKN serta perbuatan tercela lainnya.

Asas umum pemerintahan yang baik adalah asas yang menjunjung tinggi norma kesusilaan, kepatutan dan norma hukum untuk mewujudkan penyelenggara negara yang bersih dan bebas KKN.

ASAS  UMUM PENYELENGGARAAN NEGARA

Yang meliputi :

    1. Asas kepastian hukum
    2. Asas tertib penyelenggaraan negara
    3. Asas kepentingan umum
    4. Asas keterbukaan
    5. Asas proporsionalitas
    6. Asas profesionalitas., dan
    7. Asas akuntabilitas

Keterangan :

  1. yang dimaksud dengan Asas Kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan per UU an, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara.
  2. Yang dimaksud dengan asas tertib penyelenggaraan negara adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan negara.
  3. yang dimaksud dengan asas kepentingan umum adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif dan selektif.
  4. yang dimaksud dengan asas keterbukaan adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara.
  5. yang dimaksud dengan asas proporsionalitas adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara negara.
  6. yang dimaksud dengan asas profesionalitas adalaha sas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan per UU an yang berlaku.
  7. yang dimaksud dengan asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dari hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan per UU an yang berlaku.

PERAN SERTA MASYARAKAT

Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan negara merupakan hak dan tanggung jawab masyarakat untuk ikut mewujudkan penyelenggara negara yang besih. Hubungan antara penyelenggara negara dan masyarakat dilaksanakan dengan berpegang teguh pada asas – asas umum penyelenggaraan negara.

Peran serta masyarakat diwujudkan dalam bentuk :

a.             Hak mencari, memperoleh dan memberikan informasi tentang penyelenggaraan negara.

b.            Hak untuk memperoleh pelayanan yang sama dan adil dari penyelenggara negara.

c.             Hak menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab terhadap kebijakan penyelenggara negara., dan

d.            Hak memperoleh perlindungan hukum dalam hal :

1.             Melaksanakan haknya sebagaimana dimaksud pada a,b dan c.

2.             diminta hadir dalam proses penyelidikan, penyidikan dan disidang pengadilan sebagai saksi pelapor, saksi atau saksi ahli sesuai dengan ketentuan peraturan per UU an yang berlaku.

Hukum Keluarga dan Waris

Posted: 23/04/2011 in semester 7

HUKUM KELUARGA DAN WARIS

Hukum Keluarga         Perkawinan            Fiqih + Qanun ( H.Positif )       

Hukum Waris              Kewarisan              Qanum diambil dari fiqih

UU No 1 Tahun 1974 ( Perkawinan )

PP No 9 / 75 ( perkawinan )

INPRES No 1 / 1991 ( Kompilasi HI ) = Di jadikan Draf UU

Tujuan Menikah

1.     Mentaati sunnahtullah / mematuhi perintah allah

2.     Menyalurkan kehendak biologis

3.     Melanjutkan keturunan

4.     Menciptakan rumah tangga yang sakinah

Sabda nabi, nikahi perempuan

1.     Cantik

2.     Harta

3.     Keturunan

4.     agama yang utama ( kuncinya )

Rukun Nikah

1.     Calon Suami

2.     calon Istri

3.     Wali

4.     2 orang saksi

5.     Akad / ijab Kabul

Syarat Suami

1.     Laki – laki

2.     Muslim

Prinsip Islam Tentang Perkawinan

1.     Memenuhi, melaksanakan perintah allah

2.     Kerelaan dan persetujuan ( ridha, taat, kerelaan )

3.     Perkawinan itu untuk selamanya

4.   Prinsip ada 2           :

-                      Monogami terbuka

-                      Poligami di persulit

5.   Suami sebagai penanggung jawab penuh / kepala rumah tangga

Peminangan

Permohonan seorang laki – laki kepada perempuan atau wali untuk menikah

Wanita Yang Bisa Dinikahi

1.     Wanita itu halal

2.     Wanita itu tidak dalam iddah

Wanita – Wanita Yang Dilarang Di Nikahi Karena Sebab

1.     Nasab

Hubungan keturunan / tali darah ( anisa 23 )

Ibu, nenek, saudara perempuan, cucu perempuan, anak saudara perempuan ( keponakan perempuan ), bibi dan keatas

2.     Sepersusuan

Yang pernah disusui oleh ibu kita.

Sama seperti contoh di no 1. yang perlu diperhatikan bila tidak sengaja kita menyusui dan langsung menjadi anak persusuan

3.     Karena Hubungan Mushaharah

Hubungan semenda / hubungan akibat perkawinan

a.   Bersifat selamanya

-          Mertua

-          Menantu

-          Ibu tiri

-          Anak tiri

b.   Bersifat sementara

-     Saudara tiri

-     Bibinya

4.     Karena Sebab Lain

a.   Bersifat sementara

-     Istri orang lain

-     Wanita dalam masa iddah

-     Wanita musyrik       

-     Wanita pezina / pelacur

b.   Bersifat Selamanya

-     Wanita yang dicerai karena lian oleh mantan suami

      Lian           :

Ex     Seorang suami menuduh istri selingkuh atau suami tidak mengakui anak dalam kandungan, lalu istri membantah / menolak tapi kalau istri tidak membantah atau mengakui disebut lian

Hukuman bagi istri  = Rajam

Setelah bantahan suami, tidak, tidak ada dalam hukum fiqih karena zaman dulu istri dirumah, selami lebih banyak diluar

Zaman sekarangkeduanya baik laki-laki maupun perempuan sering ada diluar rumah maka oleh ulama lian ini boleh dari pihak istri juga

Wali Dalam Perkawinan

§  Arti kata wali adalah pelindung

§  Pengertian wali dalam perkawinan adalah orang yang berwenang menikahkan seorang wanita dan wali itu digunakan untuk wanita

Laki-laki tidak perlu wali Pengecualian wali untuk laki-laki yang dinikahkan waktu kecil,sesudah baliq terserah dia mau meneruskan perkawinan tersebut  atau tidak

bagaimana perceraianya  ? kalau anak tidak mau meneruskan perkawinan masa kecil tsb, hal itu bagi anak yang belum baliq tapi telah dinikahkan mempunyai hak hiyar ( hak pilih )

Hak pilih diberikan kepada anak sebelum baliq setelah melakukan pernikahan masa kecil

Kalau janda       :           sebagian ulama berpendapat harus memakai wali

                                    Sebagian ulama berpendapat boleh tidak memakai wali

Kalau masih gadis / perawan wajib pakai wali

Dari mazhab hanafi

o    Untuk perawan atau gadis sudah baliq boleh tidak pakai wali

o    Untuk perawan atau gadis belum baliq wajib pakai wali

Wali Pernikahan Ada 2 Yaitu    :

1.   Wali nazab

      Karib kerabat laki-laki yang mempunyai hubungan tali darah

Kerabat laki-laki disini bersifat ashabah yaitu laki-laki yang menghabiskan sisa warisan / penutup dari penerima warisan

Siapa Yang Menjadi Wali

a.   Wali nazab

      ada 4 tingkatan

1.   Kerabat laki-laki garis lurus keatas

2.   Kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah

3.   Kelompok kerabat paman ( saudara laki-laki kandung ayah atau saudara laki-laki sebapak dari ayah ) dan seketurunanya yang laki-laki

4.   Saudara laki-laki kandung kakek / saudara laki-laki sebapak

Kalau ada semua yang utama menjadi wali adalah bapak, kalau tidak ada saudara bapak, kalau tidak ada kerabat paman, kalau tidak ada saudara laki-laki kakek, kalau tidak ada juga maka baru pakai wali hakim

b.   Wali gaib

1.     Wali yang tidak diketahui tempat atau keberadaanya

2.     wali itu jauh dan tidak dapat dihadirkan

3.     wali dalam penjara

4.     wali itu enggan tidak dengan alasan syara’

            Contoh  Alasan syara’

calon menantu pemabuk, bapak enggan karena syara’ tidak boleh digantikan kerena sah bapak menjadi enggan

2.   Wali hakim

      Yang memjadi wali hakim pada hakikatnya  adalah kepala negara oleh karena itu kepala negara tidak boleh wanita

      Untuk masa sekarang ini kepala negara tidak mungkin menjadi wali hakim untuk rakyatnya yang tersebar diseluruh Indonesia, oleh karena itu diwakilkan kepada kepala kantor urusan agama didaerah setempat, yang disahkan oleh mentri agama

·         Apabila dalam satu kelompok wali nikah terdapat beberapa orang yang sam-sama berhak menjadi wali,maka yang paling berhak menjadi wali ialah yang lebih dekat dengan derajatnya kekerabatanyadengan calon mempelai wanita

·         Apabila dalam satu kelompok sama derajat dan kekerabatanya maka yang paling berhak menjadi wali nikah ialah kerabat kandung dari kerabat yang hanya seayah

·         Apabila dalam satu kelompok derajat kekerabatanya sama, yakni sama-sama derajat kandung atau sama-sama derajat kerabat seayah, mereka sama-sama berhak menjadi wali nikah, dengan mengutamakan yang lebih tua dan memenuhi syarat-syarat wali

Apabila wali nikah yang paling berhak urutanya tidak memenuhi syarat sebagai wali nikah atau oleh karena wali nikah itu menderita tunawicara,tuna rungu, atau sudah uzur maka hak menjadi wali bergeser kepada wali nikah yang lain menurut derajatnya berikutnya

Bila Wali HakimDapat Bertindak

Menurut KH I pasal 23

Ayat 1   :

Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah

-     Apabila wali nasab tidak ada atau

-     tidak mungkin menghadirkanya atau

-     Tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adlal atau enggan

ayat 2

Dalam hak wali adlal atau enggan maka wali hakim dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan pengadilan agama tentang wali tersebut

Saksi

Keharusan adanya saksi nikah menurut KH I

1.     Saksi dalam perkawinan merupakan rukun pelaksanaan akad nikah

2.     Setiap perkawinan harus disaksikan oleh dua orang saksi

v  Kalau ada saksi laki-laki cuma 1 orang sedang yang lain tidak ada boleh digantikan perempuan dengan perbandingan 1 laki-laki   : 2 perempuan

Yang dapat ditunjuk menjadi saksi dalam akad nikah

1.     Seorang laki-laki

2.     Muslim

3.     Adil

Adil disini bukan dalam mengambil keputusan, pengertian adil disini “ tidak berbuat dosa besar dan jarang melakukan dosa kecil

Pengecualian

Kalau tidak ada lagi saksi selain orang yang tidak adil tersebut suruh tobat terlebih dahulu, jika saksi tidak mau dan tidak ada saksi lain selain dia,pilih wanita untuk jadi saksi perbandinganya  1  :  2 antara laki-laki dengan perempuan

4.     Akli Baliq

Baliq tidak diukur dengan umur tetapi dengan tanda-tanda

5.     Tidak terngangu ingatan

6.     tidak tuna rungu atau tuli

7.     Tidak buta

8.     Bisa bicara atau tidak bisu

Ijab Qabul

·         Menurut mazhab syafei

Ijab duluan baru qabul

·         Menurut mazhab hanafi

Boleh qabul di dahulukan

Ijab dan qabul itu bersambung tidak boleh ada kegiatan diantaranya atau dibatasi oleh kegiatan atau pembicaraan

Pada masa / saat ini

Bersambung agak rumit oleh petugas karena langsung disambung

v  Mengucapkan kata-kata mahar tidak wajib

Kalu mahar tidak diucapkan maka mahar yang dipakai adalah mahar standar

AKIBAT DARI HUKUM SUATU PERKAWINAN ADALAH HAK DAN KEWAJIBAN DALAM PERKAWINAN

1.     Berserikat suami dan istri

a.     Antara suami istri kalau sudah terikat perkawinan sah/halal bergaul suami istri.

b.    Terjadinya Mahram (larangan)

Ex  :  Dengan adanya perkawinan akan ada/timbul penghalang yaitu tidak boleh menikahi adik istri dll

c.     Saling mewarisi

d.    Tetapnya nasab

Terjadinya hubungan nasab antara anak dengan bapaknya, bapak dengan ibunya.

e.     Saling bergaul dengan baik

2.     Kewajiban suami terhadap istri sehingga menjadi hak istri dari suami

Dibagi menjadi 2 yaitu  :

a.     Bersifat materil (pemberian)

v  Mahar (Pemberian)

Suami berkewajiban membayar mahar dengan 3 cara yang bisa dipilih

    1. Secara Tunai
    2. Secara Cicil
    3. Secara Hutang

Mahar berupa barang yang mempunyai harga yang sifatnya wajib dan tidak memberatkan.

Mahar Ada 2 Jenis  :

    1. Mahar Mitsil (mahar standar)

Jika tidak disebutkan ketika akad nikah tidak apa-apa tapi harus tetap dibayarkan

    1. Mahar Mustammai

Mahar ini harus disebutkan ketika akad nikah berapa besarnya.

v  Nafkah terhadap kebutuhan primer

    1. Sandang (PAKAIAN)

Ukurannya minimal sesuai dengan kemampuan suami yaitu dengan syarat  yang menutupi aurat

    1. Pangan (makanan)

Standar adalah makanan yang layak

    1. Papan (tempat tinggal)

Standar ada tempat tinggal walaupun ngontrak.

Antara mahar dan nafkah terdapat yang disebut pelengkap, pelengkap ini merupakan penunjang dari ketiga hal nafkah terhadap kebutuhan primer tersebut diatas

Ex        :           perabot rumah

b.    Bersifat non materil

Kalau suami beristri lebih dari satu harus bersikap adil

3.     Kewajiban istri terhadap suami sehingga menjadi hak suami dari istri

a.     Puncaknya adalah kepatuhan istri dalam konteks sejalan dengan syariat islam.

b.    Kedurhakaan istri (kusyu) menjadi sebab gugurnya nafkah.

Harta Kekayaan Dalam Perkawinan

Pasal 85 – 97 ( kompilasi hukum islam dalam perkawinan

Pasal 85 ayat 1

“ Pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami & harta istri karena perkawinan “

Di Indonesia Ada Bermacam2 Mengenai Harta Kekayaan

1.   Harta Bersama

      Disebut juga harta mata pencarian

Harta yang diperoleh dari pencarian setelah ada akad nikah/penghasilan (perkawinan) tanpa memandang siapa yang bekerja, menjadi harta bersama.

Dalam harta bersama tidak akan meninggalkan/menghilangkan

a.     Tidak menghilangkan adanya nafkah

b.    Tidak menghilangkan harta hak milik (bila terjadi masalah dalam perkawinan)

Kalau terjadi cerai mati, maka separo harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama.

2.   Harta Bawaan

  • Apabila tidak ada perjanjian dalam perkawinan maka tidak ada gabungan harta
  • Seandainya dalam perkawinan terjadi masalah seperti  : perceraian, meninggal  maka bila tidak ada perjanjian dan ada yang meninggal maka harta jadi hak milik yang hidup
  • Harta bawaan dari masing2 suami, istri merupakan hak masing2 bila tidak ada perjanjian sesuai pasal 87 ayat 2

Ex  :  Bujangan punya mobil dan nikah

3.   harta yang diperoleh secara khusus

a.     Warisan

b.    Menerima wasiat

c.     Menerima hibah

d.    Hadiah

Putusnya perkawinan

KHI  Pasal 113  –  148  (talaq)

KHI Pasal  149  –  143 (Perceraian)

Menurut KHI

Putusnya perkawinan dikelompokkan dalam 3 hal  :

1.     Kematian

      Dalam pandangan Fiqih adalah meninggalnya salah satu pihak secara hakiki/meninggal secara hukum, tapi yang menjadi dasar adalah meninggal hakiki.

