Arsip untuk April, 2011

Filsafat Hukum

Posted: 23/04/2011 in semester 8

FILSAFAT HUKUM


       24 Maret 2008


Literatur

1.     Dasar-dasar filsafat hukum (lilarisidi)

2.     Filasafat Hukum (Sutisno)

3.     Dialektika Hukum Dan moral


Filsafat adalah

Phylos =   Cinta

Sofia    =   Kebijaksanaan


Phyloshopya             :           Cinta kebijaksanaan,

Filsafat                       :           mencintai kebijaksanaan,

Filosof                        :           orang yang mencintai kebijaksanaan,

Orang sufi                  :           orang yang bijaksana.


Mengapa Filsafat hukum itu penting dan diletakkan diakhir semester  ?

Karena Filsafat hukum penutuik kaji (bahasa Minang), berarti menutup kaji dari pelajaran hukum yang telah diterima selama ini..


Objek filsafat hukum adalah Ilmu hukum.


Cara berfikir filsafat itu adalah  :

1.    Kritis

2.    Objektif

3.    Mendalam

Oleh sebab itu pertanyaan filsafat tidak bersifat fenomena tapi  mengenai yang bersifat hakekat atau nilai dari sesuatu.

Jadi berbicara tentang filsafat adalah berbicara tentang nilai dari sesuatu.



Dalam Pengertian Ilmu Filsafat Bersifat  :

1.    Metodis

Filsafat mempunyai metode tertentu karena dapat dikaji, dapat diselidiki secara ilmiah

2.    Sistematis

Filsafat punya kerangka – kerangka yang jelas

3.    Koheren

Dia mempunyai keterkaitan- keterkaitan


Dari ketiga sifat filsafat tersebut diatas maka filsafat menjadi ilmu yang universal


Dalam Arti Pandangan hidup Filsafat Adalah  :

Petunjuk arah kegiatan aktifitas manusia dalam segala bidang kehidupan.

Oleh Karena itu filsafat memiliki paling tidak 3 sifat pokok dan 1 sifat tambahan  :

  1. Menyeluruh  (universal)

Ketika berfikir filsafat tidak hanya melihat dari satu sisi tapi melihatnya dari berbagai aspek.

Sifat menyeluruh mengandung arti bahwa cara berfikir filsafat tidaklah sempit dan selalu melihat suatu persoalan atau permasalahan dari tiap sudut yang ada/ segala aspek.

  1. Mendasar

Tidak hanya melihat dari kulit luar tapi juga secara mendasar dan mendalam, setiap aspek dianalisis secara mendalam sampai keakar – akarnya

  1. Spekulatif

Kajian dalam filsafat tidak dapat langsung di temukan dalam sekali kajian tapi melalui beberapa hal seperti  :

      1. eksperimen-eksperimen.
  • Beberapa kesalahan-kesalahan.
  • Beberapa kajian yang dilakukan dengan cara untung – untungan
  • Dan lain sebagainya.

maka baru di dapat kebenaran yang dicari.

Spekulatif yang dilakukan dalam filsafat hukum harus  memiliki dasar-dasar yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah



Sifat atau ciri Tambahan Adalah  :

  1. Refleksi Kritis

Yang Artinya pengendapan dari apa yang dipikirkan secara berulang-ulang dan mendalam (Kontenplasi). Pengendapan itu dilakukan untuk memperoleh pengetahuan atau jawaban atas pertanyaan yang lebih jauh lagi dan ini dilakukan secara terus menerus


Perbedaan filsafat barat dan timur

Terletak pada cara berfikirnya 

Filsafat Timur  :

Cara Berfikirnya bersifat Sekolatif yang artinya Pasrah, terbatas, menerima apa adanya

Filsafat Barat

Cara Berfikirnya bersifat spekulatif yang artinya tiada batasnya dan berani mencoba .


Filsafat Adalah cara berfikir yang kritis dan mendalam

Filsafat hukum dalam pelajaran atau ilmu pengetahuan yang ada sangat di perlukan apalagi disaat timbul suatu pertanyaan dimana teori dari  ilmu pengetahuan tersebut tidak mampu menjawab.


Filsafat Adalah

Ilmu yang akan membantu setiap ilmu pengetahuan untuk menjawab pertanyaan yang tidak terjawab oleh ilmu itu sendiri jadi dapat diartikan filsafat merupakan dewa penyelamat dari ilmu2 yang ada, krn disaat  teori-teori dari ilmu-ilmu yang ada tidak mampu menjawab maka filsafat lah yg akan membantu menjawabnya. Filsafat ada pada setiap ilmu-ilmu yg ada.

                                                                                                

Filsafat hukum dan ilmu-ilmu yang lain merupakan bagian dari ilmu filsafat

Buktinya  :

            Umum

Ada                                          Ada Mutlak

            Ada Khusus                                                     Alam

                                                Ada Nisbi                                             Antropologi

                                                                                    Manusia          Etika= Hukum = Filsafat hukum

                                                                                                      Logika

Cara Berfikir Filosof adalah untuk kebajikan tanpa tedensi, yang ada hanya kebenaran.

Pentingnya ahli hukum mendalami filsafat hukum adalah

Agar seorang ahli hukum nantinya dapat berfikir dengan /secara kritis, objektif, dan mendalam.


Beda Ilmu Pengetahuan yg ada dengan filsafat yaitu

Terletak pada sifatnya

- Ilmu Pengetahuan                    :           Sifatnya fenomena

- Filsafat                           :           bersifat mendasar dan mendalam.


Filsafat hukum mengajar kan orang berfikir secara Prediktif

Yaitu memprediksi, mengkaji apa yang akan terjadi di depan dengan dasar dari  gejala2 yang terjadi pada saat ini.


    31 Maret 2008

Kedudukan Filsafat Hukum dalam ilmu filsafat

Filsafat pada intinya menjelajahi pertanyaan “Apa, Bagaimana, dan darimana” Oleh karena itu dengan pertanyaan ini orang mencari sebab akibat yang di dapat dari  :

Sains

Ilmu pengetahuan hanya berbicara sebatas sesuatu yang dapat diindrakan berarti berbicara secara fenomena maka yang dibicarakan “kenapa”. Kenapa menyatakan sebab.

Yang ada dibalik fenomena adalah : Nilai-nilai atau hakekat,


Jadi filsafat  hukum adalah

Mencari nilai2 sesuatu dibalik fenomena ilmu hukum.


FUNGSI Filsafat  :

1.    Filsafat sebagai ilmu pengetahuan

      Berfungsi membantu ilmu pengetahuan untuk menjawab pertanyaan – pertanyaan yang tidak dapat terjawab dari ilmu pengetahuan tersebut.

2.    Filsafat sebagai pandangan hidup

      Membantu manusia dalam mengarahkan aktifitas – aktivitas kehidupan manusia, berperan sebagai kompas dalam kehidupan manusia


Oleh karena itu banyak yang berpendapat filsafat berfungsi sebagai  : Central Aktifity dimana Filsafat akan mengarahkan aktifitas manusiaAdapun filsafat mencakup pertanyaan mengenai makna – makna kebenaran dan hubungan logis diantara ide – ide dasar yang tidak dapat dipecahkan dengan ilmu empiris karena kadangkala persoalan- persoalan itu membutuhkan pemikiran yang mendalam.


Filsafat hukum akan membangun cara berfikir seorang ahli hukum  untuk tidak berfikir secara empiris tetapi melihat dari berbagai sisi.


FILSAFAT HUKUM


Pengertian Filsafat Hukum

Secara sederhana dapat dikatakan bahwa filsafat hukum adalah cabang dari filsafat yakni   :

1.      Filsafat tingkah laku atau etika

Karena tingkah laku atau etika dinamakan hukum maka disebut filsafat hukum

         Filsafat hukum mengkaji tingkah laku manusia yang berasal dari fenomena2 yang terjadi didalam kehidupan manusia.

         Objek filsafat hukum adalah hukum


Filsafat hukum dengan ilmu hukum

Persamaan

Terletak pada objek materianya yaitu tingkah laku manusia

Perbedaan

Terletak pada Objek forma yaitu nilai-nilai dan hakekat


Ilmu hukum hanya memberikan jawaban sepihak dan hanya melihat gejala – gejala hukum sebatas yang dapat dilihat oleh panca indra mengenai perbuatan – perbuatan manusia dan kebiasaan – kebiasaan manusia sementara itu pertimbangan nilai dari hakekat tsb luput dari penilaian – penilaian.

Norma hukum Tidak termasuk dunia kenyataan tapi masuk ke dalam sains (realita) atau solen (idealita).

Jadi dalam kajian ilmu hukum sain masuk dalam realita ilmu pengetahuan sedangkan Solen masuk dalam realita filsafat.

Sain harus mengacu pada sollin


llmu hukum dapat dibedakan menjadi  :

1.    Ilmu tentang Norma (Norm Wissenchaft)

Ilmu tentang norma antara lain membahas tentang perumusan norma hukum kemudian apa yang dimaksud dengan norma hukum

2.    Ilmu tentang pengertian Hukum (Kampushesyen)

Antara lain membahas tentang Masyarakat hukum, subjek hukum

            Keduanya disebut dengan ilmu Dogmatig

            Ciri dog matig hukum  :   Teoritis rasional dengan mengunakan logika

3.    Ilmu tentang kenyataan Hukum (Tatsachen Wissenschaft)

Ilmu tentang kenyataan ,ilmu ini mempelajari tentang kenyataan – kenyataan yang terjadi dalam masyarakat yaitu sesuatu yang sebenarnya sudah ada dalam masyarakat


Dari perbandingan tersebut tampak bahwa filsafat tidak dimasuk kan dalam cabang dari ilmu hukum tapi masuk dalam teori ilmu hukum (legal Theori) mengapa tidak masuk dalam cabang ilmu hukum karena filsafat mempelajari fenomena – fenomena.


                                                                                                                                         14 April 2008

Batas – batas Filsafat hukum dan ilmu hukum

Filsafat hukum termasuk dalam filsafat

Merupakan bagian dari filsafat bukan bagian dari hukum


Dalam filsafat adalah filsafat hukum adanya merupakan bagian dari Filsafat etika


Filsafat dibagi dalam 2 bagian :

1.    Filsafat yang umum teoritis

2.    Filsafat yang khusus praktis

Filsafat adalah

Induk dari segala ilmu sedangkan ilmu hukum bagian kecil dari ilmu hukum

Filsafat khusus praktis terbagi 2 :

a.    Abstrak

b.    Kongkrit


Ilmu hukum berbicara tentang realita, kenyataan. Ilmu hukum tidak berbicara tentang hal2 yang abstrak

Ex  :

Hukum perjanjian ada karena manusia melakukan perjanjian hukum perkawinan ada karena adanya perkawinan


Filsafat yang khusus praktis

Berbicara yang sesungguhnya ada

a.    Khusus abstrak

-             mempunyai sifat yang umum universal

-             tidak tergantung pada ruang dan waktu

-             tidak melekat pada waktu                  

b.    Khusus konkrit

-   bergantung pada ruang dan waktu (hukum positif)

ex  :

Pembunuh pertama di dunia adalah qabil, dia membunuh habil. Hal ini terjadi karena Qabil tidak mendapat keadilan, jadi keadilan merupakan hak yang disukai oleh masyarakat

-   Norma aturan adil adalah bersifat konkrit

Ilmu hukum

-   Filsafat khusus konkrit

-   Karena norma – konkrit yang dulu sesuai belum tentu sekarang bisa diterima


Filsafat yang kongkrit adalah

Filsafat yang diselenggarakan di dalam setiap ilmu pengetahuan yang terikat atau melekat pada hasil – hasil ilmu pengetahuan oleh karena itu sering disebut sebagai filsafat yang hanya mempunyai sifat konstruksi artinya memberi dasar- dasar yang umum dari setiap ilmu pengetahuan yang bersangkutan


Aspek Filsafat

-   orang takut hukum karena butuh hukum

      Aspek teori ilmu hukum

-   orang takut hukum karena takut dihukum


Batas antara filsafat yang khusus kongkrit dengan filsafat yang khusus abstrak seringkali tidak diingat oleh sarjana yang bersangkutan, terutama oleh para sarjana yang keahliannya terletak di dalam ilmu pengetahuan yang besangkutan saja.


Filsafat hukum yang pada pokoknya didasarkan pada ilmu hukum merupakan filsafat yang hanya bersifat konstruksi


Kajian terhadap ilmu hukum ada 2  :

1.     ilmu hukum ( konstruksi )

-            Basisnya ilmu hukum tapi mengkaji filsafat

-            lmu hukum menyesuaikan filsafat

2.     ilmu filsafat

-      Basicnya filsafat tapi mengkaji ilmu hukum

-      yang sempurna/sebaiknya

orang hukum mengkaji sosiologi hasilnya dangkal

orang sosiologi mengkaji hukum hasilnya dalam


Filsafat yang bersifat praktis konkrit mulai berkembang pada abad 19 dan awal abad 20 Masehi mengenai sistim-sistim modern dan uraian tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa batas antara filsafat hukum dan ilmu hukum ialah  :

Ilmu hukum

Termasuk ilmu pengetahuan mengenai hukum positif atau hukum INGCONGKRITO, jadi objek adalah hukum positif. Oleh karena itu bersifat universal

Filsafat hukum

Mengenai hukum dalam arti abstrak (IN ABSTRACTO) yang termasuk dalam filsafat abstrak khusus praktis, jadi Objek filsafat hukum adalah hukum secara abstrak dimana kajian filsafat hukum sekarang sama dengan masa lalu maka disebut universal


Filsafat hukum dalam arti abstrak dapat dibagi dalam 2 lingkungan

1.        Lingkungan yang merupakan dasar dari hukum Positif atau hukum dalam arti kongkrit dengan demikian hal – hal yang merupakan kesimpulan yang diperoleh melalui abstraksi yaitu abstraksi dari hal- hal sebagai hasil yang umum kolektif maka metoda filsafat hukum disini adalah Induktif

2.        Lingkungan yang tidak melalui Induksi tetapi yang didasarkan atas pokok pangkal yang abstrak umum, Universal yang diambil dari hasil filsafat yang doperoleh dengan jalan deduksi.

         Filsafat hukum yang termasuk dalam lingkungan yang kedua diatas baru berhadapan dengan :

1.    Hukum yang abstrak umum yaitu hukum kodrat

2.    Hukum yang tingkatnya lebih tinggi dari hukum kodrat yaitu keadilan

Oleh Karena itu dapat dikatakan adanya suatu hubungan yang terdapat antara filsafat hukum dan ilmu hukum sebab didalam fikiran kita terdapat hukum positif, hukum kodrat dan asas keadilan

Dengan demikian orang akan menempatkan hukum positif itu dalam rangkaian 2 hal yang abstrak ini yaitu   :

Hukum positif sebagai penjelmaan yang khusus yang terikat pada waktu dan ruang tertentu dan hubungan antara objek ilmu hukum yang positif itu dengan objek filsafat hukum  yang abstrak yaitu hukum kodrat dan asas keadilan maka disini jelas terlihat adanya hubungan antara hukum kodrat dengan hukum positif, antara asas keadilan dengan hukum positif baik melalui hukum kodrat atau tidak dengan demikian secara jelas dapat kita lihat objek filsafat hukum adalah  :

a.      Azaz keadilan

b.      Hukum Kodrat

c.      Dasar- dasar umum hukum positif


                                                                                                                                         21 April 2008

PENDEKATAN FILSAFAT

Pada pokoknya ada 2 macam cara tinjauan atau pendekatan filsafat hukum yaitu :

1.    Pendekatan histories

Sejarah perkembangan filsafat hukum

a.    Zaman Purbakala

·         Masa Yunani

-   Masa Pra socrates Sekitar 500 tahun SM

Di tandai dengan belum adanya pengaruh filsuf socrates. Filsafat hukum belum ada karena para filsuf baru bicara tentang filsafat alam. Objek kajiannya adalah mempertanyakan bagaimana kejadian alam dan berusaha mencari apa yang menjadi inti alam.

a.    Filsuf Thales mengemukakan

Bahwa alam ini terjadi dari air

b.    Anaximandros

Bahwa inti alam ini adalah suatu zat yang tidak tentu sifatnya disebut To apeiron

c.    Anaximenes

Sumber dari alam semesta adalah Udara

d.    Phitagoras (532 SM)

Bilangan adalah dasar dari segala-galanya.

Filsuf yang hanya menyinggung tentang manusia sebagai salah satu sub sistem alam semesta. Hal ini merupakan tonggak sejarah dari filsafat.

Phitagoras berpendapat :

-   Bahwa setiap manusia memiliki jiwa yang selalu berada dalam proses katharsis yaitu : Pembersihan diri.

-   Manusia harus melakukan pembersihan diri agar jiwa tadi dapat masuk ke dalam kebahagiaan.

-   Manusia itu hanya sebagian kecil dari alam dan bukan penguasa alam.

-   Manusia sebagai objek Filsafat, sebab hanya dengan kaitan manusia ini pembicaraan akan sampai kepada masalah filsafat hukum.

-   Tidak mengkaji sampai agama

-   Hukum untuk mengembalikan kebersihan jiwa manusia.

Uraian nya :

alam terjadi dari bilangan misalnya alam terdiri dari wujud yang satu ditambah wujud yang lain maka terjadilah alam, jadi menurutnya manusia terjadi karena bilangan, bilangan nya adalah laki – laki dan perempuan.

jadi Phitagoras  yang meletakkan atau menegakkan tonggak manusia. Jadi dia mengatakan salah satu sub sistim di alam itu adalah manusia jadi manusia adalah sebagian kecil elemen dari alam, dan merupakan sebagian kecil penguasa dari alam jadi manusia tidak bisa semena-mena terhadap alam ini karena ada yang lain selain manusia.

e.    Heraklitos

-   Alam semesta terbentuk dari api

-   Slogan yang terkenal Partarei yang artinya semua mengalir dengan kata lain segala sesuatu di dunia ini tidak henti-hentinya berubah.

Uraiannya :

mengatakan alam semesta terbentuk dari api dengan slogan yang terkenal phantarei yang berarti semua mengalir sesuai dengan keadaan jadi bahwa segala sesuatu di dunia ini tidak henti – henti ada perubahan


-   Masa Socrates, plato, aristoteles

Masa Socrates

-   Manusia sebagai objek filsafat

-   Mengkaji manusia dari berbagai segi aspek kehidupan

-   Tugas utama negara adalah mendidik warga negara agar taat pada hukum.

Uraiannya :

Socrates mengkaji manusia dari berbagai sudut sehingga diperkirakan filsafat hukum lahir pada masa Socrates dan mengalami masa operkembangan di masa plato dan aristoteles.

Masa Plato

-   Orang-orang yang melanggar hukum harus dihukum.

Aristoteles

-   Bahwa manusia tidak bisa hidup sendiri (Zoon Politicon)

-   Hukum terbagi :

a.    Hukum alam

Tidak mengalami perubahan

b.    Hukum Positif

Hukum negara

-   Ibi ius ubi societes

      Dimana ada manusia di situ ada hukum.

Uraiannya :

Yang terkenal hingga sekarang dari Aristoteles adalah Zoon politicon karena menurut aristoteles manusia tidak bias hidup sendiri


-   Masa Stoa

Kaum stoa yakin akan persamaan akan manusia dalam persekutuan universal dan menolak doktrin perbudakan dari aristoteles mereka memandang alam semesta sebagai suatu substansi organic yang tunggal, mereka juga telah menjalankan pengaruh abadi terhadap pemikiran hukum, alam yang memperlihatkan struktur dan ketertiban dan manusia kedua-duanya mengambil bagian dalam intelijensi atau akal budi, akal budi adalah pendorong naluri tindakan – tindakan manusia dapat dievaluasi hanya dalam kerangka alam sebagai suatu keseluruhan hukum alam merupakan standart yang paling dasar bagi aturan2 hukum dan institusi – institusi yang dibuat manusia digabungkan dengan gagasan aristoteles dan Kristen yang diwujudkan dalam tradisi hukum alam dari filsafat hukum pada abad pertengahan

Jadi zaman yunani, merupakan zaman dari kota kecil yang aman, dimana adanya masyarakat filosof dan tidak ada intimidasi sehingga lahir demokrasi


·         Masa Romawi

Pada masa romawi perkembangan filsafat hukum tidak segemilang masa yunani karena ahli fakir atau filosof romawi banyak mencurahkan perhatiannya pada masalah bagaimana hendak mempertahankan ketertiban diseluruh kawasan kekaisaran romawi. Orang romawi berfikir secara diktator.

Pada masa Romawi ini :

a.   Telah mulai adanya klasifikasi hukum

b.   Masa terpenting dalam perkembangan sejarah hukum.

-   Masa cicerio

Adanya konsep tentang persamaan

-   Masa St. Agustine

Kesamaan manusia dibawah hukum alam.

Konsepsi terpenting adalah bahwa manusia itu bebas dari dosa, jika manusia mengalami instrusi/alam yang politik maka manusia akan mengalami masalah.

-   Ius natural

Hukum alam

-   Ius gentium

Hukum yang berlaku pada hukum asing tidak diberlakukan hukum sipil

-   Ius……

Menunjuk pada hukum kota roma, pada dasarnya diberlakukan pada setiap tata hukum pada masyarakat romawi

Jadi manusia pada masa romawi telah mengenal hukum dan dimulainya kodifikasi dengan adanya iustianus.

b.    Abad Pertengahan

-   Masa Gelap

Tidak ada lagi perkembangan filsafat dan perkembangan hukum. Kemudian bangsa dari barat pada umumnya.

Jerman datang membawa agama, waktu itu orang romawi tidak punya agama, akibatnya semua orang romawi menerima agama yang dibawa oleh bangsa barat itu menjadi sebuah kepercayaan. Sehingga sampai sekarang Romawi menjadi pusat Katolik.

-   Masa scholastics

Masa yang semuanya ditujukan pada Tujan, dimana perkembangan filsafat terfokus pada filsafat ketuhanan.

Banyak pemikiran yang lahir tapi corak yang khusus yaitu didasarkan semuanya pada Tuhan sesuai dengan corak pemikiran ketuhanan sehingga dinamakan Scholastics

c.    Zaman Renaisance

Pada abad ini pusat perhatian pemikiran adalah Allah, baru kemudian ciptaannya yaitu manusia sehingga manusia jadi titik tolak pemikiran. Pada Zaman ini sikap hidup religius terpisah dengan kehidupan lainnya, para filsuf umumnya memisahkan urusan yang berkaitan agama dengan non agama yang disebut Adanya dikotomi antara urusan dunia dengan urusan akhirat.

Jean Bodin mengatakan :

Hukum adalah perintah dari penguasa yang berdaulat, namun kekuasaan raja tidak melampaui hukum alam yang didekritkan Tuhan

d.    Zaman Baru

Filsuf zaman ini adalah Thomas Hobes (abad-17 tahun 1588-1679)

Ia menggunakan istilah “hak alamiah” (law of nature) dan “akal benar” (Right Reason)

Yang utama baginya adalah  :

1.    Kemerdekaan yang dimiliki tiap orang untuk menggunakan kekuasaan sendiri menurut kehendaknya sendiri

2.    Asas2 kepentingan sendiri

3.    Kondisi alamiah dari umat manusia adalah peperangan abadi yang didalam nya tidak ada standart perilaku yang berlaku umum.

Selain itu juga muncul paham bahwa manusia tidak mampu mengetahui mana yang adil dan mana yang tidak adil dan juga manusia tidak mampu mengetahui apa yang dikehendaki oleh tuhan dan tuhan di atas segala-segalanya.

e.    Zaman Modern

Pada zaman ini filsafat hukum berdasarkan rasionalitas pemikiran manusia dan empirisme dan kedaulatan berada di tangan rakyat dan nilai manusia pribadi diakui sebagai subjek hukum. Zaman ini melahirkan aspirasi revolusi perancis 1789 yaitu lahirnya pengetahuan manusia tentang kedaulatan rakyat. Kemudian zaman modern lahir pemikiran tentang demokrasi (Kedaulatan rakyat), sehingga lahirlah revolusi Perancis yang menggugat kedaulatan Raja.

Empirisme : melihat kenyataan dulu baru kemudian dirasionalkan


Filsuf di zaman ini yang dikenal adalah  :

1.    Rudolf Von Jhering (1818)

Menolak beberapa teori antara lain :

a.    Teori Hegel

Hukum adalah ekspresi dari kemauan umum (general will)

b.    Teori Von savigny

Hukum adalah ekspresi spontan dari kekuatan bawah sadar serta pendapatnya yang mengatakan mengabaikan secara sadar untuk melindungi kepentingan warga masyarakat.

Aliran2 nya  bercirikan  :

a.    Aliran positivisme

Hukum sebagai sejumlah aturan yang memaksa berlaku dalam suatu negara

b.    Aliran sosiological dan “hukum bebas”

2.    Eugen erich (1862-1922)

Mengungkapkan “ pusat dari bobot perkembangan hukum tidak terletak dalam legalitas dan keputusan yudisial, tetapi dalam masyarakat itu sendiri

3.    Gustav radbruch (1878-1949)

Berpendapat bahwa hukum merupakan suatu gejala kultural yang dapat dipahami melalui hubungan pada  nilai-nilai yang diperjuangkan manusia untuk diwujudkan melalui hukum

4.    Rescoe pound (1870-1964)

Filsuf dari amerika serikat yang beralirkan sosiologi hukum, mengemukakan bahwa hukum itu berbeda antara “law in books” dengan “law in action” selanjutnya mengemukakan bahwa hukum berisi perintah dan unsur ideal.



5.    Joseph W.Bingham (awal abad-20)

Beraliran filsafat hukum realistis mengungkapkan bahwa peraturan hukum seperti kaidah ilmiah tidak mempunyai eksistensi yang independen karena hanya merupakan konstruksi mental yang dengan mudah meringkaskan fakta2 partikular.

6.    H.L.A hart

Karyanya The konsep of Law, ia mengembangkan suatu pandangan tentang hukum sebagai suatu perpaduan aturan sekunder dan aturan primer.

f.    Zaman reformasi

      Filsafat Hukum zaman Reformasi dapat diungkapkan bahwa bangsa Indonesia disatu pihak menginginkan hukum sebagai panglima atau hukum yang mengatur persoalan ekonomi, politik, budaya dan persoalan sosial kemasyarakatan lainnya. Dipihak lainnya tampak dalam perilaku masyarakat terhadap hukum, justru mengfungsikan hukum sebagai alat politik, alat ekonomi, sosial dan budaya kemasyarakatan lainnya.

      Berdasarkan realita hukum dari dua sudut pandang diatas, tampak putusan2 pengadilan pada tingkat pertama, pengadilan pada tingkat banding dan MA yang terkadang simpang siur sehingga disebut hukum mandul.


Kajian tentang asal mula filsafat manusia akan mengantar kita tentang kajian filsafat hukum, karena filsafat hukum ada pada filsafat manusia


Dalam Filsafat ada 4 Mazhab

    1. Mazhab Plato
  • Mazhab Aristoles
  • Mazhab Stoa
  • Mazhab epicurus

Dari ajaran2 tersebut, maka orang berfikir sehungga lahir suatu aliran baru yang merupakan kombinasi dari aliran yang ada yang bernama ecletesisme. Setelah itu muncul masa Neoplatonisme (plato Baru). Ajarannya plato tapi ajaran plato yang telah dikombinasikan dengan ajaran-ajaran yang lain.


Neoplatonisme

Mula-mula membangun suatu tata filsafat yang bersifat ketuhanan. Menurut pendapatnya “ Tuhan itu hakekat satu2nya yang paling utama dan luhur yang merupakan sumber dari segala-galanya”.

Dengan  dasar filsafat plato yang mengajarkan orang harus berusaha mencapai pengetahuan yang sejati. Oleh karena itu maka kita harus berikhtiar melihat Tuhan, sebab melihat tuhan itu tidak dapat hanya berfikir saja, akan tetapi harus dengan jalan beribadah, jadi ajaran neoplatonisme masih dipengaruhi oleh ajaran Ecletesisme.

                                                           

                                                                                                                                                8 Mei 2008

Masa Thomas Aquenas dan Scolastic

-     Adanya perbedaan tentang hukum

Scholastick mengatakan :

-     Bahwa hukum itu berasal dari tuhan

-     Penguasa itu adalah wakil tuhan

Tomas Aquines

Hukum itu harus dapat menjangkau akal budi manusia itu sendiri.

Ex  :

Raja dapat berkuasa karena ia berdaulat, raja berdaulat karena ia diberi kedaulatan oleh rakyat. Oleh karena itu rakyat harus patuh pada penguasa.


Ius Divinum Posituum

Hukum yang didapati dari wahyu disebut hukum positif

Ius Posituum Humanum

Hukum yang diketahui oleh manusia berdasarkan akal budi


Thomas Aquines menyatakan ada 3 hukum :

1.    Hukum yang berasal dari Tuhan (lex devina atau ius devina)

2.    Hukum yang berasal dari kontrak sosial (lex Humana)

Hukum manusia atau yang dibuat oleh manusia, dimana garisan-garisan dari lex naturalis tidak boleh dilanggar

3.    Lex Naturalis yaitu hukum tuhan yang sudah didelegasikan pada alam.

Kemudian muncullah teori dalam hukum yaitu lex superiori derogat legi imperiori  : hukum yang lebih tinggi mengalahkan hukum yang lebih rendah


Kebenaran      :           yang menunjuk pada keadilan Tuhan

Perbedaan antara filsafat timur dan filsafat barat

Filsafat timur                                                             Filsafat Barat

    1. asli                                                          1.   Buatan
  • Suka hidup damai                                  2.   Suka Konflik                                                     
  • Pasif                                                       3.   Aktif
  • Bergantung pada pihak lain                   4.   Mandiri.
  • Lambat                                                   5.   Cepat.
  • Meneruskan                                           6.   Menciptakan.
  • Konservatif                                             7.   Progresif.
  • Intuitif                                                     8.   Rasional.
  • Teoritis                                                   9.   Expremental.
  • Artistik                                                    10. ilmiah.
  • Kerohanian                                             11. Mareialistik.
  • Psikis                                                      12. Fisik
  • Mengutamakan ukrawi                          13. Mengutamakan Duniawi.
  • Manusia alam dan manusia sejajar       14. Alam Dikuasai oleh manusia
  • Kolektifistis atau kesamaan                   15. Individualistis


Orang Barat

-   Berusaha melakukan experimen-experimen (aktif)

-   Melakukan pekerjaan sendiri/mandiri

Orang Timur

-   hanya menerima saja

-   suka minta tolong

Akibatnya  :

Orang barat lebih cepat berkembangnya dari pada orang timur


Beberapa Aliran/Mazhab dalam filsafat hukum

Menurut Northrop

Dalam karyanya Cultural Value mengemukakan tentang adanya beberapa aliran atau mazhab dalam filsafat hukum

1.    Legal Positif Lizem

2.    Pragnatic legal realizm

3.    Neo Kantian, Ano kelsenian, etical jurispruden

4.    Fungsional antropological or sosiological jurisprudence

5.    Naturalistie Jurisprudence

                                                                                                                                                9 Mei 2008

Menurut Lili Rasyidi, Aliran Filsafat Hukum :

1.    Hukum Alam

-     Irrasional         :           diluar jangkauan manusia

-     Rasional          :           Yang bisa dilogikakan

Adanya Absolut Justis      :           Keadilan yang mutlak

Sejarah Hukum alam Adalah :

Sejarah umat manusia dalam usahanya menemukan absolut justice/keadilan yang absolut tersebut.

Pengertian Hukum Alam

Berubah-berubah sesuai dengan kondisi/kehidupan masyarakat dan keadaan politik

Keadilan Masyarakat

Keadilan seperti apa yang ada pada saat itu

Fungsi Hukum

Sebuah alat untuk mencapai keadilan

Filsafat Hukum alam

1.    Dipergunakannya hukum alam untuk merubah peraturan/konsep hukum perdata romawi yang lama menjadi sistim hukum yang baru

Sistim hukum yang lama        :           Code Justianus

Code Justianus diambil dari nilai2 masyarakat romawi yang condong pada hukum agama yaitu nilai2 islam

Sistim hukum umum  yang bersifat universal : Prinsip2 hukum umum yang berlaku sama di dunia/negara2 lain didunia

Ex :

Hukum perjanjian harus ada 2 saksi, maka ini juga ditetapkan oleh negara lain

Prinsip2 hukum perdata yang dibuat itu berdasarkan atau berasal dari hukum agama agama yang mana ? agama Islam

Keadilan yang universal : keadilan yang berdasarkan lex naturalis dan lex devina


2.   Dipergunakan sebagai senjata perebutan kekuasaan antara gereja maupun pihak kerajaan

3.    Dipergunakan sebagai hukum dasar international dan dasar kebebasan pemerintahan

4.    dipakai oleh para hakim AS dalam menafsirkan konstitusi/UUD


2.    ….

3.    Aliran utilitar

4.    …..

5.    ….

6.    …..


Sumber hukum Alam

  1. Irrasional

Adalah hukum yang bersumber dari Tuhan

Dianut oleh kaum Skolastik filsup yang terkenal yaitu Thomas Aquines dalam hukumnya summa Theologika ia membentangkan pemikiran Hukum alamnya yang banyak mempengaruhi gereja dan bahkan menjadi dasar pemikiran gereja sampai sekarang, seperti halnya aristoteles yang membagi hukum itu atas hukum alam dan hukum positif maka Thomas aquines membagi hukum menjadi 4 golongan yaitu :

a.     Lex eterna

Merupakan Ratio tuhan sendiri yang mengatur segala hal dan merupakan sumber dari segala sumber hukum, ratsio ini tidak dapat ditangkap oleh panca indra manusia

b.     Lex Devina

Bagian dari tario Tuhan yang dapat ditangkap oleh manusia berdasarkan wahyu yang diterimanya

c.     LexNaturalis

Yang merupakan hukum alam yaitu merupakan penjelmaan dari lex eterna didalam ratio manusia

d.     Lex positivis

Hukum yang berlaku merupakan pelaksanaan dari hukum alam oleh manusia berhubung dengan syarat khusus yang diperlukan oleh keadaan dunia, hukum positif terdiri dari hukum positif yang diciptakan oleh tuhan seperti yang terdapat dalam kitab suci dan hukum positif buatan manusia

  1. Rasional

Adalah hukum alam yang bersumber dari manusia


Thomas Aquino membagi Asas hukum alam ke dalam 2 jenis yaitu :

  1. Prinsipia Prima

Adalah Asas yang dimiliki oleh manusia semenjak ia lahir dan bersifat mutlak dan tidak dapat dipisahkan dari diri manusia, oleh karena itu prinsipia prima tidak dapat berubah ditempat manapun dan dalam keadaan apapun.

  1. Prinsipia Sekunder 

Merupakan Asas yang diturunkan dari Prinsipia prima tidak berlaku mutlak dan dapat berubah menurut tempat dan waktu oleh karena itu dapat dikatakan bahwa prinsipia itu adalah merupakan penafsiran manusia dengan menggunakan rationya terhadap prinsipia prima.


12 Mei 2008

Hubungan Hukum, Keadilan, Etika dan Moralitas Sosial

            Kita akan menilai interaksi hubungan antara pengertian dan disiplin yang sangat erat hubungannya, analisa tentang hubungan itu telah menjadi pokok pembicaraan yang tiada henti2nya antara ahli filsafat hukum, ahli hukum, ahli agama dll yaitu mengenai hubungan antara hukum, keadilan,etika dan moralitas sosial. Jadi problem atau masalah itu sudah merupakan problem yang sanagt tua umurnya   yang berasal dari para ahli hukum dan ahli filsafat, Selanjutnya pengertian hukum sebagai suatu bentuk kaidah/norma sosial akan dibedakan dengan pengertian sistim hukum kemudian dengan hukum dan etika, dan kemudian dibedakan pula etika sebagai suatu sistim nilai yang mengatur tingkah laku individu dan moralitas sosial sebagai suatu sistim kaedah/norma yang mengatur tingkah laku sosial dari suatu masyarakat tertentu.


Pengertian Hukum

Kalau diperhatikan definisi dan semua uraian tentang hukum maka berkisar antara 2 sikap atau pandangan yang extrim  yaitu  :

1.    Pandangan yang mengutamakan sifat memaksa dari hukum.

Aspek memaksa dari kaedah hukum itu berdasarkan atas sumber kekuasaan yaitu perintah tertinggi atau tata hirarki dan didasarkan atas paksaan melalui sanksi.

2.    Pandangan yang menitik beratkan pada diterimanya oleh masyarakat dan kepatuhan atas hukum. (ket Tgl 19/5)

Jhon Austin dan Hans Kelsen adalah aliran yang beraliran Positivisme.

Austin Membedakan hukum dengan apa yang dinamakan dengan  :

  1. Law of God

Hukum Yang diciptakan oleh Tuhan yang dapat dilihat dalam kitab suci

  1. Human Of law

Hukum yang diciptakan oleh manusia dibagi atas 2 yaitu  :

    1. LawProferly so colled

Hukum yang sesungguhnya yang disebut dengan hukum positif yang terdiri dari 4 unsur yaitu  :

-   Perintah

-   Kewajiban

-   Sanksi

-   Kekuasaan Tertinggi

    1. Law In Proferly So colled

Hukum yang tidak sesungguhnya seperti adat dll.


Aliran Positivisme yang dianut oleh Jhon Austin terkenal dengan Command Theory (teori perintah).Oleh karena hukum adalah merupakan perintah tertinggi maka hukum diciptakan, Hukum yang bukan diciptakan bukan hukum, maka menurut Austin Hukum Internasional Bukanlah hukum karena hukum internasional tidak ada penguasa tertinggi.

            Menurut Hans Kelsen Perintah itu didasarkan tata hirarki, menurutnya hukum itu harus murni terlepas dari nilai2, baik nilai politik, sosial, budaya, dll. Maka dari Hans kelsen ini llahirlah “Free Recht Lehre”. Maka menurut teori Hans kelsen jenis perintah itu tidak berasal dari penguasa seperti Jhon Austin melainkan dari hirarki.


 Dari dalam norma hukum harus ada  :

- Etika

- Moralitas                   Jika hal ini tidak ada, maka keadilan hukum tidak akan pernah ada.

- Keadilan




16 Mei 2008

Hubungan etika dan moralitas sosial

            Walaupun sebagian ahli menyamakan istilah etika, kesusilaan, moralitas sosial, namun sebagian ahli yang lain selalu membedakan kedua istilah tersebut, Misalnya Strawson membedakan 2 arti dari istilah itu, menurutnya Moralitas sosial atau moral etika kedua terminologi itu bukan hanya sekedar masalah terminologi sebab dengan perbedaan itu akan menjelaskan hubungan nilai2 individu dengan nilai2 sosial dan dengan nilai2 hukum.


Catatan  :

-   Norma Hukum yang baik harus mampu mencerminkan nilai2 moralitas dan etika sosial.

-   Hukum itu harus mampu membentuk suatu nilai2 moral yang bersifat universal dalam masyarakat.


Di dalam subuah tulisannya Strawson mengemukakan bahwa lingkungan etika adalah merupakan lingkungan yang beraneka ragam merupakan citra atau gambaran ideal dari kehidupan manusia yang tertentu saja, saling tidak sesuai dan kadangkala bertentangan. Dengan demikian etika merupakan lingkungan aturan hidup yang ideal yang ditetapkan oleh individu bagi dirinya sendiri.

            Selanjutnya etika itu harus dipahami, tentu tidak sama antara individu yang satu dengan individu yang lain, Berbeda dengan lingkungan moralitas atau kesusialaan yang merupakan aturan2 atau prinsip2 yang mengatur tingkah laku manusia yang berlaku universal dalam masyarakat atau golongan tertentu.

Manfaat Perbedaan Etika dan moralitas sosial

Manfaat pendekatan ini adalah bahwa dengan demikian akan melenyapkan hubungan antara  :

    1. Nilai2 yang ditetapkan oleh individu untuk mereka sendiri sebagai manusia yang bertanggung jawab.
  • Norma2 atau kaedah2 moral atau moralitas yang mengatur masyarakat mencerminkan perimbangan sosial dan pilihan antara nilai individu yang bertentangan .
  • Tata Hukum/Norma Hukum yang harus mencerminkan moralitas sosial yang umum diterima walaupun sama sekali tidak identik sama dengan tata hukum.






Teori Tentang etika

Penggolongan teori2 etika banyak sekali terdapat dalam leteratur tetapi pembagian atau penggolongan yang sering diadakan dan terpenting adalah Pembagian berdasarkan sumber darimana nilai2 etika itu di temukan.

Berdasarkan sumbernya maka nilai2 etika dapat digolongkan  :

  1. Teori Naturalis

Berarti setiap pandangan yang berpendapat bahwa sifat etika bisa dijelaskan atau dibatasi dari sudut sifat2 kodrat.

  1. Teori Intuisionistis

Berpendirian bahwa etika adalah disiplin yang bersifat otonom yang berlawanan dengannaturalistis. Penganut Intiuisionistis percaya bahwa ketentua2 pokok dari etika normatif adalah pandangan atau pengertian yang bersifat intiutif yang tidak bisa disimpulkan dari suatu disiplin lainnya.

  1. Teori Non Kognitif

Yaitu suatu teori yang mengganggap nilai2 etika tidak bisa dijelaskan atau diketahui secara objektif sebab nilai2 etika itu semata2 menyangkut emosi atau perasaan sehingga tidak bisa diteliti dengan mudahnya


Dilihat dari nilai tujuan ada 2 teori  :

  1. Teori Teologis

Menurut teori ini bahwa etika itu adalah kebaikan merupakan nilai tujuan, sedangkan kewajiban dan hak merupakan nilai Derivatif atau sekunder. Teori ini dianut oleh aristoteles

  1. Teori Deontis

Hak dan kewajiban itu adalah primer dan kebaikan itu adalah Derevatif/sekunder. Teori ini dianut oleh Immanuel Kant

Hubungan Teori Hukum dengan teori etika

Semua jenis2 teori etika tersebut diatas sangat mempengaruhi terhadap teori hukum, susut tinjauan darimana teori etika itu sebaiknya ditinjau dari sudut teori hukum ialah dari sudut faliditasnya atau kekuatan berlakunya sebagai titik tolak untuk untuk mengambil batasan atau definisi faliditas baik dari teori formil maupun materil yaitu dengan memperoleh faliditas dari tata hukum itu berdasarkan unsur hakekat norma dasrnya.



Teori2 etika dapat dibagi atas 2 golongan  :

    1. Teori2 yang menerima dan mengakui faliditas objektif dari dalil2 etika yaitu  :
  1. Teori etika yang didasarkan atas nilai2 meta positif baik dari ketentuan yang religius maupun non religius
  2. Teori yang mengakui dan menerima nilai2 etika yang mempunyai sifat atau corak objektif dan karena itu bersifat memaksa walaupun dirasakan secara instinktif.
  3. Teiru empiris, ada 3 empirisme yang penting

-   Sistim/Approach yang mencari dalil2 dari etika, dari pengalaman historis dan pengalaman sosial

-   Sistim yang menguji nilai etika itu berdasarkan fakta dan moralitas sosial

-   Positivisme Logika.

    1. Teori2 yang menyangkal atau menolak faliditas objektif dari dalil2 atau nilai etika itu, ada 2 type dari jenis teori ini yaitu  :
  1. Relativisme.
  2. Non Kognitive

19 Mei 2008


Diterimanya hukum itu oleh masyarakat dan kepatuhan atas hukum

Sikap seperti ini adalah pengertian hukum sebagaimana yang dikemukakan oleh teori Savigny dan Eugen Ehrlich yang mengutamakan kepatuhan, kebiasaan dan hukum yang hidup dalam masyarakat sebagai unsur yang menentukan. Hukum yang demikian itu mungkin saja memperoleh penegasan dari penguasa tetapi hukum itu tidak diciptakan oleh penguasa.

Keterangan :

Hukum adalah kebiasaan yang tumbuh dari masyarakat yang kadangkala ada kebiasaan tersebut yang diformalkan, tumbuh dari bawah.


Walaupun demikian menurut Freidmann Perbedaan kedua pandangan di atas tidaklah absolut tetapi hany bersifat relatif sebab perbedaan itu pada hakekatnya ialah masalah titik berat definisi positivisme, sebab definisi pisitivisme dari austin dan kelsen tentu membutuhkan diterima dan dipatuhinya hukum itu oleh masyarakat, sebaliknya definisi dari Von Savigny dan Ehrlich setidaknya di dalam sistim hukum modern tidak ada tingkah laku sosial betapapun berakarnya dalam masyarakat atau mantapnya dan diperkuat oleh golongan yang mematuhi/dipatuhi.

Keterangan :

Kata fredmen hanya perbedaan menafsirkan atau pemahaman mengenai positivisme yaitu  :

1.   austin dan hans kelsen positivisme aturan yang dilegalkan oleh penguasa

2.   erlih dan vonsav menafsirkan positivisme sebagai apa yang lahir dari masyarakat.

Jadi menurut fredmien antara austin dan hans serta erlih dan von tidak ada perbedaan

Contoh  :

Hukum pidana ada penguasa yang menindak secara paksa tapi di hukum adat tidak bisa menindak inilah yang dinamakan positivisme.


Di dalam masyarakat primitif jangkauan hukum masih lemah sebagian perkembangan sistim hukum tidak berkembang.

Keterangan  :

Karena masyarakat primitif kehidupannya sangat lemah dapat dilihat pada ciri masyarakat primitif yaitu kepatuhannya serta kesederhanaannya. Oki dlm masy prim teori hukum tidak berkembang karena dlm masy prim hidupnya sanagt sederhana.


Didalam Masyarakat yang lebih maju dan komplek perkembangan sistim hukum melaju dengan pesat.

Keterangan  :

Pada masyarakat maju hukum harus terus berkembang mengikuti perkembangan sosial masyarakat, karena tehnologi terus berkembang pada masyarakat maju, untuk itu hukum harus mampu mengantisipasi perkembangan ini karena persoalan mekin hari semakin komplek.


Analisa tentang sayart minimum apa yang harus dimiliki oleh suatu sistim hukum

Misalnya menurut  :

Prof Al Hart

1.   Membedakan antara hukum primitif prim legal sistim dengan sistim hukum maju (advance legal systim).

2.   Primary ruler of obligation

Erat hubungannya dengan aturan2 kebiasaan atau adat yang disebut dng costumery rules dan biasanya berlaku pada masy prim dan tidak bisa berlaku pada masy modern karena tidak ada kepastian dan bersifat berubah2 tidak tetap sedangkan prim bersifat tetap jadi di masy dapt diberlakukan costumery rules.

3.    secondary rules of recognation

dalam secondary ror ini hukum nya dibuat oleh lembaga2 tertentu untuk mengantisipasi perkembangan dunia modern. Adanya secon ini untuk mengatasi masalah primary yang tidak mampu mengatasi masalhnya. Hukum seconder tidak boleh melAWAN hukum primer, hanya mengakomodir dari hukum primer dan melengkapi untuk memenuhi kebutuhan dari hukum primer. Tapi jika primari bisa dan sanggup mengatasi persoalan2 maka tidak perlu secondary dipakai.

23 Mei 2008

TEORI-TEORI TENTANG ETIKA

Dari berbagai macam teori dikaitkan dengan teori hukum kita lihat dari sudut atau batasan dari sudut validitasnya artinya dari validitas (tingkat kepatuhan orang pada hukum) dari tata hukum itu berdasarkan unsur hakekat norma dasar, tetapi hal ini tidak mutlak tergantung dimana ahli itu memandangnya sehingga terjadilah keberagaman dari teori2 para ahli.

Kenapa orang patuh pada hukum karena hukum dibuat secara spesifik yang ditentukan oleh norma dasar yang dianggap ada sebelumnya.

Ex :

Suatu norma diformalka misal penghinaan pasal 310,311. kalau kita tidak melakukan berarti kita patuh, tapi kita tidak melakukan bukan karena takut pada ancaman pasalnya hukumnya tapi memangtidak mau berbuat karena memang tidak mau bukan karena pasal, atau aturan hukumnya.

Alf Ross

Sistim keseluruhan dlam masyarakat sehingga dari batas2nya kita dapat meramalkan atau memprediksi kalau hal tersebut dibiarkan akibatnya akan menjadi buruk.

Contoh  :

Mengapa orang dilarang zinah karena akan terjadi kekacauan2 dalam masyarakat

Teori2 validitas objektif etika tersebut ada yang menerima dan ada yang tidak menerima.

1.    Teori2 yang menerima

Yang menerima teori validitas etika adalah kelompok yang bercirikan teologis dan teori yang bercorak rasionalistis, Alasan kedua kelompok ini menerima adalah  : 1. kelompok teologis mengatakan bahwa manusia pada dasarnya baik atau beretika oki segala nilai kebaikan yang ada dalam norma hukum adalah merupakan perwujudan dari nilai2 kabaikan yang ada pada diri manusia., 2.teori rasional menerima karena etika itu merupakan salah satu unsur dari norma hukum

2.    Orang patuh menerima nilai etika sebagai norma hukum secara terpaksa walaupun tidak ada yang memaksa. Berarti dibatasi paksaan dalam diri manusia yang dirasakan secara instingtif atau rasa keadilan yang ada dalam diri manusia itu sendiri.

3.    Dianut oleh kaum empiris, mereka mau menerima karena menurut kenyataan dapat dibuktikan,


30 Mei 2008

Antinomi2 terpenting dalam teori hukum

Freidmen mencba membuat klasifikasi mengenai antinomi yang terpenting dalam filsafat hukum dan teori hukum yaitu  :

    1. Individu dengan universum.
  • Voluntarisme dengan pengetahuan objektif.
  • Intelek dengan intuisi.
  • Stabilitas dengan perubahan.
  • Positivisme dengan idealisme.
  • Kollektifisme dengan individualisme.
  • Demokrasi dengan otokrasi.
  • Nasionalisme dengan internasionalisme.


06 juni 2008

HUKUM – KEKUASAAN

Recht staat not Macht Staat

Hukum tanpa kekuasaan bukan berarti apa2

Kekuasaan tanpa hukum adalah kesewenangan

Hubungan Hukum dan kekuasaan

Kenapa orang patuh pada hukum ?

Karena  :

a.    Hukum itu adalah nilainya sendiri.

b.    Teori kekuasaan, takut akan kekuasaan yang ada dalam hukum.



Hubungan hukum dan kekuasaan dapat dirumuskan dalam sebuah slogan  :

“Hukum tanpa kekuasaan adalah angan2, kekuasaan tanpa hukum adalah kezalima “

Dalam penerapnnya  :

-   Hukum memerlukan kekuasaan untuk penerapannya, ciri utama inilah yang membedakan hukum disatu pihak dengan norma2 sosial lainnya.

-   Kekuasaan diperlukan oleh karena hukum itu bersifat memaksa

Dalam Masyarakat ada terdapat norma2 sosial yang didalamnya tidak ada kekuasaan yang jelas yaitu  :

-   Norma kesusialaan.

-   Norma kesopanan.

-   Norma Agama.

-   Norma Hukum.

Yang membedakan norma hukum dengan norma sosial lainnya adalah  :

Karena sifat memaksa dan mengikat dari hukum tersebut. Kekuasaan itu ada dalam hukum agar hukum itu bersifat memaksa. Jika ada hukum tanpa kekuasaan maka penerapan2 dari hukum itu dalam masyarakat akan mengalami hambatan.

Semakin tertib masyarakat dalam pergaulan hidup maka kekuasaan tidak perlu ada.

EX  :

Diperlukannya kekuasaan orang. Pada lampu merah kenapa masih ada polis ? itu terjadi karena kurangnya kesadaran dari masyarakat tentang hukum dalam lalu lintas.


·         Hukum itu sendiri adalah kekuasaan, karena hukum dapat memberikan kekuasaan pada seseorang.

Contoh  :

Polisi

Sumber hukum adalah  :

-   Kekuasaan (Kharisma) yang legal

-   Kekuatan (fisik dan ekonomi)

·         Disisi lain yang lebih penting adalah

-   Hukum mrupakan pembatas dari kekuasaan agar tidak terjadi kesewenangan atau penyelahgunaan dari kekuasaan itu sendiri (power To corrupt)

-   Kekuasan merupakan sifat yang buruk, karena keinginan untuk mempunyai kekuasaan yang lebih dan disalahgunakan.


·         Baik buruknya sesuatu kekuasaan adalah tergantung dari bagian mana kekuasaan itu dipergunakan atau dengan kata lain baik buruknya kekuasaan senantiasa harus diukur dengan kegunaannya untuk mencapai tujuan yang sudah ditentukan atau disadari oleh masyarakat terlebih dahulu.. Yang menjadi ukurannya adalah apakah kekuasaan di gunakan untuk mencapai apa yang sudah kita rencanakan ? jika berhasil berarti kekuasaan digunakan dan jika gagal berarti kekuasaan tidak dijalankan/kekuasaan disalah  gunakan.

Kekuasaan merupakan sesuatu yang mutlak dalam kehidupan masyarakat karena unsur pemegang kekuasaan adalah merupakan faktor yang penting untuk menggunakan kekuasaan yang dimilikinya yang sesuai dengan kehendak masyarakat, dimana kekuasaan tanpa digunalkan oleh manusia itu sama artinya tidak ada, karena itu disamping keharusan adanya hukum sebagai alat pembatas juga bagi pemegang kekuasaan ini diperlukan sayarat2 lain seperti  :

a.    memiliki watak yang jujur.

b.    Rasa pengabdian terhadap kepentingan masyarakat.

Kesadaran hukum yang tinggi dari masyarakat juga merupakan pembatas yang ampuh bagi pemegang kekuasaan, antara hukum dan kekuasaan terdapat hubungan yang erat.


Cat  :

·         Dalam negara demokrasi

Kekuasaan itu adalah kekuasaan rakyat.

·         Dalam Negara Hukum

Kekuasaan = Autority (kesewenangan).


PEPERZAK,mengemukakan adanya hubungan ini dapat diperlihatkan dengan dua cara yakni :                     

1.   Dengan menelaahnya dari konsep sanksi.

Adanya perilaku yang tidak mematuhi aturan hukum,menyebabkan diperlukannya sanksi untuk menegakkan aturan hukum itu karena sanksi dalam kenyataan merupakan “kekerasan” maka penggunaannya memerlukan legitimasi yuridis(pembenaran hukum) agar menjadikan sebagai kekerasan yang sah.

Arti penting legitimasi yuridis

Untuk membenarkan digunakannya sanksi sebagai kekerasan yang sah.



2    Dengan menelaahnya dari konsep penegakan Konstitusi

      Pembinaan sistim aturan2 hukum dalam suatu negara yang teratur adalah diatur oleh hukum itu sendiri, perihal ini biasanya tercantum dalam konstitusi dari negara yang bersangkutan. Penegakan Konstitusi itu termasuk penegakan prosedur yang benar dalam pembinaan hukum itu, mengasumsikan digunakannya kekuasaan (force) diperlukannya kekuatan sebagai pendukung serta pelindung bagi sistim aturan2 hukum untuk kepentingan penegakkannya berarti hukum pada akhirnya harus didukung serta dilindungi oleh sesuatu unsur yang bukan hukum yaitu oleh kekuasaan.


13 Juni 2008

ETIKA PRIFESI HUKUM

Profesionalisme para penegak hukum amat sangat penting, pembangunan hukum —–Sdm —-Profesionalisme——-Etika.

Etika itu berkaitan dengan 4 hal  :

1.    Nilai

Pengertian nilai dalam etika profesi

Nilai adalah sifat/kualitas dari sesuatu yang bermanfaat bagi kehidupan manusia baik lahir maupun batin.

Bagi manusia nilai dijadikan landasan/motivasi dalam bersikap dan bertingkah laku baik disadarinya atau tidak. Berbeda dengan fakta yang dapat dari observasi secara empiris maka nilai adalah sesuatu yang bersifat abstrak karena nilai sangat berkaitan dengan cita2 keinginan dan harapan dan segala sesuatu pertimbangan internal atau batiniah dan nilai yang abstrak dan subjektif tersebut agar dapat lebih berguna dalam menuntun sikap dan tingkah laku manusia perlu lebih dikongkritkan lagi untuk nilai harus dirumuskan kedalam simbol2 tertentu yang tujuannya agar lebih mudah dipahmi secara interpersonal.

Wujud yang lebih kongkrit dari nilai ini adalah  ;

Norma yang berbagaimacam dari norma yang ada.

2.    Norma

Norma Hukum adalah norma yang paling kuat karena dapat dipaksakan pelaksanaanya oleh kekuasaan eksternal, nilai dan norma selanjutnya berkaitan erat dengan moral dan etika.

Hukum  :

Mempelajari tentang kelakuan manusia


3.    Moral

Beda Moral dan etika

Moral  :

Kepribadian seseorang yang terkandung di dalam dirinya, makna moral yang terkandung dalam kepribadian seseorang itu tercermin dalam sikap dan tingkah lakunya.

Etika

Merupakan cerminan dari moral seseorang

4.    Etika

Merupakan cerminan dari moral seseorang


Filsafat Hukum mempunyai kaitan yaang erat dengan etika karena antara filsafat dengan etika mempunyai tujuan yang sama. Etika sebagai cabang dari filsafat.

Pertama-tama dapat dideteksi secara diskriptif dan normatif karena itu ada yang disebut dengan etika diskritif dan etika normatif. Diluar itu ada pendekatan yang disebut Meta etika.

Etika Deskriptif melukiskan tingkah laku moral dalam arti luas

misalnya :   merupakan adat kebiasaan tentang baik dan buruk, tindakan yang diperbolehkan dan dilarang.

Etika diskriptif mempelajari moralitas yang terdapat pada individu2 tertentu dalam kebudayaan atau Subcultur tertentu dalam suatu periode sejarah dan sebagainya.


Nb  :

Norma sosial

a.    Aturan2 Masyarakat

b.    Dengan Norma ini masyarakat akan dapat saling menghargai/ untuk mempertahankan eksistensi ditambah control sosial.


27 juli 2008

Fungsi2 efektivitas hukum dalam masyarakat

Selalu terjadi permasalahan antara apa yang diharapkan dengan apa yang terjadi.

Lahirnya hukum melihat kenyataan selalu terjadi pertentangan dalam masyarakat. Pertentangan tingkah laku seseorang dengan orang lain sehingga pada akhirnya masyarakat punya standar nilai tersebut.


Fungsi Hukum

a.   Menerapkan mekanisme kontrol sosial yang kan membersihkan masyarakat dari tingkah laku yang menyompang sehingga hukum berfungsi untuk mempertahankan eksistensi kelompok itu. Anggota kelompok akan berhasil mengatasi tuntutan yang menuju ke arah penyimpangan guna menjamin agar kelompok tersebut tetap utuh atau kemungkinan lain hukum akan gagal dalam melaksanakan tugasnya sehingga kelompok itu hancur atau punah.

b.   Hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat (the Law is social engeenering)

Selain dari fungsi hukum sebagai kontrol sosial dan mengubah masyarakat, Rosche Pound beranologi bahwa yang mengemukakan hak yang bagaimanakah seharusnya diatur oleh hukum, hak2 manakah yang bisa dituntut individu dalam masyarakat.

Menurut Rousche Pound yang merupakan hak itu adalah kepentingan/tuntutan yang diakui, diharuskan, dibolehkan secara hukum sehingga tercapai suatu keseimbangan sehingga terwujud apa yang dikatakan ketertiban umum.


Efektivitas hukum berarti mengkaji kaedah hukum yang harus memenuhi syarat yaitu berlaku secara yuridis, sosioligis dan filosofis.

Faktor yang dapat mempengaruhi hukum yang berfungsi dalam masyarakat adalah Sbb :

  1. kaedah hukum / norma hukum.

Dalam teori ilmu hukum dapat dibedakan antara 3 hal mengenai berlakunya hukum sebagai faedah yakni sbb :

a.    Kaedah hukum berlaku secara yuridis, apabila penentuannya berdasarkan kaedah yang lebih tinggi tingkatannya atau dasar yang telah ditetapkan.

b.    Kaedah Hukum berlaku secara sosiologis, apabila kaedah tersebut efektif artinya kaedah itu dapat dipaksakan berlakunya oleh penguasa walaupun tidak diterima oleh warga masyarakat (teori kekuasaan) atau kaedah itu berlaku karena adanya pengakuan dari masyarakat.

c.    Kaedah hukum berlaku secara filosofis yaitu sesuai dengan cita2 hukum sebagai nilai positif yang tertinggi

Oleh karena itu agar hukum berfungsi secara efektif maka terhadap norma hukum harus memenuhi ke 3 unsur kaidah tersebut diatas.

  1. Unsur Penegak hukum/aparatur hukum,

Mencakup ruang lingkup yang sangat luas yakni seluruh strata masyarakat.

  1. Sarana Atau fasilitas

Merupakan sesuatu yang penting dalam rangka menegakkan efektifitas hukum, terutama sarana dalam bentuk fisik

  1. Warga Masyarakat.

Yakni kesadaran masyarakat untuk mematuhi suatu peraturan per-UU-an atau dengan kata lain tingkat kepatuhan oleh kesadaran hukum masyarakat.


Hukum Angkutan

Posted: 23/04/2011 in semester 7

HUKUM ANGKUTAN

HUKUM ANGKUTAN

Adalah suatu aturan yang mengatur tentang pemindahan suatu barang dari suatu tempat ke tempat yang lain

Tujuan Angkutan diantaranya :

Pemindahan suatu barang untuk menambah nilai dari barang tersebut.

Para pihak yang terdapat dalam hukum angkutan :

1.    Adanya pengangkut

2.    Adanya pengirim

Antara pengangkut dengan pengirim harus terjadi perjanjian timbal balik yang bertujuan pengangkutan itu selamat sampai tujuan

Kewajiban Pengangkutan

1.    Pengangkut wajib mengangkut barang di pengirim dengan selamat.

2.    Si pengangkut menerima ongkos/upah.

3.    Kewajiban pengirim mebayar ongkos dan menerima barang dengan selamat

Maksud tidak selamat di sini adalah :

1.    Barang tidak ada sama sekali atau musnah, hilang

2.    Barang ada tetapi tidak sebagaimana mestinya (hancur dan rusak)

Cara Pengangkutan

1.   

Di bawah perintah si pengangkut

Langsung oleh pengangkut

2.    Dapat oleh pihak lain

Jenis- Jenis Pengangkutan

Dalam Hukum Angkutan di atur tentang jenis-jenis pengangkutan diantaranya adalah :

1.    Pengangkutan Darat

      Yang diatur pada KUHP Buku I Bab V bagian I, II pasal 96-98 dan dasar hukum yang lain dapat kita lihat pada BW / KUHP Perdata.