2.     Perceraian (pembahasannya tentang talaq)

      Pengertian Talaq

      Talaq adalah hak suami, timbulnya hak ini setelah dilangsungkannya akad, suami memiliki hak 3 talaq

      Cara pemutusan hubungan perkawinan

1.     Talag Sunni

      Adalah talaq yang dibolehkan yaitu talaq yang dijatuhkan terhadapistri yang sedang suci dan tidak dicampuri dalam waktu suci tersebut

2.     Talaq Bid’I

      Adalah talaq yang dilarang

a.     Talaq yang dijatuhkan pada waktu istri dalam keadaan haid

b.    Istri dalam keadaan suci tapi sudah dicampuri waktu suci tersebut

c.     Talaq sebelum digauli

           

            Talaq dalam cara pengucapan

            Harus berhadapan

1.     Talaq sharih

      Tegas dan jelas

2.     Talaq Kinayah

      Lafas kinayah (sindiran)

           

            Alasan2 perceraian Pasal 116

a.     Salah satu pihak berbuat zina, atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dsbnya yang sulit disembuhkan.

b.    Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain, tanpa alasan sah, hal ini diluar kemampuannya

c.     Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun/lebih setelah perkawinan

d.    Salah satu pihak melakukan penganiayaan

e.     Salah satu pihak mendapat cacat badan/penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami istri

f.     Terus menerus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan hidup rukun dalam rumah tangga

g.    Suami melanggar taklik talaq

h.     Peralihan agama.

Macam2 talaq

1.                                                                     Perceraian Fasakh

            Pisah karena ada sebab yang ada sejak awal / sebab yang dating kemudian

            Ex  :     Sebab sejak awal baru belakangan diketahui contohnya adanya hubungan pertalian darah

                        (nasab)

                        Sebab yang datang kemudian contohnya murtadnya seseorang

2.     Khulu (talaq tebus)

Istri bisa m,enggugat suami, hak cerai pada istri walaupun yang menjatuhkan talaq suami, istri mengajukan gugatan atas Taklik Talaq (perjanjian untuk tidak meninggalkan) lalu pengadilan menerima gugatan itu dan memutuskan terjadinya talaq dengan kewajiban perempuan membayar tebusan walaupun kemudian suami yang menjatuhkan talaq

3.     Lian

            Sumpah suami, istri

Hal2 yang membawa perceraian

a.     Zihar

Menyamakan istri dengan ibu kandung (ucapan suami)

Apabila suami hendak menarik kembali apa yang diucapkannya itu maka wajib / denda kaffarahnya 

1.   Memerdekakan budak

2.   Bila tidak ada budak, weajib berpuasa 2 bulan berturut-turut

3.   apabila tidak sanggup puasa maka wajib memberi makan 60 orang miskin

Dalam hal ini istri tidak tertalaq tapi haram digauli

b.    Illa’

Suami bersumpah untuk tidak menggauli istrinya

Al baqarah 226

“orang2 yang melakukan illa, bahwa dia tidak mencampuri istrinya, maka hendaknya ia menunggu 4 bulan”

Denda/sanksi alternatif

1.   Memberi makan 10 orang miskin

2.   memberi pakaian 10 orang miskin

3.   memerdekakan budak

kalau tidak menjalankan ketiga hal tersebut, maka kaffaratnya adalah 3 hari berpuasa berturut-turut

c.     Syiqaq

Istri durhaka pada suami

3.     Putusan Pengadilan

Bila ada perjanjian pihak2 maka setelah meneliti mendengarkan keterangan maka pengadilan bisa memutuskan

HUKUM WARIS

ISTILAH

Beberapa istilah hukum wris yaitu  :

1.     Ilmu Mawaris

2.     Ilmu Faraidh

Pengertian ilmu waris

Suatu ilmu yang membahas tentang tata cara pembagian harta warisan sesuai dengan ketentua2 syara’.

Pengertian Mawaris, faraidh

Pembagian harta warisan kepada yang berhak menerimanya.

Hukum mempelajari ilmu waris

Hukum mempelajari ilmu waris adalah Wajib, wajib disini ada 2 yaitu  :

a.     Fardu ain

      Kewajiban individu dilaksanakan oleh setiap individu

      Ex  :  untuk bidang hukum  :  hakim, pengacara dll

b.    Fardu kifayah

      Kewajiban individu tetapi jika dilaksanakan oleh salah seorang maka individu yang tidak melaksanakan terlepas

      Ex  :  Ilmu faraidh (mempelajari/mengajarkan)

Hukum melaksanakan pembagian warisan

Hukum melaksanakan pembagian adalah wajib, kalau tidak melaksanakan pembagian warisan maka dosa dalam arti kalau tidak dibagi dengan benar maka akan ada yang memakan hak orang lain.

Beda waris, wasiat, hibah

·         Waris

Perpindahan harta yang terjadi setelah meninggal tanpa ada intervensi manusia yang menentukannya (ijabari).

·         Wasiat

Perpindahan harta setelah meninggal tetapi ditentukan oleh si pemilik harta ketika masih hidup (ada campur tangan manusia), dan wasiat mempunyai batas maximum dari harta yaitu 1/3. wasiat tidak boleh kepada ahli waris karena ahli waris akan dapat warisan.

·         Hibah

Perpindahan harta terjadi ketika masih hidupkedua belah pihak

Contoh

A mempunyai 3 toko, kemudian A mengatakan kalau dia meninggal 3 toko tersebut untuk masing2 anak2nya, ini tidak boleh karena tidak termasuk dalam  :

Warisan            :           Karena manusia tidak boleh menentukan

Wasiat              :           Pewaris tidak boleh menerima wasiat

Hibah                :           Diberikan ketika masih hidup kedua belah pihak

Hukum waris di KHI terdapat pada buku II pasal 171 s/d 214.

Kunci waris dan wasiat adalah  :

1.     Meninggal

      Yang meninggal pewaris, baik secara hakiki maupun secara hukum.

2.     Hidup

      Ahli waris disaat pewaris meninggal baik hidup secara hakiki maupun hidup secara hukum.

Sebab terjadinya hubungan warisan

1.     Nasab

2.     Nikah

3.     Walla

Sebab2 kewarisan bisa terjadi yaitu  :

1.     adanya perkawinan

      hanya antar suami dan istri

2.     Adanya keturunan atau nasab

      Ex  :  antara kakek dan cucunya dll

3.     Karena sumpah setia

Namun hal itu masih diragukan

Rukun dan syarat / unsure kewarisan yaitu  :

1.     Muwaris

      Orang yang mewariskan syaratnya orang yang mewariskan adalah orang yang meninggal dunia. Kategori meninggal ada 2 yaitu  :

a.     meninggal secara hakiki

      benar2 sudah meninggal, jasad sudah dikebumikan

b.    Meninggal secara hukum

      Meninggal karena ditetapkan oleh pengadilan

      Ex  :  seseorang yang tidak pulang2, hilang kurang lebih 20 tahun dan meninggalkan harta.

2.     Maurus

      Harta yang diwariskan syaratnya harta yang diwariskan adalah milik pewaris yang sempurna atau tidak adanya salah satu penghalang dari penghalang2 pewarisan.

3.     Waris

      Orang yang mewarisi, syaratnya orang yang mewarisi, orang yang hidup pada saat pewaris meninggal. Orang yang hidup dikategorikan menjadi 2 yaitu  :

a.     Orang yang hidup hakiki (benar2 masih hidup)

b.    Orang yang ditetapkan oleh hukum (menghilang tapi tetap dianggap punya hak)

Tirkah

Adalah Keseluruhan dari harta orang yang meningal atau disebut sebagai harta peninggalan, oleh sebab itu sebelum dibagikan harus dikeluarkan dulu  :

a.     biaya penyelenggaraan jenasah

ex  :  biaya penguburannya

b.    Membayar segala hutang piutang

Ada 2 macam hutang  :

1.     Hutang kepada manusia (secara materi)

2.     Hutang keada Allah (ex  :  zakat, haji dll)

c.     Wasiat

Adalah pesan harta untuk orang, yang berpindahnya harta itu setelah yang berwasiat meninggal, tidak boleh melebihi 1/3 harta

Setelah ketiganya dikeluarkan maka sisanya yang disebut harta warisan (maurus). Jadi kesimpulan harta warisan (maurus) adalah harta yang bersih setelah dikeluarkan dari biaya2, wasiat dan hutang piutang

Penghalang kewarisan (mawanig)

Adalah keadaan, atau pekerjaan yang menyebabkan seseorang yang seharusnya mendapat warisan tidak mendapatkannya  :

1.     Karena pembunuhan

A kawin dengan B, B membunuh A,  B tidak dapat warisan

2.     Hubungan perbudakan

Budak tidak bisa mewarisi harta majikannya. Alasannya budak disamakan dengn harta

3.     Beda Agama

4.     Beda Negara

Pemahamannya lain dengan pemahaman zaman sekarang, kalau dulu negara yang dimaksud adalah negara muslim dan negara non muslim

No 1 dan 2        Ulama Sepakat

No 3 dan 4        Ulama beda pendapat

Mirip penghalang tapi tidak menghalangi

Hijab (tertutup)

Artinya tertutup untuk mendapat warisan

Hijab terbagi menjadi 2 yaitu  :

a.     Hijab Nirman (hijab tertutup rapat)

Ex  :  cucu tertutup oleh anak, selama anak masih da, cucu tidak dapat, tapi kalau anak meninggal baru cucu dapat

b.    Hijab Nuksan

Hijab yang mengurangi jatah/tertutup sebagian

Ex  :  A suami, B istri meninggal, mereka tidak punya anak maka harta ½, kalau istri punya anak maka harta warisan terhalangi menjadi ¼

Prinsip Kewarisan

Yang dekat menghambat yang jauh

Ahli waris

Dikelompokkan jadi 2 yaitu  :

1.     Laki-laki (ahliwaris laki2 dari yang meninggal)

a.     Suami

b.    Anak Laki2

c.     Cucu laki2 dari anak laki2

d.    Ayah

e.     Kakek

f.     Saudara laki2

g.    Saudara laki2 seayah

h.     Saudara laki2 seibu

i.      Anak laki2 dari saudara laki2 sekandung

j.      Anak laki2 dari saudara laki2 eayah

k.     Paman kandung saudara laki2 seayah

l.      Paman seayah

m.   Anak laki2 paman kandung

n.     Anak laki2 daripaman seayah

2.     Perempuan (ahli waris perempuan dari yang meninggal)

a.     istri

b.    anak perempuan

c.     cucu perempuan dari anak laki2

d.    ibu

e.     nenek dari ibunya bapak

f.     saudara perempuan kandung

g.    saudara perempuan seayah

h.     saudara perempuan seibu

Kalau hidup semua, tidak semua dapat warisan karena yang dekat menutup yang jauh

Yang mesti dapat dan tidak tertutup habis

1.     anak laki2

2.     anak perempuan

3.     suami

4.     istri

5.     ayah

6.     ibu

Pembagian harta warisan terhadap harta bersama

Harta bersama

Adalah harta yang diperoleh sejak adanya perkawinan, harta bersama adalah milik yang hidup

Tata cara  :

Ex  :  suami meninggal

Semua harta dibagi dua, kemudian dari bagian suami dikeluarkan 3 hal yaitu   :  Penyelenggaraan jenasah, hutang piutang, wasiat. Sisa bagian dari harta suami itulah yang menjadi harta warisan dimana si ahli waris yang akan mendapatkan sesuai dengan pembagiannya.

Skema   :

Pengelompokan ahli waris

1.     Zawil Furudh (dari segi pembagian)

      Adalah ahli waris yang memiliki bagian/saham tertentu

      Ex  :  ½, ¼, 1/8, 1/6, 2/3, 1/3

2.     Ashabah

      Adalah ahli waris yang tidak mempunyai bagian/saham tertentu,tapi ia mendapat sisa dari warisan yang berlebih, tapi bukan termasuk pelengkap. Umumnya anak laki2 ashabah

      Macam2 Ashabah yaitu  :

1.     Ashabah nasabiah

Dibagi menjadi 3 bagian  yaitu  :

a.     Ashabah Binafsiah

Adalah dia sendiri yang menjadi ashabah

b.    Ashabah Bil qhairi

Adalah dia dapat ashabah tersebab orang lain yang bersama2 dapat ashabah

Contoh  :

A seorang bapak punya 2 anak (laki2 dan perempuan), masih punya ibu dan bapak, maka ketika A meninggal semua dapat bagian sedangkan anak laki2 dan perempuan dapat ashabah, harta ashabah tersebut dibagi dengan ketentuan 2 dibanding 1 untuk laki2.

c.     Ashabah Ma’al Qhairi

Adalah ashabah yang mendapat bagian kelebihan tersebab orang lain tapi tidak bersama, kalau yang meninggal hanya mempunyai 1 anak perempuan, maka saudara perempuan yang meninggal menjadi ashabah untuk mencukupkan 2/3 yaitu mendapat 1/6

2.     Ashabah Sababiyah

Ex  :  bagi yang memerdekakan budak, jika budak meninggal maka yang memerdekakan budak tersebut yang menjadi ashabah.

3.     ahli waris zawil furudh

Kalau Ashabah tidak ada maka siapa yang menerima warisan

a.     Zawil Akhram

Semua keturunan yang dihubungkan oleh perempuan

b.    Baitul mal yaitu  :

Kas negara, disinilah terbukti orang muslim bersaudara karena kas negara dipergunakan untuk kepentingan orang muslim

Rumus pembagian warisan bagi ahli waris tetap

·         Suami

Dapat bagian ½ kalau istri tidak punya anak

Dapat ¼ kalau istri punya anak

·         Istri

Dapat ¼ kalau suami tidak punya anak

Dapat 1/8 kalau suami punya anak

·         Ibu

Dapat 1/3 Bila yang meninggal tidak punya anak

Dapat 1/6 biala yang meninggal punya anak

·         Bapak

Menjadi ashabah bila yang meninggal tidak punya anak

Dapat 1/6 bila yang meninggal mmpunyai anak

·         Anak perempuan

Kalu tunggal dan satu2nya dapat bagian ½, kalau tidak ada ahli waris yang lain, maka sisanya masuk ke zawil arkham atau baitul mal.

2 atau lebih anak perempuan maka dapat 2/3 bagian

ex  :  3 anak perempuan dapat 2/3 dari harta warisan ykemudian di bagi 3

NOTE

·         Hukum Taklifi  (Hukum asal)

·         Perbuatan itu kita lakukan berpahala, tujuan menikah akan menjadi haram bila punya keinginan untuk menyakiti atau berbuat zolim

·         Hukum islam dalam pandangan hukum, Wanita di no 2 karena dalam pernikahan y6ang diminta adalah laki2 ( diperintah ) tapi pemutus ( pelamar ) adalah wanita

·         Laki – laki yang meminang perempuan tapi yang menentukan ( orang tua ) = Hidbah

·         Talak sudah 3X berturut-turut tidak sah dan tidak boleh perempuan yang sedang masa iddah belum boleh dipulangkan kerumah ortunya

·         Perkawinan diketahui tidak sah langsung putus perkawinan

·         Perempuan menikah tanpa wali batal pernikahanya

·         Wali termasuk dalam rukun perkawinan jadi kalau ada wali dianggap sah, dalam perkawinan kalau dianggap tidak sah maka tidak ada akibat hukum

·         Hukum perkawinan sunahtullah ( hukum alam = berpasang-pasangan pada manusia )

·         Qhani = Tazir ( sanksi / Pelajaran )

·         Nikah mut’ah adalah Nikah kontrak

·         Wali munbir adalah Wali yang memaksa / wali yang memiliki kewenangan penuh

·         Seorang kadi tidak boleh menjadi wali hakim, fungsinya hanya sebagai pegawai pencatat nikah,kadi hanya bisa sebagai saksi

·         Isbat nikah adalah ketetapan dari kantor yang berwenang untuk pernikahan

Ex  :  

lola kawin dengan del dibawah tangan / nikah siri, setelah itu mereka mengajukan perkawinan ke KUA untuk mendapat penetapan secara hukum

·         Perbedaan hibah dan sedekah  :

Hibah          :           Sosial yang lebih menonjol

Sedekah     :           Nuansa religi yang lebih menonjol


Hukum Jaminan

Posted: 23/04/2011 in semester 6

Hukum Jaminan

1 april 2008

Latar belakang timbulnya apa yang dinamakan jaminan

Ketika terjadi hubungan pinjam meminjam maka timbul hak dan kewajiban, ketika terjadi wan prestasi maka disinilah timbulnya pemikiran mengenai apa yang dinamakan jaminan.