      Buku III (Overen Comet) Dalam hal pengangkutan darat sekalian diatur tentang pengangkatan barang, pengangkutan  lain yang diatur :

a.     Pada Stb 1927/262 tentang pengangkatan kereta pai

b.    UU No 3 / 1965 (lembaran negara 1965 No 25) tentang lalu lintas jalan raya)

c.     Stb 1936 No 451 berdasarkan PP No 28 / 1951 (LN 1951 No 2 ) dan PP No 2/1964/LN 1964 no 5 tentang peraturan lalu lintas jalan raya.

d.    Peraturan tentang pos dan telekomunikasi

2.    Pengangkutan laut

      Dalam pengangkutan laut diatur pada :

a.     KUHP Buku II Bab V, tentang perjanjian antara kapal

b.    KUHP Buku II Bab V A, tentang pengangkatan barang

c.     KUHP Buku II Bab V B, tentang pengangkutan orang

d.    Peraturan-peraturan Khusus lainnya.

3.    Pengangkutan Udara

      Diatur pada :

a.     Stb 1939 No. 100 berdasarkan UU No. 83/1958 (LN 1958 No 159)

b.    Tentang peraturan-peraturan lainnya.

4.    Pengangkutan Perairan Pedalaman

Diatur pada ;

a.     Buku I Bab V KUHP bagian 2 dan 3 pasal 90 – 98 misalnya pengangkutan di Sungai dan di selat, danau dsb

 

HUKUM ANGKUTAN

Pengertian Hukum Angkutan

Merupakan kedudukan yang sama antara pengangkut dan pengirim diseberangi dengan perjanjian-perjanjian kemudian perjanjian itu habis/berakhir pada waktu yang tidak pasti.

Ex : apabila pengangkut telah selesai maka perjanjian berakhir dengan sendirinya.

Hukum Perburuhan

Pengertian Hukum Perburuhan

Suatu aturan yang mengatur tentang buruh dan majikan dimana buruh lebih rendah dari majikan dan perjanjian berlangsung terus samapi waktu yang ditentukan dengan kesepakatan terlebih dahulu

Hak-hak Pengirim

Seorang pemilik dapat menolak jasa yang ditawarkan dengan di pengangkut oleh di pengirim itu sendiri.

Ex : Kurangnya keselamatan

Hak Penerima

1.   

Pengadilan Negeri

Menerima barang

2.    Menuntut barang yang tidak sampai

Kedudukan pengangkut dan pengirim tidak terdapat dalam KUHP hanya terdapat dalam pasal 466 dan pasal 521 KUHP yang disebut Cuma tentang definisi Pengangkutan Laut

PENDAPAT PARA AHLI TENTANG HUKUM ANGKUTAN

1.        H. M. M PURWO SUCIPTO SH

Hukum angkutan adalah orang yang mengikatkan dirinya untuk menyelenggarakan pengangkutan/barang ke tempat tujuan dengan selamat

Sedangakn Pengirim adalah orang yang mengikatkan dirinya untuk membayar upah angkutan

Pasal 517 KUHP

Disini terlihat bahwa di pengangkut menawarkan diri pada umumnya bagi orang yang ingin memakai jalannya tetapi pengangkut berhak menolak jika :

1.    Barang yang berbahaya

      Ex : ganja, bom, dll

2.    Barang larangan

      Ex : ganja, heroin dll.

Dalam pengangkutan ada beberapa unsur yang harus diketahui :

1.    Ada pengangkut / orangnya (person)

2.    adanya barang-barang yang menjadi objek angkutan

3.    adanya alat/sarana angkutan/isntrumen

4.    adanya di pengirim

5.    adanya di penerima

Dalam hukum Angkutan dikenal perjanjian timbal balik dimana di pengirim melakukan perjanjian dengan di penerima dengan kewajiban membayar ongkos angkut. Perjanjian timbal balik, baiknya dibuat dengan Akta Autentik

SIFAT-SIFAT PERJANJIAN ANGKUTAN

1.    Bersifat berkala

      Perjanjian antara para pihak akan putus apabila di perjanjian jangka waktu habis.

2.    Bersifat campuran

      Dalam perjanjian angkutan dimana pengangkut barang tersebut apabila terjadi penyimpangan terhadap suatu barang maka dibuat pula perjanjian penyimpangan.

3.    Bersifat konsenvalitas

      Perjanjian yang dilaksanakan kepada kesepakatan para pihak pada dasarnya kesepakatan para pihak telah mengatur perjanjian tetapi masih diperlukan alat bukti, dalam hal ini kita lihat seperti perjanjian Charter Kapal sebagaimana diatur dalam pasal 459 KUHP.

      Dengan perjanjian tersebut diatas, maka lahirlah suatu dokumen yang disebut konosumen → surat biasa

      Yang dimaksud dengan konsumen suatu surat tanda terima barang yang harus diberikan pengangkut pada pengirim sebagaimana yang diatur pada pasal 504 dan 506 KUHP

Dalam praktek jika, terjadi kerusakan atas barang dan mobil angkutan yang menjadi tanggung jawab adalah si pengangkut dan hal ini tidak adil. Dalam teori diatur sedemikian rupa dalam Hukum Angkutan

Dalam barang angkutan barang di darat ada namanya dokumen yang disebut dengan Surat Muatan/Vracht bref yang diatur dalam pasal 90 KUHP. Namun, dokumen ini bukanlah syarat mutlak perjanjian muatan barang. Namun, tanpa dokumen ini perjanjian dianggap ada, sehingga si pengirim tidak punya hak untuk menahan barang/refensi jika Penerima barang tentang pembiayaan barang angkutan.

Dalam hal pelaksanaan perjanjian angkutan seringkali dilaksanakan oleh orang lain dalam hal ini dilaksanakan oleh :

1.    Ekspeditur

Seorang perantara yang bersedia untuk mencarikan pengangkut yang baik bagi seorang pengirim.

Ekspeditur diatur dalam KUHP Bab V Bagian II Pasal 86 – 90 KUHP. Jadi ekspeditur menurut UU hanyalah sekedar perantara yang bersedia mencari pengangkut untuk si pengirim tetapi tidak mengangkut barang yang dipersiapkan kepadanya sendiri.

Oleh karena itu, perjanjian yang terjadi antara ekspeditur dengan si pengirim disebut dengan perjanjian ekspedisi.

Sedangkan perjanjian ekspeditur atas nama pengirim dengan pengangkut disebut perjanjian pengangkutan.

Kadaluarsa mengenai angkutan oleh ekspeditur, diatur dalam pasal 90 KUHP. Daluarsa di Indonesia hanya berlaku 1 tahun, sedangkan di luar negeri daluarsa itu selama 2 tahun.

2.    Bagian kapal

3.    Perusahaan lain.

SIFAT PERJANJIAN EKSPEDISI

1.    Bersifat timbal balik

Kadaluarsa di atur pada buku II BW artinya diantara pengirim dan ekspiditur mengikatkan dirinya untuk mencari pengangkut yang baik untuk si pengirim, sedangkan si pengirim mengikat dirinya untuk membayar komisi pada ekspiditur

2.    Bersifat rangkap

3.    Bersifat berkala

Diatur dalam pasal 1601 – 1702 BW

4.    Bersifat pemberian udara

Jika ekspeditur membuat atas namanya sendiri, maka perjanjian ekspedisi ini mempunyai hubungan perjanjian komisi, dan jika kemungkinan ekspeditur menyimpan barang yang ada padanya, maka perjanjian ekspeditur ditambah dengan perjanjian penyimpangan.

PENGANGKUTAN

Yang dimaksud pengangkutan di sini adalah mengangkat/memindahkan suatu barang dari suatu tempat ke tempat yang lain

Tujuan dari Pengangkutan adalah

Orang ketiga yang tidak tersangkut dalam suatu perjanjian antara di pengangkut dan si pengirim tetapi ia berkepentingan dalam perjanjian itu.

Pada perjanjian ekspedisi dijelaskan disini pengirim tidak bisa menuntut pengangkut jika terjadi wansprestasi

Tanggung Jawab Ekspeditur

1.    Bahwa ekspeditur harus bertanggung jawab dalam pengiriman barang. Barang tersebut harus dalam keadaan rapi dan barang harus sampai kepada alamr sebagaimana yang diperjanjikan

2.    Ekspeditur bertanggung jawab/menghindari gangguan terhadap barang yang diangkut

3.    Tanggung jawab ekspeditur mengangkut lebih lanjut barang yang akan diangkutnya

Pasal 86 dan 87 adalah dasar hukum yang mengatur bagaimana tanggung jawab ekspeditur dan mencarikan pengangkat untuk mengirim suatu barang. Namun, daam praktiknya ekspeditur banyak yang jadi pengangkut dan ini mengalami kesulitan dalam pelaksanaan UU.

Batas-batas Tanggung Jawab Ekspeditur

Tanggung jawab ekspeditur berakhir jika barang telah sampai pada si penerima ( pasal 88 KUHP ) jika terdapat kerugian akibat kesalahan ekspeditur yang tidak dapat dibuktikan maka kerugian tersebut tidak dapat dibebankan kepada ekspeditur itu sendiri.

Dalam praktiknya ada dikenal ekspeditur tidak tetap maksudnya ia bertindak sebagai ekspeditur hanya kadangkala yang diatur pada pasal 86 s/d 90 KUHP

Hubungan Antara Penerima dengan Perjanjian Ekspedisi

Jika penerima telah menerima suatu barang muatan atau menolak karena rusak atau kurang dari yang ditentukan. Maka apabila terjadi masalah ini antara si penerima dan si pengangkut akan berhadapan dengan perjanjian-perjanjian ekspedisi. Sejauh mana dapat dibuktikan dengan dokumen-dokumen yang ada

Pengirim adalah sebagai pemberi kuasa dan pemberi perintah pada ekspeditur untuk mencari pengangkut terhadap barang pengirim umumnya penerima bukan pemberi tetapi pihak pemberi.

Pasal 1357 BW  menyebutkan di penerima berhak memberikan honorarium kepada  atau mengganti uang muka yang telah dikeluarkan oleh ekspeditur dan ekspeditur mempunyai hak retensi (Pasal 1821 BW → hak menahan barang)

USAHA TRANSPORT

Yang dimaksud dengan usaha transport adalah orang-orang yang bersedia menyelenggarakan pengangkutan. Semuanya dengan menerima sejumlah uang tanpa mengikatkan dirinya untuk melakukan pengangkutan itu sendiri.

 

Hukum Angkutan

Dalam hal ini nampak jelas perbedaan antara pengangkutan dengan usaha transport yaitu yang bersedia menyelenggarakan pengangkutan, sedangkan pengangkutan disini adalah orang yang mencari pengangkutan bagi pengirim, pengangku menerima angkutan yang dapat diangkut dalam trayeknya sendiri.

 Usaha Angkutan adalah menerima seluruh angkutan yang dapat diangkut baik dalam trayeknya sendiri maupun trayek orang lain.

Dalam perkapalan juga dapat kita lihat tentang makelar Kapal yaitu : Perantara dalam jual beli kapal atau carter kapal. Disini makelar bertindak atas pengusaha kapal. Makelar mengusahakan kapal ( menyiapkan kapal ) supaya dimuat atau dibongkar suatu barang dan seterusnya menyerahkan barang tersebut kepada pengusaha kapal.

Makelar tidak mengurus dan hanya mempunyai tugas-tugas serta mempunyai sifat-sifat diantaranya adalah :

  1. Pelayanan kandang kala.
  2. Pemegamg kuasa artinya makelar dapat amanat dari pengusaha kapal.

Hal tersebut diatas diatur dalam Pasal 62 KUHP, dalam usaha angkutan ini juga kita mengenal adanya istilah Agenduane artinya orang-orang yang mengatur muatan-muatan kapal sedangkan Juru Padat adalah orang-orang yang ahli atau orang-orang yang berpengalaman dalam menepatkan barang diatas kapal.

PERVEEMAN & EKSPEDISI MUATAN

TUGAS PERVEEMEN

Perveemen dan ekspedisi muatan

Adalah jenis pekerjaan ekspeditur, perhubungan, makelar, dimana semuanya adalah perantara pengangkutan.

Di indonesia dipersatukan dalam perusahaan yang lazim pada pengangkutan laut. Hal ini dipertegas lagi dengan Dasar Hukum PP No 2 / 1969. Perveemen itu bisa juga disebut dengan jenis pekerjaan dipengangkutan laut yang perusahaannya dipersatukan dengan di perusahaan laut itu sendiri. Perveemen dalam melaksanakan pekerjaan tersebut didasari pada PP No 2 th 1969 / lembaran negara th 1969 No 2, disamping itu menurut Pasal 1 PP No 2 th 1969 menjelaskan  bahwa pada penumpukan dan penampungan barang yang dilakukan di gudang kemudian di lapangan gguna tempat barang diterima dari kapal selanjutnya siserahkan kepada perusahaan.

Secara ringkas Perveemen adalah merupakan jenis pekerjaan siapa orangnya : bisa ekspeditur, makelar, agenduane.

1.    Tugas Perveemen yang ditunjukan pada penampungan, penumpukan barang yang dilakukan dengan mengusahakan gudang, lapangan yang gunanya nanti adalah untuk memuat barang – barang, selanjutnya dimasukan ke kapal laut tersebut atau tugas perveemen. Disamping itu juga Perveemen menerima barang – barang yang telah dibongkar dari suatu kapal. Setelah itu Perveemen melakukan pengepakan dan selanjutnya Peveermen memberikan barang tersebut ke pengusaha yang dituju.

2.    Disamping itu tugas Perveemen setelah dia melakukan pengepakan misalnya : Ekspeditur muatan kapal juga berhak untuk melakukan penyimpanan barang dalam waktu yang ditentukan. Sedangkan dalam pengurusan dokumen dan pekerjaan yang bersifat penerimaan dan penyerahan barang yang di angkut melalui laut untuk diserahkan pada perusahaan dan dilanjutkan pada pemilih barang itu sendiri.

Syarat – syarat untuk mendapatkan izin berusaha di bidang Perveermen

1.    Diberikan oleh mentri Perhubungan yang diatur dalam Pasal 28 PP No 2 th 1969.

2.    Adanya tenaga ahli untuk melakukan penyimpanan dan penyusunan, penerimaan, pengepakan untuk pihak ke III

3.    Kelengkapan perusahaan adanya ruang kerja dan lapangan terbuka untuk menempatkan barang – barang yang ada.

4.    Mempunyai modal kerja, adanya pelabuhan laut dan adanya perahu – perahu yang nantinya untuk mendukung aktifitas – aktifitas terhadap pekerjaan – pekerjaan yang telah dilakukan.

SURAT MUATAN

Surat muatan adalah suatu surat yang dibuat untuk menegaskan lagi perjanjian yang dilakukan antara pengirim dengan ekspeditur ( pihak I dengan pihak II )

Surat muatan ini diatur pada Buku I bab II Pasal 90 KUHD. Dalam surat muatan memuat selain apa yang telah disetujui dalam pengangkutan dan selanjutnya mengatur tentang penggantian kerugian, keterlambatan, sebagai mana diatur dalam pasal 30 KUHD.

Dalam hal ini timbul suatu pertanyaan tentang Pasal 90 yang menyatukan bahwa Surat muatan merupakan perjanjian antara si pengirim sebagai pihak I dan si pengangkut sebagai pihak ke II maka apabila surat muatan tidak ada dalam suatu anggkutan. Pekerjaan tersebut dikembalikan pada perusahaan kapal itu sendiri sehingga perjanjian itu tidak dianggap ada.

Menurut Mollengraf :

Yang dimaksud dengan surat muatan itu adalah surat pengantar terbuka yang mengangkut tentang barang-barang yang ditunjuk kepada si alamat sebagai mana yang telah disepakati sebelumnya.

Menurut Polok

Apabila surat muatan itu telah dibubuhi dengan tanda tangan kedua belah pihak ( pengangkut dan pengirim ) baru adanya perjanjian angkutan.

Faedah dari surat muatan.

Si pengangkut berhak memuat surat muatan seperti yang dimaksud dalam pasal 90 KUHD supaya ia dapat memperlihatkan :

a.         Barang yang diangkutnya

b.        Apakah barangnya telah dibungkus dengan baik/ tidak

c.         Dalam surat muatan dapat diminta pada sipengirim dan pengangkut menuliskan diakhir muatan tersebut bahwa telah diterima barang dengan baik

Isi Surat Muatan

1.    Mengenai barang apa, jumlah barang, bentuk dan nama barang

Barang – legal atau tidak

Jumlah barang – Untuk menentukan jangan sampai kelebihan muatan dijalan raya

2.    Alat sipengirim dan penerima barang

Penting, Jelas alamatnya, supaya jangan terjadi kesalahan error in objectif

3.    Adanya tertera  mengenai uang angkutan

Penting, Jelas alamatnya, supaya jangan terjadi kesalahan error in objectif

4.    Tanggal perjanjian kapan angkutan itu dibuat

Perjanjian pada pasal 1320

5.    Tanda tangan pengirim

Tanda tangan berguna apabila terjadi permasalahan

Yang menarik dari kelima hal tersebut diatas adalah pada no 4 karena kita tidak Over mach (Keadaan terpaksa)

Unsur – unsur Over Mach

Seketika / reflek

 

FUNGSI SURAT MUATAN

Didalam surat muatan biasanya dikeluarkan atas nama pengangkut dan akibatnya tidak dapat pindah tangan kepada orang lain.  Surat muatan termasuk pada surat berharga yakni sebagai surat konosemen pada pasal 504 KUHP.

KEWAJIBAN PENGANGKUT

Dalam perjanjian pengangkutan dimana si pengirim  dengan sipengangkut saling terkait dengan yang lainnya. Kewajiban pengangkutan sesuai dengan isi perjanjian mereka. Jika terjadi perselisihan artinya jika penerima menolak menerima barangnya maka si penerima boleh mengajukan ke pengadilan  negeri. Bila cukup aturan untuk dituntut maka hakim dapat memerintahkan untuk melakukan pemeriksaan dan mengenai barang tersebut dapat disimpan dalam gudang dengan baik, atas permohonan pengangkut setelah mendengar pendapat penerima hakim dapat memerintahkan untuk menjual barang itu agar jangan lekas rusak, busuk.

TUJUAN HAKIM MEMERINTAHKAN UNTUK MELAKUKAN PELELANGAN SUPAYA:

-          Si pengangkut atau sipengirim dapat melunasi uang berhubungan dengan masalah angkutan tersebut.

-          Apabila para pihak tidak memenuhi kewajibannya maka ia dapat di bebani ganti rugi

TANGGUNG JAWAB PENGANGKUT ADALAH

Melakukan pengangkutan dengan baik, mulai barang yang dimuat sampai ketempat penerima. Jika tidak selamat maka si pengangkut bertangung jawab terhadap barang yang rusak tersebut.

Dengan demikian pengangkutan berarti dapat dituntut ganti rugi dari rusaknya barang kecuali 4 hal yang harus diperhatikan sebagaimana pasal 91 KUHP

1.    Keadaan memaksa Overmach

2.    Cacat barang itu sendiri

3.    Kesalahan si pengirim

4.    Terlambat barang sampai tujuan karena rusak

Sebaliknya Pengangkut Dapat Mendapat Tuntutan Dalam Pasal dimana  pengangkut mempunyai beberapa alasan :

1.    Tidak dapat dilaksanakannya

2.    Tidak sempurna

3.    Tidak tepat waktu dilaksanakannya perikatan itu disebabkan karena suatu peristiwa yang tidak dapat diduga lebih dahulu dan tidak dapat dipertanggung jawabkan dan tida ada itikat buruk dalam hal ini dapat diberikan dalam pengangkut

JALAN DAN PEMAKAI JALAN

Mengenai UU Lalu Lintas (LLAJR)

Peraturan zaman kolonial  Belanda telah dicabut dan diganti dengan Stb 1933 No 86 diganti dengan UU No 7 tahun 1951 (LN 1951 No 42) selanjutnya dikeluarkan lagi UU No 14/1992.

Sesuai dengan keadaan lalu lintas di Indonesia ditegaskan lagi oleh UU No 3 tahun 1965 ayat 1 menentukan :

1.        Kendaraan bermotor

Setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang ada pada kendaraan itu biasanya digunakan untuk pengangkutan orang-orang/barang selain yang berjalan di rel kereta api

2.        Mobil Penumpang

Setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak 8 tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi dan bagasi

3.        Mobil Bis

Setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 tempat duduk dan tidak termasuk tempat duduk pengemudi dan yang tidak dilengkapi dengan tempat barang

4.        Mobil Barang

Kendaraan bermotor selain dari mobil yang terdapat pada no 1, 2, 3 diatas bukan pula motor roda 2

5.        Kendaraan Umum

Kendaraan yang biasanya di pergunakan oleh umum dengan melakukan pembayaran

6.        Pengemudi

Orang-orang yang mengemudikan kendaraan/orang-orang yang langsung mengawasi orang lain yang mengemudi

KEWAJIBAN DI PEMAKAI JALAN

Dilarang menggunakan jalan, dengan cara yang dapat merugikan, menghalagi, membahayakan kebebasan, keamanan lalu lintas/menimbulkan kerusakan pada jalan.

Menurut UU Lalu Lintas/Angkutan Jalan Raya karena jalan raya itu di buat dengan biaya yang banyak, maksudnya agar dapat dipakai oleh semua orang dalam jangka waktu yang lama maka setiap pemakai jalan dapat memakai sebaik-baiknya, dimana sebagai pemakai jalan perlu ada tata tertib lalu lintas yang harus dipenuhi oleh setiap pemkai jalan dan bagi pelanggarnya harus diberi sanksi.

Syarat-syarat Seorang Pengemudi (UU No. 33/1964)

1.    Harus dapat memperlihatkan SIM

2.    Harus dapat memperlihatkan pendataan yang lengkap

3.    Harus mengerti tentang rambu-rambu lalu lintas

4.    harus mampu mengemudi dengan lancar

5.    Pengemudi tidak dalam keadaan mabuk, sakit/terganggu jiwanya

KETENTUAN UMUM UU NO 14

PASAL 92

Pasal 1 dari ketentuan Umum UU No 14 Pasal 92 mengatur Hal-hal sebagai berikut :

1.        Lalu lintas

               Kendaraan/gerak kendaraan orang atau hewan-hewan yang ada di jalan

2.        Angkutan 

Perpindahan barang-barang dari suatu tempat ke tempat yang lain

3.        Jaringan transport

…………………………………dan atau ruang kegiatan yang dihubungkan dengan lalu lintas sehingga membentuk satu kesatuan jaringan untuk keperluan

4.        Jalan

Suatu lokasi atau tempat yang diperuntukkan atau dipergunakan untuk keperluan lalu lintas secara umum

5.        Terminal

Prasarana transportasi jalan untuk keperluan memuat dan menurunkan barang/orang serta mengatur kepulangan dan keberangkatan kendaraan umum

Yang                                                       dari transportasi

6.        Kendaraan

Suatu alat yang dapat bergerak di jalan raya, kendaraan itu terdiri dari kendaraan bermotor maupun kendaraan tidak bermotor

7.        Kendaraan bermotor

Kendaraan bermotor yang digerakkan oleh krakter teknik yang berada pada kendaraan itu sendiri.

8.        Perusahaan Angkutan Umum

Perusahaan yang menyediakan jasa angkutan orang/barang dengan kendaraan umum di jalan

9.        Kendaraan Umum

Setiap kendaraan bermotor yang disediakan oleh kendaraan angkutan umum dengan dipungut bayaran

10.      Pengguna Jasa

Setiap orang/badan hukum yang menggunakan jasa angkutan baik angkutan orang maupun barang

PENGANGKUTAN FERY

Menurut lampiran surat keputusan menteri perhubungan tanggal 22 Januari 1971 dengan Sk No 20/P/1971 mengenai lintasan, jalan, jalur yang dilalui dari sebuah deri adalah perairan laut, sungai, danau, selat dan lain sebagainya.

Adalah kata yang diperjelas yang lalu mengenai fery yang terlampir dalam lampiran SK No 20/P/1971 yang menyatakan pengangkutan fery ini dilakukan dengan kapal tambang yang mana mengangkat orang-orang, barang, mobil, truk

Mengenai perjanjian pengangkutan, hak dan kewajiban para pihak bertanggung jawab. Perikatan yang timbul dalam perjanjian sudah termasuk pada perjanjian pengangkutan yang mendahuluinya.

Oleh karena itu perlu kiranya diketahui bahwa pengaturan tentang angkutan pada fery itu baik di sungai, danau diantaranya adalah sebagai berikut :

1.    UU kapal pedalaman Stb 1927 No 289 dan Stb 1929 No III

2.    Peraturan pedalaman stb 1914 No 226 dan Stb 1947 No 50

3.    Ordonantie dari dinas kapal pedalaman Stb 1928 No 254

4.    Melindungi bangunan air Stb 1854 No 95 jo 1954 No 202

      Disamping itu pengaturan juga dapat dilihat dalam ordonanti menteri perhubungan

- Wewenang pengaturan pengawasan di atas kapal, dibanda, sungai, selat, danau

a.     Menteri perhubungan

b.    Daerah-daerah yang belum diatur oleh menteri perhubungan maka peraturan-peraturan tersebut diatur oleh DPRD propinsi

c.     Apabila aturan tersebut belum ada maka DPRD propinsi harus membuat aturan-aturan baru terhadap perhubungan ini.


Diklat HTN

Posted: 23/04/2011 in semester 7

DIKLAT HTN

Diklat HTN

-          Ilmu perundang-undangan

-          Di dalam praktek membuat UU yang jangka waktunya lama sehingga orang menyebutkan bahwa pembentukan suatu produk UU berkelanjutan.

Produk pe UU-an yang berkelanjutan :

-          Undang-undang yang bisa tahan lama

-          Undang-undang yang sesuai dengan kondisi apa saja

3 landasan dalam membuat UU:

1.    Filosofis

-          cita-cita dalam rangka membentuk per-UU-an

-          Diletakkan dalam konsidern “menimbang”

-          Isinya harus berhubungan dengan judul/UU yang dibuat dan harus saling berhubungan

2.    Yuridis

-          Dasar hukum (hirarki) membentuk produk per-UU-an

-          Diletakkan dalam konsidern “mengingat”

-          Berisi pasal-pasal

-          Tidak memakai kata “bahwa”

3.    Sosiologis

-          Nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat dalam rangka membentuk produk per-UU-an

Suatu negara diatur oleh UU, pemerintah yang baik yang berdasarkan pada UU. Dalam UU banyak terjadi masalah

-          tidak partisipatif

-          tidak efektif

-          dirubah-rubah

Produk per-UU-an

·         Responsif : U yang berasal dari bawah

·         Represif : UU yang berasal dari atas/oleh negara

Langkah-langkah membentuk UU :

a.    Penamaan

-    Jenis peraturan

-    Tahun

Ex :

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR……TAHUN…..

TENTANG

………………

Dalam membuat RUU tidak dipakai nomor dan tahun

Harus ditulis dengan huruf kapital

b.    Pembukaan

c.    Batang tubuh

d.    Penutup

Tujuan pembukaan per-UU-an yang transparan dan partisipatif

à Agar per-UU-an menjadi baik, efektif dan berlaku ditengah masyarakat.

Sebelum pembentukan peraturan per-UU-an

Harus diawali dengan naskah akademik (ini sangat penting keberadaannya dalam penyusunan peraturan) akan tetapi ini tidak merupakan hal yang wajib. NA à RUU à UU/Peraturan. Naskah  akademik ini dibuat oleh pembentuk UU dengan cara melihat dilapangan, diperpustakaan, dll. Kemudian mereka melakukan tinjauan dengan cara :

-          Mandiri

-          Observasi

-          Wawancara

Kemudian naskah ini mengecil menjadi RUU. Yang didalam RUU ini hanya terdapat inti sari saja. Kemudian intisari ini diperkecil lagi menjadi UU. Dalam UU ini terdapat intisari yang benar-benar tepat.

Substansi dari setiap pelaksanaan itu (isi dari batang tubuh)

1.    Ketentuan umum

2.   

Tidak selalu ada dalam setiap per-UU-an hal ini ada kalau materi/ruang lingkup aturannya itu menghendaki adanya ketentuan tersebut

Ketentuan materi yang diatur.

3.    Ketentuan pidana      

4.    Ketentuan peralihan 

5.    Ketentuan penutup   

PROSES PEMBENTUKAN PERUNDANG-UNDANGAN

1.    Penamaan

Harus dengan huruf besar (kapital)

Ex

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 52 TAHUN 2004

TENTANG

PEMERINTAHAN DAERAH

Hal-hal yang menentukan suatu produk per-UU-an akan lebih baik :

-          Bahasa

-          Sistematik

-          Teknik

-          Penghubung antara penamaan dengan pembukaan yaitu :

DENGAH RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

2.    Pembukaan

Pada pembukaan terdapat konsideren yaitu :

1.    Konsideren menimbang

-          Alasan orang membuat suatu produk per-UU-an

-          Dasar filosofis

a.   

Antara a, b, c harus sinkronisasi

Bahwa

b.    Bahwa

c.    Bahwa

d.    Bahwa berdasarkan  pertimbangan huruf a,b,c perlu dibentuknya undang-undang tentang pemerintah daerah.

Ex : menimbang bahwa……….

à apabila menimbangnya hanya satu maka tidak perlu pakai huruf/nomor urutan tapi langsung saja dibuat bahwa………….

Dalam membuat menimbang langsung disampingnya dibuat

Ex : menimbang : a. Bahwa……

à Memakai huruf.

2.    Konsideren mengingat

-          Memakai angka

Ex : Mengingat : 1. Pasal 25 UUD 1945….

                              2. UU No………..

Dalam membuat UU, maka pada konsideren mengingat kita harus mengacu pada peraturan diantaranya seperti pada UUD 1945 & UU bukan PERDA ataupun PERNA.

·         Dikaitkan dengan teori Hans Kelsen.

            Dalam pembentukan produk Per-UU-an harus disesuaikan dengan aturan-aturan yang berlaku dimana peraturan-peraturan yang dibuat tidak boleh  bertentangan dengan aturan diatasnya.

·         Hirarki Per-UU-an

-          UUD 45

-          TAP MPR

-          UU

-          PERPU

-          PERDA

Jika peraturan-peraturan yang dibuat itu bertentangan dengan peraturan diatasnya maka peraturan itu batal

Yang harus dibuat dalam Dasar hukum “Mengingat” yaitu :

à Penulisan

      ex : Mengingat :        1…….

                                          2……..           

à Memakai angka

      ex : Pembentukan UU No.22 Tahun 1999

             Mengingat :  1. Pasal 18 Undang-undang Dasar 1945

                                    2. TAP MPR/XV/98 MPR…..

                                    3………..

                                    4……….

UNSUR SOSIOLOGIS

Maksud dari unsur sosiologis

à nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat dalam rangka membentuk peraturan per-UU-an yang terdapat dalam pembukaan & batang tubuh.

PENGELOMPOKAN Sbb:

a.    Bab dengan bagian dan pasal

b.    Bab dengan pasal

c.    Bab dengan bagian-bagian dan paragraf beserta pasal.

Penulisan BAB atau buku dengan huruf kapital / huruf besar.

Contoh :

a.                                                                BAB I

                                         Ketentuan UMUM

                                                  Pasal 1

b.                                                                BAB II

                          TUGAS DAN WEWENANG DPRD

                                           Bagian Ke Satu

                                                    Tugas

                                                 Pasal…..

c.                                                                BAB III

                          TUGAS DAN WEWENANG DPRD

                                           Bagian Ke Satu

                                                    Tugas

                                                     

Dalam ketentuan umum berisi tentang :

1.    Pengertian.

2.    Ada kata-kata adalah .

Ex : dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan

1.    Walikota adalah…..

2.    Sampah adalah………

3.    Pengelola sampah adalah…….

Ketentuan Umum Berisi :

Batasan-batasan pengertian-pengertian/defenisi-defenisi, singkatan/akronim yang digunakan dalam peraturan hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku untuk pasal-pasal berikutnya antara lain ketentuan yang mencerminkan :

-          Asas

-          Maksud

-          Tujuan

Frase Pembukaan Ketentuan Umum Sbb :

“Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan……….

Frase pembuka bagi ketentuan umum peraturan Per-UU-an dibawah undang-undang disesuaikan dengan jenis peraturan.

-          Jika ketentuan umum berisi batasan pengertian, defenisi/akronim lebih dari satu maka masing-masingnya diberi dengan nomor huruf angka arab.

-          Kata/istilah yang dimuat dalam ketentuan umum adalah yang terdapat dalam pasal-pasal selanjutnya

Contoh :

JUDUL

PEMBUKAAN :

            Menimbang  :           Bahwa…….

            Mengingat     :           1. ………..

                                                2. ………..

                                                3. …………

DENGAN PERSETUJUAN BERSAMA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

DAN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1.    …………..

2.    …………..

ILUSTRASI

            Kota bukittinggi adalah kota wisata yang banyak dikunjungi oleh baik tourist domestik maupun luar negeri tentu banyak membawa pengaruh terhadap kebiasaan cara-cara berpakaian di kota Bukittinggi dan juga banyak bertentangan dengan adat yang berlaku, berlandaskan hukum Islam, di SUMBAR terkenal dengan Adat Basandi Sarak, Sarak basandi Kitabullah. Melihat dari falsafah itu maka wanita diharuskan memakai pakaian yang sopan dan sesuai dengan yang dianjurkan oleh Agama Islam.

            Sebelumnya belum ada aturan yang mengatur tentang berpakaian sesuai dengan tradisi yang berlaku di Minangkabau, sebagai dasar yuridis UUD 1945 dijadikan sebagai konsideren mengingat termasuk UU peraturan daerah.

            Untuk itu DPRD bersama pemerintah mengusulkan RANPERDA tentang pakaian dengan ketentuan umum

-          Pakaian

-          Aurat

-          Kerudung

-          Jilbab

-          Pemerintah daerah

-          DPRD

-          Dinas Pariwisata

-          Turis asing/turis lokal

Tugas :

à Membuatu suatu RANPERDA sesuai dengan ilustrasi tersebut;

Cara-caranya

RANCANGAN

PERATURAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI

NOMOR…….TAHUN………

TENTANG

KETENTUAN BERPAKAIAN MUSLIMAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BUKITTINGGI

Menimbang :            a. Bahwa…..

                        b. Bahwa…..

                        c. Bahwa…..

Mengingat :   1. Pasal 29 Undang-undang Dasar Tahun 1945

                        2. Undang-undang nomor 16 tahun 2004 tentang pemerintah Daerah

                        3. Peraturan Daerah Nomor 16 tahun 2006 tentang pakaian.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BUKITTINGGI

Dan

WALI KOTA BUKITTINGGI

MEMUTUSKAN

Menetapkan :            PERATURAN DAERAH TENTANG KETENTUAN BERPAKAIAN MUSLIMAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan :

1…………

2………………

3………………

BAB II

Asas dan Tujuan

Bagian Kesatu

Asas

Pasal 2

…………………………………

Bagian kedua

Tujuan

Pasal 3

Ketentuan Pidana

Ex :

BAB VIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 15

Isi Pasal

Harus menyebutkan sanksi terhadap pasal sebelumnya

Ex :

(1)  melanggar pasal 5 ayat (1) dikenakan sanksi administrasi pidana

                                               atau

(2)  Melanggar pasal 5 /1/9 dikenakan sanksi administrasi pidana

Ketentuan Peralihan

Tidak selalu ada dalam setiap produk per-UU-an tetapi diperlukan kalau ruang lingkup materi yang diatur akan menghendakinya.

Isi dari ketentuan peralihan

Berisikan ketentuan-ketentuan yang ada sebelum peraturan itu dibuat.

Norma Horizontal

Norma hukum yang tidak memunculkan norma-norma yang baru.

-          Jika dihubungkan dengan horizontal ini maka tidak akan melahirkan UU/peraturan yang baru tetapi hanya secara analogi

-          Jika dihubungkan dengan vertikal maka akan melahirkan UU/peraturan yang baru.

Dalam Horizontal ini

Kita tidak perlu menyebutkan bahwa dalam UU dikenal sesuatu yang baru.

Ex: tentang benda berwujud

Didalam peraturan itu hal-hal yang dimaksudkan didalamnya akan dianalogkan  / dianonimkan dengan Benda berwujud,  seperti : aliran listrik (isi dari peraturan tersebut )

Ketentuan penutup

-          Kapan peraturan / UU itu diundangkan

·         bisa pada saat diundangkan

·         bisa berlaku surut

-          Menentukan kewenangan.

Dalam ketentuan penutup

1.    teknis-teknis penulisannya perlu diperhatikan

2.    Gelar orang yang mengundangkannya.

Ketentuan penutup berbeda dengan penutup.

Pada penutup :

-          Rangka dari peraturan itu.

-          Tidak mempunyai pasal

Didalam suatu produk per-UU-an dikenal :

·         penjelasan umum

·         Penjelasan per pasal

Tugas Kelompok :

Ilustrasinya :

            Kota Bukittinggi adalah tujuan utama bagi para pengunjung untuk berekreasi, baik yang datang dari dalam maupun dari luar negeri. Kota Bukittinggi terkenal dengan kota wisat, disamping pertumbuhan penduduk semakin banyak dan juga banyaknya pengunjung datang ke Bukittinggi dalam hal ini untuk memenuhi kebutuhan baik itu makanan dan minuman semakin bertambah pula dan tentu ini berakibat semakin banyak produksi sampah dengan berbagai jenisnya. Sementara PEMKOT belum begitu serius untuk mengantisipasi persoalan sampah. Semakin hari sampah semakin bertumpuk. Ini akan mengurangi keindahan , ketertiban dan bahkan akan menimbulkan bau yang tidak sedap dan akhirnya menimbulkan pengelolaan sampah. Oleh karena itu, pemerintah melalui prakarsanya mengusulkan RAPERDA PENGELOLAAN SAMPAH.

            Item-item yang perlu dibuatkan dalam membuat produk sesuai dengan ilustrasi tersebut diatas :

1.    Jenis sampah

2.    Ruang lingkup termasuk tujuan dan manfaat

3.    Dinas-dinas terkait

4.    Pengelola

5.    Pengelolaan

6.    Tempat pembuatan sampah

7.    Larangan membunagn sampah

8.    Sampah berkuasa

9.    Sampah pasar

10. Ketentuan pidana

11. Dst

12. Pengangkutan

Diklat Hukum Pidana

Posted: 23/04/2011 in semester 7
DIKLAT PIDANA

PENYIDIKAN TINDAK PIDANA

Penyidikan diartikan sebagai serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur alam UU, untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terangnya tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. (Pasal 1 butir 2 KUHP)

Penyidikan tindak pidana adalah suatu kegiatan atau upaya yang dimaksudkan untuk mengungkapkan suatu peristiwa yang juga merupakan tindak pidana, dengan kata lain penyidikan tindak pidana adalah merupakan suatu upaya penegakan hukum dalam rangka memulihkan terganggunya ketertiban dan ketertiban masyarakat.

Tindakan-tindakan yang perlu dalam penyidikan tindak pidana adakalanya bersifat membatasi/mengekang hak-hak asasi seseorang. Oleh sebab itu penyidikan tindak pidana harus dilakukan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Secara procedural penyidikan tindak pidana proses/tahapan proyurikasi yakni

sebagai proses pemeriksaan pendahuluan guna untuk persiapan penangkapan dan penuntutan dan pemeriksaan sidang pengadilan.

Dengan demikian pemeriksaan tindak pidana pada tahap penyidikan sangat penting artinya dan menentukan sebagai penuntutan dan perencanaan sidang pengadilan. Jadi penyidikan tindak pidana harus dilakukan secara cermat dan harus menurut ketentuan perundangan.

Suatu kegiatan penyidikan dilakukan setelah penyidik mengetahui terjadinya peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana.

Juga terjadinya suatu tindak pidana bisa diketahui penyidik antara lain :

1.      Laporan

Yaitu pemberitahuan yang disampaikan oleh saksi/saksi korban.

2.      Pengaduan

Yaitu pemberitahuan yang disampaikan oleh orang yang dirugikan/dimalukan dalam delik aduan.

3.      Tertangkap tangan

Yaitu peristiwa yang berupa

-      Tertangkap seseorang pada saat sedang melakukan tindak pidana, atau

-      Dengan segera tertangkap tangan setelah melakukan tindak pidana

-      Sesaat kemudian diserahkan kepada khalayak ramai sebagai seorang yang melakukannya

-      Sebagai seorang yang melakukannya

-      Sesaat kemudian padanya ditemukan tanda yang diduga itu menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya

-      Diketahui sendiri melalui orang atau media

-      Dari mulut ke mulut

-      Kegiatan-kegiatan pokok dalam penyidikan tindak pidana antara lain adalah penyelidikan, pemeriksaan, penyelesaian berkas perkara dan pelimpahan berkas-berkas.

1.      Penyelidikan

Diartikan sebagai serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya penyidikan.

Dengan demikian penyelidikan tidak dapat dipisahkan dari penyidikan. Penyelidikan bagian dari penyidikan dan penyelidikan adalah awal dari penyidikan.

Yang berwenang melakukan penyelidikan adalah pejabat polisi negara yang khusus ditugaskan dalam penyelidikan.

Tugas penyelidikan dilaksanakan dengan surat perintah penyelidikan setelah dimulai penyelidikan itu.

Penyidik memberitahukan kepada penuntut umum dengan melampirkan

a.      Laporan polisi

b.      Berita acara pemeriksaan

Penyelidikan dimaksud untuk mencari keterangan, petunjuk, bukti, identitas tersangka/saksi, apakah peristiwa yang terjadi benar tindak pidana sehingga dapat dilakukan penindakan.

Hasil penyelidikan kemudian dituangkan dalam bentuk laporan polisi.

Laporan polisi adalah sebagai dasar pertimbangan setiap tindakan selanjutnya. Oleh sebab itu harus diberisikan keterangan mengenai identitas orang yang melapor, peristiwa yang dilaporkan, tempat dan waktu terjadinya, orang yang melakukan, serta orang yang menjadi korbannya, jalannya kejadian waktu peristiwa itu dilaporkan, keterangan tentang barang bukti, tindakan yang telah diambil oleh petugas dan kemudian laporan ditandatangani oleh petugas penerima laporan dan si pelapor serta diketahui oleh pejabat penyidik selanjutnya kepada pelapor oleh petugas diberikan surat tanda penerimaan laporan.

2.      Penindakan

Adalah tindakan hukum yang dilakukan oleh penyidik atau penyidik pembantu terhadap orang atau barang yang ada kaitannya dengan suatu tindak pidana.

Tindakan-tindakan tersebut antara lain berupa :

a.          Pemanggilan tersangka/saksi

Yang berwenang mengeluarkan surat perintah adalah

komando kesatuan atau pejabat yang ditunjuk.

Setelah penyidik atau penyidik pembantu dan penyampaian kepada yang bersangkutan dilakukan oleh anggota polisi negara dalam hal yang dipanggil tidak berada di tempat, surat panggilan dapat diterima :

    1. Keluarganya,
    2. Ketua lingkungan atau kepala desa,
    3. Orang lain yang dapat jaminan bahwa surat panggilan tersebut akan disampaikan kepada yang bersangkutan

Tersangka/saksi yang tidak memenuhi panggilan pertama dengan tidak memberikan alasan yang jelas dan wajar dapat dipanggil lagi untuk kedua kali dan bila perlu dapat disertai surat perintah. Membawa surat perintah harus mencantumkan identitas.

Orang yang dipanggil dalam kapasitas apakah seseorang dipanggil dalam hubungan tindak pidana apa yang dipanggil ………………… dan kepada siapa…………

b.          Penangkapan

Yang berwenang melakukan penangkapan adalah

petugas kepolisian negara.

Penangkapan dapat dilakukan terhadap seseorang yang dengan bukti permulaan yang cukup, diduga keras telah melakukan tindak pidana kejahatan.

Pelaku tindak pidana pelanggaran tidak dilakukan penangkapan kecuali sudah dipanggil 2 x tidak menghadap tanpa alasan yang jelas dan wajar.

Bagi petugas kepolisian yang melaksanakan penangkapan harus dilengkapi

dengan surat perintah tugas dan surat penangkapan yang sah, kecuali penangkapan dilaksanakan sendiri oleh penyidik, cukup dengan surat perintah penangkapan saja. Pelaksanaan tindakan penangkapan ditulis dalam surat berita acara yang disebut berita acara penangkapan.

Berita acara penangkapan ditandatangani oleh petugas yang melaksanakannya dan orang yang dikenakan penangkapan.

Setelah penangkapan dilakukan, lembaran surat penangkapan segera diberikan

kepada orang yang dikenakan penangkapan dan/kepada keluarganya.

Lama masa penangkapan dibatasi yaitu 1 x 24 jam.

Oleh sebab itu terhadap seseorang yang dikenakan penangkapan segera dilakukan pemeriksaan.

Dalam berita acara harus disebutkan identitas orang yang ditangkap, tindak pidana yang dipersangkakan saat penangkapan dilaksanakan.

c.          Penahanan

Diartikan penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hukum menurut perundangan yang berlaku.

Orang yang dapat dikenakan tindakan penahanan adalah

Diduga keras berdasarkan bukti yang cukup melakukan atau percobaan melalui cara atau membantu tindakan pidana.

Tersangka yang dapat dikenakan tindakan penahanan adalah

yang melakukan tindak pidana yang diancam pidana maksimal 5 tahun dan tindak pidana tertentu sebagai mana ditentukan dalam KUHP pasal :

-          Pasal 283 ayat 3

-          Pasal 296

-          Pasal 335 ayat 1

-          Pasal 372

-          Pasal 351 ayat 1

-          Pasal 378

-          Pasal 453

-          Pasal 454

-          Pasal 455

-          Pasal 459

-          Pasal 480

-          Pasal 506

Tindak pidana terhadap seorang tersangka dilakukan dengan pertimbangan atau alasan sebagai berikut :

v   Tersangka akan melarikan diri

v   Tersangka dapat merusak/menghilangkan barang bukti

v   Tersangka yang dikecualikan mengulangi suatu tindak pidana

Jenis/bentuk penahanan yang dilakukan adalah :

v   Penahanan rumah

v   Tahanan negara

v   Tahanan kota

Setiap tindakan penahanan yang dilakukan harus dilengkapi dengan

surat perintah penahanan dan berita acara pelaksanaan.

Demikian juga dengan pengalihan jenis tahanan penangguhan penahanan dan pengeluaran tahanan.

Penahanan untuk kepentingan penyelidikan dapat dilakukan oleh penyidik selama

20 hari dan dapat diperpanjang untuk paling lama 40 hari atas izin penuntut umum jika penyidikan belum selesai.

Surat perintah penahanan berisikan keterangan mengenai pertimbangan :

    1. Dasar tindakan,
    2. Identitas orang yang diperintah untuk menjalankan tahanan serta,
    3. Tindak pidana yang disangkakan,
    4. Jenis tahanan yang digunakan,
    5. Lamanya masa tahanan, kemudian
    6. Ditandatangani oleh penyidik.

Berita acara penahanan harus berisikan keterangan tentang :

    1. Waktu berita acara dibuat,
    2. Identitas pejabat yang melakukan,
    3. Identitas orang yang dikenakan tindakan penahanan,
    4. Lamanya pelaksanaan penahanan,
    5. Ditandatangani oleh orang yang dikenakan tindakan penahanan dan petugas pelaksana.

d.      Penggeledahan dan penyitaan

Penggeledahan dapat dilakukan terhadap :

1. Rumah,

2. Tempat tertutup lainnya 

3. Pakaian

4. Badan

Khusus Penggeledahan Rumah hanya bisa dilakukan oleh

Petugas kepolisian dengan surat perintah penggeledahan. Setelah mendapat izin Ketua PN setempat

Pada waktu pelaksanaan penggeledahan rumah harus disaksikan oleh

kepala desa dan 2 orang saksi kecuali dalam keadaan mendesak dan sangat perlu didahului penggeledahan.

Dalam waktu 2 hari sesudah penggeledahan dilakukan harus dibuatkan berita acara penggeledahan yang salinannya disampaikan kepada pemilik atau penghuni rumah yang bersangkutan.

Dalam kasus tertangkap tangan, penggeledahan tidak harus

dengan surat perintah penggeledahan serta surat izin Ketua Pengadilan Negeri.

e.     Penyitaan

Penyitaan dilaksanakan dengan surat perintah penyitaan.

Setelah mendapat izin dari Ketua Pengadilan setempat kecuali dalam keadaan sangat terdesak dan perlu penyitaan terhadap benda bergerak, dapat dilakukan tanpa surat perintah penyitaan dan surat izin dari Ketua Pengadilan Negeri.

Akan tetapi setelah penyitaan dilakukan harus

Dilaporkan kepada Pengadilan Negeri setempat untuk mendapatkan persetujuan. Setiap pelaksanaan tindakan penyitaan harus dibuatkan berita acaranya yang ditandatangani oleh petugas dan orang dari siapa barang sitaan itu disita serta saksi dan salinannya disampaikan pada orang yang bersangkutan dan keluarganya.

3.      Pemeriksaan Tersangka

Secara umum pemeriksaan dapat diartikan

Suatu kegiatan untuk mendapatkan keterangan atau penjelasan identitas tersangka/saksi dan barang bukti maupun mengenai unsur-unsur tempat pidana telah terjadi.

Pemeriksaan terhadap tersangka dan saksi adalah

untuk memperoleh keterangan yang diperlukan dalam kaitannya dengan tindak pidana yang terjadi.

Pada pemeriksaan tersangkanya terlebih dahulu wajib diberitahukan akan hak-hak terutama sekali hak untuk didampingi oleh penasehat hukum. Terdakwa pada pemeriksaan penyidikan itu sedang berlangsung hanya boleh mengikuti jalannya pemeriksaan secara pasif.

Pada tingkat penyidikan saksi diperiksa tanpa sumpah kecuali cukup alasan bahwa saksi yang bersangkutan tidak dapat hadir pada saat dilangsungkannya sidang pengadilan jika yang diperiksa adalah saksi ahli yang memiliki keahlian khusus pada bidang tertentu maka yang bersangkutan harus disumpah keterangan yang diberikan orang ahli bisa diwujudkan dalam bentuk berita acara ataupun keterangan secara tertulis berupa visum et repertum.

Tugas

Apabila penggeledahan yang dilakukan oleh 2 orang polisi apakah itu sah atau tidak sah ? Sah atau tidak sah berikan komentar saudara !!

Jawab :

 Tidak sah. Sesuai dengan pasal 33 !

Hasil pemeriksaan tersangka dan saksi oleh penyidik dalam bentuk berita acara yang dinamakan Berita acara tersangka/saksi.

Berita acara tersangka/saksi adalah

Merupakan bagian dari berkas yang disampaikan kepada penuntut umum untuk kepentingan peradilan.

Berita acara ini merupakan catatan/tulisan yang bersifat otentik dibuat dalam bentuk tertentu oleh penyidik atau penyidik pembantu dan tersangka dan saksi ahli (orang yang diperiksa) menurut uraian tindak pidana yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang disangkakan dengan menyebut waktu, tempat dan keadaan. Pada waktu tindak pidana dilakukan, identitas pemeriksa dan yang diperiksa, keterangan yang diperiksa, catatan mengenai akta dan atau benda atau segala, serta segala sesuatu yang dianggap perlu untuk kepentingan penyelesaian satu perkara.

Pembuatan BAP terhadap tersangka dan saksi ahli adalah

Merupakan kewajiban penyidik/penyidik pembantu sebagai akibat hukum dari dilakukannya pemeriksaan terhadap tersangka dan saksi ahli dalam rangka penyidikan tindak pidana. Berita acara ini harus memenuhi unsur-unsur formal dan materil yang merupakan salah satu upaya yang sah menurut UU.

Syarat-syarat formal :

v  Pada halaman pertama sebelah sudut kiri atas disebutkan nama dan komando kesatuan, dibawahnya nama kesatuan ditulis kata-kata PRO JUSTITIA.

v  Pada tengah-tengah pertama atas halaman ditulis kata-kata BAP dan dibawahnya antara (dituliskan tersangka/saksi) isinya dimulai dibawahnya.

v  Di sebelah kiri dari setiap lembaran BAP dikosongkan selembar ¼ halaman yang maksudnya untuk tempat perbaikan apabila terjadi kekeliruan dalam penulisan materinya.

v  Pada pendahuluan BAP dicantumkan

Ø  Hari, tanggal, bulan dan tahun pembuatan

Ø  Nama, pangkat, NRP, jabatan dan kesatuan dari pada pemeriksa

Ø  Nama (nama lengkap) termasuk nama kecil, alias dan nama panggilan, tempat tinggal dan tanggal lahir (umur, agama, kewarganegaraan, tempat tinggal atau kediaman dan pekerjaan dari tersangka/saksi berdasarkan keterangannya dan kontrol dengan KTP/Paspor/kartu pengenal lainnya.

Ø  Diperiksa sebagai tersangka/saksi

Ø  Alasan pemeriksaan (dalam hubungan dengan tindak pidana yang terjadi dengan menyebutkan no dan tanggal laporan polisinya.

v  Pada akhir BAP terdapat kolom tanda tangan yang diperiksa dan penutup BAP dengan kolom tanda tangan pemeriksa. Bila yang diperiksa tidak dapat membuat tanda tangan, maka kolom tanda tangan diberi cap jempol/ 3 jari tangan telunjuk, jari tengah, jari manis kiri tangan sesuai dengan keadaan yang memungkinkan diperiksa.

v  Setiap halaman kecuali halaman terakhir yang memuat tanda tangan yang diperiksa harus diberi paraf yang diperiksa di pojok kanan bawah.

v  Dalam hal pemeriksaan belum dapat diselesaikan maka pemeriksaan maupun pembuat BAP dapat dihentikan tersebut oleh yang diperiksa dan yang memeriksa.

Syarat-syarat Material

Keseluruhan isi/materi BAP agar memenuhi jawaban atas :

v  “Siapakah” yang mengandung pengertian agar dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan antara lain sebagai berikut :

Ø  Siapa yang melaporkan/mengadukan

Ø  Siapa yang pertama-tama mengetahui

Ø  Siapa korban/yang dirugikan

Ø  Siapa yang terlibat

Ø  Siapa yang dapat menambah keterangan

v  “Apakah” mengandung pengertian agar dapat menjawab pertanyaan antara lain sebagai berikut :

Ø  Apa yang telah terjadi

Ø  Apakah perbuatan tersebut menimbulkan kerugian baik jiwa/harta benda

Ø  Apakah yang telah dilakukan oleh petugas, oleh khususnya di tempat kejadian peristiwa

Ø  Apakah perbuatan tersebut merupakan tindak pidana atau bukan

v  “Dimanakah” mengandung pengertian agar dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan antara lain :

Ø  Dimanakah tempat kejadian itu

Ø  Dimanakah korban berada pada waktu kejadian

Ø  Dimanakah letak benda-benda yang mempunyai nilai pembuktian

Ø  Dimanakah saksi-saksi ketika tindak pidana terjadi

Ø  Dimanakah tersangka pada waktu tindak pidana terjadi

v  “Dengan apakah” mengandung pengertian agar dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan antara lain :

Ø  Dengan alat apakah tersangka melakukan tindak pidana

v  “Mengapakah” mengandung pengertian agar dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan antara lain :

Ø  Mengapakah perbuatan itu dilakukan

Ø  Mengapa menggunakan cara-cara demikian

v  “Bagaimanakah” mengandung pengertian agar dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan antara lain :

Ø  Bagaimanakah  cara melakukan perbuatan itu

Ø  Bagaimanakah perbuatan itu terjadi

Ø  Bagaimanakah kebiasaan tersangka

Ø  Bagaimanakah akibat yang ditimbulkan

v  “Bilamanakah” mengandung pengertian agar dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan antara lain :

Ø  Bilamanakah perbuatan/tindak pidana dilakukan/terjadi

Ø  Bilamanakah kejadian tersebut dilaporkan

Keseluruhannya agar memuat uraian keterangan yang memenuhi unsur-unsur pada    tindak pidana yang dipersangkakan.

BENTUK-BENTUK BAP

BAP baik tersangka maupun saksi pada dasarnya berisikan gambaran/ konstruksi suatu tindak pidana dapat digolongkan menjadi 3 macam :

a.      Bentuk cerita/pernyataan berita acara

Dalam bentuk cerita/pernyataan adalah serangkaian jawaban atas pernyataan lisan yang diajukan oleh pemeriksa terhadap yang diperiksa. Disusun dalam kalimat sehingga merupakan suatu jawaban atas pertanyaan “Tujuh (7) kah di atas” serta memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang terjadi.

b.      Bentuk tanya jawab

BAP tanya jawab disusun dalam bentuk tanya jawab antara pemeriksa dengan yang diperiksa sehingga memberikan gambaran kejadiannya secara jelas dan memenuhi jawaban-jawaban atas pertanyaan.

c.      Bentuk gabungan cerita dan tanya jawab

BAP dalam bentuk gabungan cerita dan tanya jawab merupakan gabungan antara bentuk huruf a dan b di atas yang pada hakekatnya disusun dalam bentuk tanya jawab dan dalam hal tertentu diselingi dengan bentuk cerita/pertanyaan.

4.      Penyelesaian dan Pelimpahan Berkas Perkara

Penyelesaian perkara dan pelimpahan berkas perkara kepada penuntut umum merupakan bagian terakhir kegiatan proses penyidikan tindak pidana.

Hal-hal yang menjadi pertimbangan dalam penyelesaian perkara dan pelimpahan perkara pidana kepada penuntut antara lain adalah :

a.      Hasil pemeriksaan tersangka dan saksi

b.      Apakah unsur-unsur tindak pidana yang disangkakan sudah terpenuhi

c.      Apakah bukti-bukti cukup dan memenuhi syarat kegiatan yang tercakup dalam penyelesaian perkara.

Antara lain terdiri atas :

a.        Pembuatan resume

Yaitu kegiatan penyidik membuat/menyusun kesimpulan dari hasil penyidikan suatu tindak pidana. Pembuatan resume disusun dan berisikan antara lain :

1)    Dasar pembuatan

2)    Ringkasan perkara yang disangkakan

3)    Fakta-fakta yang berupa hasil penindakan dan pemeriksaan yang dilakukan

4)    Pembahasan dan kesimpulan

b.        Pemberkasan

Adalah merupakan kegiatan berkas segala surat-surat atau berita acara yang berhubungan dengan perkara tersebut.

Menurut syarat-syarat dan penyelesaian tersebut susunan berkas perkara yang lengkap adalah sebagai berikut :

1)        Sampul berkas perkara

2)        Isi berkas perkara

3)        Resume

4)        Laporan polisi

5)        BAP di tempat kejadian perkara (TKP)

6)        Surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP)

7)        Berita acara sesuai dengan pasal 75 KUHP

8)        Berita acara dibuat untuk tindakan lihat pasal 75 KUHAP

9)        Surat panggilan

10)     Surat perintah membawa

11)     Surat izin/penggeledahan/penyitaan dari Ketua Pengadilan setempat

12)     Surat perintah penangkapan (Sprinkap)

13)     Surat perintah penggeledahan

14)     Surat perintah penyitaan

15)     Keterangan ahli (visum et repertum)

16)     Dokumen-dokumen bukti

17)     Daftar tersangka

18)     Daftar saksi

19)     Daftar barang bukti (BB)

20)     Petikan surat putusan pemidanaan

c.        Pelimpahan berkas perkara

Adalah kegiatan penyerahan berkas perkara hasil berita acara pemeriksaan tersangka dan saksi serta barang bukti kepada penyidik. Pelimpahan perkara dilakukan dalam 2 tahap

1)        Penyidik menyerahkan berkas perkara saja (dalam hal ini perlu diperhatikan pada pasal 109; pasal 138 KUHAP)

2)        Penyidik menyerahkan tersangka dan BB

Pelimpahan perkara dilakukan dengan penyidikan melalui surat pengiriman berkas perkara yang berisikan no perkara, identitas tersangka, tindak pidana yang disangkakan, status tersangka, dan barang bukti.

Penuntutan

Apakah yang dimaksud dengan tindakan penuntutan.

KUHAP dalam pasal 1 butir ke 7 menyatakan sebagai berikut :

“Tindakan penuntutan adalah melimpahkan perkara pidana ke PN yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam KUHAP dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus hakim di sidang pengadilan”.

Cara Pelimpahan Perkara di Pengadilan

Untuk dapat mendalami dan memahami cara pelimpahan perkara di pengadilan perlu dilihat dalam pasal 139 KUHP.

Setelah menerima kembali hasil penyidikan yang lengkap dari penyidik dia segera menentukan apakah berkas perkara itu sudah memenuhi persyaratan untuk dapat atau tidak dilimpahkan di pengadilan. Bilamana memenuhi syarat maka dalam waktu secepatnya membuat surat dakwaan. Bilamana tidak cukup bukti segera membuat surat ketetapan penghentian penuntutan.

Dengan demikian penyelesaian perkara yang diterima dari penyidik ada 2 macam yaitu :

1)     Melimpahkan perkara dengan membuat surat dakwaan

Dalam penyusunan surat dakwaan dapat dibagi atas :

a)     Fungsi surat dakwaan

Menyusul surat dakwaan adalah suatu pekerjaan yang mudah karena mempunyai seni dan teknik sendiri.

Pada saat menyusun surat dakwaan harus terlebih dahulu dapat membayangkan meja persidangan di pengadilan yang dihadiri terdakwa dan dengan penasehat hukumnya, para saksi dan hakim. Dengan demikian pembuat surat dakwaan (jaksa penuntut umum) harus memahami betul bahwa fungsi surat dakwaan mempunyai tujuan yang prinsip.

Fungsi surat dakwaan bagi terdakwa adalah

untuk mengetahui sejauhmana terdakwa dilibatkan dalam persidangan dengan memahami surat dakwaan yang dibuat jaksa penuntut umum atas dakwaan tersebut adalah dasar pembelaan bagi dirinya.

Karena surat dakwaan adalah

Dasar pembelaan dari terdakwa sudah barang tentu surat dakwaan akan mendapat sorotan dari terdakwa/penasehat hukumnya. Bilamana ada ditemukan sedikit saja kelemahan dalam surat dakwaan.

Fungsi surat dakwaan bagi hakim adalah

Bahan atau objek pemeriksaan di persidangan yang akan memberi corak dan warna terhadap keputusan pengadilan yang akan dijatuhkan.

Fungsi surat dakwaan bagi jaksa penuntut umum adalah

Bahwa surat dakwaan menjadi dasar surat tuntutan (requisotoir).