Yang dipelajari dalam hokum jaminan

adalah persoalan kredit yang bersangkut atau berkaitan dengan pihak bank.

Istilah dan Pengertian Hukum Jaminan

Istilah

Hokum jaminan berasal dari terjemahan Zakerheidessteling atau Security of law

Pengertian

1.        Menurut Sri sudewi masngun sofwan

Hukum jaminan adalah mengatur konstruksi yuridis yang memungkinkan pemberian fasilitas kredit dengan menjaminkan benda2 yang dibeli sebagai jaminan. Peraturan yang demikian harus cukup meyakinkan dan memberikan kepastian hokum bagi lembaga2 kredit baik dari dalam negeri maupun luar negeri

Secara Ringkas  :

Dalam pemberian jaminan adakalanya benda yang dibeli menjadi jaminan

2.        J Satrio

Hukum jaminan adalah peraturan hokum yang mengatur jaminan2 piutang seorang kreditur terhadap debitur

3.        Salim HS SH MS

Hukum jaminan adalah keseluruhan dari kaedah2 hukum yang mengatur hubungan hokum antara pemberi dan penerima jaminan dalam kaitannya dengan pembebanan jaminan untuk mendapatkan fasilitas kredit

Jadi pengertian jaminan secara umum adalah

Suatu benda yang dijadikan tanggungan bagi sebuah perjanjian hutang piutang antara kreditur dan debitur.

ASAS-ASAS HUKUM JAMINAN

  1. Asas Publicitiet

Asas bahwa semua hak baik hak tanggungan hak fidusia dan hipotik harus didaftarkan

-          Hak tanggungan

Objek benda jaminan adalah tanah berikut atau tidak berikut dengan apa yang ada diatasnya maka aturan hokum Yang mengaturnya adalah hak tanggungan

-          Hak fidusia

Objek jaminan adalah benda bergerak

Ex  :  mobil, Honda, perabot2

Benda yang akan menjadi jaminan masih tetap dikuasai. Aturan hokum yang mengaturnya disebut lembaga Fidusia

Benda yang akan menjadi jaminan tapi tidak dikuasainya maka aturan hokum yang mengaturnya disebut pengadaian

-          Hipotik

Hipotik digunakan apabila benda yang sebagai jaminan berupa kapal yang berbobot minimal 20 ton

Hak2 yang dijadikan sebagai jaminan ia wajib didaftarkan yaitu dimasing2 instansi yang berwenang terhadap benda tersebut.

Kegunaan didaftarkan adalah

Supaya pihak ketiga tahu bahwa benda tersebut sedang dijaminkan untuk sebuah hutang atau dalam pembebanan hutang

Asas publicitiet untuk melindungi pihak ketiga yang beritikat baik

  1. Asas specialitiet

Bahwa hak tanggungan, hak fidusia dan hipotik hanya dapat dibebankan atas persil (satuan tanah) atau atas barang2 yang sudah terdaftar atas nama orang tertentu

Secara ringkas

Bahwa sesuatu benda yang akan dijaminkan sudah didaftarkan

  1. Asas tidak dapat dibagi

Yaitu asas dapat dibaginya hutang tidak dapat mengakibatkan dapat dibaginya hak tanggungan, hak fidusia, hipotik walaupun telah dilakukan pembayaran sebagian

Contoh  :

A berhutang ke Bank 100 juta dengan jaminan sebidang tanah, dan sebuah mobil. Tanah nilai taksirannya 100 juta dan mobil nilai taksirannya 60 juta, apabila hutang ini telah 50 % diselesaikan maka nilai jaminannya hanya sebatas 1 benda jaminan tapi dengan begitu walau hutang sudah mengecil tapi jaminan tidak bisa dibagi atau diambil

  1. Asas inbezittsteling

Barang jaminan gadai harus berada pada penerima gadai

  1. Asas horizontal

Yaitu bangunan dan tanah bukan merupakan satu kesatuan hal ini dapat dilihat dalam penggunaan hak pakai, hak guna bangunan

EX  :

Tahun 1985 Penjamin Apartemen / Rusun

Untuk apartemen atau rusun maka ketika dijadikan sebagai jaminan sebuah hutang maka lembaga jaminannya adalah Fidusia.

SISTIM PENGATURAN HUKUM JAMINAN

Ada 2 sistem hokum  :

1.     Sistem terbuka

Boleh disimpangi

2.     Sistem tertutup       

Tidak Boleh disimpangi tunduk oleh peraturan2 yang telah ditetapkan, tidak dapat mengadakan hak2 jaminan baru selain yang telah ditetapkan dalam Undang2

System pengaturan hokum perjanjian adalah

System terbuka artinya

Orang dapat melakukan hokum perjanjian mengenai apapun juga baik yang sudah ada pengatur aturannya dalam KUHPerdata (Nominat)  maupun yang tidak diatur dalam KUHPerdata (Innominat).

SUMBER HUKUM JAMINAN

Sumber hokum jaminan ada ditemukan dalam

  1. BUKU KE II KUHPerdata

Antara lain tentang gadai dan hipotik

  1. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD)

Terutama yang berkaitan Hipotik kapal laut

  1. Undang2 No 5 tahun 1960

tentang peraturan dasar Pokok agrarian

  1. Undang-Undang No 4 tahun 1996

tentang hak tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah

  1. Undang-undang No 42 tahun 1949

Tentang Fidusia

  1. Undang-undang no 21 Tahun 1992

Tentang pelayaran

o   Dengan keluarnya atau diundangkan nya UU no 5 tahun 1960 maka dicabutnya BUKU KE II BW kecuali yang tidak dicabut tentang gadai dan hipotik

o   Dengan keluar nya Undang-Undang 4 tahun 1996 tentang hak tanggungan maka ketentuan hipotik tentang tanah menjadi tercabut juga

Hingga saat ini yang ada dalam BW adalah Gadai dan sebagian hipotik

8 April 2008

Pranata Jaminan dalam hokum perdata

1.     Cara terjadinya :

a.     Yang lahir karena Undang-Undang

Jaminan yang lahir karena Undang-undang yang merupakan jaminan yang keberadaannya ditunjuk Undang-Undang tanpa ada perjanjian para pihak.

Maksudnya

Jaminan yang lahir karena uu karena sebenarnya dalam perjanjian pinjam-meminjam tidak ada benda khusus yang diikat / dijadikan jaminan. Hal ini diatur dalam pasal 1131 “yang menyatakan bahwa segala kebendaan milik debitur baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari akan menjadi tanggungan untuk segala perikatannnya”. Kalau terjadi wan prestasi maka untuk mengajukan pengadilan harus melalui :  Gugatan perdata dalam berpekara di pengadilan setelah mengajukan gugatan maka minta sita jaminan

Contoh kasus di Bank

1.     Memakai Pasal 1131

Ada hutang piutang yang memakai jaminan di sebuah Bank, nilai kredit 2 milyar karena ada isu sunami maka harga tanah turun maka ketika terjadi wan pretasi tanah tersebut di lelang oleh bank hanya mendapat 1.7 milyar, untuk menutupi kekurangan maka dipakailah pasal 1131.

2.     Memakai Pasal 1132

Dengan demikian berarti seluruh harta benda debitur menjadi jaminan bagi semua kreditur, dalam hal debitur tidak dapat memenuhi kewajiban hutangnya kepada kreditur maka kebendaan milik debitur tersebut akan di jual kepada umum dan hasil penjualannya akan dibagi antara para kreditur seimbang dengan besr piutang masing2 (1132).

b.     Yang lahir karena di perjanjian

Selain jaminan yang ditunjuk oleh Undang-Undang tentang sebagai bagian dari asas konsesualitas dalam hokum perjanjian, Undang-Undang memungkinkan para pihak untuk melakukan perjanjian penjaminan yang ditujukan untuk menjamin pelunasan atau pelaksanaan kewajiban debitur kepada kreditur, perjanjian2 penjaminan ini merupakan perjanjian tambahan yang melekat pada perjanjian hutang piutang diantara debitur dengan kreditur.

Contoh  :

Hipotik, hak tanggungan, fidusia, perjanjian penanggungan, perjanjian garansi dan lain-lain.

Karena lahir dari perjanjian maka dari awalnya telah dipersiapkan dan dalam hal ini ada perjanjian tambahan (assesoir) yang isinya menyangkut tentang pengikatan jaminan

Secara ringkas

Penjaminan yang lahir melalui undang-undang Tidak diperjanjikan, penagihannya susah dilakukan, kalau krediturnya banyak harus dibagi, kalau penjaminan lahir melalui perjanjian penagihannya mudah melalui pelelangan yang dilakukan oleh badan negara.

15  April 2008

2.     Objeknya 

a.     Yang berobjek benda bergerak

-   Gadai

Adalah suatu hak yang diperoleh kreditur atas waktu kebendaan bergerak yang diserahkan kepadanya oleh seorang debitur dan seorang lain atas nama debitur yang memberikan kekuasaan kepada kreditur untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara di dahulukan dari pada kreditur lainnya, atau dapat disbut kreditur preveren (kreditur yang didulukan)

-   Fidusia

Hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud atau tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat di bebani hak tanggungan sebagai mana yang dimaksud dalam UU No 4 1996 tentang hak tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi Fidusia sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya.

b.     Yang berobjek benda tidak bergerak/benda tetap

Kalau rumah/bangunan yang berada diatas tanah orang lain tetapi bisa diikat dengan jaminan fidusia

c.     Yang berobjek benda berupa tanah

Diikat dengan hak tanggungan.

Hak tanggungan Adalah  :

-   Hak tanggungan atas tanah beserta benda2 yang berkaitan dengan tanah adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam UU No 5 tahun 1996 terikat atau tidak terikat, benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu, untuk pelunasan hutang tertentu yang memberikan kedudukan yang diutamakan pada kreditur tertentu terhadap kreditur lainnya.

3.     Sifatnya

a.     Termasuk jaminan umum

Jaminan yang diberikan bagi kepentingan semua kreditur dan menyangkut semua harta debitur, sebagaimana diatur Pasal 1131 BW

b.     Termasuk jaminan khusus

Jaminan dalam bentuk penunjukan atau penyerahan benda tertentu secara khusus sebagai jaminan atas pelunasan kewajiban atau yang debitur kepada kreditur tertentu yang hanya berlaku untuk kreditur tertentu tersebut.

c.     Yang bersifat jaminan kebendaan

Adanya benda tertentu yang dijadikan jaminan

Ilmu Hukum tidak membatasi kebendaan yang dapat dijadikan jaminan, hanya saja kebendaan yang dijaminkan tersebut haruslah merupakan milik dari pihak yang memberikan jaminan kebendaan tersebut.

22 April 2008

d.     yang bersifat perorangan

Ada pihak ketiga yang berjanji pada kreditur bahwa jika debitur tidak membayar hutangnya maka pihak ke III yang akan membayarnya dengan catatan di lelang dulu harta kekayaan Debitur

Dalam kitab UU hokum perdata dikenal jaminan Orang atau penanggungan Hutang atau disebut juga dengan BORGTOEHT.

Menurut Subekti jaminan perorangan adalah  :

Suatu perjanjian antara seorang berpiutang dengan seorang ketiga yang menjamin di penuhinya kewajiban si berhutang / Debitur ia bahkan dapat diadakan di luar (tanpa Siperhutang tersebut).

Pada dasarnya penanggungan ini untuk kepentingan kreditur namun demikian penanggungan ini tidak mengubah status debitur menjadi kreditur Freveren sehingga jika terjadi kelalaian debitur maka tetap berlaku ketentuan pelunasan secara proposional.

Menurut pasal 1831 BW untuk membayar hutang debitur tersebut maka barang kepunyaan debitur harus di sita dan dijual terlebih dahulu untuk melunasi hutangnya.

4.     Kewenangan menguasai benda jaminan

Dari kewenangan menguasai benda jaminan, penjaminan dibedakan antara  :

a.     yang menguasai benda jaminan

Contoh  :        

Gadai dan Hak retensi (Hak untuk menahan benda2 yang ada di tangannya)

Bagi kreditur penguasaan benda ini akan lebih aman terutama untuk benda bergerak yang mudah di pindahtangankan dan berubah nilainya,

b.     Tanpa menguasai benda jaminan

Contoh  :

Hak hipotik dan fidusia

Hal ini menguntungkan debitur karena tetap dapat memanfaatkan benda jaminan.

Kegunaan jaminan kredit adalah untuk  :

1.       memberikan hak dan kekuasaan kepada Bank untuk mendapat pelunasan dari aggunan apabila debitur melakukan cidera janji yaitu untuk membayar kembali hutangnya pada waktu yang telah ditetapkan dalam perjanjian.

2.       Menjamin agar debitur berperan serta dalam transaksi untuk membiayaai usahanya sehingga kemungkinan untuk meninggalkan usaha atau proyeknya dengan merugikan diri sendiri atau perusahaannya dapat di cegah

3.       Memberikan dorongan kepada debitur untuk memenuhi janjinya khususnya mengenai pembayaran kembali sesuai dengan syarat yang disetujui.

Dapatlah disimpulkan bahwa jaminan kredit Bank berfungsi untuk menjamin pelunasan hutang debitur bila debitur cidera janji atau pailit

Jaminan kredit akan memberikan jaminan kepastian hokum kepada pihak perbankan bahwa kreditnya akan tetap kembali dengan cara mengexekusi jaminan kredit perbankannya.

Dalam perbankan ada 2 istilah dalam jaminan yaitu  :

1.     Jaminan

Termasuk jaminan pokok yaitu kepercayaan dalam hubungan hokum hutang piutang.

2.     Agunan

Termasuk jaminan tambahan dalam hubungan hokum hutang piutang

29 April 2008

GADAI / PAD ( 1150 – 1160 BW )

Gadai menurut salim HS

Adalah suatu perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur dimana debitur menyerahkan benda bergerak kepada kreditur untuk menjamin pelunasan suatu hutang gadai ketika debitur lalai melaksanakan prestasinya.

Gadai dikonstruksikan sebagai perjanjian accesoir (tambahan) sedangkan perjanjian pokoknya adalah perjanjian pinjam meminjam uang dengan jaminan benda bergerak apabila debitur dalam melaksanakan kewajibannya, barang yang telah dijaminkan oleh debitur kepada kreditur dapat dilakukan pelelangan untuk melunasi hutang debitur.

Gadai Tanah pertanian UU No 56 tahun 1960

Gadai tanah ini bukan dikonstruksikan sebagai perjanjian tambahan, tetapi merupakan perjanjian yang berdiri sendiri dimana yang jadi objeknya adalah tanah. Kalau sifatnya sebagai jaminan maka ketika perjanjian pokok terjadi wan prestasi, maka barang gadai tidak akan dilakukan pelelangan

Unsur-unsur yang tercantum dalam pengertian gadai

1.     Adanya subjek gadai yaitu :

Kreditur sebagai penerima gadai dan debitur sebagai pemberi gadai

2.     Adanya Objek gadai yaitu :

Barang bergerak baik yang berwujud maupun tidak berwujud

3.     Adanya kewenangan kreditur adalah :

Kewenangan untuk melakukan pelelangan terhadap barang debitur, hal ini di sebabkan karena debitur tidak melaksanakan prestasi sesuai dengan kesepakatan walaupun debitur sudah diberikan somasi

Di Indonesia lembaga yang ditunjuk untuk menerima dan menyalurkan kredit berdasarkan hokum gadai adalah perum gadai, perusahaan ini didirikan berdasarkan :

-   PP No 7 Tahun 1969 tentang perusahaan jawatan pengadaian.

-   PP No 10 Tahun 1970 perubahan PP No 7 Tahun 1969 tentang perusahaan jawatan pengadaian.

-   PP No 103 tahun 2000 tentang perum pengadaian.

Usaha yang paling menonjol yang dilakukan perum penggadaian adalah menyalurkan kredit, berdasarkan hokum gadai artinya bahwa barang yang digadaikan itu harus diserahkan oleh pemberi gadai kepada penerima gadai sehingga barang-barang itu berada di bawah kekuasaan pemberi gadai asas ini disebut IN BEZIT STELING

Prosedur dan syarat-syarat pemberian dan pelunasan pinjaman gadai

Setiap nasabah yang ingin mendapatkan pinjaman dari penggadaian keinginan kepada para [penerima gadai dengan menyerahkan objek gadai kepada penaksir gadai.

Penaksir gadai adalah :

Merupakan orang yang ditunjuk oleh lembaga penggadaian untuk menaksir objek gadai. Penaksir gadai melakukan aktivitas-aktivitas sebagai berikut :

1.      Menerima barang jaminan dari nasabah dan menetapkan besar nilai tafsiran dan uang pinjamannya.

2.      Mencatat nilai taksiran dan uang pinjaman pada buku tafsiran kredit dan menerbitkan SBK    ( surat bukti kredit ).

3.      SBK dibuat rangkap 2

a.    Lembar 1 diserahkan kepada nasabah

b.    Kiter tengah dan luar lembar kedua ditempatkan pada barang.

c.    Kitter dalam serta badan dikirim ke kasir.

JANGKA WAKTU GADAI

No

Uang Pinjaman

Sewa modal/15 Hari

Max waktu kredit

Max sewa Modal

A

5.000 S/d 40.000

1,125 %

120 Hari

10 %

B

40.500 s/d 150.000

1,15 %

120 Hari

12 %

C

151.000 s/d 500.000

1,75 %

120 Hari

14 &

D

510.000 s/d ke atas

1,75 %

120 Hari

14 %

            SE No 16/OP 00211/2001 tentang petunjuk pelaksanaan SK Direksi

            No 020/OP 00211/2001 Tentang perubahan tariff sewa modal

Hapusnya Gadai

Ada 2 cara hapusnya hokum gadai ( Pasal 1152 )

1.     Hapus barang gadai itu hapus dari pemegang gadai

2.     Hilangnya barang gadai/dilepaskan dari kekuasaan penerima gadai (surat bukti kredit)

PELELANGAN BARANG GADAI

Dalam surat bukti kredit telah di tentukan tanggal mulainya kredit dan tanggal jatuh temponya atau taggal pengembalian kredit, disamping itu di dalam SBK telah ditentukan syarat jika sampai dengan tanggal jatuh tempo pinjaman tidak dilunasi/diperpanjang maka barang jaminan akan dilelang pada tanggal yang sudah ditentukan.

Tanggal jatuh tempo berbeda dengan tanggal pelelangan, tenggang waktu antara jatuh tempo dengan pelelangan berselisih 20 hari hal mana di maksudkan untuk memberikan kesempatan kepada debitur untuk melunasi pinjaman pokok beserta bunganya.

Apabila hasil pelelangan ada kelebihan maka sisanya akan dikembalikan kepada debitur.

06 Mei 2008

Constitutum Porsessorium adalah Berlanjutnya sebuah penguasaan

Hak milik dipindah tangan kan tetapi benda masih dikuasai penguasa sebelumnya

Fidusia asal kata dalam bahasa belanda artinya kepercayaan, sedang dalam literature lain eigendum overracht atau peralihan kepercayaan

Di dalam pasal 1 ayat 1 UU no 42 tahun 1999 Pengertian Fidusia

adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda  atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikan nya di alihkan tetap dalam penguasaan pemilik benda.

Jaminan Fidusia

Hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana di maksud dalam UU No 4 tahun 1996 tentang hak tanggungan yang tetap berada dalam pengguasaan pemberi fidusia sebagai agunan bagi pelunasan hutang tertentu yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya

Menurut DR A Hamsah dan Senjun Manulang

Fidusia adalah :

Suatu cara pengoperan hak milik dari pemiliknya (Debitur) berdasarkan adanya perjanjian pokok (perjanjian hutang piutang) kepada kreditur, akan tetapi yang diserahkan hanya haknya saja secara Yuridis Levering  dan hanya dimiliki oleh kreditur secara kepercayaan saja (sebagai jaminan hutang debitur)sedang kan barangnya tetap dikuasai oleh debitur tetapi bukan lagi sebagai eigenaar (pemilik) maupun beziter (menguasai) melainkan hanya sebagai Detentor atau Holder dan atas nama kreditur Eigenaar.

Secara ringkas

Suatu cara pengoperan hak milik dari Debitur kepada kreditur berdasarkan adanya perjanjian hutang piutang, yang diserahkan hanya haknya saja secara Yuridise Levering  sedang kan barangnya tetap dikuasai oleh debitur tetapi bukan lagi sebagai eigenaar (pemilik) maupun beziter (menguasai) melainkan hanya sebagai Detentor atau Holder dan atas nama kreditur Eigenaar.

  

Pasal 1977 BW

Beziter yang menguasai secara hokum dianggap memiliki

Kalau ada klausula dalam perjanjian “jaminan ketika debitur wan prestasi maka benda jaminanmenjadi milik kreditur”, maka perjanjian tersebut batal demi hokum. Dasar hukumnya Pasal 12 UU no 4 tahun 1996, Berlaku untuk semua benda jaminan oleh sebab itu ini merupakan suatu asaz

RUMUS

Jaminan Fidusia        :           ………………………………….

Fidusia                       :           Pengalihan secara kepercayaan secara yuridisnya saja.

Jaminan                     :           Perjanjian Asesoir

Pjjian Hut-Piu            :           Jaminan pokok

Lembaga fidusia di ciptakan dari berbagai sebab :

Hukum gadai tidak memenuhi harapan dari debitur, harapan tsb adalah bila seorang pengusaha hendak menjalankan usaha tapi benda yang diperlukan untuk usaha tersebut dikuasai oleh kreditur, kurang memuaskan.

Latar belakang timbulnya lembaga fidusia

Sebagaimana dipaparkan oleh para ahli adalah karena ketentuan UU yang mengatur tentang lembaga gadai mengandung banyak kekurangan tidak memenuhi kebutuhan masyarakat dan tidak dapat mengikuti perkembangan masyarakat hambatan itu meliputi  :

1.      Adanya asaz In bezit stelling

asas yang menyaratkan bahwa kekuasaan atas benda nya harus pindah/berada pada pemegang gadai sebagai mana diatur dalam pasal 1152 BW, ini merupakan hambatan yang berat bagi gadai atas benda2 bergerak yang berwujud karena pemberi gadai tidak dapat menggunakan benda2 tersebut untuk keperluannya

2.      Gadai atas surat2 piutang

Kelemahan dalam pelaksanaan gadai atas surat2 piutang ini karena :

a.      Tidak adanya ketentuan tentang cara penarikan dari piutang2 oleh si pemegang gadai

b.      Tidak adanya ketentuan mengenai bentuk tertentu bagaimana gadai itu harus dilaksanakan

3.      Gadai kurang memuaskan

Karena ketiadaan kepastian, berkedudukan sebagai kreditur terkuat sebagaimana tampak dalam hal membagi eksekusi kreditur lain yaitu pemegang hak PRIVILEGE dapat kedudukan lebih tinggi dari pada pemegang gadai

DASAR HUKUM JAMINAN FIDUSIA

Yang menjadi dasar hokum berlakunya Fidusia

1.     Arrest Thoge road 1929, Tgl 25 Januari 1929

Tentang Bierbrouwerij Arrest (negeri Belanda)

2.     Arrest Hogger Rechshof 18 Agustus 1932

Tentang BPM-Clynet Arrest (Indonesia)

3.     UU No 42 Tahun 1999

Tentang jaminan Fidusia

13 Mei 2008

Objek Dan Subjek jamninan Fidusia

Dengan keluarnya UU 42 1999 terjadi pergeseran atau diperluasnya objek dari jaminan fidusia, sebelum keluar UU ini Cuma benda tidak bergerak, setelah keluar UU ini menjadi benda2 tidak bergerak yang tidak bisa. dijaminakan sebagai hak tanggungan

Catatan :

Sebelum Keluar UU 42 tahun 1999 yang menjadi objek jaminan fidusia adalah benda bergerak yang terdiri dari benda dalam persediaan, benda dagangan, piutang, peralatan mesin dan kendaraan bermotor dengan keluarnya UU no 42 tahun 1999 mak objek jaminan fidusia diberikan pengertian yang luas.

Objek Fidusia di bagi 2 yaitu :

  1. Benda Bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud
  2. Benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dibebani hak tanggungan.

Dengan adanya UU No 16 Tahun 1995 tentang rumah susun maka terhadap rumah susun tersebut kalau akan dijaminkan atas suatu hutang meka lembaga jaminannya adalah fidusia

Subjek Fidusia

Subjek dari jaminan fidusia adalah pemberi dan penerima fidusia, pemberinya adalah orang perorangan atau koorporasi, pemilik benda yang menjadi objek jaminan fidusia sedangkan penerima fidusia adalah orang perorangan atau kooperasi yang mempunyai piutang yang pembayarannya dijamin dengan jaminan fidusia.

Pembebanan, bentuk dan substansi jaminan fidusia

Berawal dari sebuah perjanjian pokok (hutang-piutang), yang dalam perjanjian pokok itu ada pasal yang mengatur bahwa akan ada sebuah perjanjian Fidusia.

Pembebanan jaminan Fidusia diatur dalam pasal 4 sampai dengan pasal 10 UU No 42 1999.

Jaminan Fidusia adalah perjanjian ikutan dari suatu perjanjian pokok (hutang piutang) yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi

Pendaftaran Jaminan Fidusia

Setelah akta jaminan Fidusia yang dibuat di notaries maka dilakukan pendaftaran ke kantor pendaftaran fidusia.

Pendaftaran jaminan fidusia diatur dalam pasal 11, pendaftaran dilakukan pada kantor pendaftaran fidusia yang berada dalam lingkup tugas departemen kehakiman dan HAM.

Tujuan Pendaftaran adalah  :

  1. Memberikan kepastian hokum kepada para pihak yang berkepentingan
  2. Memberikan hak yang didahulukan atau priverent kepada penerima fidusia terhadap kreditur yang lain.

Dalam sertifikat jaminan fidusia tercantum kata-kata “ demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang maha esa “. Sertifikat jaminan ini mempunyai kekuatan EXEKUTORIAL yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hokum yang pasti.

Apabila debitur cedera janji penerima fidusia mempunyai hak untuk menjual benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri.

Hapusnya dan Roya Jaminan Fidusia adalah  :

Tidak berlakunya lagi jaminan Fidusia

Ada 3 sebab Hapusnya jaminan Fidusia

  1. Pertama hapusnya hutang yang dijamin dengan fidusia

Contoh  :  Hutang Telah dibayar lunas oleh debitur

  1. Pelepasan Hak atas jaminan fidusia oleh penerima fidusia

Contoh  :

Lola hutang ke Bank Mandiri sebesar 3 milyar, ketika lola wan prestasi ternyata setelah dihitung kekayaannya kurang dari 3 Milyar (lihat masalah harga tanah di padang dimana dulu harga tanah daerah pantai harganya tinggi setelah adanya sunami aceh dan sering terjadi gempa maka harga tanah diderah sekitar pantai jadi murah), jalan keluarnya adalah kreditur membuat atau mengajukan permohonan bahwa lola failit tapi karena yang bisa mengajukan pailit adalah kreditur yang berstatus kongkuren oleh karena itu maka kreditur mengajukan pelelangan terhadap harta jaminan dengan alasan wan prestasi dan kekurangannya di jatuhkan ke proses pailit.

  1. Musnahnya barang yang menjadi Objek Fidusia

Musnahnya benda jaminan fidusia tersebut tidak menghapuskan claim asuransi

Roya

Sebuah Sertifikat apa bila dijadikan jaminan pada kreditur maka akan ada ditulis keterangannya pada sertifikat tersebut yang menyatakan bahwa sertifikat tersebut sedang dijaminakan pada kreditur/berstatus sedang dijaminakan, tulisan tersebut memakai tinta merah apabila kelak debitur membayar lunas/menyelesaian pembayarah hutang maka tanda yang bertulis merah tersebut di coret dengan tanda silang yang menyatakan bahwa sertifikat tersebut sudah tidak menjadi jaminan dari suatu Bank. Inilah yang dinamakan ROYA.

Exekusi jaminan fidusia

Penyitaan penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia

Alasan dilakukan exekusi jaminan fidusia

  1. Karena perjanjian pokok tidak dilaksanakan dengan baik.
  2. Karena Kreditur ingkar janji atau wan prestasi atau hutang tidak dibayar.

Ada 3 cara Exekusi Benda jaminan Fidusia

  1. pelaksanaan title Exekutorial oleh pemberi dan penerima fidusi yaitu tulisan yang mengandung putusan pengadilan yang memberi dasar penyitaan dan lelang sita tanpa perantara hakim
  2. Penjualan benda yang menjadi objek jaminan Fidusia atas kekuasaan penerima fidusia sendiri melalui pelelangan umum.
  3. Penjualan dibawah tangan yang dilakukan penanda tanganan kesepakatan

20 Mei 2008

Libur tanggal merah

27 Mei 2008

Ujian Mid Semester

3 Juni 2008

Lola tidak masuk di cikarang

Hak tanggungan

Juga merupakan perjanjian jaminan

Hak tanggungan Adalah  :

Hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana yang dimaksud di dalam UU No 5 tahun 1960 berikut atau tidak berikut “benda2 lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu untuk pelunasan hutang tertentu yang menberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditur tertentu terhadap kreditur2 lainnya.

Unsur2nya

  1. Hak jaminan yang dibebankan hak atas tanah.
  2. Hak atas tanah berikut atau tidak berikut benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah.
  3. Untuk pelunasan hutang tertentu.
  4. Hak preferen sama dengan kedudukan yang diutamakan.

Memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditur tertentu terhadap kreditur2 lainnya lazim disebut Droit de Preference.

Kreditur separatis adalah kreditur yang tidak kena dampak failit.

Guna irah-irah adalah berfungsi sebagai agar kreditur dapat melelang apabila debitur wanprestasi

Keistimewaan ini ditegaskan dalam pasal 1 ayat 1 dan pasal 20 ayat 1 UU no 4 Tahun 1976 yang berbunyi  :

“ apabila debitur cidera janji kreditur pemegang hak tanggungan berhak menjual objek yang dijadi kan jaminan melalui pelelangan umum menurut peraturan yang berlaku dan mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut dengan hak mendahului daripada kreditur yang lain yang bukan pemegang hak tanggungan atau kreditur pemegang hak tanggungan dengan perintah yang lebih  rendah. Hak yang istimewa ini tidak dipunyai oleh kreditur bukan pemegang hak tanggungan.