Sesudah pemeriksaan di sidang pengadilan dinyatakan selesai (ditutup) oleh hakim, maka penuntut umum membuat kesimpulan bagian-bagian mana dan pasal-pasal mana dari dakwaan yang dinyatakan terbukti dan berdasarkan hal tersebut jaksa penuntut umum meminta tuntutan luar kepada hakim, juga surat dakwaan dasar pemeriksaan sidang/dasar tuntutan sidang.

b)     Dasar dari suatu dakwaan

Syarat-syarat dari surat dakwaan

Dalam pasal 143 (2) a, b KUHP

di……. Apa yang menjadi syarat-syarat surat dakwaan dalam pasal 143 (3) KUHP menyatakan bilamana surat dakwaan seperti tercantum dalam pasal 143 (2) huruf b KUHP tidak dipenuhi maka surat dakwaan batal demi hukum.

Syarat-syarat surat dakwaan ada 2 macam yaitu :

(1)  Syarat formal diatur dalam pasal 143 (2) a KUHP

Syarat formal diberi tanggal dan ditandatangani oleh jaksa penuntut umum serta berisi :

(a)   Nama lengkap

(b)  Umur/tanggal lahir

(c)   Jenis kelamin

(d)  Kebangsaan/kewarganegaraan

(e)  Tempat tinggal

(f)   Agama

(g)  Pekerjaan

(2)  Syarat materil diatur dalam pasal 143 (2) b KUHP

Uraian secara cermat tindak pidana yang didakwakan pembuat UU dalam penjelasan pasal 143 KUHP tidak menjelaskan hanya Namun

(a)  Sebagai pegangan bahwa kecermatan itu meliputi

Keseluruhan surat dakwaan mengenai syarat formal, kecermatan dalam syarat formal dan batang tubuh surat dakwaan. Jadi jaksa penuntut umum dalam membuat surat dakwaan bersikap cermat, kreatif dan teliti.

(b)  Uraian secara jelas

Adalah penguraian atau penempatan uraian kejadian atas fakta kejadian dan cara pembuatan dilakukan harus jelas. Dalam surat dakwaan sebagai terdakwa dengan mudah memahami apa yang didambakan terhadap dirinya.

(c)  Uraian secara lengkap

Dari isi dakwaan yang menguraikan tindak pidana melukiskan fakta kejadian didalamnya sudah tertulis semua unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan.

(d)  Waktu

-      Pentingnya mengetahui waktu apakah pada waktu terjadinya perbuatan telah ada peraturan itu yang menghukumnya atau sesuatu peraturan yang telah diatur sebelumnya.

-      Untuk menentukan umur terdakwa apakah masih anak-anak atau dewasa.

-      Pentingnya waktu untuk kadaluarsa atau veerjarig terhadap perbuatan pidana tersebut.

-      Pentingnya waktu untuk menentukan dapat dihukumnya suatu perbuatan disyaratkan misalnya dilakukan pada waktu perang

-      Untuk menentukan penentuan adanya resedive

-      Apakah tindak pidana pada waktu melakukan perbuatan mengalami gangguan ingatan

-      Apakah pencurian pada waktu malam menurut pasal 33 KUHP

(e)  Tempat kejahatan

Bahwa tempat kejadian kejahatan adalah penting untuk menentukan hal-hal sebagai berikut :

-      Kompetensi relatif oleh hakim

-      Penentuan berlakunya hukum pidana di Indonesia

-      Penentuan sesuatu kejahatan harus dilakukan di tempat yang terlarang

-      Penentuan bahwa suatu kejahatan itu harus dilakukan di muka umum

-      Untuk dapat menghukum sesuatu disyaratkan pada suatu tempat.

-       

c)     Bentuk-bentuk surat dakwaan

Dalam praktek perkembangan dewasa ini dikenal bentuk surat dakwaan yaitu :

(1)  Tunggal

(a)   Perbuatan yang dilakukan terdakwa hanya merupakan satu tindak pidana saja

(b)   Terdakwa melakukan/perbuatan tetapi termasuk dalam beberapa ketentuan-ketentuan pidana pasal 63 (1) KUHP

(c)   Terdakwa melakukan perbuatan yang berlanjut, pasal 64 (1) KUHP

(2)  Komulatif

Dalam surat dakwaan beberapa tindak pidana yang masing-masing berdiri sendiri artinya tidak ada hubungan antara ….. yang satu terhadap yang lain didakwakan secara…… juga penting dalam hal ini bahwa subjek pelaku…… adalah terdakwa yang sama. Konsekuensi pembuktiannya adalah masing-masing dakwaan harus dibuktikan, sedangkan bagi yang tidak terbukti secara tegas harus dituntut bebas atau lepas dari tuntutan dan sebaliknya apabila semua surat dakwaan oleh jaksa penuntut umum dianggap terbukti maka tuntutan pidananya sejalan dengan ketentuan pasal 65 KUHP. Di antara dakwaan yang satu dengan yang lainnya dihubungkan dengan kata-kata “Dan”

Ex : Pertama pasal 340 KUHP dan pasal 365 KUHP.

(3)  Subsider

Dalam surat dakwaan perlu beberapa tindak pidana dan perumusan ini disusun sedemikiannya secara bertingkat dari dakwaan yang berat s/d dakwaan yang paling ringan.

Jadi pada hakekatnya dalam bentuk surat dakwaan subsider ini hanya tindak pidana saja yang sebenarnya akan dibuktikan kepada terdakwa, konsekuensi pembuktiannya pertama-tama harus diperiksa lebih dahulu dakwaan primer apabila tidak terbukti baru beralih kepada dakwaan subsider dan demikian seterusnya. Tetapi sebaliknya apabila dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu.

Contoh : Primer pasal 338 KUHP

               Subsider pasal 353 KUHP

(4)  Alternatif

Dalam surat dakwaan beberapa perumusan tindak pidana tetapi pada hakekatnya yang merupakan tujuan utama hanya ingin membuktikan satu tindak pidana saja.

Konsekuensi pembuktiannya adalah apabila dakwaan yang ke I terbukti maka yang lain tidak dapat ditunda lagi. Jadi jaksa langsung dapat membuktikan bahwa dakwaan dianggap terbukti tanpa terkait oleh urutan dakwaan yang tercantum dalam surat dakwaan.

Apabila dakwaan ke I terbukti maka yang lain tidak dapat ditunda lagi.

Jadi jaksa langsung dapat membuktikan bahwa dakwaan dianggap terbukti tanpa terkait oleh urutan dakwaan yang tercantum dalam surat dakwaan. Jadi disini ada faktor memilih dakwaan yang mana yang dapat dibuktikan.

(5)  Kombinasi

Bentuk surat dakwaan yang disusun secara kombinasi yang didalamnya mengandung bentuk dakwaan kumulatif yang masing-masing dapat terdiri dari dakwaan subsider dan atau alternatif atau dapat juga antara bentuk subsider dan kumulatif.

Misal :  Ke Satu Primer pasal 338 KUHP

                          Subsider pasal 351 ayat 3 KUHP

            Ke Dua   Primer pasal 363 KUHP

                          Subsider pasal 352 ayat 1 KUHP

Kejaksaan Negeri

       Bukittinggi                   SURAT DAKWAAN

   Untuk Keadilan            No. Reg. Perkara. PDM

A.    Terdakwa                       Ket :   Harus lengkap identitas

Nama Lengkap                         terdakwa, ini termasuk

Tanggal Lahir                           syarat formal

Kewarganegaraan

dll

B.    Penahanan                     Ket :   – Penahanan terdakwa sejak

-                                                 tanggal……..

-                                               – Perpanjangan penahanan

C.    Surat dakwaan                           oleh Kepala Kejaksaan

                                                        Negeri sejak tanggal…..

                                                      – Penahanan oleh jaksa penuntut umum sejak tanggal…….

Contoh Surat Dakwaan (contoh c)

Bahwa ia terdakwa Amir pada hari Sabtu tanggal 29/12/07 sekitar pukul 09.00 WIB atau pada suatu hari dalam bulan Desember atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2007 bertempat di teras rumah Aur Birugo Tigo Baleh Bukittinggi atau setidak-tidaknya di tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bukittinggi telah mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) unit kendaraan roda empat Merk Kijang No Pol BA 4763 L warna hitam yang ditaksir harganya sekitar 50 juta atau setidak-tidaknya lebih dari 250 yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan JONO atau kepunyaan orang lain selain terdakwa dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara terdakwa setelah melihat kendaraan kijang di parkir di teras rumah dalam suasana sepi, lalu terdakwa mendekati kendaraan tersebut dengan membawa obeng. Pelan-pelan membuka kunci stir. Obeng mana yang tidak biasa dipergunakan oleh yang berhak/punya untuk membuka stir kendaraan tersebut lalu terdakwa mendorong ke jalan umum. Setelah kira-kira 10 meter jauhnya barulah terdakwa menghidupkan mesin dengan menggunakan obeng tadi. Setelah mesin hidup terus mengendarainya keluar Kota Bukittinggi. Perbuatan terdakwa adalah kejahatan pencurian dengan memakai anak kunci palsu sebagaimana diatur atau diancam pidana dalam pasal 363 : I ke 5 KUHP.

2)     Menghentikan penyidikan

Dengan membuat Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan


EKSEPSI

Surat Perlawanan Atas

Apabila di sidang pengadilan dalam perkara pidana setelah penuntut umum membacakan surat dakwaan, maka terdakwa mempunyai hak menyatakan keberatan atau tidak menyetujui isi surat dakwaan. Inilah yang dinamakan eksepsi.

Dasar hukum bagi terdakwa mengajukan eksepsi adalah pasal 156 : 1 KUHP yang berbunyi

 “Dalam hal terdakwa atau penasehat hukum mengajukan keberatan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya atau dakwaan tidak dapat diterima atau surat dakwaan harus dibatalkan maka setelah diberi kesempatan kepada penuntut umum untuk menyatakan pendapatnya. Hakim mempertimbangkan keberatan untuk selanjutnya mengambil keputusan”. Kesimpulan dari pasal 156 : 1 KUHP

yang dapat dimintakan eksepsi adalah yang merupakan isi eksepsi adalah :

1.      Pengadilan tersebut tidak berhak mengadili perkara tersebut untuk pembakaran ini sedang dikembangkan dengan hak pengadilan secara absolut dan relatif.

2.      Surat dakwaan tidak dapat diterima, hal ini dihubungkan dengan keadaan daluarsa dan tidak memenuhi syarat formil

3.      Surat dakwaan harus dibatalkan, hal ini dihubungkan bila tidak memenuhi syarat materil.

Sesuai dengan kalimat terakhir pasal 156 : 1 KUHP hakim harus memberikan keputusan terhadap eksepsi tersebut.

Hakim bisa mengambil salah satu dari ketiga keputusan mengenai eksepsi yaitu :

1.      Eksepsi diterima akibat dari keputusan ini persidangan tidak dapat dilanjutkan lagi dan berkas perkara dikembalikan kepada penyidik. Penuntut umum juga boleh mengajukan perlawanan kepada Pengadilan Tinggi mengenai keputusan eksepsi diterima.

2.      Eksepsi ditolak, jika eksepsi ditolak persidangan dilanjutkan dalam arti kata dilakukan pemeriksaan oleh hakim dan diberi keputusan akhir.

3.      Eksepsi diputuskan untuk diberi keputusan bersamaan dengan pokok perkara maka persidangan dilanjutkan dengan melakukan pemeriksaan kemudian baru hakim menjatuhkan keputusan mengenai eksepsi tersebut. Jadi dalam putusan yang ketiga ini sebelum hakim memberikan keputusan akhir dari perkara yang disidangkan, hakim terlebih dahulu harus memutuskan mengenai eksepsi yang diajukan oleh penasehat hukum.

TUNTUTAN PIDANA

Dasar hukum dari penuntut umum mengajukan tuntutan requisitoir adalah pasal 182 : 1 huruf a KUHAP yang berbunyi

“Setelah pemeriksaan dinyatakan selesai penuntut umum mengajukan tuntutan pidana (requisitoir)”.

Bagaimana cara membuat requisitoir tuntutan tidak diatur dalam KUHP hanya berlaku ketentuan-ketentuan dalam praktek sehari-hari. Hal ini sama dengan cara bagaimana menyusun surat dakwaan yakni Lahirnya dari ilmu pengetahuan hukum dan kemudian berkembang dalam praktek dengan mempunyai sistematika sebagai berikut :

1.      Pendahuluan

Dalam pengetahuan harus dimasukkan

a.      Identitas dari jaksa penuntut umum

b.      Identitas terdakwa

c.      Isi surat dakwaan

2.      Fakta yang terungkap di persidangan, disini harus dimasukkan :

a.      Keterangan saksi/saksi korban/saksi biasa/saksi ahli

b.      Keterangan terdakwa

c.      Pemeriksaan barang bukti

3.      Pembahasan yuridis dari pasal-pasal yang di dapat, maksudnya bagian ini harus dibahas secara harfiah/menurut hukum pidana mengenai unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwa. Dalam pembahasan unsur ini harus dimasukkan pendapat para sarjana dan yurisprudensi mengenai unsur tersebut.

4.      Pembahasan pokok-pokok dan yuridis

Maksudnya adalah pembahasan disini diurutkan dengan pembahasan no 2 dan 3 sehingga tergambar dari bukti-bukti yang disampaikan di sidang pengadilan terhadap unsur tindak pidana yang didakwakan terbukti.

5.      Kesimpulan

Dalam penutup ini dicantumkan ucapan terima kasih kepada majelis hakim dan ditutup dengan kata-kata ‘dengan pengharapan kiranya hakim ketua dan majelis hakim atas pendapat sependapat dengan kami’.

PEMBELAAN : PLEDOI

Dasar hukum bagi penasehat hukum terdakwa untuk menyampaikan pembelaan adalah pasal 182 ayat 1 huruf b.

Yang berbunyi :

“Tuntutan seseorang atas pembelaan dilakukan secara teknis dan setelah dibacakan segera diserahkan kepada Ketua Sidang dan turunannya kepada pihak yang berkepentingan”

ISI POKOK DARI PEMBELAAN

Adalah melemahkan isi dari tuntutan (requisitoir) penuntut umum dengan kata lain jika isi requisitoir berusaha membuktikan kesalahan terdakwa dengan alat bukti yang diajukan di sidang pengadilan dengan melihat isi pledoi/pembelaan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana karena bukti-bukti yang diajukan ke sidang pengadilan tidak cukup.

Bahan untuk membuat pembelaan bagi penasehat hukum adalah :

1.      Berkas perkara/berita acara

2.      Surat dakwaan

3.      Berita acara persidangan

4.      Requisitoir

Sistematik pembelaan adalah sebagai berikut :

1.      Pendahuluan

Dalam pendahuluan ini harus dimasukkan

a.      Identitas yang jelas

b.      No surat kuasa dari terdakwa

c.      Ucapan terima kasih

d.      Nomor perkara

e.      Identitas perkara

f.       Ulasan surat dakwaan

2.      Fakta yang terungkap di persidangan yang harus dimasukkan :

a.      Keterangan-keterangan saksi korban dan ahli

b.      Keterangan terdakwa

c.      Pengesahan barang bukti di persidangan

3.      Pembahasan yuridis

Disini dibahas mengenai unsur tindak pidana yang didakwakan

4.      Pembahasan fakta-fakta dan yuridis

Untuk pembahasan no 2 dan dihubungkan dengan no 3 di akhir ditutup menyimpulkan bahwa di persidangan ini tidak terbukti dengan syah unsur-unsurnya tindak pidana yang didakwakan.

5.      Kesimpulan

Harus dimasukkan

a.      Pernyataan dengan tegas bahwa dakwaan tidak terbukti sama sekali

b.      Apa yang dimohonkan

c.      Putusan pembebasan dari surat dakwaan

d.      Putusan pelepasan dari tuntutan hukum

6.      Penutup

Dalam penutup dicantumkan kata-kata : ‘Jika hakim ketua dan majelis hakim berpendapat lain dengan kami maka kami mohonkan hukuman yang seringan-ringannya’.

PUTUSAN

Setelah pembacaan tuntutan dan penyampaian pledoi dari terdakwa adalah penasehat hukum dan replik jaksa penuntut umum serta duplik dari penasehat hukum maka hakim mengatakan pemeriksaan-pemeriksaan telah dianggap selesai. Dengan demikian hakim akan memberikan keputusan.

Bahan-bahan untuk membuat keputusan adalah :

1.      Berkas hasil perkara penyidikan

2.      Surat dakwaan

3.      Berita acara sidang

4.      Tuntutan/requisitoir

5.      Pembelaan/pledoi

6.      Replik/duplik

Hakim akan membuat keputusan harus memperhatikan pasal 191, 192, 193, 196, 197, 199.

TATA CARA SIDANG

1.      Panitera

2.      JPU (Jaksa Penuntut Umum)

3.      PH (Penasehat Hukum)

4.      Pengunjung

Hakim membuka Sidang dengan kata :

“Sidang PN Bukittinggi yang memeriksa perkara no…… pada hari ini tanggal…. Bulan…… tahun…… dinyatakan terbukti terbuka untuk umum” dan ketukan palu 3 x

Hakim bertanya pada Jaksa Penuntut Umum (JPU)

JPU memerintahkan pada petugas untuk membawa terdakwa, setelah terdakwa duduk hakim bertanya

1.      Apakah terdakwa alam keadaan sehat-sehat dan siap diperiksa.

2.      Ditanya semua identitas terdakwa oleh hakim.

3.      Ditanyai apakah terdakwa didampingi oleh penasehat hukum atau tidak.

4.      Kalau iya maka hakim menanyakan pada penasehat hukum apakah benar dalam sidang ini mendampingi terdakwa atau tidak.

5.      Hakim menyuruh penasehat hukum untuk menunjukkan surat kuasa khusus dan kartu praktek pengacara.

6.      Setelah diperiksa, penasehat hukum menunjukkan pula pada JPU

7.      Kemudian JPU membacakan surat dakwaan

8.      Hakim ketua mengisyaratkan pada terdakwa untuk mendengar surat dakwaan dengan seksama.

Cara Membaca Surat Dakwaan

1.      JPU sembari duduk boleh juga

2.      JPU sembari berdiri

Hakim bertanya pada terdakwa

“Apakah sudah paham/mengerti jika tidak, JPU mengulang dan memperjelas apa yang didakwakan padanya”.

Isi Eksepsi

1.      PN tidak berwenang

2.      Surat dakwaan tidak dapat diterima karena kabur

3.      Surat dakwaan harus dibatalkan karena keliru

4.      Jika penasehat hukum tidak mengajukan tanggapan maka sidang dilanjutkan

5.      Jika ia, akan ditanggapi oleh JPU tentang eksepsi yang diajukan tadi

6.      Setelah jaksa menanggapi, hakim memberikan kesempatan apakah eksepsi diterima/ditolak

7.      Setelah itu hakim menyatakan eksepsi ditolak maka sidang dilanjutkan dengan pembuktian.

Pembuktian

Saksi, alat bukti lainnya seperti barang bukti/surat

Saksi Korban

1.      Apakah diperiksa sekaligus/one by one.

2.      Jika terdakwa tidak keberatan diperiksa sekaligus diperbolehkan, kalau tidak dinyatakan maka berbunyi di memori.

3.      Sebelum saksi memberikan keterangan dia disumpah.

Materi yang diajukan

1.      Unsur-unsur yang tercantum dalam surat dakwaan

2.      Unsur-unsur yang relevan

3.      Jika ada barang bukti, diperlihatkan

Setelah pemeriksaan selesai

Hakim memerintahkan pada JPU untuk membacakan tuntutan pidana

1.      Boleh duduk

2.      Boleh berdiri

3.      Yang lebih baik berdiri

Kemudian penasehat hukum dipersilahkan untuk membacakan pledoinya terhadap apa yang disampaikan oleh JPU dalam tuntutannya.

1.      Setelah penasehat hukum membacakan pembelaan JPU mengajukan replik dan menanggapi tentang pledoi.

2.      Penasehat hukum menyampaikan duplik menanggapi replik.

3.      Setelah ini selesai baru hakim menyusun surat putusan dengan mengaduk surat dakwaan, tuntutan, pembelaan, replik, duplik maka hakim memberikan putusan.

Hakim mengetuk palu 3 x sembari menyatakan

1.      Menerima

2.      Banding

Sekilas Proses Persidangan

1.      Tindak pidana diproses oleh penyidik, dalam proses harus membuat SPDP sesuai pasal 109 KUHAP ke JPU.

2.      Kemudian JPU memantau SPDP dari penyidik.

3.      Jika berita acara selesai/lengkap, penyidik wajib memberitahu JPU bahwa ia sudah mulai melakukan penyidikan.          

4.      Setelah itu berkas tersebut diserahkan kepada JPU dan JPU mempelajari berkas tersebut. Apakah sudah lengkap atau belum. Kalau lengkap dilanjutkan dengan penyerahan tersangka dan BB. Kalau tidak lengkap JPU memberitahu penyidik kembali.

5.      Kemudian JPU membuat surat dakwaan

6.      Lalu dikirim berkas bersama surat dakwaan ke PN dan oleh pengadilan mempelajari berkas tersebut apakah masih masuk wewenangnya atau tidak dan kemudian menetapkan hari sidang.

Diklat Hukum Perdata

Posted: 23/04/2011 in semester 7

DIKLAT HUKUM PERDATA

Tujuan belajar Diklat dan kemahiran hukum perdata adalah :

Untuk mempelajari hukum acara perdata secara empiris atau mendalam

Contoh :

-          Case Position (kasus posisi) tentang masalah tanah

Ada 3 orang

·         Nurlela

·         Nurlis

·         Nuraida

Datang pada seorang lawyer untuk menyatakan permasalahannya.

Kata mereka

-          Saya mempunyai sebidang tanah yang terletak di Jirek Mandiangin Koto Salayan kota Bukittinggi

-          Tanah tersebut kami perdapat dari pembelian orang tua kami lebih kurang tahun 1986 dan ada bukti-bukti  dibawah tangan (akta dibawah tangan)

-          Selanjutnya tanah itu dibeli kepada Ani Seharga 50 Juta.

-          Selanjutnya  tanah tersebut berbatasan

-          Utara dengan jalan raya

-          Selatan dengan jalan setapak

-          Timur dengan kali

-          Barat dengan rumah Arman

-          Semenjak tahun 1986 tersebut tanah yang dibeli orang tua saya yang bernama Cahaya kami gunakan untuk berkebun disana dan pada kebun tersebut ditanami tanaman muda seperti keladi, ubi jalar.

-          Pada tahun 1995 tanpa sepengetahuan kami tanah tersebut dikuasai langsung oleh si Andi dan langsung mengurus sertifikat ke kantor pertanahan Nasional kota Bukittinggi, oleh karena itu, karena hak-hak saya diambil oleh orang lain maka saya minta konsultasi hukum dan langsung menunjuk Bapak sebagai pengacara saya.

Tugas : dari contoh kasus diatas buatlah suatu surat kuasa.

SURAT KUASA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama       :

Umur        :

Pekerjaan      :

Alamat     :

            Dalam hal ini memilih domisili hukum di kantor kuasanya tersebut, dibawah ini mengaku dan menerangkan telah memberi kuasa kepada :

1.    LOLA MUCHTAR SH

2.    DELWISKA SH

Advokat pada kantor advokat Zuhril Amal,SH, MH & Associaties, beralamat di Jln. Tanjung Alam No.33B Bukittinggi Sumatera Barat, bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama

KHUSUS

Untuk dan atas nama pemberi kuasa bertindak sebagai penggugat yang berlawanan dengan Saudara  Andi terhadap sebidang tanah yang terletak di Jirik Mandiangin Koto Salayan kota Bukittinggi dengan bukti-bukti akta dibawah tangan yang luasnya …..

Untuk membuat, menandatangani sekaligus mendaftarkan surat gugatan dalam perkara tersebut kepengadilan negeri yang berwenang.

Untuk menghadiri segala proses persidangan pengadilan negeri dalam perkara tersebut dan bertindak selaku kuasa dari pemberi kuasa, untuk membuat sekaligus menandatangani segala surat-surat yang diperlukan dalam perkara tersebut.

            Mengenai hal tersebut diatas, untuk dan atas nama pemberi kuasa menghadap dimuka pengadilan negeri serta badan-badan kehakiman lain atau pembesar-pembesar lainnya.

Mengajukan permohonan-permohonan yang perlu menjalankan perbuatan-perbuatan, atau memberikan keterangan-keterangan yang menurut  hukum harus dijalankan atau diberikan oleh seorang kuasa, menerima uang dan menandatangani kwitansi-kwitansi, menerima dan melakukan pembayaran dalam perkara itu, mempertahankan kepentingan pemberi kuasa, naik banding, kasasi, minta eksekusi membela segala perlawanan, mengadakan perdamaian dengan persetujuan terlebih dahulu dari pemberi kuasa dan pada umumnya membuat segala sesuatu yang  dianggap perlu oleh penerima kuasa.

            Surat kuasa ini diberikan dengan hak substitusi dan tunduk kepada pasal 1821 KUH Perdata.

Bukittingi,………………

Penerima Kuasa

1.    LOLA MUCHTA, SH

2.    DELWISKA,SH

Pemberi Kuasa

Materai

……………………

Dari kasus tersebut yang dapa disimpulkan :

1.    Subjek (pemberi kuasa) 3 orang

2.    Yang menguasai tanah tanpa hak 1 orang

3.    Locus Delictie

4.    Rempur Delictie

Sebagai seorang lawyer yang harus kita pertanyakan

1.    Status dari orang yang melapor

2.    Harus memahami apa betul terjadi jual beli dengan si Ani dengan akta dibawah tangan.

3.    batas tanah tersebut harus kita ketahui betul.

Kasus Posisi

Seorang pengusa Nasional yang bernama  Kadarisman, jabatan direktur CV.Setia Budi Jakarta. Bahwa pada bulan Nopember 1976 mengadakan dan menutup perjanjian dengan pemerintah RI Cq.Departemen Transmigrasi Indonesia yang dituangkan dalam akta perjanjian tentang pelepasan hak penghunian No. 32/SP3/trans/1976 tanggal 24 Nopember 1976 bahwa akta perjanjian tentang pelepasan hak penghunian tersebut berisikan kesepakatan kedua belah pihak yang pada pokoknya berisikan sebagai berikut:

-          CV.Setia Budi akan membuat gedung kantor berlantai 4 yang terletak di Jalan MT.Haryono Jakarta guna untuk kepentingan pihak pemerintah untuk pembangunan gedung tersebut seluruh biaya pembangunan gedung akan dibayar oleh CV. Setia Budi.

-          Bahwa CV.Setia Budi bersedia mengadakan perjanjian dengan perhitungan ekonomi bahwa Persil jalan veteran raya 4 karta pusat tersebut nantinya akan dibangun perkantoran swasta.

-          Bahwa setelah perjanjian dibuat maka CV.Setia Budi membangun gedung yang telah diperjanjikan tersebut diberikan kepada pemerintah

-          Namun dalam proses pembangunan gedung tersebut CV.Setia Budi mendapat masalah dari Gubernur DKI Jakarta. Sehingga dalam pembangunan tersebut CV.Setia Budi tidak mendapat izin dari Gubernur DKI Jakarta waktu itu.

Untuk menyelesaikan masalah ini Departemen Transmigrasi mengusulkan kepada menteri keuangan RI bahwa untuk membangun gedung yang terletak di Jln.MT Haryono memang betul-betul diserahkan pembiayaannya kepada CV.Setia Budi.

Selanjutnya menteri keuangan menolak usulan dari departemen transmigrasi, oleh karena tidak selesainya permasalahan yang terjadi maka CV.Setia Budi mendatangi atau menunjuk seorang pengacara atau advokat dalam menyelesaikan perkara yang ia alami.

Tugas

-          Jelaskan locus terjadinya kasus ini.

-          Siapa yang berhak untuk mengeluarkan akte perjanjian

-          Apakah penolakan yang dilakukan oleh Gubernur DKI Jakarta menolak pembangunan gedung untuk departemen transmigrasi adalah perbuatan melawan hukum.

-          Jelaskan kompetensi apa yang berlaku dalam kasus ini.

Dalam pembuatan suatu surat kuasa yang harus diperhatikan adalah :

1.    Identitas pemberi kuasa

2.    Identitas penerima kuasa

3.    Materi.

SURAT GUGATAN

Yang perlu diperhatikan dalam pembuatan surat gugatan adalah :

1.    Apa-apa saja yang harus dimasukkan dalam gugatan tersebut.

2.    Kompetensi apa yang harus digunakan.

Dalam gugatan terdapat :

1.    Posita

Uraian tentang kronologis dari permaslahan tersebut itu semua karena jelas berawal dari “Identitas penggugat dan tergugat”

Penggugat

Sebaiknya dalam mengajukan suatu perkara  ada 2 orang penggugatnya atau lebih, ini dimaksudkan jika salah satu dari penggugat tersebut telah tua/uzur ataupun meninggal maka perkara tersebut masih dapat dilanjutkan proses persidangannya.

Dalam hal ini mengajukan gugatan pusaka tinggi harus dilakukan oleh mamak kepala waris karena ini telah diatur dalam yurisprudensi Adat Minang Kabau.

Tergugat.

Identitas tergugat kita peroleh dari kronologis kejadian atau perkara tergugat adalah orang-orang yang turun langsung/terlibat tetapi ia ada mempunyai pimpinan.

Turut tergugat

Menurut Retno Wulan turut tergugat adalah ikut serta sedangkan menurut Yahya harahap tergugat adalah orang yang diperintahkan oleh atasan

Menurut Abdul Kadir Muhammad

·         Beracara dalam arti yang sempit.

Adalah dimulai semenjak gugatasn dibuat sampai kepengadilan

·         Beracara dalam arti Oliveral (umum)

Adalah dimulai semenjak orang yang membutuhkan ahli hukum untuk menyelesaikan perkara itu sampai mempunyai putusan inkrah.

Dalam gugatas posita adalah

Uraian tentang kejadian-kejadian sebagaimana proses, kronologis, jalan cerita dalam suatu kasus yang mana satu sama lain mempunyai hubungan (tactual grounded)

Dalam posita ini juga diuraikan tentang dasar hukum apakah perbuatan itu :

-          melawan hukum

-          wan prestasi

-          perbuatan lain.

           

2.    Petitum (Tuntutan)

Antara posita dengan petitum harus singkron.

Petitum atau tuntutan itu ada 2 macam yaitu :

1.    Tuntutan pokok yang langsung berhubungan dengan pokok perkara.

2.    tuntutan tambahan yakni suatu tuntutan yang bukan merupakan tuntutan pokok yakni atau merupakan tuntutan penambahan tetapi masih ada hubungannya dengan pokok perkara.

Misalnya : tuntutan tambahan berwujud.

a.    Tuntutan agar tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara.

b.    Tuntutan agar  putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan, banding, kasasi dan tuntutan lainnya.

NB :

Dalam masalah partai setelah gugat menggugat dan ada putusan dari Pengadilan Negeri tidak mengenal lagi upaya hukum banding dan langsung ke upaya hukum kasasi, 6 bulan di Pengadilan Negeri dan 4 bulan dalam Mahkamah Agung

Contoh kasus :

Penggugat adalah Rahman Kasim, umur 50 tahun, pekerjaan wiraswasta negeri asal Aur Kuning Bukittinggi, Alamat jl. Diponegoro No.10 Aur Kuning Bukittinggi.

Tergugat (1) adalah Hajir, umur 30 tahun, pekerjaan jualan, alamat Jl. Hamka No. 30 Bukittinggi.

Kronologis

            Bahwa penggugat mempunyai 2 bidang tanah yang diterima dari orang tua penggugat (Berasal dari pembelian) pada tanggal 12 Oktober 1989, tanah tersebut digadaikan kepada Umar, selanjutnya batas dari tanah tersebut adalah :

Bidang 1

Sebelah utara berbatas dengan tanah S.St.Panduko

Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Intan Batuah

Sebelah timur berbatas dengan tanah Intan Batuah

Sebelah Barat berbatas dengan tanah kaum suku pisang

Bidang 2

Sebelah utara berbatas dengan tanah Moh. Ali.

Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Kaum suku koto

Sebelah timur berbatas dengan jalan raya

Sebelah Barat berbatas dengan tanah Rang Kayo Basa.

Bahwa sepengetahuan  penggugat tanah tersebut selalu dikuasai oleh anggota kaum penggugat, dan tidak ada orang lain yang menguasai terhadap tanah tersebut.

Bahwa pada tahun 1992-1994 adanya kebijakan dari pemerintah kota Bukittinggi untuk proyek jalan Bukittinggi-By Pass maka dilakukanlah sistem konsolidasi dalam hal ini tanah objek perkara diikutsertakan dalam proyek tersebut. Namun pihak pemerintah kota Bukittinggi tidak melibatkan penggugat  terhadap proses konsolidasi tanah itu, namun yang diikutsertakan adalah Hajir.

Selanjutnya Hajir mengajukan sertifikat ke Badan Pertanahan Bukittinggi dan selanjutnya tanah hasil konsilidasi adalah milik Hajir sesuai dengan sertifikat yang dikeluarkan oleh pihak Badan Pertanahan selanjutnya Hajir menjual sebagian tanah yang telah ia sertifikatkan itu kepada Amir sehingga penggugat merasa dirugikan oleh para tergugat dengan demikian penggugat mengajukan gugatannya ke Pengadilan Negeri Bukittinggi.

NB :

1.    Volunteir.

Gugatan yang bersifat permohonan hasilnya berupa penetapan.

Ex: pengangkutan anak (adopsi), perwalian, Isbath nikah.

2.    Conten Kosa.

Gugatan terhadap suatu perkara yang hasilnya berupa putusan.

Tata cara pengajuan gugatas

1.    Si penggugat mempersiapkan materi yang akan dia ajukan atau dibuat dalam suatu surat gugatan.

2.    Si Penggugat menuju atau mengajukan gugatannya ke pengadilan negeri sesuai dengan domisili hukumnya.

3.    Setelah sampai di PN Penggugat menuju ke ruangan panitera keperdataan

4.    Pada ruangan panitera keperdataan terdapat

-    Meja I

Bertugas menerima gugatasn si penggugat, petugas pada meja I menyuruh si penggugat untuk menyerahkan surat kuasanya pada ruangan bagian hukum setelah itu dikembalikan kemeja I untuk pembuatan No.Registase.

-    Meja II petugas  pada meja ini menghitung para tergugatnya untuk menentukan berapa biaya-biayanya.

-    Meja III petugas pada meja ini menentukan berapa banyak perkara yang harus dikeluarkan.

5.    Setelah selesai pada meja-meja dalam ruangan Panitera perdata kemudian diserahkan kepada Panitera Kepala untuk membuat No.Gugatan

Ex: No.I/PDI-6/PN Bukittinggi/2007

6.    Setelah itu diserahkan ke Ketua Pengadilan Negeri, kemudian selama 3 hari Ketua Pengadilan Negeri menunjuk Majelis hakim untuk menyidangkan gugatan perdata tersebut.

NB: Pada persidangan perdata, jumlah hakim majelisnya adalah ganjil (3,5,7,9,11) sesuai dengan sema.

7.    Setelah itu para pihak menunggu Relai (surat panggilan untuk melakukan sidang)

8.    Relai itu diberikan kepada para pihak, untuk mengikuti persidangan sesuai dengan yang telah ditentukan oleh majelis hakim.

Posisi Majelis Hakim

-          Sebelah kanan hakim majelis harus lebih senior dari yang sebelah kirinya.

-          Penggugat duduknya sebelah kanan hakim

-          Pada kasus pidana, sebelah kanan hakim, jaksa penuntut umum dan sebelah kirinya terdakwa.

9.    Dalam persidangan, para tergugat, penggugat dan kuasa hukumnya masing-masing harus lebih dahulu memasuki ruang sidang untuk menunggu Majelis Hakim memasuki  ruang sidang tersebut.

10. Setelah itu hakim membuka persidangan, apakah terbuka atau tertutup untuk umum.

NB  :Dalam hukum acara perdata

-          Seseorang saksi dan yang memberikan keterangan dan ia disumpah maka dinamakan dengan saksi.

-          Jika seseorang memberikan keterangan tanpa sumpah maka ia bukanlah saksi.

Tugas : Buat Eksepsi

Jawaban :

Tangkisan yang diajukan oleh tergugat yang mana tangkisan itu terfokus pada pokok materi gugatasn yaitu posita dan petitum.

Eksepsi :

Adalah bantahan yang difokuskan kepada hal-hal di luar posita dan petitum

Ex:      kewenangan absolut

Kewenangan relabit.

NB

·         Luas objek perkara menurut Yahya Harahap itu  mutlak disebutkan.

·         Masalah tempat objek perkara perlu disebutkan secara jelas

·         Konvensi : pokok perkara (gugatan)

Rekonvensi : gugat balik

            Sebagaimana dijelaskan majelis hakim menawarkan kepada para pihak untuk melakukan perdamaian namun apabila perdamaian tidak tercapai maka penggugat diperintahkan oleh hakim untuk membacakan gugatan atau dianggap telah dibacakan.

            Yang dimaksud dengan eksepsi adalah suatu tangkisan yang tidak menyangkut pokok perkara, di dalam HIR hanya mengenal satu macam eksepsi yaitu eksepsi mengenai kewenangan hakim atau kompetensi.

Kompetensi atau Kewenangan terdiri atas 2 macam

1.    Eksepsi Kompetensi Absolut

Adalah bahwa pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili  perkara tertentu di karenakan persoalan yang menjadi dasar gugatan tidak termasuk kewenangan pengadilan negeri.

2.    Eksepsi Kompetensi Relatif

Acara  yang diatur oleh HIR dan RBE

1.    Replik diajukan oleh penggugat

2.    Eksepsi diajukan oleh tergugat

3.    Gugatan diajukan oleh penggugat

4.    Duplik diajukan oleh tergugat

5.    Pengantar bukti

6.    saksi

7.    sidang lapangan

8.    kesimpulan

9.    putusan

Replik

Bantahan yang dilakukan oleh penggugat terhadap jawaban dari penggugat

Eksepsi

Tangkisan yang diajukan tergugat diluar pokok perkara.

Yang dibantah oleh penggugat adalah :

1.    Eksepsi tergugat

2.    Pokok perkara

Isi dari Replik

-          Membantah eksepsi dari tergugat

-          Jawaban terhadap pokok perkara

Duplik

Adalah tangkisan terhadap replik penggugat yang ditangkis adalah hal-hal yang tidak benar menurut versi tergugat  apa yang telah diajukan penggugat

Ex:   a. kompetensi absolut dan relatif

         b. Meteri gugatan

Isi dari Duplik

-          Kata pengantar

-          Dalam eksepsi

-          Materi gugatan

Putusan Sela

         Adalah putusan sementara dari hakim menyangkut tentang kewenangan pengadilan untuk mengadili suatu perkara (Kompetensi absolut)

Ex :     permohonan dalam pengangkatan anak bagi orang Islam kewenangan mengadili mengenai adopsi anak terletak pada pengadilan agama.

Apabila dalam putusan sela berisi

à sidang perkara dilanjutkan, maka langsung ke pengantar bukti

Pengantar Bukti

            Dalam pengantar bukti, bukti surat dan saksi harus disiapkan oleh penggugat dan tergugat

-          Surat

Yang asli di fotocopy dan diberi materai, kemudian di legalisasi ke cap pos

Ex : fotocopy surat jual beli mengantarkan bahwa fotocopy ini sama dengan yang asli dengan syarat harus diberi materai 6000 dan legalisasi + cap pos.

SAKSI

Para pihak atau biasanya penggugat yang diminta untuk membawa saksi

Jika saksi

1.    Islam

Panitera mengambil/angkat Al-Qur’an dan hakim membacakan sumpah

-          Sumpah bisa satu-satu atau secara bersama.

-          Yang membacakan sumpah hakim anggota/ketua majelis

Lafal sumpah

Wallahi, tallahi,ballahi.

Demi Allah saya bersumpah akan memberikan keterangan yang sebenarnya bukan keterangan yang bohong, kalau saya bohong saya dikutuk Tuhan.

·         sebelum hakim menanyai saksi selalu mengatakan/bertanya “apakah saksi ada hubungan saudara, semenda dengan tergugat”

·         Dibenarkan seorang hakim yang lupa menyumpah saksi setelah diminta keterangan maka menyampah saksi disusulkan.

Alat bukti di hukum perdata

1.    Surat

2.    saksi

3.    persangkaan

4.    pengakuan

5.    sumpah

Alat bukti di hukum pidana

1.    saksi

2.    saksi ahli

3.    surat

4.    petunjuk

5.    keterangan terdakwa

Secara etika tata tertib sidang ada beberapa hal yang diperhatikan

1.    sebelum sidang dimulai ada juru bicara yang mengatakan “para hadirin dimohon berdiri hakim akan memasuki ruang sidang”

2.    Setelah duduk hakim maka hakim membuka sidang

“Sidang perkara No……….dibuka dan terbuka untuk umum”

Note

·         Secara etika tata tertib sidang

-          Jangan sekali-kali hakim datang lebih dahulu dari pada pengacara

-          Sewaktu hakim memasuki ruang sidang semua hadirin berdiri sebelum hakim duduk hadirin tidak boleh duduk dulu.

-          Sewaktu sidang sebagai pengacara harus mengucapkan bahwa untuk kliennya bisa dimintakan untuk lepas borgolya

-          Polisi di dalam ruang sidang dilarang membawa senjata api.

·         Sebagai pengacara yang harus diketahui adalah (dalam perdata)

1.    Isi gugatan / materi gugatan

2.    batas-batas

HK

Anggota

HK

Anggota

HK

Anggota

SKEMA SIDANG SEMU

P

Hukum

 

Orang yang tidak boleh menjadi saksi

1.    Mempunyai pertalian darah

2.    Hubungan semenda

3.    Dibawah umur

Beda keterangan dengan kesaksian

-          Kesaksian adalah

Orang-orang yang telah memenuhi syarat-syarat menjadi saksi menurut hukum kesaksian lebih sah dari keterangan

-          Keterangan adalah

Suatu pernyataan oleh seseorang yang disampaikan dalam sidang tapi yang memberikan keterangan tidak memenuhi syarat-syarat menjadi saksi

Yang dikatakan dewasa

-BW

Perempuan 16 tahun

Laki-laki 18 tahun

Kecuali yang telah menikah

-Sema

21 tahun ke atas

-UU No.1 tahun 74

Perempuan 17 tahun

Laki-laki 19 tahun

Kecuali yang telah menikah

Kesimpulan

Point-point yang harus dibuat

1.    Jawaban, eksepsi tergugat terhadap gugatan penggugat

2.    Tentang fakta-fakta  dipersidangan

3.    Contoh : saksi, surat dari tergugat dan penggugat

4.    Kalau ada bukti sidang lapangan/plat opname

5.    Kesimpulan

Putusan Hakim

-    Putusan menimal dibacakan setelah 15 hari.

NB : Hakim tidak boleh memberikan putusan melebihi apa yang dituntut oleh penggugat (plurium litis consorium)

-    Dwang sum(Uang paksa)

-    Putusan berisi tentang

1.    Identitas para pihak

2.    Gugatan/jawaban eksepsi

3.    Fakta dilapangan

4.    pertimbangan

5.    Amar (isi putusan)

Putusan tidak sama dengan amar (mengadili)

Yang dibacakan dalam Amar

1.    Menerima gugatan seluruhnya

2.    Menolak eksepsi tergugat

3.    Perbuatan melawan hukum

4.    Membayar uang paksa kepada penggugat

5.    Membayar uang untuk membayar biaya perkara.

Selama 14 hari sebelum putusan dibacakan maka yang perlu dilakukan :

1.    pikir-pikir

2.    menerima

3.    banding

14 hari ini dihitung sejak putusan baru dibacakan namun belum diputuskan oleh pengadilan tinggi (PT)

INZAGE

Pemeriksaan bukti-bukti surat yang dilakukan oleh penggugat atas tergugat jika tergugat yang kalah maka dibuat pembanding.

Note

-          Kasasi wajib bagi yang kalah

-          Jika diajukan tanah sebagai yang disita maka disebut Nomer Island (tanah tak bertuan)

Beda upaya hukum biasa dengan upaya hukum luar biasa.

Luar biasa

-          Upaya hukum yang dilakukan setelah putusan itu sudah mempunyai kekuatan hukum tetap. Exsekusi tidak menghalangi PK

-          Hakim mengadili ulang kembali.

Biasa

-          Upaya hukum yang dilakukan sebelum incrah

-          Hakim memperbaiki kesalahan jika hakim salah

-          Hakim memperbaiki kelalaian hakim

-          Hakim memperbaiki kewenangan hakim

-          Tidak dibenarkan melakukan exekusi.

Peninjauan kembali (Reques civil)

PK termasuk dalam upaya hukum luar biasa.

Yang dapat mengajukan PK adalah jaksa penuntut umum

Ex : kasus policarpus

         Diadili dan dinyatakan bebas atas  tuduhan pembunuhan tapi dinyatakan salah dalam pemalsuan surat.

PK diajukan oleh pihak yang kalah, tapi eksekusi  jalan terus, PK diajukan kalau ada incrah.

Eksekutor dari hukum perdata adalah juru sita (pihak-pihak pengadilan) Eksekutor dari hukum pidana adalah jaksa.

Syarat-syarat sidang PK

- Bukti diajukan dalam waktu dekat

  Para pihak itu harus benar-benar memberikan bukti-bukti secepatnya

-  PK disidangkan = MA

  Jika putusan telah diputus oleh MA maka putusan telah incrah

HUKUM KEUANGAN NEGARA DAERAH

UU Mengatur Hak dan Kewajiban

UU no.17/2003 (Keuangan Negara)

Pasal 1 (1) : Keuangan Negara

Semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu jbaik berupa uang/barang yang dpat dijadikan milik negara berkembang dengan laksana hak dan kewajiban tersebut”.

Didalam UUD 1945 mengenai keuangan diatur. Bab 8 Pasal :

-       Pasal 23

Ditetapkan tiap tahun untuk kemakmuran rakyat

Ex :          Adanya APBN dan APBD ditetapkan dalam UU (1 tahun) bertujuan untuk kemakmuran à                 Presiden + DPR.

-       Pasal 23.A

Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan UU.

Ex  : PBB, Retribusi

-       Pasal 23.B

Macam d an harga mat uang ditetapkan dengan UU

-       Pasal 23.C

Hal2  lain mengenai keuangan negara diatur dengan UU

-       Pasal 23.D

Negara mewakili suatu Bank, sentral susunan, kedudukan, kewenagnan, tanggung jawab dan indenpedensinya diatur dengan UU.

PENGERTIAN ADMINISTRASI KEUANGAN NEGARA

Dapat dibagi menjadi 2 bagian :

1.    Dalam arti sempit (tata usaha) Clerical Word

Dalam arti sempit ada beberapa persyaratan :

a.    Jelas tujuannya

b.    Dilakukan secara kronologis

c.    Secara sistematis

d.    Adanya kontinuitas (berkelanjutan)

e.    Harus ada registrasi.

2.    Dalam arti luas

      Peranan, pelaksanaan, pelaporan, pengawasan, pertanggung jawaban, administrasi tersebut dimaksudkan sebagai pengendalian, pengurusan serta pengeluaran.

Pengertian anggaran negara menrut M. Marsono.

Suatu rencana pekerjaan keuangan yang pada satu pihak mengandung jumlah pengeluaran yang setinggi-tngginya yang mungkin perlu dilakukan untuk membiayai kepentingan pada suatu masa depan akan datang dan pada pihak lain merupakan perkiraan pendapatan yang mungkin dapat di terima dalam masa tersebut.

Jadi anggaran negara merupakan

1.    Kebijaksanaan Pemerintah yang tercermin dalam angka 2

2.    rencana pemasukan untuk membiayai pengeluaran

3.    Didukung dengan data pelaksanaan anggaran tahunan yang lalu.

Fungsi anggaran menurut Simon.

1.    Fungsi HTN

2.    Fungsi pengurusan

3.    Fungsi makro ekonomis

SEJARAH KEUANGAN NEGARA

Sejarah keuangan negara, kita tidak akan terlepas dari ICW (Indische Compititiet Wet) yang ditetapkan pada tahun 1864. sedangkan untu Indonesia dinyatakan berlakunya 01 Januari 1967 secara singkat sejarah dari ICW ini dapat diuraikan sebagai berikut :

a.    Rancangan ICW yang memuat antara lain :

1.    Adanya pemisahan yang tegas antara keuangan negara Belanda dengan Negeri Jajahan.

2.    Anggaran ditetapkan sekali setahun oleh Raja, rancangan ini dicabut oleh Raja.

b.    Rancangan ICW yang kedua :

      Dalam rancangan yang kedua ini dimuat hal sebagai berikut :

1.    Anggaran rutin ditetapkan 1 x 5 tahun.

2.    Sedangkan untuk anggaran pembangunan ditetapkan 1 x 1 tahun

3.    masing-masing anggaran tadi secara formal ditetapkan dengan UU

      Rancangan kedua ini juga dicabut oleh Raja.

c.    Rancangan ICW yang ketiga :

      Konsep yang ketiga ini dinyatakan mulai berlaku 01 Januari 1967 yang diatur :

1.    Anggaran rutin dan anggaran pembangunan ditetapkan 1 x 1 tahun.

2.    sisa anggaran tiap akhir tahun ditetapkan oleh UU.

3.    Gubernur Jendral adalah penguasa tentang Keuangan Negara.

4.    Pengawasan dilakukan oleh BPK yang diangkat oleh Raja.

5.    Dukungan-dukungan terhadap Hindia belanda untuk negeri Belanda tetap diteruskan.

6.    Pertanggung jawaban pengurusan keuangan negara disampaikan kepada BPK.

7.    Dalam rancangan ketiga ini memuat TGR (tuntutan Ganti Rugi) terhadap pegawai negeri.

MASA SEBELUM KEDAULATAN

1.    Pada tahun 1895 mulai diberlakukan TGR terhadap bendaharawan dan bukan bendaharawan.

2.    1903 dicabutnya pasal yang mengatur tentang golongan terhadap negeri Belanda.

3.    Pada tahun 1912 Hindia Belanda dinyatakan terpisah dsari negeri Belanda.

4.    1917 Gubernur Jendral kembali mempunyai wewenang untuk menetapkan perhitungan  anggaran serta wewenangnya menggunakan sisa lebih anggaran.

5.    1925 ditetapkan Gubernur Jendral harus bekerja sama dengan Volkstraat untuk penetapannya.

MASA SESUDAH KEDAULATAN

1.    Pada tahun 1954 berdasarkan UU darurat No.3 tahun 1954 yang disyahkan dengan UU No.12/1954, maka perubahan dan sistem stetsel diganti dengan kas stetsel.

2.    1968 dengan UU No.9/1968 dinyatakan berlakunya tahun anggaran yang sebelumnya 01 Januari (01/01) diganti menjadi 01 Maret (01/02).

DASAR HUKUM KEUANGAN NEGARA RI

Dasar hukum keuangan Negara RI pada pokoknya dalam UUD 1945, yakni pasal 23. pada pasal tersebut jelas bahwa tata cara pengaturan keuangan negara harus diatur dengan Undang-undang.

Keuangan negara di luar APBN yang tidak dimasukkan dalam lingkup pengabdian negara (Non Buggetter).

BUDGET CYCLUS

Adalah suatu atau jangka waktu mulai saat anggaran disusun sampai dengan saat perhitungan anggaran.

Tahapan nya adalah sebagai berikut :

1.    Penyusunan RUU APBN/APBD

2.    Pembahasan rancangan APBD atau APBN di DPR/DPRD

3.    Pelaksanaan APBN oleh aparatur pemerintah atu lembaga masa 1 tahun.

4.    Pengawasan atas realisasi anggaran oleh BPK atau badan pengawas lain.

5.    Pertanggung jawaban sampai saat ini pengesahannya dengan Undang-undang perhitungan anggaran.

Ada 2 aspek dalam masalah tekhnik anggaran.

  1. Prosedur anggaran

Dalam arti luas disebut juga dnegan siklus anggaran.

  1. Susunan anggaran.

Menurut pendapat Drs. Soedarmin didalam prosedur anggaran ada 3 asas :

  1. Asas Terbuka

Dalam pembahasan dan perhitungan anggaran, bebas dari pengaruh kekuasaan excutif.

  1. Asas Berkala

Suatu azaz yang dimiliki oleh DPR/DPRD dan pendapat umum mengenai kebijakan Pemerintah (Executif).

  1. Asas Flexibilitas

Adalah suatu ketentuan yang menghendaki ketelitian.

Beberapa macam asas exibilitas.

a.    Asas Flexibilitas legitatif

b.    Asas Flexibilitas administratif

c.    Asas Flexibilitas tertanam

LANGKAH-LANGKAH PENYUSUNAN ANGGARAN OLEH PEMERINTAH

Untuk memperjelas tiap-tiap siklus dalam penyusunan anggaran ada beberapa langkah yang ditempuh :

I.      Penyusunan rencana nasional (RN) dilakukan oleh BAPPENAS dan Departemen-departemen.

II.    Staf Penasehat Presiden melakukan pengkajian dan penelaahan terhadap Rencana Nasional I.

III.   Mengeluarkan bimbingan keuangan sementara (BKS) dari Presiden dan dibagikan kepada semua Departemen/Lembaga.

IV.  Tanggapan dan usul dari departemen dan lembaga yang diserahkan kepada Bappenas/Departemen Keuangan.

V.    Bappenas membahas tanggapan dari Departemen (pada dasarnya dianggap sebagai Rencana Nasional II).

VI.  Setelah Presiden mendapatkan Rencana Nasional Idari Bappenas maka dikeluarkan bimbingan keuangan Presiden (BKP) dan BKP ini kembali diserahkan kepada Menteri Keuangan dan Bappenas.

VII. Berdasarkan rencana Nasional II BKP Bappenas menyusun rancangan program Pemerintahan (RPP).

VIII.        Berdasarkan dokumen yang dihasilkan dari langkah I s/d VII, maka para Menteri dan Ketua-ketua Lembaga mengajukan rancangan program (RP), RP ini selanjutnya disampaikan kepada Presiden, Bappenas dan departemen keuangan.

IX.  Berdasarkan Rencana Nasional I dan II. RP Presiden mengeluarkan nota keuangan (NK) beserta lampiran-lampirannya, didalam langkah ini rapat kabinet menghasilkan NK yang final.

X.    Perkiraan anggaran belanja yang dibuat oleh para Menteri dan kedua Lembaga diajukan ke Bappenas dan Departemen Keuangan.

XI.  Berdsasarkan hasil telaahnya Perkiraan Anggaran Belanja (PAB) oleh Bappenas dan Departemen Keuangan.

XII. Mengeluarkan rancangan anggaran belanja negara untuk disampaikan kepada DPR.

INTERN DEPARTEMEN / INTERNAL

Beberapa langkah secara generalis/umum.

1.          masing-masing Sekjen membagi-bagikan Rencana Nasional I kepada Dirjen yang ada pada Departemen.

 

Hasilnya ada rencana Departemen (RD.I) merupakan hasil dari RN.I

2.          Masing-masing menteri (Staf)) menelaah dan mengkaji RD.I yang selanjutnya Petunjuk Sementara Menteri (PSM) tadi disampaikan kepada Sekjen masing-masing untuk ditanggapi. Kemudian Menteri menerbitkan petunjuk Menteri (PM) untuk perencanaan program dan anggaran (PPA).

3.          Masing-masing Menteri mengeluarkan bimbingan keangan sementara (BKS) yagn isinya tentang pembatasan keuangan dan perkiraan besarnya dana yang tersedia.

4.          Kemudian Sekjen menyusun Buku II dan RD. II, yang berisikan program serta kegiatan dari masing-masing Departemen.

5.          Maka Menteri mengeluarkan bimbingan keuangan Menteri.

6.          Sekjen mengeluarkan rencana program Departemen (RPD) yang isinya usulan Departemen yang merupakan program utama dari Departemen dan program penunjang.

7.          Masing-masing Menteri  bersama stafnya mengeluarkan rancangan program.

8.          Diterbitkannya Nota Keuangan (NK).

9.          Setelah Nota Keuangan tadi ditelaah/dipelajari, maka selanjutnya disampaikan kepada Bappenas dan selanjutnya diteliti untuk disampaikan kepada Presiden, lalu keluar NK Negara.

PENGELOLAAN ANGGARAN DI DPR

 

Pembahasan RUU/Lemperda beserta NK diatur dalam peraturan tata tertib di DPR/DPRD antara lain sebagai berikut :

1.    Rapat Paripurna

2.    Rapat Komisi APBN/APBD atau Komisi anggaran

3.    Rapat Komisi (Rapat gabungan komisi, ex komisi A, B, C, D).

4.    Rapat Paripurna (Pengesahan).

PELAKSANAAN ANGGARAN  NEGARA / DAERAH

Setiap pelaksanaan anggaran Negara/Daerah harus dibuat dengan suatu keputusan Presiden/Pejabat Daerah yang berwenang.

Pelaksanaan anggaran adalah untuk merealisasikan angka-angka atau rencana yang telah dicantumkan dalam APBN/APBD dalam pelaksanaan ini dapat dibagi atas :

a.    Pendapat

b.    Belanja (Pengeluaran).

Dalam pelaksanaan anggaran yang dimulai 1 Januari tahun yang bersangkutan, sisa anggaran tahun yang lalu 1 tahun sebelumnya menjadi penerimaan awal tahun berjalan.

Badan legislatif mempunyai wewenang dalam melakukan pengawasan apa-apa yang dilaksanakan oleh pihak executif.

Pihak executif setelah merealisasikan seluruh anggaran wajib menyampaikan pertanggung jawaban dari pelaksanaan anggaran tersebut jika terjadi ketidak cocokan anggaran dalam pertanggung jawaban, maka diambil kembali kepada dasar pelaksanaan anggaran tadi (Kepres/Putusan Gubernur/Bupati).

PEGAWASAN

Pengawasan dalam aplikasinya dapat dibedakan beberapa macam.

1.    Dari segi objeknya (Penerimaan = Pengeluaran).

2.    Dari segi sifatnya, yaitu

Melakukan penelitian terhadap dokumen. Atau bukti terhadap penerimaan dan pengeluaran.

Dari segi sifat ini dapat dibedakan :

a.    Pengawasan yang bersifat pasif.

      Penerimaan dokumen, data.

b.    Pengawasan yang bersifat pemeriksaan setempat/on the  spot atau pemeriksaan lapangan.

3.    Dari segi jangka waktu, yang bersifat preventif dan represiv mengenai jangka waktu ini :

a.    Ada yang bersifat preventif

Yaitu pencegahan supaya tidak terjadi kesalahan dikemudian hari.

b.    Bersifat refrensive yaitu memperbaiki kesalahan yang sudah terjadi agar tidak terulang lagi.

4.    Dari segi ruang lingkup terdiri dari.

a.    Pengawasan Internal

Antara pengawas dengan yang di awasi mempunyai hubungan hirarki (atasan dan bawahan).

b.    Pengawasan External.

Jika antara pengawas dan diawasi tidak punya hubungan hirarki.

Unsur-unsur utama dalam pemeriksaan harus mencerminkan

a.    Unsur pemeriksaan kewenangan dan ketaatan terhadap peraturan keuangan.

b.    Unsur pemeriksaan hemat serta berdaya guna dn berhasil guna

c.    Unsur Pemeriksaan hsil program.

Dasar Hukum Pengawasan

Mengenai pengawasan dalam UUD 1945 diatas pada pasal 23.E

Lembaga-lembaga Pengawasan

Dalam meningkatkan pengawasan ada bermmacam-macam lembaga pengawasan antara lain

a.Wakil Presiden

      Bertugas sebagai pengawasan umum

b.BPK (Badan Pemeriksaan Keuangan)

c.BPKP (Badan Pemeriksaan keuangan dan Pembangunan)

d.Inspektorat Jendral

e.Inspektorat Jendral Departemen.

Norma Pengawasan

Didalam UUD 1945 ada beberapa norma pengawasan.

a.    Norma objektif

Artinya bebas tidak memihak.

b.    Norma Murni

Artinya tidak ada unsur-unsur subjektif.

c.    Terlepas dari pengaruh/kekuasaan.

d.    Mandiri, dalam arti bukan merupakan bagian dari Pemerintah.

e.    Wajar dan tidak berlebihan (tidak mencari-cari kesalahan orang lain).

f.     Setiap melakukan pengawasan hendaklah ada tindak lanjut hasil pemeriksan/pengawasan keuangan Negara dan Daerah.

Sangat diperlukan dalam pengawasan dengan tugas pokok masing-masing dan fungsi lembaga yang diawasi.

PENGESAHAN PERHITUNGAN ANGGARAN DENGAN UNDANG-UNDANG

Mengenai penggerakan perhitungan anggaran dengan Undang-undang ini, bersumber dari perhitungan anggaran dari semua instansi/lembaga yang terkait dengan pelaksanaan anggaran.

Maksudnya adalah :

-    Anggaran itu pusatnya adalah Pemda à 14 Daerah.

Pemda itu terdiri dari Dinas-dinas, disamping itu ada Sekretariat Daerah. Yang terkait didalamnya adalah :

¬  Pemda

¬  Dinas-dinas

¬  Lembaga-lembaga

¬  Badan-badan

-    Anggaran itu pusatnya adalah Pusat à Exekutif

 

¬  Yang akan dipertanggung jawabkan disini adalah uang masuk.

-    Politik adalah cara-cara untuk mencapai tujuan tertentu.

Yang termasuk dalam satu tahun anggaran adalah  :

a.    Perhitungan antara bagian-bagian anggaran.

b.    Perhitungan-perhitungan tertentu yang ditentukan oleh Menteri Keuangan untuk Pusat Kepala bagian Daerah.

c.    Uang/anggaran yang dikeluarkan dan diterima perwakilan RI di Luar Negeri.

Harus ada pertanggung jawaban keuangan dari wakil RI di luar negeri atas masuk dan keluarnya anggaran untuk wakil luar negeri.

PENGURUSAN ADMINISTRASI KEUANGAN NEGARA RI

A.   Stetsel Administrasi Keuangan Negara RI

Dalam pengurusan atau penguasaan terhadap keuangan negara di Indonesia tidaklah secara langsung, melainkan dengan 2 cara :

a.            Pengurusan secara umum (Administration).

      Pengurusan Umum adalah administrator dan ordonator

b.            Pengurusan secara khusus (Compitable).

Pengurusan Khusus sekarang disebut/diganti namanya dengan bendaharawan. Kewajiban suatu departemen/lembaga maupun non departemen adalah menyusun angka-angka pengeluaran/penerimaan didalam pertanggung jawaban atas realisasi dari bagian anggarannya masing-masing selama waktu 1 tahun.