Dari uraian diatas dapat ditemukan ciri hak tanggungan adalah  :

  1. Memberikan kedudukan yang diutamakan.
  2. selalu mengikuti objek yang dijamin dalam tangan siapapun benda itu berada (Droit De suit)
  3. Memenuhi asas, spesialitas dan publisitas dapat mengikat pihak ke tiga dan memberikan kepastian hukum bagi pihak yang berkepentingan
  4. Mudah dan pasti dalam pelaksanaan eksekusinya, kalau ia didaftarkan.

Selain ciri di atas keistimewaan kedudukan hukum, kreditur pemegang hak tanggungan juga dijamin dengan ketentuan pasal 21 UU No 4 Tahun 1996, apabila pemberi hak tanggungan dinyatakan failit objek hak tanggungan tidak termasuk ke dalam budel kefailitan pemberi hak tanggungan sebelum kreditur pemegang hak tanggungan mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan objek hak tanggungan itu.

Objek Hak tanggungan

Ada 5 hak atas tanah yang dijaminkan  :

  1. Hak milik.
  2. HGU
  3. HGB
  4. Hak pakai baik yang berasal dari tanah hak milik maupun berasal dari hak atas tanah negara
  5. Hak atas tanah berikut bangunan, tanaman dan hasil karya yang telah ada atau akan ada merupakan satu kesatuan dengan tanah tersebut merupakan hak milik pemegang hak atas tanah yang pembebanannya dengan tegas dinyatakan dalam akta pemberian hak atas tanah yang bersangkutan.

Subjeknya mengikuti orang yang punya objek

Pengertian Tanah Hak milik

Hak milik adalah hak untuk menikmati kegunaan sesuatu kebendaan dengan leluasa dan untuk berbuat bebas atas kebendaan itu dengan kedaulatan sepenuhnya asal tidak bertentangan dengan UU, ketentuan umum dan tidak mengganggu hak orang lain menurut pasal 570 KUHPer.

Hak milik menurut UU No 5 Tahun 1950 adalah hak turun temurun terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah dengan mengingat ketentuan yang tercantum dalam pasal 6 UUPA (setiap hak atas tanah itu berfungsi sosial)

Subjek Hak milik

a.    WNI

b.    Badan Hukum yang ditetapkan pemerintah sesuai dengan ketentuan yang berlaku

      Ex  : Bank pemerintah, badan keagamaan dan badan sosial.

10 Juni 2008

Tata Cara tentang pemberian hak tanggungan.

Ada 2 macam

  1. Diberikan langsung oleh debitur

Prosedur pemberian hak tanggungan dengan cara langsung

    1. Didahului janji untuk memberikan hak tanggungan sebagai jaminan pelunasan hutang tertentu yang merupakan tak terpisahkan dari perjanjian hutang piutang.

Ex  :

Dalam perjanjian pokok yang di sebut hanya hutang piutang tapi dalam hal ini ada sedikit disinggung tentang pelunasannya di jamin oleh hak tanggungan yang akan ada perjanjiannya tersendiri.

    1. Dilakukan dengan pembuatan akte pemberian hak tanggungan (APHT) yang dibuat oleh PPAT.
    2. Objek Hak tanggungan berupa hak atas tanah yang berasal dari konversi yang telah memenuhi syarat didaftarkan akan tetapi belum dilakukan maka pemberian hak tanggungan bersamaan dengan permohonan pendaftaran hak atas tanah yang bersangkutan.
  1. Diberikan oleh Kuasa

Prosedur Pemberian hak tanggungan dengan cara melalui surat kuasa pembebanan hak tanggungan.

    1. Wajib dibuat dengan akta Notaris atau akta PPAT.

Yang isinya  :

-   Tidak memuat kuasa untuk melakukan perbuatan hukum lain daripada pembebanan hak tanggungan jadi isinya Cuma satu atau semata2 hanya berisi kuasa memasang hak tanggungan.

-   Tidak memuat kuasa substitusi (surat kuasa pengalihan ).

-   Mencantumkan secara jelas objek hak tanggungan, jumlah hutang dan nama serta identitas krediturnya apabila debitur bukan pemberi hak tanggungan.

    1. Tidak dapat ditarik kembali atau tidak dapat berakhir oleh sebab apapun kecuali kuasa tersebut telah dilaksanakan atau karena telah habis jangka waktunya.
    2. Surat kuasa pembebanan hak tanggungan mengenai hak atas tanah yang sudah terdaftar       wajib diikuti dengan pembuatan APHT selambat2nya 1 bulan sesudah diberikan
    3. Surat kuasa membebankan hak tanggungan mengenai hak atas tanah yang belum terdaftar wajib diikuti dengna pembuatan APHT selambat2 3 Bulan sesudah diberikan.

Ada 2 alasan pembuatan dan penggunaan SKMHT (surat keterangan memegang hak tanggungan)

  1. Alasan Subyektif
    1. Pemberian hak tanggungan tidak dapat hadir di hadapan Notaris atau PPAT untuk membuat akta hak tanggungan.
    2. Prosedur pembebanan hak tanggungan panjang
    3. Biayanya Tinggi.
    4. Kredit yang diberikan jangka pendek.
    5. Kredit yang diberikan tidak besar
    6. Debitur sangat Bonafit.
  2. Alasan Objektif
    1. Sertifikat belum diterbitkan
    2. Balik Nama atas tanah pemberi hak tanggungan belum dilakukan.
    3. Pemenuhan, penggabungan tanah belum selesai dilakukan atas nama pemberi tanggungan.
    4. Roya atau pencoretan belum dilakukan.

Pendaftaran Hak tanggungan

Diatur dalam pasal 13 sampai dengan 14 UU No 4 Tahun 1996

Tata caranya  :

  1. Pendaftaran dilakukan di kantor pertanahan.
  2. Dilakukan 7 hari setelah ditandatangani
  3. Kantor apertanahan mencatat dalam buku tanah hak atas tanah yang menjadi objek hak tanggungan serta menyalin catatan tersebut pada sertifikat hak atas tanah yang bersangkutan.
  4. Tanggal buku tanah hak tanggungan adalah tanggal hari ke 7 setelah penerimaan secara lengkap surat2 yang diperlukan bagi pendaftarannya.
  5. Hak tanggungan lahir pada hari tanggal buku tanah hak tanggungan dibuatkan.
  6. Kantor pertanahan menerbitkan sertifikat hak tanggungan dengan irah2 demi keadilan berdasarkan Tuhan yang maha esa.

Hapusnya hak tanggungan

  1. Hapusnya hutang yang dijamin dengan hak tanggungan
  2. Dilepaskan hak tanggungan oleh pemegang hak tanggungan
  3. Pembersihan hak tanggungan berdasarkan penetapan peringkat oleh ketua pengadilan negeri
  4. Hapusnya hak atas tanah yang dibebani hak tanggungan .

Eksekusi Hak tanggungan

  1. Melalui pelelangan umumsebagaimana diatur pada Pasal 6
  2. Eksekusi atas titel Eksekutorial yang terdapat pada sertifikat hak tanggungan.
  3. Exsekusi di bawah tangan berdasarkan kesepakatan antara kreditur dengan debitur.

Setelah hutang selesai dibayar maka akan dilakukan roya.

Lengkap

Note

Perikatan        

                                                                                                              

                        Perjanjian                                UU

                                                            UU                   Perbuatan melawan hukum

Kreditur yang boleh memfailitkan debiturnya adalah kreditur dengan status Kongkuren.

Kreditur Separatis adalah kreditur yang tidak terkena dampak Failit

Untuk mendapat fasilitas kredit ada yang pakai jaminan ada yang tidak pakai jaminan.

Konsekwenkah Hukum jaminan ?

Bisa kah satu bidang tanah dibebankan kepada beberapa kreditur, siapa yang lebih dilindungi terhadap pelunasan ? kreditur yang mendaftarkan terlebih dahulu.

Hukum Penanaman Modal

Posted: 23/04/2011 in semester 6

HUKUM PENANAMAN MODAL

22 Maret 2008

Faktor Produksi

Segala sesuatu yang dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk menghasilkan barang2, jasa bagi keperluan hidup mereka

Manusia di dalam hidupnya memerlukan barang2 dan jasa2 (kebutuhan) / Need.

Faktor Produksi itu antara lain  :

1.    Sumber daya alam

      Faktor2 yang tersedia dalam alam ini baik berupa lahan/tanah/tempat hidup

      EX  :   

      a.   Tanah, tempat tinggal, tempat bertani, tempat berusaha dll,

      b.   hutan tempat mencari kayu,

      c.   laut untuk mencari hasil laut,

      d.   bahan2 tambang yang ada didalam tanah

            ex  :  minyak bumi, logam,

                   ruang angkasa ex  : udara

2.    Tenaga kerja / labor

      Gerak fisik manusia yang dapat digunakan untuk menghasilkan barang2 dan jasa2 untuk memanfaatkannya.

      Hewan dan masyarakat primitive memanfaatkan 2 faktor saja yaitu  :

a.    alam

b.    Tenaga kerja

      Dengan tenaga kerja manusia dan hewan dapat memungut hasil alam untuk digunakan untuk kepentingan hidup mereka 

Ex  : 

·         kera punya tenaga untuk memanjat pohon mengambil buah2an untuk dimakan,

·         orang dapat menggunakan tenaga contoh untuk menangkap ikan untuk dimakan

3.    Skill (keahlian)

      Kemampuan manusia untuk melakukan sesuatu tanpa menggunakan fisik semata tetapi telah dibantu oleh kemampuan non fisik karena manusia mampu berfikir dan melatih diri untuk melakukan perbuatan tertentu

Keahlian ini disebut dengan tehnik yang terdiri  :

a.    Technical skill

Baik berupa tekhnik peralatan, tehnik prosedur kerja seperti zaman menanam

b.    Managerial skill (keahlian menejemen)

Kemampuan manusia untuk berorganisasi dalam menjalankan usaha

EX  :

·         Pendirian badan usaha baik berbentuk tidak badan hokum seperti badan usaha perseorangan  :  Firma, CV

·         Pendirian Badan usaha Berbadan Hukum  :  Koperasi, PT

c.    Enterplenel Skill

Kemampuan manusia untuk menciptakan paket2 usaha baru yang dapat menunjang kehidupan ekonomi mereka

d.    Capital ( Modal )

Harta kekayaan baik berbentuk barang atau berbentuk uang atau yang dapat diuangkan yang digunakan oleh manusia untuk menjalankan usaha tertentu yang secara teoritis akan menmbah kekayaan itu.

           

Modal yang pertama diciptakan manusia adalah

Yang dihasilkan dari Tehnical skill baik yang dibuat kemampuan sendiri atau diperoleh dari produksi  orang lain

Perbedaan manusia dengan hewan yang dapat dilihat adalah

Hasil dari Tehnical Skill mereka, karena itu ahli purbakala mendefinisikan manusia sebagai hewan yang mampu menciptakan dan menggunakan alat. Dengan menggunakan alat orang mampu memproduksi lebih banyak dalam waktu lebih cepat dan dengan tenaga sedikit.

Masyarakat primitive sudah mulai mampu membuat alat sederhana seperti  Tombak, dari kayu untuk menangkap ikan, membuat pemukul untuk menangkap binatang seperti boomerang.

Semakin maju masyarakat semakin maju tehnical Skill mereka yang seluruhnya alat2 yang bermanfaat bagi kehidupan mereka, Semua alat yang dipunyai oleh seseorang/kelompok orang yang digunakan untuk menjalankan usaha disebut Barang Modal .

Barang modal dapat diperoleh dengan

Membuat sendiri tetapi setelah perekonomian maju mulai ada orang yang menspesialisasikan diri untuk memproduksikan barang2 modal untuk dijual kepada orang lain yang membutuhkan.

Dengan demikian segala sesuatu yang dapat dipertukarkan dengan modal dapat pula disebut sebagai Modal.

Dewasa ini untuk memperoleh barang modal kita dapat membeli dengan uang atau benda2 yang dapat diuangkan seperti emas karena itu dewasa ini uang dapat pula disebut sebagai modal demikian pula barang2 berharga yang dimiliki seseorang yang dapat digunakan untuk membeli barang modal uang . Seorang usaha dapat mempergunakan sumber daya alam dapat mengupah tenaga kerja semuanya untuk menjalankan usaha.

Unsur Dari Modal

  1. Adanya Harta kekayaan
  2. Adanya pemilik harta kekayaan
  3. Kekayaan itu digunakan untuk menjalankan usaha
  4. Usaha Itu bertujuan untuk memperoleh keuntungan

Modal Dalam Arti Mikro Ekonomi Adalah  :

Modal sebagai salah satu factor produksi

Mikro Ekonomi Adalah  :

Ilmu pengetahuan yang mempelajari Rumah tangga Produksi yaitu proses bagaimana suatu perusahaan menghasilkan barang2 atau jasa2 dengan mengunakan modal untuk memperoleh keuntungan.

5 April 2008

Pengertian Modal menurut UU Penanaman Modal

Didalam UU No 5 Tahun 2007 tentang penanaman modal, pengertian modal di muat dalam Pasal 1 Angka 7 .

Modal adalah

Aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang dimiliki oleh penanam modal yang memiliki nilai ekonomis

Dari Defenisi modal ini terlihat bahwa modal itu adalah asset yaitu harta kekayaan bentuknya dapat berupa uang atau berbentuk lain yang bukan uang, dengan demikian modal atau harta kekayaan berupa Aktifa dikurangi dengan Pasifa (hutang Modal)

Sebagai asset modal dalam pasal ini tampaknya diartikan dalam arti luas karena kedalam asset dapat pula dimasukkan kekayaan atau modal yang berbentuk tanah, gedung2, relasi, rancangan tehnologi termasuk pula alat dalam perusahaan seperti mesin2, alat2 angkutan dsb nya.

JENIS MODAL

Modal dapat dilihat dari berbagai sudut Pandang

1.    Dari sudut pemiliknya

a.    personal Kapital (Perorangan)

Yaitu modal yang berasal dari harta kekayaan perorangan yang digunakan untuk penanaman modal

b.    Enterprise Capital (Modal Perusahaan)

Bagi laba dari perusahaan yang seharusnya dibagikan kepada pemegang saham seperti digunakan untuk mengembangkan usaha diperusahaan itu baik dengan cara menambah produksi ataupun dengan membuka cabang baru

c.    Publik Capital (Modal Negara)

Modal yang berasal dari tabungan Negara atau diambil dari kekayaan Negara lainnya, Modal Negara seharusnya berasal dari selisih antara anggaran pendapatan dengan anggaran belanja Negara,

Namun di Indonesia semenjak zaman Orde Baru digunakan system anggaran yang berimbang yaitu pengeluaran Negara disesuaikan dengan penerimaan Negara. Karena itu penanaman modal di Indonesia sampai sekarang masih dibiayai dengan pencetakan uang baru atau dari kredit luar negeri karena itu penanaman modal Indonesia selalu membebani perekonomian rakyat berupa terjadinya Inflasi yang sangat tinggi sehingga kehidupan masyarakat semakin lama semakin sulit karena orang2 yang menabung di Bank dalam jangka panjang nilia INTRINSIK (RIIL) dalam uang mereka akan mengalami kemerosotan sedangkan penanaman modal Negara dari kredit luar negeri akan membebani ekonomi untuk pembayaran angsuran dan bunganya akibatnya Indonesia yang mempunyai sumber daya alam  yang melimpah merupakan Negara yang banyak hutang dan rakyatnya yang hidup miskin

2.    Modal berdasarkan sifatnya

a.    Fix Capital (Modal Tetap)

Yaitu modal yang berbentuk barang2 modal yang dapat digunakan secara berulang-ulang minimal satu tahun anggaran

            Contoh  :

      Mesin2 dalam pabrik, alat transportasi (kapal, Pesawat, Mobil), gedung2, lahan

b.   Variabel Capital (modal bergerak)

      Modal dalam bentuk barang modal yang umumnya dapat dipakai dalam sekali atau beberapak kali proses produksi saja

            Contoh  :         Bahan baku dan bahan penolong

      Ex : Dipabrik karet bahan bakunya karet, bahan penolongnya air

3.    Modal berdasarkan Negara sumber dari modal itu

      Berdasarkan Negara sumber ada 2 macam modal  :

a.    Foreign Capital ( Modal Asing)

            Didalam UU no 1 th 67 pasal 2 tentang penanaman modal asing

            Modal asing adalah  :

1.    Alat pembayaran luar negeri yang tidak merupakan bagian dari kekayaan devisa Indonesia yang dengan persetujuan pemerintah digunakan untuk pembiayaan perusahaan Indonesia

2.    Alat2 untuk perusahaan termasuk penemuan2 baru milik orang asing dan bahan2 yang dimasukkan dari luar ke dalam wilayah Indonesia selama tidak dibiayai dari kekayaan Devisa Indonesia

3.    Bagian dari hasil perusahaan yang berdasarkan Undang2 ini diperkenankan ditransfer tetapi digunakan untuk membiayai perusahaan Indonesia

      Jadi pengertian modal asing dari pasal 2 tsb dapat disimpulkan  :

      Bahwa modal asing itu adalah kekayaan orang asing di negeri asing yang dimasukkan ke Indonesia untuk menjalankan Usaha, kakayaan itu dapat berbentuk uang asing atau valuta asing dan alat2 untuk perusahaan.