Otorisator

adalah pejabat yang mempunyai wewenang untuk mengambil tindakan/keputusan yang dapat mengakibatkan uang negara keluar. Sehingga menjadi berkurang atau bertambah dari pungutan masyarakat.

-       Wewenang untuk mengambil keputusan sebagaimana tersebut diatas disebut Otorisasi.

-       Tindakan atau keputusan yang diambil oleh otorisasi tdak boleh dilakukan secara lisan, akan tetapi harus tertulis berupa suatu surat keputusan, yakni disebut dengan surat Keputusan Otorisas (SKO).

-       Ordonatur adalah pejabat yang melakukan pengawasan otorisator, agar otorisator tersebut dalam melaksanakan keputusannya selalu demi untuk kepentingan umum.

Tugas-tugas Ordonatur

Ordonatur dapat dibagi atas 2 bagian :

a.    Ordonatur Pengeluaran Negara

Tugas-tugasnya,

1). Melakukan penelitian dan pengujian tentang

-   SKO (Surat Keputusan Otorisasi)

-   Bukti-bukti penagihan

-   Apakah bukti-bukti itu kadaluarsa/tidak

2). Membukukan pada setiap pos mata anggaran yang tepat, artinya : agar pengeluatan tersebut benar-benar sesuai dengan masa anggaran yang terdapat di APBD atau APBN.

3).  Memerintahkan membayar uang dengan menerbitkan SPMU (Surat Perintah Membayar Uang) atau mandat.

b.    Ordonatur Penerimaan Negara

Sebagai seorang pelaksana dalam melakukan penerimaan pendapatan negara yang sangat penting adalah melakukan pengawasan.

Apakah penerimaan tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku atau tidak.

Pengurusan Khusus

Dalam melaksanakan pengurusan khusus adalah :

-       Pejabat yang ditunjuk untuk menjalankan tugas kepengurusan khusus ini dengan kata lain bendaharawan.

-       Bendaharawan diberi tugas  untuk mengurus dan menyimpan sebagai dan kekayaan negara/daerah berupa uang dan barang (Jabatan kepercayaan).

Pengertian tentang barang milik Pemerintah

-       Penerimaan

-       Pengeluaran

-       Penyimpanan

-       Pemeliharaan

Apa yang disebut istilah bendaharawan tadi menurut ICW (Indische Comtability Wet) pasal 77.

Bendaharawan adalah : “orang atau badan yang karena negara ditugaskan untuk menerima, menyimpan, mengeluarkan atau menyerahkan uang atau kertas berharga dan barang-barang didalam gudang atau pada tempat penyimpanan lain”.

Dibahas dari segi objeknya, maka bendaharawan dapat dibedakan, antara lain :

a.    Bendaharawan uang, yaitu :

Objek yang diurusnya adalah uang negara.

b.    Bendaharawan Barang, yaitu :

Yang diurus adalah uang atau benda milik negara.

c.    Bendaharawan uang atau barang, yaitu :

d.    Yang objeknya berupa uang atau barang.

Kalau dilihat dari sudut tugasnya Bendaharawan dapat dibedakan atas :

1.    Bendeharawan  Umum, yaitu :

Bendaharawan yang mempunyai tugas untuk mengumpulkan dana dari masyarakat yang selanjutnya disimpan sebagai persediaan.

2.    Bendaharawan Khusus, yaitu :

Bendaharawan yang bertugas mengurus pengeluaran-pengeluaran negara atau daerah dari persediaan uang yang ada padanya, yang dikirimnya dari bendaharawan umum.

DIPA  ( DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN)

Sebelum ORBA, nama DIPA adalah :

-       DIK (Daftar Isian Kerja/Kegiatan)

-       DIP (Daptar Isian Proyek).

Daftar Isian Proyek Mencakup :

1). Nama Proyek

2). Lokasi

3). Pimpro (Pimpinan Proyek)

4). Waktu Pelaksanaan

5). Biaya

6). Pengawas

Kegiatan DIPA

a.    Persiapan

b.    Administrasi

c.    Tahap Permintaan Uang

d.    Tahap Pembayaran

e.    Dsb.

Tujuan DIPA

Untuk mencapai sasaran dari pekerjaan yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat/Daerah dengan keuangan negara dan daerah.

Pengertian Perencanaan Pembiayaan proyek.

a.    Perencanaan mempunyai pengertian dalam arti luas.

Suatu mempersiapkan secara sistematis kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai suatu tujuan tertentu.

b.    Proses penentuan tujuan, kegiatan dan aparat pelaksana

c.    Adalah suatu usaha yang di organisir berdasarkan perhitungan untuk memajukkan perkembangan tertentu.

Didalam perencanaan ada beberapa hal yang perlu diketahui, yaitu :

1.    Kaitan tujuan dengan sumber daya.

2.    Cara mencapai tujuan (sebaiknya memakai alternatif)

3.    Menterjemahkan rencana program komplit

4.    Pendapatan jangka waktu mencapai tujuan.

Mengapa timbul perencanaan

Dilakukan perencanaan untuk

1.    Sebagai alat efisiensi (menghindari pemborosan)

2.    Sebagai alat ukur dalam prospek perkembangan

3.    Sebagai alat dalam melakukan pengawasan dan penilaian

Forcasting : Perkiraan/ramalan

Suatu yang diperlukan dilokasi lebih dahulu sesuatu yang akan terjadi pada masa yang akan datang.

Penilaian hasil walaupun perencanaan sudah diperhitungkan secara matang dan sudah direalisasikan seefektif mungkin, namun masih diperlukan unsur pengawasan.

TGR ( TUNTUTAN GANTI RUGI )

Tuntutan ganti rugi

Adalah tuntutan yang dilakukan terhadap bendaharawan maupun pegawai negeri.

Yang melakukan tuntutan

Adalah badan pemerintahan atau pejabat yang ditunjuk untuk itu.

Tujuan ganti rugi

1.    Untuk uang negara yang telah hilang, dapat dikembalikan kalau tidak akan menjadi kebiasaan yang tidak baik.

2.    Si pelaku tidak berniat untuk mengulangi perbuatannya lagi.

Beberapa sebab terjadinya kerugian negara adalah :

1.    Kebocoran

Pada umumnya kebocoran tersebut terjadi akibat dari suatu keadaan atau suatu proses kerja yang kurang tertib.

Kebocoran dapat terjadi karena akibat dari.

a.    hilangnya uang Negara/Daerah

b.    Rusak

c.    Berkurang

2.    Pemborosan

Pada umumnya pemborosan terjadi penggunaan sumber daya tidak hemat, tidak tepat guna, tidak tepat ssaran. Bai kesengajaan, maupun kelalaian yang akibatnya adalah sebagai berikut

a.    Tidak terpakai

b.    Boros/bertahan

c.    Terlalu mahal

d.    Kurang berguna.

3.    Penyimpangan

Dapat terjadi apabila tidak ditaati suatu ketentuan yang berlaku terhadap suatu kegiatan tertentu.

Namun demikian dapat pula dikemukakan bahwa semua penyimpangan itu salah atau menimbulkan kerugian negara.

Oleh karena itu kepada setiap pemeriksa jika ditemui adanya penyimpangan mutlak diperlukan meneliti lebih lanjut tentang :

a.    Apa

b.    Apakah penyimpangan tersebut perlu dimintakan negosiasi sehingga dikemudian hari hal seperti itu tidak lagi menjadi penyimpangan yang tidak sah.

4.    Penyelewengan

Penyelewengan selalu mengandung unsur perbuatan melawan hukum atu itikad buruk, sehingga merupakan tindak pidana (delik) yang selalu mengakibatkan kebocoran atau pemborosan.

Setiap pengawasan itu sangat siperlukan tindak lanjut.

Tindak lanjut pengawasan fungsional antara lain  sebagai berikut :

1.    Tindakan administratif

2.    Tindakan penuntutan/gugatan perdata

3.    Tindakan pengaduan tindak pidana

4.    tindakan penyempurnaan aparatur pemerintah.

Kearsipan keuangan

Segala kegiatan yang berhubung dnegan perkantoran tidak dapat dilepaskan dari kegiatan tata persuratan.

Ada beberapa istilah tentang kearsipan :

a.    Arsip

Naskah-naskah yang dibuat dan diterima oleh lembaga-lembaga negara dan badan-badan pemerintah dalam bentuk apapun, baik dalam keadaan tunggal maupun berkelompok.

b.    Arsip Dinamis

Arsip yang dipergunakan secara langsung dalam proses penyelenggaraan tugas.

c.    Arsip Aktif

      Arsip dinamis yang masih sering dipergunakan bagi kelangsungan kegiatan administrasi sehari-hari

d.    Arsip In’aktif (semi dinamis)

      Arsip dinamis yang frekuensi penggunaannya sudah mulai menurun, akan tetapi  belum bisa dipisahkan.

e.    Arsip Statis

      Adalah arsip yang tidak dipergunakan langsung dalam proses penyelenggaraan tugas.

f.     Dokumen

      Adalah sesuatu yang mengandung informasi yang maksudnya dapat berupa tulisan, cetakan, gambar, rekaman, dsb.

g.    Jadwal Retensi

      Unsur arsip yang didaratkan kepada penggunaannya bagi kepentingan kegunaan arsip.

Soal-Soal

1.        Coba saudara jelaskan mengenai kekuasaan Presiden tentang keuangan negara dalam sistem Pemerintahan menurut UUD 45!

2.        Anggaran pendapatan dan anggaran belanja ditetapkan setiap tahun dengan Undang-undang. Dimanakah hal tersebut didalam UUD 45?

3.        Di dalam UUD 45 mengenai keuangan negara dimana diatur, coba saudara jelaskan isinya!

4.        Badan pemeriksaan keuangan (BPK) adalah lembaga fungsi negara yang dalam pelaksanaan tugasnya terlepas dari pengaruh-pengaruh pemerintah. Coba saudara jelaskan maksudnya!

5.        Coba saudara jelaskan mengenai pengertian keuangan negara menurut M. Marsono!

6.        Coba saudara sebutkan dan jelaskan macam-macam rapat dalam pengolahan anggaran di DPR/DPRD!

7.        Coba saudara jelaskan fungsi DPR/Presiden dalam menyusun dan melaksanakan APBN

8.        Coba saudara sebutkan fungsi anggaran menurut Prof. D. Simons!

9.        Coba saudara sebutkan dan jelaskan mengenai materi/isi dari anggaran negara/daerah!

10.      Coba saudara Sebutkan dan jelaskan macam-macam pengawasan menurut sifatnya!

11.      Coba saudara sebutkan pengertian keuangan Negara/Daerah!

12.      Sebutkanlah beberapa bidang yang masuk administrasi sosial!

13.      Dalam UUD 45 dijelaskan  bahwa Presiden adalah penyelenggara pemerintahan yang tertinggi di bawah MPR. Jelaskan maksudnya!

14.      Jelaskan pengertian administrasi secara luas dan sempit!

15.      Sebutkan beberapa fungsi anggaran menurut Prof. D. Simons!

16.      Fungsi anggaran tersebut diatas apa pula hubungannya dengan masalah teknis anggaran?

17.      Coba saudara jelaskan pengertian keuangan Negara/Daerah!

18.      Dalam UUD 45 mengenai keuangan Negara/Daerah diatur dalam brapa pasal?

19.      Apakah yang saudara ketahui tentang tugas-tugas DPR?

20.      Sebutkanlah beberapa Fungsi anggaran yang saudara ketahui!

21.      Sebutkanlah masalah teknis anggaran yang mempunyai 2 aspek!

22.      Sebutkanlah pengertian anggaran menurut M. Marsono!

23.      Sebutkanlah beberapa penerimaan negara yang bukan pajak!

24.      Sebutkanlah beberapa pengeluaran rutin dari Negara/Daerah!

25.      Sebutkanlah macam-macam tentang negara!

26.      Sebutkanlah beberapa materi isi anggaran yang saudara ketahui!

27.      Coba saudara sebutkan macam-macam pendapatan negara!

28.      Bedakanlah antara penerimaan pembangunan dengan penerimaan isi dan ril!

29.      Apakah yang dimaksud dengan asas terbuka (open baa) dalam prosedur anggaran. Jelaskan jawaban saudara!

30.      Coba saudara jelaskan pengertian otorisator!

31.      Apakah yang dimaksud dengan ordonator. Coba jelaskan?

32.      Apakah yang dimaksud dnegan budget siklus anggaran. Jelaskan jawaban saudara!

33.      Dalam prosedur anggaran ada beberapa azas yang kita ketahui. Coba saudara jelaskan!

34.      Coba sebutkan beberpa macam rpat DPR/DPRD!

35.      Coba saudara jelaskan pengertian tentang kebocoran terhadap keuangan negara/Daerah!

36.      Sebutkanlah beberapa tindak lanjut dari pengawasan fungsional!

37.      Sebutkanlah tentang arsip dinamis, arsip statis dalam kearsipan keuangan!

38.      Sebutkanlah beberapa keuangan yang menimbulkan kerugian terhadap penggunaan keuangan Negara/Daerah!

39.      Coba saudara jelaskan pengertian penyelewengan terhadap penggunaan keuangan Negara/Daerah!

40.      Coba saudara jelaskan pengertian kearsipan keuangan!.


Hukum Acara PTUN

Posted: 23/04/2011 in semester 7

SILABUS

BAB  I PENDAHULUAN

  1. Kedudukan PTUN di Negara hukum
  2. fungsi dan tujuan
  3. pengertian hukum acara PTUN
  4. karakteristik hukum acara PTUN
  5. azas-azas atau prinsip-prinsip hukum acara PTUN
  6. Kompetensi PTUN

BAB  II

  1. Para pihak :
    1. Penggugat
    2. Tergugat

BAB   III

Gugatan :

  1. Alur penyelesaian sengketa PTUN
  2. Tenggang waktu untuk mengajukan gugatan
  3. Surat Kuasa
  4. Elemen – elemen gugatan
  5. Alasan atau dasar gugatan

BAB  IV

Penundaan Pelaksanaan keputusan TUN:

  1. Kriteria penundaan keputusan TUN
  2. Penetapan penundaan Keputusan TUN

BAB  V

Pemeriksaan Administratif:

  1. Prosedur pemeriksaan administrative
  2. Kriteria pemeriksaan administrative

BAB  VI

Pemeriksaan persiapan:

  1. Hal-hal yang perlu diperiksa dalam pemeriksaan persiapan
  2. Penasehatan yang dilakukan oleh hakim dalam pemeriksaan perisapan

BAB  VII

Pemeriksaan secara singkat cepat :

  1. Pemeriksaan secara singkat
  2. Pemeriksaan secara cepat

BAB  IX

  1. Luas Pembuktian
  2. Alat-alat bukti
  3. Penilaian hasil pembuktian

BAB X

Keputusan :

  1. Macam-macam keputusan PTUN
  2. Elemen-elemen keputusan TUN

BAB  XI

Upaya Hukum:

  1. Banding
  2. Kasasi
  3. PK

BAB  XII

Pelaksanaan Putusan PTUN :

  1. Pengertian eksekusi
  2. Hambatan-hambatan dalam eksekusi dalam putusan PTUN
  3. Eksekusi dengan bantuan peradilan perdata

NEGARA HUKUM DAN PERADILAN ADMINISTRASI

Ada beberapa teori tentang kedaulatan, antara lain yaitu sbb :

  1. Teori Kedaulatan Tuhan (Raja)

Ahlinya AGUSTINUS dan THOMAS AQUINO.

Teori kedaulatan tertinggi kekuasaan terletak pada Tuhan dan kekuasaan raja diletakkan berdasarkan legitimasi religius, anak tuhan, wakil tuhan.

  1. Teori kedaulatan Negara

Kekuasaan tertinggi terletak pada Negara-negara merupakan sumber kekuasaan dan sumber hukum serta pencipta hukum. Hak rakyat tidak dikenal dan tidak diakui eksistensinya sebab seluruh hak rakyat sudah diserahkan pada Negara.

Ahlinya:  – Jhoen Bodin                         – Paul Laband

               – Thomas Hobbes                               – G. Jellineck

3.  Teori Kedaulatan Rakyat

      Ini cikal bakal lahirnya adalah dari social kontrak dari JHON LUCKE. Teorinya mengatakan bahwa kekuasaan Negara harus dibatasi dan harus dikontrol oleh rakyat karena pada dasarnya kekuasaan tertinggi berada ditangan rakyat pembatasan kekuasaan rakyat itu dibuat oleh MONTESQUI tentang TRIAS POLITICA.

  1. Kedaulatan Hukum

Ahlinya :           – Immanuel Kant

-  Hans Kelsen

Teori kedaulatan hukum itu menempatkan Negara berdasarkan atas hukum atau recht staat hukum yang baik, adil dan demokratis.hukum yang baik adalah hukum yang demokratis yang didasarkan atas kehendak rakyat sesuai dengan kesadaran hukum rakyat, sedangkan hukum yang adil adalah hukum yang sesuai dan memenuhi maksud dan tujuan setiap hukum, yakni keadilan. Hukum yang baik dan adil perlu dikedepankan, utamanya guna menghindari kemungkinan hukum dijadikan alat oleh penguasa untuk melegitimasi kepentingan tertentu, baik kepentingan penguasa sendiri maupun kepentingan tertentu, baik kepentingan penguasa sendiri maupun kepentingan kelompok tertentu yang dapat merugikankepentingan rakyat.

* Eropa Continental (Recht Staat)  ——à F.J. Stahl

Unsur – unsurnya :

1. Perlindungan HAM

2. Pemisahan kekuasaan

3. Pemerintah/peraturan

4. Peradilan administrasi/TUN

* Anglo saxon (Rue of Law) ——à A.V. Picey

Unsur – unsurnya :

1. Adanya supremasi aturan – aturan hukum

2. Persamaan didepan pengadilan

3. Adanya pengakuan dan perlindungan HAM

Unsur – unsur yang terdapat dalam kedua macam negara hukum tersebut diatas, baik rechtstaat maupun rule of law mempunyai perbedaan dan persamaan.

Persamaan pokok antara rechtsstaat dan rule of law adalah adanya keinginan untuk memberikan perlindungan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia yang telah diimpikan sejak berabad – abad lamanya dengan perjuangan dan pengorbanan yang besar. Faktor utama penyebab timbulnya penindasan dan pelanggaran terhadap hak asasi manusia itu, karena terpusatnya kekuasaan negara secara mutlak pasa satu tangan, yakni raja atau negara (absolut). Karena itu adanya keinginan untuk memisahkan atau membagikan kekuasaan negara kepada beberapa badan atau lembaga negara lainnya, merupakan salah satu cara untuk menghindari terjadinya pelanggaran terhadap hak asasi manusia dan sekaligus memberikan jaminan serta perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia.

Perbedaan pokoknya adalah ditemukan pada unsur peradilan administrasi. Dinegara anglo saxon  penekanan terhadap prinsip persamaan di hadapan hukum lebih ditonjolkan sehingga dipandang tidak perlu menyediakan sebuah peradilan khusus untuk pejabat administrasi negara. Prinsip equality before the law menghendaki agar prinsip  persamaan antara rakyat dengan pejabat administrasi negara harus juga tercermin dalam lapangan peradilan. Pejabat administrasi atau pemerintah atau rakyat harus sama – sama tunduk kepada hukum dan bersamaan kedudukannya dihadapan hukum.

UUD 1945 merupakan manifestasi dari konsep – konsep dan alam pikiran bangsa indonesia yang lazim disebut hukum dasar tertulis. UUD 1945 sebagai hukum dasar tertulis hanya memuat dan mengatur hal – hal yang prinsip dan garis – garis besar saja. Karena itu sebelum dilakukan amandemen ketiga UUD 1945 pada 19 nopember 2001, dalam pembukaan dan batang tubuh atau pasal – pasal UUD 1945 tidak ditemukan ketentuan yang secara tegas memuat pernyataan, bahwa indonesia adalah negara hukum. Namun demikian ketentuan yang menyatakan bahwa indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (rechtsstaat) dan tidak berdasarkan kekuasaan semata (maachtstaat) ditemukan pada penjelasan UUD 1945, demikian pula ketentuan mengenai sistem pemerintahan indonesia menganut sistem konstitusional. Artinya, pemerintah berdasarkan atas sistem konstitusi (Hukum dasar), tidak berdasar absolutisme. Tetapi, setelah amandemen ketiga UUD 1945 pada 19 Nopember 2001 baru ditemukan dalam pasal 1 ayat 3 UUD 1945 pernyataan yang secara tegas menyatakan Negara RI adalah negara hukum.

Sebelum amandemen UUD 1945 pada 19 Nopember 2001, dalam UUD 1945 baik dalam pembukaan, batang tubuh maupun penjelasan, ditemukan beberapa ketentuan yang merupakan indikator negara RI sebagai negara hukum, yakni :

  1. Dalam penjelasan UUD 1945 mengenai sistem pemerintahan negara indonesia, ditemukan penekanan pada hukum yang dihadapkan dengan kekuasaan. Artinya UUD 1945 menempatkan penolakan terhadap faham absolutisme sebagai langkah terdepan untuk menghindari dan menolak kemungkinan penindasan terhadap hak-hak kemanusiaan.
  1. Penegasan penolakan terhadap kekuasaan yang bersifat absolutisme itu, kemudian dipagar dan dikunci secara ketat dengan perumusan sistem pemerintahan yang berdasarkan atas konstitusi (hukum dasar).dengan demikian negara hukum menurut UUD 1945 adalah negara hukum dengan sistem konstitusional.
  1. Negara hukum yang dimaksud dalam penjelasam UUD 1945 bukanlah negara hukum dalam arti formal atau negara penjaga malam, tetapi negara hukum dalam arti luas yakni negara hukum arti materil.
  1. Negara hukum yang dimaksud dalam penjelasan UUD 1945 harus sejalan dengan negara demokrasi, sehingga keduanya merupakan dua pilar yang tegak lurus dan saling menopang.
  2. Dalam negara hukum indonesia menurut UUD 1945, kekuasaan kepala negara harus terbatas dan bukan tak terbatas. Artinya kepala negara bukan diktator. Meskipun kepala negara tidak bertanggung jawab kepada DPR, tetapi kepala negara harus memperhatikan sungguh – sungguh suara DPR. Untuk menghindari presiden bersifat absolut, kedudukan dan peranan DPR diletakkan pada posisi yang kuat sehingga DPR tidak dapat dibubarkan oleh presiden.

           

Istilah :

Pengadilan : – Tempatnya/wadahnya                   untuk mencari/ mendapatkan

    1. Badan                                       keadilan

Peradilan : –     cara                   untuk mendapatkan keadilan                  

-     proses             

Perdebatan :

  1. Peradilan Administrasi Negara
  2. Peradilan TUN
  3. Peradilan Tata  Pemerintahan

Menurut Prof. Marbun, pengertian yang tepat adalah peradilan Administrasi Negara karena pengertian TUN yang terdapat dalam UU pasal 1 (1) no. 5 tahun 1986 tentang peradilan yang lebih selaras dengan pengertian administrasi Negara yang mana didalamnya terdapat :

  1. Aparatur Negara / aparatur pemerintahan
  2. adanya menjalankan fungsi melakukan kegiatan pemerintahan dalam rangka mengurus keputusan Negara
  3. adanya proses tehnis penyelenggaraan UU

TUN adalah administrasi Negara yang melaksanakan fungsi untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan baik dipusat maupun daerah dalam penjelasan pasal ini yang dimaksud urusan pemerintahan adalah kegiatan yang bersifat eksekutif.

PENGERTIAN  PTUN

Ada beberapa unsure didalam peradilan administrasi Negara :

  1. Adanya peraturan yang mengikat masyarakat secara umum
  2. adanya suatu instansi atau badan yang netral dan dibentuk berdasarkan per undang-undangan. Mempunyai kewenangan untuk mengambil keputusan
  3. terdapatnya suatu peristiwa hukum konkrit yang memerlukan kepastian hukum
  4. adanya sekurang-kurangnya 2 pihak
  5. adanya hukum formal yang bisa menegakkan terlaksananya ketentuan hukumm yang bersifat abstrak dan mengikat hukum

Azas-azas peradilan TUN

  1. Praduga recht matige, anggapan bahwa keputusan TUN itu adalah benar menurut hukum
  2. Azas gugatan pada dasarnya tidak dapat menunda pelaksanaan keputusan TUN
  3. Azas para pihak harud didengan audie et alteran partem
  4. Azas kesatuan beracara dalam perkara sejenis
  5. Azas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka dan bebas dari segala campur tangan kekuasaan yang lain baik secara langsung maupun tidak langsung.
  6. Azas peradilan dilakukan dengan sederhana cepat dan biaya ringan
  7. Azas hakim bersifat aktif
  8. Azas sidang terbuka untuk umum
  9. Azas peradilan berjenjang
  10. Azas pengadilan sebagai upaya terakhir untuk mendapatkan keadilan (Ultimum remedium)
  11. Azas objektivitas hakim

BESCHIKKING

Pengertian Beschikking menurut beberapa ahli :

  1. E-UTRECHT

Ketetapan, ialah suatu perbuatan hukum public yang bersegi satu yang dilakukan oleh alat-alat pertahanan berdasarkan suatu kekuasaan istimewa.

  1. W.F.Prins

Keputusan, suatu tindakan hukum sepihak dalam lapangan pemerintahan yang dilakukan oleh alat pemerintahan berdasarkan kewenangan yang ada pada alat atau organ tersebut.

  1. Van Der Pot

Keputusan, perbuatan hukum yang dilakukan alat pemerintahan dan pernyataan – pernyataan alat-alat pemerintahan dalam menyelenggarakan hal istimewa dengan maksud mengadakan perubahan dalam perbuatan hukum.

UNSUR – UNSUR BESCHIKKING

  1. Perbuatan hukum public (Sepihak)
  2. Dilakukan oleh Pejabat TUN
  3. Kewenangan
  4. Hubungan hukum

 Ad.1. Sepihak

      Hanya bisa dilakukan oleh pejabat TUN dan yang bisa menggugat tanpa ada persetujuan dari pihak yang terkena perdata.

Ad.2. Dilakukan oleh Pejabat TUN

            Pejabat atau badan administrasi TUN yang melakukan urusan pemerintahan baik dipusat maupun didaerah.

- Pemerintah pusat yaitu : Presiden, menteri

-Desentralisasi  (OTODA) yaitu Kota / Bupati : walikota, bupati, Kadinas

- Dekonsentrasi, Pembantuan : Gubernur, camat, lurah

- lembaga swasta yang tujuannya menyelenggarakan tujuan Negara, misalnya yayasan

Ad.3. Kewenangan

Didapat dari :

-       Atribusi ——à Pemberian kewenangan kepada pejabat TUN oleh UU

-       Delegasi —-à Pelimpahan kewenangan dari satu organ ke organ lainnya

-       Mandat ——à Pemberian izin untuk melaksanakan kewenangan tertentu atas nama si pemberi mandate, si pemberi mandate yang tetap bertanggungjawab

ad.4. Hubungan Hukum

1.     keputusan positif, yaitu : Keputusan positif adalah sebuah keputusan pemberian hak-hak tertentu yang sebenarnya hak itu sudah ada untuk mendapatkannya dia harus memenuhi syarat-syarat tertentu.

            keputusan positif dapat dibagi dalam 4 golongan yaitu :

a.     Keputusan yang umumnya melahirkan / menimbulkan keadaan hukum baru, misalnya pemberian keputusan ijin suatu PT, pemberian ijazah pada seseorang sarjana PTN atau PTS.

b.    Keputusan mendirikan/membubarkan suatu badan hukum.

c.     Keputusan yang melahirkan sebuah hak baru yang menguntungkan.

d.    Keputusan yang membebankan kewajiban baru.

2.     Keputusan Negatif, yaitu keputusan untuk tidak melakukan suatu perbuatan dalam suatu hubungan hukum atau penolakan terhadap suatu permohonan untuk melakukan atau engubah suatu keadaan hukum tertentu yang telah ada. Bentuk keputusan negatif adalah :

a.             Suatu pernyataan tidak berwenang

b.            Suatu pernyataan tidak diterima

c.             Suatu penolakan.

Contoh : Izin IMB ditolak dengan dasar-dasar tertentu

PEMBAGIAN KEPUTUSAN :

  1. Tertulis
  2. Tidak tertulis

KEPUTUSAN TUN :

  1. Absolut, konsekwensinya batal demi hukum
  2. Relatif,
  3. Daluwarsa, melewati batas waktu tertentu

SYARAT – SYARAT :

  1. Dibuat oleh pejabat yang berwenang, Pejabat TUN berwenang
  2. Harus menurut bentuk dan harus menurut prosedur pembuatannya, harus jelas bentuk
  3. Keputusan tidak boleh memuat kekurangan yuridis karena paksaan, kekhilafan dan penipuan
  4. Isi dan tujuan harus sesuai dengan isi dan tujuan peraturan dsarnya doel matige heid.

Kalau keputusan tidak syah akibatnya :

1. Batal demi hukum

  1. Dapat dibatalkan

PERBEDAAN KEDUANYA :

  1. Batal demi hukum, maka keputusan dianggap tidak ada konsekwensinya semua hak dan kewajiban yang menyangkut keputusan itu dianggap tidak pernah ada
  2. Dapat dibatalkan, maka seluruh hak dan kewajibannya berdasarkan keputusan TUN dianggap masih ada., kecuali dicabut secara terang.

KEPUTUSAN TUN menurut UU. No. 5/ 1986 tentang PTUN pasal 1 butir 3 :

Keputusan TUN adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan pejabat TUN yang berisikan tindakan-tindakan hukum TUN yang berdasarkan peraturan per undang-undangan yang berlaku yang bersifat konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.

Unsur-unsurnya adalah :

  1. Penetapan tertulis yang dibuat oleh pejabat TUN
  2. Berisi tindakan hukum  TUN
  3. Berdasarkan UU
  4. Bersifat konkrit individual dan final
  5. Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum

Ad.1. Penetapan tertulis yang dibuat oleh pejabat TUN

FRIES ERMERSEN (Kebijaksanaan ) adalah sebuah kebebasan atau kekuasaan bertindak atas inisiatif sendiri yang dimungkinkan oleh hukum untuk menyelesaikan persoalan-persoalan penting yang mendesak yang muncul tiba-tiba yang pengaturannya belum ada atau kewenangannya yang tidak jelas atas samar-samar yang ahrus dipertanggungjawabkan secara hukum maupun moral.

Kebijaksanaan :

a.   SK

b.   Surat edaran

c.   Pengumuman

d.   Pedoman., dll

ad.4. bersifat konkrit, individual dan final

Konkrit adalah objek yang diputuskan dalam keputusan TUN itu tidak abstrak tetapi berwujud, tertentu atau dapat ditentukan. Kemudian, dalam hal apa dan epada siapa KTUN itu dikeluarkan, harus secara jelas disebutkan dalam keputusan tersebut. Artinya objek dan subjeknya harus disebutkan secara tegas dan jelas dalam keputusan itu.

Individual, artinya KTUN itu tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju. Jika yang dituju lebih dari seorang maka tiap-tiap orang yang terena keputusan harus disebutkan namanya satu persatu. Sebaliknya, apabila keputusan itu tidak bersifat individual tetapi bersifat umum (abstrak) dapat disebut sebagai peraturan (regeling).