            Menurut Pasal 1 angka 8 UU No 5 2007 tentang UPM

            Modal Asing Adalah   :

      Modal Yang dimiliki oleh Negara asing, perseorangan warga Negara asing dan atau badan hokum Indonesia yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh pihak asing.

      Jadi pengertian dari definisi ini terlihat bahwa modal asing itu ditentukan oleh pemiliknya tidak ditentukan apakah modal itu digunakan untuk investasi di Indonesia atau tidak.

b.    Domestic (Capital) Modal dalam negeri

      Menurut pasal 1 UU No 6 th 68 tentang PMDN (penanaman modal dalam negeri) yang dimaksud dalam UU ini tentang PMDN adalah bagian daripada kekayaan masyarakat Indonesia termasuk hak2 dan benda2 baik yang dimiliki oleh Negara maupun swasta nasional atau swasta asing yang berdomosili di Indonesia yang disediakan untuk menjalankan suatu usaha sepanjang tidak diatur oleh UU No 1/ 67 ttg PMA, menurut UU PM pasal 1 angka 9 modal dalam negeri adalah  :

      Modal yang dimiliki oleh negara RI, perseorangan WNI, atau badan Usaha yang berbentuk badan hokum atau yang tidak berbentuk badan hokum.

      Makna Modal menurut UU PMDN adalah modal dalam arti luas karena termasuk benda baik bergerak maupun tidak bergerak kedalam modal dalam arti luas dapat dimasukkan semua factor yang mendukung pelaksanaan proses produksi baik berupa sumber dari alam, tenaga kerja, skil, maupun modal dalam arti sempit

      Definisi modal dalam negeri dalam UUPM terlihat kerancuan karena modal dalam negeri dapat dimiliki oleh badan usaha yang berbentuk badan hokum dan tidak berbadan hokum , modal suatu badan hokum di Indonesia dapat saja berbentuk modal asing seperti yang temuat dalam Pasal 1 angka 8  

03 Mei 2008

Pengertian dan jenis penanaman Modal/Investasi

Secara Umum Penanaman Modal Adalah setiap penggunaan kekayaan baik berbentuk uang ataupun barang modal baik modal dalam arti sempit maupun dalam arti luas untuk menjalankan suatu usaha yang secara teoritis atau berdasarkan harapan akan mendatangkan keuntungan kepada pemiliknya. Menurut UU No 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal Pasal 1 Angka 1 Penanaman Modal Adalah :

“Segala bentuk kegiatan menanam modal baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha diwilayah Negara RI” Dari Pasal 1 Angka 1 itu penanaman modal yang dimaksud hanyalah Penanaman modal yang diatur UU ini yaitu “penanaman modal yang dilakukan di wilayah Negara RI”

Menurut Pasal 1 Angka 4 Penanaman Modala Adalah

“Perseroan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanaman luar negeri / PMA.

Sedangkan yang dimaksud PMD Dalam Negeri seperti yang dimuat dalam Pasal 1 Angka 2 adalah  :

“perseroan WNI, badan usaha Indonesia Negara RI atau daerah yang melakukan penanaman modal diwilayah RI.

Menurut pasal 1 angka 3 Penanaman Modal Asing Adalah :

Perseroan atau badan Usaha atau pemerintah Asing dan perseorangan warga Negara Asing yang melakukan penanaman modal diwilayah Negara RI .

JENIS PENANAMAN MODAL / INVESTASI

1.     Berdasarkan Subjek

Yang menanam modal dapat dikelompokkan jadi 3 macam :

a.     Personal Invesman/penanaman modal perorangan yaitu :

Penggunaan kekayaan individual untuk menjalankan suatu usaha yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan termasuk dalam personal invesmen ini antara lain  :

·         Penggunaan modal oleh petani untuk menggarap lahan oleh petani,pedagang untuk membuka warung atau took…penanaman modal perseorangan/invesmen ini dapat pula berupa penggunaan kekayaan individual untuk memasukkan sahamnya ke perusahaan2 baik dengan mendirikan perusahaan secara langsung maupun dengan memilih perusahaan2 yang GO PUBLIK (Perusahaan yang sahamnya dijual di bursa efek)

b.     Interprise Invesment Yaitu  :

Penanaman modal oleh perusahaan dengan menggunakan bagian laba perusahaan yang tidak dibagikan kepada pemegang saham tetapi digunakan untuk memperluas usahanya atau untuk membuka cabang2 baru

c.     Publik Invesman/Penanaman modal Negara yaitu :

Penggunaan kekayaan Negara untuk menjalankan usaha tertentu dengan membentuk badan2 usaha milik Negara ataupun BUMD. Publik Invesment ini pada prinsipnya digunakan untuk melaksanakan urusan2 yang menguasai hajat hidup orang banyak seperti untuk penggadakan tenaga listrik, air minum, transportasi umum, pos, telekomunikasi dsbnya. Dewasa ini usaha2 negara ini seperti yang dimaksudkan Pasal 33 ayat 2 UUD’45 “cabang2 perusahan yang penting bagi Negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara” artinya diurus langsung oleh Negara setelah dilaksanakan melalui pembentukan PT persero seperi pos, telkom sehingga sudah menjadi tujuan mencari keuntungan

2.     Berdasarkan Bentuknya

Bedasarkan bentuknya Penanaman modal dapat dikelompokkan menjadi 3 macam :

a.     Direct Investment/Modal langsung

Penanaman modal memberi kewenangan kepada Investor untuk secara langsung mengontrol jalannya perusahaan dimana modlanya ditanam dan langsung pula menanggung resiko atau untung rugi dari penanaman modal itu

b.     Port Folio Investment

Penanaman modal yang tidak memberi kewenangan kepada pemilik modal untuk mengontrol jalannya perusahaan tetapi yang bersangkutan secara langsung menanggung resiko atau untung rugi dari penanaman modal itu. Fort Folio Invesment ini dilakukan dengan cara membeli saham suatu perusahaan kurang dari 50 % sehingga yang bersangkutan tidak memegang suara mayoritas di dalam RUPS misalnya dengan membeli saham di bursa saham suatu perusahaan yang go public hanya menjual sahamnya kurang dari 25 % sehingga pemilik perusahaan yang asli tetap memegang suara mayoritas agar kendali perusahan nya tidak pindah kepada pihak lain namun demikian dalam bidang usaha tertentu berdasarkan perjanjian tertentu dapat saja pemegang saham mayoritas di beri hak control terhadap jalannya perusahaan

c.     Indirect Invesment/penanaman modal tidak langsung

Penanaman modal yang dilakukan dengan pembelian kredit sehingga si penanam modal atau kreditur pada asasnya tidak mengontrol jalannya perusahaan dan tidak pula menanggung resiko atas untung ruginya perusaaan itu pihak kreditur sebagai investor hanya menghrapkan si debitur mengembalikan kredit pada waktunya beserta bunganya, kreditur tidak mau tahu apakah kegiatan usaha milik debitur memperoleh keuntungan atau tidak walaupun debitur menggalami kerugian di dalam usahanya kreditur tetap ankan menagih kredit yang telah diberikan beserta bunganya

3.     Penanaman Modal berdasarkan Negara asal penanam modal

Ada 2 macam Investasi :

a.     Foreign Investment/penanaman modal asing

Penggunaan kakayaan oleh orang asing untuk membawa masuk modalnya ke Indonesia guna menjalankan usahsanya di Indonesia Menurut Pasl 1 Angka 3 UUPM “PMA Adalh kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah RI yang dilakukan oleh penanam modal asing baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanaman modal dalam negeri” menrut Pasal 1 UU no 1 tahun 1967 tentang PMA “Penanaman modal asing hanyalah meliputi PMA secara langsung berdasarkan UU ini untuk menjalankan perusahaan di Indonesia dalam arti pemilik modal secara langsung menanggung resiko dari penanaman modal tersebut”

Dari kedua pasal tersebut terlihat perbedaan pengertian PMA. Didalam UU penanaman modal yang baru, PMA diartikan dalam arti luas yaitu semua kegiatan orang asing menanam modal di wilayah RI mencakup semua bentuk penanaman modal Direct Invesment, Fort Folio Invesment maupun Inderevt Invesment sedang kan dalam UU PMA yang lama PMA dibatasi berupa PMA secra langsung saja yaitu  :

Penanaman modal yang pemilik modalnya menanggung resiko hanya dalam bentuk direct investment dan port folio investment tidak termasuk kredit luar negeri.

b.     Domistik Invesmen ( PMDN )

Menurut Pasal 2 UU No 6 tahun 1968 tentang PMDN, Penanaman modal dalam negeri ialah  :

Penggunaan dari pada kekayaan seperti tersebut dalam Pasal 1 baik secara langsung maupun tidak langsung utnuk menjalankan usaha berdasarkan UU ini. Menurut penyelesaian pasal 2 ini Pennanaman modal dalm negeri itu ilaha penggunaan modal bagi usaha2 yang mendorong pembanggunan ekonomi pada umumnya dapat dilakukan secara lansung yakni oleh pemiliknya sediri atau tidak langgsung yakni melalui pembelian obligdsi2, surat2 pembendaharaan negar, saham2 yang dikeluarkan perusahaan sera deposito dan tabungan berjangka sekurang2 selsms 1 tshun.

Sedangkan Pasal 1 angka 2 UUPMA,  penanaman modal dalam negeri adalah kegiatan menanam modal di wilayah Negara RI yang dilakukan oleh Penanaman modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri bila dibandingkan 2 pengertian PMDN tersebut sebetulnya tidak terlihat perbedaan yang tidak menyolok karena kedua UU tersebut menetapkan bahwa PMDN itu adalah Penanaman modal dalam arti luas mencakup penggunaan semua kekayaan yang merupakan  modal dalam negeri/PMDN baik berbentuk WNI,BHI (badan Hukum Indonesia)maupun Negara RI baik pusat maupun daerah malahan kedalam PMDN dapat puladimasukkan DEPODITO atau tabungan  denga jangka waktu minimal 1 tahun

PMA (PENANAMAN MODAL ASING)

PERKEMBANGAN FAHAM TENTANG PENANAMAN MODAL ASING

Ada 3 kelompok  :

  1. Faham Extrim/Menolak PMA

Dipelopori oleh Karl Mark yang memandang bahwa PMA merupakan cara kapitalisme barat untuk menguasai ekonomi negeri lain. Dengan Masuk modal asing pada suatu negara, negara itu akan tergantung ekonominya kepada negara PMA sehingga lebih banyak merugikan kepada negara PMA itu.

Di Indonesia faham ini didukung oleh Rezim Orde lama pada zaman Soekarno yang dipengaruhi oleh faham komunisme, mendukung ajaran Karl Mark. Karena itu pada zaman orde lama banyak dilakukan nasionalisasi yaitu pengambil alihan perusahaan-perusahaan asing untuk dijadikan perusahaan nasional.

Ex :

PT.Semen Padang (dulunya berasal Port Land/Perusahaan Belanda).

  1. Faham Berhati-hati terhadap PMA

Paham ini dipelopori oleh aliran2 yang merupakan gabungan antara paham sosial dan liberalisme yaitu sejenis paham menentang kapitalisme tetapi juga menentang sosialisme, paham ini mengakui bahwa dengan PMA dapat terjadi ketergantungan negara, namun hal itu dengan kebijaksanaan pemerintahan yang dilakukan secara ketat, ketergantungan itu dapat dihindari. Di Indonesia paham ini didukung oleh orde baru. Untuk memahami bagaimana tantangan orde baru terhadap modal asing dapat dilihat perkembangannya dari UU No 1 tahun 1967 tentang PMA

a.        kekuatan ekonomi potensil banyak terdapat diseluruh wilayah tanah air yang belum diolah karena ketiadaan modal, pengalaman tehnologi.

b.        Pancasila harus tercermin dalam setiap kebijaksanaan ekonomi Indonesia.

c.        Pembangunan ekonomi berarti pengolahan kekuatan ekonomi potensil menjadi kekuatan riil melalui penanaman modal, penggunaan tehologi, penambahan pengetahuan, peningkatan ketrampilan serta penambah kemampuan berorganisasi dan menejemen.

d.        Penanggulangan kemerosotan ekonomi serta pembangunan lebih lanjut harus didasarkan kepada kemampuan serta kesanggupan rakyat indonesia sendiri

e.        Asas mendasarkan kepada kemampuan dan kesanggupan sendiri, tidak boleh menimbulkan……..untuk memanfaatkan potensi modal, tehnologi dan skil yang tersedia dari luar negeri selama benar2 diabadikan kepada kepentingan ekonomi rakyat tanpa mengakibatkan ketergantungan terhadap luar negeri.

f.         Penggunaan modal asing perlu dimanfaatkan secara maksimal untuk mempercepat pembangunan ekonomi, manusia serta digunakan dalam bidang2 dan sektor2 yang dalam waktu dekat belum dapat dilaksanakan oleh modal Indonesia sendiri.

Menurut penyelesaian umum UU No 1 tahun 1967 keadaan ekonomi Indonesia beberapa tahun ini ditandai oleh kemerosotan daya beli rakyat secara terus menerus yang harus segera di hentikan.

Masalah ekonomi Indonesia adalah :

Masalah meningkatkan kemakmuran rakyat dengan menambah produksi barang dan jasa, dalam menghentikan kemerosotan ekonomi dan melaksanakan pembangunan,

Asas penting yang harus dipegang teguh ialah :

Segala usaha harus didasarkan kepada kemampuan dan kesanggupan rakyat, namun kita perlu memanfaatkan modal yang tersedia di luar negeri dengan syarat :

1.     Benar2 diabdikan untuk kepentingan rakyat.

2.     tidak mengakibatkan ketergantungan terhadap luar negeri

3.     Dominasi modal asing seperti dikenal pada zaman penjajahan harus dicegah.

4.     Perusahaan Vital yang menguasai hajat hidup orang banyak tetap tertutup bagi modal Asing.

5.     Modal asing hanya dapat digunakan dalam bidang dan sektor yang belum dapat dilakukan dengan modal dalam negeri.

Dari dasr pertimbangan dan penyelesaian umum UU No 1 tahun 1967 kita melihat kehati-hatian dari pembentuk UU ini terhadap masuknya modal asing di Indonesia. UU ini diundangkan 10 januari 1967 oleh Soekarno namun saat itu pelaksanaan pemerintah sudah diserahkan kepada Soeharto melalui supersemar’66. Di Dalam UU ini terlihat bahwa rezim Orba melihat akan bahaya terhadap modal asing yaitu terjadinya dominasi modal asing terhadap perekonomian Indonesia seperti pada Zaman penjajahan karena itu ditekankan bahwa rezim orba setuju masuknya modal asing dengan persyaratan yang berat. Penerimaan modal asing pada orba ini sebetulnya juga mendapatkan tekanan keras oleh para mahasiswa yang ditandai dengan peristiwa malari. Dalam kenyataan selanjutnya penerapan UU No 1 tahun 1967 semakin lama semakin melemah dalam mengontrol.

Pada awalnya selalu diusahakan agar modal asing masuk di Indonesia dengan kerja sama dengan pemilik modal nasional tetapi berhubung sedikitnya modal asing yang masuk ke Indonesia maka malalui PP No 10 Tahun 1964 tentang pemilikan saham perusahaan PMA maka penanaman modal asing dapat dilakukan tanpa bekerja sama dengan pemilik modal nasional.

  1. Faham Liberal

Faham yang memandang modal asing sangat diperlukan dan faham bahwa setiap negara memerlukan modal asing. Faham ini memandang bahwa pembangunan ekonomi yang terbelakang dan ekonomi yang sedang berkembang dapat cepat dilalui dengan PMA karena PMA/Investor asing dapat memasukkan tehnologi-tehnologi barat ke dalam negara yang bersangkutan, hal ini nampaknya di dukung oleh rezim reformasi hal ini dapat dilihat dari pasal 3 UU No 25 tahun 2007 tentang UUPM, menurut pasal 3 ayat 1 penanaman modal diselenggarakan berdasarkan asas :

a.        Kepastian Hukum.

b.        Keterbukaan

c.        Akuntabilitas

d.        Perlakuan yang sama dan tidak membedakan asas negara

e.        Kebersamaan

f.         Efisiensi berkeadilan

g.        Berkelanjutan

h.        Berwawasan lingkungan

i.          Kemandirian

Keseimbangan kemajuan dan persatuan ekonomi nasional berdasarkan asas ini dan tidak adanya pengaturan khusus penerimaan modal asing dalam masa pertimbangan UU ini termasuk juga penjelasan umum UU ini kita dapat menyimpulkan bahwa reformasi ini memandang bahwa ekonomi Indonesia tidak akan berkembang tanpa modal asing karena itu pemerintah Indonesia sekarang memberikan perlakuan yang sama terhadap investor asing dan investor dalam negeri termasuk pemberian fasilitasnya.

17 Mei 2008

Bentuk Hukum dari perusahaan PMA

Mengenai bentuk hukum perusahaan PMA diatur dalam BAB II UU No 1 Tahun 1967 tentang PMA yang kemudian di ubah dengan BAB IV UU No 25 tahun 2007 tentang Penanaman modal, menurut Pasal 3 UU No 1 Tahun 1967  bentuk hukum dari PMA yang dijalankan oleh seluruhnya atau sebagian terbesar di Indonesia haruslah berbentuk badan hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia. Apakah Perusahaan PMA dijalankan seluruhnya atau sebagian terbesar di Indonesia sebagai kesatuan perusahaan sendiri di tetapkan oleh pemerintah menurut penjelasan pasal 3 UU ini, PMA oleh seorang Asing dalam statusnya sebagai orang perseorangan dapat menimbulkan ketidaktegasan dan kesulitan dalam bidang hukum internasional karena menurut HPI, hukum privat yang berlaku atas harta kekayaan dari seseorang adalah harta kekayaan negara asalnya. Dengan diwajibkannya bentuk hukum dari perusahaan PMA berupa BH Indonesia akan terdapat ketegasan mengenali hukum yang berlaku bagi modal yang di tanam.

Dalam Pasal 3 UU No 1 tahun 1967 ini tidak ditunjuk secara tegas bentuk dari badan hukum Indonesia itu.

Menurut Hukum Indonesia, BH di bidang usaha ada 2 macam  :

  1. PT (perseroan terbatas)
  2. Koperasi

Sedangkan dalam prakteknya perusahaan PMA selalu berbentuk PT. Menurut Pasal 5 (2) penanaman Modal Asing

UU No 25 Tahun 2007 tentang PMA  :

“Penanaman modal Asing wajib dalam bentuk PMA berdasarkan hukum Indonesia dan berkedududkan di Indonesia”.

Menurut Pasal 5 (3) PMA dalam bentuk PT itu dilakukan dengan 3 cara  :

  1. Mengambil bagian saham pada saat pendirian PT.
  2. Membeli saham
  3. Melakukan cara lain sesuai dengan peraturan per-UU-an.

Jadi ke dua UU tersebut baik UU No 1 tahun 2007 ataupun UU No 25 2007, bentuk hukum dari PMA adalah berbentuk Badan Hukum Indonesia dan harus berkedudukan di Indonesia sehingga bagi perusahaan PMA itu berlaku untuk Indonesia

Dampak positif dari kebijaksanaab ini adalah  :

Terdapatnya ketegasan dalam bidang hukum nasional , namun kebijaksanaan ini yang membuat dampak negagatif berupa modal yang dibawa masuk oleh perusahaan PMA ke Indonesia akan dipandang sebagai hutang Luar negeri dari perusahaan Indonesia, akibatnya pada saat berakhirnya izin usaha bagi perusahaan PMA yang bersangkutan yang ditetapkan selama 30 tahun seperti yang diatur dalam pasal 18 UU No 1 tahun 2007 bahwa Perusahaan PMA itu akan mengembalikan modal ke dalam negeri dengan melakukan transfer menggunakan devisa Indonesia. Akibatnya pada tahun 1997 yaitu 30 tahun setelah 30 tahun Perusahaan PMA banyak berakhir masa izin usahanya menimbulkan krisis ekonomi, dimana pada tahun 1997 itu dolar AS mencapai Rp.15.000,-.

Krisis ini juga terjadi karena pada tahun 1997 orang2 asing yang berusaha dengan MDN di bidang Industri juga habis masa izin usaha mereka sesuai dengan UU no 6 tahun 1968 tentang PMDN sehingga menambah makin parahnya krisis ekonomi Indonesia malahan tahun 1998 menyebabkan terjadinya pergantian Rezim dari orba ke Reformasi dengan lengsernya pak harto sebagai presiden

Daerah berusaha dari perusahaan PMA

Di dalam Pasal 4 UU no 1 tahun 1967 ditetapkan bahwa daerah berusaha perusahaan PMA di Indonesia ditentukan oleh pemerintah dengan memperhatikan :

  1. Perkembangan ekonomi nasional maupun ekonomi daerah,
  2. Macam perusahaan,
  1. Besarnya penanaman modal, dan
  2. Keinginan pemilik modal asing sesuai dengan rencana pembangunan nasional dan daerah.

Ditetapkannya kibijaksanaan ini menurut penjelasan Pasal 4 UU No 1 Tahun 1967 “agar dapat diusahakan oleh pemerintah pembangunan yang merata di seluruh wilayah Indonesia dengan memperhatikan daerah2 minus sesuai dengan rencana pembangunan.

Dari beberapa dasar pertimbangan dalam menentukan daerah berusaha perusahaan PMA dasar pertimbangan terakhir yaitu keinginan dari pemilik modal sangat menentukan sekali, jika daerah berusaha yang ditetapkan  tidak sesuai dengan keinginana mereka, mereka mengancam akan membatalkan rencana penanaman modal di Indonesia akibatnya pemerintah RI sering memberi Izin Perusahaan PMA berdasarkan pertimbangan Ad Hoc.

Inginya pemilik modal Asing untuk menananm modal di Indonesia biasanya berdasarkan beberapa pertimbangan antara lain  :

  1. Menjadikan Indonesia sebagai pasar dari produk perusahaan di negara asalnya dengan cara membuka cabang di Indonesia untuk memproduksi barang tersebut di Indonesia.

Misal  :

Perusahaan2 elektronika, yang menjadikan Indonesia sebagai pasar, jika tujuannnya untuk pemasaran produk ia pasti akan memilih daerah berusaha yang paling dekat dengan pusat perdagangan.

  1. Menjadika Indonesia sebagai sumber bahan baku bagi perusahaannya yang ada di luar negeri misalnya di negara asalnya mereka memproduksi mebel lalu ia datang ke Indonesia untuk memperoleh kayu dengan harga yang semurah murahnya dengan secara langsung mengurus HPA (hak pengusaha Hutan). Apabila tujuannya ingin mencari bahan baku di Indonesia tentu perusahaan itu daerah berusahanya di tempat terdapatnya bahan baku itu dengan cara mengolah sendiri, eksplorasi dan produksi bahan baku itu.

Misalnya  :

Perusahaannya membutuhkan kayu maka ia ingin berusaha di daerah yang banyak hutan sehingga memperoleh kayu dengan harga murah.

Ex  :

Di kalimantan atau papua

  1. Menjadikan Indonesia sebagai sumber tenaga kerja yang murah, perusahaan2 Industri di Luar negeri yang memerlukan tenaga kerja terutama di negara yang maju harus membayar upah yang sanagt mahal, Indonesia mempromosikan penanaman modal asing ke Indonesia untuk membuka lapangan kerja bagi rakyat Indonesia yang mempunyai tenaga kerja yang banyak dengan upah relatif murah dengan demikian perusahaan2 Industri yang masuk ke Indonesia menginginkan daerah berusahanya di daerah yang penduduknya banyak yaitu daerah jawa dengan demikian usaha pemerintah untuk memeratakan pembangunan jugaa tidak tercapai
  2. Menjadikan Indonesia tempat pelarian dari usahanya yang sudah tertutup di negeri asalnya. Ada      perusahaan2 tertentu seperti perusahaan yang mencemari lingkungan hidup dinegara asalnya telah di laranguntuk itu ia menjadikan Indonesia sebagai tempat pelarian karena Indonesia tidak mempersoakan masalah itu. Biasanya perusahaan yang demikian adalah perusahaan Indonesia sekaligus akan memasarkan productnya di Indonesia

Dalam UU PM yang baru tidak ada diatur mengenai derah berusaha perusahaan PMA malahan dalam pasal III ayat 1 huruf di tetapkan bahwa penanaman modal diselenggarakan dengan asas perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara dari penanam modal dengan demikian PMA dapat saja memilih daerah berusaha sesuai dengan keinginannya tidak berbeda dengan perusahaan PMDN.

Bidang usaha dari Perusahaan PMA

Mengenai bidang usaha dari perusahaan PMA diatur dalam BAB III UU No 1 tahun 1967 yang kemudian diubah dengan Bab VII UU No 25 tahun 2007.

Menurut Bab III UU no 1 tahun 1967 mulai pasal 5 sampai pasal 8 Bidang usaha PMA diatur Sebagai berikut  :

    1. Perincian bidang usaha yang terbuka bagi modal asing ditetapkan oleh pemerintah, pada waktu menyusun rencana pembangunan jangka menengah ( 5 tahun)dan jangka panjang (25 Tahun).
    2. Pemerintah juga menetapkan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh penanam modal untuk masing2 bidang usaha itu. Penentuan boidang2 usaha dan syarat2 nya itu dilakukan dengan mengeluarkan DNI (daftar negative Investasi) yaitu sebuah daftar bidang-bidang usaha yang tertutup bagi suatu bidang usaha tertentu sehingga ada DNI PMA dan DNI PMDN.
    3. Bidang-bidang usaha yang tertutup bagi PMA dengan penguasaan penuh yaitu bidang-bidang yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak sebagai berikut  :

1. pelabuhan2.

2. Produksi transimisi dan distribusi tenaga listrik untuk umum.

3.Telekomunikasi

4. Pelayaran.

5. Penerbangan

6. Air Minum.

7. Kereta api Umum.

8. Pembangkit tenaga atom

9. Mes media

    1. Bidang2 usaha yang tertutup sama sekali bagi penanaman modal yaitu :

a. Bidang usaha yang memiliki peran yang penting dalam pertahanan negara yaitu produksi senjata, mesiu, alat2 peledak, san peralatan perang.

    1. PMA di bidang pertambangan  didasarjab pada suatu krj sama dengan pemerintah atas dasar kontrak karya.

Kontrak kerja adalh perjanjian kerja sama antara investor asing dengan pemerintah RI dengan cara membentuk perusahaan baru untuk mengusahakan barang tambang.

Misalnya

PT.CPI, PT. Free Port, PT AIC

Di dalam UU PM  baru mengenai bidang usaha penanaman modal diatur dalam BAB VII dengan pengaturan yang hampir sama, menurut pasal 12 ayat 3 UUPM Pemerintah  berdasarkan Keppres, menetapkan Bidang usaha yang tertutup untuk Penanaman modal baik asing maupun dalam negeri dengan berdasarkan kreteria  :

-      Kesehatan

-      Moral

-      Kebudayaan

-      Lingkungan hidup

-      Pertahanan dan keamanan nasional

-      Serta kepentingan nasional lainnya.


Kreteria dan persyaratan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan ditetapkkan melalui peraturan Presiden dengan memperhatikan kepentingan nasional  Antara lain :

  1. Perlindungan sumber daya alam.
  2. Pengembangan usaha mikro, kecil menengah dan koperasi.
  3. Pengawasan produksi dan distribusi
  4. Peningkatan kapasitas tehnologi

Berdasarkan pengaturan pengaturan bidang usaha baik oleh UUPMA yang lama maupun UUPM yang baru kita dapat menyimpulkan adanya 4 kategori bidang usaha PM yaitu  :

  1. Bidang usaha terbuka bagi seluruh Penanam Modal baik PMA maupun PMDN non PMA dan non PMDN termasuk usaha mikro, kecil dan menengah
  2. Bidang usaha yang tertutup bagi PMA tapi terbuka untuk PMDN non PMDA dan PMA termasuk pengusaha mikro kecil dan menengah.
  3. Bidang Usaha yang tertutup bagi PMA, PMDN tapi hanya terbuka untuk perusahaan non PMA dan PMDN (Koperasi, pengusaha mikro dan menengah)
  4. Bidang usaha yang tertutup sama sekali bagi penanaman modal yaitu bidang usaha yang berhubungan dengan bidang pertahanan negara.

Berhubung dilarangnya penanaman modal dalam bidang pertahanan negara maka penyediaan2 alat pertahanan negara dilakukan sendiri oleh angkatan bersenjata RI, akibatnya perkembangan senjata RI jadi sangat ketinggalan, akibatnya pertahanan RI sangat tergantung kepada negara lain, apabila negara lain itu tidak mau menjual alat2 perang kepada negara2 RI termasuk suku cadangnya Indonesia tidak dapat berbuat banyak sehingga Indonesia sangat lemah di bidang militer.