Final/definitif adalah keputusan itu tidak memerlukan persetujuan badan lain, sehingga yang bukan termasuk keputusan TUN adalah keputusan:

1.   Keputusan yang bersifat keperdataan

  1. Bersifat umum
  2. Keputusan yang masih memerlukan persetujuan’Keputusan TUN yang dibuat berdasarkan KUHP dan KUHPerdata
  3. Keputusan yang dibuat oleh KPU

KOMPETENSI PERADILAN

Kompetensi peradilan ada 2 yaitu :

1.             Kompetensi absolut

2.             Kompetensi relatif

Kompetensi absolut adalah kewenangan peradilan baik itu peradilan agama, TUN, Militer, umum untuk mengadili suatu perkara berdasarkan jenis perkara

Kompetensi relatif adalah kewenangan pengadilan untuk mengadili perkara berdasarkan wilayah perkara.

Tingkatan pengadilan :

1.     Pengadilan tingkat Pertama (Pengadilan Negeri)

2.     Pengadilan tingkat Kedua (Pengadilan Tinggi/Banding)

3.     MA/Kasasi

Pengadilan tingkat I dan Tingkat II masih mencari fakta hukum, sedangkan pada MA/Kasasi sudah pada penetapan hukum.

Kompetensi relatif adalah kewenangan suatu pengadilan ditentukan berdasarkan wilayah hukum yang menjadi wilayah kewenangannya.

Tugas pejabat TUN :

1.     Regeling, yaitu membuat peraturan dan mengawasinya melalui MA dalam bentuk judisial review.

2.     Beschikking, yaitu membuat suatu keputusan yang bersifat konkrit, final dan individual.

Beda :

Vonis (Putusan ) adalah hasil akhir dari sebuah proses dalam suatu persidangan.

Keputusan adalah hasil akhir dari sebuah proses administrasi tata usaha negara.

Pejabat TUN :         

a.   Regeling ————–à Membuat peraturan ——————-à MA

    1. Beschikking ———-à Membuat keputusan ——————à PTUN
    2. Material daad ——–à Melakukan perbuatan hk. Biasa —à P.U   

Beschikking pengawasannya ada pada PTUN.

Material daad adalah pejabat yang melakukan perbuatan hukum biasa.

Terhadap perbuatan diatas ada control/pengawasan yang dinamakan judisial control (Pengawasan hukum/eksternal control).

 Kompetensi absolut dari peradilan TUN berguna untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan sengketa yang timbul dalam bidang TUN. Antara seseorang/badan hukum perdata dengan badan/pejabat TUN akibat dikeluarkannya suatu keputusan TUN (Pasal 1 ayat 3 UU PTUN) termasuk sengketa kepegawaian (Pasal 1 angka 4) dan karena tidak dikeluarkannya suatu keputusan yang dimohonkan seseorang sampai batas waktu yang ditentukan dalam suatu peraturan per undang-undangan, sedangkan hal itu telah merupakan kewajiban badan/pejabat TUN yang berwenang (Pasal 3 UU PTUN).

Fiktif negatif yaitu suatu keputusan yang seharusnya dikeluarkan tetapi tidak dikeluarkan.

Komisi delicten, tidak berbuat apa-apa

PEMBATASAN K-TUN ada 2 yaitu :

  1. KTUN yang dibuat dalam kondisi overmacht (terpaksa) yaitu kepentingan umum, pasal 49 KTUN yang dibuat dalam keadaam bahaya/bencana alam, keadaan luar biasa yang membahayakan berdasarkan peraturan per UU an.
  2. KTUN yang dalam kedaan mendesak untuk kepentingan tujuan umum.

Pembatasan tidak langsung :

Terdapat pada pasal 48, setiap gugatan yang masuk ke PTUN sudah melakukan upaya administrasi.

  1. keberatan
  2. Banding administrasi.

Sengketa TUN objeknya adalah KTUN

UPAYA ADMINISTRASI

Upaya administrasi merupakan pengawasan terhadap KTUN

Upaya : – Keberatan —–à diajukan pada instansi yang mengeluarkan KTUN

            – Banding Adm.

Upaya administratif adalah segala upaya yang bisa dilakukan oleh penggugat badan hukum perdata, individu yang dikenakan KTUN baik dalam bentuk tertulis maupun fiktif negatif pada instansi yang menyalurkan KTUN tersebut maupun instansi dengan hirarki yang lebih tinggi atau panitia penyelesaian sengketa KTUN.

Upaya ADM :

1. Keberatan ——-à instansi – instansi

2. Banding ADM :          – Instansi atasannya

                                    – Panitia penyelesaian sengketa yang ada

                                    – MPP (Majlis pertimbangan pajak) —-à Peradilan

                                    – BPK (Badan Pemeriksa kepegawaian)

                                    – P4D (Panitia penyelesaian perselisihan perburuhan daerah)

                                    – Biro – biro hukum instansi

MPP (majlis pertimbangan pajak) ——–à Peradilan fiskal

Kekurangan dan kelemahan :

1. Hukum Acara ——-à – Unifikasi

                                                – Tidak jelas

2. Informasi

3. Fasilitas

4. Tehnik penilaian kebijaksanaan

5. Batas waktu penyelesaian waktu administrasi negara tidak ada

6. Objektivitas, instansi – instansi yang akan menyelesaikan sengketa TUN

Memo judex indoneus in propia causa yaitu tidak seorang pun yang akan menjadi hakim yang baik dalam perkaranya sendiri.

Keanggotaan tim yang akan menyelesaikan banding administrasi itu lebih luas dan bervariasi :

  1. Keanggotaan tim
  2. Objektivitas
  3. Tehnis penilaian KTUN —–à tidak hanya melihat recht matige tetapi juga doel matige.
  4. Bisa menghasilkan sebuah keputusan baru.

Gugatan ——à dirugikan secara langsung oleh KTUN

Tidak Langsung ——à lembaga – lembaga yang punya legal standing.

Syarat – syarat legal standing :

  1. Yayasan
  2. Sebuah lembaga yang anggaran dasarnya merupakan sebuah lembaga mempunyai bidang tertentu.

ASPEK – ASPEK GUGATAN

Gugatan adalah suatu permohonan berisi tuntutan terhadap badan / pejabat tata usaha negara yang diajukan ke pengadilan administrasi untuk mendapatkan putusan.

Gugatan harus dibuat dalam bentuk tertulis. Persyaratan tertulis merupakan hal penting untuk dijadikan pegangan para pihak dan hakim dalam memeriksa sengketa selama proses pemeriksaan berlangsung. Bagi mereka yang tidak pandai membaca dan menulis, dapat memintakan bantuan panitera merumuskan gugatannya dalam bentuk tertulis.

Mereka yang dapat mengajukan gugatan adalah orang atau badan hukum perdata, yang merasa kepentingannya dirugikan akibat dikeluarkannya suatu keputusan (beschikking) oleh badan / pejabat tata usaha negara baik dipusat maupun didaerah. Kepentingan penggugat yang dirugikan harus bersifat langsung terkena, artinya kepentingan tersebut tidak boleh terselubung dibalik kepentingan orang lain.

Dasar dan materi gugatan

Dasar gugatan PTUN :

  1. KTUN yang bertentangan dengan peraturan per UU an
  2. KTUN yang dikeluarkan atas penyalahgunaan wewenang
  3. Dikeluarkan atas perbuatan sewenang-wenang.

Hal – hal yang dituntut pada PTUN adalah yang membatalkan KTUN pada tuntutan pokoknya :      – Ganti rugi

- kompensasi

ganti rugi pada PTUN hanya pada yang materilnya saja sedang in materil di perdata.

Rehabilitasi nama ——-à khusus pada PNS saja

Gugatan PTUN harus terdatas 90 hari setelah KTUN diterima atau diumumkan di media.

PENYELESAIAN SENGKETA TUN

  1. Upaya Administrasi
  2. Pemeriksaan permulaan
  3. Pemeriksaan biasa
  4. Pemeriksaan cepat

Ad.1. Upaya Administrasi

Gugatan :         

v  Identitas para pihak

v  Posita

v  Petitum

Dasar / alasan gugatan :

1.     Bertentangan dengan per undang-undangan :

- Cacat prosedural

- Cacat materil

- Tidak dikeluarkan oleh badan atau pejabat yang berwenang baik berwenang secara absolut maupun berwenang secara relatif atau yang sudah lewat waktu.

2.     KTUN yang dibuat oleh pejabat TUN yang menggunakan wewenang untuk tujuan kain dari maksud diberikannya kewenangan tersebut.

·         Penyalahgunaan wewenang (detour nament de pouvoir)

·         Sewenang-wenang (willekeur)

Sewenang-wenang ——-à tanpa melakukan pertimbangan

Penyalahgunaan ———-à diberikan kepentingan untuk kepentingan masyarakat tetapi digunakan untuk kepentingan pribadi. Sulit untuk melakukan pembuktian perlu analisa yang kuat bagi hakim.

Sewenang-wenang ——-à indikatornya yang sulit, apakah doel matige heid sudah benar atau tidak.

3.     KTUN fiktif negatif

Tambahan :

  1. Rehabilitasi ————à khusus untuk kepegawaian
  2. Ganti rugi bersifat materil yang nyata batasnya 50 rb – 5juta.
  3. Kompensasi dalam batas angka

Yang penting dalam gugatan adalah batas waktu pengajuan gugatan.

Pasal 55 ——–à 90 hari

KTUN :

1. Diterima/tidak diumumkan

2. Diumumkan

3. Sejak lewatnya jangka waktu penolakan permohonan prosedur

Jika diinstansi tidak dijelaskan batas waktu penolakan maka waktu yang diberikan adalah 4 bulan.

Permeriksaan permulaan ada 2 yaitu ;

1.             Rapat permusyawaratan atau desmissal prosedur

2.             Pemeriksaan pendahuluan

Ad.1. Rapat permusyawaratan atau desmissal prosedur

Ketua pengadilan akan melakukan rapat permusyawaratan massal, ketua pengadilan bisa melihat materi gugatan untuk mengetahui apakah gugatan diterima atau ditolak.

Menurut pasal 62, Apabila tidak diterima karena :

1.     Pokok sengketa PTUN tidak berwenang mengadilinya

2.     Tidak dipenuhinya syarat-syarat gugatan

3.     Gugatan menurut nalar tidak masuk akal tidak didasarkan pada alasan-alasan yang layak

4.     Yang dituntut sudah terpenuhinya oleh KTUN yang dijadikan objek gugatan

5.     Gugatan daluwarsa atau prematur

Berdasarkan SEMA no. 2 tahun 1991 bahwa penggunaan pasal 62 itu gugatan tidak diterima hakim harus benar – benar menilai, menimbang dan memperhatikan hal-hal yang terdapat pada point – point pasal diatas, terutama pada  point 1 dan 5.

Kalau kita keberatan oleh ketetapan hakim, kita hanya boleh verzet (perlawanan).

Verzet ————–à 14 hari setelah surat dikeluarkan, maksimum 28 hari

Ad.2. Pemeriksaan pendahuluan

            Hakim bisa menilai pokok gugatan, kalau gugatan tidak lengkap boleh dilengkapi, hakim wajib memberi nasehat kepada penggugat untuk memperbaiki gugatannya selama 30 hari (Pasal 63)

Kelebihan:

1.     Pada proses penggugat ini penggugat bileh melakukan perbaikan – perbaikan kepada gugatannya.

2.     Dapat mengatasi arus masuknya perkara-perkara yang sebenarnya tidak memenuhi syarat.

3.     Dapat dihindarkan pemeriksaan perkara menurut acara biasa yang tidak perlu dan yang akan memakan banyak waktu dan biaya.

Kelemahan :

  1. Jangka waktu 14 hari mengajukan perlawanan sejak ditetapkannya desmissal menjadi tidak realistis karena kemungkinan pada rapat permusyawaratan para pihak ada yang tidak hadir.
  2. Tidak adanya upaya hukum banding dan kasasi terhadap perlawanan maupun pada pemeriksaan pendahuluan.

Kekuasaan adalah kemampuan untuk mempengaruhi pihak lain agar mengikuti kehendak pemegang kekuasaan, baik dengan sukarela maupun dengan terpaksa. Kekuasaan senantiasa ada pada setiap kehidupan masyarakat, baik masyarakat yang masih sangat sederhana maupun masyarakat yang sudah maju dan sangat kompleks susunannya.

Kewenangan adalah kekuasaan yang diformalkan baik terhadap segolongan orang tertentu maupun terhadap sesuatu bidang pemerintahan tertentu secara bulat. Kekuasaan tersebut dapat berasal dari kekuasaan legislatif ataupun dari kekuasaan eksekutif, sedangkan wewenanf hanya mengenai sesuatu onderdil atau bidang tertentu saja.

Wewenang adalah kemampuan untuk melakukan suatu tindakan hukum publik atau kemampuan bertindak yang diberikan oleh UU untuk melakukan hubungan – hubungan hukum.

KEKHUSUSAN HUKUM ACARA PERADILAN ADMINISTRASI

 Yaitu :

1.     Dikenalnya tenggang waktu gugat

      Yaitu batas waktu kesempatan yang diberikan oleh UU kepada seseorang atau badan hukum perdata, untuk memperjuangkan haknya dengan cara mengajukan gugatan melalui peradilan administrasi. Apabila tenggang waktu gugat itu tidak dipergunakan berarti kesempatan untuk mengajukan gugatan menjadi hilang dan gugatan akan dinyatakan oleh hakim tidak diterima.

2.     Peranan hakim aktif (Dominis litis)

      Timbulnya peranan hakim aktif dalam proses persidangan didasarkan pertimbangan antara lain karena hakim dibebani tugas untuk mencari kebenaran material.

3.     Dikenal prosedur penolakan (Dismisal prosedure)

      Merupakan suatu kekhususan dari hukum acara peradilan administrasi, karena prosedur seperti ini tidak dikenal dalam proses hukum acara perdata. Dalam prosedur penolakan ini ketua pengadilan melakukan pemeriksaan dalam rapat permusyarawaratan. Ketua tersebut berwenang menyatakan suatu gugatan tidak diterima dengan alasan gugatan tidak mempunyai dasar karena :

a.     Gugatan menurut nalar tidak masuk akal

b.    Gugatan tidak memenuhi syarat-syarat

c.     Gugatan tidak termasuk wewenang PTUN

d.    Hal yang dituntut dalam gugatan telah terpenuhi oleh keputusan yang digugat

e.     Gugatan diajukan sebelum atau setelah lewat waktunya.

4.     Gugatan tidak menunda pelaksanaan KTUN

      Setiap keputusan badan /pejabat tata usaha negara harus dianggap benar (rechmatig) dan karenanya dapat dilaksanakan sampai ada pembatalannya oleh hakim. Sesuai dengan asas ini berarti meskipun ada gugatan terhadap suatu keputusan TUN, gugatan tersebut tidak akan berakibat ditundanya pelaksanaan keputusan TUN.

5.     Tidak mengenal rekovensi

      Alasannya adalah :

a.         Negara memiliki exorbitante rechten atau hak – hak istimewa, sdangkan penggugat tidak memilikinya.

b.        Negara memiliki monopoli van het physiche geweld atau monopoli paksaan fisik, sedangkan penggugat tidak memilikinya.

c.         Perkara administrasi pada hakekatnya tidak menunda kegiatan pelaksanaan administrasi negara yang tindakannya dipersoalkan.

Gugatan tidak diterima (Niet onvankelijk)

Suatu gugatan dinyatakan tidak dapat diterima dapat terjadi karena keputusan yang digugat tidak termasuk pengertian keputusan TUN menurut hukum positif. Atau karena keputusan TUN tersebut dikeluarkan dalam waktu perang, keadaan bahaya keadan bencana alam, keadaan luar biasa, atau keadaan mendesak untuk kepentingan umum sebagaimana ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Atau karena syarat-syarat gugatan tidak terpenuhi. Atau karena gugatan tidak berdasar.

Gugatan ditolak, suatu gugatan dinyatakan ditolak berarti keputusan badan/pejabat TUN dikuatkan atau dibenarkan, sehingga gugatan tidak dapat diajukan kembali.

Gugatan diterima, yaitu berarti gugatan dapat dikabulkan dapat berarti hakim peradilan TUN menetapkan :

a.         Mencabut keputusan badan/pejabat TUN yang disengketakan dan menetapkan agar tergugat melaksanakan kewajibannya.

b.        Mencabut keputusan badan/pejabat TUN yang disengketakan dan menertbitkan keputusan TUN yang baru.

c.         Menerbitkan keputusan TUN dalam hal gugatan didasarkan pasal 3.

d.        Membayar ganti rugi

e.         Melakukan rehabilisasi dalam sengketa kepegawaian.

PEMBUKTIAN

Pasal 100 s/d 106 UU PTUN

Alat bukti :

  1. Surat / tulisan
  2. Keterangan ahli
  3. Keterangan saksi
  4. Pengakuan para pihak
  5. Pengakuan hakim

1.     Pembuktian bebas (Vrijk bewijsleer)

a.         Dimana hakim bisa menentukan siapa yang harus membuktikan dan apa yang harus dibuktikan

b.        Hal mana yang harus dibuktikan oleh para pihak dan hal mana yang harus dibuktikan oleh hakim

c.         Hakim bisa menentukan alat bukti mana yang harus ditambahkan

d.        Hakim bisa menentukan kekuatan pembuktian

2.     Pembuktian terbatas :

      Baru bukti itu punya kekuatan atau menjadi alat bukti apabila mempunyai minimal 2 alat bukti

3.     Keuntungan pembuktian secara bebas oleh hakim :

a.         Kebenaran materil lebih mudah dicapai karena hakim bisa meminta kepada tergugat untuk menyerahkan alat – alat bukti (surat) yang diperlukan oleh penggugat untuk pembuktiannya.

b.        Posisi para pihak yang pada dasarnya tidak seimbang bisa diminimalisasi.

4.     Kelemahannya :

a.         Sering mempertanyakan ke objektivitasan hakim dalam menggali hukum atas peristiwa – peristiwa hukum yang menjadi dasar gugatan penggugat.

PUTUSAN (VONIS)

  1. Putusan sela (tussen vonis)
  2. Putusan akhir (link vonis)

Putusan sela berbentuk :

  1. Penundaan KTUN
  2. Permohonan acara Cuma-Cuma (Perdata)
  3. Kematian kuasa hukum

Putusan akhir berbentuk :

  1. Gugatan tidak diterima atau NO waktu dessmisal prosedur
  2. Gugatan gugur apabila penggugat tidak datang berturut – turut pada waktu sidang ke satu dan kedua
  3. Gugatan ditolak karena penggugat tidak bisa membuktikan dalil – dalil gugatan atau bukti orang lengkap dari bukti kita.
  4. Gugatan dikabulkan.

Kewajiban tergugat :

  1. Mencabut KTUN dan menetapkan agar tergugat melaksanakan kewajibannya
  2. Mencabut KTUN dan menerbitkan KTUN yang baru
  3. Menerbitkan KTUN atas gugatan fiktif dan negatif
  4. Membayar ganti rugi
  5. Melakukan rehabilitasi.

UPAYA HUKUM

upaya hukum adalah suatu upaya yang dapat kita tempuh untuk mendapatkan keadilan setelah mendapat keputusan dari badan peradilan.

Upaya hukum :

  1. biasa :
    1. Perlawanan /verzet ——-à desmissal prosedur
    2. Banding
    3. Kasasi
  2. Luas biasa :
    1. PK

Pasal 48 : kalau ada upaya administrasi :

-       Keberatan —–à Biasa ———-à P.N TUN

-       banding administrasi —–à Keberatan & banding ———à PT. TUN

ALASAN MENGAJUKAN BANDING :

Gugatan kita tidak dikabulkan dan kita merasa keputusan hakim tingkat I itu tidak sesuai dengan rasa keadilan dari pencari keadilan, hingga diperlukan pemeriksaan ulang atas pokok sengketa di Pengadilan Tinggi.

Pada Kasasi tidak diperiksa lagi sengketanya tetapi yang diperiksa adalah prosedur beracaranya, apakah hakim lalai dalam form putusan.

ALASAN PK :

  1. Novum baru yang berkaitan dengan keputusan
  2. yang dituntut lain dari, diputus juga lain
  3. ada yang kita tuntut tapi tidak diputus
  4. kita mampu membuktikan kebohongan yang nyata terbongkar setelah ada keputusan.
  5. bila antara pihak yang sama, PN sama, soal yang sama, dasar yang sama tapi bertentangan dengan keputusannya.
  6. Terdapatnya kekhilafan hakim atau segala sesuatu kekeliruan yang nyata.

BEDA  HUKUM DENGAN PT TUN

  1. Pada pasal 48
  2. Upaya adm.

Perbedaan eksekusi yang baru dengan yang lama :

Ketika gugatan dikabulkan kewajiban pihak pejabat TUN:

- KTUN yang salah dicabut lalu dilakukan kewajiban – kewajiban

- dibuat KTUN yang baru

Pasal 116, isinya :

  1. 14 hari diputuskan dilaporkan ke pejabat TUN
  2. KTUN dibatalkan, kalau tidak 30 hari setelah itu KTUN tidak mempunyai kekuatan hukum.
  3. Dikeluarkan KTUN atas permohonan, kalau tidak dikeluarkannya diberitahukan selama 3 bulan, kalau tidak juga diberitahukan kepada ketua pengadilan.
  4. yang lama :

ketua PN TUN memberikan surat peringatan agar tergugat melakukan putusan pengadilan selama 2 bulan ditunggu, lalu diajukan kepada presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan tertinggi.

Yang baru :

1.             14 hari diputuskan dilaporkan ke pejabat TUN

2.              KTUN dibatalkan, kalau tidak 30 hari setelah itu KTUN tidak mempunyai kekuatan hukum.

3.             Dikeluarkan KTUN atas permohonan, kalau tidak dikeluarkannya diberitahukan selama 4 bulan, kalau tidak juga diberitahukan kepada ketua pengadilan.

4.             bila tidak bersedia untuk mengeluarkan keputusan maka dikenakan uang paksa berupa pembayaran sejumlah uang paksa dan atau sanksi administratif.

5.             Pejabat tersebut diumumkan kepada media massa setempat oleh panitera.

PERBEDAAN PTUN DENGAN PERDATA

PTUN :

  1. hakim bersifat aktif
  2. adanya upaya hukum administrasi pada peradilan TUN dan keputusan dari upaya administrasi mempunyai kekuatan hukum yang dianggap sama dengan keputusan pengadilan hingga berlaku ketentuan pasal 48
  3. Kita mengenal adanya pemeriksaan cepat
  4. Ada pemeriksaan pendahuluan desmissal prosedur
  5. Proses acara : upaya hukum disesuaikan dengan pasal 48 yakni tergantung kepada bentuk administratif yang ada instansi tersebut
  6. Verzet
  7. eksekusi :
    1. Bisa dilakukan dengan mengandalkan etiket baik dari Pejabat TUN saja.
    2. Kalau tidak bisa pejabat TUN tidak mengindahkan hasil keputusan pengadilan maka bisa dikenakan upaya paksa.
  8. Objeknya :
    1. KTUN
    2. Kedudukan para pihak TUN tidak seimbang karena tergugat pejabat TUN
    3. Konsekwensi : maka tidak ada rekovensi (Gugat balik)
    4. Adanya tenggang waktu pengajuan gugatan 90 hari.
    5. Gugatan TUN tidak menunda pelaksanaan KTUN sampai dianggap KTUN itu dibatalkan oleh hakim.

PERDATA :

  1. Hakim bersifat pasif, mencari kebenaran formil
  2. beracara : upaya hukum di perdata seperti perdamaian atau mencari keadilan dengan tehnis penyelesaian sengketa yang lain setelah di P.N hanya bisa digunakan sebagai bukti.
  3. tidak dikenal pemeriksaan cepat
  4. tidak ada pemeriksaan pendahuluan desmissal prosedur
  5. upaya administrasi mengacu pada tingkat peradilan yang ada di indonesia
  6. verzet, verstek
  7. Eksekusi harus riil (nyata)
  8. kalau para pihak yang kalah tidak mau melaksanakan eksekusi, eksekusi tetap dilakukan.

-               Perjanjian dan perbuatan melawan hukum

-               Kedudukan para pihak seimbang

-               Dikenal hanya tenggang waktu kalau sudah kadaluwarsa

-               Kita mengenal sita jaminan

CAPITA SELEKTA

1.     Konsep negara hukum.

Pengertian negara hukum.

Unsur – unsur negara :

    1. Pengakuan HAM
    2. Pemisahan kekuasaan                F.J. STAIHL
    3. Berdasarkan peraturan
    4. Peradilan administrasi TUN

Unsur – unsur negara :

d.    Pengakuan HAM

e.     Supremasi hukum

f.     Azas equality before the law

Kalau unsur – unsur tersebut lsudah dipenuhi maka akita sudah dapat dikatakan sebagai negara hukum.

Mengapa peradilan adm. TUN merupakan syarat negara hukum ?

Karena merupakan sebagai penyeimbang antara lembaga negara PTUN dengan masyarakat.

Tujuan TUN :

a.         untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat terhadap perbuatan – perbuatan pejabat TUN yang melawan hukum dan merugikan masyarakat.

b.        Melindungi pejabat TUN sendiri dari tindakan – tindakan main hakim sendiri (engerechting).

c.         Mengontrol pejabat TUN agar mengikuti kewenangan sesuai dengan peraturan per UU an

3.     Jelaskan Pejabat TUN itu siapa?

Pejabat TUN adalah mereka yang ikut menyelenggarakan kegiatan pemerintahan.

(pakai contoh).

3.     Jelaskan kewenangan :( pakai contoh)

a.     Regerring ——–à membuat peraturan

b.    Material daad —à melakukan perbuatan 2 pihak

c.     Bestuur daad —à menjalankan pertahanan

4.     Lembaga kontrol terhadap pejabat TUN :

Intern ——à dari atasannya /instansi yang ditunjuk

Ex. : BPK : Badan perselisihan kepegawaian

        BKD : Badan kepegawaian daerah

        MPK : Majlis penyelesaian sengketa kepegawaian

        MPP : Majlis pertimbangan pajak

        P4D :

        PHI : Penyelesaian hubungan internasional

     

Extern —–à politik, median, peradilan TUN, LSM

5.             Kenapa pejabat TUN harus dikontrol ?

6.             Jelaskan azas – azas peradilan TUN ?

- Praduga recht matige

- Ultimum remedium

- Auditum …….

- hakim bertindak aktif

  1. Beda hukum acara TUN dengan Acara Perdata ?
  1. Rekopensi tidak ada di PTUN, mengapa ?

1.     tergugat adalah pejabat TUN

2.     Pejabat TUN lebih kuat karena untuk menyeleggarakan pekerjaan negara

3.     hak untuk memaksa

4.     gugatan itu tidak memuat …………..

ASAS – ASAS PEMERINTAHAN YANG BAIK

Dasar hukum :

1.     Ketetapan MPR RI No. XI/MPR/1998 tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

2.     UU 28/1999, penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Penyelenggaraan negara adalah pejabat negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan per undang – undangan yang berlaku.

Penyelengaraan negara mempunyai peran penting dalam mewujudkan cita – cita perjuangan bangsa. Hal ini secara tegas dinyatakan dalam penjelasan UUD 1945 yang menyatakan bahwa yang sangat penting dalam pemerintahan dan dalam hal hidupnya negara ialah semangat para penyelenggara negara dan pemimpin pemerintahan. Dalam waktu lebih dari 30 (tiga puluh) tahun, penyelenggara negara tidak dapat menjalankan tugas dan fungsinya secara optimal, sehingga penyelenggaraan negara tidak berjalan sebagaimana mestinya. Hal itu terjadi karena adanya pemusatan kekuasaan, wewenang dan tanggung jawab pada presiden / mandataris MPR RI. Disamping itu, masyarakat pun belum sepenuhnya berperan serta dalam menjalankan fungsi kontrol sosial yang efetif terhadap penyelenggaraan negara. Pemusatan kekuasaan, wewenang  dan tanggung jawab tersebut tidak hanya berdampak negatif dibidang politik, namun juga dibidang ekonomi dan moneter, antara lain terjadinya praktek penyelenggaraan negara yang lebih menguntungkan kelompok tertentu dan memberi peluang terhadap tumbuhnya korupsi, kolusi dan nepotisme. Tindak pidana korupsi, kolusi dan nepotisme tersebut tidak hanya dilakukan oleh penyelenggara negar, antar penyelenggara negara, melainkan juga penyelenggara negara dengan pihak lain seperti keluarga, kroni dan para pengusaha, sehingga merusak sendi – sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara serta membahayakan eksistensi negara. Dalam rangka penyelamatan dan normalisasi kehidupan nasional sesuai tuntutan reformasi diperlukan kesamaan visi, persepsi dan misi dari seluruh penyelenggara negara dan masyarakat. Kesamaan visi, persepsi dan misi tersebut harus sejalam dengan tuntutan hati nurani rakyat yang menghendaki terwujudnya penyelenggara negara yang mampu menjalankan tudas dan fungsinya secara sungguh – sungguh, penuh rasa tanggung jawab, yang dilaksanakan secara efektif, efisien, bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme sebagaimana diamanatkan oleh ketetapan MPR RI no. XI/MPR/1998 tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas KKN.

Penyelenggara negara yang bersih adalah penyelenggara negara yang mentaati asas –asas umum penyelenggaraan negara dan bebas dari praktek KKN serta perbuatan tercela lainnya.

Asas umum pemerintahan yang baik adalah asas yang menjunjung tinggi norma kesusilaan, kepatutan dan norma hukum untuk mewujudkan penyelenggara negara yang bersih dan bebas KKN.

ASAS  UMUM PENYELENGGARAAN NEGARA

Yang meliputi :

    1. Asas kepastian hukum
    2. Asas tertib penyelenggaraan negara
    3. Asas kepentingan umum
    4. Asas keterbukaan
    5. Asas proporsionalitas
    6. Asas profesionalitas., dan
    7. Asas akuntabilitas

Keterangan :

  1. yang dimaksud dengan Asas Kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan per UU an, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara.
  2. Yang dimaksud dengan asas tertib penyelenggaraan negara adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan negara.
  3. yang dimaksud dengan asas kepentingan umum adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif dan selektif.
  4. yang dimaksud dengan asas keterbukaan adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara.
  5. yang dimaksud dengan asas proporsionalitas adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara negara.
  6. yang dimaksud dengan asas profesionalitas adalaha sas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan per UU an yang berlaku.
  7. yang dimaksud dengan asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dari hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan per UU an yang berlaku.

PERAN SERTA MASYARAKAT

Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan negara merupakan hak dan tanggung jawab masyarakat untuk ikut mewujudkan penyelenggara negara yang besih. Hubungan antara penyelenggara negara dan masyarakat dilaksanakan dengan berpegang teguh pada asas – asas umum penyelenggaraan negara.

Peran serta masyarakat diwujudkan dalam bentuk :

a.             Hak mencari, memperoleh dan memberikan informasi tentang penyelenggaraan negara.

b.            Hak untuk memperoleh pelayanan yang sama dan adil dari penyelenggara negara.

c.             Hak menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab terhadap kebijakan penyelenggara negara., dan

d.            Hak memperoleh perlindungan hukum dalam hal :

1.             Melaksanakan haknya sebagaimana dimaksud pada a,b dan c.

2.             diminta hadir dalam proses penyelidikan, penyidikan dan disidang pengadilan sebagai saksi pelapor, saksi atau saksi ahli sesuai dengan ketentuan peraturan per UU an yang berlaku.