24 Mei 2008

Penggunaan tenaga kerja bagi Perusahaan PMA

Pembentuk UU no 1 tahun 1967 tentang PMA mengaharapkan dengan masuknya modal asing ke Indonesia akan terjadi pembukaan lapangan kerja bagi tenaga kerja Indonesia dan terjadinya alih tehnologi dari tenaga kerja asing kepada TKI, karena iti dalam BAB IV mulai pasal 9 sampai pasal 13 UU ini ditetapkan kebijaksanaan mengenai penggunaan tenaga kerja bagi perusahaan PMA, kebijaksanaan itu sebagai berikut  :

Tenaga kerja yang bekerja pada perusahaan PMA dikelompokkan menjadi 3 macam  :

  1. Tenaga Direksi.

Menurut pasal 9

Pemilik modal mempunyai wewenang sepenuhnya untuk menentukan direksi dari perusahaan dimana modal ditanam, ditetapkannya kebijaksanaan ini karena tenaga direksi yang merupakan tenaga inti dari sebuah perusahaan merupakan tenaga yang vital dan menentukan bagi maju mundurnya perusahaan walaupun kebijaksanaan tahunan ditetapkan pada RUPS namun kebijaksanaan harian apalagi dalam hal2 yang sangat mendesak harus diambil oleh direksi karena itu pemilik modal tidak akan mau menyerahkan pengelolaan modalnya kepada orang yang kurang dipercayainya karena itu kepada pemilik modal diserahkan sepenuhnya apakah akan menggunakan TKA atau TKI

  1. Tenaga Pimpinan dan tenaga ahli.

Menurut pasal 11

Perusahaan PMA diizinkan mendatangkan atau menggunakan tenaga pimpinan dan tenaga ahli warga negara asing bagi jabatan yang belum dapat diisi dengan TKI dari ketentuan pasal 11 ini perusahaan PMA diwajibkan menggunakan tenaga pimpinan dan tenaga ahli dari TKI tetapi bagi jabatan yang tidak dapat diisi oleh TKI boleh menggunakan TKA namun yang menentukan apakah suatu jabatan dapat diisi oleh TKI atau tidak adalah pihak menegement perusahaan itu terutama direksi karena itu selama di negeri asalnya masih ada saudara, teman, atau kenalan2nya yang membutuhkan pekerjaan mereka tetap akan memutuskan bahwa TKI yang mendaftar belum dapat mengisi jabatan yang bersangkutan

  1. Tenaga kerja biasa.

Menurut pasal 10.

Perusahaan PMA wajib menggunakan tenaga kerja bisa dari tenaga kerja Indonesia (TKI). Yang dimaksud tenaga kerja biasa adalah selain tenaga direksi, tenaga pimpinan dan tenaga ahli.

Misalnya

Tenaga cleaning servis

Untuk meningkatkan kemampuan dan ketrampilan TKI didalam Pasal 12 perusahaan2 PMA diwajibkan menyelenggarakan dan menyediakan fasilitas latihan dan pendidikan di dalam dan diluar negeri secara terarah bagi TKI akan secara berangsur-angsur TKA dapat digantikan oleh TKI, dengan ketentuan pasal 12 ini diharapkan terjadinya alih tehnologi dari TKA kepada TKI.

Pendidikan dan pelatihan memang dilaksanakan oleh perusahaan PMA namun latihan dan pendidikan yang diberikan hanya merupakan bagian kecil saja dari proses produksi perusahaan itu sehingga tidak terjadi alih tehnologi karena TKI yang dilatih itu tidak akan mungkin meniru proses produksi perusahaan itu .

Menurut UUPM no 25 tahun 2007

Mengenai Tenaga kerja diatur dalam BAB IV mulai pasal 10 dan pasal 11 Tanpa membedakan antara perusahan PMA dan PMDN

  • Menurut Pasal 10

Perusahaan penanaman modal harus mengutamakan penggunaan TKI tetapi berhak menggunakan TKA untuk jabatan dan keahlian tertentu sesuai dengan ketentuan Per-UU-an.

Perusahaan penanaman modal wajib meningkatkan kompetensi TKI melalui pelatihan kerja sesuai peraturan per-UU-an. Perusahaan penanaman modal yang memperkerjakan TKA wajib menyelenggarakan pelatihan dan alih tehnologi kepada TKI.

  • Menurut Pasal 11

Perselisihan hubungan industrial wajib diselesaikan secara musyawarah antara perusahaan dengan tenaga kerja bila penyelesian musyawarah tidak berhasil maka penyelesaian dilakukan dengan upaya TRIPARTIDE (tiga Pihak) yaitu perusahaan, organisasi Tenaga kerja, pemerintah (depnaker), jika penyelesian Tripartide tidak berhasil maka perselisihan diselesaikan melalui pengadilan hubungan industrial.

Pemakaian tanah untuk perusahaan PMA

Untuk keperluan perusahaan PMA diperlukan tanah baik sebagai tempat untuk mendirikan kantor, pabrik dsb maupun sebagai lahan untuk menjalankan produksinya karena itu dalam BAB V diatur secara khusus mengenai pemakaian tanah bagi perusahan PMA. Menurut Pasal 14 untuk keperluan perusahaan PMA dapat diberikan tanah dengan HGD, HGU dan hak pakai menurut peraturan Per-UU-an.

Menrut UUPMA HGU diberikan hak atas tanah langsung dikuasai oleh negara sehingga tanah2 adat yang mau diggunakan untuk perusahaan PMA harus diserahkan kepada negara melalui pelepasan hak, sedangkan HGB dan hak pakai dapat di berikan atas tanah milik oleh orang lain atau tanah dikuasai oleh negara melalui perjanjian pemiliknya. HGB & HGU hanya dapat diberikan kepada WNI & BHI sehingga timbul pertanyaan kenapa prusahaan PMA yang pemiliknya orang asing dapat diberikan HGB & HGU, alasannya adalah  :

Menurut pasal 3 UU no 1 tahun 1967 & Pasal 5 Ayat 2 UU No 25 Tahun 2007.

Perusahaan PMA harus berbentuk badan hukum Indonesia yaitu berbentuk perseroan terbatas konsekwensinya adalah perusahaan PMA yang berbentuk badan hukum Indonesia itu dapat mengusai tanah dengan HGB dan HGU.

Didalam Pasal 22 UUPMA ditetapkan kebijaksanaan sebagai berikut  :

Kepada perusahaan penanaman modal dapat diberikan hak berupa :

  1. HGU

Selama 95 tahun dan dapat diperpanjang dimuka selama 60 tahun dan dapat pula diperbaharui selama 35 tahun.

  1. HGB

Hak guna bangunan dapat diberikan selama 80 tahun dan diperpanjang sekaligus 50 tahun dan diperbaharui 30 tahun.

  1. Hak pakai dapat diberikan selama 70 tahun dan diperpanjang di muka 45 tahun dan diperbaharui 25 tahun.

Menurut pasal 22 ayat 2 Hak atas tanah yang dapat diperpanjang di muka sekaligus dengan persyaratan sebagai berikut  :

a.    Penanaman modal dilakukan dalam jangka panjang dan terkait dengan perubahan struktur perekonomian Indonesia yang berdaya saing.

b.    Penanaman Modal dengan tingkat resiko yang memerlukan pengembalian modal jangka panjang.

c.    Penanaman Modal itu memerlukan areal yang luas

d.    Penanaman dengan menggunakan hak atas tanah negara.

e.    Penanaman Modal tidak mengganggu rasa keadilan dan tidak merugikan kepentingan masyarakat umum.

Kelonggaran Perpajakan dan pengutang lainnya.

Pada tahun 1997 keinginan untuk penanaman Modal di Indonesia sangat rendah sekali karena pada masa orde lamapernah dilakukan nasionalisasi perusahaan PMA untuk menarik minat investor asing untuk menanam modalnya di Indonesia. Untuk membentu UU, UU No 1 tahun 1967 menetapkan pelanggaran perpajakan kepada PMA yang diatur mulai pasal 2 ini dirubah dengan UU No 11 tahun 1970.

Menurut Pasal 1 UU no 11 tahun 1970 yang merobah pasal 15 dan 17 kepada perusahaan PMA diberikan kelonggaran perpajakan sebagai berikut  :

  1. Pembebasan biaya materai modal atas penempatan modal yang berasal dari PMA .
  2. Pembebasan/keinginan biaya masuk dan pembebasan pajak Import pada waktu memasukkan barang perlengkapan tetap di wilayah RI seperti masing2 alat “kerja 1 pesawat” yang perlu untuk menjalankan perusahaan
  3. Pembebasan biaya balik nama atas pendaftaran kapal untuk pertama kalinya di Indonesia dalam waktu 2 tahun setelah saat mulai produksi
  4. Kelonggaran pajak perseroan seperti kopensasi kerugian yang didirikan selama 6 tahun pertama.
  5. Penghapusan yang dipercepat dan pemberian rangsangan pemberian modal
  6. Pembebasan pajak di pending selama 2 tahun sejak terhitung mulai produksi

Selanjutnya dalam UU di tentukan pula dibawah menteri keuangan dapat menambah masa kelonggaran perpajakan selama 2 tahun apabila  :

  1. Penanaman modal dapat menambah devisa negara secara berarti
  2. Ini dilakukan di luar jawa
  3. Penanaman modal dilakukan dengan modal yang besar untuk keperluan prasarana atau menghadapi resiko yang besar dari sewajarnya.
  4. Oleh pemerintah penanaman modal itu untuk memprioritaskan secara khusus

Dalam penanaman modal yang baru mengenai fasilitas perpajakan kepada perusahaan penanaman modal diatur dalam Pasal 18 ayat 4, Kepada penanaman modal diberikan fasilitas perpajakan berupa  :

  1. Pengurangan penghasilan netto sampai tingkat tertentu terhadap jumlah penanaman modal dalam waktu tertentu dalam menghitung PPH.
  2. Membebaskan biaya masuk atas oimpor barang modal mesin, peralatan untuk produksi yang belum diproduksi dalam negeri.
  3. Pembebasan atas kerugian biaya masuk bahan baku dan bahan penolong untuk keperluan produksi dalam jangka waktu tertentu.
  4. Pembebasan/penangguhan PPN atau impor barang modal untuk keperluan produksi yang belum dapat diproduksi dalam negeri.
  5. Keringanan PBB untuk bidang usaha tertentu pada wilayah/kawasan tertentu.
  6. Penyusutan yang cepat.
  7. Pembebasan/pengurusan PPH badan dalam jumlah jangka waktu tertentu, kepada penanaman modal yang merupakan industri………………

Nasionalisasi dan kompensasi

            Berhubung tahun 1967 minat PMA masuk ke Indonesia sangat rendah karena takut akan nasionalisasi, maka dalam Bab VIII diatur secara khusus mengenai nasionalisasi dan kompensasi bagi perusahaan PMA yaitu Pasal 21 dan 22

            Menurut Pasal 21 pemerintah tidak akan melakukan tindakan nasionalisasi/pencabutan hak milik secara menyeluruh atas perusahaan modal asing atau tindak yang mengurangi hak/mengurusi perusahaan yang bersangkutan kecuali dengan UU kepentingan menghendakinya.

            Menurut Pasal 22 jika nasionalisasi dilakukan maka pemerintah wajib memberikan kompensasi/ganti rugi yang jumlah macam dan cara pembayarannya disepakati bersama sesuai dengan prinsip pemerintah nasional.

            Bila tidak tercapai kesepakatan sesuai dengan asas hukum internasional makadilakukan arbitrase yang keputusannya mengikat kedua belah pihak, yang terdiri dari 3 orang masing2 ditunjuk oleh pemerintah RI dan PMA dan orang ketiga ditunjuk bersama di dalam.

            PMA yang baru tidak ada diatur nasionalisasi dan kopensasi yang di atur hanya Ketika terjadi sengketa yaitu pasal 32 ayat 4 UUPM.

            Dalam hal terjadi sengketa di bidang penanaman modal antara pemerintah dengan PMA para pihak akan menyelesaikan sengketa dengan Arbitrase internasional yang harus disepakati oleh para pihak.

            Dengan demikian dewasa ini tidak mungkin lagi dilakukan nasionalisasi untuk perusahaan PMA walaupun melalui UU ditetapkan bahwa kepentingan negara menghendaki.


Pengertian PMDN

Menurut Pasal 2 UU No 6 Tahun tentang PMDN, yang dimaksud dalam UU ini tentang PMDN adalah  :

Penggunaaan kekayaan seperti tersebut dalam pasal 1 baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melaksanakan usaha berdasarkan UU ini sedangkan menurut UU ini pasal 1 Modal dalam negeri adalah bagian dari kekayaan masyarakat Indonesia termasuk Hak2 (benda) baik yang dimiliki oleh negara maupun swasta, negara maupun swasta asing yang berdomisili di Indonesia yang disediakan guna menjalankan suatu usaha.

Dalam UU yang baru UU No 25/2007, Penanaman Modal dalam Negeri adalah kegiatan penanaman modal untuk melakukan usaha diwilayah RI oleh penanam modal dalam negari menggunakan modal dalam negari.

Jadi Defenisi PMDN dalam UU ini kita lihat bahwa ada 3 unsur dari PMDN itu :

  1. Dilakukan wilayah negara RI

Jadi penenaman modal modal dilakukan orang Indonesia di luar negeri

Misal  :

Dalam perusahaan dengan orang asing sudah termasuk PMDN.

  1. Dilakukan oleh penanaman Modal dalam negeri

Penanaman modal dalam negeri menurut angka 5 pasal 1 adalah  :

- Perseorangan Wni

- Perusahaan Indonesia

- Negara RI adalah daerah yang dilakukan.

Berdasarkan pasal ini berbeda dengan UU No 6 tahun 1968 bahwa modal dalam negeri dapat dimiliki oleh swasta asing berdomisili di Indonesia. Dewasa ini di Indonesia tidak ada lagi swasta asing yang berusaha dengan modal dalam negeri sehingga dewasa ini penanaman modal yang ada adalah penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asinh.

Dasar Pertimbangan

UU No 6 tahun 1968 tentang PMDN didasarkan  :

    1. Modal merupakan faktor yang sangat penting yang dilakukan
    2. Perlu diselenggarakan pemupukan dan pemanfaatan modal dalam negeri secara maksimal.
    3. Perlu diciptakan iklim yang baik dengan ketentuan2 yang berasal dari modal dalam negeri
    4. Dalam Sistim perekonomian Indonesia, terbuka lapangan luas dari usaha oleh swasta
    5. Pembangunan ekonomi Indonesia harus disandarkan kepada kemampuan dari masyarakat Indonesia sendiri.
    6. Perlu dimanfaatkan juga modal dalam negeri yang dimiliki oleh orang asing yang berdomisili di Indonesia.

Menurut penyelesaian umum UU No 6 Tahun 1968 itu pembangunan tidak mungkin dilaksanakan tanpa penggunaan modal, namun setiap negara yang belum maju mengalami kemerosotan atau kemandekan ekonomi karena kemahalan masyarakat untuk memupuk modal, hal ini disebabkan karena lemahnya kemampuan usaha baik swasta atau pemerintah, di Indonesia kelemahan itu ditambah dengan kesulitan berupa adanya dominasi terhadap perekonomian Indonesia, khususnya modal oleh orang asing yang memiliki dan berusaha dengan modal dalam negari yang telah berangsur berabad2 lamanya. Dominasi itu terlihat dengan terjadinya monopoli dan monopsomi dalam sistim perdagangan di Indonesia

  1. Monopoli adalah

Suatu keadaan perekonomian dimana penjual satu atau bersatu semnetara pembeli banyak dan tidak bersatu sehingga harga ditetapkan oleh penjual, monopoli ini terjadi karean orang2 asing yang berdomisili di Indonesia bertindak sebagai importir dan distributor barang2 kebutuhan rakyat sehingga barang import banyak yang harganya tinggi.

  1. Monopsoni adalah

Suatu keadaan dalam perekonomian dimana penjual banyak yang tidak bersatu sedangkan pembeli satu atau bersatu akibatnya harga ditentukan oleh pembeli

Di Indonesia Monoposmi ini terjadi karena orang asing yang berada di Indonesia bertindak sebagai eksportir dan pedagang besar dari hasil produk rakyat akibatnya harga jual dari produk rakyat menjadi rendah sehingga keuntungan yang besar  diperoleh oleh pedagang besar dan eksportir, itu terjadinya

  1.  

28 Juni 2008

NOTE

1.     Valuta

Kekayaan suatu Negara dalam bentuk valuta asing, devisa diperoleh dari selisih ekspor dan impor dan dari lalu lintas devisa

2.     Penting nya devisa

Suatu Negara dapat mengimpor kebutuhan negaranya dari Negara lain

3.     Yang menentukan apa yang akan diimpor adalah  :

Importir

4.